Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 13 Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bappeda Kabupaten Sumedang adalah gedung kantor seluas 3.940 m 2 yang berdiri diatas tanah seluas 6.200 m 2 , kendaraan dinas sebanyak 19 unit, computer PC sebanyak 20 unit, Printer 17 unit, Notebook 15 unit, saluran telepon sebanyak 2 line dengan 14 line saluran PABX, dan ruang rapat dengan daya tampung 60 orang peserta.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 13
Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bappeda Kabupaten Sumedang adalah
gedung kantor seluas 3.940 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 6.200 m2, kendaraan dinas
sebanyak 19 unit, computer PC sebanyak 20 unit, Printer 17 unit, Notebook 15 unit, saluran
telepon sebanyak 2 line dengan 14 line saluran PABX, dan ruang rapat dengan daya tampung
60 orang peserta.
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Rencana Pembangungan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 yang dituangkan dalan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2008. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala
Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)
serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai
dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.
Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Satuan Kerja
Perangkat Daerah harus menyusun Rencana strategis SKPD yang menindaklanjuti program
RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan
dalam renstra SKPD harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD
tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Bappeda sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai
tugas pokok membantu Bupati dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah. Penyelengaaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangungan daerah
secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2005-2025 Kabupaten Sumedang, secara implicit
kedudukan Bappeda untuk penyelenggaraan program perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah dinyatakan dalam RPJMD. Kedudukan Bappeda sebagai pelaksana
program pembangunan daerah terbagi ke dalam tiga kategori yaitu pelaksana utama,
pelaksana penunjang dan pelaksana pendukung.
Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Bappeda perlu dituangkan
ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi visi Bappeda dalam
Rencana strategis Bappeda. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam
urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala
prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 2
Bappeda yang dirumuskan dapat efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan
berkelanjutan.
Penyusunan Rencana strategis Bappeda mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, melalui keterlibatan semua pemangku
kepentingan di Bappeda baik unsur pimpinan, unsur staf secretariat maupun unsur
pelaksana bidang.
1.2 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra-BAPPEDA Tahun 2009-2013 ini dimaksudkan untuk
memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen BAPPEDA dan
stakeholders lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi
dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan
dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang
lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.
Tujuan penyusunan Renstra-BAPPEDA Tahun 2009-2013 sebagai berikut :
a. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi
Pemerintah Kabupaten Sumedang yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan dan
Kesejahteraan Masyarakat sebagai akselerasi pencapaian visi Sumedang 2005-2025
b. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Bappeda.
1.3 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang 2009-2013, antara
lain sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 3
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Repuklik Idonesia Nomor 4400)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 4
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 5
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4826);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
27. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 11);
28. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pemerintah dengan
Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 151);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2003 Nomor 20 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 Nomor 14);
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 6
1.4 Hubungan Renstra Bappeda dengan RPJMD 2009-2013
Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang 2009-2013, yaitu
penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang ditargetkan dalam RPJMD dijabarkan ke
dalam program dan kegiatan Bappeda selama lima tahun.
Sasaran-sasaran dalam RPJMD pada umumnya perlu ditindaklanjuti dengan
program dan kegiatan Bappeda dengan menggunakan pendekatan common goals dan non
common goals. Pendekatan ini digunakan untuk memilah sasaran mana yang menjadi core
business Bappeda dan sasaran lain sebagai pendukung atau penunjang.
Bappeda sebagai pelaksana utama dalam pencapaian sasaran RPJMD meliputi :
1. Sasaran : Misi 1 Kebijakan 2
Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya,
mencangkup program
a. Kerjasama perencanaan pembangunan ekonomi
2. Sasaran : Misi 2 Kebijakan 3
Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan Pemerintah daerah, kecamatan,
kelurahan/desa
mencangkup program
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
b. Pengembangan kota-kota menengah dan besar
c. Litbang bidang pemerintahan dan sosial
d. Litbang bidang infrastruktur dan ekonomi pembangunan daerah
e. Litbang masalah strategis daerah dan pemberdayaan masyarakat
f. Kaji terap dan pengembangan agribisnis
3. Sasaran : Misi 2 Kebijakan 5
Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah
mencangkup program
a. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi
4. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 5
Berkurangnya resiko kejadian bencana alam di wilayah Sumedang
mencangkup program
a. Pengembangan data/informasi status
5. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 7
Meningkatnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 7
mencangkup program
a. Perencanaan tata ruang
b. Pemanfaatan ruang
c. Pengendalian pemanfaatan ruang
6. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 8
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan
mencangkup program
a. Perencanaan prasarana wilayah sumber daya alam
7. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 8
Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung
Jatigede, Bendung Lapang
mencangkup program
a. Perencanaan Prasarana wilayah sumber daya alam
8. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 8
Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan
infrastruktur daerah
mencangkup program
a. Kerjasama pembangunan
9. Sasaran : Misi 4 Kebijakan 8
Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana perhubungan mencangkup program a. Perencanaan prasarana wilayah sumber daya alam
1.5 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 disusun
dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah Pasal 40 Sistematika Rencana Pembangunan Daerah, Ayat (4) yaitu Sistematika
Penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Hubungan Renstra dengan RPJMD 2009-2013
1.5 Sistematika Penulisan
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 8
BAB II TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA
2.1 Struktur Organisasi Bappeda
2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda
2.4 Pelayanan Umum Bappeda
2.5 Evaluasi Kinerja Bappeda 2004-2009
BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH
3.1 Kondisi Umum SKPD Masa Kini
3.1.1 Pelayanan Umum Bappeda
3.1.2 Evaluasi Kinerja Bappeda 2004-2009
3.2 Kondisi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.3 Kondisi Penataan Ruang
3.4 Isu Strategis
3.5 Kondisi yang diharapkan dan Proyeksi ke Depan
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN
4.1 Visi Bappeda
4.2 Misi
4.3 Strategi
4.4 Kebijakan
4.5 Tujuan dan sasaran
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VI PENUTUP
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 9
BAB II
TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA
2.1 Struktur Organisasi Bappeda
Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Sumedang meliputi unsur pimpinan yaitu
Kepala Bappeda, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris
membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub
Bagian Umum.
Unsur pelaksana pada Bappeda antara lain
a. Bidang Pemerintahan dan Sosial, membawahi
1. Sub Bidang Pemerintahan
2. Sub Bidang Sosial
b. Bidang Fisik, membawahi,
1. Sub Bidang Infrastruktur
2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
c. Bidang Ekonomi, membawahi
1. Sub Bidang Sumber Daya Alam
2. Sub Bidang Industri dan Jasa
d. Bidang Data dan Pelaporan, membawahi
1. Sub Bidang Statistik
2. Su Bidang Monitoring dan Evaluasi
2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 kedudukan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas
tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 10
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
2.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
Tabel 2.1Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2009
No Unit KerjaJenis Kelamin
JumlahLaki-laki Perempuan
1 2 3 4 51 Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah1 - 1
2 Peneliti - - 03 Sekretariat 12 6 184 Bidang Fisik 9 2 115 Bidang Ekonomi 7 2 96 Bidang Pemerintahan dan Sosial 9 1 107 Bidang Data dan Pelaporan 8 1 98 UPTB Penelitian dan
Pengembangan2 3 5
9 UPTB Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang
2 - 2
10 Kelompok Jabatan Fungsional 1 - 1Jumlah Total 51 15 66
Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kabupaten Sumedang Tahun 2009
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 14
BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI SKPD
3.1 Kondisi Umum SKPD Masa Kini
3.1.1 Pelayanan Umum Bappeda
Output pelayanan yang dilaksanakan pada Bappeda terdiri dari :
1. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengambangan yang dilakukan
untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan
kawasan strategis daerah.
2. Penyusunan Dokumen perencanaan, yaitu penyusunan rencana pembangunan
daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan rencana strategis
SKPD, Rencana Kerja SKPD dan dokumen perencanaan yang terkait dengan
anggaran seperti KUA dan dokumen lain, serta fasilitasi umum perencanaan
pembangunan desa.
3. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan
(feasibility study) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah
4. Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu penyusunan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana kawasan strategis daerah.
5. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, berupa pendataan dan
analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD serta
penyediaan data umum pembangunan daerah.
6. Pelayanan ketatausahaan Bappeda, berupa pengelolaan program dan kegiatan
Bappeda, pengelolaan keuangan Bappeda, pengelolaan kepegawaian Bappeda dan
ketatausahaan umum lainnya.
3.1.2 Evaluasi Kinerja Bappeda 2006-2008
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Bappeda telah melaksanakan program dan
kegiatan yang tertuang dalam Rencana strategis Bappeda, meliputi :
a. Kegiatan dan Kinerja Tahun 2006
1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sumedang 2005-2025
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 15
2. Penyusunan KUA, Prioritas dan Plafon APBD dan asistensi RKA Tahun
2007
3. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Cimalaka
4. Penyusunan Rencana Umum tata Ruang Kecamatan Tanjungsari
5. Penyusunan Feasibility Study pengadaan lahan pembangunan kantor
kecamatan Cisitu, Ganeas, tanjungmedar, lahan masuk Stadion Cigugur,
Lahan Puskesmas Cimanggung dan Pasar Surian
6. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ)
7. Penyusunan RDTR Zona Industry Kecamatan Ujungjaya
8. Penyusunan Rencana Kerja Daerah dan penyelenggaraan Musrenbang Tahun
2007
9. Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Kerjasama BPPT dan LIPI
11. Fasilitasi pembangunan jalan Tol Cisumdawu
12. Kerjasama penelitian dan pengambangan dengan Universitas Padjadjaran
13. Evaluasi dan pemantapan implementasi otonomi daerah
14. Kajian aktifitas penduduk yang drop out pada jenjang pendidikan dasar
15. Fasilitasi kesehatan reproduksi remaja, kesetaraan gender dan
kependudukan
16. Fasilitasi pengendalian dan pendayagunaan program dana alokasi desa
17. Fasilitasi program dana alokasi khusus tahun 2008
18. Fasilitasi program pendanaan kompetitif (PPK IPM)
19. Penyediaan prasarana dan saran air minum bagi masyarakat berpenghasilan
rendah
20. Penyusunan PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2001-2005
21. Penyusunan analisa IPM dan SUSEDA Kabupaten Sumedang tahun 2005
22. Analisa Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2005
apel, komandan apel, peserta apel, waktu dimulai dan selesai apel), dan keamanan
dan kenyamanan serta kebersihan gedung Bappeda Kabupaten Sumedang.
d. Penerapan insentif berbasis kinerja (IBK).
Bappeda, sebagai lembaga perencana, menentukan arah kebijakan pemerintah
daerah dalam bentuk rencana pembangunan dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan
berjalan melalui jalur yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insane Bappeda menjadi usaha yang sangat
penting, karena perencanaan yang berdaya guna dan behasil guna sangat bergantung pada
kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparaturnya.
Komitmen semua insan Bappeda untuk menjadikan lingkungan/organisasi
pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good
governance dan akademisi yang memungkinkan merekrut talenta-talenta terbaik untuk
menjadi karyawan/karyawati Bappeda. Terbentuknya Bapeda berkualitas akan menjadikan
magnet untuk merekrut dan mempertahankan talenta-talenta terbaik untuk
mengembangkan karier dan berkontribusi di dunia perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Sumedang. Selain itu, keberadaan Bappeda sebagai
koordinator dan fasilitator baik perencanaan dan pelaksanaan maupun penganggaran
pembangunan akan diakui secara penuh oleh pemerintah daerah, stakeholders dan public
secara keseluruhan.
5. Kemampuan Menghadapi Perubahan Multi Dimensi ke Depan dalam Menyusun Perencanaan dan Merumuskan Kebujakan Pembangunan
Struktur organisasi Bappeda saat ini telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti
berdasarkan cakupan bidang tugas dan fungsinya sudah memenuhi kriteria organisasi yang
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 30
disyaratkan, yaitu tugas dan fungsi lebih terfokus, ramping struktur dan kaya akan fungsi,
sehingga akan tetap dipertahankan untuk periode lima tahun ke depan. Keberadaan
sekretariat dan empat bidang (Bidang Data dan Pelaporan, Bidang Fisik, Bidang Ekonomi,
dan Bidang Pemerintahan dan Sosial ditambah dengan UPTB Litbang dan KAS ) telah
sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan secara utuh, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan
fasilitas.
Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap
bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun
perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-
masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Ke depan, pengembangan kelembagaan Bappeda ditekankan pada peningkatan
kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan
sumber daya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan
antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga.
Anggaran berbasis kinerja adalah dasar dari pengembangan sistem penganggaran
masa depan. Sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan perlu
dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi
secara konsisten. Alokasi anggaran dari bidang lingkup Bappeda dan SOPD lain berbasis
kepada kinerja masing-masing yang mengarah kepada pencapaian cost effectiveness yang
tinggi. Hal ini untuk merespon pola anggaran berbasis kinerja dalam mekanisme “block
fund”.
6. Pemantapan Komunikasi Publik dan Stakeholders tentang Produk-produk Perencanaan dan Hasil-hasil Kajian Startejik Pembangunan
Kinerja, citra publik, dan kepuasan idealistik Bappeda sebagai lembaga
perencanaan sangat ditentukan oleh pemanfaatan produk perencanaan dan hasil kajian
startejik pembangunan serta dampak yang dihasilkannya. Bappeda baru dapat dikatakan
berhasil dalam mengemban misi institusionalnya bilamana produk-produk perencanaan
dan hasil-hasil kajian stratejik pembangunan adalah baik, rasional dan diterima serta
bermanfaat bagi semua pihak dan berdampak besar dalam mewujudkan tujuan
pembangunan daerah Sumedang. Oleh karena itu, Bappeda harus melakukan segala upaya
untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian stratejik pembangunan tidak saja
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 31
berdaya guna dan berdaya hasil tetapi juga diketahui dan dimanfaatkan secara luas oleh
stakeholders dan publik.
Untuk itu, diseminasi dan sosialisasi produk perencanaan dan hasil kajian stratejik
harus ditingkatkan melalui peragaan, komunikasi tatap muka, dan media diseminasi
lainnya. Peragaan merupakan kegiatan yang mendemonstrasikan keunggulan produk
perencanaan dan hasil kajian stratejik melalui penyelenggaraan ruang pamer (show room)
dan pameran pembangunan. Sedangkan komunikasi tatap muka merupakan kegiatan yang
memungkinkan terjadinya dialog antara penyaji yang menyampaikan informasi dan
khalayak peserta (stakeholders dan publik). Wadah diseminasi lainnya, antara lain : Warta
Bappeda, leaflet, publikasi Bappeda dari hasil-hasil kajian stratejik, TV, dan radio.
7. Pemantapan Peran Bappeda selaku Motivator, Koordinator, Fasilitator, Komunikator, Administrator, serta Think Tank Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Peran Bappeda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu
ditingkatkan seperti dijelaskan sebagai berikut :
a. Selaku Motivator, Bappeda diharapkan sebagai agen pembaharuan yang ikut serta
dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, yang diorientasikan
kepada perubahan kondisi masyarakat Sumedang yang lebih maju. Dengan
demikian Bappeda harus mampu menjadi motor penggerak di daerah untuk
menggunakan segala sumber daya yang tersedia baik di lingkungan internal dan
eksternal dalam menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan yang
berkualitas dan akuntabel.
b. Selaku Koordinator, perlu dipertegas dan diberdayakan tidak saja dalam
mengkoordinasikan perencanaan antar SOPD di tingkat kabupaten tetapi juga
penganggaran dan pelaksanaannya.
c. Selaku Failitator, Bappeda diharapkan menjalin kerjasama dengan seluruh
stakeholders baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi termasuk pihak
swasta.
d. Selaku Komunikator, Bappeda diharapkan secara aktif melakukan sosialisasi
tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian stratejik melalui berbagai
media diseminasi.
e. Selaku Administrator, Bappeda diharapkan : (1) terus meningkatkan kualitas
pengelolaan tahapan/proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 32
(2) secara aktif menyusun dan menginformasikan sistem prosedur pelaksanaan; (3)
peran aktif sebagai penyusun kebijakan dan pemantau pelaksanaan pembangunan;
dan (4) peran aktif sebagai penyusun kebijakan pelaksanaan good governance
dalam pelaksanaan APBD dan APBN.
f. Bappeda diharapkan sebagai agen pembaharuan yang ikut serta dalam
menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Baik kebijakan
pembangunan jangka panjang, menengah dan Karya Rencana Tahunan, harus
mampu berperan sebagai motivator penggerak untuk memberdayakan segala
sumber-sumber daya di lingkup Bappeda.
3.4 Kondisi yang Diharapkan dan Proyeksi ke Depan
Sebagai institusi perencana pembangunan daerah, Bappeda kedepan diharapkan
memliki kemampuan perencanaan yang profesional, amanah dan aspiratif. Untuk itu
kedepan :
1. Bappeda harus mampu menjadi pilar utama, yang secara profesional melaksanakan
dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi dalam menyusun perencanaan makro
strategis daerah yang dilandasi oleh berbagai data dan informasi yang dibutuhkan
yaitu berupa data dan fakta mengenai realita persoalan yang tengah dihadapi
Sumedang saat ini dan masa yang akan datang.
2. Bappeda harus mampu memastikan bahwa perencanaan yang disusun memperhatikan
dengan seksama berbagai aspirasi stakeholders daerah, termasuk didalam prosesnya
memberikan ruang bagi partisipasi publik seluas-luasnya.
3. Bappeda harus mampu memastikan bahwa kualitas hasil perencanaan yang disusun
memenuhi prinsip obyektifitas dan rasionalitas untuk dapat dilaksanakan, sehingga
dapat dijadikan arah dan pedoman dalam melaksanakan aktifitas pembangunan di
daerah
4. Bappeda harus memastikan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat di
jabarkan (breakdown) kedalam perencanaan yang bersifat teknis operasional untuk
memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari target-target yang ditetapkan dapat dicapai.
5. Bappeda harus memastikan pula proyeksi kapasitas sumber daya (resources) yang
diperlukan dalam aktifitas pembangunan daerah yang dalam tahapan implementasinya
penganggarannya bersama-sama dengan tim anggaran pemerintah daerah, sehingga
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 33
diharapkan pencapaian target-target sasaran yang akan dicapai dapat dipenuhi sesuai
kebutuhan secara proporsional
6. Bappeda harus melakukan fasilitasi dan advokasi dalam proses penyusunan
perencanaan teknis pada tingkat SKPD yang diterjemahkan dalam Renstra SKPD, dan
Renja SKPD sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan berdasarkan urusan masing-
masing yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dapat dijabarkan secara teknis dan
selanjutnya dapat menjamin tercapainya terget-target capaian sasaran yang telah
ditetapkan.
7. Bappeda harus mampu melakukan aktifitas pengawasan dan pengendalian secara
efektif melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap setiap dokumen
perencanaan yang telah dibuat baik yang bersifat makro strategis (RPJPD, RPJMD,
Renstra masing-masing SKPD) maupun yang bersifat mikro atau tahunan (RKPD, dan
Renja SKPD) dalam proses implementasinya, apakah prioritas program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
(terjaga sinergisitasnya).
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 34
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STARTEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi Bappeda
Untuk menjadikan BAPEDA sebagai lembaga perencana pembangunan yang
profesional, handal, amanah, aspiratif dan partisipatif, maka disusunlah Visi BAPEDA
Kabupaten Sumedang sebagai berikut :
“BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENJADI LEMBAGA
PERENCANA DAN PENGENDALI PEMBANGUNAN DAERAH YANG
PROFESIONAL, AMANAH DAN PARTISIPATIF TAHUN 2013 DALAM
MENCAPAI VISI DAERAH ”.
Visi Bapeda sebagaimana tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan
yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan, yaitu pada akhir tahun 2013
untuk dapat membantu organisasi dalam mendefinisikan “ke arah mana organisasi akan
dibawa” dan “bagaimana pelayanan harus diselenggarakan”.
Visi tersebut dirumuskan atas dasar pemahaman yang akurat terhadap dinamika
kehidupan, citra dan peran organisasi, serta kepekaannya pada situasi yang ada. Dengan
demikian maka diharapkan dapat memberi motivasi, menggetarkan dan menyegarkan
setiap anggota organisasi dalam hal :
a. membawa unsur perubahan yang penting bagi organisasi;
b. memperjelas perlunya eksistensi organisasi;
c. meletakkan ukuran-ukuran standar bagi kemajuan organisasi yang dapat dirasakan bagi
masyarakat.
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesimpangsiuran dalam mencapai visi
sebagaimana dimaksud, berikut ini dijelaskan pengertian dalam beberapa peristilahan di
atas, adalah :
1. Profesional, yaitu : Azas yang mengutamakan kehlian yang berlandaskan etika
perencanaan pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta moral
penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat
dengan biaya terjangkau;
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 35
2. Amanah, yaitu : Azas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan perencanaan dan
hasil akhir dari perencanaan pembangunan merupakan kepercayaan dari masyarakat
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum dan moral.
3. Parsitipatif, yaitu : Melibatkan keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan
kepentingan publik dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
Mengacu kepada visi tersebut di atas, diharapkan seluruh aparatur BAPPEDA dan
pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran
BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan Daerah, tugas pokok dan fungsi BAPPEDA,
serta urusan/kewenangan dalam upaya pencapaian visi BAPPEDA, maka ditetapkan Misi
BAPPEDA.
4.2 Misi Bappeda
Mengacu kepada Visi Bappeda sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut,
maka Misi Bappeda Kabupaten Sumedang disusun sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Bappeda
2. Meningkatkan Kualitas perencanaan daerah
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah
4.3 Strategi Bappeda
Untuk mencapai visi dan misi, Bappeda merumuskan strategi pencapaian visi
sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran terpadu, didukung sinergitas unsur
organisasi
2. Menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem
perencanaan pembangunan nasional, didukung data dan informasi yang akurat, valid
serta perencanaan tata ruang yang baik
3. Menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial,
fisik, ekonomi, tata ruang
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 36
4.4 Kebijakan Bappeda
Dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif yang mendukung terhadap
pencapaian visi dan misi, Bappeda menetapkan beberapa kebijakan organisasi
sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum Bappeda
2. Meningkatkan pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Bappeda
3. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan desa
4. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi perencanaan
5. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan tata ruang
6. Menyusun perencanaan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan sosial
7. Menyusun Perencanaan peningkatan kesempatan kerja
8. Menyusun Perencanaan ketersediaan sumber daya manusia dan tenaga kerja daerah
9. Menyusun Perencanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin
10. Menyusun Perencanaan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan daerah dan desa
11. Menyusun Perencanaan sumber daya alam pertanian daerah
12. Menyusun Perencanaan peningkatan potensi dan investasi pariwisata daerah
13. Menyusun Perencanaan pembangunan UKM berbasis potensi unggulan daerah
14. Menyusun Perencanaan tata ruang
15. Menyusun Perencanaan prasarana wilayah irigasi daerah
16. Menyusun Perencanaan persiapan pembangunan jalan tol, dan waduk Jatigede
17. Menyusun Perencanaan prasarana wilayah perkotaan
18. Menyusun Perencanaan kerjasama pembangunan infrastruktur daerah strategis
19. Menyusun Perencanaan prasarana wilayah perhubungan
20. Menyusun Perencanaan sumber daya alam energi dan mineral
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 37
4.5 Tujuan dan Sasaran Bappeda
Berdasarkan visi dan misi BAPPEDA sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan
pokok yang hendak dicapai oleh BAPEDA Kabupaten Sumedang pada tahun 2013 adalah :
“Mantapnya rencana pembangunan daerah secara terpadu, amanah, dan partisipatif
berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian yang cermat, tepat dan akurat dalam
mencapai visi daerah”.
Mengacu kepada tujuan pokok sebagaimana tersebut, maka sebagai penjabaran
dari setiap misi BAPPEDA Kabupaten Sumedang, perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran
yang akan dicapai tiga tahun ke depan untuk setiap misi yang telah ditetapkan. Agar dapat
menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan ditetapkan
pula sasarannya untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan-tujuan yang
telah dirumuskan, dengan dukungan data kuantitatif sehingga dapat lebih memudahkan
dalam mengevaluasinya.
Adapun tujuan dan sasaran dari 3 (tiga) misi tersebut adalah sebagai berikut :
Misi Pertama :
Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Bappeda
Tujuan : Sasaran :
1. Meningkatnya pengelolaan administrasi umum Bappeda
1. Pengelolaan ketatausahaan Bappeda
2. Pengelolaan kepegawaian Bappeda
2. Meningkatnya pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Bappeda
1. Pengelolaan keuangan Bappeda
2. Pengelolaan sarana dan prasarana Bappeda
Misi kedua :
Meningkatkan Kualitas perencanaan daerah
Tujuan : Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan desa
1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah
Renstra BAPPEDA Tahun 2009-2013 38
2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
3. Supervisi penyusunan rencana strategis, rencana kerja SKPD dan Desa
4. Supervisi penyusunan RKA, DPA SKPD
2. Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perencanaa
1. Pengumpulan dan analisa data perencanaan pembangunan daerah