RENSTRA - Humbang Hasundutan Regency · Renstra iini merupakan revisi dari Renstra BPKPAD yang telah disusun pada Bulan Januari 2017 dengan penyelarasan terhadap sistematika Renstra

KABUPATEN HUMBANG

HASUNDUTAN

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

TAHUN 2016 - 2021

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN


KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DOLOKSANGGUL, AGUSTUS 2018

RENSTRA Revisi

Berbasis SAKIP

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………i

DAFTAR ISI ........................................................................................................... ……………….i i

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………….

1.2. Landasan Hukum …………………………………………………………………

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................………

1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………………………..

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan

Aset Daerah ………………………………………………..................................

2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah ...........................................................................................................

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah...................................................

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

BPKPAD ……………………....................................................................

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih ………………………………………………………...............

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra…………………………………...............

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup......

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.............…………………………………...............

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah………............................................................

4.2. Penyajian Indikator Tujuan dan Sasaran.....................................................

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan BPKPAD..……………………………

5.2. Penyajian Strategi dan Arah Kebijakan..................................………………..

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

6.1. Rencana Program dan Pendanaan......................……………………………

6.2. Indikator Kinerja....................................................……………………………

BAB VII PENUTUP

1

1

2

3

4

6

6

8

11

13

15

15

16

19

19

21

25

25

26

27

27

30

30

34

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kami selaku Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan

dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat

indikatif dan memuat berbagai program yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan


untuk kurun waktu tahun 2016-2021, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021

dan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Humbang Hasundutan.

Renstra iini merupakan revisi dari Renstra BPKPAD yang telah disusun pada Bulan

Januari 2017 dengan penyelarasan terhadap sistematika Renstra berbasis Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan melalui Surat

Bupati Humbang Hasundutan Nomor 2510/Organisasi/VII/2018 tanggal 6 Agustus 2018

perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan makin bertambah berat,

kompleks, dan bahkan terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga pengelolaan keuangan

daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika yang terjadi dalam kebijakan

dan peraturan yang berlaku dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintahan. Oleh sebab

itu maka semua unsur pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan selaku PPKD harus bekerja secara sinergis dengan

seluruh aparatur pengelola keuangan pada semua SKPD sehingga tujuan Badan


yaitu “Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” akan dapat

terwujud.

Doloksanggul, Agustus 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Perencanaan

adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat

melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan perencanaan yang terstruktur

dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat

Daerah (Renstra-OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD). RPJMD Kabupaten

Humbang Hasundutan menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan

baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen

perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana strategis merupakan suatu penetapan rencana yang

berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun

dengan memperhitungkan segenap potensi, peluang, kendala yang ada atau

mungkin timbul sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal

yang dihadapi oleh organisasi. Setiap OPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyusun Rencana Strategis harus

menggambarkan adanya keterkaitan antara Visi dan Misi Kabupaten dengan

visi dan misi OPD dimaksud. Oleh karena itu sehubungan dengan telah

ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 merupakan

satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya dalam menjalankan agenda

pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah, maka perlu

disusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai

dengan uang. Segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang

dapat dijadikan milik negara /daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peratuan

2

perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian

maka penjabaran RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan ke dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya akan

dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan berkewajiban

menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan

pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan

kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Humbang

Hasundutan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan ini adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang

Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan

Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan

Tugas Perbantuan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;

3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 - 2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang

Hasundutan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra OPD dimaksudkan untuk lebih menyesuaikan

pembangunan pengelolaan keuangan di Kabupaten Humbang Hasundutan

dengan berbagai perubahan dan tantangan strategis yang ada, sehingga dapat

digunakan oleh seluruh pihak terkait baik pemerintah pusat, pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat dan dunia usaha dalam

penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tersusunnya Renstra OPD bertujuan mempertegas dengan jelas arah,

landasan serta bentuk dan cara pengelolaan keuangan daerah dengan

memanfaatkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif serta spesifik

dengan menggali potensi pendapatan daerah dari berbagai sumber yang sah

serta meningkatkan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan

daerah.

4

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi OPD ini mengikuti outline

Menteri Dalam Negeri dan dikombinasikan dengan Rencana Strategis Badan

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 yang

meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah

2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan

Aset Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN


3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Badan Pengelolaan

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

4.2. Penyajian Indikator Tujuan dan Sasaran

5

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan BPKPAD

5.2. Penyajian Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Pendanaan

6.2. Indikator Kinerja

BAB VII PENUTUP

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan


Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57

Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56

Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk

membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang

bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas Pemerintah Kabupaten Humbang

Hasundutan telah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan

Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 55

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas : Badan Pengelolaan

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang

pelaksanaan urusan Pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah yang mempunyai tugas melaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan,

mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPKPAD;

2. Pelaksanaan DPA BPKPAD;

3. Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan APBD;

7

6. Pengelolaan Pajak Daerah;

7. Pengorganisasian Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan

Perubahan APBD;

8. Pengorganisasian Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

9. Pengorganisasian Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

10. Pengorganisasian Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD;

11. Pengorganisasian Pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;

12. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Pembinaan Perbendaharaan pada SKOPD;

14. Pengorganisasian Pelaksanaan Analisis Investasi, Divestasi dan

Pembentukan Dana Cadangan Daerah;

15. Melaksanakan Pembinaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan

Badan Usaha Milik Daerah;

16. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya; dan

19. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas BPKPAD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat;

3. Bidang Pendapatan;

4. Bidang Anggaran;

5. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;

6. Bidang Aset Daerah

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan

Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas mengorganisasikan pelaksanaan tugas

dan fungsi Sekretariat, Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional,

mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan

8

dengan OPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya

dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPAD.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan

administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPAD.

3. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan

pembinaan Pendapatan Daerah.

4. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, Program

dan Kegiatan di Bidang Anggaran.

5. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan, program dan kegiatan di bidang Akuntansi dan

Perbendaharaan.

6. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan, Program

dan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan

Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan

penganggkatannya kepada Kepala Badan.

2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun

operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan perlu adanya dukungan sumber daya

manusia dan aset/sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh badan Pengelolaan


dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 42

orang dengan rincian :

9

a. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut :

No Golongan/Ruang Jumlah (Orang)

1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1 orang

2. Pembina Tk. I (IV/b) 1 orang

3. Penata Tingkat I (III/d) 8 orang

4. Penata (III/c) 9 orang

5. Penata Muda (III/a) 12 orang

6. Pengatur Tk. I (II/d) 2 orang

7. Pengatur (II/c) 8 orang

8. Pengatur Muda Tk. I (II/b) 1 orang

b. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai

berikut :

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)

1. S – 2 (Pasca Sarjana) 11 orang

2. S – 1 (Sarjana) 16 orang

3. D – 3 (Diploma Tiga) 6 orang

4. SLTA 9 orang

c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut :

No Eselonisasi Jumlah (Orang)

1. Kepala Badan (Eselon II) 1 orang

2. Sekretaris (Eselon III) 1 orang

3. Kepala Bidang (Eselon III) 4 orang

4. Kepala Sub Bagian (Eselon IV) 3 orang

5. Kepala Sub Bidang (Eselon IV) 12 orang

2. Sarana dan Prasarana

Adapun aset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan


guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugastugas Badan adalah sebagai

berikut :

- Roda 4 (empat)

- Roda 2 (dua)

- Komputer

- Printer

- Lap Top

10

- Meja Rapat

- Meja Tulis/Staf

- Meja Kursi Tamu

- Meja Komputer

- Meja Eselon II

- Meja Eselon III

- Meja Eselon IV

- Kursi Eselon II

- Kursi Eselon III

- Kursi Eselon IV

- Lemari Besi

- Lemari Kayu

- Rak Besi

- Filling Kabinet

- Brankas

- Papan Pengumuman

- White Board

- Komputer Mainframe/ Server

- UPS Stabilizer

- Pesawat Telepon

- Faximile

- Televisi

- Korden

- Sound System

- Jam Dinding

- Papan Tanda Kepemilikan Tanah

- Dispenser

- Penghancur Kertas

- Scanner

- Mesin Potong Rumput

- Pompa Air

- Meja Kecil/Rak TV

- Kursi Rapat/Putar

- Sofa

- Microphone Wirelles

- Microphone

11

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam

pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari

proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang

mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan

kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi

penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa

pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan

keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD. Selain melakukan

pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan

keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian

pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan

penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam

pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang

daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah diukur

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,

hal ini dapat dilihat dari tabel T-C.23 dimana program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan selama kurun waktu lima tahun

sebelumnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena dengan

adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

dan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus

mengacu pada peraturan tersebut diatas. Keberhasilan pelaksanaan program

dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia

dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Keberhasilan pencapaian realisasi pendapatan dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan, namun rasio peningkatan pendapatan yang paling

menonjol terjadi pada tahun ke 4 penyusunan Renstra BPKPAD lima tahun

12

sebelumnya yaitu tahun 2014 dimana target pendapatan daerah ditetapkan

sebesar Rp. 717.017.666.857,00 teealisasi sebesar Rp. 721.469.692.393.38

(100,62 %), realisasi yang melebihi target terdapat pada Pendapatan Pajak

Daerah sebesar 122,43 %, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar

400,78.

Adapun tabel kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai Berikut : (Tabel T-C.23)

13

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan


dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT :

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan/Potensi (Strength)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;

2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi organisasi;

3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa

program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi organisasi;

4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan

pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;

5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

b. Kelemahan (Weaknes)

1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat

penyimpanan dokumen;

2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan

teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang

berlatar belakang akuntansi

2. Faktor Eksternal :

a. Kesempatan/Peluang (Oportunity)

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas

pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan

untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan

keuangan dan asset/barang daerah;

2. Hubungan kerja dengan istansi terkait dan stakeholder telah

terjalin dengan baik;

3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap

aparatur pengelola keuangan seluruh OPD dalam rangka

14

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

di bidang keuangan dan aset/barang daerah;

4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak

Legislatif.

b. Tantangan/Ancaman (Treath)

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;

2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang

daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan

benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan

pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah di OPD;

3. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

15

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN


Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas

dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan masih menghadapi beberapa

kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam

proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, maka

peranan BPKPAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset

daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan

dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan

berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasaranan

serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok

dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan

dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu

memperhatikan adanya permasalahan baik yang berasal dari internal

maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika

kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik

langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan


antara lain :

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang

menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun

menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP

berbasis kas menuju akrual;

16

2. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Adanya pembentukan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD),

merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan sistem pengelolaan

keuangan Kabupaten/Kota dengan sistem pengelolaan keuangan Propinsi;

4. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di

OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga

mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanakan pengelolaan keuangan

dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi

kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun

pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM

memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan

pelaksanaan program-program pembangunan;

5. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan

adanya penataan aset-aset daerah, sehingga mengakibatkan kurang

optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan aset dimaksud dan aset

menjadi tidak terawat/rusak. Untuk itu diharapkan agar dapatnya

dilakukan penataan, pendataan dan penilaian aset daerah sehingga aset

tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik

dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah.

6. Belum mantapnya pemanfaatan dan penguasaan teknologi informasi

dalam pengelolaan data Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan

pengelolaan Aset, yang hal ini juga merupakan permasalahan yang

dihadapi dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah untuk lima tahun ke depan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam

teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya

perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal

ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan

17

masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah

dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis,

transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka

proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan

pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran

kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan

secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib

administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 bahwa Visi Pembangunan

Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021

adalah : ”MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN

BERMENTALITAS UNGGUL”

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima)

Misi Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021

sebagai berikut :

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

4. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan;

5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Humbang

Hasundutan sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Humbang

Hasundutan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai unsur staf mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah

dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas

tersebut BPKPAD Kabupaten Humbang Hasundutan menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan keuangan

dan aset Daerah;

18

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pengelolaan keuangan dan aset Daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan

aset daerah;

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam

RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan dimaksud, Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hasundutan menjadikan

RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis OPD

(Renstra OPD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran,

program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi

faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan

fungsi BPKPAD Kabupaten Humbang Hasundutan serta mensinergikan arah,

kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi kedua : ”Meningkatkan

kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam” dan misi ketiga :

”Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan program

prioritas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Program Peningkatan Capaian Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

19

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih adalah ”Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan

Bermentalitas Unggul”. Dari visi tersebut, salah satu misi yang hendak

dilakukan lima tahun kedepan adalah “Meningkatnya Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik”. Maka salah satu sasaran Badan Pengelolaan

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang hendak dicapai adalah

meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan dan barang daerah yang

tepat dan akurat, untuk itu diperlukan adanya dukungan sumber daya

manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta tertib

administrasi keuangan dan barang daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang

Hasundutan, ke depan Kabupaten Humbang Hasundutan berupaya

mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu

mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat

dari bencana alam.

Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Humbang Hasundutan adalah :

1. Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD);

2. Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi

dan daerah;

3. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;

4. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan dan

masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Humbang

Hasundutan, maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi :

1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana

dan terpadu dengan seluruh pengembangan sector dan tertuang dalam

20

suatu rencana tataruang. Rencana tataruang akan menjadi acuan

kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan

ruang dapat dilakukan secara sinergis, serasi dan berkelanjutan.

2. Percepatan pembangunan desa-desa tertinggal agar sejajar dengan desa-

desa lainnya melalui pendekatan peningkatan mutu sumber daya manusia

serta sarana dan prasarananya.

3. Peningkatan keseimbangan pembangunan kota dan desa melalui

keterkaitan ekonomi. Pembangunan kota dilakukan dengan maksud agar

kota menjadi pusat pengumpulan dan penebaran barang-barang hasil

produksi desa-desa.

4. Peningkatan kerjasama antar kecamatan dan antar desa untuk

menciptakan sinergi dan integrasi wilayah.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis

yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program

(KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap

lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan

berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan,

kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan

intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan

dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis,

menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah

yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan

dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya

telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau

terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability)

sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan

dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan

kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan

perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan

hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan

program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana

21

pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat

disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 15

ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan

bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke

dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

beserta rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan

kabupaten/kota dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi

menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan

Hidup Strategi (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah

sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Pembuatan Kajian Lingkungan

Hidup Strategi (KLHS) tersebut ditujukan untuk memastikan penerapan

prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan

program pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKPAD memiliki

faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi

hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat

mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap

permasalahan yang ada.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1) Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah sebagai unsur staf selain melaksanakan tugas

sebagai OPD, BPKPAD juga melaksanakan tugas lain, sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

22

5. Mengesahkan DPA-OPD;

6. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

7. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaras kas daerah;

8. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBD;

9. Menetapkan SOPD;

10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna

anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang kelancaran

pelaksanaannya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

memberikan fasilitas dan pelayanan kepada seluruh OPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mulai dari:

1. Perencanaan anggaran antara lain penyusunan program dan anggaran,

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran

Perubahan (RKA/RKA-Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA);

2. Pelaksanaan dan penatausahaan antara lain penerbitan Surat Penyediaan

Dana (SOPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan

tunjangan, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan

dana;

3. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan keuangan daerah

selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah selaku entitas akuntansi.

2) Isu-Isu Strategis/Program Prioritas

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan

nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk

menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan

menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga

terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan

perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi

perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah

penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi

maupun Kabupaten dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis

beserta kegiatannya.

23

Isu-isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah

daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung

tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu

yang terkait dengan perencanaan RPJMD dengan spesifikasi antara lain :

1. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah;

2. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional;

3. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian;

4. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 55 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset

Daerah harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini, hal tersebut

sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah

(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu:

1. Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung

dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan

lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerja sama

pembangunan antar daerah;

2. Optimalisasi pengembangan potensi sumber daya alam lokal untuk

menunjang ketersediaan sumber daya energi listrik.

Spesifikasi isu-isu strategis tersebut harus menjadi perhatian Badan

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya karena memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran

pelaksanaan program dan kegiatan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Humbang Hasundutan di masa mendatang.

24

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan


Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut diatas, perlu ditetapkan

tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke

depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap

program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah

ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor

kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan

tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat

menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan

yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan dalam merealisasikan visi dan misi adalah

“Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran

organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi

organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai

organisasi dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah

adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengarahkan

penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan OPD.

Sasaran strategis jangka menengah Renstra OPD adalah hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik

dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan,

serta indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan

25

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang

Hasundutan

Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan

dalam mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah;

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

3. Meningkatnya penerimaan daerah.

4.2. Penyajian Indikator Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah beserta indikatornya disajikan dalam Tabel

T-C.25 sebagaimana berikut :

26

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan BPKPAD

Dalam rangka menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu menyusun dan melaksanakan

strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta

rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah

kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang

bagaimana OPD dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan

efisien.

Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan

dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi

penetapan strategi. Berdasarkan ketiga sasaran yang telah ditetapkan, maka

strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk lima tahun yang akan

datang, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan telah menetapkan strategi antara lain :

5.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah

Sasaran ini ditempuh dengan strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengorganisasian

pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

2. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang

pelayanan prima;

3. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan

pemenuhan SDM yang handal.

Arah kebijakan dari strategi ini adalah :

1. Mengefektifkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem komputerisasi

dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual

dalam penatausahaan belanja;

2. Mengefektifkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem komputerisasi

dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual

dalam penatausahaan Barang Milik Daerah;

3. Meningkatkan jumlah peralatan dan perlengkapan untuk menunjang

pelaksanaan tugas aparatur;

27

4. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pengurus Barang Milik

Daerah.

5.1.2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

Sasaran ini ditempuh dengan strategi sebagai berikut :

1. Pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk

mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan

anggaran belanja daerah yang akuntabel;

2. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan

pengelolaan administrasi asset daerah sebagai penunjang pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi OPD.

Arah kebijakan dari strategi ini adalah :

1. Penyusunan dan penetapan APBD dilaksanakan tepat waktu dengan

mempedomani secara seksama ketentuan peraturan yang berlaku;

2. Penjadwalan kegiatan dimulai pada awal tahun anggaran sehingga

pengelolaan anggaran belanja dapat terlaksana sesuai mekanisme dan

peraturan yang berlaku;

3. Pengelolaan anggaran belanja daerah dilakukan secara efisien, efektif dan

professional;

4. Pemutakhiran database aset tetap melalui penyusunan saldo aset tetap

serta sensus dan inventarisasi Barang Milik Daerah;

5. Mengefektifkan penatausahaan Barang Milik Daerah;

6. Kebijakan pengeluaran pembiayaan melalui penyertaan modal pada PT

Bank Sumut yang diatur dengan peraturan daerah;

7. Kebijakan penerimaan dengan pemanfaatan SiLPA tahun anggaran

sebelumnya dan kebijakan pinjaman daerah sesuai ketentuan yang

berlaku.

5.1.3. Meningkatnya Penerimaan Daerah

Sasaran ini ditempuh dengan strategi peningkatan sistem pengelolaan

administrasi pendapatan dan belanja daerah. Arah kebijakan dari strategi ini

adalah :

1. Mengoptimalkan pengelolaan PAD melalui intensifikasi pemungutan

dengan memtakhirkan database pajak daerah dan retribusi daerah serta

mengoptimalkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

2. Menerbitkan Nomor Pajak Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan menerapkan

sistem billing dalam system perpajakan daerah;

28

3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil

Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan;

4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka

meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana

perimbangan, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU, DAK serta

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

5.2. Penyajian Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukanan rumusan pernyataan strategi dan arah

kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (Tabel

T-C. 26) sebagai berikut :

29

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Pendanaan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Sasaran Strategis

sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah

program-program Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

6.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kelancaran administrasi

dengan indikator kinerjanya adalah persentase administrasi perkantoran yang

mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi.

Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas

pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan

prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran.

Kegiatannya adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

3) Penyediaan Alat Tulis Kantor;

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;

6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

7) Penyediaan Makan dan dan Minuman;

8) Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah;

9) Penyediaan Jasa Non PNS;

10) Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah;

11) Penyediaan Jasa Administrasi Perbendaharaan

12) Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah

Adapun Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kinerja

Kegiatan (Output), Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

serta Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 dari program

dan kegiatan ini dapat dilihat pada tabel T-C.27.

6.1.2. Program Peningkatkan Sarana Prasarana Aparatur

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kulitas sarana dan

prasarana aparatur dengan indikator kinerjanya adalah persentase sarana

dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi.

30

Adapun kegiatan dari program ini adalah :

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

2) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor;





6.1.3. Program Peningkatan Sumber daya Aparatur

Untuk mewujudkan suatu organiasasi yang handal dan

profesional maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu berkompeten

dalam mengimbangi tuntutan the clean governance dan the good governance

dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Kegiatan dari program ini terdiri dari :

1) Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

2) Bimbingan Teknis dan Pelatihan Keuangan Berbasis Akrual Dalam

Pengelolaan Keuangan Daerah;

3) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Barang Milik Pemerintah Desa;

4) Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran;

5) Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis

sumber daya manusia dalam pelaksanaan administrasi dan pengelolaan

keuangan daerah.





6.1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

Sasaran dari program ini ada 2 (dua), yang pertama adalah meningkatnya

kualitas dokumen erencanaan, laporan kinerja dan keuangan BPKPAD, dan

yang kedua adalah meningkatnya kualitas laporan kinrja dan keuangan

Kabupaten Humbang Hasundutan. Sedangkan indikator kinerjanya adalah

31

nilai AKIP BPKPAD oleh APIP serta opini BPK terhadap LKPD Kabupaten

Humbang Hasundutan.

Kegiatan dari program ini terdiri dari :

1) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

2) Penyusunan Saldo Awal Aset Tetap Dalam Penyusunan LKPD Kabupaten

Humbang Hasundutan;

3) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

4) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, LAKIP dan Bahan LPPD;

6) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD;

7) Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dan Operasional TEPRA;

8) Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD

dan SKPKD.





6.1.5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan dan Barang Milik Daerah. Sedangkan indikator kinerjanya adalah

opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan.Kegiatannya

terdiri dari :

1) Penyusunan Standar Satuan Harga, Analisis Standar Belanja dan Harga

Satuan Pokok Kegiatan;

2) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah;

3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ;

4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;

5) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD

dan Rancangan Peraturan Bupati Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD;

6) Penelitian DPA-SKPD/SKPKD, DPPA SKPD/SKPKD dan Anggaran Kas;

7) Administrasi Pengendalian Dana APBD;

8) Penerbitan Gaji Baru, SKPP, Gaji Susulan, Gaji ke -13 dan THR;

32

9) Komputerisasi Daftar Gaji Reguler;

10) Pengelolaan, Pelaporan dan Pengendalian Dana-Dana Kas Daerah;

11) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penatausahaan Keuangan

Daerah (SIMDA Keuangan);

12) Operasional Aplikasi Kas Daerah Secara On Line Dengan PT Bank

Sumut;

13) Pengendalian Pencairan Belanja Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan

Keuangan;

14) Implementasi Aplikasi Penganggaran E-Budgetting;

15) Penyusunan KUA dan PPAS APBD;

16) Penyusunan KUA dan PPAS P-APBD;

17) Penyusunan Mekanisme/Peraturan Pengelolaan Keuangan;

18) Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa Melalui Aplikasi;

19) Penilaian Dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

20) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah;

21) Pelelangan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah;

22) Penetapan Status Barang Milik Daerah;

23) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;

24) Pengamanan Barang Milik Daerah.





6.1.6. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran daripada program ini ada 2(dua). Yang pertama adalah

meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator

kinerjanya adalah persentase realisasi PAD. Yang kedua adalah meningkatnya

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah dengan indikator kinerjanya adalah

persentase realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah. Identifikasi

kebijakan dalam peningkatan pengelolaan pendapatan daerah adalah

mengoptimalkan pengelolaan PAD melalui intensifikasi pemungutan dengan

memutakhirkan database pajak daerah dan retribusi daerah serta

mengoptimalkan pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

sesuai potensi sumber-sumber pendapatan daerah itu sendiri yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kegiatan dari program ini

adalah sebagai berikut :

33

1) Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2) Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah;

3) Ekstensifikasi dan Penetapan Pajak Daerah;

4) Penyusunan Mekanisme dan Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

5) Implementasi Sistem Manajemen Informasi Obyek PBB Perdesaan dan

Perkotaan;

6) Penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);

7) Verifikasi Piutang PBB-P2;

8) Verifikasi BPHTB;

9) Penyusunan Database Pajak;

10) Penyusunan Laporan Pendapatan;

11) Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil.





6.2. Indikator Kinerja

Penyajian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kinerja



dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Humang Hasundutan dapat digambarkan

sebagai berikut :

34

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah Rencana starategis Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah ini disusun dan disempurnakan dengan

menyelaraskan dengan sistematika berbasis Sistem Akuntabilitasdiharapkan

dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian

upaya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam

kurun waktu lima tahun dan satu tahun masa transisi (2016-2021). Rencana

strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat

diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja

tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan

tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini,

masih dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan lagi

penyesuaian-penyesuaian atau penyempurnaan seperlunya.

Selanjutnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah 2016-2021 ini hanya dapat dilaksanakan dan

tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua

aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20

1Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang

terpenuhi (persen) - - -Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100% 100% 100% 100% 100%

2 Persentase pelaksanaan pelayanan jasa kebersihan sesuai dengan SOP - - - Persen 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 100% 100% 100% 100% 100%

3 Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor pegawai - - - Persen 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan - - - Persen 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 100% 100% 100% 100% 100%

5 Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik yang sesuai dengan kebutuhan- - -

Persen 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95100% 100% 100% 100% 100%

6Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan - - -Persen 76 78 80 82 76 78 80 82

100% 100% 100% 100% 100%

7 Persentase pemenuhan permintaan makanan dan minuman - - - Persen 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 100% 100% 100% 100% 100%

8 Persentase perjalanan dinas yang ditindaklanjuti- - -

Persen 70 73 75 80 83 70 73 75 80 83100% 100% 100% 100% 100%

9 Persentase Jasa Non PNS yang terpenuhi - - - Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%

10 Persentase perjalanan dinas yang ditindaklanjuti - - - Persen 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 100% 100% 100% 100% 100%

11 Persentase jasa administrasi perbendaharaan yang terpenuhi - - - Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%

12 Persentase Jasa Pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi - - - Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%

13Persentase ketersediaan perlengkapan kantor yang sesuai dengan analisa

kebutuhan - - -Persen 70 80 85 90 95 70 80 85 90 95

100% 100% 100% 100% 100%

14 Persentase ruang kerja dalam kondisi baik - - - Persen 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 100% 100% 100% 100% 100%

15 Persentase Kendaraan Dinas dalam kondisi baik - - - Persen 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 100% 100% 100% 100% 100%

16 Persentase peralatan gedung Kantor yang terpelihara - - - Persen 82 85 88 91 95 82 85 88 91 95 100% 100% 100% 100% 100%

17Persentase pegawai yang telah memenuhi kewajiban pelatihan 20 jam

setahun - - -Persen 60 65 70 75 80 60 65 70 75 80

100% 100% 100% 100% 100%

18Persentase ASN Pengelola Keuangan yang mampu dalam pengelolaan keuangan

berbasis akrual - - -Persen 80 83 85 88 80 83 85 88

100% 100% 100% 100% 100%

19 Persentase peserta Bimtek yang mampu menyusun Laporan BMD - - - Persen 90 93 95 97 99 90 93 95 97 99 100% 100% 100% 100% 100%

20 Persentase ASN Pengelola Keuangan yang mampu dalam penyusunan anggaran- - -

Persen 75 80 85 90 75 80 85 90100% 100% 100% 100% 100%

21 Persentase OPD yang mengimplementasikan Transaksi Non Tunai - - - Persen 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100

22Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Semester dan prognosis 6(enam)

bulan berikutnya - - -Waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

23 Temuan BPK terhadap Penyajian nilai Aset Tetap dalam neraca - - - Temuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 100% 100% 100% 100%

24Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD - - -Waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

25 Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah- - -

Waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu100% 100% 100% 100% 100%

26 Laporan pelaksanan kegiatan OPD - - - Dokumen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100%

27 Dokumen perencanaan yang tersusun - - - Dokumen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 100% 100% 100% 100%

28 Laporan bulanan realisasi anggaran yang tepat waktu - - - Waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%

29 Persentase Realisasi Keuangan OPD - - - Persen 0 95 96 97 98 0 95 96 97 98 100% 100% 100% 100% 100%

30 Regulasi yang diterbitkan - - - Regulasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

31 Peraturan yang diterbitkan - - - Peraturan 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

32 Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Ranperda dan Ranperbup tentang APBD - - -

WAKTU Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu100% 100% 100% 100% 100%

33 Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Ranperda dan Ranperbup tentang P-APBD - - -

WAKTU Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu100% 100% 100% 100% 100%

34Persentase DPA/DPPA yang telah diteliti sebagai dasar pelaksanaan

anggaran - - -Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100% 100% 100% 100% 100%

51 2 3 1 2 3 4

Tabel T-C. 23

5

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-NO

1 2 44

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan

3

Indikator Kinerja sesuai Tugas da Fungsi Perangkat DaerahTarget

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya5

Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20

51 2 3 1 2 3 45

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-NO

1 2 443

Indikator Kinerja sesuai Tugas da Fungsi Perangkat DaerahTarget

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya5

Satuan

35Persentase surat penyediaan dana yang diterbitkan sesuai dengan

anggaran kas - - -Persen 80 83 85 87 90 80 83 85 87 90

100% 100% 100% 100% 100%

36 Dokumen gaji yang diterbitkan sesuai dengan usulan penggajian OPD - - - Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%

37 Ketepatan waktu dalam penerbitan daftar gaji reguler - - - WAKTU Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%

38 Ketepatan Waktu Pelaporan dana Kas Daerah - - - waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%

39 Laporan Informasi Keuangan Daerah yang tepat waktu - - - WAKTU Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%

40 SP2D yang diterbitkan melalui aplikasi CMS dari PT Bank Sumut - - - SP2D 5100 5200 5300 5400 5500 5100 5200 5300 5400 5500 100% 100% 100% 100% 100%

41Persentase realisasi Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang

dibayarkan - - -Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100% 100% 100% 100% 100%

42 Jumlah SKPD yang mengimplementasikan aplikasi e-budgeting - - - OPD 0 100 100 100 0 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%

43Persentase program yang direncanakan dan yang dianggarkan dalam KUA-

PPAS APBD - - -Persen 85 87 90 93 95 85 87 90 93 95

100% 100% 100% 100% 100%

44Persentase program yang direncanakan dan yang dianggarkan dalam KUA-

PPAS P-APBD - - -Persen 85 87 90 93 95 85 87 90 93 95

100% 100% 100% 100% 100%

45 Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan - - - Peraturan 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 100% 100% 100% 100% 100%

46 Persentase Realisasi dana DAK dan Dana Desa - - - Persen 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%

47 Persentase BMD yang telah dihapuskan - - - Persen 90 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%

48 Persentase barang milik daerah yang dicatatkan dalam SIMDA BMD - - - Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%

49 Persentase BMD yang telah dilelang/hibah/pemusnahan - - - Persen 80 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%

50 Persentase status barang milik daerah yang telah ditetapkan - - - Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%

51 Persentase tanah milik Pemerintah yang bersertifikat - - - Persen 45 55 60 65 70 45 55 60 65 70 100% 100% 100% 100% 100%

52 Persentase tanah yang telah memiliki plank tanah - - - Persen 43 53 58 63 68 43 53 58 63 68 100% 100% 100% 100% 100%

53 Persentase Wajib pajak yang membayar pajak - - - Persen 65 70 75 80 85 65 70 75 80 85 100% 100% 100% 100% 100%

54 Persentase penerimaan daerah dari pajak daerah - - - Rupiah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%

55 Wajib Pajak yang terdaftar - - - WP 65375 65675 65975 66275 66575 65375 65675 65975 66275 66575 100% 100% 100% 100% 100%

56 Peraturan tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan- - -

Peraturan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2100% 100% 100% 100% 100%

57 Persentase peningkatan PAD dari PBB-P2 - - - Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%

58 Peraturan tentang ZNT dan NJOP - - - Peraturan 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 100% 100%

59 Desa yang memiliki data Piutang PBB-P2 yang telah terverifikasi - - - Desa 18 23 28 33 38 18 23 28 33 38 100% 100% 100% 100% 100%

60 Realisasi BPHTB- - -

(dalam juta)

Rupiah300 325 350 375 300 325 350 375

100% 100% 100% 100% 100%

61 dokumen database pajak yang akurat - - - Peraturan 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100% 100% 100% 100% 100%

62 Temuan BPK terhadap Penyajian nilai Pendapatan dalam LRA Temuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Pendapatan Daerah dari DBH(dalam miliyar

Rupiah)0 0 19.95 21.945 24.1395 0 0 19.95 21.945 24.1395

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Drs. JOHN HARRY M, MA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196504241991031006


KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9,184,874,390.00 8,365,266,575.41 10,834,807,132.36 12,553,084,497.05 18,292,343,159.67 8,175,467,948.00 6,632,494,394.00 6,669,849,296.00 2,119,789,603.00 16,329,481,907.00 89.01 79.29 61.56 16.89 89.27

5,924,272,677.00 6,279,068,307.00 6,341,339,720.00 7,289,250,752.00 9,358,372,414.00 5,161,955,130.00 5,160,423,778.00 5,385,996,625.00 6,440,831,796.00 8,118,627,850.00 87.13 82.18 84.93 88.36 86.75

3,007,724,682.00 1,509,195,746.00 3,493,098,530.00 3,940,873,054.00 3,439,697,000.00 2,928,590,323.80 477,415,227.00 2,191,046,743.10 1,256,135,589.00 2,819,614,307.00 97.37 31.63 62.73 31.87 81.97

T-C. 24

1

Belanja

Pegawai

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

Modal

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah


UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-

Anggaran Realisasi

17 18

0.21 -

0.13 0.12

0.20 0.89

T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah


Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi jenis 2 2 2 2 2

Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi jenis 16 18 21 25 31

Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi Item 40 43 46 49 52

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jenis 4 4 4 4 4

Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang

terpenuhiItem 7 8 9 10 11

Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi jenis 76 78 80 82

Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi kebutuhan 3 3 3 3 3

jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi kali 110 124 140 156 173

Jumlah Jasa Non PNS yang terpenuhi orang 51 51 51 51 51

Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang terpenuhi kali 112 118 124 130 136

Jumlah jasa administrasi perbendaharaan yang terpenuhi orang 17 17 17 17 17

Jumlah Jasa Pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi orang 9 9 9 9 9

Perlengkapan gedung kantor yang diadakan Unit 15 26 26 26 26

Persentase gedung kantor yang layak digunakan Persen 100 100 100 100 100

Kendaraan Dinas yang terpelihara dengan baik Unit 18 18 18 18 18

Persentase peralatan gedung Kantor yang terpelihara Persen 82 85 88 91 95

Persentase keikutsertaan ASN BPKPAD dalam mengikuti Bimbingan Teknis Persen 85 90 95 95 100

Persentase ASN Pengelola Keuangan yang mengikuti Bimtek Pelatihan keuangan

berbasis akrualPersen 98 100 100 100

Persentase peserta Bimtek yang mampu menyusun Laporan BMD Persen 1 93 95 97 99

Persentase ASN Pengelola Keuangan yang mengikuti Bimtek penyusunan anggaran Persen 100 100 100 100

Persentase OPD yang mengimplementasikan Transaksi Non Tunai Persen 0 0 100 100 100

Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Semester dan prognosis 6(enam) bulan

berikutnyaWaktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

Temuan BPK terhadap Penyajian nilai Aset Tetap dalam neraca Temuan 0 0 0 0 0

Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

Laporan pelaksanan kegiatan OPD Dokumen 3 3 3 3 3

Dokumen perencanaan yang tersusun Dokumen 2 2 2 2 2

Laporan bulanan realisasi anggaran yang tepat waktu Waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

Persentase Realisasi Keuangan OPD Persen 0 95 96 97 98

Regulasi yang diterbitkan Regulasi 1 1 1 1 1

Peraturan yang diterbitkan Peraturan 0 1 1 1 1

Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Ranperda dan Ranperbup tentang APBD WAKTU Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Ranperda dan Ranperbup tentang P-APBD WAKTU Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

Persentase DPA/DPPA yang telah diteliti sebagai dasar pelaksanaan anggaran Persen 100 100 100 100 100

Persentase surat penyediaan dana yang diterbitkan sesuai dengan anggaran kas Persen 80 83 85 87 90

Dokumen gaji yang diterbitkan sesuai dengan usulan penggajian OPD Persen 100 100 100 100 100

Ketepatan waktu dalam penerbitan daftar gaji reguler WAKTU Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

Ketepatan Waktu Pelaporan dana Kas Daerah waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

Laporan Informasi Keuangan Daerah yang tepat waktu WAKTU Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

SP2D yang diterbitkan melalui aplikasi CMS dari PT Bank Sumut SP2D 5100 5200 5300 5400 5500

Persentase realisasi Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang

dibayarkanPersen 100 100 100 100 100

Jumlah SKPD yang mengimplementasikan aplikasi e-budgeting OPD 0 100 100 100

Persentase program yang direncanakan dan yang dianggarkan dalam KUA-PPAS

APBDPersen 85 87 90 93 95

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

T-C. 25

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-NO TUJUAN SASARAN SATUAN

Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja

Internal Perangkat

Daerah

MENINGKATNYA

KUALITAS

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN BMD

DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-NO TUJUAN SASARAN SATUAN

Persentase program yang direncanakan dan yang dianggarkan dalam KUA-PPAS P-

APBDPersen 85 87 90 93 95

Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan Peraturan 0 2 2 2 2

Persentase Realisasi dana DAK dan Dana Desa Persen 0 100 100 100 100

Persentase BMD yang telah dihapuskan Persen 90 100 100 100 100

Persentase barang milik daerah yang dicatatkan dalam SIMDA BMD Persen 100 100 100 100 100

Persentase BMD yang telah dilelang/hibah/pemusnahan Persen 80 100 100 100 100

Persentase status barang milik daerah yang telah ditetapkan Persen 100 100 100 100 100

Persentase tanah milik Pemerintah yang bersertifikat Persen 45 55 60 65 70

Persentase tanah yang telah memiliki plank tanah Persen 43 53 58 63 68

Persentase Wajib pajak yang membayar pajak Persen 65 70 75 80 85

Persentase penerimaan daerah dari pajak daerah Rupiah 100 100 100 100 100

Wajib Pajak yang terdaftar WP 65375 65675 65975 66275 66575

Peraturan tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan Peraturan 2 2 2 2 2

Persentase peningkatan PAD dari PBB-P2 Persen 100 100 100 100 100

Peraturan tentang ZNT dan NJOP Peraturan 1 1 0 0 0

Desa yang memiliki data Piutang PBB-P2 yang telah terverifikasi Desa 18 23 28 33 38

Realisasi BPHTB(dalam juta)

Rupiah300 325 350 375

dokumen database pajak yang akurat Peraturan 0 1 0 0 0

Temuan BPK terhadap Penyajian nilai Pendapatan dalam LRA Temuan 0 0 0 0 0

Pendapatan Daerah dari DBH

(dalam

miliyar

Rupiah)

0 0 19.95 21.945 24.1395

Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

MENINGKATNYA

KUALITAS

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN BMD

DAERAH

MENINGKATNYA

PERIMAAN DAERAH

VISI :

MISI :

1Mengefektifkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem komputerisasi dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan

(SAP) berbasis akrual dalam penatausahaan belanja


(SAP) berbasis akrual dalam pengelolaan barang milik daerah

2Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana

sebagai penunjang pelayanan prima1 Meningkatkan jumlah peralatan dan perlengkapan untuk menunjang pelaksanaan tugas aparatur

3peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan

kebutuhan pemenuhan SDM yang handal1 Meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pengurus barang daerah

1Penyusunan dan penetapan APBD dilaksanakan dengan tepat waktu dengan mempedomani secara seksama ketentuan peraturan

yang berlaku

2Penjadwalan kegiatan dimulai pada awal tahun anggaran sehingga pengelolaan anggaran belanja dapat terlaksana sesuai mekanisme

dan ketentuan yang berlaku

3 Pengelolaan anggaran belanja daerah dilakukan secara efisien, efektif dan proporsional

1 Pemutakhiran data base aset tetap melalui sensus dan inventarisasi barang milik daerah

2 Mengefektifkan penatausahaan barang milik daerah

3 Kebijakan pengeluaran pembiayaan melalui penyertaan modal pada PT Bank Sumut diatur dengan Peraturan Daerah

4Kebijakan penerimaan pembiayaan dengan pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya dan kebijakan pinjaman daerah sesuai ketentuan

yang berlaku

1Mengoptimalkan pengelolaan PAD melalui intensifikasi pemungutan dengan memutakhirkan database pajak daerah dan retribusi

daerah serta mengoptimalkan pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2 Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan menerapkan sistem billing dalam sistem perpajakan daerah

3Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari Bagi Hasil

Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan

4Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana

perimbangan, yaitu dana bagi hasil pajak / bukan pajak, DAU, DAK serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah


(SAP) berbasis akrual dalam penatausahaan pendapatan

T-C. 26

Tujuan Sasaran

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

Mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Strategi Arahan Kebijakan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal

Perangkat Daerah

MENINGKATNYA PERIMAAN DAERAH

1

Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan

pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di

bidang pajak daerah dan retribusi daerah

Pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja

dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan

pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran

belanja daerah yang akuntabel

1

Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi

perkantoran dan pengelolaan administrasi aset

daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi SKPD/SKPKD dan SKPKD

2

MENINGKATNYA KUALITAS

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMD

DAERAH

1Peningkatan sistem pengelolaan administrasi

pendapatan dan belanja daerah

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PAGU

TARGET PAGU

TARGET PAGU

TARGET

PAGU TARGET

PAGU TARGET

PAGU

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatnya indeks

kepuasan terhadap

pelayanan administrasi

perkantoran

Angka Indeks Kepuasan

Aparatur Terhadap

Pelayanan Administrasi

Perkantoran (%)

% 100 100 7,231,077,269 100 2,633,088,483 100 2,896,397,331 100 3,186,037,064 100 3,504,640,771 100 19,451,240,919 BPKPAD

1

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Meningkatnya kualitas jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Persentase ketersediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan

listrik yang terpenuhi (persen)

Persen 100 100 3,726,000,000 100 84,000,000 100 92,400,000 100 101,640,000 100 111,804,000 100 4,115,844,000 BPKPAD

2Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Meningkatnya kenyamanan

dan kebersihan kantor

Persentase pelaksanaan pelayanan

jasa kebersihan sesuai dengan SOPPersen 100 70 46,958,569 75 36,308,233 80 39,939,056 85 43,932,962 90 48,326,258 90 215,465,078 BPKPAD

3Penyediaan alat tulis

kantor

Meningkatnya kualitas

penyediaan alat tulis kantor

Persentase pemenuhan kebutuhan

alat tulis kantor pegawaiPersen 100 70 66,000,100 75 57,171,500 80 62,888,650 85 69,177,515 90 76,095,267 90 331,333,032 BPKPAD

4Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan


penyediaan barang cetakan dan

penggandaan


barang cetakan dan penggandaanPersen 70 75 34,988,600 80 32,941,750 85 36,235,925 90 39,859,518 95 43,845,469 95 187,871,262 BPKPAD

5

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


penerangan bangunan kantor

Persentase pemenuhan komponen

instalasi listrik yang sesuai dengan

kebutuhan

Persen 70 75 6,625,000 80 6,625,000 85 7,287,500 90 8,016,250 95 8,817,875 95 37,371,625 BPKPAD

6

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan


penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan


bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Persen - 76 55,200,000 78 60,720,000 80 66,792,000 82 73,471,200 82 256,183,200 BPKPAD

7Penyediaan makanan dan

minuman


penyediaan makanan dan

minuman

Persentase pemenuhan permintaan

makanan dan minuman Persen 70 70 130,000,000 75 89,300,000 80 98,230,000 85 108,053,000 90 118,858,300 90 544,441,300 BPKPAD

8

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah


pelaksanaan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Persentase perjalanan dinas yang

ditindaklanjutiPersen 70 70 795,750,000 73 684,086,000 75 752,494,600 80 827,744,060 83 910,518,466 83 3,970,593,126 BPKPAD

9 Penyediaan Jasa Non PNSMeningkatnya kualitas jasa

Non PNS

Persentase Jasa Non PNS yang

terpenuhiPersen 100 100 1,153,500,000 100 1,146,300,000 100 1,260,930,000 100 1,387,023,000 100 1,525,725,300 100 6,473,478,300 BPKPAD

10Rapat-rapat Kordinasi ke

Dalam Daerah


pelaksanaan rapat-rapat

koordinasi ke dalam daerah


ditindaklanjutiPersen 75 75 47,380,000 80 32,681,000 85 35,949,100 90 39,544,010 95 43,498,411 95 199,052,521 BPKPAD

11

Penyediaan Jasa

Administrasi

Perbendaharaan


administrasi perbendaharaan

Persentase jasa administrasi

perbendaharaan yang terpenuhiPersen 100 100 619,525,000 100 207,925,000 100 228,717,500 100 251,589,250 100 276,748,175 100 1,584,504,925 BPKPAD

12

Penyediaan Jasa

Pengelolaan Barang Milik

Daerah


pengelolaan Barang Milik

Daerah

Persentase Jasa Pengelolaan barang

milik daerah yang terpenuhiPersen 100 100 604,350,000 100 200,550,000 100 220,605,000 100 242,665,500 100 266,932,050 100 1,535,102,550 BPKPAD


sarana dan prasarana

aparatur

Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana prasarana

sesuai dengan hasil analisis

kebutuhan

Persen 100 100 503,000,000 100 137,200,000 100 150,920,000 100 166,012,000 100 182,613,200 100 1,139,745,200 BPKPAD

2021

4

Mengo

ptimalk

an

Pengel

olaan

Keuang

an dan

Aset

Daerah

Opini

BPK

atas

LKPD

Meningkat

nya

Akuntabili

tas Kinerja

Internal

Perangkat

Daerah

Nilai

Evaluasi

SAKIPProgram Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) KONDISI

KINERJA

PADA AWAL

RPJMD

TAHUN 2016

KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RPJMD TAHUN 2021 SKPD

PENANGGU

NG JAWAB

2017 2018 2019 2020

TABEL T-C.27

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA

TAHUN 2016 - 2021

TujuanIndikator

TujuanSasaran

Indikator

Sasaran PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN

1

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

1Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Meningkatnya ketersediaan

perlengkapan kantor

Persentase ketersediaan

perlengkapan kantor yang sesuai

dengan analisa kebutuhan

Persen 70 70 173,200,000 80 31,000,000 85 34,100,000 90 37,510,000 95 41,261,000 95 317,071,000 BPKPAD

2Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Meningkatnya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Persentase ruang kerja dalam

kondisi baikPersen 100 75 210,000,000 80 20,000,000 85 22,000,000 90 24,200,000 95 26,620,000 95 302,820,000 BPKPAD

3

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional


rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Persentase Kendaraan Dinas

dalam kondisi baikPersen 73 75 106,800,000 80 70,200,000 85 77,220,000 90 84,942,000 95 93,436,200 95 432,598,200 BPKPAD

4Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor


rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Persentase peralatan gedung Kantor

yang terpeliharaPersen 80 82 13,000,000 85 16,000,000 88 17,600,000 91 19,360,000 95 21,296,000 95 87,256,000 BPKPAD

Meningkatnya Kapasitas

Aparatur dalam

pengelolaan keuangan

dan aset daerah

Persentase kemampuan

Aparatur dalam pengelolaan

keuangan dan aset daerah

Persen 100 100 332,486,000 100 489,709,000 100 587,386,900 100 646,125,590 100 710,738,149 100 2,766,445,639 BPKPAD

1Bimbingan Teknis

Peningkatan kualitas SDM

Meningkatnya kualitas SDM

aparatur BPKPAD

Persentase pegawai yang telah

memenuhi kewajiban pelatihan

20 jam setahun

Persen 50 60 150,000,000 65 75,000,000 70 82,500,000 75 90,750,000 80 99,825,000 80 498,075,000 BPKPAD

2

Bimbingan tekhis dan

pelatihan keuangan

berbasis akrual dalam


daerah

Meningkatnya jumlah ASN

yang mampu dalam


berbasis akrual

Persentase ASN Pengelola Keuangan

yang mampu dalam pengelolaan

keuangan berbasis akrual

Persen 0 - 80 124,123,300 83 136,535,630 85 150,189,193 88 165,208,112 88 576,056,235 BPKPAD

3Bimbingan tehnis

Penyusunan Laporan BMD

Meningkatnya pemahaman

SDM dalam penyusunan

laporan BMD

Persentase peserta Bimtek yang

mampu menyusun Laporan BMD Persen 0 90 182,486,000 93 182,747,400 95 201,022,140 97 221,124,354 99 243,236,789 99 1,030,616,683 BPKPAD

4Bimbingan tehnis

Penyusunan Anggaran

Meningkatnya jumlah ASN

yang mampu dalam

penyusunan anggaran


yang mampu dalam penyusunan

anggaran

Persen 0 - 75 107,838,300 80 118,622,130 85 130,484,343 90 143,532,777 90 500,477,550 BPKPAD

5Sosialisasi Implementasi

Transaksi Non Tunai

Terlaksananya implementasi

Transaksi Non Tunai pada

OPD

Persentase OPD yang

mengimplementasikan Transaksi

Non Tunai

Persen 0 0 - 0 - 100 48,707,000 100 53,577,700 100 58,935,470 100 161,220,170 BPKPAD

Nilai AKIP BPKPAD oleh APIP Level C CC BB BB BB BB BB

Opini BPK terhadap LKPD

Kab. Humbang HasunduanOpini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

1Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Tersedianya Laporan

Semester dan prognosis

6(enam) bulan berikutnya

yang tepat waktu

Ketepatan waktu dalam

penyampaian Laporan Semester

dan prognosis 6(enam) bulan

berikutnya

WaktuTepat

waktu

Tepat

waktu59,159,132

Tepat

waktu38,542,300

Tepat

waktu 42,396,530

Tepat

waktu46,636,183

Tepat

waktu51,299,801

Tepat

waktu 238,033,946 BPKPAD

2

Penyempurnaan Saldo

Aset Tetap dalam

Penyusunan LKPD Kab.

Humbang Hasundutan

Tersajinya nilai Aset tetap

yang akuntable dalam

neraca sesuai dengan SAP

Temuan BPK terhadap Penyajian

nilai Aset Tetap dalam neracaTemuan 0 154,453,250 0 162,135,600 0 178,349,160 0 196,184,076 0 215,802,484 0 906,924,570 BPKPAD

3

Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah yang tepat waktu

Ketepatan waktu dalam

penyampaian Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Waktu Tepat waktuTepat

waktu130,696,432

Tepat

waktu144,547,400

Tepat

waktu 159,002,140

Tepat

waktu174,902,354

Tepat

waktu192,392,589

Tepat


4

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD, LAKIP

dan Bahan LPPD

Tersedianya laporan

keuangan SKPD, LAKIP dan

LPPD

Laporan pelaksanan kegiatan

OPD Dokumen 0 3 62,990,632 3 26,960,300 3 29,656,330 3 32,621,963 3 35,884,159 3 188,113,384 BPKPAD

5Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD

Tersedianya Dokumen

Perencanaan yang memadai

Dokumen perencanaan yang

tersusunDokumen 0 2 31,219,132 2 18,230,100 2 20,053,110 2 22,058,421 2 24,264,263 2 115,825,026 BPKPAD

6

Monitoring dan Evaluasi

Realisasi Anggaran dan

Operasional TEPRA

Tersedianya laporan

realisasi APBD sesuai dengan

anggaran kas

Laporan bulanan realisasi

anggaran yang tepat waktuWaktu 0

Tepat

waktu110,932,700

Tepat

waktu81,790,300

Tepat

waktu 89,969,330

Tepat

waktu98,966,263

Tepat

waktu108,862,889

Tepat


7

Penatausahaan Keuangan

dan Pelaporan Capaian

Realisasi Kinerja SKPD dan

SKPKD

Meningkatnya kualitas dan

realisasi keuangan pada OPDPersentase Realisasi Keuangan OPD Persen 0 0 - 95 14,981,100 96 16,479,210 97 18,127,131 98 19,939,844 98 69,527,285 BPKPAD

589,496,391 648,446,030 2,810,486,609 BPKPAD

Opini BPK

atas

Laporan

Keuangan

Pemerinta

h Daerah

Program Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

549,451,278 487,187,100 535,905,810

Mengo

ptimalk

an

Pengel

olaan

Keuang

an dan

Aset

Daerah

Opini

BPK

atas

LKPD

Meningkat

nya

Akuntabili

tas Kinerja

Internal

Perangkat

Daerah

Nilai

Evaluasi

SAKIP

Program Peningkatan

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

MENINGK

ATNYA

KUALITAS

PENGELOL

AAN

KEUANGA

N DAN

BMD

DAERAH

2

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Keuangan

dan Barang Milik Daerah

Opini BPK terhadap LKPD

Kab. Humbang HasunduanOpini WTP WTP 3,411,147,427 WTP 3,407,382,700 WTP 3,862,948,770 WTP 4,249,243,647 WTP 4,674,168,012 WTP 19,604,890,556 BPKPAD

1

Penyusunan Standar

Satuan Harga, Analisa

Standar Belanja dan Harga

Satuan Pokok Kegiatan

Tersusunnya Peraturan

tentang Standar Satuan

Harga, Analisa Standar

Belanja dan Harga Satuan

Pokok Kegiatan

Peraturan yang diterbitkan Peraturan 0 1 278,125,300 1 176,737,700 1 194,411,470 1 213,852,617 1 235,237,879 1 1,098,364,966 BPKPAD

2

Penyusunan Peraturan

Bupati tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah

Daerah

Tersedianya peraturan

tentang kebijakan akuntansiPeraturan yang diterbitkan Peraturan 0 0 - 1 33,607,500 1 36,968,250 1 40,665,075 1 44,731,583 1 155,972,408 BPKPAD

3

Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang

APBD dan rancangan

peraturan bupati tentang

Penjabaran APBD

Terlaksananya kepatuhan

dalam penyampaian

Ranperda dan Ranperbup

tentang APBD

Ketepatan Waktu dalam

Penyampaian Ranperda dan

Ranperbup tentang APBD

WAKTU TepatTepat

waktu384,276,100

Tepat

waktu394,073,900

Tepat

waktu 433,481,290

Tepat

waktu476,829,419

Tepat

waktu524,512,361

Tepat

waktu 2,213,173,070 BPKPAD

4

Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang

Perubahan APBD dan

rancangan peraturan

bupati tentang penjabaran

Perubahan APBD

Terlaksananya kepatuhan

dalam penyampaian

Ranperda dan Ranperbup

tentang P-APBD



Ranperbup tentang P-APBD

WAKTU TepatTepat

waktu282,472,350

Tepat

waktu292,611,700

Tepat

waktu 321,872,870

Tepat

waktu354,060,157

Tepat

waktu389,466,173

Tepat


5

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan

Rancangan Peraturan

Bupati Humbang

Hasundutan tentang

Penjabaran Pelaksanaan

APBD

Tersusunnya Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran

Pelaksanaan APBD yang

tepat waktu

Ketepatan waktu penyampaian

Rancangan Peraturan tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

WaktuTepat

waktu

Tepat

waktu196,938,311

Tepat

waktu141,292,300

Tepat

waktu 155,421,530

Tepat

waktu170,963,683

Tepat

waktu188,060,051

Tepat


6

Penelitian DPA-SKPD/DPPA-

SKPD/Anggaran Kas SKPD

dan DPA-PPKD/DPPA-

PPKD/Anggaran Kas PPKD

Tersedianya DPA-Perangkat

Daerah /DPPA-Perangkat

Daerah dan Anggaran Kas

Perangkat Daerah sebagai

dasar pelaksanaan anggaran

Persentase DPA/DPPA yang telah

diteliti sebagai dasar

pelaksanaan anggaran

Persen 100 100 126,765,800 100 131,850,000 100 145,035,000 100 159,538,500 100 175,492,350 100 738,681,650 BPKPAD

7Administrasi pengendalian

dana APBD

Terkendalinya pelaksanaan

APBD sesuai dengan

peraturan perundang-

undangan yang berlaku

Persentase surat penyediaan

dana yang diterbitkan sesuai

dengan anggaran kas

Persen 80 80 199,139,600 83 197,808,900 85 217,589,790 87 239,348,769 90 263,283,646 90 1,117,170,705 BPKPAD

8

Penerbitan Gaji Baru,

SKPP, Gaji Susulan dan

Gaji ke-13 dan THR

Tersedianya dokumen gaji

baru CPNS/PNS, SKPP, gaji

susulan, gaji ke-13 dan THR

Dokumen gaji yang diterbitkan

sesuai dengan usulan penggajian

OPD

Persen 100 100 54,382,000 100 79,007,000 100 86,907,700 100 95,598,470 100 105,158,317 100 421,053,487 BPKPAD

9Komputerisasi daftar gaji

reguler

Meningkatnya mutu

pelayanan administrasi

pengolaan penggajian

Ketepatan waktu dalam penerbitan

daftar gaji regulerWAKTU Tepat waktu

Tepat

waktu91,247,300

Tepat

waktu99,817,500

Tepat

waktu 109,799,250

Tepat

waktu120,779,175

Tepat

waktu132,857,093

Tepat


10

Pengelolaan, Pelaporan,

dan Pengendalian Dana-

dana

Kas Daerah

Terlaksananya Pengelolaan

Pelaporan, dan Pengendalian

Dana-dana Kas Daerah

Ketepatan Waktu Pelaporan

dana Kas Daerah waktu tepat waktu

Tepat

waktu210,685,000

Tepat

waktu216,271,700

Tepat

waktu 237,898,870

Tepat

waktu261,688,757

Tepat

waktu287,857,633

Tepat


11

Implementasi Sistem

Informasi Pengelolaan

Keuangan daerah

Terfasilitasinya OPD se

Kabupaten Humbang

Hasundutan dalam


Laporan Informasi Keuangan Daerah

yang tepat waktuWAKTU Tepat waktu

Tepat

waktu222,416,292

Tepat

waktu187,846,300

Tepat

waktu 206,630,930

Tepat

waktu227,294,023

Tepat

waktu250,023,425

Tepat


12

Operasional Aplikasi Kas

Daerah secara On-line

dengan Jaringan PT. Bank

Sumut

Meningkatnya pengelolaan

dana-dana kas daerah

dengan menggunakan

aplikasi CMS dari PT Bank

Sumut

SP2D yang diterbitkan melalui

aplikasi CMS dari PT Bank SumutSP2D 5000 5100 74,740,000 5,200 78,321,400 5,300 86,153,540 5,400 94,768,894 5,500 104,245,783 5,500 438,229,617 BPKPAD

13

Pengendalian Pencairan

Belanja Hibah dan

Bantuan Sosial dan

Bantuan Keuangan

Tersalurnya bantuan Hibah,

Bantuan Sosial dan Bantuan

Keuangan

Persentase realisasi Bantuan Hibah,

Bantuan Sosial dan Bantuan

Keuangan yang dibayarkan

Persen 100 100 146,801,500 100 86,582,600 100 95,240,860 100 104,764,946 100 115,241,441 100 548,631,347 BPKPAD

14

Implementasi Aplikasi

Penganggaran E-

Budgetting

Tercapainya transparansi

dalam penganggaran

Jumlah SKPD yang

mengimplementasikan aplikasi e-

budgeting

OPD 0 38,710,174 0 - 100 114,827,800 100 126,310,580 100 138,941,638 100 418,790,192 BPKPAD

15Penyusunan KUA dan

PPAS APBD

Terakomodirnya Program

yang direncanakan dalam

KUA-PPAS APBD

Persentase program yang

direncanakan dan yang

dianggarkan dalam KUA-PPAS

APBD

Persen 80 85 - 87 191,081,100 90 210,189,210 93 231,208,131 95 254,328,944 95 886,807,385 BPKPAD

Program Peningkatan dan

Pengembangan


Daerah

Opini BPK

atas

Laporan

Keuangan

Pemerinta

h Daerah

Mengo

ptimalk

an

Pengel

olaan

Keuang

an dan

Aset

Daerah

Opini

BPK

atas

LKPD

MENINGK

ATNYA

KUALITAS

PENGELOL

AAN

KEUANGA

N DAN

BMD

DAERAH

3

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

16Penyusunan KUA dan

PPAS P-APBD

Terakomodirnya Program

yang direncanakan dalam

KUA-PPAS P-APBD


direncanakan dan yang

dianggarkan dalam KUA-PPAS P-

APBD

Persen 80 85 - 87 152,301,500 90 167,531,650 93 184,284,815 95 202,713,297 95 706,831,262 BPKPAD

17

Penyusunan Mekanisme

/Peraturan Pengelolaan

Keuangan

Terbitnya Produk Hukum

tentang pengelolaan

keuangan daerah

Peraturan tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah yang telah

ditetapkan

Peraturan 0 0 - 2 44,585,800 2 49,044,380 2 53,948,818 2 59,343,700 2 206,922,698 BPKPAD

18

Pelaporan Dana Alokasi

Khusus dan Dana Desa

melalui Aplikasi OMSPAN

Lancarnya proses penyaluran

DAK dan Dana Desa ke Kas

Daerah

Persentase Realisasi dana DAK dan

Dana DesaPersen 0 0 - 100 57,309,100 100 63,040,010 100 69,344,011 100 76,278,412 100 265,971,533 BPKPAD

19Penilaian dan

Penghapusan BMD

Terukurnya nilai BMD yang

akan dihapuskan

Persentase BMD yang telah

dihapuskanPersen 80 90 235,145,700 100 208,420,500 100 229,262,550 100 252,188,805 100 277,407,686 100 1,202,425,241 BPKPAD

20

Implementasi Sistem

Informasi Manajemen

Barang Milik Daerah

Tersedianya sistem aplikasi

pencatatan barang milik

daerah

Persentase barang milik daerah

yang dicatatkan dalam SIMDA BMDPersen 100 100 160,000,000 100 77,915,100 100 85,706,610 100 94,277,271 100 103,704,998 100 521,603,979 BPKPAD

21Pelelangan/Hibah/Pemusn

ahan Barang Milik Daerah

Terlaksananya

Pelelangan/Hibah/Pemusnah

an Barang Milik Daerah


dilelang/hibah/pemusnahanPersen 50 80 155,380,800 100 131,309,200 100 144,440,120 100 158,884,132 100 174,772,545 100 764,786,797 BPKPAD

22Penetapan Status Barang

Milik Daerah

Terdatanya status

Penggunaan barang milik

daerah

Persentase status barang milik

daerah yang telah ditetapkanPersen 0 100 84,789,000 100 58,285,500 100 64,114,050 100 70,525,455 100 77,578,001 100 355,292,006 BPKPAD

23Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

Terpenuhinya atas hak

kepemilikan tanah

Persentase tanah milik

Pemerintah yang bersertifikat Persen 30 45 296,754,200 55 268,674,900 60 295,542,390 65 325,096,629 70 357,606,292 70 1,543,674,411 BPKPAD

24 Pengamanan BMD Daerah

Tersedianya informasi

kepemilikan tanah milik

Pemkab Humbang

Hasundutan

Persentase tanah yang telah

memiliki plank tanahPersen 28 43 172,378,000 53 101,671,500 58 111,838,650 63 123,022,515 68 135,324,767 68 644,235,432 BPKPAD

Meningkatnya realisasi

Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

Persentase Realisasi PAD Persen 95 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya lain-lain

pendapatan daerah yang

sah

Persentase Realisasi Lain-

lain Pendapatan daerah yang

sah

Persen 99 100 100 100 100 100 100

1Penyuluhan Pajak dan

Retribusi Daerah

Meningkatnya kesadaran

masyarakat membayar pajak

dan retribusi daerah

Persentase Wajib pajak yang

membayar pajakPersen 60 65 89,427,000 70 93,952,000 75 98,899,000 80 108,788,900 85 119,667,790 85 510,734,690 BPKPAD

2Intensifikasi dan

Pemungutan Pajak Daerah

Meningkatnya Penerimaan

Daerah

Persentase penerimaan daerah dari

pajak daerahPersen 100 100 184,610,000 100 124,097,300 100 150,339,800 100 165,373,780 100 181,911,158 100 806,332,038 BPKPAD

3Ekstensifikasi dan

Penetapan Pajak daerah

Tersedianya penambahan

jumlah wajib pajak yang

terdaftar

Wajib Pajak yang terdaftar WP 65,075 65,375 132,713,900.00 65,675 99,121,000.00 65,975 119,945,000.00 66,275 131,939,500.00 66,575 145,133,450.00 66,575 628,852,850 BPKPAD

4

Penyusunan Mekanisme

/Peraturan Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Tersusunnya mekanisme /

peraturan pengelolaan

pendapatan daerah


Pendapatan Daerah yang telah

ditetapkan

Peraturan 2 2 62,385,000 2 32,175,000 2 32,023,100 2 35,225,410 2 38,747,951 2 200,556,461 BPKPAD

5

Implementasi Sistem

Manajemen Informasi

Objek PBB-P2

Meningkatnya Pendapatan

Asli Daerah dari PBB-P2

Persentase peningkatan PAD dari

PBB-P2Persen 95 100 220,183,000 100 237,063,500 100 251,204,800 100 276,325,280 100 303,957,808 100 1,288,734,388 BPKPAD

6

Penyusunan Zona Nilai

Tanah (ZNT) dan Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP)

Tersedianya Peraturan

tentang ZNT dan NJOPPeraturan tentang ZNT dan NJOP Peraturan 0 1 238,497,000 1 174,636,000 0 - - - - - 1 413,133,000 BPKPAD

7Verifikasi Piutang PBB-P2

tahun 1994-2013

Meningkatnya akurasi data

piutang PBB-P2 pada Desa

se Kabupaten Humbang

Hasundutan

Desa yang memiliki data Piutang

PBB-P2 yang telah terverifikasiDesa 13 18 52,912,000 23 50,764,300 28 56,882,300 33 62,570,530 38 68,827,583 38 291,956,713 BPKPAD

8 Verifikasi BPHTB

Meningkatnya pendapatan

asli daerah dari Bea

Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan

Realisasi BPHTB

(dalam

juta)

Rupiah

- 300 64,184,000 325 64,832,200 350 71,315,420 375 78,446,962 375 278,778,582 BPKPAD

9Penyusunan Database

Pajak

Tersedianya dokumen data

base Pajak

dokumen database pajak yang

akuratDokumen 0 0 - 1 66,970,800 0 - - - - 1 66,970,800 BPKPAD

10Penyusunan Laporan

Pendapatan

Tersajinya Laporan

Pendapatan yang akuntable

dalam LKPD sesuai SAP

Temuan BPK terhadap Penyajian

nilai Pendapatan dalam LRATemuan 0 0 - 0 - 0 67,557,868 0 74,313,655 0 81,745,020 0 223,616,543 BPKPAD

942,963,900 890,996,252 980,095,877 1,078,105,465 4,872,889,394 BPKPAD

MENINGK

ATNYA

PERIMAAN

DAERAH

Realisasi

Penerimaa

n Daerah

Program Peningkatan

Pengelolaan Pendapatan

Daerah

980,727,900

Opini BPK

atas

Laporan

Keuangan

Pemerinta

h Daerah

Mengo

ptimalk

an

Pengel

olaan

Keuang

an dan

Aset

Daerah

Opini

BPK

atas

LKPD

MENINGK

ATNYA

KUALITAS

PENGELOL

AAN

KEUANGA

N DAN

BMD

DAERAH

4

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214

11Rekonsiliasi Dana Bagi

Hasil

Meningkatnya Jumlah

Pendapatan Daerah dari DBH Pendapatan Daerah dari DBH

(dalam

miliyar

Rupiah)

0 0 - 0 - 19.95 49,312,184 22 54,243,402 24 59,667,743 24 163,223,329 BPKPAD

13,007,889,874 8,097,531,183 8,924,555,063 9,817,010,570 10,798,711,627 50,645,698,317

8,269,676,283 Doloksanggul, Agustus 2018

9

JUMLAH DANA YANG DIBUTUHKAN

MENINGK

ATNYA

PERIMAAN

DAERAH

Realisasi

Penerimaa

n Daerah

Mengo

ptimalk

an

Pengel

olaan

Keuang

an dan

Aset

Daerah

Opini

BPK

atas

LKPD

5

SASARAN 1

SASARAN

RPJMD

BPKPAD




IK : Persentase pelaksanaan

anggaran sesuai dengan

anggaran kas

Meningkatnya administrasi

penggajian ASN

IK : Ketepatan waktu

pembayaran gaji ASN

Terfasilitasinya OPD se

Kabupaten Humbang

Hasundutan dalam


IK : Laporan Informasi

Keuangan Daerah yang tepat

waktu

IK : Ketepatan Waktu dalam


Ranperbup tentang APBD dan P-

APBD

Meningkatnya kualitas kebijakan

tentang penganggaran keuangan

daerah

IK 1 : Persentase program yang

rencanakan dan dianggarkan


dalam penyusunan anggaran

IK : Jumlah ASN mampu dalam

Penyusunan anggaran

Tersajinya nilai aset tetap



IK : Temuan BPK terhadap

penyajian nilai aset tetap

dalam neraca

Meningkatnya Kualitas

Penyusunan APBD dan PAPBD

sesuai dengan ketentuan

IK : Ketepatan waktu dalam

penetapan APBD dan PAPBD

Meningkatnya

Penatausahaan Keuangan

Darah

IK : Laporan Informasi

Keuangan Daerah yang tepat

waktu

Tertibnya pengelolaan barang

milik daerah


keuangan mengenai

pelaksanaan APBD


penyampaian LKPD

Terlaksananya Kepatuhan dalam


Ranperbup tentang APBD dan P-

APBD

Tersajinya nilai aset tetap



IK : Temuan BPK terhadap

penyajian nilai aset tetap

dalam neraca

IK : Tersedianya laporan barang

milik daerah sesuai dengan

Peraturan Pengelolaan Barang


pencatatan Barang Milik Daerah

IK : Persentase barang milik

daerah yang tercatat secara

akurat

Terpenuhinya atas hak

kepemilikan tanah

IK : Persentase tanah milik

Pemerintah yang bersertifikat


pengelola barang milik daerah

IK : Jumlah ASN yang mampu

dalam Penatausahaan BMD

Tersedianya Laporan

keuangan daerah yang

akuntabel

IK : Opini BPK atas LKPD

Humbang Hasundutan

Tersedianya Laporan

keuangan daerah yang

akuntabel

IK : Opini BPK atas LKPD

Humbang Hasundutan

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS

LAYANAN PEMERINTAHAN

SASARAN 1 : MENINGKATNYA

KUALITAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

IK : Opini BPK atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah


keuangan mengenai

pelaksanaan APBD


penyampaian LKPD

SASARAN 2

SASARAN

RPJMD

BPKPAD



wajib pajak daerah

IK : Realisasi Dana Bagi Hasil

Meningkatnya dana bagi hasil

Pajak yang diperoleh dari Provinsi

IK : Persentase realisasi DBH

Tersedianya potensi PAD yang baru

Meningkatnya ketersediaan data

potensi PAD

IK 1 : Persentase realisasi PAD IK : Jumlah Potensi PAD

IK : Data jumlah Piutang PBB-

P2

Tersedianya regulasi tentang

pengelolaan pendapatan

daerah

Meningkatnya akurasi data

piutang PBB-P2

IK : Persentasi wajib pajak

daerah yang membayar pajak

IK : Jumlah data potensi PAD yang

akurat

IK : Persentase peningkatan potensi

PAD

Meningkatnya Pendapatan

Asli Daerah dari PBB-P2

IK : Persentase peningkatan

PAD dari PBB-P2

IK : Jumlah Peraturan tentang

Pengelolaan Pendapatan

Daerah yang telah ditetapkan

IK : Realisasi Penerimaan Daerah

Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Meningkatnya lain-lain pendapatan

daerah yang sah

Meningkatnya realisasi dana bagi

hasil

MENINGKATNYA REALISASI DBH

PAJAK PEMANFAATAN AIR

PERMUKAAN

SASARAN 2 : MENINGKATNYA

PENERIMAAN DAERAH

IK : Persentase realisasi PADIK : Jumlah realisasi lain-lain

pendapatan daerah yang sah

Meningkatnya perolehan

pendapatan asli daerah

Meningkatnya jumlah potensi PAD

SASARAN 3 (PENUNJANG)

BPKPAD


IK 1 : Persentase peningkatan

pengetahuan ASN pada OPD

Meningkatnya realisasi keuangan pada

OPD

Meningkatnya kualitas perencanaan pada

OPD

IK : Persentase sasaran, program dan

kegiatan yang selaras dengan renstra OPD

SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS

KINERJA PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya pengelolaan keuangan

pada OPD

Meningkatnya kualitas SDM pada OPD

Meningkatnya kualitas perencanaan pada

OPD

IK 1 : Persentase sasaran, program dan

kegiatan yang selaras dengan Renstra OPD

Meningkatnya pencapaian target atas

penyerapan anggaran di Kab. Humbang

Hasundutan

IK 1 : Persentase pencapaian target atas

penyerapan anggaran

IK 1 : Persentase tersedianya jasa


IK 1 : Persentase realisasi keuangan pada

OPD

Meningkatnya ketersediaan penyediaan

jasa administrasi perbendaharaan

IK : NILAI EVALUASI SAKIP BPKPAD

IK 1 : Persentase pegawai yang memiliki

dokumen kepegawaian yang lengkap

Meningkatnya kualitas pelayanan internal

OPD

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan

pada OPD

IK : Persentase pelayanan kegiatan sesuai

dengan SOP

IK : Persentase ralisasi keuangan pada

OPD

Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana perkantoran

IK 1 : Persentase sarana dan prasarana

kantor dalam kondisi baik

Meningkatnya kualitas pelayanan

kepegawaian pada OPD

IK 1 : Persentase meningkatnya

pencapaian target realisasi keuangan

program dan kegiatan

POHON KINERJA BPKPAD

TUJUAN RPJMD :

SASARAN RPJMD : Indikator : Opini BPK

atas LKPD

TUJUAN BPKPAD :Indikator : Opini BPK atas

LKPD

1 1 1 1 1

2 2 2

3 1

4 1 1 2

5 1 2

2 1

1 1 12

2 2

3 1

4 2

5

1

2

3

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 1 1 4

1 1 1 5 2 2 1 1 1 1 1

2 2 2 6 2 2 2 2 2 1

1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2

2 2 1 1 2 3

3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4

4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2

5 5 3 3 3 4 3 3 3 2 3 1

6 6 5 2

7 6 3

8 4

1

2

1 1 3

2 2 4

3 3 5

4 4 6

5 5

6 6

7

8

1

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6

7

8Doloksanggul, Agustus 2018

Laporan pelaksanaan kegiatan OPD Persentase ruang kerja dalam

kondisi baik

Persentase Realisasi Keuangan

OPD

Persentase peralatan gedung

Kantor yang terpelihara

Persentase jasa administrasi

perbendaharaan yang terpenuhi


Keuangan Daerah yang telah ditetapkan



Persentase Kendaraan Dinas dalam

kondisi baik

Persentase ketersediaan

perlengkapan kantor yang sesuai


ditindaklanjuti

Laporan bulanan realisasi anggaran

yang tepat waktu


barang cetakan dan penggandaan

Persentase Jasa Non PNS yang

terpenuhi

Persentase realisasi Bantuan Hibah,

Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

yang dibayarkan

Persentase pemenuhan komponen

instalasi listrik yang sesuai dengan

kebutuhan

Persentase ketersediaan jasa


listrik yang terpenuhi (persen)

Persentase pegawai yang telah

memenuhi kewajiban pelatihan 20 jam

setahun

Persentase pelaksanaan

pelayanan jasa kebersihan sesuai

dengan SOP

Persentase pemenuhan permintaan

makanan dan minuman Dokumen perencanaan yang tersusun


alat tulis kantor pegawai

Meningkatnya kualitas dan realisasi

keuangan pada OPDIndikator Kegiatan


rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Indikator Kegiatan Persentase perjalanan dinas yang

ditindaklanjuti Indikator Kinerja


rutin/berkala kendaraan

Terbitnya Produk Hukum tentang

pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya ketersediaan

perlengkapan kantor

Tersedianya laporan keuangan

SKPD, LAKIP dan LPPD


rutin/berkala gedung kantor

Meningkatnya kualitas jasa Non PNSTersedianya laporan realisasi APBD

sesuai dengan anggaran kas

Meningkatnya kualitas penerangan

bangunan kantor

Persentase ASN Pengelola Keuangan yang

mampu dalam pengelolaan keuangan

berbasis akrual



Tersalurnya bantuan Hibah, Bantuan

Sosial dan Bantuan Keuangan

Meningkatnya kualitas penyediaan


perundang-undangan


makanan dan minuman

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

BPKPAD


alat tulis kantorPeraturan yang diterbitkan

Meningkatnya kualitas pelaksanaan

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan

yang memadai


barang cetakan dan penggandaan

Laporan Informasi Keuangan Daerah yang

tepat waktu

Ketepatan waktu dalam penyampaian

Laporan Semester dan prognosis 6(enam)

bulan berikutnya

Sasaran Sasaran Sasaran Ketepatan waktu penyampaian Rancangan

Peraturan tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD



listrik

Meningkatnya kualitas pelaksanaan

rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah

Meningkatnya kenyamanan dan

kebersihan kantor

Ketepatan waktu dalam penyampaian

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD,

LAKIP dan Bahan LPPD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Meningkatnya jumlah ASN yang mampu

dalam pengelolaan keuangan berbasis

akrual

Peraturan tentang ZNT dan NJOP

Penatausahaan Keuangan dan

Pelaporan Capaian Realisasi Kinerja

SKPD dan SKPKD

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan kantorIndikator Realisasi BPHTB


direncanakan dan yang dianggarkan

dalam KUA-PPAS P-APBD


direncanakan dan yang dianggarkan

dalam KUA-PPAS APBD

Pendapatan Daerah dari DBHDesa yang memiliki data Piutang

PBB-P2 yang telah terverifikasi


Pendapatan Daerah yang telah

ditetapkan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Penyusunan Mekanisme/Peraturan


Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Terfasilitasinya OPD se Kabupaten

Humbang Hasundutan dalam pengelolaan

keuangan

Persentase peningkatan penerimaan

daerah dari PBB-P2

Penyediaan Jasa Administrasi

Perbendaharaan

Pengendalian pencairan belanja hibah,

bantuan sosial dan bantuan keuangan

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan


dilelang/hibah/pemusnahan

Temuan BPK terhadap Penyajian nilai Aset

Tetap dalam neraca

Persentase peserta Bimtek yang

mampu menyusun Laporan BMD

Tersedianya peraturan tentang kebijakan

akuntansi

Persentase Realisasi dana DAK dan

Dana Desa

Persentase status barang milik daerah

yang telah ditetapkan

Tersusunnya Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yang tepat waktu

Persentase surat penyediaan dana yang

diterbitkan sesuai dengan anggaran kas

Persentase Wajib pajak yang

membayar pajak

Meningkatnya pendapatan asli

daerah dari Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

Penyedia jasa Non PNSMonitoring dan Evaluasi Realisasi

Anggaran dan Operasional TEPRA

Penyediaan komponen intalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Persentase tanah milik Pemerintah yang

bersertifikat

Persentase Jasa Pengelolaan barang milik

daerah yang terpenuhi

Persentase penerimaan daerah dari

pajak daerahIndikator

Ketepatan Waktu dalam Penyampaian

Ranperda dan Ranperbup tentang P-

APBD


yang mampu dalam penyusunan

anggaran

dokumen database pajak yang

akurat

Dokumen gaji yang diterbitkan

sesuai dengan usulan penggajian

OPD

Lancarnya proses penyaluran DAK dan

Dana Desa ke Kas Daerah

Terakomodirnya Program yang

direncanakan dalam KUA-PPAS P-

APBD

Terakomodirnya Program yang

direncanakan dalam KUA-PPAS

APBD

Meningkatnya Jumlah

Pendapatan Daerah dari DBH

Tersedianya Peraturan tentang ZNT

dan NJOP

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerahPenyusunan Renstra dan RENJA SKPD

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanPersentase BMD yang telah dihapuskan

Persentase barang milik daerah yang

dicatatkan dalam SIMDA BMD

Persentase tanah yang telah memiliki plank

tanah

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pelaksanaan APBD yang tepat waktu

SP2D yang diterbitkan melalui aplikasi CMS

dari PT Bank Sumut

Persentase DPA/DPPA yang telah diteliti

sebagai dasar pelaksanaan anggaran

Ketepatan waktu dalam penerbitan

daftar gaji regulerIndikator Indikator Indikator Indikator Indikator


Penyamapaian Ranperda dan


Regulasi yang diterbitkanJumlah wajib pajak yang

terdaftar

Penyediaan makanan dan minumanBimbingan Teknis Peningkatan Kualitas

SDMPenyediaan alat tulis kantor Indikator Indikator Indikator

Tersedianya Laporan Semester dan

prognosis 6(enam) bulan berikutnya yang

tepat waktu

Ketepatan Waktu Pelaporan dana Kas

Daerah

Indikator

Tersedianya dokumen data base

PajakMeningkatnya Penerimaan Daerah

Tersusunnya mekanisme / peraturan

pengelolaan pendapatan daerah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikRapat-rapat Kordinasi ke Dalam Daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya

Pelelangan/Hibah/Pemusnahan Barang

Milik Daerah

Tersajinya nilai Aset tetap yang akuntable

dalam neraca sesuai dengan SAP

Meningkatnya pemahaman SDM dalam

penyusunan laporan BMD Sasaran

Bimbingan Tehnis dan pelatihan keuangan

berbasis akrual dalam pengelolaan

keuangan daerah

IndikatorTerkendalinya pelaksanaan APBD sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

Terlaksananya kepatuhan dalam

penyampaian Ranperda dan

Ranperbup tentang P-APBD

Meningkatnya jumlah ASN yang

mampu dalam penyusunan anggaranKegiatan Kegiatan Kegiatan Terpenuhinya atas hak kepemilikan tanah

Meningkatnya kualitas jasa pengelolaan

Barang Milik Daerah

Terdatanya status penggunaan Barang

Milik Daerah

Meningkatnya akurasi data piutang

PBB-P2 pada Desa se Kabupaten

Humbang Hasundutan

Meningkatnya Pendapatan Asli

Daerah dari PBB-P2


masyarakat membayar pajak dan

retribusi daerah

Sasaran

Verifikasi BPHTB

SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN UMUM Terukurnya nilai BMD yang akan

dihapuskan

Tersedianya sistem aplikasi pencatatan

barang milik daerah

Tersedianya informasi kepemilikan tanah

milik Pemkab Humbang Hasundutan

Implementasi Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya pengelolaan dana-dana kas

daerah dengan menggunakan aplikasi CMS

dari PT. Bank Sumut

Meningkatnya mutu pelayanan

administrasi pengolaan penggajian

Tersedianya dokumen gaji baru

CPNS/PNS, SKPP, gaji susulan, gaji

ke-13 dan THR

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran SasaranSasaran Sasaran SasaranPenyusunan Peraturan Bupati tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pengelolaan Pelaporan, dan

Pengendalian Dana-dana Kas Daerah

Tersedianya DPA-Perangkat Daerah

/DPPA-Perangkat Daerah dan Anggaran

Kas Perangkat Daerah sebagai dasar


Terlaksananya kepatuhan dalam

penyampaian Ranperda dan


Tersusunnya Regulasi Standar Satuan

Harga, Analisa Standar Belanja dan

Harga Satuan Pokok Kegiatan

Tersedianya penambahan

jumlah wajib pajak yang terdaftar

Penyusunan Database PajakIntensifikasi dan Pemungutan Pajak

Daerah

Implementasi Sistem Manajemen

Informasi Objek PBB-P2

Pelelangan/Hibah/Pemusnahan Barang Milik

Daerah

Penyempurnaan Saldo Aset Tetap dalam

Penyusunan LKPD Kab. Humbang

Hasundutan

Bimbingan tehnis Penyusunan Laporan

BMD

Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Pelaksanaan APBD Sasaran Sasaran

Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan

Dana Desa melalui Aplikasi OMSPANPenyusunan KUA dan PPAS P-APBD Penyusunan KUA dan PPAS APBD Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil

Verifikasi Piutang PBB-P2 Tahun

1994-2013

Penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT)

dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Opini BPK terhadap LKPD Kab. Humbang

HasunduanPenyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik

Daerah Penetapan Status Barang Milik Daerah

Penyusunan Ranperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan

Ranperbup tentang Penjabaran Pelaksanaan

APBD

Operasional Aplikasi Kas Daerah secara On-

line dengan Jaringan PT. Bank SumutKomputerisasi daftar gaji reguler Administrasi Pengendalian Anggaran

Penyusunan Ranperda tentang P-

APBD dan Ranperbup tentang

Penjabaran P- APBD

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Nilai AKIP BPKPAD oleh APIP Penilaian dan Penghapusan AsetImplementasi Sistem Informasi Manajemen

Barang Milik DaerahPengamanan Aset Daerah

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengendalian

Dana-dana Kas Daerah

Penyusunan Mekanisme/Peraturan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penerbitan Gaji Baru, SKPP, Gaji

Susulan dan Gaji ke-13

Penelitian DPA-SKPD/DPPA-

SKPD/Anggaran Kas SKPD dan DPA-

PPKD/DPPA-PPKD/Anggaran Kas

Penyusunan Ranperda tentang APBD

dan Ranperbup tentang Penjabaran

APBD

Penyusunan Standar Satuan Harga,

Analisa Standar Belanja dan Harga

Satuan Pokok Kegiatan

Ekstensifikasi dan Penetapan

Pajak Daerah

Penyuluhan Pajak dan Retribusi

Daerah

Persentase kemampuan Aparatur dalam

pengelolaan keuangan dan aset daerahKegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap

Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana

prasarana sesuai dengan hasil analisis

SUB BIDANG PENILAIAN DAN

PENGHAPUSAN

SUB BIDANG INVENTARISASI DAN

PELAPORAN

SUB BIDANG PEMELIHARAAN DAN

PEMANFAATAN

SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN

PELAPORAN KEUANGAN

SUB BIDANG VERIFIKASI DAN

PERBENDAHARAAN

Indikator Kinerja

SUB BIDANG PENGELOLAAN PBB-

BPHTBSUB BIDANG PENGGAJIAN

SUB BIDANG ANGGARAN

PEMERINTAHAN

SUB BID ANGGARAN EKONOMI &

PEMBANGUNAN

SUB BID ANGGARAN ADMINISTRASI

& KESRA

SUB PENDATAAN DAN

PENETAPAN

SUB BIDANG PEMUNGUTAN DAN

PENGENDALIAN

Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam

pengelolaan keuangan dan aset daerah Nilai AKIP BPKPAD oleh APIP

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan,

Laporan Kinerja dan Keuangan BPKPAD

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

dan Barang Milik Daerah

Meningkatnya indeks kepuasan terhadap

pelayanan administrasi perkantoran Nilai AKIP BPKPAD oleh APIP Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Persentase Realisasi Lain-lain

Pendapatan daerah yang sah

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

aparaturIndikator

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Program Peningkatan & Pengembangan


Meningkatnya Kualitas Capaian Laporan

Kinerja dan Keuangan Kabupaten

Humbang Hasundutan

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

dan Barang Milik Daerah Indikator

Sasaran ProgramMeningkatnya Kualitas Pengelolaan

Keuangan dan Barang Milik DaerahIndikator Indikator Persentase Realisasi PAD

Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Sasaran Program

Meningkatnya Kualitas Capaian Laporan

Kinerja dan Keuangan Kabupaten Humbang

Hasundutan

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan

Barang Milik Daerah

Meningkatnya lain-lain pendapatan

daerah yang sah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturSasaran Sasaran

Program Peningkatan Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Program Peningkatan Sarana Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Sasaran

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan


BIDANG PENDAPATAN

Program Program Program Program Program

IK : Nilai Evaluasi SAKIPOpini BPK atas Laporan Keuangan

Pemerintah DaerahRealisasi Penerimaan Daerah

SEKRETARIAT BIDANG ASETBIDANG AKUNTANSI DAN

PERBENDAHARAANBIDANG ANGGARAN

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS

INTERNAL KINERJA PERANGKAT

DAERAH

MENINGKATNYA KUALITAS

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

MENINGKATNYA PENERIMAAN DAERAH

Indikator Indikator Indikator

MENINGKATKAN PROFESIONALISME

BIROKRASI

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS LAYANAN

PEMERINTAHAN

BPKPAD

MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sasaran Penunjang Sasaran 1 Sasaran 2

RENSTRA - Humbang Hasundutan Regency · Renstra iini merupakan revisi dari Renstra BPKPAD yang telah disusun pada Bulan Januari 2017 dengan penyelarasan terhadap sistematika Renstra

Documents