Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 10distanbun.jatengprov.go.id/v/upload/renstra distanbun.pdf · Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019, Renstra Direktorat

Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 10


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan

karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dapat selesai dengan baik.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018 merupakan penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013-2018, utamanya dalam pembangunan sub sektor pertanian dan

perkebunan di Jawa Tengah.

Renstra disusun dengan mempertimbangkan sumberdaya, capaian kinerja, isu

strategis, asprasi para pemangku kepentingan sub sektor pertanian dan perkebunan, Kajian

Lingkungan Hidup Strategis, Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015-2019,

Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019, Renstra Direktorat Jenderal

Hortikultura 2015-2019, Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

2015-2019, Renstra Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

2015-2019 Kementerian Pertanian.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018 diharapkan dapat memberi arah pembangunan pertanian dan perkebunan di

Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Dalam implementasinya : (1) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan

(Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; (2) menjadi acuan dalam

melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan bagi seluruh pemangku

kepentingan; dan (3) merupakan pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan

pembangunan pertanian dan perkebunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013-2018 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan

visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Semoga

Tuhan YME senantiasa mengabulkan usaha luhur kita, Amiin.

Ungaran, 2017

KEPALA DINAS

PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. YUNI ASTUTI, MA

Pembina Utama Madya

NIP. 19620621 198709 2001


DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN

PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

10

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 10

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi

Jawa Tengah

26

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

41

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah

41

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

43

3.3. Telaah Renstra Kementerian Pertanian 46

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

51

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 51

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

53

4. 1. Tujuan dan Sasaran 53

4.3. Strategi dan Kebijakan 53

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

63

5. 1. Kewenangan Urusan Wajib 63

5.2. Kewenangan Urusan Pilihan 63

5.3. Kewenangan Urusan Pendukung SKPD 65

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN

PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH YANG

MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

156

BAB VII PENUTUP 158

Iii


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah Berdasarkan Golongan Kepegawaian bulan Pebruari

2017

27


Tengah Berdasarkan Pendidikan bulan Pebruari 2017

27

Tabel 2.3. Fasilitas Perkantoran Balai Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Pertanian dan Perkebunan Soropadan

29

Tabel 2.4. Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih BBTPH Wilayah

Semarang

30


Surakarta

31


Banyumas

32

Tabel 2.7. Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih Tanaman

Perkebunan

33

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Dinas Pada Dokumen Renstra Distanbun

Tahun 2014-2016

36

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan

Perkebunan Tahun 2014-2016

37

Tabel 3.1 Sasaran Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan Tahun

2015 - 2019

47

Tabel 3.2 Sasaran Produksi Komoditas Utama Tanaman Hortikultura

Tahun 2015 - 2019

47

Tabel 3.3. Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan

Tahun 2010-2014

48

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas

Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

57

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

60

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan


67


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi

Jawa Tengah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

156

iv


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Jawa Tengah

18

Gambar 2.1.2 Struktur Organisasi Balai Pengembangan Sumberdaya

Manusia Pertanian dan Perkebunan

19

Gambar 2.1.3 Sturtur Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 20

Gambar 2.1.4 Struktur Organisasi Balai Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura Wilayah Banyumas, Semarang, Surakarta dan

Banyumas

21

Gambar 2.1.5 Sturtur Organisasi Balai Benih Tanaman Perkebunan 22

Gambar 2.1.6 Sturtur Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan,

Hortikultur dan Perkebunan

23

Gambar 2.1.7 Sturtur Organisasi Balai Mutu Hasil Pertanian dan

Perkebunan

24

Gambar 2.1.8 Struktur Organisasi Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan 25

V


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Pertanian dan Perkebunan memiliki perananan yang cukup

penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi: peningkatan

ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja,

sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional. Pertanian dan

Perkebunan menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong

pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi cukup

besar. Pembangunan pertanian dan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai

tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang

sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti globalisasi dan liberalisasi

pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumberdaya,

tejadinya perubahan iklim global, serta masih terbatasnya permodalan petani dan

masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh. Guna mewujudkan

keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang

memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang handal. Salah satu langkah yang

ditempuh untuk mewujudkan SDM yang handal diperlukan penyuluhan secara

berkelanjutan supaya penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan diperlukan

kelembagaan penyuluhan yang kuat. Kelembagaan penyuluhan mempunyai peran

penting dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna dan berdaya

guna diperlukan adanya pendampingan/fasilitasi secara terus menerus dari pemerintah

pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu Revitalisasi Penyuluhan Pertanian

dilaksanakan dalam rangka memperkuat lembaga penyuluhan yang terintegrasi di

Kabupaten/Kota, yang berfungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan

dan pembinaan SDM pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan

pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka

Panjang/RPJP-D), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM-D)


dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D). Selanjutnya untuk memenuhi

ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) untuk jangka waktu

20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka

waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka

waktu 1 tahun.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang merupakan penjabaran visi,

misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memuat beberapa hal : (1) arah

kebijakan keuangan daerah; (2) strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan

program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program

kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya RPJMD tersebut, menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan kegiatan operasional

dalam rangka menangani isu strategis serta peningkatan pelayanan publik untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai dokumen guna memberikan arah

Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah dalam jangka waktu tahun

2013-2018. Adapun pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu

dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memuat

prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD.

Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah perlu

dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan Perda No 3 Tahun 2017 tentang


Perubahan Atas Perda No 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013 – 2018 dan menindaklanjuti Perda No 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta mengacu

pada Renstra kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa

Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan;

8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;

9. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

10. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

14. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan;

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik


Nomor 4700);

16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran



17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran



19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3586);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan


22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,



23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan

Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 147);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan


26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik


Nomor 4663);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23 ,


30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2014 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah I/2014) ;

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);


33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E

Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013 – 2018;


Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 28);

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pendapatan

Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31);


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di

Daerah;


42. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD.

310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan,

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura,

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor: 3599/Kpts/DP.310/10/ 2009 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang

Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura.

43. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 124/Permentan/

OT:140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam

Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2014.

44. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 125/Permentan/

OT:140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam

Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud :

1) Memberikan arah pembangunan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah

selama 5 (lima) tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, sebagai

pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pertanian dan

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

2) Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan bagi

seluruh pemangku kepentingan;

3) Merupakan pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan

pembangunan pertanian dan perkebunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan :


1) Menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam rangka

mewujudkan pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan

untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah;

2) Mewujudkan partisipasi masyarakat pertanian dan perkebunan serta seluruh

pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki;

3) Mewujudkan pembangunan pertanian dan perkebunan yang mengedepankan pro

poor, pro job, pro growth dan pro environment dengan memperhatikan kearifan

lokal;

4) Menjadi instrumen keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan pertanian dan perkebunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Selaras dengan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Dalam Negeri, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab, secara

garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan

tujuan serta sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas

Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah

Bab ini menguraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, kondisi dan

potensi sumber daya yang ada, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang

pengembangan pelayananan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah.

Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih, telaahan renstra K/L, telaahan rencana tata ruang wilayah dan

kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.


Bab IV. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang pembangunan pertanian dan perkebunan jangka

menengah daerah tahun 2013 – 2018 yang merupakan penjabaran visi dan

misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan

sasaran, serta kebijakan dari setiap strategi yang terpilih sebagai rumusan

pembangunan pertanian dan perkebunan guna mencapai tujuan dan sasaran

Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

Dan Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan kesinambungan antara kebijakan umum yang berisi arah

kebijakan pembangunan berdasarkan strategi dengan target capaian indikator

kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan selama 5

(lima) tahun kedepan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang

ditetapkan, tujuan dan sasaran, serta kebutuhan pendanaan indikatif.

Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian

pembangunan pertanian dan perkebunan selama 5 (lima) tahun periode 2013-

2018, sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sampai

akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan pencapaian indikator

kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, yang

menunjukkan keberhasilan pembangunan pertanian dan perkebunan dalam

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII. Penutup

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai definisi, fungsi, dan peran

dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi

Jawa Tengah yang telah ditetapkan.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN


2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Untuk Struktur

Organisasi UPT berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 113

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pertanian dan Perkebunan. Struktur Organisasi pada Tabel 2.1.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah,

sebagai berikut :

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;

4. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;


5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan

fungsinya;

2.1.2 Uraian Tugas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi

Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang

Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina

Usaha, UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan uraian tugas sebagai

berikut :

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi :

a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;

b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di

lingkungan Dinas;

c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtangaan,

kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata

laksana di lingkungan Dinas;

e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi;

f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan

g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan di bidang lahan, irigasi, dan pupuk dan pembiayaan.


Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai

fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang lahan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang irigasi;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk dan pembiayaan; dan;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang padi, jagung dan serealia lainnya dan aneka kacang dan umbi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Budidaya Tanaman Pangan

mempunyai fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang padi;


evaluasi dan pelaporan di bidang jagung dan serealia lainnya;


evaluasi dan pelaporan di bidang aneka kacang dan umbi; dan

4) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

tanaman sayuran, tanaman buah serta tanaman hias dan tanaman obat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :


evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayuran;


evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah;



evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan tanaman obat; dan

4) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang tanaman semusim, tanaman tahunan, rempah dan penyegar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Produksi Perkebunan mempunyai

fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman rempah dan penyegar; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha

Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, pasca panen dan bina

usaha..

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penyuluhan, Pasca Panen

dan Bina Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pasca panen dan pengolahan;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan


Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian mempunyai tugas

melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang

tertentu Dinas di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan

perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Balai Pengembangan Sumberdaya

Manusia Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelatihan dan bimbingan

teknis dan penyebaran informasi sumber daya manusia pertanian dan

perkebunan;

2) Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pelatihan dan

bimbingan teknis dan penyebaran informasi sumber daya manusai pertanian

dan perkebunan;

3) Evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan dan bimbingan teknis dan

penyebaran informasi sumber daya manusia pertanian dan perkebunan ;

4) Pengelolaan ketatausahaan ;

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan

tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di

bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi

benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

2) Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengawasan dan

sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

3) Evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman

pangan, hortikultura dan perkebunan;

4) Pengelolaan ketatausahaan;

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Wilayah

Semarang dan Wilayah Surakarta.

Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas,

Wilayah Semarang dan Wilayah Surakarta mempunyai tugas teknis operasional

dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang tanaman pangan dan

hortikultura

Untuk melaksanakan tugas, Balai Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura Wilayah Banyumas, Wilayah Semarang dan Wilayah Surakarta

melaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih tanaman pangan dan

benih hortikultura;

b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasioanal dibidang benih tanaman

pangan dan benih hortikultura ;

c. Evaluasi dan pelaporan dibidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura

d. pengelolaan ketatausahaan ;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


Balai Benih Tanaman Perkebunan

Balai Perbenihan dan Kebun Produksi mempunyai tugas teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perbanyakan benih tanaman

perkebunan, percontohan kebun produksi dan pemanfaatan aset di kebun dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih dan produksi

tanaman perkebunan;

b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang benih dan produksi

tanaman perkebunan;

c. Evaluasi dan pelaporan di bidang benih dan kebun produksi tanaman

perkebunan;

d. Pengelolaan ketatausahaan dan;

e. Pelaksaaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional dan / atau kegiatan teknis

penunjang tertentu di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Perlindungan Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pangan,

dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;

b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasioanal dibidang perlindungan tanaman

pangan, dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura ;

c. Evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan, perlindungan

tanaman perkebunan dan hortikultura ;

d. Pengelolaan ketatausahaan ;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan

Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas

melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

dibidang mutu hasil pertanian dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang mutu hasil tanaman pangan

dan hortikultura, dan mutu hasil tanaman perkebunan;

b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang mutu hasil tanaman

pangan dan hortikultura, dan mutu hasil tanaman perkebunan;

c. Evaluasi dan pelaporan bidang mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura,

dan mutu hasil tanaman perkebunan;

d. Pengelolaan ketatausahaan;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai



Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan

Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas

melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

dibidang alat mesin pertanian dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas, Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang alat mesin pra panen dan alat

mesin pasca panen;

b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang alat mesin pertanian

dan perkebunan;

c. Evaluasi dan pelaporan bidang alat mesin pra panen dan alat mesin pasca

panen;

d. Pengelolaan ketatausahaan;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.


2.1 Struktur Organisasi

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBAG

KEUANGAN

SUBAG UMUM &

KEPEGAWAIAN

SUBAG

PROGRAM

BIDANG

PERKEBUNAN

BIDANG PENYULUHAN,

PASCA PANEN DAN BINA

USAHA

BIDANG

HORTIKULTURA

BIDANG TANAMAN

PANGAN

BIDANG PRASARANA

DAN SARANA

SEKSI

PENYULUHAN

SEKSI PASCA PANEN

& PENGOLAHAN

SEKSI BINA

USAHA

SEKSI TANAMAN

SEMUSIM

SEKSI TANAMAN

TAHUNAN

SEKSI TANAMAN

REMPAH & PENYEGAR

SEKSI TANAMAN

SAYURAN

SEKSI TANAMAN

BUAH

SEKSI TAN HIAS

& TAN OBAT

SEKSI PADI

SEKSI JAGUNG &

SEREALIA LAINNYA

SEKSI ANEKA

KACANG & UMBI

SEKSI LAHAN

SEKSI IRIGASI

SEKSI PUPUK &

PEMBIAYAAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD


2.1.2 Struktur Organisasi Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan

KEPALA BALAI

SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYEBARAN INFORMASI

SEKSI PELATIHAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL


2.1.3 Struktur Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

KEPALA BALAI


SEKSI PENGAWASAN DAN SERTFIKASI BENIH

TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

TANAMAN PANGAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL


2.1.4 Struktur Organisasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang, Surakarta dan Banyumas

KEPALA BALAI


SEKSI BENIH HORTIKULTURA

SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL


2.1.5 Struktur Organisasi Balai Benih Tanaman Perkebunan

KEPALA BALAI


SEKSI PRODUKSI

SEKSI BENIH

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL


2.1.6 Struktur Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

KEPALA BALAI


SEKSI PERLINDUNGAN

TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

SEKSI PERLINDUNGAN

TANAMAN PANGAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL


2.1.7 Struktur Organisasi Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan

KEPALA BALAI


SEKSI MUTU HASIL TANAMAN

PERKEBUNAN

SEKSI MUTU HASIL TANAMAN

PANGAN DAN HORTIKULTURA

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL


2.1.8 Struktur Organisasi Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan

KEPALA BALAI


SEKSI ALAT MESIN

PASCA PANEN

SEKSI ALAT MESIN PRA PANEN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL


2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan ketersediaan sumberdaya pembangunan yang

memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana

dan prasarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumberdaya manusia dan sarana

pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

2.2.1 Organisasi dan Kepegawaian

1. Organisasi Dinas

Pejabat struktural dalam struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Jawa Tengah sebanyak 61 jabatan, terdiri dari : seorang Pejabat

Eselon II.a (Kepala Dinas), Pejabat Eselon III.a (Sekretaris, Kepala Bidang)

sebanyak 6 orang, Pejabat Eselon II.b (Kepala Balai) sebanyak 9 organg

Pejabat Eselon IV.a (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi) sebanyak 45

orang. Selain itu juga terdapat pejabat fungsional tertentu yang tergabung

dalam Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepegawaian

Kondisi pegawai/karyawan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah terhitung Februari 2017 sebanyak 1.041 orang . Data kepegawaian

Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat dilihat pada di bawah ini.



Tengah Berdasarkan Golongan Kepegawaian ( Bulan Pebruari

Tahun 2017)

No Golongan Jumlah (Orang)

1. a. Golongan I

39

2. b. Golongan II

234

3. c. Golongan III

667

4. d. Golongan IV

101

Jumlah 1.041

Sumber : Distanbun Tahun 2017


Tengah Berdasarkan Pendidikan Bulan Pebruari Tahun 2017.

No Unit Kerja PNS Pendidikan (org)

Jmlh Org S2 S1 D3 SLTA SLTP SD

1 Kepala Dinas 1

2 Sekretariat

a. Subag Umum dan

Kepegawaian

4 10 3 25 9 3 54

b. Subag Program 11 1 2 - 1 15

c. Subag Keuangan 1 11 6 23 41

3 Bidang Penyuluhan, Pasca

Panen dan Bina Usaha

7 19 3 8 37

4 Bidang Prasarana dan

Sarana

3 5 5 5 1 19

5 Bidang Hortikultura 3 7 4 14

6 Bidang Tanaman Pangan 3 4 2 7 16

7 Bidang Perkebunan 3 5 3 15 26

8 Balai Pengawasan dan

Sertifikasi Benih

10 69 10 20 2 2 113

9 BPTPH Bun 6 148 2 209 5 4 374

10 Balai Alsin Bun 2 8 2 8 20

11 BPSDM Tan 4 17 5 14 5 45

12 BBTPH Wil. Semarang 3 8 8 27 5 3 54

13 BBTPH Wil. Surakarta 5 27 3 33 6 10 84

14 BBTPH Wil. Banyumas 2 10 1 21 3 2 39


15 Balai Mutu Hasil Pertanian

dan Perkebunan

3 5 7 15

16 Balai Benih Tanaman

Perkebunan

1 7 1 18 6 18 51

Jumlah 64 391 55 446 42 43 1.041

Perlengkapan

a. Tanah

Tanah yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

merupakan tanah milik negara yang telah diajukan haknya menjadi milik Pemerintah

Provinsi cq Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai status hak pakai.

b. Gedung Kantor

Gedung kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berkantor pusat

di Kompleks Tarubudaya Ungaran berlantai 5.

c. Rumah Dinas

Fasilitasi rumah Dinas Pertanian dan Perkebunan di Komplek Tarubudaya, UPT dan

Kebun-kebun Dinas.

d. Gudang

Gudang Dinas berlokasi di Komplek Tarubudaya, UPT Dinas dan Kebun-kebun Dinas.

e. Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan Dinas yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah untuk roda empat sebanyak 30 unit, roda dua sebanyak 301 unit dan roda tiga

sebanyak 52 unit.

f. Arsip

Arsip inaktif Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya

disimpan di Badan Arsip dan Perpustakaan. Depo arsip milik Dinas Pertanian dan

Perkebunan digunakan untuk menyimpan arsip inaktif sebelum dikirimkan ke Badan

Arsip dan Perpustakaan.

g. Prasarana Olahraga

Untuk memenuhi kebutuhan kesegaran jasmani melalui aktivitas olahraga bagi pegawai

disediakan prasarana olahraga berupa tempat fitnes dan lapangan tenis sebanyak 1 unit

2 band dilengkapi dengan sarana penunjang berupa tribun dan kamar ganti berlokasi di

Balai Benih Perkebunan Salatiga. Lapangan tenis ini juga disewakan untuk umum guna

menunjang PAD.


h. Balai Pemberdayaan Sumber daya Manusia Pertanian dan Perkebunan

Balai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan terletak di

Pringsurat Soropadan, Temanggung, Fasilitas yang tersedia dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.3. Fasilitas Perkantoran Balai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pertanian dan Perkebunan Soropadan

No Fasilitas Kantor

Jumlah

(Lokal/unit/set) Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Gedung Administrasi

Asrama

Ruang Makan

Gedung Serbaguna

Bengkel Latihan (Mekanik)

Laboratorium

Kebun (Lahan Praktek) :

- Lahan Kering (tegalan)

- Lahan Sawah

Kolam Ikan

Kandang Ternak

Guest House

Tempat Ibadah

Lapangan Olahraga

Rumah Dinas

Ruang Kelas

2

4

2

1

1

1

12.728 m2

5.425 m2

1

1

-

1

1

12

3

-

120 orang

150 orang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan.

i. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) berada di Jl Solo – Jogja KM 15

Sraten, Gatak Sukoharjo. Bangunan yang dimiliki berupa gedung permanen dan

gedung kantor 6 WKPB di 6 wilayah eks Karesidenan yaitu WKPB Semarang di

komplek Tarubudaya Ungaran, WKPB Pati di Pati, WKPB Surakarta di Sukoharjo,

WKPB Pekalongan di Pemalang, WKPB Kedu di Magelang dan WKPB Banyumas di

Banyumas.


j. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Semarang

BBTPH Wilayah Semarang terletak di komplek Tarubudaya , dengan wilayah kerja

meliputi 16 kebun benih yang tersebar di 9 Kabupaten/ Kota dengan komoditas dan

luas lahan yang di usahakan berbeda-beda. Komoditas yang di usahakan antara lain

padi, palawija dan hortikultura, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel . 2.4

Tabel. 2.4 Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih BBTPH Wilayah Semarang

Sumber : BBTPH Wilayah Semarang.

No Kebun Benih Komoditas

Luas Total

(ha)

Luas

Produktif

(ha)

Lokasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

KBP Banyubiru

KBP Ketitang

KBP Wonoketingal

KBP Sendang

Sikucing

KBP Winong

KBP Sonobijo

KBH Bandungan

KBH Karang Duren

KBH Kopeng

KBH Sumur Jurang

KBH Karang

Geneng

KBH Katonsari

KBH Bulu

KBH Sidokerto

KBPal Rendole

KBPal Kalinyamat

Padi

Padi

Padi

Padi

Padi

Padi

Hortikultura

Hortikultura

Hortikultura

Hortikultura

Hortikultura

Hortikultura

Hortikultura

Hortikultura

Palawija

Palawija

6,0016

8,2

10,18

20

8,29

6,6

1,13

2,52

0,9

3,44

12

2,77

14,6

9,7

10,25

15,2

5,0

7,0

8,5

18,5

6,5

6,0

0,8

2,5

0,6

1,5

12,0

0,5

10,0

7,08

3,0

11,7

Banyubiru, Banyubiru Kab

Smg

Ketitang, Godong,

Grobogan

Wonoketingal,

Karanganyar, Demak

Sendang Sikucing,

Rowosari, Kendal

Winong, Winong Pati

Jl. Blora-Randublatung

Km2 Blora

Kenteng, Ambarawa, Kab

Semarang

Karang Duren, Tengaran,

Semarang

Kopeng, Getasan, Kab

Semarang

Sumur Jurang, Gn Pati,

Kota Smg

Karang Geneng, Gn Pati,

Kota Smg

Katonsari, Demak Kota,

Demak

Bulu, Bulu, Rembang

Sidokerto, Pati, Pati

Muktiharjo, Margorejo,

Pati

Margoyoso, Kalinyamatan,

Jepara

Jumlah : 131,78 106,59


k. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Surakarta

BBTPH Wilayah Surakarta terletak di Jl. Slamet Riyadi, Solo dengan wilayah kerja

meliputi 17 kebun benih yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota. Komoditas dan luas lahan

yang di usahakan antara lain padi, hortikultura, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih BBTPH Wilayah Surakarta

Sumber : BBTPH Wilayah Surakarta.

No Kebun Benih Komoditas Luas

(ha)

Lokasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

KBP Tegalgondo

KBP Banyudono

KBP Tohudan

KBP Sonobijo

KBP Lawu I

KBP Masaran

KBP Tawangmangu

KBH Tejomantri

KBH Pendem

KB Sidoharjo

KPP Soropadan

KBH Payaman

KBH Salaman

KBP Sri Widodo

KBH Kaloran

KBH Sri Makarti

KBH Kledung

Padi

Padi

Hortikultura

Padi

Padi

Padi

Hortikultura

Hortikultura

Hortikultura

Palawija

Horti (Agro)

Hortikultura

Hortikultura

Padi

Hortikultura

Padi

Hortikultura

6,0

6,5

4,75

12,3

8,0

6,3

2,0

0,65

16,0

5,0

2,25

3,0

6,8

5,3

19,25

7,5

9,0

Sraten, Gatak, Sukoharjo

Kuwiran, Banyudono, Boyolali

Tohudan, Colomadu,

Karanganyar

Klaruhan, Palur, Sukoharjo

Lawu, Nguter, Sukoharjo

Masaran, Sragen

Tawangmangu, Karanganyar

Wonorejo, Sukoharjo

Pendem, Mojogedang, Karanganyar

Kayuloko, Sidoharjo, Wonogiri

Soropadan, Pringsurat,

Temanggung

Payaman, Magelang

Menoreh, Salaman, Magelang

Prembun, Kebumen

Kaloran, Temanggung

Kedu, Temanggung

Kledung, Temanggung

Jumlah : 120


l. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Banyumas

BBTPH Wilayah Banyumas terletak di Jl. Ahmad Yani 36 A, Purwokerto dengan

wilayah kerja meliputi 11 kebun benih tersebar di 7 Kabupaten/ Kota dengan rincian

yakni :

Tabel 2.6 Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih B2TPH Wilayah

Banyumas

Sumber : Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas

No Kebun Benih Komoditas Luas

Total

(ha)

Luas

produktif

(ha)

Lokasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KBP Maos

KBP Petarukan

KBP Gamer

KBP Kramat

KBP Tajum

KBPal Kalicacing

KBPal Harjosari

KBH Karanganyar

KBH Rowobelang

KPP Kandeman

KBH Baturaden

Padi

Padi

Padi

Padi

Padi

Palawija

Palawija

Hortikultura

Hortikultura

Hortikultura

Hortikultura

10,50

9,80

12,80

7,70

1,30

10,10

7,00

3,10

42,00

61,00

0,35

10,30

9,60

12,50

7,50

0,98

8,00

6,20

3,00

42,00

61,00

0,35

Jl. Raya no 462 Maos Kidul,

Cilacap

Jl Ry Kebonsari Petarukan

Pemalang

Jl Raya Gamer Pekalongan

Jl Raya Kramat Tegal

Jl Ry Tinggarjaya, Jatilawang,

Bms

Ds. Kalimandi, Klampok

Bj.negara

Jl Ry Brt Harjosari, Adiwerna,

Tegal

Jl Ry Ds Kulu, Kr Anyar,

Pekalongan

Ds Rowobelang, Batang

Jl. Raya Kandeman, Tulis,

Batang

Desa Karangmangu Banyumas

Jumlah : 161,428


m. Balai Benih Tanaman Perkebunan

Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan benih/bibit yang bermutu,

Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui UPTD Balai benih Tanaman Perkebunan

melakukan kegiatan perbenihan baik berupa pembibitan maupun kebun induk/entres

komoditas perkebunan. Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai Kebun Dinas

sebanyak 34 kebun.

Tabel 2.7. Luas Lahan dan Penggunaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan

No Kebun Dinas Komoditas Luas

(Ha)

Lokasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Adinuso

Bantarangin

Binangun

Bulu

Bulukerto

Giriwarno

Gombong

Jangglengan

Jragan

Kaliwiro

Kaliombo

Kandeman

Karanganyar

Karanggedong

Karangreja

Limpakuwus

Mento

Ngagrong

Ngawen

Teh, Cengkeh

Tebu

Gula kelapa & cengkeh

Randu,Kelapa & Tebu

Kakao & Kelapa

Kakao & kelapa

Teh

Tebu

Kopi

Kelapa,Kopi,Kakao &

cengkeh

Kelapa kopyor, Mete &

Kerjasama Tebu

Randu & Kopi

Tebu

Kopi, Lada & kakao

Teh, Kopi & Cengkeh

Kakao & cengkeh

Kopi

Kopi, Tembakau & Bibit

Kopi Arabika

Kelapa, Bibit Kopi &

Cengkeh

8,01

9,60

3,68

20,02

1,32

2,24

8,34

18,03

0,93

9,46

21,00

7,24

4,76

7,45

8,39

10,89

5,00

4,00

4,57

Batang

Wonogiri

Purbalingga

Rembang

Wonogiri

Wonogiri

Pemalang

Sukoharjo

Temanggung

Wonosobo

Rembang

Batang

Pekalongan

Temanggung

Purbalingga

Banyumas

Temanggung

Boyolali

Salatiga


No Kebun Dinas Komoditas Luas

(Ha)

Lokasi

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Noborejo

Pagenteran

Redin

Sedayu

Selorejo

Sidoharjo

Surjo

Surojoyo

Tanggulrejo

Wanayasa

Wuryantoro

Wonorejo

Pirikan

Watuaji

Pasekaran

Jumlah

Kelapa, Bibit Kopi &

Cengkeh

Teh

Kopi, Kelapa & Cengkeh

Kopi

Kakao & Kelapa

Kopi, kakao & kelapa

Teh & cengkeh

Kopi & cengkeh

Kopi, kelapa & kakao

Teh

Tebu

Tebu, kakao, kelapa &

jeruk

Kakao

Karet

Randu

4,00

2,00

12,89

2,40

1,40

1,37

1,93

6,30

8,02

4,97

10,52

157,20

0,50

2,50

1,62

372,55

Salatiga

Pemalang

Purworejo

Wonosobo

Wonogiri

Wonogiri

Batang

Wonosobo

Magelang

Banjarnegara

Wonogiri

Batang

Magelang

Jepara

Batang

n. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BPTPHBun)

berada di komplek Tarubudaya Ungaran. Selain memiliki kantor di komplek

Tarubudaya, BPTPH juga memilki Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit

(LPHP) yang tersebar di 6 wilayah eks Karesidenan yaitu LPHP Semarang di komplek

Tarubudaya Ungaran, LPHP Pati di Pati, LPHP Surakarta di Sukoharjo, LPHP

Pekalongan di Pemalang, LPHP Kedu di Temanggung dan LPHP Banyumas di

Banyumas.


o. Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan.

Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan berada di komplek Tarubudaya Ungaran

dan di Surakarta dengan bangunan yang berupa bangunan gedung kantor, bengkel,

gudang tertutup permanen, serta ruang pertemuan dan memiliki 5 Brigade Tanam

yaitu 1 unit lokasi berada di Tegalgondo-Sukoharjo, 1 unit berada di Tajum

Banyumas, 1 unit berada di Petarukan - Pemalang dan 1 unit berada di Winong - Pati

dan 1 unit berada di Tarubudaya yang kesemuanya masih dalam kondisi baik.

p. Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan

Balai Pengujian Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan berada di komplek Tarubudaya

Ungaran dan di Surakarta dengan bangunan yang berupa bangunan gedung kantor

dan laboratorium pengujian mutu hasil pertanian dan perkebunan yang kesemuanya

masih dalam kondisi baik.


Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Dinas Pada Dokumen Renstra Distanbun Tahun 2014 - 2016

Keterangan: Realisasi Tahun 2016 Merupakan Angka Sementara

NO

Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan

Fungsi PD

Target

IKK

Target Renstra ke Realisasi Capaian Tahun Ke Rasio Capaian Pada tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 Meningkatnya

produksi padi 0,4%

per tahun

0,4 % per

tahun

10.187.447 10.228.197 10.269.110 10.310.186 10.351.427 9.648.104 11.301.421 11.473.151 94,70 110,49 111,72

2 Jagung 3.004.814 3.016.834 3.028.901 3.041.017 3.053.181 3.051.516 3.212.392 3.574.331 101,55 106,48 118,01

3 Kedelai 139.587 143.389 147.191 150.993 154.795 125.466 129.794 112.157 89,88 90,52 76,20

4 Kacang tanah 0,3%

per tahun

0,3% per

tahun

141.946 142.371 142.799 143.227 143.657 120.158 109.204 105.338 84,65 74,70 73,77

5 Kacang hijau 1 %

per tahun

1 % per

tahun

97.881 98.174 98.469 98.764 99.061 96.219 98.992 89.123 98,30 100,83 90,51

6 Ubi Kayu 3 % per

tahun

3 % per

tahun

3.356.540 3.366.609 3.376.709 3.386.839 3.397.000 3.977.810 3.571.594 3.536.711 118,51 106,09 104,74

7 Bawang merah Ton 428.042 429.112 430.185 431.260 432.338 519.356 471.169 534.766 101,00 109,71 124,31

8 Cabe merah Ton 122.488 123.713 124.950 126.200 127.462 167.794 168.411 166.237 136,99 130,40 133,043

9 Kentang Ton 288.826 289.548 290.272 290.998 291.725 292.214 278.552 267.713 101,17 96,20 92,23

10 Mangga Ton 426.590 429.789 433.013 436.260 439.532 459.669 396.636 330.071

107,75

92,29 76,23

11 Durian Ton 79.952 80.192 80.432 80.674 80.916 101.167 102.450 74.994 126,53 127,76 93,24

12 Salak Ton 449.627 453.674 457.757 461.877 466.033 441.841 471.462 354.770 98,27 103,92 77,50

13 Tebu Ton 5.125.500 5.228.010 5.332.570 4.450.000 4.460.000 5.560.701 3.826.118 3.713.546 108,49 73,18 69,64

14 Kopi Ton 16.881 17.219 17.563 17.914 18.273 23.548 20.690 21.082 139,49 120,16 84,97

15 Kelapa Ton 184.354 186.198 188.060 189.940 191.840 184.360 177.794 171.197 99,28 95,47 91,03

16 Kakao Ton 2.040 2.081 2.122 1.890 1.890 1.854 1.865 1.941 90,88 89,62 91,47

17 Karet Ton 1.612 1.644 1.677 2.450 2.650 2.030 2.085 1.965 125,99 126,82 117,17

18 Cengkeh Ton 6.528 6.659 6.792 6.928 7.066 6.850 6.434 6.622 104,95 96,62 97,50

19 Teh Ton 6.696 6.830 6.967 6.400 6.350 7.399 6.242 4.601 110,50 91,39 66,04

20 Nilam Ton

21 Tersusunnya

programa

penyuluhan

Buku

2 2 2 2 2 2 2 100 100 100

22 Terbentuknya Balai

Penyuluhan Model

(Kecamatan) dan

Posludes (Desa)

Unit - 378

3.333

398

3.383

418

3.433

438

3.483

358

3.333

378

3.383

398

3.406

100

100 100


Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Dan Perkebunan Tahun 2014 – 2016

Uraian

Anggaran Realisasi Anggaran

Rasio Antara Realisasi dan

Anggaran Rata-rata Pertumbuhan

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

1. Pendapatan

2. Belanja

Langsung

3. Belanja Tidak

Langsung

9.671.031.000

159.719.438.000

124.808.650.000

16.424.862.000

133.210.451.000

158.084.286.000

12.150.700.000

127.985.501.000

147.455.561.000

10.388.164.345

152.373.629.795

116.615.544.464

17.359.510.516

116.358.979.184

146.286.090.151

18.564.316.990

109.192.132.277

145.828.835.996

107,41

95,40

93,43

105,69

87,35

92,54

152,78

85,32

98,90

21,91

(10,26)

9,97

37,02

(14,90)

12,57


3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan


3.4.1. Tantangan

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan pembangunan pertanian dan

perkebunan adalah :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan.

2. Belum optimalnya infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan.

3. Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan OPT.

4. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai anjuran.

5. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya

pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

6. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di

sektor pertanian dan perkebunan.

7. Masuknya komoditas pertanian dan perkebunan impor yang menyaingi

produk petani.

8. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga

menuntut produk pertanian dan perkebunan yang semakin aman

dikonsumsi.

9. Alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian.

10. Globalisasi dan Liberalisasi Pasar menuntut pemberian fasilitas dalam

mendukung peningkatan produksi pertanian dan perkebunan lokal dan

daya saing agar bisa menembus pasar global.

11. Belum optimalisasi penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi

dalam membangun jejaring pemasaran produk-produk pertanian dan

perkebunan.


3.4.2. Peluang

1. Peningkatan intensifikasi pertanian dan perkebunan dengan menerapkan

Sapta Usahatani yang konsisten melalui Good Agriculture Practise (GAP).

2. Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk

perbaikan infrastruktur sehingga mengurani beban SKPD Provinsi

3. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim untuk pengamanan usahatani.

4. Pengembangan pupuk organik, agnesia hayati, pestisida nabati serta anjuran

penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta ketrampilan petani melalui

bintek, kursus, magang dan sekolah lapang.

6. Modernisasi pertanian dan perkebunan melalui penggunaan alat dan mesin

untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produkstif

pada sektor pertanian dan perkebunan.

7. Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan unggul dan promosi

produk petani Jawa Tengah.

8. Pengembangan sistem jaminan mutu pangan organik dan ramah

lingkungan.

9. Penerapan Peraturan tentang tata ruang dan lahan pertanian pangan

berkelanjutan untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian.

10. Pasar internasional semakin terbuka dengan adanya pasar bebas.

11. Pesatnya kemajuan tekhnologi informasi, akan mampu mengembangkan

usaha lebih produktif, efektif dan efisien serta memudahkan dalam

membangun jejaring pemasaran.


12. Semakin terbukanya kesempatan dalam peningkatan kelembagaan petani,

peningkatan nilai tawar produk, mempercepat penyerapan tehnologi dan

mempermudah pengendalian pola usaha tani.

13. Semakin terbukanya akses permodalan dari pihak perbankan dan lembaga

ekonomi mikro.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor

eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana

serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar

terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika

pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang

ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya

pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi

penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Permasalahan internal yang masih dihadapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

pelayanan, diantaranya adalah : 1). Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia

dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya; 2). Belum optimalnya

dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

pelayanan; 3). Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai

kompetensinya; dan 4). Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang

dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawabnya.

Disamping faktor internal diatas, beberapa faktor ekternal juga berpengaruh

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah, diantaranya adalah : 1). Globalisasi, yang merupakan faktor lingkungan

eksternal (internasional) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan

pertanian dan perkebunan termasuk didalamnya tugas dan fungsi pelayanan, seperti

semakin terbukanya persaingan bebas dalam memasuki pasar global, arus perdagangan

luar negeri, serta kemajuan dan perkembangan teknologi informasi; 2). Peraturan

Perundang-undangan, berpengaruh dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang


tidak dapat terlepas dari landasan dan acuan hukum yang berlaku, seperti Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan

Menteri, Keputusan Menteri Terkait, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan

peraturan-peraturan lainnya. Berbagai peraturan tersebut, belum sepenuhnya

terintegrasi secara sinergis sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pencapaian

tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam

pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun

2013 sampai dengan 2018, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan.

2. Masih rendahnya kesejahteraan petani di sektor tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan.

3. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian

4. Masih rendahnya daya saing beberapa produk pertanian tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan.

5. Terbatasnya dukungan sumber daya manusia, dari segi kualitas kompetensinya

dalam menyerap/mengadopsi serta menerapkan kemajuan teknologi dan informasi

guna memasuki era globalisasi dan liberalisasi pasar.

6. Rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan dan terlibat dalam usaha

bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

7. Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga

meningkatkan perkembangan organisme penganggu tumbuhan (OPT) pertanian


8. Infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan yang masih terbatas.

9. Masih mahalnya teknologi mekanisasi

10. Terbatasnya permodalan petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan,

berakibat pada rendahnya penerapan teknologi dalam proses produksi, pengolahan

dan pemasaran produk-produk tanaman pangan ,hortikultura dan perkebunan.

11. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan, mengakibatkan para petani tidak memiliki nilai tawar produk,

terhambatnya penyerapan teknologi dan kurang terkendalinya pola usaha tani

komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.


12. Meningkatnya kerusakan lingkungan akibat kesalahan pola tanam mengakibatkan

erosi/tanah longsor dan pemakaian pupuk kimia serta pestisida yang tidak

seimbang mengakibatkan rendahnya kesehatan tanah.

13. Kepemilikan lahan sempit mengakibatkan unit cost untuk produksi juga mahal

menjadi tinggi.

14. Petani belum terbiasa dan kurang tertarik menggunakan pestisida nabati dan

pengendali hama hayati yang ramah lingkungan, karena hasilnya tidak langsung

nampak.

15. Keterbatasan Jumlah Penyuluh PNS, Pengamat Hama Penyakit dan Pengawas

Benih Tanaman karena banyak yang memasuki masa purna tugas.

16. Masih minimnya fasilitasi peningkatan kapasitas bagi penyuluh swadaya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil

Gubernur ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan

selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk

mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor-faktor pendukung (penghambat dan

pendorong) pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi

pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,

adalah:

MENUJU PROVINSI JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’ “

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya

dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari

dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Maka yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupkan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi

kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan,

pendidikan, rasa aman dari perlakuan ancaman kekerasan fisik maupun non fisik,


lingkungan hidup dan sumberdaya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan

politik, mempunyai akses informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat

Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian

dan tepo seliro, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan

infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan telekomonikasi yang mencukupi,

nyaman, dan terpeliharanya dengan baik.

Dalam menuju sejahtera, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman

pangan, hortikultura dan perkebunan yang ramah lingkungan, guna mendukung

terpenuhinya kebutuhan dasar pangan, bagi masyarakat di Jawa Tengah.

Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau

berposisi berdiri diatas kaki sendiri. Artinya pembangunan Jawa Tengah berdasarkan

kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat

digunakan, baik di Jawa Tengah, nasional, maupun internasional.

Untuk mewujudkan Jawa Tengah berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan,

yaitu:

(1) Membangun berdasarkan kekuatan dan sumberdaya yang ada di Jawa Tengah agar

terhidar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;

(2) Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal,

sumberdaya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimana pun bermukim

untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;

(3) Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri secara berdaulat,

saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Dalam menuju berdikari, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah berupaya mengeksplorasi seluruh potensi sumberdaya alam, lingkungan dan

SDM pertanian dan perkebunan Jawa Tengah, dengan pemanfatan ilmu pengetahuan

dan teknologi pertanian serta kerjasama dengan para pihak, guna meningkatkan produk

pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan, sehingga mendukung

terwujudnya Jawa Tengah berdikari secara ekonomi.

Sedangkan untuk mewujudkan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk

memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,

sebagai berikut:

1. Membangun Provinsi Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di

bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang

kebudayaan.

Misi pertama merupakan kerangka acuan dalam acuan bagi enam misi lainnya

dengan menstranformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Kebijakan

pembangunan Jawa Tengah memiliki karakter berbasis pada nilai ideologi Trisakti

Bung Karno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan

berkepribadian di bidang kebudayaan;

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi

kemiskinan dan pengangguran;

Misi ini diharapkan untuk mewujudkan kebijakan yang sitematis dalam rangka

mengangkat derajat kelompok miskin dan hamper miskin yang sebagaian besar

berada di pedesaan dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional

dan pembangunan yang berkeadilan.

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Provinsi Jawa Tengah yang

bersih, jujur dan transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”;

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan

pemerintahan yang transparan dan akuntable, dengan didukung sumberdaya

aparatur yang professional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, system

kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien serta pemanfatan

teknologi informasi untuk mencapai pelayanan yang prima.

4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan

kesatuan;

Misi ini diharapkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan social masyarakat

melalui pelibatan kelembagaan social dalam proses perencanaan partisipatif,

revitalisasi kearifan local yang diadopsi dalam proses komunikasi politik, serta

meningkatkan peran dan fungsi seni budaya.

5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses

pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;

Misi ini diharapkan untuk memperkuat peran dan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut derajad hidup orang banyak dan

pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif masyarakat sejak tahap


perencanaan, pelaksanaan, sehingga pengawasan serta sinkronisasi pembangunan

pusat dan daerah.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat;

Misi ini diharapkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan,

permukimam, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan akses dan penyediaan

prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Provinsi Jawa

Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Misi ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang

mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap

memperhatikan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan

sumberdaya potensial dan strategis.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pertanian.

1. Telaah Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Visi dari kementerian Pertanian yakni:

Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang

Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi

Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan

Petani.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Pertanian mempunyai 4 Misi

yaitu :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan

2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan

3. Mewujudkan kesejahteraan petani

4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Visi-Misi tersebut Kementerian Pertanian memiliki tujuan yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan

pangan.

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.

3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.


5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang

amanah dan profesional.

Target utama kementerian pertanian selama 5 tahun kedepan (2015-2019) dalam

membangun pertanian di Indonesia Kementerian Pertanian mencanangkan 6 target

utama yaitu:

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan

gula.

2. Peningkatan diversifikasi pangan

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar

ekspor dan substitusi impor.

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.

5. Peningkatan pendapatan keluarga petani.

6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Enam target utama dimaksud, dilaksanakan oleh para eselon 1 di jajaran

Kementerian Pertanian RI. Sedangkan yang mendukung tercapainya tujuan

pembangunan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah yaitu Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal

Perkebunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan

Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)

3.3.1 Telaah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015 –

2019 Kementerian Pertanian

Direktorat Jenderal Tanaman pangan dalam mendukung pencapaian

6 target kementerian pertanian selama periode 2015 -2019, melalui program

kegiatan yang mengacu pada :

1. Pencapaian produktivitas tanaman pangan melalui penerapan budidaya

yang baik dan benar sesuai dengan spesifik lokasi.

2. Peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat melalui ketersediaan

benih unggul bersertifikat secara 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis/varietas,

tempat, mutu, jumlah, waktu dan harga.

3. Pelaksanaan luas areal tanaman pangan yang aman dari gangguan OPT

dan DPI melalui penanganan atas gangguan OPT dan DPI.


4. Pelaksanaan penurunan kontribusi susut hasil tanaman pangan melalui

pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan) pasca panen secara efesien

dan efektif.

Pembangunan tanaman pangan tahun 2015 – 2019 diprioritaskan pada

komoditas padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Indikator yang digunakan untuk

mengukur kinerja pembangunan tanaman pangan selama lima tahun ke depan

antara lain produksi dan produktivitas, sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.1. Sasaran Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

No Komoditas Sasaran Produksi (000 Ton) Pertumbuhan

(%/tahun) 2015 2016 2017 2018 2019

1 Padi 73.445 76.226 78.132 80.085 82.078 3.06

2 Jagung 20.314 21.354 22.360 23.485 24.700 5,25

3 Kedelai 1.200 1.817 2.758 2.941 3.000 28,43

4 Kacang tanah 743 756 769 782 796 4,08

5 Kacang hijau 292 296 300 305 309 5,59

6 Ubi kayu 26.530 27.072 27.624 28.187 28.762 3,24

7 Ubi jalar 2.650 2.700 2.750 2.800 2.850 3,93

Sumber: Renstra Dirjen Tanaman Pangan 2015-2019

3.3.2. Telaah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura 2015 – 2019

Kementerian Pertanian RI

Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung pencapaian 6

target sukses Kementerian Pertanian selama periode 2015 – 2019, melalui

program kegiatan yang mengacau pada peningkatan produksi dan mutu

hortikultura serta perbaikan sistem usaha hortikultura yang diproduksi secara

ramah lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan industri

hortikultura, diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing

ekspor dan substitusi impor, peningkatan keejahteraan petani, pemenuhan

kebutuhan dalam negeri, serta pengendalian laju inflasi nasional yang

disebabkan oleh cabai, bawang merah dan jeruk.

Pembangunan hortikultura tahun 2015 -2019 difokuskan pada 3

komoditi utama antara lain aneka cabai, bawang merah dan jeruk yang

digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan hortikultura selama lima

tahun kedepan antara lain produksi dan produktivitas , sebagaimana tabel

berikut:


Tabel 3.2. Sasaran Produksi Komoditas Utama Tanaman Hortikultura

Tahun 2015-2019

No Komoditas Produksi (000 ton)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Jeruk 1.640,37 1.697,79 1.765,70 1.845,15 1.915,98

2 Pisang 6.513,75 6.544,03 6.776,91 6.912,45 7.048,97

3 Mangga 2.285,95 2.340,85 2.399,38 2.460,56 2.519,92

4 Manggis 144,95 147,56 150,22 152,92 155,67

5 Durian 914,04 932,32 950,97 969,99 989,39

6 Bawang merah 1.125,24 1.172,66 1.231.76 1.293.84 1.359.41

7 Cabe 1.082,13 1.106,70 1.139,90 1.174,09 1.209,67

8 Kentang 1.322,37 1.348,82 1.375,79 1.403,31 1.431,38

9 Anggrek 21.869,66 22.696,06 23.749,16 24.851,12 26.004,21

10 Jahe 171.203 179.763 188.751 198.189 208.098,63

11 Temulawak 39.321 41.287 43.351 45.519 47.795,14

Sumber: Renstra Dirjen Hortikultura Tahun 2015-2019

3.3.3. Telaah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan 2015 - 2019

Kementeran Pertanian.

Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung pencapaian 6 target

sukses Kementerian Pertanian selama periode 2015-2019, melalui program

kegiatan yang mengacu pada:

1. Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan

produksi gula nasional.

2. Peningkatan diversifikasi pangan berbasis komoditas perkebunan.

3. Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor

dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan.

4. Pemenuhan penyediaan bahan baku bip-energy dan pengembangan fondasi

sistem pertanian bio-industry.

5. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

6. Peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

Pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 lebih difokuskan pada 14

komoditas unggulan nasional yaitu tebu, kelapa sawit,

karet,kelapa,kakao,kopi,teh,lada,cengkeh,pala,jambu mete,nilam,kapas,tembakau.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan perkebunan


selama lima tahun ke depan antara lain produksi dan produktivitas, sebagaimana

tabel berikut.

Tabel 3.3.Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan Tahun 2015-2019 No Komoditas Sasaran Produk (000 ton) Laju

pertumbuhan

(% per tahun) 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tebu (gula) 2.972 3.270 3.500 3.660 3.820 6,50

2 Kelapa Sawit(CPO) 30.798 30.845 32.657 34.515 36.420 4,31

3. Karet (Karet kering) 3.320 3.438 3.559 3.683 3.810 3,50

4 Kelapa (Kopra) 3.309 3.355 3.401 3.446 3.491 1,35

5 Kakao (biji kering) 773 831 872 916 961 5,60

6 Kopi (kopi berasan) 725 738 751 765 778 1,78

7 Teh (daun kering) 159,6 160,4 161,2 162 162,7 0,48

8. Lada (lada kering) 93 94,1 95,1 96,2 97,3 1,14

9 Cengkeh (bunga kering) 112,6 114,7 116,8 119 121,2 1,86

10 Pala (biji kering) 27,7 29 30,4 31,8 33,4 4,79

11 Jambu mete (gelondong kering) 123,63 123,65 126,60 129,60 132,70 1,79

12 Nilam (minyak nilam) 2,75 2,76 2,78 2,81 2,84 0,81

13 Kapas (serat berbiji) 1,85 1,93 2,0 2,09 2,17 4,07

14 Tembakau (daun kering) 279,6 298,8 319,4 341,5 365,1 6,90

Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019

3.3.3. Telaah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian 2015 - 2019 Kementeran Pertanian RI

Tujuan pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana

pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2015-2019,

meliputi enyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana pertanian yang

meliputi aspek pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan

pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian.

Sedangkan sasaran pelaksanaan pembangunan dan program kerja

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015-2019, antara

lain penambahan luas areal pertanaman melalui kegiatan :

1. Perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan;

2. Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air;

3. Perluasan areal pertanian pada kawasan peternakan;


Target tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Direktorat

Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014, Renstra Direktorat Jenderal

Pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2010-2014 dan Renstra

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2010-2014

Kementerian Pertanian sangat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

3.3.4 Telaah Rencana Strategis Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) 2015 - 2019 Kementeran

Pertanian RI

Penyusunan Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2015 – 2019

dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang

profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global sebagai upaya untuk

mendukung terwujudnya empat sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1)

pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan

diversifikasi pangan, 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan

4) peningkatan kesejahteraan petani; dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup dan antisipasi perubahan iklim; serta mendukung reformasi

birokrasi.

Renstra BPPSDMP Tahun 2015-2019 juga menjadi acuan bagi

kelembagaan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota dalam penyusunan rencana kegiatan masing–masing

kelembagaan, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program

penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian periode

2015-2019 adalah terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang

profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka

meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan

petani.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, BPPSDMP menetapkan

misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan

terpadu.


2. Mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi

kerja.

3. Mengembangkan pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi SDM

pertanian yang kredibel.

4. Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan

dan akuntabel.

Mengacu pada visi misi BPPSDMP Kementerian Pertanian Dinas

Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berperan dalam mendukung

pengembangan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu

serta mengembangkan sistem pelatihan yang berbasis kompetensi kerja.

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, maka

potensi sub sektor pertanian dan perkebunan Jawa Tengah sesuai peruntukkannya

meliputi kawasan budidaya dan kawasan konservasi.

Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang

Hasil telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebagai berikut :

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi Kawasan pertanian lahan

basah seluas ± 990.652 Ha dan Kawasan pertanian lahan kering seluas ± 955.587 Ha

yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah

dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang di Provinsi Jawa Tengah direncanakan

seluas 1.022.570 Ha. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan di Provinsi Jawa

Tengah seluas 620.635,62 ha, terdiri dari Perkebunan Rakyat (566.504,63 ha atau

91,28 %), Perkebunan Besar Negara/PTPN (39.143,93 ha atau 6,31 %), dan

Perkebunan Besar Swasta/PBS (14.687,06 ha atau 2,37 %).

Sub sektor perkebunan sampai dengan Tahun 2013, sudah menangani lahan

konservasi seluas 7.070 ha. Selain itu juga melaksanakan kegiatan Pengelolaan lahan

kritis, DAS dan tangkapan waduk seluas 1.365 ha, dengan penanaman bibit karet,

kopi, kakao, kelapa, cengkeh dan mete.

Hasil telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah munculnya

pengaruh lingkungan pada program pengembangan agribisnis sebagai berikut :

a. Pengelolaan lahan yang berlebihan

Agar pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan lebih banyak menggunakan

sarana produksi yang ramah lingkungan.


b. Penggunaan pestisida, pupuk kimia dan alat pertanian dapat meningkatkan

pencemaran. Menggalakkan sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida kimia

sesuai anjuran melalui SLPHT, SLPTT dan memperbanyak penggunaan pupuk

organik, agensia hayati dan pestisida nabati. Selain itu juga perlu digalakkan

standarisasi pertanian, perkebunan dan pengelolaan pertanian perkebunan organik

secara benar dengan dibuktikan melalui uji sertifikasi organik oleh lembaga yang

berkompeten.

c. Pencemaran akibat hasil pengolahan produk pertanian perlu adanya fasilitasi

pengolahan hasil limbah pertanian.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis didapatkan berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal

permasalahan pembangunan pertanian dan perkebunan yang dihadapi selama ini, yaitu

kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

mendatang. Beberapa isu strategis dalam pembangunan pertanian dan perkebunan,

yaitu:

1. Belum optimalnya produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan utamanya kedelai sebagai wujud kontribusi kedaulatan

pangan dan tebu dalam mendukung pencapaian Swasembada Gula Nasional.

2. Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan perkebunan sebagai sarana

untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan.

3. Belum optimalnya mutu hasil pertanian dan perkebunan melalui sertifikasi,

registrasi dan penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan.

4. Belum optimalnya SDM pertanian dan perkebunan yang berkualitas, terampil,

profesional dan mandiri.

5. Belum optimalnya penggunaan benih bersertifikat.

6. Masih tingginya angka susut hasil padi.

7. Peningkatan kemitraan petani, kelompok tani dan pengusaha.

8. Belum optimalnya Pengendalian OPT lebih ramah yang ramah lingkungan

9. Masih rendahnya daya saing produk pertanian dan perkebunan memasuki pasar

global dan jejaring pemasaran baik dalam skala nasional maupun internasional.

10. Masih rendahnya kualitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku

utama pelaku usaha


11. Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh dan pelaku utama pelaku usaha

sesuai bidang keahliannya

12. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien dan

akuntabel.

13. Masih rendahnya sarana prasarana dan kompetensi SDM.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap

urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam

mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan pertanian dan

perkebunan selama periode tahun 2013-2018, melalui pokok-pokok kebijakan yang

diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

4.1.1. Tujuan

Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2013-

2018 adalah memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah

4.2.2. Sasaran

Sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2013-2018 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan.

2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian

dan Perkebunan


4.3.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas

Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dengan efektif

dan efisien. Mendasarkan tujuan dan sasaran, ditetapkan strategi dan arah kebijakan

pembangunan pertanian dan perkebunan Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut:

4.3.1. Strategi

Strategi untuk pembangunan pertanian dan perkebunan Tahun 2013 – 2018

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usahatani tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan

2. Melaksanakan penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman

pangan, hortikultura dan perkebunan

3. Optimalisasi kebun benih dinas sebagai penghasil benih bermutu

bersertifikat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli daerah dan

optimalisasi sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih

bermutu di masyarakat;

4. Pencegahan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu

tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan

kekeringan;

5. Meningkatkan penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan agensia

hayati yang ramah lingkungan;

6. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan dengan mendukung alat mesin untuk

mendukung modernisasi pertanian.

7. Melaksanakan sertifikasi mutu hasil pertanian tanaman pangan

,hortikultura dan perkebunan terutama untuk produk pertanian organik;

8. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam bidang

pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;

9. Meningkatkan efisiensi usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan melalui Analisis Ekonomi Usaha tani, pemantauan

pasar, pengamatan susut hasil dan promosi pasar


10. Membangun kemitraan masyarakat di sekitar Perkebunan Besar;

11. Mengoptimalkan kawasan sentra komoditas perkebunan di perdesaan.

12. Meningkatkan luasan tanaman perkebunan pada kawasan lahan kritis

melalui pemberdayaan masyarakat.

13. Mengoptimalisasikan peran Balai Penyuluhan dan Posluhdes serta

Penguatan dan Pengembangan Pelaku Utama/Usaha, Mitra Penyuluh

dan Kelembagaan Profesi.

14. Pendampingan, Pengawalan, Pelatihan, Fasilitasi pelaksanaan peran

kelembagaan Pelaku utama pelaku usaha.

15. Penyusunan perencanaan penyuluhan dan penerapan metode

penyuluhan.

16. Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan

sarana dan prasarana aparatur, peningkatan displin serta kapasitas

aparatur dinas dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian


4.3.2. Kebijakan

Pokok – pokok kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan berdasarkan skala prioritas penyelesaian akselerasi rencana

strategis (Renstra) tahun 2013 – 2018 pembangunan Jawa Tengah bidang

pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian dan perkebunan.

2. Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian


3. Penyebaran benih bermutu bersertifikasi melalui balai benih dan optimalisasi

BPSB.

4. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT dan bencana alam

banjir dan kekeringan.

5. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk

mengembangkan pupuk organik, pestisida nabati dan agens pengendali

hayati yang ramah lingkungan.

6. Penambahan jumlah alsintan di tingkat kelompok tani dan gabungan

kelompok tani.


7. Peningkatan mutu produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan.

8. Penyiapan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian


9. Menyiapkan dukungan sarana bagi kelompok usahatani tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan

10. Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta

pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran.

11. Fasilitasi pelaksanaan peran Balai Penyuluhan dan Posluhdes sebagai pos

simpul koordinasi penyuluhan.

12. Fasilitasi pelaksanaan peran kelembagaan Pelaku utama pelaku usaha.

13. Penyusunan programa penyuluhan.

14. Peningkatan dukungan aparatur dinas melalui perbaikan manajemen.


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Tahun

2017

Tahun

2018

1 Memantapkan

produksi komoditas

tanaman pangan,

hortikultura dan

perkebunan sebagai

wujud kontribusi

kedaulatan pangan di

Jawa Tengah

1. Terwujudnya

peningkatan

produksi tanaman

pangan hortikultura

dan perkebunan

Peningkatan

produksi Tanaman

Pangan (%):

Padi

Jagung

Kedelai

Kacang tanah

Kacang hijau

Ubi kayu

Ubi jalar

Peningkatan

produksi Hortikultura

(%)

Bawang merah

Kentang

Cabe besar

Durian

Mangga

Salak

Peningkatan produksi

Perkebunan (%)

Tebu

Kelapa

Kopi

Kakao

Karet

Teh

0,40%

0,40%

2,58%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,25%

0,25%

1,00%

0,30%

0,75%

0,90%

(16,55)%

1,00%

2,00%

(10,93)%

1,97%

(8,14)%

0,40%

0,40%

2,52%

0,60%

0,30%

0,30%

0,30%

0,25%

0,25%

1,00%

0,30%

0,75%

0,90%

0,22%

1,00%

2,00%

-

1,99%

(0,78)%


No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Tahun

2017

Tahun

2018

Cengkeh 2,00% 1,99%

2. Terwujudnya

peningkatan

kemampuan

Sumber Daya

Manusia Pertanian

dan Perkebunan

Peningkatan kualitas

balai penyuluhan

dan penumbuhan

posludes(%)

Penyuluh yang

memiliki kompetensi

sesuai dengan bidang

keahlian (%)

5,03%

1,48%

10%

4,78%

1,46%

10%

Keterangan:

Pada Tahun 2017 produksi komoditas tebu , kakao dan teh negatif

karena adanya revisi pada target di RPJMD Perubahan. Hal tersebut

dikarenakan:

1. Produksi tebu cenderung menurun karena alih fungsi lahan,

bersaing dengan komoditas lain

2. Produksi tanaman kakao cenderung menurun karena serangan

hama penyakit.

3. Produksi teh cenderung menurun karena tanaman banyak yang

tua/produktivitas rendah.

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Memantapkan 1. Terwujudnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan



Produksi

Komoditas

Tanaman

Pangan

Hortikultura dan

Perkebunan

sebagai wujud

kontribusi

kedaulatan

pangan

berkelanjutan

peningkatan

produksi

tanaman

pangan,

hortikultura dan

perkebunan

produksi melalui

intensifikasi usahatani

tanaman pangan,

hortikultura dan

perkebunan

2. Melaksanakan

penambahan/rehabilita

si infrastruktur

pertanian tanaman

pangan, hortikultura

dan perkebunan

3. Optimalisasi kebun

benih dinas sebagai

penghasil benih

bermutu bersertifikat

sekaligus sebagai

sumber Pendapatan

Asli daerah dan

optimalisasi sertifikasi

benih sebagai penjamin

penggunaan benih

bermutu di masyarakat

4. Pencegahan,

pengendalian dan

pemantauan organisme

pengganggu tanaman

(OPT) serta melakukan

mitigasi akibat bencana

alam, banjir dan

kekeringan

5. Meningkatkan

penggunaan pupuk

organik, pestisida

nabati dan agensia

hayati yang ramah

lingkungan

6. Peningkatan produksi

dan produktivitas

pertanian tanaman


dan perkebunan

dengan menggunakan

alat mesin untuk

mendukung

modernisasi pertanian.

7. Melaksanakan

sertifikasi mutu hasil

pertanian tanaman


produksi

melalui

intensifikasi

pertanian dan

perkebunan

2. Menyiapkan

dukungan

infrastruktur

untuk

meningkatkan

produksi

pertanian

tanaman

pangan,

hortikultura dan

perkebunan

3. Penyebaran

benih bermutu

bersertifikasi

melalui balai

benih dan

optimalisasi

BPSB

4. Pengamanan

pertanaman dan

produksi dari

gangguan OPT

dan bencana

alam banjir dan

kekeringan

5. Peningkatan

pengetahuan

dan ketrampilan

masyarakat

untuk

mengembangka

n pupuk

organik,

pestisida nabati

dan agens

pengendali

hayati yang

ramah

lingkungan



dan perkebunan

terutama untuk produk

pertanian organik

8. Meningkatkan

pengetahuan dan

ketrampilan petani

dalam bidang

pengolahan hasil

pertanian dan

perkebunan

9. Meningkatkan efisiensi

usaha pertanian

tanaman pangan

melalui Analisis

Ekonomi Usaha tani,

pemantauan pasar,

pengamatan susut hasil

dan promosi pasar

10. Membangun

kemitraan

masyarakat di sekitar

Perkebunan Besar

11. Mengoptimalkan

kawasan sentra

komoditas perkebunan

di perdesaan.

12. Meningkatkan

luasan tanaman

perkebunan pada

kawasan lahan kritis

melalui pemberdayaan

masyarakat.

6. Penambahan

jumlah alsintan

di tingkat

kelompok tani

dan gabungan

kelompok tani

7. Peningkatan

mutu produk

pertanian

tanaman

pangan,

hortikultura dan

perkebunan

8. Penyiapan SDM

berkualitas

untuk

mendukung

pembangunan

pertanian

tanaman

pangan,

hortikultura dan

perkebunan

9. Menyiapkan

dukungan

sarana bagi

kelompok

usahatani

tanaman

pangan,

hortikultura dan

perkebunan

10. Pengamanan

produksi

melalui

perbaikan panen

dan psac panen

serta

pembukaan

pasar melalui

berbagai

promosi

pemasaran



2. Terwujudnya

peningkatan

kemampuan

Sumber Daya

Manusia

Pertanian dan

Perkebunan

1. Mengoptimalisasikan

peran Balai

Penyuluhan dan

Posluhdes serta

Penguatan dan

Pengembangan Pelaku

Utama/Usaha, Mitra

Penyuluh dan

Kelembagaan Profesi.

2. Pendampingan,

Pengawalan, Pelatihan,

Fasilitasi pelaksanaan

peran kelembagaan

Pelaku utama pelaku

usaha.

3. Penyusunan

perencanaan

penyuluhan dan

penerapan metode

penyuluhan

4. Melaksanakan

pengembangan

administrasi

perkantoran,

peningkatan sarana dan

prasarana aparatur,

peningkatan disiplin

serta kapasitas aparatur

dinas dalam

mendukung kegiatan

pembangunan

pertanian, tanaman

pangan, hortikultura,

dan perkebunan

1. Fasilitasi

pelaksanaan

peran Balai

Penyuluhan dan

Posluhdes

sebagai pos

simpul

koordinasi

penyuluhan

2. Fasilitasi

pelaksanaan

peran

kelembagaan

Pelaku utama

pelaku usaha.

3. Penyusunan

program

penyuluhan

4. Peningkatan

dukungan

aparatur dinas

melalui

perbaikan

manajemen


BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

PROVINSI JAWA TENGAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018, utamanya dalam sub sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan dijabarkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013-2018. Tolok ukur keberhasilan pembangunan Gubernur dan Wakil

Gubernur dapat dilihat dari tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

RPJMD. Khusus indikator kinerja sub sektor perkebunan yang tertuang dalam RPJMD dan

dijabarkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah:

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Yang Mengacu Tujuan Dan Sasaran RPJMD

NO INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

KINERJA

PD AWAL

PERIODE

RPJMD

2013

TARGET KINERJA KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

RPJMD

2014 2015 2016 2017 2018

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Jumlah Produksi Padi

(ton)

10.146.860 10.187.447 10.228.197 10.269.110 10.310.186 10.351.427 10.351.427

2 Jumlah Produksi

Jagung (ton)

2.992.843 3.004.814 3.016.834 3.028.901 3.041.017 3.053.181 3.053.181

3 Jumlah produksi

kedelai

135.785 139.785 143.389 147.191 150.993 154.795 154.795

4 Jumlah produksi

kacang tanah

141.521 141.946 142.371 142.799 143.227 143.657 143.657

5 Jumlah produksi

kacang hijau

97.588 97.881 98.174 98.469 98.764 99.061 99.061

6 Jumlah produksi ubi

kayu

3.346.500 3.356.540 3.366.609 3.376.709 3.386.839 3.397.000 3.397.000

7 Jumlah produksi ubi

jalar

170.646 171.158 171.671 172.186 172.703 173.221 173.221

8 Jumlah produksi

bawang merah

426.975 428.042 429.112 430.185 431.260 432.338 432.338


NO INDIKATOR

SASARAN

KONDISI

KINERJA

PD AWAL

PERIODE

RPJMD

2013

TARGET KINERJA KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

RPJMD

2014 2015 2016 2017 2018

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

9 Jumlah produksi

kentang

288.106 288.826 289.548 290.272 290.998 291.725 291.725

10 Jumlah produksi cabe

besar

121.488 122.488 123.713 124.950 126.200 127.462 127.462

11 Jumlah produksi durian 79.554 79.952 80.192 80.432 80.674 80.916 80.916

12 Jumlah produksi

mangga

423.415 426.590 429.789 433.013 436.260 439.532 439.532

13 Jumlah produksi salak 445.616 449.627 453.674 457.757 461.877 466.033 466.033

14 Jumlah produksi tebu 5.025.000 5.125.500 5.228.010 5.332.570 4.450.000 4.460.000 4.460.000

15 Jumlah Produksi

Kelapa (ton)

180.695 184.354 186.198 188.060 189.940 191.840 191.840

16 Jumlah produksi

Kopi

19.431 16.881 17.219 17.563 17.914 18.273 18.273

17 Jumlah produksi

kakao

1.819 2.040 2.081 2.122 1.890 1.890 1.890

18 Jumlah produksi

karet

1.720 1.612 1.644 1.677 2.450 2.650 2.650

19 Jumlah produksi

Cengkeh

6.246 6.528 6.659 6.792 6.928 7.066 7.066

20 Jumlah produksi teh 6.743 6.696 6.830 6.967 6.400 6.350 6.350

21 Jumlah Balai

Penyuluhan Yang

Berkualitas dan

Penumbuhan

Posludes

527 dan

3.233

- 378 dan

3.333

398 dan

3.383

418 dan

3.433

438 dan

3.483

438 dan

3.483

22 Persentase Penyuluh

Yang Memiliki

Kompetensi sesuai

dengan Bidang

Keahlian

34,01% 40% 50% 60% 70% 80% 80%

23 Jumlah

kabupaten/kota yang

didampingi dalam

pendataan petani

22

kab/kota

1 kab/kota 21

kab/kota

13

kab/kota


BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013–2018, bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan,

Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun,

dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam melaksanakan

urusan pemerintah daerah bidang tanaman pangan dan hortikultura yang berdasarkan

asas otonomi daerah dan tugas pembantuan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Jawa Tengah.

2. Program dan Kegiatan merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah guna mendukung Visi dan Misi yang

telah ditetapkan dengan implementasi sesuai tupoksi yaitu : (1) Perumusan kebijakan

teknis bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

(2)Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pertanian

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; (3)Pembinaan dan fasilitasi bidang

pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan lingkup provinsi dan

kabupaten/kota; (4) Pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana pertanian, budidaya

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan; (5) Pemantauan, evaluasi

dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan

penyuluhan; (6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan (7) Pelaksanaan tugas lain

yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3. Program yang direncanakan selama 5 (lima) tahun kedepan meliputi : (1) Program

PelayananAdministrasiPerkantoran; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur; (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; (4) Program Peningkatan

Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur; (5) Program Pengembangan Agribisnis; (6)

Program Pendidikan Non Formal dan Informal; dan (7) Program Pendidikan

Menengah; yang dijabarkan ke dalam kegiatan yang diampu oleh Sekretariat dan

aBidang-bidang yang ada di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.


4. Perincian lebih lanjut tentang program, kegiatan, indikator out put kegiatan, kondisi

awal dan target yang memuat pagu indikatip Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sesuai dengan Matrik.

B. Penutup.

1. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

sebagai arah dan pedoman seluruh Unit Kerja di Dinas Pertanian dan Perkebunan

Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan.

2. Dokumen Renstra ini secara normatif telah diupayakan memuat program dan Rencana

Kerja dan seluruh tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

3. Untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi pelaksanaan dokumen Renstra maka

diperlukan monitoring dan evaluasi oleh masing-msing Unut Kerja di Dinas Pertanian

dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terkait dengan pentingnya pengawasan

internal dan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good

governance).

Ungaran, 2017

KEPALA DINAS

PERTANIAN DAN PERKEBUNAN


Ir. YUNI ASTUTI, MA

Pembina Utama Madya

NIP. 19620621 198709 2 001

Renstra Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 10distanbun.jatengprov.go.id/v/upload/renstra distanbun.pdf · Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019, Renstra Direktorat

Documents