KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH …...SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan RENSTRA SKPD, keterkaitan RENSTRA SKPD dengan RPJMD, RENSTRA K/L da n RENSTRA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Rencana Strategis 2017-2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2021 ini telah selesai disusun.

Dokumen Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk kurun

waktu 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan tujuan

pembangunan sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Rokan Hilir.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2021 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak

kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, segala kritik, saran dan masukan yang membangun dari

berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunanan Renstra pada masa

yang akan datang.

Akhir kata, semoga Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021 ini dapat

menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan

Hilir.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, CICIK MAWARDI ATHAR, AP. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19770402 199511 1 001

ii



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. ii

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... iii

BAB I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ............................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis ......................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 4

1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................... 5

BAB II . GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .......................................................... 10

2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah ...................................................... 12

2.3. Kinerja Badan Pendapatan Daerah ................................................................ 16

2.4. Tantangan dan Peluang Peluang pengembangan pelayanan Badan

Pendapatan Daerah ........................................................................................ 20

BAB III . ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan Pendapatan Daerah ........................................................... 22

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih ........................................................................................................... 23

3.3. Telaah Renstra

3.3.1. Renstra Kementerian keuangan Tahun 2015 – 2019 ........................... 25

3.3.2. Renstra Provinsi Riau Tahun 2014 -2018 ............................................. 26

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis ........................................................................... 30

BAB IV . VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir .................... 31

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah ............. 31

3.2. Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan

Hilir ................................................................................................................. 34

BAB V . PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 Program ......................................................................................................... 36

5.2 Kegiatan ......................................................................................................... 38

iii



BAB VI . INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................................... 42

BAB VII . PENUTUP ............................................................................................................. 44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan,

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diselaraskan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir tahun

2017-2021.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berfungsi

sebagai acuan untuk menilai kinerja dan mempertegas arah kebijakan dalam menjalankan

program dan kegiatan yang bersipat indikatif guna terselenggaranya tugas-tugas pada

aspek Pendapatan dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-

2021 disusun sebagai bentuk dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada pasal 15 ayat (1) dan pasal 19

ayat (2) disebutkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana

Strategis SPKD (RENSTRA-SKPD) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta efisiensi, efektifitas,

berkeadilan, dan berkelanjutan. Disamping itu sesuai dengan diktum kedua Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

disebutkan setiap Instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana

Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud

pertangungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis Badan Pendapatan

Daerah Tahun 2017-2021 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah.

Keterkaitan antara Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

1



dengan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir adalah Renstra SKPD disusun dengan berpedoman

kepada RPJMD. RPJMD adalah dokumen pembangunan lima tahun yang merupakan

penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah yang memuat straregi

pembangunan daerah. Program prioritas RPJMD dilaksanakan melalui program dan

kegiatan prioritas SKPD yang dijabarkan melalui rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)

sesuai dengan indikator kinerja daerah. Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen

perencanaan untuk satu tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD

beserta pagu indikatif yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD.

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD

1945, adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikan tujuan Negara tersebut diperlukan

perencanaan yang terstruktur serta dapat diukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya

melalui pendekatan RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD dan RENJA SKPD“. Dengan

demikian RPJMD Kabupaten Rokan Hilir menjadi acuan dan landasan bagi semua

dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah maupun

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir”.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1040, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741);

3



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir 2017-2021;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 12).

16. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017-

2021 adalah sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan dalam merumuskan

pelaksanaan program dan kegiatan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas

dibidang Pendapatan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-

2021 khususnya misi keempat yaitu Mengedepankan Prinsip Good Governance untuk

Pelayanan Kepada Masyarakat dan Peningkatan Iklim Investasi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017-

2021 adalah untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasarannya secara sinergis dan

koordinatif sesuai dengan arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

4



1.4. Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas penertian RENSTRA SKPD, fungsi RENSTRA

SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan

RENSTRA SKPD, keterkaitan RENSTRA SKPD dengan RPJMD, RENSTRA

K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA

SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang

dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya dan mengulas hambatan-

hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra

SKPD ini.

5



2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah. Memuat

penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur

organisasi, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah

kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan

jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,

aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah. Bagian ini menunjukkan tingkat

capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran target Renstra SKPD periode

sebelumnya menurut indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan

Pendapatan Daerah. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-

permasalahan Badan Pendapatan Daerah beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih. Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi SKPD yang terkait

dengan visi dan misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih. Identifikasi permasalahan terhadap faktor-faktor penghambat dan

pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah

dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi bahan perumusan isu

strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi dan Kabupaten.

6



Bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong

dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Rokan Hilir ditinjau dari sasaran jangka menengah

RENSTRA K/L ataupun RENSTRA SKPD Provinsi/Kabupaten /Kota.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.

Bagian ini menjelaskan dan merevieu faktor yang menpengaruhi pelayanan

SKPD dan uraian metode penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah. Pada bagian ini dikemukakan

rumusan pernyataan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Rokan Hilir.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah. Pada

bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

4.3 Strategi dan Kebijakan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan

Kabupaten Rokan Hilir dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD.

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Rokan Hilir dan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Rokan Hilir.

7



BAB VII PENUTUP.

Penjelasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen RENSTRA.

8


Rencana Strategis 2017 - 2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

DAERAH KABUPATENROKAN HILIR

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.

a. Tugas Pokok dan Fungsi.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah mengacu

pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28

Tahun 2009tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah

Kabuapten Rokan Hilir.Sebagai unsur pelaksanaan tugas yang meliputi memimpin,

mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup perencanaan

pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, PBB dan BPHTB,

pengawasan, dipimpin seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai

berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan:

2. Perumusan kebijakan perencanaan penerimaaan di bidang pendapatan;

3. Pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan di bidang

pendapatan;

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007,

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dapat

dijelaskan susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

berikut ini :

9



Kepala Badan; membawahi Sekretaris dan 4 (empat) bidang, yaitu :

1. Bidang Pendataan dan Pelayanan

2. Bidang Penerimaan dan Pembukuan

3. Bidang Penagihan dan Keberatan

4. Bidang Pengendalian dan Pengembangan

c. Sekretaris; mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan

Kesekretariatan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan

mengendalikan kegiatan di pendapatan Daerahdan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian,

yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

d. Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pendataan dan Pelayanan

dan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan

2. Sub Bidang Pelayanan

3. Sub Bidang Data dan Informasi

e. Bidang Penerimaan dan Pembukuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penerimaan dan

Pembukuan dan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Sub Bidang Penerimaan dan Pelaporan

2. Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB

3. Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

f. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penagihan dan Keberatan

membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

10



2. Sub Bidang Penagihan dan Penghapusan

3. Sub Bidang Pemeriksaan

g. Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengendalian dan

Pengembangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Sub Bidang Analisa Pendapatan

2. Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan

3. Sub Bidang Evaluasi dan Pemantauan

h. UPTD; dan

i. Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATENROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 12 TAHUN 2007

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah.

11



Sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal

sebagai berikut :

1. Sumber daya Manusia susunan Kepegawaian dan Kelengkapan dan sarana prasarana

yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Untuk mengetahui data

jumlahpegawai Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.1

DAFTAR PNS DAN NON PNS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016

No Pegawai Menurut Status /

Golongan Jumlah (Orang) Keterangan

1 2 3 4

1 2 3 4

Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I

4

47 53 1

1 Orang di UPTD 8 Orang di UPTD

67 laki-laki 38 perempuan

Jumlah PNS 105 Orang

5

Honorer :

- Honor Pemda - Honor Kantor

50 25

18Orang di UPTD 6 Orang di UPTD

44 laki-laki 38 perempuan

Jumlah Honorer 82 Orang

6 7 8 9

Cleaning Service

Petugan Keamanan Petugas Taman Tenaga Supir

10 11 3 3

Jumlah Petugas Kantor BAPENDA

27 Orang

Jumlah Seluruhnya 207 Orang

Sumber: DIPENDA Kab.Rokan Hilir.

12



TABEL 2.2 KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No Pegawai menurut Pendidikan

Terakhir Jumlah (Orang) Keterangan

1 2 3 4

1 S2 0orang 2 S1 44orang

3 D3 6orang

4 D2 0orang

5 D1 0 orang

6 SMA/SMU/SMK 54orang

7 SMP 1orang

8 SD 0orang

Jumlah PNS 105orang

Sumber: DIPENDA Kab.Rokan Hilir.

Dengan memperhatikan data yang disajikan di atas dan jika dibandingkan dengan

bobot pekerjaan yang demikian besar akanterlihat kekurangan pegawai hal ini

mengakibatkan volume kerja pegawai yang ada menjadi lebih tinggi. Dengan kondisi yang

demikian pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaanbelum optimal.

2. Sumber daya aset/modal yang dimiliki seperti peralatan dan kelengkapan operasional

kerja berupa sarana dan prasarana gedung kantor yang ada dalam menjalankan tugas

dan fungsinya. Untuk mengetahui data jumlah sarana dan prasarana gedung kantor

Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

13



TABEL 2.3

ASET/MODAL BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016

NO JENIS SARANA PRASARANA JUMLAH SATUAN KET

1 2 3 4 5

1 Gedung DPPKAD 2 Unit

2 Gedung UPTD 3 Unit 3 Ac 50 Unit

5 Alat penghancur kertas 2 Unit 6 Berangkas 2 Unit 8 Filing cabinet 49 Unit

10 Infokus gantung 2 Unit 11 Jam 10 Unit 12 Kamera 24 Unit

13 Kipas Angin 6 Unit

14 kursi Lipat 17 Unit 15 Kursi biasa 25 Unit 16 kursi putar 10 Unit

17 kursi tunggu/tamu 220 Unit 18 Laptop 31 Unit 19 Lemari arsip 7 Unit 20 Lemari besi 5 Unit

21 Lemari es 1 Unit

22 Meja kerja 140 Unit 23 Meja komputer 45 Unit

24 Meja rapat 1 Unit 26 Mesin fotocopy 2 Unit 28 Mesin tik 17 Unit 29 Papan nama dan famlet ruangan 1 Unit

31 Personal komputer 45 Unit 32 Printer 70 Unit 33 Rak kayu 4 Unit 35 Sofa 2 Unit 36 Unit power supplay(ups) stabilisator 11 Unit

37 Televisi 6 Unit 38 Telepon 2 Unit 40 Kendaraan roda 4 10 Unit 41 Sepeda motor 35 Unit

43 Rak server 2 Unit

46 Konektor Rj 45/kib studio komunikasi 2 Unit

switch hub 24 port/kib studio Unit

47 Kabel utp/kib studio komunikasi hub ada

100/1000Mbps 54 port/kib studio Unit

14



48 Komunikasi ada

49 Sietem pengkabelan jaringan LAN ada

53 Plater 6 Unit

55 Papan pengumuman 5 Unit

60 Tiang bendera 5 Unit

63 Pemasangan/instalasi LAN ada Unit

66 Meja TV 2 Unit

68 Bangku tunngu 30 Unit

70 Mesin potong rumput 6 Unit

71 Faximily 1 Unit

73 Papan visual 21 Unit Sumber: DIPENDA Kab. Rokan Hilir.

2.3 Kinerja Badan Pendapatan Daerah.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasioal, pelaksanaan

Renstra Tahun 2011-2016 menjadi salah satu dokumen yang sangat penting untuk

dijadikan pertimbangan dan perumusan perencanaan baru sehingga target kinerja yang

akan di tetapkaan dapat dihitung lebih sistimatis, terarah dan berkesinambungan sehingga

capaian kinerjanya akan lebih rasional dan terukur dengan baik. Untuk mengetahui capaian-

capaian penting Kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2011-2015 yang diukur melalui

pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

15



Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 - 2015

No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Tahun Ke - Realisasi Capaian Tahun ke - Ratio Capaian pada Tahun ke -

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Besar Ninal Pendapatan Asli Daerah

- - - 111.627.623.386,00 118.000.822.590,00 145.074.392.298,00 120.193.400.772,00 129.193.107.994,00 73.775.162.047,39 80.113.481.864,25 94.515.974.384,67 85.574.247.234,00 118.157.854.725,85

66,09

67,89 65,14 71,19 91,45

2 Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Tingkat kenyamanan terhadap sarana dan prasarana perkantoran

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 Tingkat kedisiplinan aparatur

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bagansiapiapi, 14 September 2017

17



Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir terhadap indikator

kinerja " Besar nilai Pendapatan Asli Daerah" tahun dari tahun 2011 s/d 2015 sebagaimana di

jelaskan pada tabel diatas, membuktikan bahwa realisasi pendapatan asli daerah dari tahun

ketahun belum tercapai sesuai target penerimaan. Untuk tahun 2016 belum dapat di uraikan

keseluruhan capaian kinerjanya karena masih dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

Capaian kinerja terhadap tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, tingkat

kenyamanan terhadap sarana dan prasarana perkantoran, selama ini belum dilakukan penilaian

sesuai indikator tersebut. Maka pada tahun 2016 ini, upaya melakukan penilaian tersebut dilakukan

dengan cara menyebarkan dan dan melakukan pengisian koesioner. Untuk tingkat kedisiplinan

aparatur belum dapat tercapai dengan baik, hal ini yang akan ditangani lebih baik lagi didalam

perencanaan kedepan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semua tantangan dan peluang

terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah akan dapat dikendalikan melalui penyusunan strategi

dan kebijakan dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya.

Selanjutnya untuk menyusun perencanaan anggaran guna terselenggaranya pengelolaan

keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan, maka diperlukan untuk melihat beberapa

perbandingan target dan realisasi anggaran periode renstra tahun sebelumnya sesuai dengan

laporan keuangan pada belanja langsung dan belanja tidak langsungBadan Pendapatan Daerah

Kabupaten Rokan Hilirdari Tahun 2011 s/d 2015 sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

18



Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 - 2015

Uraian

Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Belanja Tidak

Langsung 13,157,904,098 11,553,869,631 15,406,842,365 16,439,428,853 24,491,330,638 11,913,561,739 10,057,938,413 11,738,875,200 13,378,147,608 15,637,243,235 90.54 87.05 76.19 81.38 63.85 20 20

Belanja Langsung 14,780,957,900 20,369,750,680 11,914,082,640 9,444,766,200 12,415,690,010 9,233,943,964 17,568,643,741 10,511,252,889 7,848,754,143 10,190,762,521 62.47 86.25 88.23 83.10 82.08 20 20


KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

KABUPATEN ROKAN HILIR

19



Realisasi anggaranpelaksanaan program kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah

dari tahun 2011-2015 untuk belanja tidak langsung terus mengalami peningkatan dengan

rata-rata pertumbuhan anggaran dan realissi sebesar 20% pertahun. Untuk belanja

langsung mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015 dengan rata-rata pertumbuhan

anggaran dan realisasi sebesar 20%.

2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

Adapun tantangan yang berpengaruh terhadap pengembangan pelayanan Dinas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hiliradalah sebagai berikut diantaranya:

a. Wilayah pendataan dan pemungutan pajak sangat luas,sementara tingkat ketaatan

objek/sabjekpajak terhadap pembayaran pajak daerah masih rendah;

b. Banyaknya subjek pajak yang berada diluar wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

c. Lemahnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak-pajak daerah;

d. Belum tersusunnya sistem aplikasi yang terintegrasi mulai dari penganggaran sampai

dengan pelaporan pertangungjawaban APBD;

Sedangkan peluang yang berpengaruh terhadap pengembangan pelayanan Badan

Pendapatan Daerah yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsinya antara lain adalah:

a. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

b. Dukungan dan komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah

dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

c. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir cukup baik;

d. Potensi pendapatan daerah cukup besar;

e. Koordinasi antar SKPD sangat baik sehingga data mudah di dapat.

Jika dilihat dari beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dan beberapa peluang

dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka arah

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan untuk lima tahun mendatang (tahun 2017-2021)

sebagai berikut :

20



1. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan aslidaerah dengan target

kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Table 2.6

TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 s/d 2021

NO. JENIS BELANJA

TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET

TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021

1 2 3 4 6 7 8

PENDAPATAN ASLI DAERAH

99,088,337,123.00

106,024,520,721.61

113,446,237,172.12

121,387,473,774.17

129,884,596,938.36

1 Pajak Daerah

26,205,000,000.00

28,039,350,000.00

30,002,104,500.00

32,102,251,815.00

34,349,409,442.05

2 Retribusi Daerah

3,105,000,000.00

3,322,350,000.00

3,554,914,500.00

3,803,758,515.00

4,070,021,611.05

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

10,050,000,000.00

10,753,500,000.00

11,506,245,000.00

12,311,682,150.00

13,173,499,900.50

4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

59,728,337,123.00

63,909,320,721.61

68,382,973,172.12

73,169,781,294.17

78,291,665,984.76

Sumber data :DIPENDA Kab. Rokan Hilir

Dari penetapan target terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah direncanakan

dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 diatas, untuk dapat mencapai realisasi pendapatan asli

daerah sesuai atau melebihi target, maka sangat tergantung pada penentuan strategi dan kebijakan

yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengkaji

dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang belum terkelola dengan baik.

2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah.

Jika ditinjau dari segi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, maka permasalahan

yang muncul harus segera diatasi seperti keakuratan data termasuk lokasi objek pajak dan lain-

lain dengan memperbaiki kinerja pelayanan pajak daerah. Untuk mengetahui rencana target

kinerja pelayanan pajak daerah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7

TARGET IKM PELAYANAN PAJAK DAERAH TAHUN 2016 s/d 2021

NO. URAIAN

TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET

TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021

1 2 4 6 8

I

IKM Pelayanan pajak daerah

50%

50%

60%

70%

80%

85%

21



3. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang responsif dengan terget kinerja

sebagaimana tabel dibawah ini :

Table 2.8

TARGET KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BAPENDA KABUPATEN

ROKAN HILIR TAHUN 2017 s/d 2021

NO.

URAIAN

TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET

TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021

1 2 4 6 8

I.

2.

3.

Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran. Tingkat kenyamanan sarana dan prasarana perkantoran Tingkat kedisiplinan aparatur

55

69

46

60%

75%

60%

70%

80%

70%

80%

85%

80%

90%

90%

90%

95%

95%

95%

Realisasi terhadap Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, Tingkat

kenyamanan sarana dan prasarana perkantoran dan Tingkat kedisiplinan aparatur selama 3 (tiga)

tahun dari tahun 2013 s/d 2015 sebagaimana dijelaskan dalam kinerja pelayanan Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka capaian kinerjanya rata-rata dari tiga indikator tersebut hampir

mencapai 80%, oleh sebab itulah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berupaya untuk

dapat meningkatkan capaian kinerjanya pada lima tahun mendatang sesuai dengan target yang

direncanakan.

22



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan

Daerah.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dikemukakan beberapa

permasalahan yang perlu diatasi sebagai berikut :

a. Masih lemahnya data base wajib pajak maupun retribusi daerah;

b. Belum optimal penggunaan pemanfaatan teknologi informasi;

c. Lemahnya proses pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah;

d. Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum berimbang terhadap setiap beban

kerja;

e. Lemahnya peranan Unit Pelayanan sebagai fungsional tugas-tugas kedinasan di lapangan;

f. Lemahnya peran pengawasan dalam melakukan kendali terhadap penyelenggaraan

prosedur dan ketentuan perundang-undangan;

g. Lemahnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

h. Peralihan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) berdasarkan PP 18 tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, peralihan UU PNS menjadi ASN dan Kebutuhan akan adanya

penyesuaian Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;

i. Adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempengaruhi

potensi pendapatan daerah;

j. Banyaknya potensi pajak yang belum ditetapkan sebagai objek pajak sehubungan belum

memiliki izin sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai wajib pajak daerah;

k. Adanya peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah.

l. Rendahnya penggalian dan kajian potensi penerimaan pendapatan;

23



Dengan diidentifikasikannya beberapa permasalahan yang mempengaruhi penentuan

strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

hal ini sangat berpengaruh pada penelaahan renstra K/L, Provinsi, dan RPJMD

KabupatenRokan Hilir khususnya pada visi dan misi, tujuan dan sasaran, arah dan kebijakan

yang dilaksanakan serta indikator menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam

mencapai tujuan dan sasarannya.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang

terkait dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

sebagai berikut :

1. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, Badan Pendapatan

Daerah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan.

2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelengaraan urusan dibidang Pendapatan,

dan pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang pendapatan

daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, Lembaga/Instansi terkait

dalam rangka penyelengaraan kegiatan dinas. Hal ini untuk mewujudkan misi kepala

daerah yang keempat yaitu Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan

kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.

Didalam RPJMD kabupaten Rokan Hilir telah dipaparkan Visi Kepala Daerah 2017 -

2021 adalah “Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju

masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera”.

Misi Kepala Daerah dan wakil kepala daerah tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan

bertaqwa;

21

24



2. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan

daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru

bagi masyarakat;

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat

kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat;

4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan

peningkatan iklim investasi;

5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian dipedesaan dan

perkotaan.

Dalam rangka menyelaraskan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah, maka arah

dan kebijakan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir menjadi tumpuan utama untuk menyusun

strategi dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasarannya guna mendukung

tercapainya tujuan dan sasaran pada misi Kepala Daerah khususnya Misi keempat yaitu

Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan

peningkatan iklim investasi.

Merujuk kepada Visi dan Misi diataterlihat bahwa dapat peran dan tugas Badan

Pendapatan Daerah Daerah sangat esensial dalam mendukung terwujudnya visi dan misi

tersebut.Selanjutnya terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2017-2021 dianalisis faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Pendapatan

Daerah Daerah Kabupaten Rokan Hilir terhadap pencapaian visi dan misi tersebut seperti

pada tabel berikut ini

Tebel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong PelayananBadan Pendapatan Daerah Daerah

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017-2021

Misi dan Program Bupati Permasalahan Pelayanan

Badan Pendapatan Daerah Daerah

Faktor yang Mempengaruhi

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4)

1. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.

1. Masih rendahnya perolehan Pendapatan Asli Daerah.

2. Masih belum termanfaatkannya kemajuan

1. Lemahnya Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak-pajak daerah;

2. Terbatasnya sumber

1. Dukungan dan komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan

25



Sumber : Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019

3.3 Telaahan Renstra

3.3.1 Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk

memungut pajak/retribusi dan bagi hasil penerimaan, serta bantuan keuangan atau

dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum sumber dana bagi

daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi

dana bagi hasil (DBH), dana alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK)

serta pinjaman daerah.

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari Visi dan Misi

Kementerian Keuangan, oleh karena itu Visi Kementerian Keuangan adalah “ Menjadi

Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Inklusif di Abad ke -

21”. Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola

Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga

Negara/Institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan Keuangan

Negara dan mengelola kekayaan Negara.Dipercayaadalah semakin meningkatnya

kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara

dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan Negara dan pembiayaan defisit

anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN.Akuntabeladalah pengelolaan

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kegiatan KDH.

- Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat,

- Penataan Peraturan perundang-undangan .

teknologi secara optimal

3. Masih ditemui pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan daerah

daya aparatur pengelola pendapatan;

3. Lemahnya disiplin aparatur dan konsistensinya terhadap pembinaan pajak dan retribusi daerah;

4. Masih terbatasnya anggaran untuk memanfaat kemajuan teknologi.

,

pendapatan; 2. Dukungan dan

komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah;

3. Kemajuan teknologi informasi membantu mempercepat pelaksanaan pengelolaan pendapatan;

4. Koordinasi antar SKPD sangat baik sehingga data mudah didapat.

26



keuangan dan kekayan Negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang

berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan.

.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Kementerian Keuangan

sebagai berikut :

a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan

prima dan penegakan hukum yang ketat;

b. Menerapkan kebijakan fiskal yan prudent;

c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan resiko minimum;

d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;

e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik dikelasnya dengan menawarkan

proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Semnatara itu sasaran strategis kementerian keuangan dalam Renstra Kementerian

Keuangan 2014-2019 yang berhubungan dengan pendapatan daerah adalah sasaran strategis

tingkat pendapatan yang optimal dan tingkat kapatuhan pajak dan kepabean. Semakin tinggi

tingkat optimal tingkat pendapatan dan semakin patuh wajib pajak, maka semakin tinggi

pendapatan negara. Tingginya tingkat pendapatan negara berhubungan erat dengan

meningkatnya pendapatan daerah dari transfer.Sehubungan dengan sasaran stretgis tersebut

kemeneritan berkaitan dengan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten

Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayananberdasarkan Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra Kementerian Keuangan

Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan

Daerah Daerah



(1) (2) (3) (4)

1. Tingkat pendapatan yang optimal.

2. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi

.

1. Adanya ketidakpastian bagi hasil pajak dan sumberdaya alam .

2. Keterlambatan dalam penyaluran dana perimbangan

1. Lemahnya koordinasi dalam penyaluran dana Perimbangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.;

2. Tingkat transparanasi peroleh pendapatan yang dibagihasilkan masih lemah.

1. Komitermen dari Kepala Daerah untuk menyediakan fasilitas koordinasi.

2. UU No 23 tahun 2014 yang menyangkut dana perimbangan.

3. Kamajuan informasi dan teknologi .

27



Sasaran Renstra Kementerian Keuangan

Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan

Daerah Daerah



(1) (2) (3) (4)

Sumber : Renstra Kementerian Keuangan.

Sasaran strategis Kementerian Keuangan tersebut tentu perlu mendapat dukungan

dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Demikian juga dengan

Renstra Badan Pendapatan Daerah harus memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan

pembangunan nasional.

3.3.2 RENSTRA Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018.

Dalam rangka menyelaraskan rencana strategi Badan Pendapatan Daerah,

maka berpedoman pada RENSTRA Propinsi Riau 2014-2018, dimana dari Visi

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah “ Terwujudnya Provinsi Riau yang maju,

Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu Dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya

Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemantapan Aparatur “.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dituangkan dalam Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur;

2. Meningkatkan pelayanan pendidikan;

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan;

4. Menurunkan kemiskinan;

5. Mewujudkan pemerintah yang terpercaya (handal);

6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa serta

pemantapan stabilitas politik;

7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan;

8. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata;

9. Meningkatkan penyediaan listrik dan air bersih;

10. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.

28



Dalam rangka menyelaraskan rencana strategi Badan Pendapatan Daerah,

maka berpedoman pula pada RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Propinsi Riau

2014-2018, dimana Visi adalah “Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah

didukung oleh Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang Handal demi Propinsi Riau

yang maju“.

Untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi yang telah disepakati tersebut ,

maka ditetapkan Misi Badan Pendapatan Daerah Propinsi Riau yang terdiri dari 3 (tiga)

misi utama, antara lain :

1. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mengurangi

Ketergantungan Dana Perimbangan;

2. Menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah;

3. Mewujudkan kinerja Pemerintahan yang baik (Good Government).

Dari misi diatas dirumuskan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Riau sebagai Berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber.

2. Eksistensi kedudukan dan peran dan fungsi dinas dalam pengelolaan

pendapatan daerah..

3. Terwujudnya kinerja pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sasaran strategis jangka menengah

Renstra Badan Pendapatan Daerah yang berhubungan dengan dengan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah sasaran meningkatkan pendapatan

asli daerah. Karena semua pajak kewenangan provinsi dibagi hasilkan dengan

Kabupaten/Kota dimana pajak tersebut dipungut.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Rokan

Hilir



(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya 1. Masih banyak - Lemahnya koordinasi dalam Komitmen Daerah untuk senantiasa

29



Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Rokan

Hilir



(1) (2) (3) (4)

Pendaatan Asli Daerah dari Berbagai Sumber

terdapat tunggakan Bagi Hasil Pajak Daerah

bagi hasil pajak daerah

meningkatkan penerimaan Pajak Provinsi yang dibagihasilkan

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telahaan terhadap RPJMD, Renstra Kementerian

Keuangan dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau , maka isu-isu strategis yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Rokan

Hilir adalah:

a. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penerimaan pendapatan daerah

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

d. Peningkatan Koordinasi dengan dengan Dinas dan Kementerian Keuangan

30



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

VISI.

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah “Menjadi Pengelola

Pendapatan yang Amanah Dan Profesional dalam Mewujudkan tatakelola

Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik yang Handal “

MISI.

Misiyang dirumuskan untuk mencapai Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Rokan Hilir adalah :

1. Mengoptimalkan Pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah;

2. Terwujudnya pelayanan yang baik dan prima.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah secara berkesinambungan;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pajak daerah;

Untuk mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah yang diinginkan tersebut, maka

ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin diraih sebagai berikut :

1. Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya;

2. Terselenggaranya pelayanan pajak daerah secara tertib dan teratur;

31



Untuk mengukur capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah yang diinginkan

tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Besar nilai pendapatan asli daerah;

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah;

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat

secara lengkap pada tabel 4.1 sebagai berikut :

32



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2021

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah secara berkesinambungan

1. Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya

1. Besar nilai Pendapatan Asli Daerah

99,088,337,123.00

106,024,520,721.61

113,446,237,172.12

121,387,473,774.17

129,884,596,938.36

2.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pajak daerah.

2. Terselenggaranya Pelayanan pajak daerah secara tertib dan teratur

2. IKM bidang pelayanan pajak daerah

50 60 70 80 85

.

Bagansiapiapi, 14 September 2017 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HILIR

CICIK MAWARDI ATHAR, AP, M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19770402 199511 1 011

33

Badan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir


4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan

sasaran akan dicapai yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman

yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih

terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan

daerah serta rencana program prioritas RPJMD, dengan sasaran target kinerja hasil (outcome)

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3.1 Strategi dan kebijakan bagi tujuan kesatu.

a. Strategi bagi tujuan kesatu sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan, penetapan pajak daerah, verifikasi dan penagihan

terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.

b. Kebijakan bagi tujuan kesatu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui intensifikasi danektensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah, penertiban laporan pajak daerah;

2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya aparatur pengelola pajak daerah.

4.3.2 Strategi dan kebijakan bagi tujuan kedua.

a. Strategi bagi tujuan kedua.

1. Melakukan pendataan ulang Objek Pajak, verifikasi data, pengelolaan dan

penagihan secara tertib dan teratur.

b. Kebijakan bagi tujuan kedua.

1. Meningkatkan kapasitas penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ektensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah.

2. Optimalisasi Pengawasan penyelenggaraan Pajak Daerah.

34

Badan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir


4.3.3 Strategi dan kebijakan bagi tujuan ketiga.

a. Strategi bagi tujuan ketiga.

1. Koordinasi dan pengawasan terhadap disiplin dan kinerja pegawai; (kepegawaian

& program)

2. Mendeligasikan wewenang kepada staf sesuai tupoksi. (pejabat)

b. Kebijakan bagi tujuan ketiga.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana

perkantoran dan meningkatkan disiplin pegawai.

2. Menerapkan Analisa Beban Kerja dalam memberikan penghargaan, insentif dan

sanksi bagi aparatur.

35



BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai langkah untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan

Hilir yang mendiskripsikan keadaan yang diinginkan serta menyusun misi dan program selama

lima tahun kedepan. Program-program tersebut merupakan upaya Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Rokan Hilir untuk merealisasikan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

5.1. Program

Program adalah kumpulan kegiatan sistematis yang terpadu untuk mendapatkan

hasil yang dilaksanakan oleh unit kerja guna mencapai sasaran tertentu. Agar

tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Rokan Hilir membuat program antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh

program, yang mana indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu

pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana, dengan indikator hasil adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan

prasarana SKPD dalam menunjang pelayanan administrsi perkantoran.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur di lingkungan

kerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan indikator hasilnya adalah

tersedianya sarana penunjang yang dapat meningkatkan disiplin pegawai.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional maka

diperlukan sumber daya manusia berkompeten dalam mengimbangi tuntutan the

clean governance dan the good governance, dalam rangka mewujudkan visi dan

36



misi. Maka indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya organisasi yang

bededikasi dan memiliki sumber daya manusia yag baik sebagai kekuatan internal

dalam menghadapi tantangan kemajuan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab dan tersaji

dalam suatu manajemen, dengan indikator hasilnya adalah tersusunnya laporan-

laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu

menggambarkan keadaan sebenarnya.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan

daerah yang akuntabel dan transparan, dengan indikator hasilnya adalah

tersedianya sistem pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Rokan Hilir yang diharapkan.

7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Program ini bertujuan sebagai kendali dalam pelaksanaan kebijakan

Kepala Daerah dalam hal meningkatkan pendapatan daerah, dengan indikator

hasilnya adalah tecapainya kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan

Hilir dalam melaksanakan Kebijakan Kepala Daerah.

8. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur

Pengawasan

Program ini bertujuan memberikan pedoman atau arah dalam

melaksanakan TUPOKSI, dengan indikator hasilnya adalah tersedianya sistem dan

prosedur yang jelas dalam menjalankan TUPOKSI Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Rokan Hilir.

9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program ini bertujuan utuk memenuhi standar pelayanan Minimal Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dengan indikator hasilnya adalah

37



tercapainya target realisasi pendapatan daerah yang didukung oleh layanan

administrasi berbasis teknologi informasi dan sistem pelayanan prima.

10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan

dalam upaya ikut berpartisipasi meningkatkan pendapatan daerah, dengan indikator

hasilnya adalah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan

pendapatan daerah.

11. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan

pendapatan daerah berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,

dengan indikator hasilnya adalah tercapainya target dan peningkatan realisasi

pendapatan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan yang baru.

5.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah

ditetapkan. Kegiatan merupakan implementasi dari kebijakan yang diambil sebagai

penunjang terwujudnya Visi dan Misi. Kegiatan yang disusun secara tahunan (Rencana

Kerja Tahunan SKPD) menjadi bahan untuk evaluasi dan perbaikan program kerja

operasional tahun berikutnya.

Rincian kegiatan perprogram Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten

Rokan Hilir untuk periode 2012-2016, adalah sebagai berikut

Program Pelayanan Administarsi Perkantoran, melalui kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7. Penyediaan alat tulis kantor

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

38



9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

11. Penyediaan peralatan rumah tangga

12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

14. Penyediaan jasa tenaga honorer

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, melalui kegiatan

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan kendaraan dinas / operasional

3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4. Pengadaan peralatan gedung kantor

5. Pengadaan mebeleur

6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

7. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

9. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor (Belanja Service)

10. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

11. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

12. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, melalui kegiatan:

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2. Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui kegiatan:

1. Pendidikan dan pelatihan formal

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

39



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, melalui kegiatan:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui

kegiatan:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH, melalui kegiatan:

1. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Program penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur

Pengawasan, melalui kegiatan:

1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, melalui kegiatan:

1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, melalui kegiatan:

1. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, melalui kegiatan:

1. Penyusunan rencanan kerja rancangan peraturan perundang-undangan

2. Publikasi peraturan perundang-undangan

40



5.3 Sumber Pendanaan dan Target Capaian Kinerja

Prioritas pembangunan yang diprogramkan pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Rokan Hilir adalah berdasarkan tinjauan prioritas pembangunan Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam rumusan kebijakan RPJMD Kabupate Rokan

Hilir, seluruh pendanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Rokan Hilir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan

Hilir.

Dari program dan kegiatan dimaksud dapat dirumuskan target capaian kinerjanya

seperti tersusun dalam Tabel 5.1 Matrik Program dan Kegiatan Rencana Strategis Badan

Pendapatan Daerah Rokan Hilir (terlampir).

41


Rencana Strategis 2017 – 2021

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja

harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat

kinerja dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, selanjutnya indikator kinerja

yang digunakan adalah indikator yang telah dikembangkan dari hasil analisis standar kebutuhan

pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan

gambaran hasil yang diharapkan untuk peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

kebijakan, strategi dan program yang mengakibat baik langsung ataupun tidak langsung

tercapainya tujuan dan sasaran disusun guna menjamin terlaksananyatugas pokok dan fungsi

secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi penanfaatan hasilnya.

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat secara lengkap pada tabel 6.1

42


Rencana Strategis 2017 – 2021

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD


No Indikator

Kondisi Kinerja Pada

Awal Periode Perencanaan (Tahun

2016)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode Perencanaan (Tahun 2021)

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Besar nilai Pendapatan Asli Daerah 9,088,337,123.00 99,088,337,123.00 06,024,520,721.61 113,446,237,172.12 121,387,473,774.17 129,884,596,938.36 129,884,596,938.36

2. IKMbidang pelayanan pajak daerah - 50% 60% 70% 80% 85% 85%

4. Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi perkantoran 55% 60% 70% 80% 90% 95% 95%

5. Tingkat kenyamanan sarana dan prasarana perkantoran 69% 75% 80% 85% 90% 95% 95%

6. Tingkat Kedisiplinan aparatur 45% 60% 70% 80% 90% 95% 95%


KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

CICIK MAWARDI ATHAR, AP, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19770402 199511 1 001

43



BAB VII

PENUTUP

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan untuk ikut

dan menentukan irama perubahan sesuai denga tuntutan yang berkembang. Dengan

dirumuskannya perencanaan strategis, berarti sesuah instansi telah mengatur arah

perkembangan organisasi guna meraih keberhasilan dimasa akan datang secara lebih

berkesuaian dan responsif oleh semua pihak yang terkait.

Dengan menetukan visi, misi serta memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai

manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal,

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan arah yang dituju. Faktor

lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati

secara mendalam baik menyangkut faktur pendorong, maupun faktor penghambat, seperti

adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (ancaman) yang ada.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Rokan Hilir ini, diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan baik dari internal maupun eksternal organisasi.

Semoga bermanfaat bagi semua pihak dan mampu berkontribusi bagi pencapaian visi

Kabupaten Rokan Hilir 2017-2021 ”Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna

menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera”.


KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR CICIK MAWARDI ATHAR, AP. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19770402 199511 1 001

44

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH …...SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan RENSTRA SKPD, keterkaitan RENSTRA SKPD dengan RPJMD, RENSTRA K/L da n RENSTRA

Documents