PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (DARI RPJPD SAMPAI KE RKPD) BAHAN DISKUSI DENGAN SKPD KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TANGGAL 30 JULI 2010 DISUSUN OLEH : PROF. DR. SADU WASISTIONO, MSI (DOSEN IPDN)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH(DARI RPJPD SAMPAI KE RKPD)
BAHAN DISKUSI DENGAN
SKPD KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA
TANGGAL 30 JULI 2010
DISUSUN OLEH :
PROF. DR. SADU WASISTIONO, MSI
(DOSEN IPDN)
A. PENDAHULUAN
• CAUSA PRIMA atau penyebab utama kegagalan negara menciptakankesejahteraan rakyatnya terletak pada manajemennya (Peter F. Drucker; David McLeod).
• Manajemen adalam penemuan terbesar Abad ke-21. (Peter F. Drucker).
• Perencanaan merupakan fungsi pertama dari manajemen yang perludisiapkan secara matang.
• Perencanaan dalam bidang pemerintahan yang tepat (dari segi waktu, sasaran dan tujuan, irama pelaksanaan yang akan dijalankan, koordinasiantarbidang) akan memungkinkan tercapainya NILAI 4E ( efektivitas, efisiensi, “equity”, serta “economic”).
• Perencanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini sedang mencaribentuknya yang tepat, setelah mengalami masa turbulensi selama 7 tahun(1997-2004), dan masuk pada era desentralisasi yang seluas-luasnya. Sebelumnya telah dijalankan perencanaan yang konsisten danberkesinambungan pada masa orde baru, selama 30 tahun dalam suasanasentralistik.
UU No. 5/1974 bersifat Sentralistik
Model Perencanaan Eklektik, yaitu perpaduan antara Top Down Planning dengan Bottom Up Planning dengan dominasi perencanaan yang datang dari atas karena :• Kewenangan• Pembiayaan dikendalikan dari Pusat• Personil
UU No. 22/1999 bersifat Desentralistik
Model Perencanaan Eklektik, yaitu perpaduan antara Top Down Planning dengan Bottom Up Planning dengan dominasi perencanaanYang datang dari Daerah karena :• Kewenangan• Personil dikendalikan oleh Daerah
Pembiayaan masih dipegang Pusat dengan pola Block grant
• Pada Masa UU Nomor 32 Tahun 2004, perencanaan pembangunannyamenggunakan pendekatan eklektik dengan memadukan pendekatan dariatas (top down planning) dengan pendekatan dari bawah (bottom up planning), dengan peran yang seimbang. Kebijakan perencanaan makroberasal dari pemerintah pusat, yang digunakan sebagai rujukan bagiperencanaan pembangunan di tingkat regional dan lokal. Sedangkanperencanaan pembangunan skala lokal dan regional diakomodasi dalamperencanaan pembangunan makro pada skala nasional.
• Pertemuan antara perencanaan dari atas dan dari bawah dilakukansecara periodik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik pada saat menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD maupunpada saat menyusun RAPBD.
• Kebijakan melibatkan masyarakat luas dalam berbagai perencanaanyang dibuat oleh pemerintah didasari pertimbangan bahwa indonesiaadalah negara unitaris yang berkedaulatan rakyat. (Lihat UUD 1945), bukan kedaulatan penguasa seperti pada masa lalu.
PROBLEMATIKA
• Kelemahan perencanaan dari Pusat;• Kelemahan pengendalian dari Pusat;• Munculnya egoisme kedaerahan yang berlebihan;• Adanya salah tafsir terhadap UU 22/1999 yang dilanjutkan
pada masa UU Nomor 32 Tahun 2004.• Penggunaan kewenangan Daerah yang luas, belum diimbangi
dengan kualitas SDM yang memadai;• Dominasi pertimbangan politik dalam pengambilan keputusan
publik;
Terjadi :• Tumpang tindih perencanaan antara Pemerintah Pusat, Prop. &
Kabupaten/Kota• Ketidakkonsistenan antara perencanaan Pusat, Propinsi &
Kabupaten/Kota• Konflik perencanaan terutama antara Pemerintah Propinsi
dengan Kabupaten/Kota
B. PERUBAHAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
• Untuk mengatasi berbagai masalah perencanaan pembangunan yang muncul setelah reformasi kemudian ditetapkan UU Nomor 25 Tahun2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
• Di dalam SPPN kemudian ditetapkan kurun waktu perencanaan yaitu :
a. Untuk rencana pembangunan jangka panjang, durasinya ditetapkan
selama 20 tahun.
b. Untuk rencana pembangunan jangka menenngah, durasinya
ditetapkan selama 5 tahun.
c. Untuk rencana pembangunan jangka pendek, durasinya ditetapkan
selama satu tahun.
(lihat Pasal 1 butir nomor 4, 5 , 6,7,8, dan 9 UU Nomor 25 Tahun 2004).
• Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. UU terbitterlambat 3 tahun dari jadual yang seharusnya (tahun 2004), sehinggamenimbulkan berbagai permasalahan di dalam penyusunan danimplementasinya di daerah.
• Berdasarkan perintah Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentangSPPN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang juga digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan rencanapembangunan daerah sebagai bagian dari rencana pembangunannasional.
• Untuk pedoman teknis di tingkat daerah, dikeluarkan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
C. PENYUSUNAN RPJP DAERAH 2005-2025
• Langkah pertama dalam menyusun RPJP Daerah adalah mempelajaridokumen perencanaan jangka panjang yang telah ada sebelumnya(misalnya dalam bentuk Pola Dasar/Poldas) untuk melihat tahapanpencapaian perencanaan yang sudah dijalankan serta target-target lanjutan yang perlu diakomodasi dalam RPJPD.
• Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah sebuahkontinum perencanaan bagi sebuah daerah otonom sebagai suatuentitas, terlepas dari terjadinya pergantian regim pemerintahan.
• Tahap selanjutnya adalah menetapkan visi daerah untuk kurun waktu 20 tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkanpada akhir periode perencanaan.
• Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, kemudian disusun misi, yaknirumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untukmewujudkan visi.
• RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkandengan Peraturan Daerah (pasal 13 ayat 2 UU 25/2004).
• Perencanaan dan pengendalian pembangunan; dan Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang merupakan urusan wajib bagipemerintahan daerah propinsi dan kabupaten/kota.
* Karena urusannya bersifat konkuren, maka dalam penyusunanperencanaan pembangunan daerah mutlak diperlukan kerjasama dansaling pengertian antarsusunan pemerintahan.
• Obyek dan subyek perencanaan pembangunan antarsusunanpemerintahan bersifat tumpang tindih.
• Terdapat hubungan dalam bidang keuangan, pelayanan umum sertapemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sehinggamutlak diperlukan perencanaan bersama.
Abstrak
Visi Pemerintah Daerah
Visi Perangkat
Daerah
Kongkret &
Terukur Hierarkhi Visi Daerah
Visi Daerah
JENIS DAN TINGKATAN VISI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
• Ciri Visi yang Baik :
Spesifik (specific)
Sederhana (simple)
Terikat Waktu (time-bound)
Mungkin untuk dicapai (achieveable)
Terukur (measurable)
Visi Misi
Kegiatan
Program
Tujuan
Strategi
Faktor-faktor Yang Perlu DiperhatikanDalam Menyusun Visi Daerah
Kontributor
PDRB Terbesar
1)
2)
3)
Mata Pencarian
Penduduk Terbanyak
1)
2)
3)
Penetapan
Bisnis Inti
(Core Business)
Susun Visi
10 kata
Keunggulan yang di-
Rencanakan di masa
Mendatang :
1)
2)
ALUR PENYUSUNAN
VISI PEMBANGUNAN DAERAH
POLA I
VISI
DAERAH
[VISI
KEPALA DAERAH
VISI
PEMERINTAH DAERAH
VISI
PERANGKAT DAERAH
VISI
PEMERINTAH DAERAH+
Keterangan :
1. a. Visi Daerah bersifat jangka panjang (long – term vision)
20 – 25 tahun
b. Visi Daerah disusun oleh para pemegang saham
Masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah
2. a. Visi Kepala Daerah bersifat jangka menengah (Mid – term vision)
5 tahun, sesuai masa jabatan Kepala Daerah
b. Visi Kepala Daerah disusun oleh Bakal Calon KDH kemudian
dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD
Pasal 37 ayat (1) dan (2)
3. a. Visi Pemerintah Daerah bersifat jangka menengah (Mid – term vision)
5 tahun
b. Visi Pemerintah Daerah disusun dengan memadukan antara visi
Kepala Daerah dengan visi masing-masing Perangkat Daerah,
menurujuk pada visi Daerah
POLA II
VISI
PERANGKAT DAERAH
VISI
PEMERINTAH DAERAH
[
VISI KDH
Dibahas Bersama Para
Pemegang Saham
(DPRD, Masyarakat, PT dan
Pemda)
VISI
DAERAH
+
GBHN PROPENAS DEPARTEMEN
PROPEDAPOLA
DASAR
REPETANAS
RENSTRA
D S P(Daftar Skala
Prioritas)
RENSTRADINAS REPETADA
POLA DASAR PROPEDA RENSTRA
RENSTRADINAS REPETADA
FKK(Forum Koordinasi &
Kesepakatan)
KESEPAKATANBUPATI/WALIKOTA
DENGANGUBERNUR
Pusat
= Garis Hubungan Langsung
= Garis Hubungan Koordinasi
= Garis Hubungan Kesepakatan
MEKANISMEKOORDINASI DAN KESEPAKATAN PERENCANAAN
MENURUT PARADIGMA UU 22/1999
Propinsi
Kab./Kota
Perbandingan Beberapa Pengertian
Mengenai Dokumen Perencanaan
N
O
NAMA
DOKUMEN
SIFAT
DOKUMEN
I S I
POKOKFUNGSI
1. Pola Dasar Perencanaan
Induk
1. Visi & Misi
2. Arah Kebijakan &
Strategi
Komitmen politis Daerah
Untuk Mewujudkan Cita -
Cita Masyarakat
2. Propeda Perencanaan
Manajerial
1. Prioritas Daerah
2. Program/Agenda
Pembangunan
Daerah
Pedoman bagi Semua
pelaku pembangunan di
Daerah (Pemerintahan,
Swasta, & Masyarakat
dengan pembiayaan dari
berbagai sumber)
3. Renstrada Perencanaan
Operasional/
Taktis
1. Tujuan/Sasaran
Setiap Bidang,
Kewenangan dan
Sektor
2. Program &
Kegiatan Tiap
Bidang, Kewena-
ngan & Sektor
Pedoman bagi Pemerin
tah Daerah dalam
melaksanakan fungsi-
fungsi berdasarkan
kewenangan Daerah
yang ada dengan
pembiayaan dari APBD
NONAMA
DOKUMEN
SIFAT
DOKUMEN
I S I
POKOKFUNGSI
4. APBD Perencanaan
Yang bersifat
Alokasi
Pembiayaan
Program/Proyek
Yang mendapatkan
Pembiayaan Dari
Pemda
Refleksi dari
Kemampuan Pemerintah
Daerah Dalam
Menjalankan Fungsi
Berdasarkan
Kewenangan Yang Ada
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menurut UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah
NONAMA
DOKUMEN
SIFAT
DOKUMEN
I S I
POKOKFUNGSI
1. Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah (RPJP)
Perencanaan
Induk untuk
jangka waktu
20 tahun.
1. Visi & Misi
2. Arah Kebijakan
& Strategi pemb.
daerah mengacu
RPJP Nasional
Komitmen politis Daerah
Untuk Mewujudkan Cita -
Cita Masyarakat
2. Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJM)
Perencanaan
Manajerial
Untuk masa 5
tahun
1. Prioritas Daerah
2.
Program/Agenda
Pembangunan
Daerah sbg pen-
jabaran dari Visi,
Misi dan
program
Kepala Daerah
Berisi :
-Arah kebijakan
keuangan daerah
-Strategi pembangunan
daerah
-Kebijakan umum,
- Program satuan kerja
Perangkat Daerah
- Lintas satuan kerja
perangkat daerah
- Program kewilayahan
disertai rencana kerja
regulatif & pendanaan
indikatif
NONAMA
DOKUMEN
SIFAT
DOKUMEN
I S I
POKOKFUNGSI
3. Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
(RKPD)
Perencanaan
Penjabaran
dari RPJM utk
jangka waktu
1 tahun.
Berisi :
-Rancangan
kerangka ekonomi
daerah
-Prioritas pemb.
daerah
-Rencana kerja dan
pendanaannya
Refleksi dari
Kemampuan Pemerintah
Daerah Dalam
Menjalankan Fungsi
Berdasarkan
Kewenangan Yang Ada
Maupun berdasarkan
partisipasi masyarakat.
• Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang disebut Renstra SKPD yang memuat : visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
• Renstra SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yg memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yg dilaksanakan oleh pemda maupun melalui partisipasi masyarakat.
• Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup :
a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
c. kepala daerah, dprd, perangkat daerah dan PNS daerah;
d. keuangan daerah;
e. potensi sumber daya daerah;
f. produk hukum daerah;
g. kependudukan;
h. informasi dasar kewilayahan; dan
i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah. (Pasal 152).
RPJPNAS RPJM NAS RENSTRA KL
RPJM PROP
RPJPPROP
RENJA KL
RKPD Prop RENSTRASKPD PROP
RENJASKPD PROP
RPJPKAB/KOTA
RPJM KAB/KOTA
RKPDKAB/KOTA
RENSTRASKPD
KAB/KOTA
RENJASKPD KAB/
KOTA
Pusat
= Garis Hubungan Langsung
= Garis Hubungan Koordinasi
MEKANISMEKOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MENURUT UU 25/2004 & UU 32/2004
Propinsi
Kab./Kota
UUD1945
RKP
RPJPNAS RPJM NAS RENSTRA KL
RPJM PROP
RPJPPROP
RENJA KL
RKPD Prop RENSTRASKPD PROP
RENJASKPD PROP
RPJPKAB/KOTA
RPJM KAB/KOTA
RKPDKAB/KOTA
RENSTRASKPD
KAB/KOTA
RENJASKPD KAB/
KOTA
Pusat
= Garis Hubungan Langsung
= Garis Hubungan Koordinasi
MEKANISMEKOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MENURUT UU 25/2004 & UU 32/2004
Propinsi
Kab./Kota
UUD1945
RKP
KERANGKA PEMIKIRANDISAIN PERENCANAAN DI DAERAH
Aspirasi Masyarakat
Propeda Renstra
&Dokumen lain
Stakeholders/Masyarakat
DPRD
PEMDA
Tuntutan,Aspirasi,KebutuhanMasalah
diMasyarakat
Visi, Misi&
StrategiDaerah
DPRD
PEMDA
Strategi&
Prioritas
Arah&
Kebijakan
PEMDA
Hal. 1
Unit – unitKerja
1. Visi, Misi &Tupoksi UnitKerja;
2. Tujuan, Sasaran,Program, Kegiatan/Aktivitas;
3. Tolok UkurKinerja & TargetKinerja;
4. Rincian AnggaranperAktivitas & SAB
RAPBDPEMDA
DPRD
PEMDA
APBD
Hal. 2
C. PENYUSUNAN RPJMD
• RPJM Daerah memuat :- arah kebijakan keuangan Daerah- strategi pembangunan Daerah;- Kebijakan Umum;- Program Satuan Kerja Perangkat Daerah;- Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah;- Program kewilayahan serta rencana kerja dalam kerangkaregulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
• RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program KepalaDaerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah danmemperhatikan RPJM Nasional.
• Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD ditetapkan denganPeraturan Kepala Daerah, sedangkan menurut UU Nomor 32 Tahun2004, ditetapkan dengan Perda.
• UU Nomor 25 Tahun 2004 disusun pada masa UU Nomor 2 Tahun 1999 yang masih terdapat pemisahan antara Kepala Daerah dengan DPRD, sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004, antara KDH dengan DPRD sama-sama merupakan UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH.
D. PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
* Renstra- SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah
Daerah) memuat :
- visi - misi, - tujuan - strategi - kebijakan
- program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta
berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
*
• Rencana Kerja – SKPD disusun dengan berpedoman kepada RenstraSKPD dan mengacu kepada RKPD memuat :
- kebijakan- program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanlangsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuhdengan mendorong partisipasi masyarakat.
* Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan ) Jangka Menengah daerah dilaksanakan paling lambat 2(dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
* RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.* RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.* Masa transisi ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU
ini diundangkan.
E. PENYUSUNAN RKPD
• RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penjabaran dariRPJM Daerah dan mengacu RKP, memuat :
- rancangan kerangka ekonomi daerah;
- prioritas pembangunan Daerah;
- rencana kerja dan pendanaannya – baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
* Renstra- SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah) memuat :
- visi - misi, - tujuan - strategi - kebijakan
- program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta
berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
• Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan PeraturanKepala Daerah (pasal 26 ayat 2 UU 25/2004).
• Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedomanpenyusunan RAPBD (pasal 25 ayat 2 UU 25/2004).
KAITAN ANTARA VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
VISI
MISI 1
PROGRAM PRIORITAS 1
PROGRAM PRIORITAS 2 …
DST
MISI 2…… DST
PROGRAM PRIORITAS 1
PROGRAM PRIORITAS 2 ….. DST
KAITAN ANTARA VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS SERTA PENGALOKASIKAN ANGGARAN SETIAP TAHUNNYA
VISI
MISI 1
PROGRAM PRIORITAS 1
PROGRAM PRIORITAS 2 …
DST
MISI 2…… DST
PROGRAM PRIORITAS 1
PROGRAM PRIORITAS 2 ….. DST
APBD
I 32 4
• Dari tema tersebut tergambar bahwa prioritas pembangunan tahun 2011 adalah peningkatan investasi di bidang industri, infrastruktur, agroindustri, dan pariwisata secara terpadu, yang dilakukan melaluipromosi.
• Konsekuensi logis dari penetapan tema berarti sektor industri, infrastruktur, agroindustri serta pariwisata akan menjadi prioritas dalamkegiatan maupun dukungan dananya. Sedangkan sektor-sektor lainnyamenjadi pendukung.
• Pilihan tema di atas, tentunya sudah memperhitungkan kelanjutandengan tema RKPD tahun-tahun sebelumnya, mengingat tahun 2011 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2007 –2012.
Contoh : TEMA TAHUN 2011 “ PENINGKATAN DAN PROMOSI INVESTASI TERPADU DI BIDANG INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, AGROINDUSTRI DAN
PARIWISATA”
BIDANG INTI DAN BIDANG PENDUKUNGDALAM RKPD TAHUN 2011
INFRA
STRUKTUR
AGRO INDUSTRI
PARIWI
SATA
INDUSTRI
SEKTOR LAINNYA
SEKTOR LAINNYASEKTOR
LAINNYA
SEKTOR LAINNYA
• Mengingat bidang industri, infrastruktur, agribisnis, dan pariwisatamencakup aktivitas yang sangat luas, melalui Musrenbang sekarang initentunya akan ditentukan pilihan prioritas dari masing-masing bidang, termasuk sumber pembiayaannya dari berbagai sumber.
• Sekaitan dengan penjelasan di atas, Musrenbang sekarang ini tentunyaakan mengundang pemangku kepentingan yang relevan seperti kalanganindustriawan dan asosiasinya, asosiasi pengembang infrastruktur, asosiasi agribisnis serta asosiasi pariwisata, selain tokoh masyarakat.
• Apabila kedalaman bidang-bidang prioritas sudah ditentukan, perludilanjutkan dengan menentukan target-target yang terukur secarakuantitas. Dalam hal ini perlu adanya Key Result Indicators (KRIs) maupun Key Performance Indicators (KPIs) ( Lihat David Parmenter, 2010)
• Cara ini akan mempermudah dalam menyusun angka-angka indikatifyang akan dituangkan dalam RAPBD, yang selanjutnya akan dibahasdengan DPRD.
BIDANG INDUSTRI
SUBSEKTOR INDUSTRI
………
KONSEN
TRASI ……..
KONSEN
TRASI……
SUBSEKTOR INDUSTRI
……….
KONSEN
TRASI ……
BIDANG INFRASTRUKTUR
SUBSEKTOR INFRA
STRU………
KONSEN
TRASI ……..
KONSEN
TRASI……
SUBSEKTOR INFRSTRUKTUR……….
KONSEN
TRASI ……
BIDANG AGROINDUSTRI
SUBSEKTOR AGROINDU
STRI……
KONSEN
TRASI ……..
KONSEN
TRASI……
SUBSEKTOR AGROINDUSTRI……….
KONSEN
TRASI ……
BIDANG PARIWISATA
SUBSEKTOR PARIWI
SATA…….
KONSEN
TRASI ……..
KONSEN
TRASI……
SUBSEKTOR PARIWI
SATA…….
KONSEN
TRASI ……
• David Parmenter (2010 : 1) menegaskan bahwa :
1. Key Result Indicators (KRIs) tell you how you have done in a
perspective or critical success factor.
2. Result Indicators (RIs) tell you what you have done.
3. Performanve Indicators (Pis) tell you what to do.
4. KPIs tell you what to do increase performance dramatically.
F. PENYUSUNAN APBD
• Perencanaan jangka panjang yang tersusun dalam RPJPD yang kemudiandijabarkan dalam RPJMD perlu dilaksanakan secara bertahap danberkesinambungan setiap tahunnya sebagaimana tertuang dalam RKPD.
• Dari dimensi perencanaan jangka panjang dan jangka menengah sertajangka pendek (tahunan) perlu dibumikan dalam bentuk implementasiprogram dan kegiatan, yang diwujudkan dalam bentuk anggaran tahuanyang tersusun dalam APBD.
RPJMNasional
RAPBN APBN
RPJPDaerah
RPJMDaerah
RKPD RAPBD APBD
RenstraSKPD
RenjaSKPD
RKA –SKPD
PenjabaranAPBD
RenstraKL
RKA - KL RincianAPBN
Pedoman
PE
ME
RIN
TA
H P
US
AT
PE
ME
RIN
TA
H D
AE
RA
H
PERENCANAAN PENGANGGARAN
DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANGDA
KUA
PPAS
RPJPNasional RKP
Renja KL
Perencanaan & Penganggaran Daerah
Alur Perencanaan & Penganggaran
III. Perencanaan & Penganggaran Daerah (1)
A. Umum
Disusun sesuai dengan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaisatu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.
Jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (Tahunan), RPJP-D,RPJM-D, RKP-D.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan danpenganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
C. Fungsi Perencanaan
Pedoman penyusunan Visi, Misi, dan Program Prioritas para CalonKepala Daerah
Pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah
RPJP-D Provinsi menjadi acuan penyusunan RPJP-D Kabupaten/Kota
III. Perencanaan & Penganggaran Daerah (3)
RPJP-D berfungsi :
Pedoman bagi Kepala SKPD untuk menyempurnakan RancanganRenstra SKPD menjadi Renstra SKPD
Bahan utama penyusunan RKP Daerah
Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kerja KDH
RPJM-D Provinsi merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM-DKabupaten/Kota
RPJM-D berfungsi :
Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD
Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan APBDtahun berjalan
III. Perencanaan & Penganggaran Daerah (4)
RKPD- digunakan sebagai:
Pengintegrasian SPM dalam RPJMD
Urusan Pemerintahan
Urusan Bersama
Urusan Mutlak
Urusan Pilihan
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Analisis Keuangan dan Kondisi Umum Daerah
Kondisi Umum Daerah
• Faktor Geografis• PerekonomiUrusan
Pemerintahan yg menjadi Kewenangan Daerah
• an Daerah• Kondisi Sosial
Budaya• Prasarana dan
Sarana• Pemerintahan
Umum• Prestasi Kerja
Pelayanan Publik Berbasis SPM
Rancangan RPJMD
• Strategi Pembangunan Daerah
• Arah Kebijakan Umum
• Arah Kebijakan Keuangan Daerah
• Program Prioritas Daerah
Renstra-SKPD
• Visi, Misi dan Tujuan
• Strategi dan Kebijakan
• Program, Indikasi Kegiatan, Prestasi Kerja Berbasis SPM
Penetapan Perda tentang RPJMD
RKPD
Renja-SKPD
RKA-SKPD
Menjadi salah satu faktor dalam menggambarkan
Menjadi acuan dalam penyusunan
Sinkronisasi penyusunan rancangan APBD dan APBN (UU No. 17/2003, UUNo. 25/2004, UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004) (PP No. 58/2005)
Mempedomani pada Permendagri No. 13/2006 jo Permendagri No. 59/2007
IV. Penyusunan KUA dan PPAS (1)
A. KU - APBD
Sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadipetunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedomanpenyusunan RAPBD dan RP APBD
IV. Penyusunan KUA dan PPAS (2)
1. Pengertian KUA
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
IV. Penyusunan KUA dan PPAS (2)
RPJMRPJM
RKPRKPD
5 th
1 th
5 th
1 th
RPJM
Renja SKPD
5 th
1 th
PPASKUA
Nota kesepakatanDPRD dan Kepda
Pedoman PenyRKA-SKPD
TAPD
Raperda APBD 1 th
RKA-SKPD
1 th
DibahasbersamaDPRD
IV. Penyusunan KUA dan PPAS (3)
Kebijakan Pemb. Nasdan Keu Da
Kerangka Ekonomi Makro dan Prioritas Pembangunan
Jaring Asmara Musrenbang
Rensta SKPD
Renja SKPD
RPJMD
RKPD
KUA & PPAS
PEMDA
Per. KDH PedomanPenyusunan RKA - SKPD
TAPD
RAPBD
PERDA APBD
Evaluasi Kinerja Masa Lalu
DPRD
BAN ANGGR
KlarifikasiRAPBD
KonsultasiPublik
PersetujuanRaperda APBD
Pengajuan RAPBD
EvaluasiRaperda APBD
RKA - SKPD
Tahap Penyusunan dan Penetapan Perda APBD
DepdagriProvinsi
IV. Penyusunan KUA dan PPAS (5)
KUA
Tentukan skala prioritas dalamurusan wajib dan urusan pilihan
Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan pemerintahan (wajib dan pilihan)
Menyusun plafon anggaran sementarauntuk masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan)
Tahapan-tahapan dalam menyusun PPAS
Related Documents
