REVIEW RENCANA STRATEGIS - esakip-bimakab.com · ... berbasis kinerja, ... SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. ... Maksud Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bima

REVIEWRENCANA STRATEGISDINAS PERHUBUNGANTAHUN 2016 - 2021

DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN BIMA

TAHUN 2018



TAHUN 2018



TAHUN 2018



TAHUN 2018

RENCANA STRATEGIS

Dinas Perhubungan 2016 - 2021 | KabupatenBima

i

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

KATA PENGANTAR

Pembangunan transportasi selama ini telah mampumenghubungkan antara kecamatan dan antar desa dalam satuuntaian jaringan dan menjadikan perhubungan sebagaiurat nadikehidupan perekonomian bermasyarakat. Namun demikian, selainkeberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yangdihadapi untuk pembangunan kedepan. Bencana alam yangmenimpa sebagian wilayah Kabupaten Bima tentunya membawadampak berupa rusaknya sebagaian infrastruktur transportasi dankomunikasi. Sementara transportasi dan komunikasi terus

dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong jasa transportasi dankomunikasi hingga ke pelosok – pelosok desa.

Beradasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran DaerahKabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BimaNomor 76); dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan,SusunanOrganisasi, Tugas dan FungsisertaTata Kerja Perangkat Daerah KabupatenBima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358) Dinas Perhubunganmemiliki tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam Penyelenggaraansebagaian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan asas otonomi daerah.

Tugaspokok dan fungsi perhubungan tersebut diselenggarakan dalam rangkamendukung langkah – langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan danpengembangan pembangunan bidang perhubungan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategisbaik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksiakanmelatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaandalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusunberdasarkan penganggaran terpadu (unified budget) menurut klasifikasi organisasi,fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan(sustainable program) berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan RencanaStrategis Dinas Perhubungan.

Meskipun terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunanperhubungan senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan kesisteman agarpembangunan perangkat keras (hardware) seiring, sejalan dan terpadudenganpembangunan perangkat lunak (software) serta pengembangan sumberdaya manusia(brainware). Selain itu perencanaan yang dilakukan harus tetap bersifat rasional (terukursecara kuantitatif), menyeluruh/komprehensif (mencakup semua aspek/sub sistem) dan

RENCANA STRATEGIS


ii

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

terpadu/integral (antar aspek/subsistem), mengikuti perkembangan (konstektual),antisipatif (responsif) serta berkelanjutan (berkesinambungan).

Sasaran pembangunan transportasi daerah Tahun2016 – 2021 adalah meningkatnyakeselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuaiStandar Pelayanan Minimal; meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadappelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangankonektivitas antar daerah kecamatan dan antardesa; meningkatnya kapasitas saranadan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitasinfrastruktur transportasi; dan peningkatan kualitas SDM.

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Dinas Perhubungan dan secarakhusus membahas kebijakan public sector perhubungan yang terkaitdengan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhanpendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Tahun 2016 - 2021

Secara rinci RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun2016 – 2021 berisi kemajuann yangtelah dicapai serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada masing-masingbidang di lingkungan Dinas Perhubungan. Dari perkembangan keadaan tersebutkemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritaspembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yangperlu diselesaikan pada tahun 2016 - 2021. Dengan arah kebijakan pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Perhubungan, yang meliputi Transportasi Laut,Transportasi Darat, dan Pengendalian, Pengawasan dan Operasi

Bima, 5 Januari 2017

Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Bima

DRS. SYAFRUDDINNIP. 196007211992031010

RENCANA STRATEGIS


iii

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang…………………………………………………………..

1.2 Landasan Hukum……………………………………………………….

1.3 Maksud dan Tujuan……………………………………………………..

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD………………

2.2 Sumber Daya SKPD……………………………………………………

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD……………………………………………

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD

1

3

4

7

20

22

38

RENCANA STRATEGIS


iv

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD………………………………………………………

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD……………..

4.3 Strategi dan Kebijakan ………………………………………………

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPDYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

41

47

50

51

55

57

58

59

60

DRAFT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BIMA

NOMOR :

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2016 – 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS,

RENCANA STRATEGIS


v

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

Menimba

ng :

1. RencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah (RPJMD)

KabupatenBimatahun 2016 – 2020

Menginga

t :

1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003, tentangKeuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-UndangNomor 25 tahun 2004 tentangSistemPerencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganUndang-UndangRepublik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, TambahanLembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentangRencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007

tentangPembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapk

an :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS

PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERHUBUNGAN TAHUN

2016 - 2020

Pasal 1

MenetapkanRencanaStrategisDinasPerhubunganKomunikasi dan

InformatikaTahun 2016 – 2020sebagaimanatercantumdalamLampiran

Keputusan ini

RENCANA STRATEGIS


vi

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

Pasal 2

RencanaStrategisDinasPerhubunganKomunikasi dan

InformatikasebagaimanadimaksuddalamPasal 1

wajibdigunakansebagaipedoman oleh setiap unit kerja di

lingkunganDinasPerhubunganKomunikasi dan InformatikaKabupatenBima.

Pasal 3

RencanaStrategisDinasPerhubunganKomunikasi dan

Informatikaakandievaluasisecaraberkaladisesuaikandenganperkembanganli

ngkunganstrategis yang terjadi

Pasal 4

Keputusan iniberlaku pada tanggalditetapkan

Ditetapkan di : BIMA

Pada tanggal :

RENCANA STRATEGIS

Dinas Perhubungan| Kabupaten Bima

1

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bima merupakan

dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2016 –

2021

Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan pedoman dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten

Bima.Selain itu, Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menerjemahkan visi-

misi, program, dan kebijakan Bupati Bima dalam bidang Perhubungan, sehingga

kesuksesan kepemimpinan Bupati Bima dalam sektor Perhubungan, selama

kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan manifestasi dari kinerja dan

performa Dinas Perhubungan itu sendiri.

Penyusunan Rencana Strategis sejak diterimanya surat Kepala Bappeda

Nomor : 050.13/2015 tertanggal 9 Januari 2015 sudah mulai dilakukan. Proses

awal yang dilakukan melaunching informasi kepada publik tentang kegiatan

penyusunan Rencana Strategis baik lewat media social dan website

http://programkominfo.wordpress.com. diharapkan mendapat respon awal dari

masyarakat.

Tahap selanjutnya melakukan analisa Pengumpulan Data dan Informasi.

Diantara Data dan informasi yamg digunakan antara lain:

RENCANA STRATEGIS


2

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

NO DATA DAN INFORMASI KETERANGAN

I Peraturan Perundang – Undangan √

II Kebijakan Pemerintah Terkait : √

III Dokumen :- Gambaran Umum Rentra Kementerian

Perhubungan- Hasil Evaluasi Renstra- Standar Pelayanan Minimal (SPM)- RPJMD- Rensta Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Infomatika Provinsi NTB

√

√

√⨉⨉VI Data Statistik- Jumlah Kendaraan Angkutan- Panjang Jaringan Jalan- Tambatan Perahu- Kapal dibawah GT7

√

√

√

√

1.2. Landasan Hukum

1. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bima mengacu pada :

2. Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN)

3. Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang- Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;

RENCANA STRATEGIS


3

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

5. Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;

9. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11.Undang-Undang No 25/2004 mengatur tentang peranan dan

tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan

visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMDdan Renstra SKPD, pokok-

pokok isi dokumen Renstra SKPD, status hukum Renstra SKPD. Renstra

SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bima tahun 2016 – 2021

disusun dengan maksud :

a) Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar

perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan

RENCANA STRATEGIS


4

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bima dalam

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana

kebijakan;

b) Mengakomodasikan dan menjembatani berbagai kepentingan yang

berkembang sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan resmi bagi

Dinas Perhubungan Kabupaten Bima dalam menentukan prioritas

program yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan

APBN.

c) Menyediakan satu tolak ukur untuk pengukuran dan evaluasi kinerja

Eselon II, III dan IV

2. Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bima tahun 2016 – 2021 disusun

dengan tujuan sebagai berikut:

a) Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan Dinas

Perhubungan Kabupaten Bima sekaligus memahami arah dan tujuan yang

ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah

ditetapkan.

b) Memudahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Bima dalam mencapai

tujuan organisasi dengan cara menyusun program dan kegiatan secara

terpadu, terarah dan terukur.

c) Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten

Bima untuk memahami dan menilai arah kebijakan dalam program serta

kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

RENCANA STRATEGIS


5

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

RENCANA STRATEGIS


6

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPDYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

RENCANA STRATEGIS


7

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan pada tahun 2017

mengalami perubahan yang cukup signifikan berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Bima

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan

diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Bima didukung oleh pejabat-

pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretaris, Kepala

Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bima serta Unit Pelaksana Teknis

(UPT) serta Jajaran komponen pada lingkup Dinas

PerhubunganKabupaten Bima masing-masing dapat diuraikan sebagai

berikut:

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.

2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;

c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari:

RENCANA STRATEGIS


8

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

1) Seksi Perhubungan Darat;

2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

d. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :

1) Seksi Angkutan Perairan;

2) Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan;

e. Bidang Bimbingan, Pengendali dan Operasi terdiri dari :

1) Seksi Bimbingan, Ketertiban dan Keselamatan;

2) Seksi Pengendalian dan Operasi;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

a. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(4) Subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(5) Seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang;

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui

Sekretaris;

(7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas

dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di

RENCANA STRATEGIS


9

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui

Sekretaris.

Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas memimpin,

mengendalikan dan melakukan koordinasi pengawasan dan

pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang perhubungan

yang merupakan urusan pemerintahan kabupaten dan tugas

pembantuan, dekosentrasi yang diberikan pemerintah kepada Bupati

serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;

b. perencanaan program dan kegiatan bidang perhubungan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang perhubungan;

d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perhubungan;

e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang

perhubungan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

bidang tugas.

Sekretariat

RENCANA STRATEGIS


10

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan

pemeliharaan kantor.

(2) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana/program kerja dinas;

b. penyusunan bahan perumusankebijakandankoordinasi;

c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. pengelolaan administrasi keuangan dinas;

f. pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana/program kerja dan

pelaporan serta anggaran dinas;

h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;

i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuanganmempunyai tugas

melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dan

pemeliharaan aset, kerumahtanggaan, keprotokolan, pengelolaan

urusan keuangan di lingkungan Dinas.

(2) Rincian tugas Subbagian Umum, Kepegawaiandan Keuangan

sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS


11

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana/program kerjadi

Subbagian Umum, Kepegawaiandan Keuangan;

b. melaksanakan urusan ketatausahaan;

c. melaksanakan urusan kepegawaian;

d. melaksanakan penggunaan dan pemeliharaan aset daerah;

e. menyiapkan bahan rencana kebutuhan pemeliharaan aset

daerah;

f. melaksanakan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan;

g. melaksanakanurusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;

i. menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin

kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan

langsungnya;

j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana

penerimaan dan anggaran belanja dinas baik rutin maupun

pembangunan;

k. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi

keuangan dan perbendaharaan;

l. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum,

Kepegawaian dan Keuangan; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Subbagian Program dan Pelaporanmempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan

penyusunan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi

program, serta pelaporan pelaksanaan tugas.

RENCANA STRATEGIS


12

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

(2) Rincian tugas Subbagian Program dan Pelaporan sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan

rencana/program kerja dinas;

b. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan,

program dan pelaporan;

c. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan

pelaporan;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

program dan pelaporan;

e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program

dan Pelaporan;

f. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(LKJiP dinas); dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perhubungan Darat

(1) Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan

pembinaan, pengelolaan dan pengendalian dibidang perhubungan

darat.


Bidang Perhubungan Darat, menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Perhubungan Darat;

b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian

perhubungan darat;

RENCANA STRATEGIS


13

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

c. penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian

perhubungan darat;

d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi

dan supervisi kegiatan perhubungan darat;

e. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan perhubungan

darat;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya.

(1) Seksi Perhubungan Daratmempunyai tugas menyiapkan bahan

penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian perhubungan darat.

(2) Rincian tugas Seksi Perhubungan Daratsebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kegiatan tahunan Seksi

Perhubungan Darat;

b. melaksanakan pengumpulan data, informasi, permasalahan,

peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang

berkaitan dengan perhubungan darat;

c. melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan

kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah

pelayanannya dalam satu kabupaten;

d. melaksanakan analisis teknis guna pemberian izin trayek angkutan

perdesaan;

e. melaksanakan analisis teknis untuk pemberian rekomendasi bagi

angkutan umum AKDP yang melewati Kabupaten;

f. melaksanakan analisis teknis guna pemberian izin trayek

angkutan;

RENCANA STRATEGIS


14

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

g. melaksanakan analisis guna penetapan lokasi terminal;

h. melaksanakan analisis guna penetapan tarif penumpang kelas

ekonomi angkutan dalam kabupaten;

i. melaksanakan analisis guna pemberian ijin usaha angkutan

darat;

j. melaksanakan penyelenggaraan operasional terminal penumpang

Tipe A, Tipe B, dan Tipe C;

k. melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan yang berhubungan

dengan angkutan darat;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasmempunyai tugas

menyiapkan bahan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian

pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

(2) Rincian tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai

berikut :


Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

b. menyiapkan bahan menetapkan rencana umum jaringan jalan;

c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasional

terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lain di jalan;

d. menyelenggarakan dan merekayasa lalu lintas di jalan;

e. mengawasi penyelenggaraan andalalin di jalan;

f. mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan

kecelakaan lalu lintas untuk jaringan jalan;

g. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan

RENCANA STRATEGIS


15

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perhubungan Laut

(1) Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan dan

membina pengelolaan dan pengendalian dibidang perhubungan laut.


Bidang Perhubungan Laut, menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Perhubungan Laut;

b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian

perhubungan laut;

c. penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian

perhubungan laut;


dan supervisi kegiatan dibidang perhubungan laut;

e. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan manajemen

dan perhubungan laut;


tugasnya.

(1) Seksi Angkutan Perairanmempunyai tugas menyiapkan bahan

penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian dibidang angkutan

perairan.

(2) Rincian tugas Seksi Angkutan Perairan sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kegiatan tahunan Seksi Angkutan

Perairan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan

pengendalian angkutan perairan;

RENCANA STRATEGIS


16

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

c. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan angkutan

perairan;

d. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan angkutan perairan;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhanmempunyai tugas menyiapkan

bahan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian jasa dan

pengelolaan pelabuhan.

(2) Rincian tugas Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan program kegiatan tahunan Seksi Jasa dan

Pengelolaan Pelabuhan;

b. menyiapkan dan melaksanakan kajian rencana pengembangan

jasa dan pengelolaan pelabuhan;

c. menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas jasa dan

pengelolaan pelabuhan;

d. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data jasa

dan pengelolaan pelabuhan;

e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi mengenai

pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan;

f. melaksnakan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana dan

pengelolaan pelabuhan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Bimbingan, Pengendalian dan Operasi

(1) Bidang Bimbingan, Pengendalian dan Operasi mempunyai tugas

menyelenggarakan dan membina pengelolaan bimbingan,

pengendalian dan operasi.

RENCANA STRATEGIS


17

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20


Bidang Bimbingan, Pengendalian dan Operasi, menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Bimbingan, Pengendalian dan

Operasi;

b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan bimbingan, pengendalian

dan operasi.

c. penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan bimbingan,



dan supervisi kegiatan dibidang bimbingan, pengendalian dan

operasi.

e. menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan bimbingan,



tugasnya.

(1) Seksi Bimbingan Ketertiban dan Keselamatanmempunyai tugas

menyiapkan bahan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian

pelaksanaan bimbingan ketertiban dan keselamatan.

(2) Rincian tugas Seksi Bimbingan Ketertiban dan Keselamatan sebagai

berikut :


Bimbingan Ketertiban dan Keselamatan;

b. melaksanakan kegiatan bimtek pencegahan dan penanggulangan

kecelakaan lalu lintas;

RENCANA STRATEGIS


18

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

c. melaksanakan kegiatan analisis kecelakaan terhadap teknis

kendaraan bermotor;

d. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara,

mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi

kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan;

e. menyusun bahan berita acara hasil penelitian fisik kendaraan

bermotor;

f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengujian

kendaraan bermotor dan pelaksanaan PKB;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Pengendalian dan Operasimempunyai tugas menyiapkan bahan

penyelenggaraan, pengelolaan pengendalian dan operasi.

(2) Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Operasi sebagai berikut :


Pengendalian dan Operasi;

b. melakukan pengawasan dan pengendalian angkutan jalan;

c. melakukan audit dan menginspeksi keselamatan LLAJ di jalan;

d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan trayek antar

kota dalam daerah provinsi;

e. melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan angkutan

perkotaan;

f. melaksanakan pengawasan pelayanan jaringan trayek pedesaan;

g. melakukan pengawasan pelaksanaan pengoperasian angkutan

orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang

RENCANA STRATEGIS


19

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam satu

daerah provinsi;

h. melakukan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang;

i. melakukan pengkajian fasilitas pengendalian operasional;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas Pokok

Beradasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima

Nomor4Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima

Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bima Nomor 76); dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah

Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358). memiliki tugas pokok

membantu sebagian tugas Bupati dalam Penyelenggaraan

sebagaian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan

asas otonomi daerah.

I. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di

atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Bima menyelenggarakan

beberapa fungsi yaitu: (1). Membantu Bupati dalam

menetapkan kebijaksanaan tehnik administrasi dan tehnik

organisasi. (2). Merencanakan serta menetapkan program kerja

dalam membina dan mengembangkan kegiatan-kegiatan

RENCANA STRATEGIS


20

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

dinasdalam rangka pelaksanaan tugas pokok. (3). Memberikan

petunjuk dan bimbingan dalam melakukan pembinaan pada

satuan kerja bawahan serta memberikan perijinan sesuai

kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku. (4). Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan

padanya.

II. Kewenangan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut

diatas Dinas PerhubunganKabupaten Bima memiliki

kewenangan-kewenangan meliputi:

1) Pelaksanaan perencanaan, perumusan dan evaluasi

kebijakan teknis dibidang Perhubungan

2) Penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan Lalu Lintas

Angkutan Jalan Raya

3) Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang meliputi

retribusi terminal, parkir, trayek angkutan umum serta

pengujian kendaraan bermotor, retribusi jasa tambatan dan

retribusi sertifikat kapal

4) Pelaksanaan pembinaan keselamatan berlalu lintas

5) Pembinaan terhadap UPTD / Cabang dinas

RENCANA STRATEGIS


21

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

2.2.1. Inverntarisasi Kantor UPT

NO JENIS BARANG LUAS (M2)

1 Tanah Kantor 2000

2 UPT Terminal Woha 271

3 UPT Terminal Wera 246

4 UPT Terminal Sape 451

5 UPT Terminal Kore 300

6 UPT Terminal Waworada 325

7 UPT Terminal Bolo 530

8 Poswas Laut Wera 182

9 Poswas Laut Daru – Bolo 180

10 Poswas Laut Bajo 180

11 UPT Terminal Parado 270

2.2.2. Inventarisasi Tambatan Perahu

NO JENIS BARANG LOKASI

1 Tambatan Perahu Desa Bajo Soromandi

2 Tambatan Pearahu Desa Bajo Pulo Sape

3 Tambatan Perahu Desa Kore Sanggar

4 Tambatan Perahu Desa Sai Soromandi

5 Tambatan Perahu Desa Sangiang Wera

6 Tambatan Perahu Desa Nanga Buncu Sape

7 Tambatan Perahu Desa Karampi Langgudu

8 Tambatan Perahu Desa Sarae Ruma Langgudu

9 Tambatan Perahu Desa Kawinda Toi Tambora

10 Tambatan Perahu Desa Nipa Ambalawi

11 Tambatan Perahu Desa Lambu Lambu

12 Tambatan Perahu Desa Samungu Soromandi

RENCANA STRATEGIS


22

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

2.2.3. Inventarisasi Mobil dan Sepeda Motor

NO JENIS BARANG JUMLAH

1 Mobil Truck Dalmas 18

2 Mobil Hilux 3

3 Mobil Kepala Dinas 1

4 Mobil Sekretariat 1

5 Mobil Operasional LLAJ 1

6 Mobil Bidang Laut 1

7 Sepeda Motor sekretariat 1

8 Sepeda Motor UPT Sape 1

9 Sepeda Motor PKB 1

RENCANA STRATEGIS


23

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubunganberdasarkan Indikator PelayananStandar Pelayanan Minimal (SPM)

2.3.1. Evaluasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan

Indikator -1:

TahunJaringan jalan kabupaten/kota yangtelah terlayani angkutan umum (Km)

Total jaringan jalan kabupaten/ kota(Km)

2010 515.5 789.12

2011 472 789.12

2012 413.5 789.12

2013 367.5 789.12

2014 367.5 789.12

Sumber: _Bidang Perhubungan darat

Jaringan pelayanan angkutan jalan: Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yangtelah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

% PelayananAngkutan Jalan

=

Jumlah jaringan jalan kabupaten/kotaterlayani angkutan umum

Total jaringan jalan kabupaten/ kotax 100%

RENCANA STRATEGIS


24

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

Indikator -2:

Tahun

Jaringan trayek daerahtertinggal/terpencil terlayani

angkutan umum dalam suatukabupaten/kota (Km)

Total jaringan trayek daerahtertinggal/terpencil pada

kabupaten/kota (Km)

2010 228 789.12

2011 362 789.12

2012 437 789.12

2013 437 789.12

2014 437 789.12

Sumber: Bidang Perhubungan Darat

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerahtertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersediajaringan jalan Kabupaten/Kota.

% Pelayanan =

Jumlah jaringan trayek daerahtertinggal/terpencil terlayaniangkutan umum dalam suatu

kabupaten/kota

Jumlah total jaringan trayek daerahtertinggal/terpencil pada

kabupaten/kota

x 100%

RENCANA STRATEGIS


25

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

Indikator-4

Tahun

Jumlah terminal angkutanpenumpang yang sudah adapada setiap Kabupaten/Kotayang telah dilayani angkutanumum dalam trayek (Unit).

Jumlah jaringan pelayananAKDP,angkutan kota

dan angkutan pedesaan (unit)

2010 7 9

2011 6 9

2012 6 9

2013 6 9

2014 6 9

Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayaniangkutan umum dalam trayek.

Indikator-3:

Tahun

Jumlah halte yang sudah adapada setiap Kabupaten/Kotayang telah dilayani angkutanumum dalam trayek (Unit).

Jumlah kebutuhan halte padasuatu Kabupaten/Kota yang

telah dilayani angkutan umumdalam trayek (Unit).

2010 1 36

2011 3 36

2012 5 36

2013 9 36

2014 12 36

Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalamtrayek.

% TersedianyaHalte

=

Jumlah tersedianya halte pada setiapkabupaten/kota

Total kebutuhan halte pada suatukabupaten/ kota

x 100%

RENCANA STRATEGIS


26

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

Indikator-5:

a. Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, dan Guardrill)

Rambu (unit)

TahunJumlah fasilitas perlengkapanjalan (Rambu) yang sudah ada

pada jalan kabupaten (Unit)

Jumlah kebutuhan fasilitasperlengkapan jalan (Rambu)pada jalan kabupaten (Unit)

2010 0 600

2011 90 600

2012 202 600

2013 344 600

2014 600 600

Marka (m)

TahunJumlah fasilitas perlengkapanjalan (Marka) yang sudah ada

pada jalan kabupaten (m)

Jumlah kebutuhan fasilitasperlengkapan jalan (Marka) pada

jalan kabupaten (m)

2010 0 8752011 0 8752012 0 8752013 0 8752014 0 875

Guardil (meter maju)

TahunJumlah fasilitas perlengkapanjalan (Guardil) yang sudah ada

pada jalan kabupaten (Unit)

Jumlah kebutuhan fasilitasperlengkapan jalan (Guardil)pada jalan kabupaten (Unit)

2010 2 10002011 8 10002012 12 10002013 19 10002014 111 1000

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalanumum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.

RENCANA STRATEGIS


27

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

b. Penerangan Jalan Umum (PJU)

Tahun Jumlah penerangan jalan umum(PJU) yang sudah ada (Unit)

Jumlah penerangan jalan umum(PJU) yang seharusnya ada

(Unit)

2010 - -

2011 - -

2012 - -

2013 - -

2014 - -

Indikator-6:

TahunJumlah Unit Pengujian kendaraanbermotor yang sudah ada (Unit)

Jumlah Unit Pengujiankendaraan bermotor

yang seharusnya ada(Unit)

2010 1 1

2011 1 1

2012 1 1

2013 1 1

2014 1 1

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yangmemiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajibuji.

Indikator-7:

TahunJumlah SDM di bidang Terminal

yang sudah ada (Orang)

Jumlah SDM di bidangTerminal yang

seharusnya ada (Orang)2010 - -

2011 - -

2012 - -

2013 - -

2014 - -

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal padaKabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

RENCANA STRATEGIS


28

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

Indikator-10

Tahun

Jumlah SDM yang sudah ada yangmemiliki kompetensi sebagai

pengawas kelaikan kendaraan padasetiap perusahaan angkutan umum

Yang Ada (Orang)

Jumlah SDM yang seharusnya adayang memiliki kompetensi sebagaipengawas kelaikan kendaraan padasetiap perusahaan angkutan umum

Yang Ada (Orang)

2010 4 102011 4 102012 4 10

2013 4 10

2014 4 10

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawaskelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.

Indikator 11

Tahun

Jumlah angkutan umum yangmelayani trayek di dalam

kabupaten/kota yang sudahmenerapkan standar keselamatan

(unit)

Jumlah angkutan umum yangmelayani trayek di dalam

kabupaten/kota yang seharusnyamenerapkan standar keselamatan

(unit)

2010 165 1652011 165 1652012 165 1652013 165 1652014 165 165

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalamKabupaten/Kota.

RENCANA STRATEGIS


29

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

Indikator-16:

Tahun

Jumlah Sumber Daya Manusia(SDM) yang sudah tersedia yangmempunyai kompetensi sebagaiawak kapal angkutan sungai dandanau untuk daerah yang telahmelayani angkutan sungai dan

danau (Orang).

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)yang seharusnya tersedia yang

mempunyai kompetensi sebagai awakkapal angkutan sungai dan danauuntuk daerah yang telah melayani

angkutan sungai dan danau (Orang).

2010 - -

2011 - -

2012 - -

2013 - -

2014 - -

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awakkapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dandanau.

Indikator-17:

Tahun

Jumlah kapal penyeberanganyang sudah tersedia yangberoperasi pada lintas dalamKabupaten/Kota pada wilayahyang telah ditetapkan lintas

penyeberangan dalamKabupaten/Kota (Unit)

Jumlah kapal penyeberangan yangseharusnya tersedia yang beroperasi

pada lintas dalam Kabupaten/Kota padawilayah yang telah ditetapkan lintas

penyeberangan dalam Kabupaten/Kota(Unit)

2010 97 105

2011 89 105

2012 87 105

2013 87 105

2014 89 105

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kotapada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.

RENCANA STRATEGIS


30

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

Indikator-18:

Tahun

Jumlah kapal penyeberanganyang sudah tersedia yangberoperasi pada lintas dalam

Kabupaten/Kota untukmenghubungkan daerah

tertinggal dan terpencil denganwilayah yang telah berkembang

pada wilayah yang telahditetapkan lintas

penyeberangan dalamkabupaten/Kota (unit).

Jumlah kapal penyeberangan yangseharusnya tersedia yang beroperasi

pada lintas dalam Kabupaten/Kota untukmenghubungkan daerah tertinggal danterpencil dengan wilayah yang telah

berkembang pada wilayah yang telahditetapkan lintas penyeberangan dalam

kabupaten/Kota (unit).

2010 73 73

2011 70 73

2012 70 73

2013 70 73

2014 70 73

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kotauntuk menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telahberkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalamkabupaten/Kota.

Indikator-19

Tahun

Jumlah pelabuhan penyeberanganpada Kabupaten/Kota yang sudahtersedia yang memiliki pelayanan

angkutan penye-berangan yangberoperasi pada lintas

penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki

alur pelayaran (Unit).

Jumlah pelabuhan penyeberanganpada Kabupaten/Kota yang

seharusnya tersedia yang memilikipelayanan angkutan penye-berangan

yang beroperasi pada lintaspenyeberangan dalam Kabupaten/

Kota pada wilayah yang memiliki alurpelayaran (Unit).

2010 4 16

2011 4 16

2012 4 16

2013 6 16

2014 9 16

Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayananangkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.

RENCANA STRATEGIS


31

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

Indikator-20:

Tahun

Jumlah kapal penyeberangandengan ukuran di bawah 7 GT dan

kapal penyeberangan yangberoperasi pada lintas

penyeberangan dalam Kabupaten/Kota yang sudah memenuhi

Standar Keselamatan (Unit)

Jumlah kapal penyeberangandengan ukuran di bawah 7 GT dan

kapal penyeberangan yangberoperasi pada lintas

penyeberangan dalam Kabupaten/Kota yang seharusnya memenuhi

Standar Keselamatan (Unit)

2010 15 89

2011 14 89

2012 14 89

2012 14 89

2013 14 89

2014 18 89

Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GTdan kapal penyebe-rangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalamKabupaten/ Kota

Indikator-21:

Tahun

Jumlah Sumber Daya Manusia(SDM) yang sudah tersedia yangmempunyai kompetensi sebagai

awak kapal penyeberangan denganukuran di bawah 7 GT atau yang

beroperasi di lintas penye-berangandalam Kabupaten/Kota (Orang).

Jumlah Sumber Daya Manusia(SDM) yang seharusnya tersedia

yang mempunyai kompetensisebagai awak kapal penyeberangandengan ukuran di bawah 7 GT atau

yang beroperasi di lintas penye-berangan dalam Kabupaten/Kota

(Orang).

2010 2 5

2011 2 5

2012 2 5

2013 2 5

2014 2 5

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awakkapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penye-berangan dalam Kabupaten/Kota.

RENCANA STRATEGIS


32

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

Indikator-22:

Tahun

Jumlah kapal laut yang sudahtersedia yang beroperasi pada

lintas dalam Kabupaten/Kota padawilayah yang memiliki alur

pelayaran dan tidak ada alternatifangkutan jalan (Unit)

Jumlah kapal laut yangseharusnya tersedia yang

beroperasi pada lintas dalamKabupaten/Kota pada wilayah yangmemiliki alur pelayaran dan tidakada alternatif angkutan jalan (Unit)

2010 70 73

2011 70 73

2012 70 73

2013 70 73

2014 71 73

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayahyang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

Indikator-23:

Tahun

Jumlah kapal laut yang sudah adayang beroperasi pada lintas atau

trayek dalam Kabupaten/Kota untukmenghubungkan daerah tertinggaldan terpencil dengan wilayah yang

telah berkembang pada wilayahyang memiliki alur pelayaran dantidak ada alternatif angkutan jalan

(Unit).

Jumlah kapal laut yangseharusnya ada yang beroperasi

pada lintas atau trayek dalamKabupaten/Kota untuk

menghubungkan daerah tertinggaldan terpencil dengan wilayah yang

telah berkembang pada wilayahyang memiliki alur pelayaran dantidak ada alternatif angkutan jalan

(Unit).

2010 68 73

2011 68 73

2012 68 73

2013 70 73

2014 71 73

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kotauntuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telahberkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutanjalan.

RENCANA STRATEGIS


33

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

Indikator-24:

Tahun

Jumlah dermaga yang sudah adapada setiap ibukota Kecamatandalam Kabupaten/Kota untuk

melayani kapal laut yang beroperasipada trayek dalam Kabupaten/Kota

pada wilayah yang memiliki alurpelayaran dan tidak ada alternatif

angkutan jalan (Unit).

Jumlah dermaga yang seharusnyaada pada setiap ibukota

Kecamatan dalam Kabupaten/Kotauntuk melayani kapal laut yangberoperasi pada trayek dalam

Kabupaten/Kota pada wilayah yangmemiliki alur pelayaran dan tidak

ada alternatif angkutan jalan (Unit).

2010 1 5

2011 2 5

2012 2 5

2013 4 5

2014 5 5

Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untukmelayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayahyang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

Indikator-25:

Tahun

Jumlah kapal dengan ukuran dibawah 7 GT yang beroperasi padalintas dalam Kabupaten/Kota yang

sudah memenuhi StandarKeselamatan (Unit).

Jumlah kapal dengan ukuran dibawah 7 GT yang beroperasi padalintas dalam Kabupaten/Kota yangseharusnya memenuhi Standar

Keselamatan (Unit).

2010 15 89

2011 14 89

2012 14 89

2013 14 89

2014 14 89

Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasipada lintas dalam Kabupaten/Kota (Unit).

RENCANA STRATEGIS


34

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

Indikator-26:

Tahun

Junlah Sumber Daya Manusia(SDM) yang sudah ada yang

mempunyai kompetensi sebagaiawak kapal angkutan laut dengan

ukuran di bawah 7 GT (Orang)

Junlah Sumber Daya Manusia(SDM) yang seharusnya ada yang

mempunyai kompetensi sebagaiawak kapal angkutan laut dengan

ukuran di bawah 7 GT (Orang).

2010 2 5

2011 2 5

2012 2 5

2013 3 5

2014 3 5

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awakkapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.

2.4. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TAHUN TARGET RALISASI Prosentase

2011 Rp. 622.045.000 Rp. 221.475.865 35,6%

2012 Rp. 657.852.500 Rp. 504.997.445 76,7 %

2013 Rp. 675.000.000 Rp. 863.421.518 127,9 %

2014 Rp. 829.330.000 Rp. 1.234.308.219 148,8 %

2015 Rp. 874.330.000

2.5. Capaiana Kinerja Keuangan

TAHUN PAGU ANGGARAN RALISASI Prosentase

2011 Rp. 5.951.865.774 Rp. 5.861.660.183 98,4 %

2012 Rp. 3,604,351,000 Rp. 2.843.684.175 78,8 %

2013 Rp. 7,499,660,000 Rp. 6,091,580,487 81.2 %

2014 Rp. 9,800,185,662 Rp. 8,591,439,032 87.7 %

2015

RENCANA STRATEGIS


35

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DinasPerhubungan

3.1.1. Bidang Perhubungan Darat

Transportasi jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan

penting dalam mendukung pembangunan daerah serta mempunyai

kontribusi terbesar dalam pangsa angkutan dibandingkan moda lain. Oleh

karena itu, visi transportasi adalah sebagai penunjang, penggerak dan

pendorong pembangunan daerah serta berperan sebagai urat nadi

kehidupan ekonomi daerah.Misi transportasi adalah untuk mewujudkan

sistem transportasi jalan yang handal, berkemampuan tinggi dalam

pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia dan barang, guna

mendukung pengembangan daerah.Namun dalam pelaksanaan untuk

mencapai dan menciptakan visi dan misi transportasi yang sesuai harapan

masih sangat sulit dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi.

Adapun permasalahan yang terjadi, adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di

jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan

sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan

terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antar kota,

perkotaan dan perdesaan;

2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih

di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari :

a) Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal karena

RENCANA STRATEGIS


36

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

keterbatasan fisik/peralatan, SDM dan sistem manajemen; b)

Terdapat pergeseran fungsi jembatan timbang yang cenderung

untuk menambah PAD (pendapatan asli daerah) bukan sebagai

alat pengawasan muatan lebih; Di sepanjang jalan dari arah Kota

Bima sampai penyebrangan ASDP Sape kendaraan yang melanggar

muatan lebih, yang pada umumnya berasal dari perusahaan

kayu/kayu semen, pisang; meubelair, alat dan bangunan, dll

3. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan

umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi

peningkatan ijin trayek angkutan umum namun tingkat kelaikan

armada umumnya masih rendah;

4. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin

pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan

fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu

lintas dan pendidikan berlalu lintas;

5. Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi

angkutan jalan, akibat a) terbatasnya perkembangan kapasitas

prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di

jalan; b) Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun

pelayanannya; c) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang

masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat

penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial

ekonomi, pasar, parkir, dsb; d) Sistem manajemen lalu lintas yang

belum optimal; e) Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan

kelas jalan dan pengaturan sistem terminal.

RENCANA STRATEGIS


37

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

6. Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi

jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat

biaya angkut di jalan belum efisien;

7. Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama: a) Belum

mantapnya tatanan transportasi daerah ;b) Masalah pendidikan

dan law enforcement peraturan yang belum efektif dilihat dari

tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu

lintas dibedakan menjadi pelanggaran batas muatan,

perlengkapan kendaraan, kelengkapan surat, danpelanggaran

rambu jalan; c) Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan

salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas; d)

Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ, pembinaan

usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan

prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan. e)

Rendahnya kualitas angkutan umum akibat belum adanya

kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan

pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat

pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, serta

rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.

3.1.2. Bidang Perhubungan Laut

1. Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana penyeberangan

dibanding kebutuhan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah pulau

terluar. Berdasarkan jumlah lintas penyeberangan yang ditetapkan

oleh Dinas Perhubungan, saat ini baru ditetapkan sebanyak lintas,

tetapi yang baru beroperasi adalah lintas;

RENCANA STRATEGIS


38

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

2. Pemanfaatan transportasi untuk kebutuhan transportasi

rakyat/lokal/masih rendah serta kurangnya pemanfaatan potensi

untuk mendukung transportasi pariwisata dan pengembangan wilayah.

3. Kelembagaan, peraturan serta SDM dan pendanaan dalam sistem

pelestarian dan pemeliharaan alur transportasi laut yang perlu

dikoordinasikan dengan penanganan masalah lingkungan,

pengembangan pariwisata, budaya masyarakat dan tata ruang wilayah.

4. Masih terbatasnya sarana yang tersedia dengan rencana

pengembangan daerah serta lemahnya koordinasi antara pemerintah

provinsi dan kabupaten dan kotadalam sistem pengembangan

prasarana dan sarana dalam era otonomi.

5. Terbatasnya keterjangkauan pelayanan Angkutan dalam melayani

kebutuhan angkutan antarpulau dan wilayah terpencil.

6. Peran serta swasta dan Pemda belum optimal dalam penyelenggaraan

angkutan laut, baik dalam investasi pembangunan, operasi dan

pemeliharaan, serta penyelenggaraan angkutan yang sesuai dengan

strandar keselamatan .

7. Dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan, peran pemerintah

daerah masih terbatas sebagai penyelenggaraan prasarana

penyeberangan. peran Pemda masih terbatas dalam penyediaan

sarana dan prasarana angkutan penyebrangan

RENCANA STRATEGIS


39

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

3.2. Telaah Pembangunan Transportasi Nasional

Pertumbuhan konsumsi masyarakat dalam sektor transportasi dan

komunikasi, pada kurun waktu tahun 2010 - 2015 secara umum

mengalami peningkatan, yaitu : Rp. 81,383 triliun pada tahun 2005; Rp.

88,174 triliun pada tahun 2006; Rp. 92,4 triliun pada tahun 2007; Rp.

91,43 triliun pada tahun 2008 dan Rp. 97,9 triliun pada tahun 2009.

Lonjakan konsumsi masyarakat pada tahun 2009 terkait erat dengan

penyelenggaraan pemilu, baik pemilihan anggota legislatif maupun

pemilihan presiden dan wakil presiden, yang tercermin dari peningkatan

mobilitas masyarakat. Di sisi lain tingkat pelayanan yang dinikmati

masyarakat belum memuaskan, yang tercermin dari rendahnya investasi

sarana dan prasarana di sektor transportasi dan komunikasi, baik yang

berasal dari investasi masyarakat maupun dari belanja modal yang

dilakukan oleh pemerintah melalui APBN. Kontribusi investasi masyarakat

terhadap pembentukan PDB sektor transportasi dan komunikasi adalah :

Rp. 4,06 triliun pada tahun 2005; Rp. 3,67 triliun pada tahun 2006; Rp.

5,63 triliun pada tahun 2007; Rp. 7,61 triliun pada tahun 2008 dan Rp.

7,58 triliun pada tahun 2009. Kontribusi belanja pemerintah terhadap

pembentukan PDB sektor transportasi dan komunikasi adalah : Rp. 10,21

triliun pada tahun 2005; Rp. 11,02 triliun pada tahun 2006; Rp. 12,64

triliun pada tahun 2007; Rp. 20,79 triliun pada tahun 2008; dan Rp.

20,74 triliun pada tahun 2009. Rendahnya investasi masyarakat dan

belanja pemerintah di sektor transportasi dan komunikasi tidak mampu

memicu dampak ganda (multiplier effect) secara memadai dalam

pembentukan nilai tambah yang tercermin pada pencapaian tingkat

RENCANA STRATEGIS


40

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

pertumbuhan baik pada sektor transportasi maupun pertumbuhan

ekonomi nasional. Pada kurun waktu 2005-2009 dengan harga konstan

tahun 2000 pertumbuhan sektor transportasi masing-masing sebesar

6,32%; 6,63%; 2,78%; 2,71%; 7,6%; sedangkan PDB Nasional tumbuh

masing-masing 5,69%; 5,5%; 6,28%; 6,06%; dan 4,2%. Berdasarkan harga

konstan tahun 2000 pertumbuhan sektor transportasi pada tahun 2009

adalah 5,38%, sedangkan pertumbuhan PDB Nasional sebesar 4,2%.

Kontribusi nilai tambah sektor transportasi sebagian besar berasal dari

konsumsi masyarakat.Pengeluaran konsumsi masyarakat lebih besar

daripada PDB sektor transportasi, karena terdapat defisit neraca jasa (net

impor) transportasi dengan kontribusi terhadap PDB sektor

transportasi.Kondisi tersebut di atas ditunjukkan oleh Produk Domestik

Bruto Sektor Transportasi dan Komunikasi menurut jenis pengeluaran

pada tabel III-1. Kontribusi sektor transportasi dalam pembentukan

Produk Domestik Bruto

Nasional pada kurun waktu 2005-2009 masing-masing sebesar 41,28%

pada tahun 2005; 38,98% pada tahun 2006; 45,21% pada tahun 2007;

45,28% pada tahun 2008 dan 45,01% pada tahun 2009. Realisasi

pertumbuhan masing-masing sub sektor transportasi berdasarkan harga

konstan 2000 secara umum mengalami pertumbuhan positif, kecuali

angkutan kereta api dan angkutan laut yang mengalami pertumbuhan

negatif (minus).

RENCANA STRATEGIS


41

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis

Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Dinas Perhubungan harus sejalan

dengan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga

diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap

terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) menjadi kerangka integrative bagi Dinas Perhubungan untuk :

1. Meningkatkan manfaat pembangunan;

2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan;

3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas

sector, baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun antarnegara

(jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses

penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program;

4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam mebuat

prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan,

rencana atau program pembangunan;

5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap

dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena

pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi

kebijakan, rencana atau program pembangunan.

RENCANA STRATEGIS


42

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bima tahun 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya

pelayanan transportasi yang, handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”

Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi

yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), handal tepat waktu

(punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh Kecamatan serta

mampu mendukung pembangunan daerah. Pelayanan transportasi yang berdaya saing

diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang terpadu, efektif dan efisien,

dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat(tidak

diskriminatif), ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional,

mandiri dan produktif. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah

diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya

peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi

melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh wilayah Kabupaten

Bima, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi

daerah serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang

mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi yang Kontinyu dan Merata

.

RENCANA STRATEGIS


43

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

MISI Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya

peningkatan pelayanan jasa transportasi Dalam upaya

mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi,

pemerintah daerah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem

keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero toaccident.

Upaya yang dilakukan tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas

keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM

transportasi, melalui sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa

transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar

Kecamatan dan antar desa. Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap

pelayanan jasa transportasiyang perlu mendapatkan perhatian adalah

aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan

tertinggal termasuk pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi

tanggungjawab pemerintah Kabupaten Bima

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih banyak

terdapat pengusaha yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan

perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah daerah

secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan

pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat

pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung

keberhasilan pembangunan daerah, perlu diupayakan peningkatan kinerja

pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat

RENCANA STRATEGIS


44

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, melalui rehabilitasi dan

perawatan sarana dan prasarana transportasi.

TUJUAN

Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan daam Laporan LKIJP adalah yang

termaktub dalam Renstra Dinas Perubungan Tahun 2016 – 2021 yaitu :

Mewujudkan Transportasi Umum yang Andal Bagi

Masyarakat Kabupaten Bima.

SASARAN

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Andal

2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Masyarakat

INDIKATOR TUJUAN

1. Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Andal

2. Prosentase Peningkatan Keselamatan Transportasi Masyarakat

TARGET KEBERHASILAN TUJUAN

1. Prosentase Desa yang terlayani dengan pelayanan Perhubungan sebesar 18,3

persen

2. Prosentase Penurunan Jumlah Keecelakaan yang terjadi 0,25 (%) Per Tahun

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salahsatu upayauntukmemperkuatakuntabilitasdalampenerapantata

pemerintahanyangbaikdiIndonesiaditerbitkannyaPeraturan MenteriNegara

Pendayagunaan AparaturNegaraNomor:PER/09/M.PAN/5/2007tentang Pedoman

Umum PenetapanIndikator Kinerja Utama di LingkunganInstansi Pemerintah, Indikator

RENCANA STRATEGIS


45

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatutujuandansasaranstrategis

instansipemerintah.PemerintahKabupaten Bima

telahmenetapkanIndikatorKinerjaUtamauntuktingkatPemerintah Daerahdanmasing-

masingSatuanKerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati.

Upaya untukmeningkatkan akuntabilitas,PemerintahKabupaten Bima

jugamelakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, bangkat Pemerintah Daerah

maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu dengan

memperhatikan capaian kinerja,permasalahan dan isu-isu strategis

yangsangatmempengaruhikeberhasilansuatuorganisasi. Adapunpenetapan

targetIndikatorKinerjaUtamaDinas Perhubungan Kabupaten Bima Tahun 2017adalah

sebagai berikut

SasaranStrategis

(IntermediaOutcome)

Indikator kinerja Formulasi Indikator Satuan T a r g e t

2016 2017 2018 2019 2020Terwujudnya

Sarana danPrasaranaPerhubunganyang memadai

Prosentase Desayang terlayanidenganpelayananPerhubungan

Jumlah Desa yangterlayani/Jumlah seluruh DesaX 100

` 5.2 10.5 13.1 15.7 18.3

- Prosetnase Pelayanan Angkutan Jalan (%) 30.8 33.3 35.9 38.5 41.0

- Prosentase Pelayanan Halte (%) 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8

- Prosentase Pelayanan Terminal Unit 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3

- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalanumum (PJU) pada jalan

- Rambu Prosentase Rambu yangterpasang

(%) 20 20 20 20 20

- MarkaJalan

Prosentase Marka Jalan (%) 10 10 10 10 10

- PagarPengaman(Guard Drill)

Prosentase Pagar PengamanTerpasang

(%) 5 5 5 5 5

- AlatPemberi IsyaratLalu Lintas(APIILL)

prosentase APILL Terpasang (%) 20 20 20 20 20

- JumlahTambatanPerahu yangsudah ada untukmelayani kapallaut yang

Jumlah Tambatan Perahu Unit 0 0 1 1 1

RENCANA STRATEGIS


46

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

beroperasi padatrayek padawilayah yangmemiliki alurpelayaran dantidak adaalternatifangkutan jalan(Unit).- Jumlah kapaldengan ukuran dibawah 7 GT yangberoperasi padalintas dalamKabupaten/Kotayang sudahmemenuhiStandarKeselamatan(Unit).

Jumlah Kapal (%) 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8

TerwujudnyaKeselamatanTransportasiMasyarakat

Jumlahkecelakaan yang

terjadi

Jumlah Kejadian kecelakaan (%) 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

RENCANA STRATEGIS


47

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

RENCANA USULAN PROGRAM 2016 – 2021

SEKRETARIATProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Surat MenyuratPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/OperasionalPenyediaan Jasa Administrasi KeuanganPenyediaan Alat Tulis KantorPenyediaan Barang Cetak dan PenggandaanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan KantorPenyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundang-undanganPenyediaan Bahan Logistik KantorRapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar DaerahRapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadaan Peralatan Gedung KantorPemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung KantorPemeliharaan Rutin dan Berkala Mobil JabatanPemeliharaan Rutin dan Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalPemeliharaan Rutin dan Berkala Peralatan Gedung KantorPemeliharaan Rutin dan Berkala MebeleurPelayanan Administrasi UPTD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Dan Atribut

Program Pengembangan dan Peningkatan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan KeuanganPenyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPDPenyusunan pelaporan keuangan semesteranPenyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranpenyusunan pelaporan keuangan akhir tahunPenyusunan Rencana Kerja (RENJA)Penyusunan LAKIPPenyusunan Laporan ASEETPenyusunan Laporan PPID

BIDANG BIMBINGAN PENGENDALIAN DAN OPERASI

Program Peningkatan Keselamatan Lalu LintasPemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)

RENCANA STRATEGIS


48

Ta

hu

n 2

01

6-

20

20

Pengamanan Keberangkatan dan Penjemputan Jamaah HajiPemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Sidang di TempatPenggendalian dan Pengawasan Rutin LLAJPengamanan Hari- hari BesarSosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang PerhubunganPelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BIDANG PERHUBUNGAN DARATSarana dan Prasarana Perhubungan DaratManajemen Keselamatan Transportasi (MKT)Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL)

Lampu Trafick light warning (hati - hati) depan kantor Bupati Penapali

BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan LAUTSarana dan Prasarana Perhubungan Laut (DAK PDT)Pembangunan Sarana Perhubungan Laut (DAU)Program Peningkatan pelayanan Perhubungan LautPengawasan Dokumen Kapal Di Bawah. GT 7Sosialisasi Keselamatan Transportasi LautPengawasan Patroli Laut Bersama Instansi Terkait

REVIEW RENCANA STRATEGIS - esakip-bimakab.com · ... berbasis kinerja, ... SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. ... Maksud Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bima

Documents