KEPUTUSAN LURAH CITRODIWANGSAN ... - … 2015/KELURAHAN/2015... · Lumajang, penyusunan Renstra SKPD Kelurahan Citrodiwangsan ... pokok dan fungsi SKPD Kelurahan Citrodiwangsan, hal

1

KEPUTUSAN LURAH CITRODIWANGSAN KECAMATAN LUMAJANG

NOMOR : 900 / 18 / 427.906.01 / 2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KELURAHAN CITRODIWANGSAN

TAHUN 2015-2019 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas

hidayah Nya lah sehingga Rencana Strategis (Renstra ) SKPD

Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang dapat diselesaikan

dan disusun sesuai harapan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten

Lumajang, penyusunan Renstra SKPD Kelurahan Citrodiwangsan

Kecamatan Lumajang telah dilakukan sesuai dengan tahapan analisa

Internal, maupun analisa eksternal secara memadai yang

dikombinasikan dengan analisa isu-isu strategis sehinga ditemukan

strategi pencapaian tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dan

sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kabupaten sesuai RPJMD

2015-2019 khususnya yang menyangkut kinerja pelayanan di SKPD

Kecamatan Lumajang Kelurahan Citrodiwangsan.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini

tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan

lembaga instansi terutama SKPD yang dalam melaksanaan tugasnya

berada dalam wilayah Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan

Lumajang. Kami menyadari bahwa dalam peyusunan Renstra ini

masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran positif

sangat kami harapkan dalam rangka mewujudkan kesempurnaan

Renstra ini kedepan.

Lumajang,

Juni 2014 LURAH

CITRODIWANGSA

N

3

IKO SAWARISDIYANTO, S.Sos

NIP. 19640705

198603 1 027

DAFTAR ISI Kata Pengantar ...................................................................................... ............ Daftar Isi ................................................................................................ ............. BAB I Pendahuluan ............................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum .......................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 4 1.4 Sistematika penulisan ................................................................................... 4 BAB II Gambaran Umum Tugas Pokok ............................................................ 5 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD .................................................. 5 2.2 Sumber daya SKPD ...................................................................................... 13 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .............................................................................. 14 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .......................... 15 BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi .............................. 17 3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI pelayanan SKPD .......... 17 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ............................................................................................. 18 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi .......................................................................................................... 20 3.4 Penentuan isu – isu setrategis ...................................................................... 22 BAB IV Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan ....................... 27 4.1 Visi dan Misi SKPD ....................................................................................... 27

4

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .............................................. 30 4.3 Strategi dan Kebijakan ................................................................................... 30 BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran Dan Pendanaan Indikatif................................................................32 BAB VI Indikator Kinerja SKPD Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD ). .................................................................................................. 35 BAB VI Penutup........................................................................................36 Lampiran-lampiran

5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan pelaksanaan Permendagri

Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintahan

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

dalam kaitannya dengan telah diperdakannya RPJMD Kabupaten

Lumajang tahun 2015 – 2019, serta penyelarasan Rencana Renstra

SKPD dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang RPJMD

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten

Lumajang 2015 – 2019 dengan tujuan untuk mempertajam Visi dan Misi

serta penyelarasan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman

kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, dalam hal penyusunan

Renstra SKPD Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang yang

tentu saja berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 dan tugas

pokok dan fungsi SKPD Kelurahan Citrodiwangsan, hal ini bisa

digolongkan sebagai sebuah tindakan manajemen dalam arti

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyampaikan

laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pemerintahan secara umum di wilayah Kecamatan Lumajang Kelurahan

Citrodiwangsan dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat

Kelurahan Citrodiwangsan. Penysunan Renstra ini juga sebagai langkah

awal mewujudkan Good Governance karena, pertama Renstra berfungsi

menerjemahkan sebuah misi SKPD yang bersifat abstrak menjadi realita

berupa kegiatan strategis yang terukur yang diwujudkan melalui Visi, Misi

6

SKPD Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang, kedua Renstra

adalah pedoman bagi SKPD dalam menjalankan tugas lima tahun ke

depan, pengukuran kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah selalu

merujuk dan bertolak dari Renstra yang telah disusun. Atau lebih sering

kita sebut bahwa Good Governance adalah merupakan perwujudan

system pemerintahan yang baik, baik dalam perencanaannya dan atau

baik dalam pelaksanaannya. Untuk menunjang kinerja instansi

pemerintahan juga sangat diperlukan sebuah langkah dan prinsip Clean

Government atau perintahan yang bersih, bersih dari upaya pihak lain

untuk mempengaruhi negative dan bersih dengan memberikan

keteladanan kepada masyarakat yang merujuk pada akhlak dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.2 Landasan Hukum Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Kecamatan Lumajang Kelurahan Citrodiwangsan disusun atas dasar:

1. Landasaan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Landasan Operasional :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

7

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasii Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

- Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

pelaksanaan Peraturan Pemerintahan

- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005

tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008.

- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009

tentang RPJMD Kabupaten Lumajang 2010-2014.

- Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang RPJMD ( rencana

Pembangunan Jangka Menengah ) Kabupaten Lumajang tahun

2015 - 2019

8

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra SKPD) adalah memberikan arah penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik serta

pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Citrodiwangsan

Kecamatan Lumajang atau dengan kata lain sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Kelurahan Citrodiwangsan

Kecamatan Lumajang, selanjutnya dapat dijabarkan lagi dalam rencana

kerja SKPD Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi

serta penyelarasan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kelurahan

Citrodiwangsan dalam waktu lima tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Kelurahan Citrodiwangsan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum,

maksud dan tujuan, , dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN

KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAN INDIKATIF

(Indikator kinerja SKPD mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD

Berisi kebijakan umum dan program satker sesuai RPJM.

BAB VI PENUTUP

9

LAMPIRAN:

Matrik Renstra

Matrik Sasaran dan Target Kinerja sasaran

Rincian Pagu Anggaran Indikatif per Program

Rincian Pagu Anggaran Belanja Indikatif

10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Mengacu pada Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

dalam kaitannya dengan RPJM Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019

dengan tujuan untuk mempertajam Visi dan Misi serta penyelarasan

Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsi SKPD .

Dalam melaksanakan tugasnya SKPD Kelurahan Citrodiwangsan

Kecamatan Lumajang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten

Lumajang Nomor 5 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Kelurahan dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 tahun 2009

tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kelurahan di

Kabupaten Lumajang.

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati

Lumajang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi

Organisasi Kelurahan di Kabupaten Lumajang, rincian tugas pokok dan

fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Kelurahan

adalah sebagai berikut :

1. Lurah

Lurah, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Camat dalam bidang pemerintahan, pembangunan

dan pembinaan kehidupan masyarakat di kelurahan. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, Lurah mempunyai fungsi :

11

a. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kelurahan berdasarkan

pedoman dan kebijakan;

b. Pemipin pelaksanaan fungsi Kelurahan;

c. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan

d. Pemberdayaan masyarakat;

e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

g. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan

oleh Camat.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam

menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan

memberikan pelayanan teknis admnistratif dan fungsional kepada semua

unsur di lingkungan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat

mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Kelurahan;

b. Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana

kegiatan Kelurahan;

c. Pelaksanaan koodinasi rencana operasional kegiatan Kelurahan;

d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian;

e. Pelaksanaan urusan Keuangan;

f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan;

g. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan

dan kehumasan;

12

h. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;

i. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ;

j. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat ;

k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan

oleh Lurah.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah

dalam melaksanakan urusan pemerintahan Kelurahan dan administrasi

kependudukan, ketenaga kerjaan, pertanahan dan ketentraman serta

ketertiban di Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata

Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Tata

Pemerintahan ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan

dibidang Pemerintahan ;

c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja,

keluarga berencana, keluarga sejahtera dan catatan sipil;

e. Pelaksanaan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban wilayah

Kelurahan;

f. Pelaksanaan pembinaan dibidang pertanahan / keagrariaan;

g. Pelaporan tugas dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan ;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenal langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah ;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tuagsnya yang diberikan

oleh Lurah.

13

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas

membantu Lurah dalam meningkatkan taraf hidup melalui kebijakan

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh pelosok

Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan & program kerja Seksi Pemberdayaan

Masyarakat & Desa ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan

dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

c. Pemantapan lembaga kemasyarakatan Kelurahan;

d. Pelaksanaan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan

desa/kelurahan ;

e. Pemantapan pola keterpaduan pembangunan Kelurahan;

f. Peningkatan partisipasi & pendayagunaan masyarakat dalam

pembangunan Kelurahan;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa ;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah ;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan

oleh Lurah.

5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

membantu Lurah dalam melaksanakan urusan Perekonomian dan

Pembangunan Kelurahan.

14

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Seksi

Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian

dan Pembangunan ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan

dibidang Perekonomian dan Pembangunan ;

c. Pelaksanaan analisa sarana prasarana ekonomi, pendidikan,

Kesehatan kelurahan;

d. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi

peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan

pembangunan ;

e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan

fasilitasi tata administrasi anggaran subsidi Kelurahan;

f. Penganalisaan dan pengkoordinasian penyiapan sarana

perekonomian dan pembangunan;

g. Pengkoordinasian, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbangdes ;

h. Penghimpunan dan pengolahan data perekonomian dan

pembangunan ;

i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian

dan Pembangunan ;

j. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan

oleh Lurah.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam

melaksanakan urusan Pelayanan Umum Kelurahan serta sarana dan

prasarana Kelurahan dan menangani perijinan.

15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan

Umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan

Umum ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan

dibidang Pelayanan Umum ;

c. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan,

pertamanan dan sanitasi lingkungan;

d. Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan

umum;

e. Pelaksanaan pelayanan perijinan;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan

Umum ;

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan

oleh Lurah.

Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan

Lumajang adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor 5 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kelurahan adalah sebagai berikut :

16

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang tugas-tugasnya, personel di SKPD Kelurahan

Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang ditunjang dengan sarana dan

prasarana yang cukup baik ruang kerja, meja / kursi kerja, peralatan

komputer, printer, kendaraan dinas roda dua, tempat parkir, meja / kursi

tamu dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam daftar inventaris barang.

Kelurahan Citrodiwangsan sampai dengan saat ini menempati

bangunan / gedung / Kantor yang terletak di Jl. Sastrodikoro No. 59

Lumajang.

Kelurahan Citrodiwangsan memiliki bangunan / gedung balai / ruang rapat

yang representatif sehingga hal ini dapat memperlancar pelaksanaan

kegiatan – kegiatan di Kelurahan Citrodiwangsan

.

LURAH

SEKRETARIAT KELURAHAN

SEKSI TATA

PEMERINTAHAN

SEKSI PEREKONOMIAN

DAN PEMBANGUNAN

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

SEKSI PELAYANAN

UMUM

17

2.2 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang kinerja SKPD Kelurahan Citrodiwangsan

Kecamatan Lumajang didukung dengan personil / Sumberdaya Manusia

sebagai berikut :

a. Status kepegawaian - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 9 Orang - Tenaga Kontrak : 5 Orang b. Latar belakang pendidikan - Magister (S2) : - Orang - Sarjana (S1) : 2 Orang - Sarjana Muda/Diploma III (D3) : 1 Orang - Sarjana Muda/Diploma II (D2) : - Orang - Sarjana Muda/Diploma I (D1) : - Orang - SLTA : 5 Orang - SLTP : 1 Orang - SD : 0 Orang C Pangkat dan Golongan - Pembina Utama Madya (IV/d) : - Orang - Pembina Utama Muda (IV/c) : - orang - Pembina Tingkat I (IV/b) : - orang - Pembina (IV/a) : - orang - Penata Tingkat I (III/d) : 1 orang - Penata (III/c) : 3 orang - Penata Muda Tingkat I (III/b) : 3 orang - Penata Muda (III/a) : 1 orang - Pengatur Tingkat I (II/d) : - orang - Pengatur (II/c) : - orang - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 1 orang - Pengatur Muda (II/a) : - orang - Juru Tingkat I (I/d) : - orang - Juru (I/c) : - orang - Juru Muda Tingkat I (I/b) : - orang - Juru Muda (I/a) : - orang D Pejabat Stuktural - Eselon II : - orang - Eselon III : - orang - Eselon IV : 6 orang Pejabat Fungsional -

18

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Dengan diberlakukannya UU Nomor : 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah

Nomor : 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Kelurahan merupakan

perangkat daerah Kabupaten / Kota yang berkedudukan di wilayah

Kecamatan yang memiliki tugas pokok “ Menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. “

Sehingga dalam pelaksanaan tugas nya dengan berpedoman pada Visi

dan Misi yang sudah ditentukan maka langkah kebijakan yang diambil

adalah dalam memberikan pelayanan berupa:

1. Mengadakan kesepakatan konkritbersama RT / RW dengan komitmen

pelayanan prima dengan orientasi pemberdayaan masyarakat artinya

bahwa masyarakat pada dasarnya membutuhkan pelayanan terutama

pelayanan teknis administratif, bersamaan dengan proses pelayanan

maka diharapkan masyarakat memiliki kepedulian terhadap kewajiban

baik terhadap lingkungan maupun kepentingan lain;

2. Diharap lunas PBB tahun berjalan bagi masyarakat yang

membutuhkan pelayanan;

3. RT / RW dapat menerapkan sanksi sosial bila masyarakat tidak

bersedia memenuhi kewajiban lingkungan;

4. Menyelesaikan permasalahan segera mungkin;

5. Bersama LKMD menyusun rencana pembangunan melalui forum

Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan dan

menyususn serta menetapkan Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong

royong Masyarakat dalam pelaksanaan BBGRM;

6. Mengadakan penggalian swadaya masyarakat untuk menunjang

kegiatan;

19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan Pelayanan SKPD

Pada dasarnya semua Wialyah Kelurahan Citrodiwangsan

mudah di jangkau akan tetapi ada 1 ( satu ) RW yaitu RW 18 yang dalam

menjangkau wilayah tersebut harus melalui jalan Kelurahan lain, sedang

kan wilayah tersebutpun juga terpisah antara RT satu dengan RT yang

lain karena letak geografis yang berbeda, itu merupakan hambatan yang

di rasakan oleh SKPD Kelurahan Citrodiwangsan yang seharusnya di

katankan sebagai kelurahan akan tetapi RW yang satu ini taraf

kehidupannya masih dapat dirasakan seperti perdesaan sehingga

program – program yang berbentuk fisik seperti Akses jalan agak sulit

masuk di RW 18.

Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dengan Program - Program

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk

implementasi strategi organisasi program kerja ini merupakan proses

penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang akan digunakan dalamr

angka perencanaan kegiatan.

Kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah

teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan- kegiatan ini

disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang SKPD dan

merupakan sub dari program-program yang ada di SKPD :

1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan

2. Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin

3. Pengendalian Keamanan Lingkungan

4. Penyediaan jasa surat menyurat

20

5. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

6. Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah

7. Penyedinaan jasa kebersihan kantor

8. Penyediaan Alat tulis kantor

9. Penyediaan barang cetakan, dan penggandaan

10. Penyediaan komponen instlasi listrik/ penerangan bangunan kantor

11. Penyediaan bahan logistik kantor

12. Penyediaan makanan dan minuman

13. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

14. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor

15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

16. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

17. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

18. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ Dan

Sejenisnya

19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD/LAKIP

20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

21. Penyusunan RKA SKPD

22. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga RT / RW

23. Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas

24. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

25. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

21

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identisivikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Dalam merumuskan identifikasi permasalahan suatu kebijakan

atau perencanaan di SKPD Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan

Lumajang berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD dapat ditinjau

dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

A. Faktor Internal 1. Ketersediaan aparatur;

2. Ketersediaan SDM masyarakat;

3. Kemauan dari masing-masing pihak yang terkait untuk berubah lebih

baik;

4. Kurangnya pemahaman dan kepedulian aparat terhadap tugas dan

fungsi masing-masing bidang / seksi;

5. Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan

pemerintahan yang baik;

6. Kondisi pengelolaan keuangan kelurahan;

B. Faktor Eksternal

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Camat kepada Lurah;

2. Sesuai Tupoksi Kelurahan, Kelurahan berwenang melaksanakan /

memfasilitasi pembinaan terhadap para Ketua RW dan RT

maupun pada warganya;

22

3. Adanya desentralisasi fiskal dari kabupaten pada kelurahan

sebagai SKPD tersendiri, sehingga kelurahan berwenang

menyusun program kerja sendiri;

4. Belum adanya kejelasan kewenangan terstruktur misalnya

penanganan kebersihan lingkungan;

Sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

yang berdasarkan pada Tugas dan Fungsinya, diperlukan kebijakan yang

memperhatikan hal‐hal sebagai berikut :

• Memiliki standar pelayanan bagi yang membutuhkan pelayanan yang

mengacu pada hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan

maupun penerima layanan.

• Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

• Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk

pelayanan public

Dengan demikian akan meningkatkan masyarakat yang

bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

dengan peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme aparatur;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpili.

Visi Visi merupakan cara pandang, wawasan yang dicita-citakan

dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan yang mana dalam

mencapai tujuan dimaksud dituntut memiliki upaya antisipatif, inovatif,

kreatif serta produktif. Selain itu Visi adalah suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang

ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang

digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen

23

stakeholder’s. Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang

melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten

Lumajang, yaitu :

1. Bahwa masyarakat Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang

agamis. Senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan

tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia

untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang

berdampak terhadap ethos kerja;

2. Budaya masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta,

rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi

nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat

dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka

membangun kebersamaan.

MAKNA FILOSOFIS 1) Terwujudnya, terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan Masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;

2) Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan

menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan

kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi

dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten

Lumajang;

3) Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang

terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;

4) Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan

secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah

menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;

24

Pernyataan Visi Kabupaten Lumajang adalah :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

ilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu

gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen

penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang

diberikannya. Adapun pernyataan Misi Kabupaten Lumajang adalah :

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang

berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif serta

peningkatan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi;

2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan

tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumberdaya

manusia dan profesionalisme aparatur

3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan

kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan

kesehatan,penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup.

Untuk meningkiatkan akuntabilitas pemerintahann yang baik

maka upaya pemerintah dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup sebagai berikut :

Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta

layanan kepegawaian Indikatornya :

25

a. Rasio pemenuhan pegawai yang berkualifikasi struktural

b. Persentase pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan

efisien Indikatornya :

a. Peningkatan jumlah SKPD yang mempunyai SOP dan SPP

b. Rasio jumlah aparat yang memenuhi syarat jabatan dibanding dengan

jumlah formasi

Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif. Indikatornya :

a. Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda tepat waktu

b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah. Indikatornya :

a. Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan barang daerah

dengan baik

b. Persentase sertifikasi tanah aset Pemkab

c. Persentase peningkatan nilai aset daerah

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan bersih. Indikatornya :

a. Persentase satuan kerja yang diaudit

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

c. Persentase kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah yang

ditangani

d. Persentase kegiatan pembangunan yang diawasi dan dievaluasi

Untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola

Pemerintahan yang baik dan bersih ditetapkan sasaran dengan 1. Mengupayakan semaksimal mungkin peran serta setiap warga negara

dalam proses pembuatan keputusan.

26

2. Menegakkan rule of law (kekuasaan hukum) secara adil, terutama

Hak Asasi Manusia.

3. Menciptakan transparansi dalam hal arus informasi.

4. Membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agar setiap

keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga

lembaga stake holder.

5. Mengupayakan agar semua lembaga dan prosedur siaga dan tanggap

dalam melayani setiap kebutuhan stake holder/ warga negara.

6. Seluruh komponen pemerintahan harus mempunyai komitmen

bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan

memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh komponen

masyarakat.

7. Mengelola lembaga pemerintah secara efektif dan efisien sehingga

produk lembaga dan prosesnya dilaksanakan tepat sasaran dan hemat.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola

Pemerintahan yang baik dan bersih ditetapkan sasaran dengan

jumlah urusan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan

2. Kependudukan dan Catatan Sipil

3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

4. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

5. Statistik

6. Kearsipan

7. Komunikasi dan Informatika

3.4 Penentuan Isu-isu Starategis

Dalam merumuskan suatu kebijakan atau perencanaan sebuah

organisasi, bisa dilakukan melalui 3 (tiga ) tahap, tahap pertama adalah

27

mengidentifikasi isu-isu strategis yang ada sehingga kebijakan tersebut

dapat tepat sasaran, Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap

perencanaan strategis wilayah Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan

Lumajang

Tahap kedua adalah mengelompokkan faktor-faktor atau isu-isu

strategis tersebut sesuai sifatnya yaitu Kekuatan (Strenght), Kelemahan

(Weaknes), Peluang (Opportunities) dan Ancaman/ hambatan (Threats)

sebagai berikut :

1. Pengaruh Internal :

Kekuatan (Strenght)

Jumlah dan kualitas Personil;

Jumlah dan tingkat SDM penduduk;

Pemahaman / pengetahuan staf dalam melaksanakan tugas dan

fungsi;

Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan

pemerintahan yang baik;

Kondisi pengelolaan keuangan Kelurahan;

2. Kelemahan (Weaknes)

Jumlah pegawai masih belum memenuhi kebutuhan standart

Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-

masing bidang;

Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan

pemerintahan yang baik;

Masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur pembangunan

sehingga masih tertumpu pada Kelurahan terutama kegiatan

dilingkungan

Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar

masyarakat.

28

3. Peluang (Opportunities)

Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Camat kepada Lurah;

Sistem Pengelolaan keuangan sesuai prosedur;

Terdapat ruang bagi Kelurahan untuk menggalang swadaya

masyarakat yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat

banyak.

4. Ancaman / hambatan (Threats)

Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal

sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;

Kondisi Kelurahan Citrodiwangsan yang berada diwilayah

perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada

masyarakat sekitar;

29

Langkah ketiga adalah menysun isu-isu strategis tersebut dalam

matriks analisis SWOT sebagai berikut:

MATRIKS ANALISIS SWOT

Peluang (Opportunities) Adanya pelimpahan

sebagian kewenangan Camat kepada Lurah;

Sistem Pengelolaan keuangan sesuai prosedur;

Terdapat ruang bagi Kelurahan untuk menggalang swadaya masyarakat yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Ancaman / hambatan (Threats)

Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;

Kondisi Kelurahan Kepuharjo yang berada diwilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar;

Terdapat sebagian lingkungan yang berada jauh dari pusat pemerintahan yaitu RW VII yaitu berada paling ujung timur dan melewati Desa Kutorenon, Selokgondang serta kondisi masyarakatnya masih sangat terbelakang dibandingkan dengan lingkungan lain.

Kekuatan (Strenght)

Jumlah dan kualitas Personil; Jumlah dan tingkat SDM

penduduk; Pemahaman / pengetahuan

staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;

Kondisi pengelolaan keuangan Kelurahan;

Strategi Kekuatan-Peluang Meningkatkan pelayanan

pada masyarakat pada bidang-bidang yang yang telah dilimpahkan

Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan

Mengadakan pembinaan internal organisasi

Mensosialisasikan secara berkelanjutan tentang pengelolaan keuangan Kelurahan karena masih ada anggapan bagi masyarakat bahwa Kelurahan sama dengan Desa

Strategi Kekuatan-Ancaman

Mengadakan pendekatan secara intensif kepada masyarakat RW VII untuk selalu membangun lingkungan tanpa harus ketergantungan;

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan

EKSTERNAL

INTERNAL

30

Kelemahan (Weaknes)

Jumlah pegawai masih belum memenuhi kebutuhan standart

Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang;

Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;

Masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur pembangunan sehingga masih tertumpu pada Kelurahan terutama kegiatan dilingkungan

Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat.

Strategi Kelemahan-peluang

Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah Kelurahan dengan mengadakan pembinaan langsung internal / SDM aparatur

Strategi Kelemahan-Ancaman

Peningkatan Sumber Daya Manusia baik internal Kelurahan maupun masyarakat secara umum;

Mengutamakan kemandirian masyarakat;

31

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,

STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui

proses refleksi dan proyeksi yang di gali dari nilai – nilai luhur yang dianut

oleh seluruh komponen stakeholder’

Untuk Pernyataan Visi Kelurahan Citrodiwangsan adalah :

” TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN

PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN,

EFEKTIF DAN AKUNTABEL DI KELURAHAN CITRODIWANGSAN”

Dalam rumusan Visi Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan

Lumajang terdapat kalimat kunci, yaitu Penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan yang berorientasi pada

pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan

dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat baik secara perorangan

maupun kelompok, baik secara individu maupun kelembagaan.

Dengan demikian masyarakat tidak saja sebagai obyek atau

kelompok sasaran pembangunan maupun akan tetapi lebih sebagai

pelaku atau subyek pembangunan yang sering diwujudkan melalui

keterlibatan mereka dalam ikut serta membangun lingkungan baik fisik

maupun non fisik.

32

Pembangunan fisik, terwujud dalam rangka ikut mengadakan

gerakan kebersihan lingkungan, pemeliharaan jalan lingkungan, saluran,

pos kamling, gerakan menanam pohon dan lain-lain.

Non fisik, salah satunya terwujud melalui penyelenggaraan

pengajian rutin yang merupakan implementasi pembangunan manusia

yang bertujuan meningkatkan akhlak umat, kegiatan kelompok lansia, dan

lain-lain.

Berhubung Renstra dimaksud juga merupakan dokumen

perencanaan dalam penyusunan rencana Kegiatan Anggaran tahun-tahun

mendatang, maka tiap-tiap SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten

Lumajang diminta untuk menyusun dengan mengacu/berpedoman pada

RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka penyusunan Renstra

SKPD, dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan yang berkesinambungan dan berorientasi pada

pemberdayaan masyarakat diharapkan Kelurahan Citrodiwangsan

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapat mengoptimalkan

pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

Misi Kelurahan Citrodiwangsan

Guna menunjang Visi Kelurahan Citoridwangsan Kecamatan

Lumajang, maka misi Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang

lima Tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat : a. Menyelenggarakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat;

b. Pemberdayaan RT / RW dalam mewujudkan dan meningkatkan

tertib pelayanan masyarakat;

33

c. Mengadakan pembinaan terhadap generasi muda;

d. Mengadakan pembinaan semua unsur kelembagaan masyarakat

yang ada di Kelurahan Citrodiwangsan;

e. Mengadakan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dengan

memberdayakan unsur PKK;

f. Mengadakan monitoring posyandu gerbangmas;

g. Mengadakan monitoring pokja desa / kelurahan siaga;

2. Mewujudkan sistem koordinasi pembangunan secara terpadu :

a. Melaksanakan musrenbang tingkat kelurahan;

b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran sebagai dasar pengelolaan

keuangan SKPD tahun berikutnya;

c. Menyampaikan segala permasalahan kepada dinas instansi terkait

dalam rangka peningkatan pelayanan kemasyarakatan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik : a. Melaksanakan pengendalian Keamanan Lingkungan;

b. Mengadakan gerakan pembangunan pos kamling terutama pada

lokasi titik rawan;

c. Melaksanakan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

baik bagi staf maupun masyarakat;

d. Menyediakan perlengkapan dan peralatan kantor;

e. Melaksanakan pembangunan balai Kelurahan;

f. Mengadakan pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;

g. Mengadakan pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional;

h. Mengadakan pemeliharaan/Perbaikan Perlengkapan dan Peralatan

Kantor;

i. Menyediakan pakaian hari-hari tertentu terutama pakaian olah raga

bagi semua staf, Ketua RT / RW dan anggota LKMD;

34

j. Melaksanakan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD;

k. Melaksanakan penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

1. Tujuan :

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur

yang telah ditetapkan;

- Memberdayakan kelembagaan masyarakat terutama RT /

RW dan LKMD;

- Menyiapkan SDM yang berkualitas;

2. Sasaran :

- Mewujudkan sistem pelayanan prima;

- Mewujudkan sumber daya manusia serta peningkatan

kualitas pelayanan masarakat yang profesional dan kapabel;

- Meningkatkan wawasan pelayanan.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dengan diberlakukannya UU Nomor : 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah yang diperjelas dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan yaitu pada

bab III pasal 3 (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah

Kabupaten / Kota yang berkedudukan diwilayah Kecamatan yang

memiliki tugas pokok “ Menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan. “

35

Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dengan berpedoman pada

Visi dan Misi yang sudah ditentukan maka langkah strategis

kebijakan yang diambil adalah :

1. Mengadakan kesepakatan konkrit bersama RT / RW dengan

komitmen pelayanan prima dengan orientasi pemberdayaan

masyarakat artinya bahwa masyarakat pada dasarnya

membutuhkan pelayanan terutama pelayanan teknis

administratif, bersamaan dengan proses pelayanan maka

diharapkan masyarakat memiliki kepedulian terhadap kewajiban

baik terhadap lingkungan maupun kepentingan lain;

2. Diharap lunas PBB tahun berjalan bagi masyarakat yang

membutuhkan pelayanan;

3. RT / RW dapat menerapkan sanksi sosial bila masyarakat tidak

bersedia memenuhi kewajiban lingkungan;

4. Menyelesaikan permasalahan sesegera mungkin;

5. Bersama LKMD menyusun rencana pembangunan melalui

forum Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat

Kelurahan dan menyususn serta menetapkan Tim Pelaksana

Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat dalam pelaksanaan

BBGRM;

6. Mengadakan penggalian swadaya masyarakat untuk menunjang

kegiatan;

36

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap

satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran,

kegiatan- kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta

wewenang SKPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di

SKPD :

A.PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan

B.S O S I A L

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT

TERPENCIL ( KAT ) DAN PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL ( PMKS ) LAINNYA

Koordinasi dan fasilitasi Program Raskin

C.KESBANG DAN POL DALAM NEGERI

3. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

Pengendalian Keamanan Lingkungan

D.OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

4. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan jasa surat menyurat

37

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

kantor

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

5. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan/Perbaikan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

6. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

7. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bintek/ dan

sejenisnya

8. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

9. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan rencana kerja dan anggaran ( RKA ) SKPD

38

E.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

10. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MMASYARAKAT

PEDESAAN

Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga RT / RW

Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas

11. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

PEMBANGUNAN DESA

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

12. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

39

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran SKPD

Kecamatan Lumajang-Kelurahan Citrodiwangsan maka langkah-langkah /

strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan pembagian tugas jelas kepada seluruh perangkat

Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang;

2. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan berupa sistem

komputeisasi dalam setiap pelayanan, meningkatkan kualitas sumber

daya aparatur dengan nmenyediakan fasilitas teknologi informasi

sehingga dapat mempercepat akses data elektronik baik akses data

masuk maupun akses data keluar serta akses informasi lain yang

bersifat lebih menyempurnakan dokumen pelaksanaan tugas;

3. Mengadakan pendekatan personal dan kelembagaan kepada RT/RW,

Anggota Linmas, Anggota LKMD, PKK dan lain-lain unsur kelembagaan

masyarakat dalam rangka kerja sama peningkatan pelayanan

masyarakat;

4. Bersifat terbuka terhadap semua unsur masyarakat demi terwujudnya

pelayanan masyarakat secara transparan dan akuntabel;

40

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan

Lumajang merupakan suatu produk perencanaan yang di berikan arah

dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan

pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan CItrodiwangsan Kecamatan

Lumajang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan

Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka Renstra Kelurahan

Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang dibuat dengan alur berfikir yang

logis dan di selaraskan dengan program–program Kelurahan sehingga

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dan mengarah

pada kwalitas pelayanan masyarakat yang optimal.

Sejalan dengan Visi Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan

Lumajang yaitu :

” TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN,

EFEKTIF DAN AKUNTABEL DI KELURAHAN CITRODIWANGSAN”

maka keberhasilan pelaksanan Rencana Setrategis Kelurahan

Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang dapat di capai jika disertai dengan

kesungguhan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan,

penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat di

Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang.

41

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis Kelurahan

Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Tahun 2015 – 2019 di harapkan

menjadi acuan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan menuju masyarakat yang berdaya guna.

Lumajang, 10 Oktober 2014

LURAH CITRODIWANGSAN

IKO SAWARISDIYANTO, S.Sos NIP. 19640705 198603 1 027