PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGASEM, Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bupati; b. bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015; c. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat l Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
301
Embed
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/152436... · penyusunan RKPD, Renstra-SKPD, Renja-SKPD, dan perencanaan teknis pelaksanaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untukperiode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bupati;
b. bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi danmensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danpengawasan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunperlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015;
c. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara PenyusunanPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) ditetapkan dengan peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah-daerah Tingkat ll dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat lBali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5059);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang PelaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4124);
3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJKepala Daerah kepada DPRD dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4816);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana TataRuang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4833);
22.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4
25.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, TambahanLembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2000tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenKarangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun2001 Nomor 3;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN2010-2015.
BAB l
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah KabupatenKarangasem.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yangdimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapanganberusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnyadisingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerahuntuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untukperiode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan KerjaPerangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan padaakhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatifuntuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerahuntuk mencapai tujuan.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu ataulebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yangdikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dantuuan pembangunan daerah.
BAB ll
MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2
(1) RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategipembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintasSKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalamkerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedomanpenyusunan RKPD, Renstra-SKPD, Renja-SKPD, dan perencanaanteknis pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah.
(3) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.
6
BAB lll
SISTEMATIKA
Pasal 3
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
a. BAB l Pendahuluan;b. BAB ll Gambaran Umum Kondisi Daerah;c. BAB lll Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;d. BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis;e. BAB V Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;g. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;h. BAB VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah;g. BAB IX Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; danh. BAB X Penutup
BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4
(1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaanpembangunan daerah lingkup kabupaten.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; danb. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Pasal 5
(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunandaerah lingkup kabupaten.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasiterhadap :
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
c. hasil rencana pembangunan daerah.
7
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 30 Mei 2011
BUPATI KARANGASEM,
I WAYAN GEREDEG
Diundangkan di Amlapurapada tanggal 30 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,
I NENGAH SUDARSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011 NOMOR 9
8
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010-2015
l. UMUM
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunandaerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian danevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundanganyang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapaitujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomidaerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemenmasyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi,transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.
Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerahdiwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah ke dalamstrategi pembangunan daerah, kebijakan umum program prioritas kepala daerahdan arah kebijakan keuangan daerah, yang penyusunannya berpedoman padaRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
RPJMD ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem dan Rencana Strategis SatuanKerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). RPJMD merupakan dokumenperencanaan yang menyediakan pedoman berwawasan lima tahun untukmenentukan arah pembangunan daerah, dengan mendasarkan dari data kondisiriil dan proyeksi kedepan sehingga dapat memudahkan aparatur PemerintahDaerah dan DPRD untuk memahami serta menilai arah kebijakan dan programdalam kegiatan tahunan daerah.
Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanismepemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadubagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya, dan mekanismekoordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan padakomunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan,kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.
Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsippemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel,
9
responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara,lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.
ll. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 8
10
i
DAFTAR ISI
Daftar Isi ................................................................................................................... i
Daftar Gambar.............................................................................................................. iv
Daftar Grafik................................................................................................................. v
Daftar Tabel ................................................................................................................. vi
Daftar Gambar
BAB l PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................... 11.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................................... 31.3 Hubungan Antar Dokumen .................................................................. 61.4 Sistematika Penulisan............................................................................ 71.5 Maksud dan Tujuan ............................................................................ 8
BAB ll GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..................................................... 10
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................................. 102.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .............................................. 102.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ................................................ 122.1.3 Wilayah Rawan Bencana............................................................ 252.1.4 Demografi................................................................................. 26
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ......................................................... 292.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ........................ 292.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ....................................................... 362.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ........................................... 43
2.3 Aspek Pelayanan Umum ....................................................................... 45
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ................................................... 452.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ................................................... 69
2.4 Aspek Daya Saing Daerah ................................................................... 73
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .......................................... 732.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah dan Infrastruktur .................................. 752.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ............................................................ 872.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia .................................................... 88
BAB lll GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ................................... 90
3.1 Keuangan Daerah ............................................................................... 903.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .................... 90
3.2 Kinerja Keuangan Masa Lalu ................................................................ 94
3.2.1 Target dan Realisasi Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah ...... 943.2.2 Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ....................................... 1013.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan....................................... 102
3.3 Neraca Daerah ................................................................................... 109
BAB lV ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS .............................................................. 113
4.1 Makro Ekonomi ................................................................................... 1134.2 Sosial Dasar dan Sosial Budaya ............................................................ 118
4.3 Ekonomi ............................................................................................. 124
4.3.1 Pertanian ................................................................................ 1244.3.2 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-Koperasi) ...... 1274.3.3 Penanaman Modal ................................................................... 1284.3.4 Pariwisata ............................................................................... 1294.3.5 Perdagangan ........................................................................... 1304.3.6 Industri ................................................................................... 130
4.4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ......................................................... 1314.5 Politik, Hukum dan Pemerintahan ........................................................ 1324.6 Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban .............................................. 1334.7 Sarana Prasarana ................................................................................ 134
4.7.1 Sarana dan Prasarana Permukiman ........................................... 1344.7.2 Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air .................................... 1354.7.3 Transportasi dan Komunikasi .................................................... 1354.7.4 Sumber Daya Energi Listrik ....................................................... 137
4.8 Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup ................ 137
BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .................................... 141
5.1 Visi .................................................................................................... 1415.2 Misi .................................................................................................... 1425.3 Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 143
BAB Vl STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................................... 145
6.1 Strategi Pembangunan ........................................................................ 1456.2 Arah Kebijakan dan Pembangunan Daerah ............................................. 145
6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Pertama 2466.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Kedua .. 2506.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Ketiga ... 255
BAB Vll KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .............. 185
BAB Vlll PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ........................................... 254
BAB lX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN............................... 264
9.2.1 RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam penyusunanRenstra-SKPD ......................................................................... 271
9.2.2 RPJM Daerah akan digunakan dalam Penyusunan RKPD ............. 2729.2.3 Penguatan peran para stakeholders/pelaku dalam Pelaksanaan
RPJM Daerah .......................................................................... 2739.2.4 RPJMD merupakan dasar melakukan evaluasi kinerja terhadap
pelaksanaan pembangunan lima tahunan ................................. 273
BAB X PENUTUP ............................................................................................... 274
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah....................................................... 7
Gambar 2.1 Peta Letak Geografis Kabupaten Karangasem ......................................... 10
v
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2005-2010 ............................................ 30
Grafik 2.2 Perkembangan PDRB Tahun 2005-2009 ................................................. 31
Grafik 2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Karangasem ...................... 37
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan...................... 11
Tabel 2.2 Data Rehabilitasi Hutan/Lahan diluar Kegiatan GERHAN dalam Lima
Tahun Terakhir (2003-2008).................................................................. 15
Tabel 2.3 Jenis Koperasi Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun
Lokal primer seluruh jalan yang menghubungkan pusat desa dengan pusat Kota
Amlapura dan pusat desa dengan pusat kecamatan.
Dengan kondisi topografi daerah Kabupaten Karangasem yang banyak terdapat
aliran sungai, maka agar prasarana jalan menjadi satu kesatuan sistem jaringan,
prasarana jalan tersebut memerlukan adanya bangunan penghubung berupa jembatan.
Jumlah seluruh jembatan sampai dengan tahun 2009 sebanyak 68 buah, dengan panjang
bentang jembatan 929,52 meter.
Untuk moda angkutan umum di Kabupaten Karangasem terdiri dari angkutan
umum (AKDP dan Angdes). Trayek yang dimiliki sebanyak 18 trayek angkutan umum
yang berbasiskan pada terminal yaitu terdiri dari 14 trayek angdes yang berbasis pada
terminal Amlapura dan 4 trayek AKDP yang berbasiskan pada terminal Subagan.
Angkutan Darat
Seiring dengan perkembangan insfrastruktur yang ada, perkembangan angkutan darat di
Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan yang signifikan. Terbukti dari lonjakan
jumlah kendaraan angkutan bermotor dan tidak bermotor dari tahun 2005 sampai
dengan tahun 2009, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.53.
78
Tabel 2.53Jenis dan Banyaknya Angkutan Darat Bermotor dan Tidak Bermotor
di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009
Jenis AngkutanBanyaknya Angkutan (buah)
JumlahDinas Umum Bukan Umum
01. Bus 0 4 0 4
02. Mikro Bus 3 110 24 137
03. Mini Bus/Mikrolet 138 645 2.218 3.001
04. Truck 16 807 318 1.141
05. Pick Up 22 13 1.919 1.945
06. Sedan 2 0 250 252
07. Jeep 3 1 435 439
08. Sepeda Motor 690 0 61.857 62.547
09. Cikar/Gerobak 0 0 0 0
Jumlah 2009 874 1.580 67.021 69.475
2008 918 1.380 59.751 62.049
2007 772 1.329 53.278 55.379
2006 650 1.276 49.743 51.669
2005 574 1.126 45.966 47.666
Sumber : Karangasem Dalam Angka, 2009
Arus transportasi dari amlapura ke kota-kota lainnya di Bali relatif lancar,
sedangkan transportasi di lingkungan wilayah Kabupaten Karangasem dilayani oleh
jaringan trayek angkutan pedesaan. Tercatat terdapat 14 trayek angkutan pedesaan
dengan armada hampir mencapai 500 unit dan di tiap kecamatan tersedian paling tidak
satu terminal.
Angkutan Laut
Untuk sarana angkutan laut di Kabupaten Karangasem terdapat pelabuhan laut
Padangbai. Pelabuhan Padangbai merupakan pelabuhan penyeberangan yang
menghubungkan pulau Bali dengan pulau Lombok dan Nusa Penida. Sarana angkutan
menurut jenisnya disajikan pada tabel 2.54.
79
Tabel 2.54Banyaknya Sarana Angkutan Menurut Jenisnya Yang Ada
di Kabupaten Karangasem Tahun 2009
Jenis Angkutan Umum Tidak Umum Jumlah
01. Angkutan Penumpang 850 0 850
02. Angkutan Barang 639 1.974 2.613
03. Angkutan Laut 26 19 45
Jumlah 2009 1.515 7.117 8.632
2008 1.472 5.124 6.596
2007 2.928 4.896 7.824
2006 1.152 4.365 5.517
2005 1.172 4.004 5.176
Sumber : Karangasem Dalam Angka, 2009
Prasarana dan Sarana Angkutan Penyeberangan
Kabupaten Karangasem sebagai pintu gerbang Bali bagian timur memiliki satu
buah pelabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan penyeberangan Padangbai ke Lembar
terletak di Kecamatan Manggis, dan merupakan pelabuhan penyeberangan lintas
nasional.
Selain itu, dalam upaya untuk menggairahkan bidang kepariwisataan saat ini
sedang dibangun pelabuhan kapal cruise di Tanah Ampo, Kecamatan Manggis. Pelabuhan
ini dikhususkan untuk melayani kapal pesiar (cruise) yang sebelumnya berlabuh secara
alami di tengah laut sekitar Tanah Ampo dan selanjutnya menggunakan skoci menuju
pelabuhan Padangbai.
Pelabuhan penyeberangan lintas padangbai ke lembar, sarana dan prasarana
yang tersedia pada pelabuhan penyeberangan Padangbai (Bali) ke Lembar (Lombok)
sampai dengan tahun 2009 terdiri dari 1 unit dermaga, kapasitas parkir 120 unit terdiri
dari 50 unit mobil sedan dan 70 unit bus/truk, dan jumlah kapal yang beroperasi 16 unit
dengan kapasitas muat per hari 6.375 orang penumpang dan 430 unit kendaraan.
Pergerakan arus lalu lintas penumpang, kendaraan dan barang di pelabuhan
padangbai mengalami kecenderungan penurunan khususnya untuk angkutan
penumpang. Hal ini dapat dimaklumi mengingat adanya persaingan dengan moda
80
transportasi angkutan udara dengan rata-rata penurunan 17,55 % per tahun. Sedangkan
untuk moda yang lain mengalami perkembangan naik turun sampai dengan 2009.
Transportasi Laut
Selain pelabuhan penyeberangan barang dan penumpang di Padangbai,
Kabupaten Karangasem juga memiliki pelabuhan dengan fungsi khusus yaitu Pelabuhan
Manggis yang berfungsi sebagai pelabuhan khusus bongkar-muat bahan bakar minyak
(BBM), Pelabuhan cruise dan rencana pengembangan pelabuhan di wilayah Amed.
Pelabuhan Manggis Pelabuhan di khususkan untuk bongkar muat bahan bakar
baik minyak maupun gas. Pelabuhan ini melayani Bali dan Nusa Tenggara, lokasi
pelabuhan berada di Kecamatan Manggis yang merupakan unit perbekalan IV dari PT.
Pertamina. Sedangkan Pelabuhan Cruise dibangun khusus untuk mempersiapkan
dermaga pelabuhan bagi kapal pesiar (cruise) yang dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan kunjungan. Selama ini untuk tempat sandar kapal pesiar dilakukan di tengah
laut dan para tamu diangkut dengan sekoci menuju ke pelabuhan Padangbai.
Sampai dengan tahun 2010, pelabuhan cruise masih dalam tahap pembangunan
bangunan gedung utama pelabuhan dan dermaga, yang nantinya kapal pesiar yang
datang dapat langsung sandar di dermaga dan penumpang dijemput dengan kendaraan
roda 4 menuju terminal penumpang di pelabuhan. Sedangkan untuk prasarana
pendukung berupa jalan sedang dalam tahap konstruksi yang nantinya merupakan jalan
lingkar dengan sistem satu jalur.
b. Penataan Wilayah
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, telah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan penataan ruang khususnya
telah memberikan implikasi terhadap pengaturan, pembinaan, dan pengawasan
pelaksanaan tata ruang yang lebih tegas, serta pemberlakuan sanksi.
Perkembangan pembangunan yang sangat pesat perlu diimbangi dengan
penataan ruang yang simultan dan “ up to date ” sesuai dengan kondisi di lapangan,
sehingga dapat memperkecil terjadinya benturan-benturan di lapangan. Untuk
mendapatkan suatu panduan perencanaan yang mantap dan mendetail setiap Rencana
Tata Ruang Wilayah yang ada di Kabupaten harus ditindaklanjuti dengan penyusunan
81
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan sesuai amanat Undang-undang 26
Tahun 2007 bahwa RDTR Kawasan dilengkapi dengan Zonasi (Zoning Regulation)
sehingga dapat diketahui secara jelas dan mendetail tentang peruntukan ruang yang
ada. Untuk Provinsi Bali telah disusun Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dan
selanjutnya perlu ditindak lanjuti penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem yang sampai saat ini
masih dalam proses. Dengan adanya produk penataan ruang berupa zoning regulation
yang bersifat oprasional selanjutnya dapat dipakai sebagai pedoman pengeluaran
perijinan dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan lahan di Kabupaten
Karangasem.
Ketersediaan ruang itu sangat terbatas, sehingga apabila pemanfaatannya tidak
diatur dengan baik, kemungkinan besar terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan
penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ruang guna
mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi,
kualitas ruang, dan estetika lingkungan. Disini peranan Pemerintah menjadi sangat
penting mengingat hak yang melekat pada pemerintah untuk mengatur ruang sebaik-
baiknya serta mampu memenuhi berbagai kepentingan terutama kepentingan
masyarakat luas.
Didalam oprasional perijinan saat ini Kabupaten Karangasem masih mengacu
pada Perda 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Karangasem. Sebagai amanah UU Tata Ruang maka saat ini telah dilakukan revisi
terhadap RTRW Kabupaten Karangasem sebagai upaya harmonisasi secara substansi
materi RTRW Kabupaten dengan RTRW Provinsi dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang. Dokumen tata ruang yang dimiliki Kabupaten
Karangasem sampai tahun 2010 seperti pada tabel 2.55.
82
Tabel 2.55Produk Dokumen Tata Ruang Kabupaten Karangasem
Sampai Tahun 2010
No Dokumen Tata Ruang Tahun Substansi Status Hukum
01 Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW ) Kab. Karangasem
- Cakupan luas wilayahpengaturan seluas wilayah kab.Karangasem yaitu 83.954 Ha
- Bersifat Arahan Umum
Status hukum: Perda Nomor11 Tahun 2000, (LembaranDaerah Kab. KarangasemTahun 2001 Nomor 3);dengan tahun akhir rencanasampai Tahun 2010.
02 Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR) Kota Amlapura
Disusun dalam 3 tahapyaitu :- Tahap I TA.2000
berlaku sampai th.2010
- Tahap II TA. 2002berlaku sampai th.2012
- Tahap III TA. 2003berlaku sampaidengan th. 2013.
- Secara keseluruhan LuasanPerencanaan Detail Tata RuangKawasan Perkotaan Amlapuraadalah 3.448 Ha.
Status hukum: PeraturanDaerah Nomor 17 Tahun2006, tentang RencanaDetail Tata Ruang (RDTR)Kawasan PerkotaanAmlapura (Lembaran DaerahKabupaten KarangasemTahun 2006 Nomor 17),diundangkan pada tanggal 18Desember 2006.
*03 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)Kawasan Pariwisata Candidasa
Disusun pada TA. 2002dengan tahun akhirrencana th. 2012
Secara keseluruhan LuasanPerencanaan Rencana Detail TataRuang ( RDTR ) KawasanPariwisata Candidasa 2.400Ha,sekala peta 1:5000
Status hukum: Perda Nomor8 Tahun 2003, tentangRencana Detail Tata Ruang(RDTR) Kawasan PariwisataCandidasa (LembaranDaerah KabupatenKarangasem Tahun 2003Nomor 34 Seri E Nomor 20),disyahkan pada tanggal 17September 2003 dandiundangkan pada tanggal 17Oktober 2003
04 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)Kawasan Pariwisata Ujung
disusun pada TahunAnggaran 2002 dengantahun akhir rencanaTahun 2012
Secara keseluruhan LuasanPerencanaan Rencana Detail TataRuang (RDTR) Kawasan PariwisataUjung yaitu 2.250 Ha
Status hukum: Perda Nomor7 Tahun 2003, tentangRencana Detail Tata Ruang(RDTR) Kawasan PariwisataUjung (Lembaran DaerahKabupaten KarangasemTahun 2003 Nomor 33 Seri ENomor 19), disahkan padatanggal 17 September 2003dan diundangkan padatanggal 17 Oktober 2003.
05 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)Kawasan Pariwisata Tulamben
T o t a l 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : BPS Kabupaten Karangasem
f. Pengangguran
Pengangguran dapat diartikan sebagai tidak terserapnya sebagian angkatan
kerja ke dalam kesempatan kerja yang diciptakan oleh pencapaian tingkat pertumbuhan.
Tingkat pengangguran yang melebihi 5 % dari total angkatan kerja akan berdampak
tidak baik bagi pembangunan daerah, sementara itu prosentase pencari kerja di
Kabupaten Karangasem tahun 2009 sudah mencapai 2,76 % maka dari itu sasaran
pengangguran terbuka selama periode lima tahun kedepan yaitu dari tahun 2010-2015
mampu ditekan sampai sebesar 7,8 % per tahun.
118
4.2 Sosial Dasar dan Sosial Budaya
4.2.1 Kependudukan
Jumlah penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap besaran PDRB per
kapita. Tantangan masalah kependudukan dalam lima tahun kedepan antara lain
meliputi: (a) pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, (b) migrasi masuk yang
tinggi, (c) urbanisasi, (d) ketimpangan pertumbuhan penduduk antar kecamatan, (e)
perubahan komposisi penduduk yang semakin tua, (f) kualitas penduduk yang rendah,
(g) administrasi kependudukan yang belum baik.
Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan sangat berpengaruh
terhadap daya dukung wilayah Kabupaten Karangasem terutama dalam hal penyediaan
lapangan kerja dan infrastruktur, antara lain: lahan perumahan, sekolah, sarana
kesehatan, air bersih, sarana jalan, dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 1990-2000
(SP 1990 dan SP 2000) laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karangasem mencapai
0,49 %. Sedangkan setelah pada periode tahun 2000-2009 menjadi 2,23 %. Ada tiga
faktor yang memberi sumbangan terhadap pertumbuhan penduduk yang terus
meningkat yaitu migrasi masuk, angka kelahiran dan meningkatnya umur rata-rata hidup
penduduk yang merupakan pencerminan dari menurunnya angka kematian. Pola
pemakaian alat kontrasepsi bagi PUS selama kurun waktu 2005-2009 mengalami
penurunan yang mencolok yaitu metode jangka panjang (IUD atau AKDR) paling banyak
menurun dan berubah menjadi metode jangka pendek yaitu suntikan yang tingkat
pemakaiannya lebih pendek dimana dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlah
pemakaiannya.
Ketimpangan pertumbuhan penduduk antar kabupaten dan tingkat urbanisasi
amat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja di
masing-masing wilayah. Pertumbuhan penduduk akibat migrasi masuk amat erat
kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja di kabupaten
lain, dan kemungkinan pula bahwa tingkat kelahiran di kalangan penduduk migran lebih
tinggi dibanding penduduk non-migran yang tercermin dari tingkat pemakaian
kontrasepsinya.
Komposisi penduduk Karangasem juga tidak menunjukkan perubahan yang
berarti, hal ini terlihat dari jumlah angka ketergantungan dari tahun 2005-2009 tidak
119
mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi ini akan berpengaruh pada layanan
kesehatan serta layanan lain bagi penduduk usia lanjut sedangkan kualitas penduduk
tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang amat ditentukan oleh dua faktor
yaitu tingkat pendidikan dan kesehatan. Kecenderungan pemakaian metode kontrasepsi
di Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009 disajikan pada tabel 4.3.
Tabel 4.3Kecendrungan Pemakaian Metode Kontrasepsi di
Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009
Tahun IUD/AKDR (%) Suntikan KB (%)
2005 45,67 25,42
2006 41,57 26,12
2007 39,79 27,65
2008 35,69 29,25
2009 39,30 30,10
Sumber : BPS Kabupaten Karangasem
4.2.2 Kemiskinan
Mencermati data penduduk miskin di Kabupaten Karangasem (tabel 2.6),
terlihat dengan jelas bahwa rumah tangga miskin kebanyakan dijumpai pada daerah-
daerah perkotaan serta daerah-daerah yang sumber airnya sangat terbatas, baik air
minum maupun air untuk bercocok tanam yaitu daerah-daerah di Kecamatan
Karangasem, Abang, Kubu, dan Kecamatan Bebandem.
Secara garis besar, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di
wilayah Kabupaten Karangasem menyesuaikan dengan program Provinsi Bali yaitu
melalui program penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga)
kluster antara lain: (1) bantuan dan perlindungan sosial dengan instrumennya antara lain
beras untuk rakyat miskin (Raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas),
bantuan langsung tunai (BLT), bantuan opersional sekolah (BOS) dan lain-lain; (2)
pemberdayaan masyarakat dengan instrumennya program nasional pemberdayaan
masyarakat (PNPM) mandiri, antara lain PNPM mandiri perdesaan, PNPM mandiri
perkotaan dan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), dan (3) penguatan
usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dengan instrumennya kredit usaha rakyat
(KUR).
120
Untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali
membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Bali
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 240/04-H/HK/2008, tanggal 14 April 2008. Dan
ditingkat Kabupaten, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor
66/HK/2011 tanggal 8 Pebruari 2011. Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD) Kabupaten Karangasem adalah mengkoordinasikan berbagai aspek
meliputi (1) aspek pendataan, (2) aspek program, (3) aspek pendanaan dan (4) aspek
kelembagaan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya
penanggulangan kemiskinan antara lain: kurang validnya data rumah tangga miskin
sebagai sasaran program dan belum sinkronnya berbagai program penanggulangan
kemiskinan lintas sektor.
4.2.3 Ketenagakerjaan
Pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan keahlian
dan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing, produktivitas,
pertumbuhan ekonomi.
Kualitas tenaga kerja relatif tinggi, serta sangat diminati oleh pasar kerja baik
dalam maupun luar negeri dan didukung dengan adanya dana penguatan modal bagi
tenaga kerja yang melakukan magang dan kerja di luar negeri dan adanya kebijakan
yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Perencanaan Tenaga Kerja
Daerah (PTKD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan
bidang ketenagakerjaan, antara lain: masih banyaknya jumlah pengangguran, masih
rendahnya minat masyarakat untuk bekerja di sektor informal.
Pasar kerja bagi tenaga kerja Karangasem cukup terbuka di luar negeri serta
kepercayaan pihak luar dalam menampung tenaga kerja Kabupaten Karangasem cukup
tinggi sehingga memungkinkan tingkat penyerapan tenaga kerja cukup besar. Hal-hal
yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pola pelatihan three in one
121
(pelatihan, sertifikasi dan penempatan) dan mengaktifkan program Gerakan Nasional
Penanggulangan Pengangguran (GNPP) didaerah secara lintas sektor serta perlu
menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kedalam peraturan daerah.
4.2.4 Kesehatan
Indikator hasil akhir pembangunan kesehatan adalah tingkat derajat kesehatan
masyarakat. Indikator hasil akhir yang merupakan dampak dari pembangunan kesehatan
adalah indikator-indikator mortalitas (kematian), yang dipengaruhi oleh indikator-
indikator morbiditas (kesakitan) dan indikator-indikator status gizi, kondisi lingkungan,
perilaku masyarakat, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan. Indikator mortalitas
terdiri dari angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (AKI) dan umur harapan
hidup (UHH).
Beberapa tantangan yang akan di hadapi Kabupaten Karangasem dalam
pembangunan kesehatan lima tahun kedepan selain karena terbatasnya sumber
pembiayaan kesehatan serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan, juga
karena masih rendahnya status dan gizi masyarakat, belum memadainya pelayanan
kesehatan yang diharapkan, serta masih rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan
kesehatan pada ibu dan anak masyarakat miskin.
Kejadian beberapa penyakit infeksi masih cukup banyak seperti misalnya
rabies, demam dengue, diare, infeksi saluran nafas akut, dan lain-lainnya, sementara itu
telah/akan muncul penyakit-penyakit infeksi baru seperti misalnya SARS, flu burung,
HIV/AIDS, TBC, dan lain-lainnya. Namun tantangan terbesar lain pada bidang kesehatan
adalah pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Tantangan ini akan terus
meningkat karena semakin melebarnya kesenjangan antara peningkatan biaya pelayanan
kesehatan dengan peningkatan penghasilan penduduk. Oleh karena penyakit-penyakit
menahun (khronis) akan semakin dominan yang memerlukan masa perawatan panjang
dengan biaya lebih tinggi, maka beban pembiayaan kesehatan bagi masyarakat akan
semakin meningkat. Disisi lain, masih adanya kesenjangan kualitas kesehatan dan akses
terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar kelompok pendapatan, belum
memadainya sarana dan prasarana kesehatan terutama di puskesmas untuk pelayanan
sakit yang bersifat ringan, penyebaran tenaga medis dan paramedis yang belum merata
serta fasilitas laboratorium kesehatan yang belum memadai.
122
4.2.5 Pendidikan
Terkait pembangunan bidang pendidikan lima tahun mendatang, Kabupaten
Karangasem akan dihadapkan pada masalah pemerataan kesempatan untuk memperoleh
layanan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah mengingat
biaya pendidikan semakin mahal. Hal ini akan berdampak pada tingginya angka buta
aksara dan siswa putus sekolah. Upaya pengadaan guru baik kualitas maupun
penempatannya tidak proporsional dimana disatu sisi masih banyak daerah yang
kekurangan guru namun diluar itu terjadi kelebihan guru. Oleh karena itu, perlu ada
regulasi yang mengatur tentang standar biaya pendidikan untuk semua jenjang
pendidikan dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pendidikan guru setara D4/S1
serta perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peluang
dalam mengembangkan sekolah-sekolah profesi dan unggulan sehingga melahirkan
sumber daya manusia profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk
memenuhi standar kualifikasi akademis serta dalam rangka sertifikasi.
Peluang lainnya dalam bidang pendidikan adalah adanya kemauan politik dari
Pemerintah sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan diselenggarakan secara berkeadilan, tidak
diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan
kemajemukan bangsa serta mewajibkan biaya pendidikan minimal 20 % dari APBN, APBD
Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Amanat konstitusi ini merupakan acuan bagi
peningkatan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau dan merata serta semakin
meningkatnya kualitas pendidikan. Adanya Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Rehab Gedung Sekolah SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9
tahun dengan capaian APK 102,06 % serta program penuntasan buta aksara
menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan pendidikan, sekaligus sebagai
modal utama dalam merealisasikan program wajib belajar 12 tahun.
4.2.6 Kebudayaan
Tantangan yang muncul dalam pembangunan kebudayaan adalah terjadinya
pergeseran nilai-nilai dan orientasi dari spiritualitas dan toleransi yang tinggi mengarah
123
pada individualisme, komersialisasi, dan materialisme. Pengaruh budaya global dengan
kemajuan teknologi informasinya telah menerpa hampir semua aspek kehidupan
masyarakat. Lembaga tradisional seperti banjar, desa pakraman, subak dan sekaha
tampaknya belum mampu membentengi masyarakat dari pengaruh negatif budaya luar.
Sikap toleransi dan kebersamaan di kalangan masyarakat tampaknya juga
semakin menurun. Perubahan sistem nilai, orientasi, dan gaya hidup masyarakat tersebut
telah mendorong terjadinya konflik secara internal. Penduduk yang semakin heterogen
merupakan tantangan tersendiri dalam pembangunan kebudayaan tradisional. Nilai-nilai
universal seperti Tri Hita Karana, Tri Mandala, Tat Twam Asi, Rwa Bhineda, dan Desa
Kala Patra tampaknya belum dipahami ataupun dihayati secara baik oleh penduduk
pendatang. Di sisi lain, penduduk pendatang justru ingin menunjukkan jati dirinya dan
cenderung eksklusif. Penguatan jati diri masyarakat sebagai orang bali perlu dilakukan,
dan pada saat yang bersamaan perlu dikembangkan pemahaman multikulturalisme
sehingga terjadi kehidupan yang saling menghormati dan menghargai antar sesama
dalam masyarakat di Karangasem.
Etos kerja dan daya saing masyarakat Karangasem cenderung melemah
dibandingkan dengan warga pendatang. Sebagai penduduk asli di daerahnya,
masyarakat Karangasem yang nota bene orang Bali cenderung memilih pekerjaan yang
dianggap lebih bergengsi, kurang agresif, dan malas dibandingkan dengan pendatang. Di
sisi lain, orang Bali tampaknya belum siap dengan modernisasi dan memiliki kemampuan
manajerial yang rendah sehingga akhirnya mereka termarjinalisasi di daerahnya sendiri.
Sehubungan dengan hal itu maka etos kerja, daya saing, dan kemampuan manajerial
orang Bali harus ditingkatkan.
Peluang didalam pengembangan kebudayaan adalah eksistensi masyarakat
Karangasem yang dijiwai oleh agama Hindu yang menjadi landasan pembangunan di
daerah ini. Nilai-nilai luhur seperti Tri Hita Karana, Tri Mandala, Sad Kertih, Tat Twam
Asi, Rwa Bhineda, dan Desa, Kala, Patra memiliki sifat yang universal sehingga
kebudayaan tradisional cenderung fleksibel dan adaptif dalam menerima pengaruh
kebudayaan luar. Peran lembaga tradisional seperti banjar, desa pakraman, subak dan
sekaha sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan tradisional.
124
4.3 Ekonomi
4.3.1 Pertanian
a. Pertanian Tanaman Pangan
Tantangan dalam bidang pertanian secara umum pada kurun waktu tahun
2010-2015 adalah alih fungsi lahan. Walaupun demikian, jika dilihat dari data
perkembangan penggunaan lahan lima tahun terakhir, luasan lahan pertanian dalam arti
luas cenderung meningkat, yang berkurang hanya luasan lahan kering lainnya. Jika
peningkatan luas sawah tersebut bisa berjalan dengan konstan, maka pada tahun 2015
akan terjadi penambahan lahan sawah seluas lebih dari 30 ha atau sekitar 0,4 % dari
luas sawah pada tahun 2009 yaitu 7.140 ha. Bila produktivitas padi sawah bisa
ditingkatkan, maka ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Karangasem dapat dicapai.
Selain penyusutan luas sawah, tantangan lainnya adalah tersedianya air irigasi
yang diprediksi akan mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan,
persaingan penggunaan air untuk keperluan pertanian dan non-pertanian, banyaknya
lahan-lahan yang belum produktif akibat ketiadaan air, tingginya konflik kepentingan
dalam pemanfaatan lahan yang ditunjukkan dengan tingginya konversi lahan pertanian,
masih rendahnya penguasaan teknologi pengolahan produk pertanian berakibat rendahya
nilai tambah produk, dan rendahnya minat investasi untuk pengembangan pertanian. Bila
persediaan air irigasi untuk sawah berkurang, maka luas tanam dan luas panen untuk
padi sawah akan mengalami penurunan yang berimplikasi terhadap penurunan produksi
beras.
Secara nasional, tingkat konsumsi beras penduduk Indonesia masih relatif tinggi
dibandingkan dengan berbagai negara di Asia walaupun sudah mengalami penurunan
dari sekitar 130 kg per kapita per tahun menjadi 116 kg per kapita per tahun. Sebagai
pembanding, Singapura dan Jepang mengkonsumsi beras hanya sekitar 65-70 per kg per
kapita per tahun. Tingkat konsumsi umbi-umbian oleh masyarakat masih relatif kecil
yaitu sekitar 8 kg/kapita/tahun, padahal umbi-umbian sangat mudah diproduksi dengan
produktivitas dan keragaman yang tinggi. Sedangkan pengembangan penanaman
komoditas sayur-sayuran mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh menurunnya
minat petani untuk mengusahakan tanaman sayur-sayuran.
125
Kekuatan (strength) bidang pertanian dalam arti luas adalah masih
terpeliharanya sistem subak dengan kearifan budidaya pertaniannya yang bisa menjamin
pengadaan air untuk lahan pertanian basah. Peluang (opportunity) yang masih terbuka
luas adalah tersedianya pasar domestik (hotel dan restoran).
b. Perkebunan
Pembangunan sub sektor perkebunan mempunyai kedudukan yang strategis
dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Karangasem, karena sub sektor ini
selain berperan dalam pembentukan produk domestik regional bruto, juga mempunyai
fungsi hidro-orologis bagi sektor pertanian.
Komoditas hasil perkebunan yang potensial dikembangkan dan memiliki peluang
adalah tanaman kelapa dalam, kakao, jambu mete, kopi, vanili, cengkeh, kapok, dan
jarak pagar. Luas areal perkebunan adalah 31.379,44 ha, sedangkan produksi kurang
lebih 18.241,32 ton dengan jumlah komoditas sebanyak 16 komoditas. Dalam rangka
pengembangan sub sektor perkebunan kedepan, prioritas pengembangan pada tanaman
jambu mete, kakao, kelapa dalam, dan kopi dengan upaya peningkatan produksi
dilaksanakan melalui intensifikasi.
Permasalahan yang dihadapi sub sektor perkebunan antara lain adalah masih
rendahnya produktivitas, kualitas yang belum memadai dengan selera pasar, terbatasnya
permodalan petani, masih rendahnya kelembagaan petani, kemitraan usaha yang belum
sesuai dengan harapan, dan rata-rata penguasaan lahan perkebunan masih relatif sempit
disertai dengan teknologi budidaya yang belum optimum. Selain itu, teknologi
penanganan pasca panen yang seharusnya mampu meningkatkan nilai tambah produk
perkebunan, selain dapat menciptakan lapangan kerja belum bisa digarap dengan baik,
dan sebagian besar produk perkebunan dijual dalam bentuk bahan baku.
Berdasarkan sensus pertanian tahun 2002, kualitas sumber daya petani di Bali
relatif rendah, yaitu sekitar 80 % petani tidak tamat SD atau hanya tamat SD. Selain itu,
minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian sangat rendah. Hal ini terbukti
bahwa hanya 4,28 % petani berumur di bawah 25 tahun.
126
c. Peternakan
Pembangunan sub sektor peternakan dilaksanakan melalui program
pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dan peningkatan produksi hasil
peternakan. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dijabarkan dalam
kegiatan pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak, utamanya menjaga
penularan penyakit dari hewan ke manusia. Program peningkatan produksi diutamakan
pada kegiatan pembibitan dan perawatan ternak, pendistribusian bibit ternak kepada
masyarakat, penyuluhan kualitas gizi pakan ternak dan pengembangan hijauan makanan
ternak. Sedangkan pengembangan agribisnis peternakan dilaksanakan melalui pelatihan-
pelatihan dan temu usaha peternakan.
Pengembangan sub sektor peternakan diprioritaskan pada mempertahankan
pertumbuhan populasi ternak sapi, dalam upaya pelaksanaan program swasembada
daging sapi (P2SDS) dapat tercapai. Perkembangan polulasi sapi Bali di Kabupaten
Karangasem dari tahun 2005-2009 menunjukkan peningkatan yang cukup baik dari
145.717 ekor pada tahun 2005 meningkat 1,15 % menjadi 152.437 ekor di tahun 2009.
Namun peluang sub sektor peternakan khususnya sapi Bali belum dapat dimanfaatkan
secara optimal, karena berbagai keterbatasan yang ada, baik menyangkut teknologi,
permodalan, kualitas sumber daya manusia peternak, maupun akses pasar.
Ada dua masalah utama yang merupakan tantangan bagi pengembangan sapi
Bali ke depan yaitu penyediaan bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup
dan ketersediaan pakan ternak yang berbasis bahan lokal dengan kualitas baik dan
dengan harga terjangkau oleh peternak. Selain itu, kualitas daging sapi bali masih
dianggap relatif alot/keras, sehingga belum banyak diserap untuk memenuhi kebutuhan
hotel dan restoran di Bali. Salah satu kendala yang dihadapi terkait dengan penyediaan
bibit sapi Bali adalah terbatasnya jumlah dan kualitas inseminator untuk mendukung
inseminasi buatan.
Adanya beberapa penyakit dari unggas dan ternak lainnya yang berpotensi
menular ke manusia, merupakan suatu ancaman karena selain menyebabkan kerugian
secara material yaitu kematian unggas, juga menyebabkan ancaman bagi kesehatan
masyarakat. Seperti kasus penyakit flu burung yang disebabkan oleh virus yang pada
awalnya menyerang unggas.
127
d. Perikanan
Untuk sub sektor perikanan, produksi perikanan pada kurun waktu 2005-2009
meningkat, yaitu dari 8.353,9 ton menjadi 14.277,4 ton atau rata-rata meningkat sebesar
17,73 %. Kabupaten Karangasem dengan panjang pantai 87 km memiliki potensi
perikanan laut (penangkapan dan budidaya) yang cukup besar dengan luas areal untuk
perikanan budidaya perikanan air tawar seluas 40 ha. Di samping itu saat ini sedang
dirintis dan dikembangkan budidaya udang di kawasan Bugbug Kecamatan Karangasem,
serta pengembangan Abalon di wilayah Kecamatan Kubu.
Program pengembangan sub sektor perikanan dilaksanakan melalui program
pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pemberdayaan masyarakat dan
pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan budidaya
perikanan. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan pada pengembangan produksi
kelautan dan perikanan terutama pada daerah-daerah yang cocok.
Tantangan yang dihadapi adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya
perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang belum optimal dan dihadapkan
pada permasalahan antara lain: struktur armada perikanan yang masih didominasi oleh
armada perikanan rakyat skala kecil, terbatasnya fasilitas prasarana tempat pendaratan
ikan (TPI), pelabuhan perikanan, belum lancarnya distribusi bahan bakar minyak untuk
nelayan, naiknya harga pakan ikan, belum terkendalinya penyakit ikan, terbatasnya
persediaan benih ikan dan udang, rendahnya keterampilan nelayan dan pembudidaya
ikan, serta modal yang terbatas untuk mengembangkan skala usaha, belum adanya tata
ruang wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil berikut zonasinya.
4.3.2 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-Koperasi)
Pemberdayaan usaha menengah kecil mikro dan koperasi (UMKM-K) merupakan
salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar masyarakat.
Dengan demikian UMKM dan koperasi harus mampu memberikan kontribusi yang berarti
terhadap produksi daerah, membuka lapangan kerja, dan dalam rangka mewujudkan
ketahanan ekonomi daerah. Program pengembangan perkoperasian di Kabupaten
Karangasem cukup berhasil, namun ada beberapa indikator pendukung yang menurun,
hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah koperasi yang mengalami peningkatan 37
unit atau 23,87 %, dengan aset yang dimiliki meningkat 61.295 juta rupiah, menurun
128
sebesar 963.694 juta rupiah. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi,
karena semakin dirasakan meningkatnya pelayanan koperasi dan manfaat koperasi dalam
mendukung perekonomian masyarakat yang diperlihatkan dengan semakin meningkatnya
modal koperasi sebesar Rp 6.117 juta rupiah atau 11,15 %, volume usaha meningkat
14.905 juta rupiah atau 27,83 % dan sisa hasil usaha (SHU) menurun sebesar 253 juta
rupiah (14,62 %).
Program pembangunan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil, Pemerintah
Kabupaten Karangasem telah mampu menjalankan sebagian misi jangka panjang ke
pertama yaitu mewujudkan masyarakat madani berlandaskan pada pemberdayaan
ekonomi kerakyatan dengan peningkatan pertumbuhan usaha kecil menengah dan
koperasi.
Permasalahan yang masih ditemukan dalam pembangunan koperasi dan
pembinaan pengusaha kecil, antara lain: rendahnya kualitas sumber daya manusia,
kurang berkembangnya usaha kecil dan menengah, manajemen usaha bagi koperasi,
LPD, LKM masih rendah, kurangnya sistem informasi perencanaan pengembangan
perkoperasian, dan kurangnya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal
dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan,
antara lain: peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi pengembangan usaha kecil dan
menengah, peningkatan manajemen usaha bagi koperasi, LPD, LKM, pembangunan
sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian, peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha,
dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.
4.3.3 Penanaman Modal
Dalam pembangunan dibidang ekonomi, sasaran yang hendak dicapai adalah
pemulihan ekonomi dengan terciptanya laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat makin merata dan stabilitas daerah yang
mantap bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang
sehat dan kuat, serta perdagangan yang maju. Untuk menunjang kegiatan perekonomian
dimaksud, penanaman modal oleh masyarakat dan dunia usaha perlu lebih ditingkatkan.
129
Keberhasilan dalam menarik investor ke Kabupaten Karangasem tidak terlepas
dari beberapa faktor penunjang, yaitu penyebarluasan informasi mengenai potensi
investasi dan sumber daya yang dimiliki, penciptaan iklim investasi yang kondusif,
sumber daya produktif dan berkelanjutan, tersedianya sumber daya manusia yang
memadai, dan adanya kerjasama yang optimal antara instansi terkait. Namun, tantangan
internal yang dihadapi dalam pengembangan investasi di Karangasem antara lain
meliputi: sarana dan prasarana terbatas, ketersediaan lahan terbatas, kualitas sumber
daya manusia belum memadai, dan pelayanan perijinan belum optimal.
Tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya merupakan peluang
terciptanya peningkatan investasi, sedangkan tantangan eksternal yang menghambat,
antara lain: kurang stabilnya kondisi politik di dalam negeri, kurang stabilnya kurs rupiah
terhadap mata uang asing, kurangnya kepastian hukum, persaingan yang ketat antar
daerah dan antar negara, serta hambatan teknis lainnya masalah lahan serta kurang
disiplinnya para investor dalam merealisasikan investasinya.
4.3.4 Pariwisata
Pariwisata telah menjadi industri yang berkembang dan memberikan dampak
yang signifikan bagi perkembangan perekonomian Bali dan Karangasem khususnya.
Sejak mulai berkembangnya sektor pariwisata yang didukung sepenuhnya oleh budaya
masyarakat yang kaya akan nilai-nilai keunikan, sehingga sampai saat ini
Bali/Karangasem dikenal secara luas dengan pariwisata budayanya.
Kabupaten Karangasem sebagai salah satu kabupaten di Bali, juga memiliki
potensi pariwisata budaya yang besar. Potensi ini di masa mendatang perlu dikelola
secara profesional dengan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat termasuk nilai-nilai
budaya yang hidup dan berkembang didalamnya. Perkembangan kepariwisataan di
Kabupaten Karangasem pada tahun 2005-2009 menunjukkan hasil yang cukup baik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Kabupaten Karangasem terus
berbenah untuk menata obyek-obyek wisata yang ada agar lebih menarik, melakukan
promosi dan pemasaran pariwisata.
Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian program kepariwisataan
di antara lain yaitu: masih kurangnya penataan dan pengelolaan obyek daya tarik dan
atraksi pariwisata, masih kurangnya sistem informasi dan promosi pariwisata, rendahnya
130
kesadaran masyarakat tentang arti penting pariwisata dan kurangnya jaminan keamanan
dan kenyamanan bagi wisatawan pada obyek–obyek wisata, gangguan keamanan di luar
dan dalam negeri, serta berbagai isue wabah penyakit.
Pemecahan masalah yang dilakukan dalam upaya pengembangan pariwisata
sebagai sektor yang prospektif karena mendatangkan devisa, meningkatkan PAD dan
menyerap tenaga kerja, antara lain: meningkatkan kesadaran masyarakat dan keamanan
pada obyek-obyek wisata dengan kegiatan penyuluhan sadar wisata, pengembangan
kepariwisataan dengan meningkatkan promosi dan pemasaran wisata, untuk
meningkatkan daya tarik wisatawan dilaksanakan kegiatan penataan dan pembangunan
sarana penunjang obyek wisata, membuka obyek wisata baru yang didukung oleh
potensi alam sekitarnya dan potensi sumber daya manusia yang mampu
mengembangkan agro industri rumah tangga dan membuka kawasan agropolitan di
daerah Bebandem, Selat dan Rendang sebagai pengembangan tanaman salak untuk
tujuan wisata.
4.3.5 Perdagangan
Kabupaten Karangasem merupakan salah satu daerah pariwisata di Bali yang
sudah terkenal di manca negara, didukung dengan pelabuhan Padangbai dan
pengembangan dermaga cruise di Tanah Ampo Manggis, sehingga daerah Karangasem
juga akan menjadi pasar untuk semua produk industri/kerajinan lokal dan sektor
perdagangan akan mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan perekonomian
daerah. Kondisi tersebut merupakan peluang yang amat bagus untuk pengembangan
perdagangan, baik domestik maupun internasional.
Tantangan di sektor perdagangan antara lain rendahnya daya saing komoditi
ekspor, sumber daya manusia pelaku bisnis dan perlindungan terhadap konsumen dan
produsen, terbatasnya bahan baku lokal, belum memiliki tempat promosi yang bertaraf
internasional, terbatasnya informasi pasar luar negeri.
4.3.6 Industri
Peluang industri kerajinan daerah Karangasem cukup potensial untuk
dikembangkan menjadi industri unggulan karena didukung adanya tenaga kerja terampil,
desain yang unik, adanya pasar ekspor yang mampu menjual kerajinan yang dihasilkan,
131
adanya sentra-sentra industri yang telah menjadi tujuan wisata, dan didukung oleh faktor
budaya tradisional. Selain itu, adanya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk
membangun daerahnya sesuai dengan potensi dan unggulan yang dimiliki
Tantangan yang dihadapi pada sektor industri antara lain: sumber daya yang
dimiliki belum siap dalam menghadapi persaingan global, lemahnya daya saing produk
komoditi ekspor daerah, kebutuhan modal kerja semakin besar akibat peningkatan biaya
produksi, kualitas sumber daya manusia masih rendah dalam menciptakan inovasi baru,
terbatasnya bahan baku lokal, sehingga bahan baku harus didatangkan dari luar daerah,
belum terdaftarnya hasil produk/desain industri daerah Karangasem dalam HKI serta
adanya persaingan yang sangat ketat dari negara lain dengan harga yang terjangkau
oleh konsumen.
4.4 Imu Pengetahuan dan Teknologi
Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) diarahkan pada
peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan iptek dalam mendukung transformasi
perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Kebijakan strategis
pembangunan daerah dalam penelitian pengembangan dan penerapan Iptek adalah
untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan merupakan komitmen
pemerintah daerah dalam memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama
untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan iptek sebagaimana tersebut
diatas, tantangan yang dihadapi antara lain: masih lemahnya kelembagaan penelitian,
terbatasnya sumber daya manusia peneliti, dan belum terealisasinya anggaran penelitian
dan pengembangan sekurang-kurangnya 1 % dari APBD seperti diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Mengingat rendahnya
pembiayaan, maka sistem pengembangan iptek menjadi sangat lemah, dan mekanisme
intermediasi iptek menjadi tidak optimal. Hal tersebut terlihat dari hasil pembangunan
iptek belum menjadi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi,
masih lemahnya sinergi kebijakan iptek, serta belum adanya keterkaitan antara kegiatan
riset dengan kebutuhan nyata masyarakat.
132
Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan iptek adalah belum sinergisnya
mekanisme intermediasi antara akademisi, badan usaha, dan pemerintah Tantangan
lainnya yaitu kemajuan iptek sering berdampak pada munculnya berbagai isu lingkungan
dan kesehatan manusia. Kemajuan teknologi seperti teknologi informasi dan informasi
lainnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya peradaban dan kebudayaan bangsa.
4.5 Politik, Hukum dan Pemerintahan
Masalah politik, hukum dan pemerintahan, satu dengan yang lain saling
berkaitan. Untuk mewujudkan situasi dan kondisi politik yang kondusif, terciptanya
perlindungan dan kepastian hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik
mutlak diperlukan, dan harus didukung oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
Kebijakan pembangunan dibidang politik, hukum dan pemerintahan di daerah
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan bidang politik,
antara lain: terciptanya situasi dan kondisi politik yang kondusif dan mencegah terjadinya
instabilitas politik untuk menghindari terjadinya perpecahan/disintegrasi di masyarakat.
Selain hal tersebut, dalam membangun politik di daerah, para elit politik harus punya
komitmen untuk memenuhi kuota minimal 30 % bagi keterwakilan perempuan dalam
kepengurusan partai politik supaya kesetaraan dan keadilan gender dapat diwujudkan.
Tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan validitas data pemilih sehingga semua
warga dapat menggunakan hak pilihnya secara aktif serta penyelenggaraan pemilu
secara aman dan tertib.
Dalam bidang hukum, guna mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dari
kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), maka melalui sitem informasi dan komunikasi yang
obyektif dan transparan serta akuntabel akan bisa dicapai apabila semua elemen
pemerintahan terjalin hubungan emosional yang sama dan mempunyai komitmen dalam
mengemban amanat penderitaan rakyat.
133
Untuk itu, pembangunan perlu difokuskan pada penegakan supremasi hukum
secara konsekuen. Hal ini dapat diwujudkan apabila ada peraturan hukum yang
substansinya jelas, adanya elit penegak hukum yang berkualitas, dan perilaku (budaya
hukum) masyarakat yang mentaati hukum. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan
pengkajian-pengkajian terhadap berbagai peraturan hukum dan hukum yang hidup di
masyarakat (hukum adat), pembinaan-pembinaan terhadap para elit penegak hukum dan
peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat. Juga tidak kalah pentingnya
peningkatan sarana prasarana sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
pembangunan difokuskan pada terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa
(clean government) dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang
baik (good governance) yang memperhatikan kepentingan masyarakat Karangasem.
Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus memilah-milah kewenangannya
secara jelas dan rinci, artinya kewenangan-kewenangan yang diperoleh berdasarkan asas
dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas pembantuan. Untuk membangun
Karangasem secara optimal, pemerintah juga perlu membangun kerjasama yang baik
dengan DPRD serta semua komponen masyarakat lainnya.
4.6 Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Keamanan, ketentraman dan ketertiban daerah Karangasem sampai sekarang
secara umum tergolong cukup baik, namun masyarakat belum sepenuhnya dapat
menikmati perasaan aman, karena diberbagai tempat masih sering terjadi tindakan
kriminal yang mengganggu ketentraman masyarakat. Terkendalinya masalah keamanan
dan ketertiban di daerah tidak terlepas dari peranan para petugas keamanan formal dan
petugas keamanan tradisonal yaitu pecalang di masing-masing-masing desa pakraman.
Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan bidang keamanan, antara
lain adalah: mencegah terjadinya bencana sosial yang ditimbulkan oleh adanya
tindakan-tindakan kriminal, dan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas
keamanan. Hal ini antara lain dapat diwujudkan dengan mengadakan sistem keamanan
terpadu antara petugas keamanan formal dan petugas keamanan tradisional, dengan
selalu bekerjasama dan berkoordinasi. Terkait dengan bidang ketertiban, perlu
diwaspadai dampak penduduk pendatang yang secara langsung maupun tidak langsung
134
pada gilirannya akan menimbulkan tindakan-tindakan kriminal, yang dapat mengganggu
ketertiban dan ketenteraman serta mengusik kenyamanan hidup dalam masyarakat.
Untuk mengatasinya, petugas ketertiban perlu melakukan pengawasan dan penertiban
yang dilakukan dengan melibatkan peranserta partisipasi desa pakraman.
4.7 Sarana Prasarana
4.7.1 Sarana Prasarana Permukiman
Sarana prasarana permukiman penting artinya bagi keberlangsungan hidup
penghuni dan lingkungan sekitarnya. Dukungan keberadaan sarana prasarana
permukiman juga menjamin keberlangsungan aktivitas terutama dalam aksessibilitas
terhadap wilayah sekitar dan keluar wilayah permukimannya. Setiap tahun pemerintah
Kabupaten Karangasem tetap meningkatkan pembangunan sarana prasarana
permukiman. Namun demikian masih belum mampu sepenuhnya memberikan
pemerataan dalam pembangunannya.
Kelemahan dalam pengembangan sarana dan prasarana permukiman adalah
keterbatasan dan kemampuan pembiayaan/pendanaan oleh pemerintah, dan kecilnya
minat swasta untuk berinvestasi di berbagai sektor serta kondisi geografis wilayah
Kabupaten Karangasem yang berbukit sehingga berdampak juga pada tingginya nilai
investasi sarana prasarana permukiman yang dibutuhkan.
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana
permukiman adalah menurunnya kualitas sanitasi lingkungan, yang meliputi pengelolaan
persampahan, limbah cair, dan air minum. Masalah ini berkaitan erat dengan rendahnya
kemampuan pemerintah dalam pembiayaan dan rendahnya pemahaman dan prilaku
masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tantangan lainnya adalah
meningkatnya kebutuhan kualitas pelayanan infrastruktur serta keterbatasan dan ketidak
merataan sebaran sumberdaya alam yang ada.
Kekuatan yang dimiliki Karangasem sebagai salah satu daerah tujuan wisata di
Bali bagian timur adalah meningkatnya jumlah dan kualitas kunjungan wisatawan. Hal
tersebut merupakan peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai
negara donor untuk berkunjung dan membantu pembangunan infrastruktur yang
berkaitan dengan sarana dan prasarana sanitasi di Kabupaten Karangasem.
135
4.7.2 Sarana dan Prasarana Sumberdaya Air
Pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air sangat mutlak diperlukan.
Hal ini mengingat wilayah Kabupaten Karangasem sebagian besar merupakan lahan kritis
yang sangat kekurangan pasokan air bersih, dan sering kali terjadi kejadian bencana
kekeringan di wilayah-wilayah tersebut. Walaupun dalam kenyataanya jumlah dan debit
sumberdaya air sangatlah mencukupi tetapi penyebaran dan lokasi sumber-sumber
tersebut tidak merata. Sumberdaya air yang ada dimanfaatkan untuk pengairan dan air
bersih.
Keberadaan sumberdaya air adalah salah satu kekuatan pembangunan dan
kelestarian pertanian di Kabupaten Karangasem. Pengaturan distribusi air terletak pada
keberadaan subak sebagai organisasi pemakai air. Peran subak sangat penting didalam
mengatur ketersediaan air irigasi untuk mendukung produktivitas usaha tani secara
maksimal selain dimanfaatkan juga untuk air bersih. Upaya tersebut dapat diwujudkan
dengan membangun jaringan irigasi seperti bendung, bangunan air, saluran air, tanggul
banjir, serta melakukan pemeliharaan untuk menjaga dan mengamankan agar jaringan
irigasi dapat berfungsi dengan baik.
Tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan sarana dan prasarana
sumberdaya air adalah meningkatnya kebutuhan air terutama oleh sektor pariwisata,
tidak meratanya penyebaran sumberdaya air, dan menurunnya ketersediaan air. Oleh
karena itu pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air dalam rangka mengatur
tata air harus disertai dengan upaya-upaya pelestarian keberadaan sumberdaya air.
Tantangan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan antara
lain adalah semakin menyusutnya luas daerah irigasi sebagai akibat konversi lahan
pertanian menjadi non pertanian dan meningkatnya persaingan antara pemanfaatan air
untuk kepentingan irigasi dengan kepentingan sektor-sektor lainnya.
4.7.3 Transportasi dan Komunikasi
Transportasi sebagai urat nadi pembangunan, mempunyai peranan penting dan
strategis dalam menunjang kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Oleh
karena itu, kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan perlu ditata dan
diarahkan dalam satu kesatuan sistem jaringan pelayanan jasa transportasi yang handal,
dalam arti pembangunan sarana dan prasarana transportasi dilaksanakan secara terpadu
136
antar dan intra moda dengan kapasitas mencukupi, sehingga tercipta aksesibilitas tinggi
untuk meningkatkan kelancaran mobilitas dan distribusi barang dan jasa keseluruh
pelosok wilayah, dengan cepat, teratur, tertib, aman, efektif, dan efisien, serta mampu
mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia,
barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan
wilayah Karangasem.
Tantangan pembangunan transportasi dan komunikasi di Kabupaten
Karangasem diantaranya adalah: buruknya kondisi sarana dan kinerja operasi angkutan
umum, defisiensi sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, belum meratanya
trayek angkutan umum dan tertatanya dengan baik akses transportasi. Sedangkan untuk
komunikasi saat ini tidak lagi menjadi masalah karena dapat dilayani dengan jaringan
telekomunikasi GSM. Untuk itu peningkatan pelayanan angkutan umum menjadi begitu
penting untuk segera dibenahi, disamping juga peningkatan sarana prasarana yang telah
ada seperti pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan disamping
pembenahan terhadap penataan simpangan dan manajemen pengaturan lalu lintas.
Tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan transportasi dan komunikasi
di Karangasem adalah adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kondisi ini
menuntut adanya perbedaan orientasi stategi pembangunan transportasi dan
komunikasi. Mengingat keterbatasan daya dukung lingkungan, pembangunan
transportasi dan komunikasi diarahkan pada strategi penataan dan optimalisasi sarana
dan prasarana yang ada dengan konsep aglomerasi dan pada pembangunan dan
pengembangan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan wilayah. Demikian pula,
kondisi topografi pegunungan memberikan hambatan yang cukup berat dalam upaya
meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa antar wilayah.
Beberapa peluang dalam pembangunan transportasi dan komunikasi di
Kabupaten Karangasem adalah: peningkatan jumlah pangsa pasar sarana komunikasi,
peningkatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara
maupun domestik. Selain itu, dalam upaya untuk menarik wisatawan dan sebagai salah
satu tujuan wisata menyebabkan kebutuhan dan distribusi penumpang, barang, dan jasa
masuk keluar semakin meningkat, sehingga menarik bagi kalangan investor. Di sisi lain,
kondisi di atas menuntut tersedianya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi
yang memadai serta dapat diandalkan.
137
4.7.4 Sumber Daya Energi Listrik
Kekuatan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam perencanaan,
pembangunan dan pengembangan industri ketenagalistrikan dalam rangka mendukung
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari
keberadaan sumberdaya alam dan berbagai kebijakan yang ada. Adanya kebijakan
pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengembangan sistem tenaga listrik,
tersedianya potensi dan pasokan energi primer (potensi tenaga air, surya, biomassa dan
angin), serta dengan adanya rencana umum ketenagalistrikan daerah tahun 2004.
Peningkatan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Karangasem memberikan implikasi
bahwa masalah penghematan energi listrik dan optimalisasi penyediaan energi listrik
akan semakin penting untuk dilaksanakan.
Kelemahan yang ada dalam pengembangan industri ketenagalistrikan antara
lain adalah tidak adanya sumber energi primer utama seperti batu bara dan gas bumi,
keterbatasan lahan serta masih ketergantungan pada suplly energi listrik Jawa-Bali
dengan tingkat sensitivitas sangat tinggi terhadap gangguan alam.
Peluang dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan terlihat dari kebutuhan
konsumsi dan diversifikasi energi listrik. Peningkatan permintaan kebutuhan energi listrik
tiap tahunnya disebabkan oleh: pesatnya pembangunan, peningkatan jumlah penduduk,
meningkatnya pertumbuhan kegiatan industri, jasa, perhubungan dan rumah tangga,
serta besarnya minat pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit
listrik. Kondisi sumberdaya alam baik topografi, angin, laut, dan matahari memberikan
peluang pula bagi pengembangan energi alternatif terbarukan di Kabupaten Karangasem.
Tantangan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan di Kabupaten
Karangasem adalah adanya persepsi masyarakat yang kurang tepat terhadap keberadaan
pembangkit listrik yang ditenggarai berpotensi menimbulkan dampak negatif maupun
menimbulkan kerusakan dan degradasi ekosistem serta masih adanya kekhawatiran
masyarakat akan penggunaan sumber energi alternatif yang dapat dipakai untuk sistem
pembangkit listrik.
4.8 Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan penataan ruang di
Kabupaten Karangasem saat ini antara lain: (1) masih terbatasnya pengetahuan aparat
138
dalam penataan ruang sehingga menyebabkan persepsi yang berbeda diantara aparatur
pemerintah didalam memahami peraturan yang ada, (2) rendahnya tingkat kesadaran
investor dalam mencari informasi tata ruang (advice planning) sebelum melakukan
investasi sehingga pembangunan oleh investor cenderung melanggar kawasan
perlindungan seperti sempadan pantai, sempadan jurang, sempadan sungai serta
pelanggaran RTH berfungsi lindung, (3) kecenderungan investor merangkul dan
memanfaatkan organisasi masyarakat setempat seperti Desa Pakraman dan kelompok-
kelompok masyarakat lainnya dalam mencari dukungan setelah melakukan pelanggaran
tata ruang jika berhadapan dengan Pemerintah, (4) belum optimalnya pengendalian
pemanfaatan ruang serta belum optimalnya mekanisme pengendalian pembangunan
(development control), (5) belum sepenuhnya rencana tata ruang wilayah di pakai
sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan daerah serta
pelaksanaan investasi, (6) belum selesainya penyusunan review RTRW Kabupaten
Karangasem yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, (7) belum
semua wilayah/kawasan memiliki rencana tata ruang yang dapat dipakai sebagai acuan
dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi salah penafsiran.
Tantangan yang dihadapi Kabupaten Karangasem dalam pengembangan
wilayah adalah adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah dan antara perdesaan
dengan perkotaan. Wilayah karangasem bagian utara (Kecamatan Abang dan Kubu)
merupakan kawasan yang cenderung tandus didominasi oleh lahan perkebunan. Namun
demikian, untuk saat ini mulai muncul kecenderungan perkembangan ke arah pariwisata.
Sedangkan wilayah Karangasem bagian selatan (Kecamatan Karangasem, Manggis dan
Bebandem), merupakan wilayah relatif subur dengan perkembangan penggunaan lahan
lebih padat dibandingkan dengan wilayah lainnya, dan merupakan pusat kegiatan jasa,
ekonomi, pendidikan dan lain-lain, yang didukung oleh infrastruktur yang relatif lebih
lengkap. Sedangkan untuk wilayah Karangasem bagian barat (Kecamatan Selat, Sidemen
dan Rendang) merupakan wilayah yang didominasi oleh pertanian dalam arti luas.
Produksi sawah dan perkebunan mendominasi wilayah tersebut. Selain itu, keberadaan
potensi lain seperti pariwisata, industri kecil, pertambangan juga terdapat pada wilayah
tersebut. Potensi yang perlu diwaspadai keberadaan perkembangannya adalah
keberadaan potensi galian C yang sampai saat ini masih di eksplorasi.
139
Kesenjangan pembangunan terjadi pada wilayah bagian selatan meliputi
Kecamatan Karangasem, Bebandem dan Manggis berlangsung relatif lebih cepat
terutama dalam alih fungsi lahan, diikuti pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Wilayah
bagian utara kondisi infrastruktur yang kurang memadai yang disebabkan oleh kondisi
kawasan secara geografis kurang menguntungkan (kering/tandus), kegiatan ekonomi
lebih dominan pada bidang perkebunan dan pertambangan.
Peluang untuk pengembangan wilayah adalah dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mana dalam penataan
ruang yang ketat harus dilakukan sesuai rencana tata ruang wilayah dan mendorong
pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menyusun rencana rinci tata ruang sesuai
kewenangannya. Untuk memperkecil tingkat kesenjangan pembangunan pada dua
kawasan tersebut maka perlu ditetapkan zonasi kawasan didukung oleh regulasi yang
kuat, serta mengarahkan investasi pada wilayah yang belum berkembang dengan tetap
memperhatikan kondisi dan daya dukung lingkungan.
Kekuatan yang ada dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah adanya
peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan antara lain: Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Peraturan
Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan. Demikian pula,
awig-awig desa pakraman, kearifan lokal (tri hita karana, tri mandala, tumpek
uduh/kandang, nyegara gunung dan lain-lain), keberadaan desa pakraman, LSM, dan
lembaga sosial lainnya memilki peranan yang besar dalam pembangunan berkelanjutan
yang berwawasan lingkungan hidup.
Tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain: masih rendahnya
pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, masih kurang
jelasnya/ketidakpastian substansi dari produk hukum di bidang lingkungan hidup, dan
masih belum jelasnya mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
hidup. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan berbagai
pemangku kepentingan tentang hakekat dan fungsi analisis mengenai dampak
lingkungan (AMDAL) dan belum diterapkannya rencana pengelolaan lingkungan hidup
(RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL).
140
Peluang pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam tahapan perencanaan adalah adanya
upaya untuk menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS merupakan
kajian lingkungan hidup yang lebih terfokus pada kajian yang bersifat lebih strategis
yakni di tingkat kebijakan, rencana dan program. Penerapan KLHS akan diarahkan pada
pemberdayaan rencana pembangunan yang bersifat strategis (RPJP, RPJM, RTRW, dan
sebagainya) yang menekankan pada proses kerjasama dan partisipatif dari seluruh
komponen terkait/stakeholder secara tripartit (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha).
Ancaman terhadap meningkatnya degradasi lingkungan dapat terjadi karena
kesalahan dalam memformulasikan pengertian otonomi daerah dengan melakukan
pembangunan yang berdalih meningkatkan PAD apalagi tidak mengikuti prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan. Adanya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan
ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan peruntukan, serta pelanggaran pemanfaatan ruang baik di daerah hulu, tengah,
maupun hilir akan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang pada akhirnya
akan menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ancaman
lainya yang memperparah kerusakan lingkungan adalah aktivitas pembangunan yang
dapat merusak terumbu karang, perambahan, dan pembakaran hutan. Alih fungsi lahan
menyebabkan rusaknya habitat flora dan fauna sehingga dapat mengancam kelestarian
sumberdaya keanekaragaman hayati.
141
BAB V
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi
Karangasem merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang pernah
menyandang predikat daerah tertinggal pada tahun 2005-2009, dan selama tiga tahun
kedepan masih dibawah pengawasan pemerintah pusat. Disamping ketertinggalan
memiliki juga potensi sumber daya alam dan keindahan wilayah yang perlu
dikembangkan guna kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan perkembangan waktu pada periode 2005-2010 saat
kepemimpinan pertama bupati terpilih telah dicapai kemajuan di segala bidang namun
masih ada yang belum tercapai serta belum optimal. Untuk itu pada periode terpilih yang
kedua kalinya 2010-2015 perlu dilanjutkan Visi dan Misi periode 2005-2010.
Oleh karenanya, untuk membangun Karangasem yang lebih baik di masa
mendatang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Karangasem 2010-2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi
permasalahan yang belum terselesaikan namun juga mengantisipasi perubahan yang
terjadi di masa yang akan datang.
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan
peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat
Karangasem maka Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem adalah ” Mewujudkan
Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode ll ”
Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini.
Jagadhita artinya kondisi masyarakat yang berada pada keadaan ekonomi yang
sejahtera dengan ukuran menurut terminologi ilmiah, yang selama ini dijadikan indikator
oleh pemerintah.
Ya Ca Iti Dharma artinya bahwa dasar filosofi yang dijadikan kerangka di dalam
berinteraksi sosial adalah nilai-nilai kebenaran universal yang menurut terminologi agama
dan hukum positif.
142
Periode ll artinya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tidak bisa instan
selalu mengalami proses waktu atau periodeisasi, untuk itu guna melanjutkan visi yang
terdahulu perlu berkelanjutan sehingga tujuan menjadi optimal.
Batasan-batasan:
1. Batasan sejahtera yaitu adanya penurunan secara signifikan terhadap angka
kemiskinan secara bertahap dan komprehensif.
2. Nilai-nilai kebenaran terminologi agama yang dijadikan acuan secara khusus adalah
Agama Hindu dengan nafas budaya Bali dan Undang-Undang Negara.
5.2 Misi
RPJMD Kabupaten Karangasem 2010-2015 yang merupakan tujuan kedua dari
RPJPD Kabupaten Karangasem 2006-2025 adalah dalam rangka untuk membuat
Karangasem kedepan menjadi lebih baik dengan mencermati isu-isu strategis, baik yang
bersifat internal (kekuatan dan kelemahan) maupun bersifat eksternal (peluang dan
tantangan). Globalisasi dalam pasar bebas merupakan peluang bagi sumber daya
manusia Karangasem untuk dapat berkiprah, baik ditingkat daerah, nasional maupun
ditingkat global. Globalisasi merupakan peluang untuk meningkatkan penyerapan tenaga
kerja sekaligus menurunkan tingkat pengangguran.
Dalam rangka mewujudkan ” Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode
ll“ akan dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan
akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan kepariwisataan
yang berkualitas dan berkelanjutan. Mengembangkan ekonomi kerakyatan,
meningkatkan peran sektor pertanian, memantapkan pengembangan koperasi dan
lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, mengembangkan industri kecil dan industri
menengah lainnya, serta memperkuat lembaga tradisional kemasyarakatan, mewujudkan
ketentraman, kedamaian serta kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan,
mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional.
Untuk menggiatkan pertumbuhan ekonomi Karangasem, PDRB per kapita
diharapkan meningkat menjadi 2.058,01 milyar rupiah dalam jangka waktu 5 tahun,
maka dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan pengembangan
sarana dan prasarana publik yang memadai terutama pada wilayah Karangasem Utara,
143
barat, dan timur, memperbaiki infrastruktur penunjang pariwisata, mensinergikan
pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata dan mewujudkan ekonomi kerakyatan
yang tangguh.
Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta
memperhatikan tantangan ke depan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki,
untuk menuju “ Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode ll “ maka rumusan Misi
Kabupaten Karangasem dalam pencapaian Visi Karangasem 2010-2015 ditetapkan dalam
3 Misi yaitu:
Misi Pertama : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN
Misi Kedua : Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan
Misi Ketiga : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan
5.3 Tujuan dan Sasaran
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan
untuk menuju “ Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode ll “ dapat dijabarkan
dalam tabel 5.1 berikut :
144
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan SasaranKabupaten Karangasem
VISI : Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode ll
MISI I : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN
Tujuan Sasaran
Tujuan : Mengoptimalkan pelayanan,pendayagunaan aparatur danpeningkatan kompetensi aparatur,pendayagunaan organisasi dansistem, fasilitasi antar stakeholders,demokratisasi pelaksanaan aturanperundangan negara.
1 Optimalisasi pelayanan
2 Pendayagunaan dan peningkatankompetensi aparatur
3 Pendayagunaan organisasi dan sistem
4 Fasilitasi antar stakeholders
5 Demokratisasi
6 Pelaksanaan aturan perundangan negara
MISI II : Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan
Tujuan Sasaran
Tujuan : Mewujudkan pendayagunaan potensidan pemanfaatan SDAberkelanjutan, peningkatan investasiberwawasan lingkungan,pemberdayaan masyarakat yangbertanggung jawab, peningkatandan penyelarasan pembangunan disegala bidang serta menjagakelestarian lingkungan fisik dan nonfisik.
4 Peningkatan dan penyelarasanpembangunan di segala bidang
5 Menjaga kelestarian lingkungan fisik dannon fisik
MISI III : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan
Tujuan Sasaran
Tujuan : Pengurangan jumlah RT miskinsecara bertahap dan komprehensif,peningkatan kesejahteraan sosialmasyarakat, mencerdaskankehidupan masyarakat melaluipemanfaatan teknologi informasi,adanya jalinan kemitraaan strategisdengan stakeholders sampaiketingkat kecamatan, serta menjagakeamanan dan ketertiban sosial,pelestarian nilai-nilai budayatradisional.
1 Pengentasan kemiskinan bertahap dankomprehensif
2 Kesejahteraan sosial
3 Mencerdaskan kehidupan masyarakatdengan pemanfaataan IT
4 Menjalin kemitraan strategis denganstakeholders
5 Menjaga keamanan dan ketertibansosial, pelestarian nilai-nilai budaya bali
145
145
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1 Strategi Pembangunan
Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi di atas, strategi yang akan ditempuh
adalah:
1. Meningkatkan efektivitas pelayanan prima secara terpadu, penyederhanaan
pelayanan birokrasi.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengawasan kinerja birokrasi yang lebih efektif
dan bebas KKN.
3. Meningkatkan kompetensi aparatur.
4. Meningkatkan koordinasi organisasi berjenjang.
5. Meningkatkan frekuensi forum pertemuan dalam penyerapan aspirasi masyarakat.
6. Meningkatkan pemahaman aspek hukum birokrasi.
7. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam secara
berkelanjutan.
8. Meningkatkan investasi yang berwawasan lingkungan dan terpadu.
9. Meningkatkan peranan kelembagaan masyarakat secara terukur dan bertanggung
jawab.
10. Meningkatkan kelestarian lingkungan fisik dan non fisik.
11. Meningkatkan pengentasan kemiskinan bertahap dan komprehensif.
12. Meningkatkan kesejahteraan sosial terpadu.
13. Meningkatkan akses pemanfaatan teknologi informasi secara luas jangkauannya
dan bertahap.
14. Meningkatkan daya saing masyarakat kecil dan menengah.
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Arah kebijakan pembangunan dari ketiga misi tersebut akan dilaksanakan dalam
lima tahun kedepan, dikelompokkan berdasarkan urusan. Urusan terdiri dari 2 komponen
yaitu urusan wajib serta urusan pilihan yang secara rinci dijabarkan dalam matrik pada
Bab VIII.
146
6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Pertama
A. Optimalisasi Pelayanan
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas,
serta mampu memberikan pelayanan prima.
Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, dengan didukung oleh
perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif, serta
meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor.
Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintahan melalui
pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik guna
meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dalam
penggalian dan pengelolaan sumber-sumber dana bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengelolaan persandian
dan telekomunikasi.
2. Kesehatan
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk
optimalisasi pelayanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayanan
kesehatan.
Peningkatan jangkauan pelayanan jamkesmas dan pelayanan
kesehatan sejenis.
Pengawasan pelayanan kesehatan terutama terkait pemberian
pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu.
3. Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan administrasi
kependudukan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayanan
administrasi kependudukan.
147
Meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan.
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan untuk optimalisasi
pelayanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat terkait perijinan.
Penyederhanaan prosedur perijinan.
Pengawasan proses pelayanan perijinan yang efektif, efesien dan
bebas KKN.
5. Perpustakaan
Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat terutama
di daerah pedesaan dan daerah terpencil.
Meningkatkan jumlah dan jenis bacaan, dan keterampilan bagi
pengelola perpustakaan.
6. Lingkungan Hidup
Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan dan
perdesaan.
Meningkatan sarana dan prasarana serta penataan pertamanan dan
kebersihan lingkungan.
B. Pendayagunaan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan
berjenjang, kursus, bintek, diklat, maupun pendidikan akademis,
termasuk program magang.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan.
2. Pendidikan
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
148
Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kursus, bintek, diklat
maupun pendidikan akademis.
3. Kesehatan
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terkait petugas
kesehatan melalui kursus, bintek, diklat maupun pendidikan
akademis.
C. Pendayagunaan Organisasi dan Sistem
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Optimalisasi penerapan sistem kerja secara berjenjang untuk
merubah mind set dan memeratakan pekerjaan dan tanggung
jawab secara berjenjang dan proporsional
Peningkatan fungsi baperjakat dalam melakukan analisa dan
evaluasi terhadap kinerja aparatur secara proposional sesuai
kemampuan potensi dan DUK, untuk meningkatkan gairah kerja
dari masing-masing aparatur.
Meningkatkan kualitas keimanan aparatur melalui pemberian darma
wacana, tirta yatra dan lainnya, untuk menumbuhkan kesadaran
akan tanggung jawab kerja dari dalam diri masing-masing.
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
serta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
D. Fasilitasi antar Stakeholders
1. Penataan Ruang
Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah.
Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka perencanaanpemanfaatan ruang.
149
2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Meningkatkan penyerapan/penjaringan aspirasi masyarakat (jaring
asmara).
Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
Hearing/dialog dan koordinasi pejabat pimpinan daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama.
3. Kebudayaan
Meningkatkan Peranan lembaga Adat Desa Pakraman.
4. Koperasi dan UKM
Meningkatkan peranan lembaga keuangan mikro yang dikelola di
tingkat pedesaan.
E. Demokratisasi
1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait tugas dan fungsi
pemerintah, swasta dan masyarat dalam pembangunan daerah.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait isue-isue strategis
yang sedang berkembang.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam berpolitik dan
penyampaian aspirasi.
2. Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan penyebarluasan informasi untuk mencapai
keterbukaan informasi pelayanan publik.
3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Pengaduan aspirasi masyarakat
150
F. Pelaksanaan Aturan Perundangan Negara
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Meningkatkan pengetahuan aparatur terkait pemahaman terhadap
peraturan dan aspek hukum.
Peningkatan dan perkuatan lembaga tim ahli hukum yang telah
dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.
Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka penegakan
hukum.
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak
hukum.
Pembahasan rancangan peraturan daerah.
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan.
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Meningkatkan penegakan peraturan daerah.
Meningkatkan penegakan ketertiban lingkungan.
6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Kedua
A. Pendayagunaan Potensi dan Pemanfaatan SDA Berkelanjutan
1. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
Inventarisasi dan penataan potensi galian C secara terukur baik
cadangan bahan Insitu maupun cadangan bahan galian Eksitu
yang layak di eksploitasi berdasarkan kaidah lingkungan hidup
Penggalian potensi SDA lainnya dan memanfaatkan demi
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.
Penetapan keharusan pemanfaatan SDA strategis Kabupaten
Karangasem dengan didahului oleh kajian seperti KLHS (kajian
lingkungan hidup strategis sesuai amanat undang-undang
lingkungan hidup).
151
Peningkatan pengendalian pemanfaatan SDA melalui SKPD terkait
(Bappeda , BLH, Kantor Satpol PP, Bagian Ekonomi).
Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penataan ruang,
karena banyaknya kepentingan yang terkait, sehingga proporsi
pemanfaatan ruang optimal dan kelestarian manfaat berkelanjutan
dalam keseimbangan dinamika perubahan.
Pembentukan tim pembina dan pengendali tata ruang yang
kompeten, proporsional dan profesional, yang mampu menyusun
dan menetapkan regulasi-regulasi yang ramah lingkungan.
Penyesuaian tata ruang dengan menetapkan dan mensosialisasikan
peraturan/perda tata ruang dan peruntukannya. Didukung dengan
kesungguhan operasional pengendalian dan menindak pelanggaran
tata ruang.
Mengamankan kelestarian daerah tangkapan air, resapan air,
daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, pantai),
daerah perlindungan jurang.
Mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten (RTRWK), guna memayungi kebijakan kabupaten dan
mencegah kesemrawutan dan tumpang tindih, disertai dengan
konsistensi dari aparat dalam implementasinya.
2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Peningkatan pengawasan terhadap pemberian ijin maupun
pelaksanaan eksploitasi sumber daya alam terutama eksploitasi
galian C.
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
eksploitasi sumber daya alam terutama eksploitasi galian C.
4. Lingkungan Hidup
Peningkatan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam
strategis melalui kajian lingkungan hidup strategis.
152
B. Peningkatan Investasi Berwawasan Lingkungan
1. Penataan Ruang
Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secara
komprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasi/advice
planning dari Bappeda/Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD).
Peningkatan anggaran unit tertentu khususnya dalam pengendalian
perijinan dan lingkungan.
Kerjasama pihak swasta (KPS) yang difasilitasi Bappenas
Meningkatkan peranan lembaga yang terkait lingkungan.
Mendorong peranan aktif Lembaga Adat dalam pengawasan
investor untuk berinvestasi berwawasan lingkungan.
Sosialisasi rencana tata ruang yang intens dan berkesinambungan.
Pemanfaatan sosialisasi rencana tata ruang dan profil investasi
melalui multi media.
Penggalakan sosialisasi masalah lingkungan kepada masyarakat
dan lembaga adat dengan mengangkat kearifan lokal (local
genious) di masing-masing desa/wilayah kecamatan.
Pengimplementasian Kerjasama Pihak Swasta (KPS) yang difasilitasi
Bappenas secara lebih terpadu dan pro aktif dari SKPD terkait.
2. Lingkungan Hidup
Telah diresmikan Pos Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup
yang pertama bagi kabupaten/kota di Kabupaten Karangasem.
Melakukan pengendalian dengan pengeluaran ijin secara
komprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasi
lingkungan dari BLH berupa Kajian Lingkungan (UKL/UPL Amdal
dan sejenisnya).
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan monitoring dan evaluasi guna mendapatkan
mekanisme yang tepat dalam memberdayakan masyarakat
sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam membuka
peluang investasi yang berwawasan lingkungan.
153
Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologi
tepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan
Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam
pemberdayaan masyarakat.
Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat.
4. Kebudayaan
Peningkatan Pemberdayaan Desa Pekraman sehingga memiliki
pemahaman yang sama dalam membuka peluang investasi yang
berwawasan lingkungan.
Meningkatkan peranan lembaga adat dalam melaksanakan
pengawasan terhadap investor untuk berinvestasi yang
berwawasan lingkungan.
C. Pemberdayaan Masyarakat Bertanggung Jawab
1. Perencanaan
Meningkatkan pemantauan terhadap keberlanjutan pelaksanaan
program CBD.
2. Kebudayaan
Peningkatan peranan kelembagaan/Desa Pekraman, lembaga subak
serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi
kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan
bersaing lebih tinggi.
D. Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan di Segala Bidang
1. Perencanaan
Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 2 dalam
bidang administrasi pembangunan.
Peningkatan fungsi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan
penanganan investasi.
154
2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 1 dalam
bidang tata praja.
Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 3 dalam
bidang administrasi umum.
E. Menjaga Kelestarian Lingkungan Fisik dan Non Fisik
1. Pekerjaan Umum
Program terpadu penanganan lingkungan yaitu perbaikan pantai
melaui program Revertment pantai secara berkelanjutan.
Penanganan program pasca bencana alam.
Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yang
memadai, untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasi
yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan.
2. Kehutanan
Program penanganan lahan kritis dengan program gerhan, program
sejuta pohon dan program one man one tree serta program
swadaya masyarakat terhadap penanganan lingkungan.
3. Sosial
Program non fisik pada aspek program sosial budaya.
Perencanaan program CSR (Care Social Responsibility).
4. Lingkungan Hidup
Pemberian prioritas penanganan lingkungan oleh masyarakat dan
lembaga swadaya lingkungan.
Program terpadu di dalam menangani permasalahan lingkungan.
Pengelolaan RTH perkotaan dan perdesaan.
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
155
5. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
6.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan untuk melaksanakan Misi Ketiga
A. Pengentasan Kemiskinan bertahap dan komprehensif
1. Pendidikan
Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan
kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta
meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.
Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang
bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: kemandirian dalam
pengelolaan, akuntabilitas (accountability) dan jaminan mutu
(quality assurance).
Mensinergikan pembangunan pendidikan yang mengacu pada 2
dimensi dasar, yakni: dimensi lokal yang menekankan pada
keharusan untuk mengakomodir dan mengintegrasikan unsur-unsur
akuntabilitas, relevansi, kualitas, otonomi dan jaringan kerjasama;
sementara dimensi global menuntut agar segala aktivitas didasari
oleh aspek kompetitif, kualitas dan jaringan kerjasama.
Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan
dengan kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali.
Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga- lembaga pendidikan
sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara
kelestarian budaya yang adiluhung.
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk
kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus kepada
penduduk yang kurang mampu.
Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di semua
SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi
pembangunan secara koneksitas.
Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara
lebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.
156
Program Pemanfaatan Media Internet yang lebih luas
jangkauannya di masyarakat secara bertahap.
2. Kesehatan
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan
berkualitas terutama bagi penduduk miskin.
Meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyakit, baik pencegahan
primer, skunder maupun tersier terutama penyakit yang menjadi
masalah kesehatan di Kabupaten Karangasem.
Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana
dan prasarana kesehatan.
3. Ketenagakerjaan
Mengembangkan ekonomi berkerakyatan yang berkeadilan dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber
daya alam Bali secara profesional dan berkelanjutan.
Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah
minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan
pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah
pengangguran.
Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi
kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan
bersaing lebih tinggi.
Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di semua
SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi
pembangunan secara koneksitas.
Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara
lebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.
Program Pemanfaatan Media Internet yang lebih luas
jangkauannya di masyarakat secara bertahap.
4. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu
mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan stabil,
157
serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan
terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat.
Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir
resiko kredit modal kerja dan kredit investasi.
Program Peningkatan Lembaga Keuangan Desa (LPD).
5. Perdagangan
Mengembangkan kemitraan pemasangan industri kecil dan
menengah
6. Industri
Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya
saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan
akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan
terkini yang sesuai.
7. Penanaman Modal
Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan
peraturan investasi, sehingga dapat menarik investor.
8. Pertanian
Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju
kemandirian, sejahtera dan keadilan.
Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani
dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti:
keringanan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit, terlebih lagi
yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya
pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan
teknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen,
guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian.
Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata
melalui program kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.
158
9. Ketahanan Pangan
Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali
terutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatan
kesejahtraan petani melalui optimalisasi pengelolahan sumber daya
alam dan SDM Bali, penguatan kelembagaan, memperbaiki akses
petani terhadap permodalan teknologi, pemasaran dan fasilitas
penunjang lainnya.
10. Kelautan dan Perikanan
Mengembangkan komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta
meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan.
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem
perairan, pesisir dan daratan.
Meningkatkan lapangan kerja, ekspor, komsumsi ikan per kapita
dan kesejahteraan masyarakat.
11. Pertanahan
Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan
akuntabel.
12. Pariwisata
Pengembangan pariwisata spritual.
Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan
efek ganda (multiplier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal
Bali.
Perbaikan infrastuktur penunjang pariwisata, menjaga lingkungan
alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan daya
saing, serta dengan lebih mengutamakan quality tourism.
Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi
penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga
terhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau decline kegiatan
pariwisata.
Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih
memberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikan
159
kesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untuk
mengelola usaha perhotelan, atau ikut membeli saham sebagai
penyertaan modal dalam pengelolaannya.
Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis
pada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan
langsung oleh sebagian besar masyarakat Bali.
Mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif bagi
perkembangan industri pariwisata Bali, yang didukung oleh
bersinerginya berbagai komponen pariwisata.
Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana
pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga
kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan
manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata
sebagai penyangga utamanya.
Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga,
perorangan, pelaku pariwisata yang benar-benar mengabdikan
dirinya pada pelestarian budaya yang menjadi daya tarik
wisatawan.
Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan
guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
13. Pekerjaaan Umum
Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yang
memadai, untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasi
yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan.
Pengadaan embung, cubang.
14. Perhubungan
Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, informasi dan
komunikasi yang memadai, terutama wilayah Bali Utara, Barat dan
Timur guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan
ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara daerah Bali bagian
Selatan, Tengah, Timur dan Utara.
160
15. Perumahan Rakyat
Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan
permukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuai
rencana tata ruang dan tetap mengacu peraturan daerah tentang
ketinggian bangunan serta keselarasan dengan daya dukung
lingkungan.
16. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam
pembangunan melalui:
Mendorong dan membangkitkan potensi yang dimiliki keluarga dan
masyarakat serta penguatan kelembagaannya.
Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat
Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologi
tepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan
Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam
pemberdayaan masyarakat.
17. Ketransmigrasian
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transmigrasi asal Bali.
18. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB
mandiri menuju keluarga sejahtera.
19. Sosial
Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan,
keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, sehingga dapat
menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
161
B. Kesejahteraan Sosial
1. Ketenagakerjaan
Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah
minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan
pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah
pengangguran.
2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Peningkatan Lembaga Keuangan Desa (LPD).
3. Pertanian
Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani
dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti:
keringan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit, terlebih lagi yang
ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
4. Ketahanan Pangan
Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali
terutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatan
kesejahteraan petani melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan,
memperbaiki akses petani terhadap permodalan teknologi,
pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.
5. Pariwisata
Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih
memberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikan
kesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untuk
mengelola usaha perhotelan, atau ikut membeli saham sebagai
penyertaan modal dalam pengelolaannya.
162
Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis
pada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan
langsung oleh sebagian besar masyarakat Bali.
Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana
pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga
kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan
manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata
sebagai penyangga utamanya.
Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan
guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
C. Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat dengan Pemanfaatan IT
1. Ketenagakerjaan
Meningkatkan kemampuan IT tenaga kerja melalui program
Magang di Jepang
Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di semua
SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi
pembangunan secara koneksitas
Program pemanfaatan media internet yang lebih luas jangkauannya
di masyarakat secara bertahap.
2. Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan sistem jaringan di semua SKPD untuk menciptakan
proses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas
Peningkatan pemanfaatan media internet yang lebih luas di
masyarakat.
3. Perencanaan Pembangunan
Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan
kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta
meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.
163
4. Pendidikan
Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan
kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta
meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.
Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di segala
SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi
pembangunan secara koneksitas.
Program pemanfaatan media internet yang lebih luas jangkauannya
di masyarakat secara bertahap.
D. Menjalin Kemitraan Strategis dengan Stakeholder
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Meningkatkan koordinasi antar skpd melalui rapat rutin
Meningkatkan penyerapan / penjaringan aspirasi masyarakat
(jaring asmara)
Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan
2. Pendidikan
Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara
lebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.
3. Ketenagakerjaan
Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi
kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan
bersaing lebih tinggi.
Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara
lebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.
4. Pertanian
Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya
pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan
teknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen,
guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian.
164
Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata
melalui program kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.
E. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Sosial, Pelestarian Nilai-nilaiBudaya Bali
1. Kebudayaan
Peningkatan peranan kelembagaan/desa pekraman, lembaga subak
serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi
kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan
bersaing lebih tinggi.
Peningkatan pengetahuan kerohanian di masing-masing desa
pekraman melalui pesraman.
2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Peningkatan ilmu keagamaan dan bahasa daerah di kalangan siswa
untuk menanamkan keimanan dan kecintaan kepada budaya
daerah sejak kecil melalui penambahan jumlah tenaga guru agama
dan guru bahasa Bali.
3. Pendidikan
Peningkatan pelestarian budaya Bali melalui pendidikan formal dan
informal.
Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan
dengan kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali.
Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga- lembaga pendidikan
sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara
kelestarian budaya yang adiluhung.
4. Ketenagakerjaan
Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat kecil dan
menengah di sektor-sektor informal.
165
5. Pertanahan
Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan
akuntabel.
6. Pariwisata
Pengembangan pariwisata spritual
Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan
efek ganda (multiplier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal
Bali.
Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi
penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga
terhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau decline kegiatan
pariwisata.
Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis
pada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan
langsung oleh sebagian besar masyarakat Bali.
Hubungan strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam tabel 6.1 berikut ini :
134
134
134
VISI :
MISI I :
Tujuan : 1 Optimalisasi pelayanan 1
- Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas,serta mampu memberikan pelayanan prima.
- Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, dengan didukungoleh perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif, sertameningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor.
- Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintahan melaluipendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik gunameningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
- Mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dalampenggalian dan pengelolaan sumber-sumber dana bagipenyelenggara pemerintah daerah.
- Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengelolaan persandiandan telekomunikasi.
2
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untukoptimalisasi pelayanan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayanankesehatan.
- Peningkatan jangkauan pelayanan jamkesmas dan pelayanankesehatan sejenis.
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kesehatan
Arah Kebijakan
Meningkatkan efektifitas pelayananprima secara terpadu,penyederhanaan pelayanan birokrasi.
Tujuan Sasaran Strategi
Mengoptimalkan pelayanan,pendayagunaan aparatur danpeningkatan kompetensiaparatur, pendayagunaanorganisasi dan sistem, fasilitasiantar stakeholders,demokratisasi pelaksanaanaturan perundangan negara.
Tabel 6.1
Hubungan Strategi dengan Arah Kebijakan dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode ll
166
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
- Pengawasan pelayanan kesehatan terutama terkait pemberianpelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu.
3
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan administrasikependudukan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayananadministras kependudukan.
- Meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan untuk optimalisasipelayanan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat terkait perijinan.
- Penyederhanaan prosedur perijinan.
- Pengawasan proses pelayanan perijinan yang efektif, efesien danbebas KKN.
5
- Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat terutamadi daerah pedesaan dan daerah terpencil.
- Meningkatkan jumlah dan jenis bacaan, dan keterampilan bagipengelola perpustakaan.
6
- Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan danperdesaan.
- Meningkatan sarana dan prasarana serta penataan pertamanandan kebersihan lingkungan.
Kependudukan dan Catatan Sipil
Perdagangan
Perpustakaan
Lingkungan Hidup
167
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
2 Pendayagunaan danpeningkatan kompetensiaparatur
Meningkatkan kompetensi aparatur. 1
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaanberjenjang, kursus, bintek, diklat, maupun pendidikan akademis,termasuk program magang.
- Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan.
2
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kursus, bintek, diklatmaupun pendidikan akademis.
3
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terkait petugaskesehatan melalui kursus, bintek, diklat maupun pendidikanakademis.
3 Pendayagunaan organisasidan system
Meningkatkan koordinasi organisasiberjenjang.
1
- Optimalisasi penerapan sistem kerja secara berjenjang untukmerubah mind set dan memeratakan pekerjaan dan tanggungjawab secara berjenjang dan proposional
- Peningkatan fungsi baperjakat dalam melakukan analisa danevaluasi terhadap kinerja aparatur secara proposional sesuaikemampuan potensi dan DUK, untuk meningkatkan gairah kerjadari masing-masing aparatur.
- Meningkatkan kualitas keimanan aparatur melalui pemberiandarma wacana, tirta yatra dan lainnya, untuk menumbuhkankesadaran akan tanggung jawab kerja dari dalam diri masing-masing.
- Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,serta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pendidikan
Kesehatan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
168
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
4 Fasilitasi antar stakeholders 5 1- Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka penyusunan
rencana pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaanpembangunan daerah.
- Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka perencanaanpemanfaatan ruang.
2.
- Meningkatkan penyerapan/penjaringan aspirasi masyarakat (jaringasmara).
- Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
- Hearing/dialog dan koordinasi pejabat pimpinan daerah dan tokohmasyarakat/ tokoh agama.
3.
- Meningkatkan Peranan lembaga Adat Desa Pakraman.
4.
- Meningkatkan peranan lembaga keuangan mikro yang dikelola ditingkat pedesaan.
5 Demokratisasi 1
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait tugas dan fungsipemerintah, swasta dan masyarat dalam pembangunan daerah.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait isue-isue strategisyang sedang berkembang.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam berpolitik danpenyampaian aspirasi.
2- Meningkatkan penyebarluasan informasi untuk mencapai
keterbukaan informasi pelayanan publik.
Meningkatkan frekwensi forumpertemuan dalam penyerapanaspirasi masyarakat.
Meningkatkan akses pemanfaatanteknologi informasi secara luasjangkauannya dan bertahap
Komunikasi dan Informatika
Koperasi dan UKM
Penataan Ruang
Kebudayaan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
169
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
3
- Pengaduan aspirasi masyarakat
6 Pelaksanaan aturanperundangan Negara
Meningkatkan pemahaman aspekhukum birokrasi.
1
- Meningkatkan pengetahuan aparatur terkait pemahaman terhadapperaturan dan aspek hukum.
- Peningkatan dan perkuatan lembaga tim ahli hukum yang telahdibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka penegakanhukum.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegakhukum.
- Pembahasan rancangan peraturan daerah.
- Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan.
2
- Meningkatkan penegakan peraturan daerah.
- Meningkatkan penegakan ketertiban lingkungan.
MISI II :
Tujuan : 1 1
- Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secarakomprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasi/adviceplanning dari Bappeda/Badan Koordinasi Penataan Ruang(BKPRD).
- Peningkatan anggaran unit tertentu khususnya dalampengendalian perijinan dan lingkungan.
- Kerjasama pihak swasta (KPS) yang difasilitasi Bappenas
- Meningkatkan peranan lembaga yang terkait lingkungan.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kebudayaan
Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan
Mewujudkan pendayagunaanpotensi dan pemangfaatan SDAberkelanjutan, peningkataninvestasi berwawasanlingkungan, pemberdayaanmasyarakat yang bertanggungjawab, peningkatan danpenyelarasan pembangunan disegala bidang serta menjagakelestaraian lingkungan fisik dannon fisik.
Meningkatkan pemanfaatan danpengendalian potensi sumber dayaalam secara berkelanjutan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
170
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
- Mendorong peranan aktif Lembaga Adat dalam pengawasaninvestor untuk berinvestasi berwawasan lingkungan.
- Sosialisasi rencana tata ruang yang intens dan berkesinambungan.
- Pemanfaatan sosialisasi rencana tata ruang dan profil investasimelalui media multi media.
- Penggalakan sosialisasi masalah lingkungan kepada masyarakatdan lembaga adat dengan mengangkat kearifan lokal (localgenious) di masing-masing desa/wilayah kecamatan.
- Pengimplementasian Kerjasama Pihak Swasta (KPS) yangdifasilitasi Bappenas secara lebih terpadu dan pro aktif dari SKPDterkait.
2
- Telah diresmikan Pos Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidupyang pertama bagi Kabupaten/Kota di Kabupaten Karangasem.
- Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secarakomprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasilingkungan dari BLH berupa Kajian Lingkungan (UKL/UPL Amdaldan sejenisnya).
3
- Peningkatan monitoring dan evaluasi guna mendapatkanmekanisme yang tepat dalam memberdayakan masyarakatsehingga memiliki pemahaman yang sama dalam membukapeluang investasi yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologitepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan
- Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalampemberdayaan masyarakat.
- Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat.
4
- Peningkatan Pemberdayaan Desa Pekraman sehingga memilikipemahaman yang sama dalam membuka peluang investasi yangberwawasan lingkungan.
Kebudayaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lingkungan Hidup
171
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
- Meningkatkan peranan lembaga adat dalam melaksanakanpengawasan terhadap investor untuk berinvestasi yangberwawasan lingkungan.
2 1
- Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secarakomprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasi/adviceplanning dari Bappeda/Badan Koordinasi Penataan Ruang- Peningkatan anggaran unit tertentu khususnya dalampengendalian perijinan dan lingkungan.
- Kerjasama pihak swasta (KPS) yang difasilitasi Bappenas
- Meningkatkan peranan lembaga yang terkait lingkungan.
- Mendorong peranan aktif Lembaga Adat dalam pengawasaninvestor untuk berinvestasi berwawasan lingkungan.
- Sosialisasi rencana tata ruang yang intens dan berkesinambungan.
- Pemanfaatan sosialisasi rencana tata ruang dan profil investasimelalui media multi media.
- Penggalakan sosialisasi masalah lingkungan kepada masyarakatdan lembaga adat dengan mengangkat kearifan lokal (localgenious) di masing-masing desa/wilayah kecamatan.
- Pengimplementasian Kerjasama Pihak Swasta (KPS) yangdifasilitasi Bappenas secara lebih terpadu dan pro aktif dari SKPDterkait.
2
- Telah diresmikan Pos Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidupyang pertama bagi Kabupaten/Kota di Kabupaten Karangasem.
- Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secarakomprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasilingkungan dari BLH berupa Kajian Lingkungan (UKL/UPL Amdaldan sejenisnya).
Lingkungan Hidup
Penataan RuangMeningkatkan investasi yangberwawasan lingkungan dan terpadu
Peningkatan investasiberwawasan lingkungan
172
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
3
- Peningkatan monitoring dan evaluasi guna mendapatkanmekanisme yang tepat dalam memberdayakan masyarakatsehingga memiliki pemahaman yang sama dalam membukapeluang investasi yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologitepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan
- Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalampemberdayaan masyarakat.
- Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat.
4
- Peningkatan Pemberdayaan Desa Pekraman sehingga memilikipemahaman yang sama dalam membuka peluang investasi yangberwawasan lingkungan.
- Meningkatkan peranan lembaga adat dalam melaksanakanpengawasan terhadap investor untuk berinvestasi yangberwawasan lingkungan.
3 1
- Meningkatkan pemantauan terhadap keberlanjutan pelaksanaanprogram CBD.
2
- Peningkatan peranan kelembagaan/Desa Pekraman, lembagasubak serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
- Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomikerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemanpuanbersaing lebih tinggi.
4 1
- Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 2 dalambidang administrasi pembangunan.
- Peningkatan fungsi tim koordinasi penanggulangan kemiskinandan penanganan investasi.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kebudayaan
Kebudayaan
Perencanaan
Perencanaan
Meningkatkan peranan kelembagaanmasyarakat secara terukur danbertanggungjawab
Peningkatan danpenyelarasan pembangunandi segala bidang
Meningkatkan pemahaman danpengawasan kinerja birokrasi yanglebih efektif dan bebas KKN.
Pemberdayaan masyarakatbertanggung jawab
173
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
2
- Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 1 dalambidang tata praja.
- Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 3 dalambidang administrasi umum.
5 1
- Program terpadu penanganan lingkungan yaitu perbaikan pantaimelaui Program Revertment Pantai Secara Berkelanjutan.
- Penanganan Program Pasca Bencana Alam.
- Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yangmemadai, untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasiyang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan.
2
- Program penanganan lahan kritis dengan program gerhan,program sejuta pohon dan program one man one tree sertaprogram swadaya masyarakat terhadap penanganan lingkungan.
3
- Program non fisik pada aspek program sosial budaya.
- Perencanaan program CSR (Care Social Responsibility ).
4
- Pemberian prioritas penanganan lingkungan oleh masyarakat danlembaga swadaya lingkungan.
- Program terpadu di dalam menangani permasalahan lingkungan.
- Pengelolaan RTH perkotaan dan perdesaan.
- Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
- Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
5
- Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
Kehutanan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Pekerjaan Umum
Sosial
Lingkungan Hidup
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Meningkatkan kelestarian lingkunganfisik dan non fisik
Menjaga kelestarianlingkungan fisik dan non fisik
174
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
MISI III :
Tujuan : 1 1
- Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkankualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun,serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.
- Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yangbertumpu pada tiga pilar utama, yakni: kemandirian dalampengelolaan, akuntabilitas (accountability ) dan jaminan mutu(quality assurance).
- Mensinergikan pembangunan pendidikan yang mengacu pada 2dimensi dasar, yakni: dimensi lokal yang menekankan padakeharusan untuk mengakomodir dan mengintegrasikan unsur-unsur akuntabilitas, relevansi, kualitas, otonomi dan jaringankerjasama; sementara dimensi global menuntut agar segalaaktivitas didasari oleh aspek kompetitif, kualitas dan jaringankerjasama.
- Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalandengan kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali.
- Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga- lembagapendidikan sebagai pusat pengembangan kebudayaan danmemelihara kelestarian budaya yang adiluhung.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasukkualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus kepadapenduduk yang kurang mampu.
- Pemasangan Sistem jaringan yang murah dan bertahap di segalaSKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasipembangunan secara koneksitas.
- Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secaralebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.
- Program Pemanfaatan Media Internet yang lebih luasjangkauannya di masyarakat secara bertahap.
Meningkatkan pengentasankemiskinan bertahap dankomprehensif, Meningkatkanpeningkatan daya saing masyarakatkecil dan menengah
Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan
PendidikanPengurangan jumlah RT miskinsecara bertahap dankomprehensif, peningkatankesejahteraan sosialmasyaralkat, mencerdaskankehidupan masyarakat melaluipemanfaatan teknologiinformasi, adanya jalinankemitraaan strategis denganstakeholders sampai ketingkatkecamatan, serta menjagakeamanan dan ketertiban sosial,pelestraian nilai-nilai budayatradisional.
Pengentasan kemiskinanbertahap dan komprehensif
175
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
2
- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan danberkualitas terutama bagi penduduk miskin.
- Meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyakit, baikpencegahan primer, skunder maupun tersier terutama penyakityang menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Karangasem.
- Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta saranadan prasarana kesehatan.
3
- Mengembangkan ekonomi berkerakyatan yang berkeadilandengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dansumber daya alam Bali secara profesional dan berkelanjutan.
- Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaanupah minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkankesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untukmengurangi jumlah pengangguran.
- Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomikerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemanpuanbersaing lebih tinggi.
- Pemasangan Sistem jaringan yang murah dan bertahap di segalaSKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasipembangunan secara koneksitas.
- Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secaralebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.
- Program Pemanfaatan Media Internet yang lebih luasjangkauannya di masyarakat secara bertahap.
4
- Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampumengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan setabil,serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, danterwujudnya iklim berinvestasi yang sehat.
- Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisirresiko kredit modal kerja dan kredit investasi.
- Program Peningkatan Lembaga Keuangan Desa (LPD).
Kesehatan
Ketenagakerjaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
176
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
5
- Mengembangkan kemitraan pemasangan industri kecil danmenengah
6
- Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdayasaing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain danakses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahanterkini yang sesuai.
7
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakanperaturan investasi, sehingga dapat menarik investor.
8
- Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menujukemandirian, sejahtra dan keadilan.
- Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petanidalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti:keringan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit, terlebih lagiyang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
- Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidayapertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuanteknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen,guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian.
- Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisatamelalui program kerjasama kemitraan yang salingmenguntungkan.
9
- Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Baliterutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatankesejahtraan petani melalui optimalisasi pengelolahan sumberdaya alam dan SDM Bali, penguatan kelembagaan, memperbaikiakses petani terhadap permodalan teknologi, pemasaran danfasilitas penunjang lainnya.
Penanaman Modal
Pertanian
Industri
Ketahanan Pangan
Perdagangan
177
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
10
- Mengembangkan komoditas andalan, unggulan dan rintisan sertameningkatkan produktivitas dan produksi perikanan.
- Meningkatkanpengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistemperairan, pesisir dan daratan.
- Meningkatkan lapangan kerja, ekspor, komsumsi ikan per kapitadan kesejahteraan masyarakat
11
- Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib danakuntabel.
12
- Pengembangan pariwisata spritual.
- Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikanefek ganda (multiplier effect ) bagi sebagian besar masyarakatlokal bali.
- Perbaikan infrastuktur penunjang pariwisata, menjaga lingkunganalam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan dayasaing, serta dengan lebih mengutamakan quality tourism
- Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadipenemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehinggaterhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau declinekegiatan pariwisata.
- Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebihmemberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikankesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untukmengelola usaha perhotelan, atau ikut membeli saham sebagaipenyertaan modal dalam pengelolaannya.
- Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasispada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakanlangsung oleh sebagian besar masyarakat bali.
- Mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif bagiperkembangan industri pariwisata Bali, yang didukung olehbersinerginya berbagai komponen pariwisata.
Kelautan dan Perikanan
Pertanahan
Pariwisata
178
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
- Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasaranapemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya,menjaga kelestarian dan keamanannya, memberdayakan danmemberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitarobyek wisata sebagai penyangga utamanya.
- Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga,perorangan, pelaku pariwisata yang benar-benar mengabdikandirinya pada pelestarian budaya yang menjadi daya tarikwisatawan.
- Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas danberkelanjutan guna memperluas kesempatan kerja danmeningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
13
- Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yangmemadai, untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasiyang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan.
- Pengadaan embung, cubang.
14
- Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, informasidan komunikasi yang memadai, terutama wilayah Bali Utara, Baratdan Timur guna memperluas dan mendistribusikan pusatpertumbuhan ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara daerahBali bagian Selatan, Tengah, Timur dan Utara.
15
- Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan danpermukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuairencana tata ruang dan tetap mengacu peraturan daerah tentangketinggian bangunan serta keselarasan dengan daya dukunglingkungan.
16
- Mendorong dan membangkitkan potensi yang dimiliki keluargadan masyarakat serta penguatan kelembagaannya.
Pekerjaaan Umum
Perhubungan
Perumahan Rakyat
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Meningkatkan kemampuan dankemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui:
179
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
- Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat
- Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologitepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan
- Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalampemberdayaan masyarakat.
17
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transmigrasi asalbali.
18
- Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KBmandiri menuju keluarga sejahtera.
19
- Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan,keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, sehingga dapatmenjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
- Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupanpenyandang masalah kesejahteraan sosial.
2 Kesejahteraan sosial 1
- Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaanupah minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkankesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untukmengurangi jumlah pengangguran.
2
- Program Peningkatan Lembaga Keuangan Desa (LPD).
3
- Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petanidalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti:keringan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit, terlebih lagiyang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
Meningkatkan kesejahteraan sosialterpadu
Ketenagakerjaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pertanian
Ketransmigrasian
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sosial
180
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
4
- Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian baliterutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatankesejahtraan petani melalui optimalisasi pengelolahan sumberdaya alam dan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan,memperbaiki akses petani terhadap permodalan teknologi,pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.
5
- Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebihmemberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikankesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untukmengelola usaha perhotelan, atau ikut membeli saham sebagaipenyertaan modal dalam pengelolaannya.
- Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasispada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakanlangsung oleh sebagian besar masyarakat Bali.
- Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasaranapemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya,menjaga kelestarian dan keamanannya, memberdayakan danmemberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitarobyek wisata sebagai penyangga utamanya.
- Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas danberkelanjutan guna memperluas kesempatan kerja danmeningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3 1
- Meningkatkan kemampuan IT tenaga kerja malalui programMagang di Jepang
- Pemasangan Sistem jaringan yang murah dan bertahap di segalaSKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasipembangunan secara koneksitas
- Program pemanfaatan media internet yang lebih luasjangkauannya di masyarakat secara bertahap.
Mencerdaskan kehidupanmasyarakat denganpemanfaataan IT
Meningkatkan akses pemanfaatanteknologi informasi secara luasjangkauannya dan bertahap
Ketenagakerjaan
Ketahanan Pangan
Pariwisata
181
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
2
- Meningkatkan sistem jaringan di segala SKPD untuk menciptakanproses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas
- Peningkatan pemanfaatan media internet yang lebih luas dimasyarakat.
3
- Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkankualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun,serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.
4
- Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkankualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun,serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.
- Pemasangan Sistem jaringan yang murah dan bertahap di segalaSKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasipembangunan secara koneksitas
- Program pemanfaatan media internet yang lebih luasjangkauannya di masyarakat secara bertahap.
4 Menjalin kemitraan strategisdengan stakeholders
1
- Meningkatkan koordinasi antar skpd melalui rapat rutin
- Meningkatkan penyerapan / penjaringan aspirasi masyarakat(jaring asmara)
- Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan
2
- Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secaralebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.
Komunikasi dan Informatika
Perencanaan Pembangunan
Pendidikan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Meningkatkan frekwensi forumpertemuan dalam penyerapanaspirasi masyarakat.
Pendidikan
182
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
3
- Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomikerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemanpuanbersaing lebih tinggi.
- Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secaralebih intensif dan pengimplementasian program keluaran
4
- Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidayapertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuanteknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen,guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian.
- Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisatamelalui program kerjasama kemitraan yang salingmenguntungkan.
5 1
- Peningkatan peranan kelembagaan/desa pekraman, lembagasubak serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
- Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomikerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemanpuanbersaing lebih tinggi.
- Peningkatan pengetahuan kerohanian di masing-masing desapekraman melalui pesraman.
2- Peningkatan ilmu keagamaan dan Bahasa Daerah di kalangan
siswa untuk menanamkan keimanan dan kecintaan kepada budayadaerah sejak kecil melalui penambahan jumlah tenaga guruagama dan guru bahasa bali.
3- Peningkatan pelestarian budaya Bali melalui pendidikan formal
dan informal
- Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalandengan kekhasan yang dimiliki masyarakat bali.
Meningkatkan peranan kelembagaanmasyarakat secara terukur danbertanggungjawab
Ketenagakerjaan
Pertanian
Kebudayaan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Pendidikan
Menjaga keamanan danketertiban sosial, pelestariannilai-nilai budaya bali
183
Arah KebijakanTujuan Sasaran Strategi
- Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga- lembagapendidikan sebagai pusat pengembangan kebudayaan danmemelihara kelestarian budaya yang adiluhung.
4- Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat kecil dan
menengah di sektor-sektor informal.
5- Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan
akuntabel.
6- Pengembangan pariwisata spritual- Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan
efek ganda (multiplier effect ) bagi sebagian besar masyarakatlokal bali.
- Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadipenemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehinggaterhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau declinekegiatan pariwisata.
- Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasispada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakanlangsung oleh sebagian besar masyarakat bali.
Pariwisata
Ketenagakerjaan
Pertanahan
184
185
BAB Vll
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi-misi serta kebijakan yang telah
dijelaskan sebelumnya, disusun program-program prioritas pembangunan beserta
indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD 2011-2015.
Program-program prioritas pembangunan disajikan dalam format matrik yang
merinci secara berkesinambungan mulai dari urusan, kebijakan, program, uraian indikator
serta target capaian tahunan, sebagaimana tabel matrik di bawah ini:
186
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10A. URUSAN WAJIB1 Pendidikan 1. 1. Pendidikan Anak Usia Dini 1. Meningkatnya APK pendidikan
anak usia dini (PAUD)20 % 25 % 30 % 35 % 40 %
2. Terselenggaranya pendidikan danpelatihan bagi pendidikan PAUD
1. Meningkatnya pelayanan danperencanaan tepat waktu
60 % 80 % 100 % 100 % 100 %
2. Meningkatnya kelengkapan datapokok pendidikan:
- PAUD 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
- Pendidikan dasar 80 % 85 % 90 % 95 % 100 %
Mensinergikan pembangunanpendidikan dengan menginte-grasikan unsur-unsurakuntanbilitas, relevansi, kualitas,otonomi didasari oleh aspekkompetitif kualitas dan jaringankerjasama
Meningkatkan pengembanganprogram paket A, B dan C bagianak yang putus sekolah/tidakmampu dan penuntasan butaaksara
188
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
- Pendidikan Menengah 90 % 92 % 96 % 98 % 100 %
3. Terbentuknya tim pengembangkurikulum pada:
25 % 30 % 35 % 40 % 50 %
- Kabupaten 80 % 85 % 90 % 95 % 100 %
- Kecamatan 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
- Gugus SD/TK 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
- MGMP di SMP 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
- MGMP di SMA/SMK 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
- Sekolah 80 % 85 % 80 % 90 % 100 %
4. Meningkatnya pemahaman gurudalam penerapan KTSP di sekolah
30 % 45 % 60 % 75 % 90 %
5. Meningkatkan kualitas sarana danprasarana pendidikan.
6. Program peningkatan sarana danprasarana pendidikan
1. Meningkatnya kualitas sarana danprasarana pendidikan
20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
2 Kesehatan 1. Meningkatkan ketersediaan obatdan pembekalan bagi masyarakat
4. Evaluasi pemanfaatan ruang 1. Tersusunnya laporan evaluasipemanfaatan ruang
8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec
6. PerencanaanPembangunan
1. 1. Pengembangan data/informasi 1. Tersedianya data dan informasitentang pembangunan daerah
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pktMenyelaraskan konsep programdengan instansi terkait,menyangkut pendidikan,kesehatan, tenaga kerja,kependudukan, pertanian,perkebunan, peternakan,perikanan, kelautan, ke-PU-an,lingkungan hidup di tingkat pusat,provinsi dan kabupaten.
Meningkatnya rencana tata ruangsesuai dengan perkem-bangansosial ekonomi masya-rakat danteknologi perencanaan
198
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2. Peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah
4 Terlaksananya pengkajian danevaluasi pembangunan KabupatenKarangasem
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
4 Peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah
1. Terlaksananya sosialisasikebijakan pembangunan daerah
8 Kec. 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec. 8 Kec.
5 Perencanaan pembangunanekonomi
1. Terkoordinasinya perencanaanpembangunan di bidang ekonomi
90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
6 Perencanaan sosial dan budaya 1. Terkoordinasinya perencanaanpembangunan di bidang sosialbudaya
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7 Perencanaan prasarana wilayahdan sumber daya alam danlingkungan hidup
1. Terlaksananya koordinasiperencanaan pembangunanpenataan ruang
8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec.
2 Terlaksananya koordinasiperencanaan pembangunanbidang lingkungan hidup
8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec.
Menyelaraskan konsep programdengan instansi terkait,menyangkut pendidikan,kesehatan, tenaga kerja,kependudukan, pertanian,perkebunan, peternakan,perikanan, kelautan, ke-PU-an,lingkungan hidup di tingkat pusat,provinsi dan kabupaten.
199
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
8 Perencanaan tata ruang 1. Tersusunnya perda tata ruangtentang :
8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec. 8 kec.
- RTRW 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- RDTR 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Terlaksananya pemetaan potensiGalian C
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
9 Penelitian dan pengembanganiptek
1. Tersedianya hasil penelitian ipteksesuai bidang penelitian
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7. Perhubungan 1. Mengembangkan sarana danprasarana pendukungperhubungan
4 TerlaksananyaRehabilitasi/Pemeliharaan RambuLalu Lintas, Lampu PeneranganJalan Umum, Marka Jalan, danAPILL - Rambu : 526 Buah 105 Buah 105 Buah 105 Buah 105 Buah 106 Buah
- LPJU : 1500 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah
Merumuskan dan melaksanakankebijakan teknis bidang pengelolaan Lingkungan Hidup yangmeliputi penataan, pemanfaatan,pengembangan, pemuli han,pengendalian dan pengawasanlingkungan.
203
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
Meningkatnya pengolahansampah melalui sistem 3 R olehmasyarakat
- 3% 4% 5% 7%
Pengadaan bantuan alatkomposter
- 8 paket 8 paket 8 paket 8 paket
2. Pengelolaan ruang terbuka hijau 1. Pemeliharaan Ruang TerbukaHijau ( RTH) :
Terpeliharanya Taman Kota 46.438,91m2
46.438,91 m2 46.438,91m2
46.438,91m2
46.438,91m2
Terbangunnya Taman Kota - 1 paket 2 paket 3 paket 4 paket
1. Terlaksananya monitoring KartuTanda Penduduk dan KartuKeluarga
8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
2. Terlaksananya pengawasanpenduduk pendatang di 8Kecamatan
8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec 8 Kec
11. PemberdayaanPerempuan
1. Meningkatkan Kedudukan, Perandan Kualitas Perempuan sertamewujudkan Kesetaraan danKeadilan Gender dalam kehidupanberkeluarga, bermasyarakatberbangsa dan bernegara
1. Keserasian kebijakanpeningkatan kualitas anak danperempuan
1. Menurunnya angka kematian ibumelahirkan dan bayi baru lahir
100% 100% 100% 100% 100%
2. Terlaksananya Pembinaanterhadap Pengelola dan KelompokBKB
100% 100% 100% 100% 100%
3. Terlaksananya sosialisasiperlindungan anak bagi anaksekolah
3 Pengembangan kerjasamapengelolaan kekayaan budaya
1. Terbinanya administrasi danorganisasi lembaga tradisionaldesa pekraman
190 DP 190 DP 190 DP 190 DP 190 DP
3. 4 Pengelolaan keragaman budaya 1. Terselenggaranya promosikebudayaan ke luar daerah
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
2. Terselenggaranya pemilihan jegegbagus
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
Mewujudkan ketentraman,kedamaian, kenyamanan, dankerukunan hidup bermasya-rakatdalam kemajemukan, sertameminimalkan dampak sosial,dengan mengoptimal-kan perandan fungsi lembaga tradisionalpenunjang kebu-dayaan daerah
Meningkatkan fungsi lembagatradisional yang ada denganmengedepankan kemandirian,sikap toleransi dan tenggangrasa, kepedulian sosial, salinghormat menghormati danmeningkatkan rasa kekeluar-gaan
220
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
5 Pengembangan kerjasamapengelolaan kekayaan budaya
2. Meningkatnya prestasi olah ragamelalui peraihan medali
50 mdl 53 mdl 56 mdl 57 mdl 60 mdl
5. Peningkatan Sarana danPrasarana olahraga
1. Bantuan alat-alat olah raga - 25 klub 30 klub 35 klub 45 klub
3. Peningkatan dan PenyelelarasanPembangunan di Segala Bidangmelalui pembangunan olahragadan kepemudaan.
6 Pengembangan KeserasianKebijakan Pemuda
1 Peningkatan aktifitas pemuda dibidang olahraga melaluipemberian bantuan alat-alatolahraga kepada klub-klubolahraga pemuda yang tersebar di8 Kecamatan
0 30 klub 30 klub 35 klub 45 klub
19. Kesatuan Bangsa danPolitik Dalam Negeri
1. Meningkatkan Keamanan danKetertiban Masyarakat
1. Peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan
1. Terlaksananya HUTHansip/Linmas
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan fungsi lembagatradisional yang ada denganmengedepankan kemandirian,sikap toleransi dan tenggangrasa, kepedulian sosial, salinghormat menghormati danmeningkatkan rasa kekeluar-gaan
Meningkatkan kontribusi pemu-dadan lembaga kepemudaan dalammeningkatkan kesejah-teraanmasyarakat
221
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2. Terlaksananya PengamananDaerah
100% 100% 100% 100% 100%
3. Terbangunnya Pos Jaga / Ronda 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit
6 Meningkatkan PenataanPeraturan Perundang-Undangan
8 Fasilitasi Peraturan TentangPemerintahan Desa
1. Terbentuknya Peraturan BupatiTentang Petunjuk TeknisPelaksanaan ADD dan PeraturanBupati tentang PedomanPenyusunan dan Pelaksanaan APBDes, Perubahan APB Des sertaperhitungan danpertanggungjawaban APB Desserta tata cara PelaporanPertanggungjawabanPenyelenggaraan PemerintahanDesa
1. Monitoring dan Evaluasi PeraturanBupati Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan ADD dan PeraturanBupati tentang PedomanPenyusunan dan Pelaksanaan APBDes, Perubahan APB Des sertaperhitungan danpertanggungjawaban APB Desserta tata cara PelaporanPertanggungjawabanPenyelenggaraan PemerintahanDesa
25 Desa 25 Desa 25 Desa 25 Desa 25 Desa
7 Memberikan fasilitasi bagiterlaksananya pengawasanterhadap kegiatan di SKPD
10 Peningkatan sistem pengawasaninternal dan pembinaan aparaturpemerintah
1. Meningkatnya pembinaan dantindakan pencegahanpenyimpangan pada SKPD
64 obrik 68 obrik 72 obrik 76 obrik 80 obrik
227
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
2. Prosentase temuan hasilpemeriksaan tahun lalu yang telahselesai ditindaklanjuti
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8 Meningkatkan kualitas tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan
11 Peningkatan profesionalismetenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan
2. Terlaksananya bimbingan tekniskearsipan di semua SKPD
41,11 % 50 % 59,34 % 78,02 % 100%
25. Komunikasi danInformatika
1. Optimalisasi layanan komunikasidan informasi serta perdaya-gunaanya bagi pemerintah danmasyarakat
1. Pengembangan komunikasi,informasi dan media massa
1. Meningkatnya layanan komunikasimelalui radio pancar ulang
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Terpeliharanya wibesite pemdakarangasem
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Meningkatnya perananbakohumasda
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Meningkatnya peranan KIM 68 klp 78 klp 78 klp 78 klp 78 klp
2 Meningkatkan sistem jaringan disegala SKPD untuk menciptakanproses perencanaan dan evaluasipembangunan secara koneksitaspeningkatan pemanfaatan mediainternet yang lebih luas dimasyarakat
5 Terpasangnya infrastrukturjaringan TI di kabupatenkarangasem
- - 30 % 65 % 100 %
2. Fasilitasi peningkatan SDMbidang komunikasi dan informasi
1. Pelatihan pemanfaatan teknologiinformasi bagi aparatus dan siswa
- - 80 org 80 org 80 org
3 Meningkatkan penyebarluasaninformasi untuk mencapaiketerbukaan informasi pelayananpublik
3. Kerjasama informasi dengan masmedia
1. Penyebaran informasi melalui masmedia
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
238
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
- Saresehan 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 3 kali
- Pameran pembangunan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
2 Menetapkan kebijakan untukmemberikan insentif bagi petanidalam usaha meningkatkanproduksi hasil pertanian sepertikeringanan pajak, subsidi pupuk,kemudahan kredit terlebih lagiyang ada dalam jalur hijau ataukawasan wisata
2 Penyuluhan dan PendampinganPetani dan Pelaku Agribisnis :
Terlaksananya temu kemitraankerjasama usaha salak
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
240
Tahun l Tahun ll Tahun lll Tahun lV Tahun V
1 2 6 7 8 9 10
Indikator Sasaran
Uraian Indikator
3 4 5
No. Urusan Kebijakan Program
Terbinanya pemilik RMU (RiceMilling Unit)
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Terlaksananya permodalan (LUEP)Jagung
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
3 pelatihan petani dan pelakuagribisnis
2 klp 4 klp 4 klp 4 klp 4 klp
4 Meningkatkan kemampuanlembaga petani
3 klp 27 klp 27 klp 27 klp 27 klp
5 Pengembangan kelompokpengolah hasil
2 klp 2 klp 2 klp 2 klp 2 klp
6 Temu usaha peternakan 2 paket 3 paket 5 paket 6 paket 8 paket
3 Meningkatkan kerjasamapenelitian dan pengembanganbudidaya pertanian disertaidengan pelatihan danpemanfaatan kemajuan teknologitermasuk pengembangan pascapanen guna memberi nilaitambah terhadap hasil produksipertanian