Problem Based Learning ImunologiModul II Sistem BioetikSkenario
2
Kelompok 5Tutor:DR.dr.Prabowo Soemarto, Sp.PAKetua:Sari Azzahro
Said (2013730175)Sekretaris:Sabrina Qurrotaayun
(2013730173)Anggota:Afifah Qonita (2013730123)Carissa Gayatri
Putri(2013730131)Deni Nelissa (2013730133)Dinda
Meladya(2013730137)Fikri Akbar Alfarizi(2013730143)Nabila Nitha
Alifia(2013730158)Putri Noviarin Irhamna (2013730166)Rifky Fadillah
N(2013730171)Mohamad Himowo K(2010730145)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTERUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTAJAKARTA 2014KATA PENGANTARAssalamualaikum wr.wbPuji syukur
kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena dengan rahmat
dan ridho-Nya sehingga kelompok 5 bisa menyelesaikan laporan PBL
kedua untuk modul HAM pada sistem bioetik.Dalam penyusunan laporan
ini, berdasarkan hasil brainstorming kelompok, dan mengacu pada
buku-buku serta website di internet.Masalah yang menyangkut pada
skenario dua pada modul HAM, kami kemukakan dalam pembahasan
laporan yang telah disusun.Dan tak lupa juga kami ucapkan terima
kasih kepada Dr. Prabowo sebagai pembimbing kelompok 5 atas
tutorial yang membantu pada saat diskusi kelompok kami, sehingga
dapat terselesaikannya laporan PBL modul HAM ini.Akhir kata, kami
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dengan suatu harapan
yang tinggi, semoga laporan yang sederhana ini dapat memberikan
manfaat bagi semuanya.Wassalam.wr.wbJakarta, 30 Juni 2014
Kelompok 5
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR2DAFTAR ISI3BAB 1PENDAHULUAN41.1LATAR
BELAKANG41.2TUJUAN51.3SASARAN PEMBELAJARAN6BAB
2PEMBAHASAN102.1SKENARIO102.2Kata / Kalimat Sulit102.3KATA /
KALIMAT KUNCI102.4PERTANYAAN10BAB 3JAWABAN11DAFTAR PUSTAKA30
30
PENDAHULUANLATAR BELAKANGJaminan konstitusi terhadap hak atas
kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Indonesia
Serikat (RIS) tahun 1949. Dalam Pasal 40 Konstitusi RIS terdapat
ketentuan yang menyatakan, Penguasa senantiasa berusaha dengan
sunguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat.
Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan
berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), ketentuan
Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 UUDS.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 telah menetapkan
Universal Declaration of Human Rights, yang di dalamnya mengatur
hak atas kesehatan. Dalam Pasal 25 dinyatakan:Setiap orang berhak
atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk
dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan
perawatan kesehatan Sejalan dengan itu, Konstitusi World Health
Organization (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa memperoleh
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi
bagi setiap orang (the enjoyment of the highest attainable standard
of health is one of the fundamental rights of every human being).
Istilah yang digunakan bukan human rights, tetapi fundamental
rights, yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia
menjadi Hak hak Dasar. Gagasan hak atas kesehatan sebagai hak asasi
manusia terus berkembang baik dalam hukum nasional maupun hukum
intenasional.Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992
Tentang Kesehatan dinyatakan, Setiap orang mempunyai hak yang sama
dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.Sementara itu dalam
Hukum Internasional telah dikembangkan berbagai instrumen hak asasi
manusia, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights) yang ditetapkan pada tahun 1966. Dalam Pasal 12
ayat (1) Kovenan tersebut dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai
hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas
kesehatan fisik dan mental.[footnoteRef:2] [2: Kovenan tersebut
telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. ]
Akhirnya pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang
Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi
manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa:Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.Masuknya ketentuan tersebut ke dalam
Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang
luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi
yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada
hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum
(legal rights). Memuat ketentuan jaminan hak asasi manusia,
termasuk hak atas kesehatan, ke dalam Undang-Undang Dasar 1945,
sebagai sebuah komitmen politik Negara, hal ini mungkin telah
menyelesaikan berbagai tuntutan politik dan harapan rakyat, tetapi
dari perspektif hukum tata negara, hal tersebut masih mengandung
persoalan. Persoalan utama terkait dengan beragamnya batasan atau
definisi hak atas kesehatan, padahal batasan tersebut sangat
penting bagi kepastian hukum. Tanpa batasan yang jelas, akan sulit
menentukan ruang lingkup tanggung jawab negara sebagaimana yang
ditegaskan dalam UUD 1945.
1.2 TUJUANTujuan Intruksional Umum (TUI) Agar mahasiswa setelah
menyelesaikan modul ini lebih berperilaku professional dalam
praktik kedokteran serta mendukung kebijakan kesehatan sesuai Area
Etika,Moral, Medikolegal dan profesionalisme serta keselamatan
pasien.
Tujuan Intruksional Khusus(TIK)Setelah mempelajari modul ini
mahasiswa diharapkan dapat memintegrasikan pelajaran Bioetik,
Medikolegal dan HAM , dan mahasiswa diharapkan mampu :a. Menunjukan
sikap profesionalb. Berperilaku profesional dalam bekerjac.
Berperan sebagai anggota tim pelayanan kesehatan yang profesionald.
Melakukan praktik kedokteran dalam masyarakat multikultural di
Indonesiae. Berkomunikasi dengan pasien serta anggota keluarganya,
sejawat , masyarakat, dan dengan anggota profesi lainnya.f.
Menjelaskan aspek medikolegal dalam praktik kedokterang.
Menjelaskan aspek keselamatan pasien dalam praktek kedokteran dan
Hak Asasi Manusia
0. SASARAN PEMBELAJARAN
1.3.1 Menunjukan sikap profesionalDiharapkan mampu :1.
Menunjukan sikap yang sesuai dengan Kode Etik Dokter Indonesia.1.
Menjaga kerahasiaan dan kepercayaan pasien1. Menunjukan kepercayaan
dan saling menghormati dalam hubungan dokter pasien1. Menunjukan
rasa empati dengan pendekatan yang menyeluruh1. Mempertimbangkan
masalah pembiayaan dan hambatan lain dalam memberikan pelayanan
kesehatan serta dampaknya1. Mempertimbangkan aspek etis dalam
penanganan pasien sesuai standart profesi1. Mengenal alternatif
dalam menghadapi pilihan etik yang sulit1. Menganalisis secara
sistemik dan mempertahankan pilihan etik dalam pengobatan setiap
individu pasien.
0. Berperilaku profesional dalam bekerjasama2. menghormati
setiap orang tanpa membedakan status sosial2. menunjukkan pengakuan
bahwa tiap individu mempunyai kontribusi dan peran yang berharga
tanpa memandang status sosial.2. Berperan serta dalam kegiatan yang
memerlukan kerjasama dengan para petugas kesehatan lainnya.2.
Mengenali dan berusaha menjadi penengah kektika terjadi konflik2.
Memberikan tanggapan secara konstruktif terhadap masukan dari orang
lain.2. Mempertimbangkan aspek etis dan moral dalam berhubungan
dengan petugas kesehatan lain, serta bertindak secara
professional2. Mengenali dan bertindak sewajarnya saat kolega
melakukan suatu tindakan yang tidak profesional
0. Berperan sebagai anggota tim pelayanan kesehatan yang
profesional3. berperan dalam pengelolaaan masalah pasien dan
menerapkan nilai-nilai profesionalisme3. bekerja dalam berbagai tim
pelayanan kesehatan secara efektif3. menghargai peran dan
berpendapat berbagai profesi kesehatan3. berperan sebagai manager
baik dalam praktik pribadi maupun dalam sistem pelayanan
kesehatan3. menyadari profesi medis yang mempunyai peran di
masyarakat dan dapat melakukan suatu perubahan3. mampu mengatasi
perilaku yang tidak profesional dari anggota tim pelayanan
kesehatan lain.
0. Melakukan praktik kedokteran dalam masyarakat multikultural
di Indonesia4. menghargai perbedaan karakter individu, gaya hidup,
dan budaya dari pasien dan sejawat4. memahami heterogenitas
persepsi yang berkaitan dengan usia, gender, orientasi seksual,
etnis, kecatatan dan status sosial ekonomi.
0. Berkomunikasi dengan pasien serta anggota keluarganya,
sejawat, masyarakat dan dengan anggota profesi lain5. Berkomunikasi
dengan pasien serta anggota keluarganya1.3.5.1.A. Bersambung rasa
dengan pasien dan keluarganya1.3.5.1.A.aMemberikan situasi yang
nyaman bagi pasien1.3.5.1.A.bMenunjukan sikap empati dan dapat
dipercaya1.3.5.1.A.cMenyimpulkan kembali masalah pasien,
kekhawatiran, maupun harapannya1.3.5.1.A.d Memelihara dan menjaga
harga diri pasien, hal-hal yang bersifat pribadi, dan kerahasiaan
pasien sepanjang waktu1.3.5.1.A.e Memperlakukan pasien sebagai
mitra sejajar dan meminta persetujuannya dalam memutuskan suatu
terapi dan tindakan 1.3.5.1.B Mengumpulkan
Informasi1.3.5.1.B.aMeminta penjelasan pada pasien pada pernyataan
yang kurang dimengerti1.3.5.1.B.bTidak memperikan nasehat maupun
penjelasan yang prematur saat masih mengumpulkan data1.3.5.1.C
Memahami Perspektif Pasien1.3.5.1.C.aMenghargai kepercayaan pasien
terhadap segala sesuatu yang menyangkut
penyakitnya.1.3.5.1.C.bMelakukan eksplorasi terhadap kepentingan
pasien, kekhawatirannya dan harapannya.1.3.5.1.C.cMelakukan
fasilitasi secara profesional terhadap ungkapan emosi
pasien(marah,takut,malu, sedih, bingung, eforia, maupun dengan
hambatan komunikasi misalnya bisu-tuli, gangguan
psikis)1.3.5.1.C.dMemperhatikan faktor bio-psiko-sosialbudaya dan
norma-norma setempat untuk menetapkan dan mempertahankan terapi
paripurna dan hubungan dokter pasien yang
profesional1.3.5.1.C.eMenggunakan bahasa yang santun dan dapat
dimengerti oleh pasien(termasuk bahasa daerah setempat) sesuai
dengan umur,tingkatan pendidikan ketika menyampaikan hasil
diagnosis, pilihan penanganan serta prognosis.1.3.5.1.D Memberi
Penjelasan dan Informasi1.3.5.1.D.aMempersiapkan perasaan pasien
untuk menghindari rasa takut dan stres sebelum melakukan
pemeriksaan fisik1.3.5.1.D.bMemberi tahu adanya sakit atau tidak
nyaman yang mungkin timbul selama pemeriksaan fisik atau
tindakannya1.3.5.1.D.cMemberi penjelasan dengan benar, jelas,
lengkap dan jujur tentang tujuan, keperluan, manfaat, risiko
prosedur diagnostik, dan tindakan medis(terapi,operasi, prognosis,
rujukan) sebelum dikerjakan1.3.5.1.D.dMenjawab pertanyaan dengan
jujur , memberi konsultasi, atau menganjurkan rujukan untuk
permasalahan yang sulit1.3.5.1.D.eMemberikan edukasi dan promosi
kesehatan kepada pasien maupun
keluarganya1.3.5.1.D.fMemastikarmasin mengkonfirmasikan bahwa
informasi dan pilihan-pilihan tindakan telah dipahami oleh
pasien1.3.5.1.D.gMemberikan waktu yang cukup kepada pasien untuk
merenungkan kembali serta berkonsultasi sebelum
persetujuan1.3.5.1.D.hMenyampaikan berita buruk secara profesional
dengan menjunjung tinggi etika kedokteran1.3.5.1.D.imemastikan
kesnimabungan pelayanan yang telah dibuat dan disepakati
5. Berkomunikasi dengan sejawat,masyarakat dan dengan anggota
profesi lain1.3.5.2.1 Memberi informasi yang tepat kepada teman
sejawat tentang kondisi pasien baik secara lisan, tertulis atau
elektronik pada saat yang diperlukan demi kepentingan pasien maupun
ilmu kedokteran1.3.5.2.2Menulis surat rujukan dan laporan
penanganan pasien dengan benar, demi kepentingan pasien maupun ilmu
kedokteran1.3.5.2.3Melakukan presentasi laporan kasus secara
ekeftif dan jelas demi kepentingan pasien maupun ilmu
kedokteran1.3.5.2.4Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh
masyarakat1.3.5.2.5Menggali masalah kesehatan menurut persepsi
masyarakat1.3.5.2.6Menggunakan teknik komunikasi langsung yang
efektif agar masyarakat memahami kesehatan sebagai
kebutuhan1.3.5.2.7Memanfaatkan media dan kegiatan kemasyarakatan
secara efektif ketika melakukan promoasi
kesehatan1.3.5.2.8Mellibatkan tokoh masyarakat dalam mempromosikan
kesehatan secara profesional1.3.5.2.9Mendengarkan dengan penuh
perhatian dan memberi waktu cukup kepada profesi lain untuk
menyampaikan pendapatnya1.3.5.2.10 Memberikan informasi yang tepat
waktu dan sesuai kondisi yang sebenarnya ke perusahaan jasa
asuransi kesehatan untuk memproses klaim1.3.5.2.11Memberikan
informasi yang relavan kepadapenegak hukum atau sebagai saksi ahli
di pengadilan(jika diperlukan)
0. Menjelaskan Aspek medikolegal dalam praktik kedokteran6.
menjelaskan tentang hak asasi manusia6. menjelaskan aspek
medikolegal pemberian resep obat6. menjelaskan aspek medikolegal
penyalahgunaan tindakan fisik dan seksual6. menjelaskan tentang
Kode Etik Kedokteran Indonesia6. menjelaskan aspek medikolegal
pembuatan surat keterangan sehat, sakit atau surat kematian6.
menjelaskan proses di pengadilan6. menjelaskan tentang UU RI No.29
tahun 2004 tentang praktik kedokteran6. Menjelaskan tentang peran
Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan yang mengatur praktik
kedokteran6. Menetukan , menyatakan dan menganalisis segi etika
dalam kebijakan kesehatan
0. Menjelaskan Aspek keselamatann pasien dalam praktek
kedoteran7. Menerapkan Staandar keselamatan pasien1. Hak pasien1.
Mendidik pasien dan keluarga1. Keselamatan` dan kesinambungan
pelayanan1. Penggunaan metoda peningkatan kinerja untuk melakukan
evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien1. Peran
kepemimpinan dalam meningkatan keselamatan pasien1. Mendidik staf
tentang keselamatan pasien1. Komunikasi yang merupakan kunci bagi
staf untuk mencapai keselamatan pasien7. Menerapkan 7(tujuh)
langkah keselamatan pasien :2. Bangun kesadaran akan nilai
keselamatan pasien2. Memimpin dan mendukung staf2. Integrasikan
aktifitas pengelolaan risiko2. Kembangkan sistem pelaporan2.
Libatkan dan berkomunikasi dengan pasien2. Belajar dan berbagi
pengalaman tentang keselamatan pasien2. Cegah cidera melalui
implementasi sistem keselamatan pasien
PEMBAHASANSKENARIOWanita datang ke dokter puskesmas mnegatakan
dirinya telah diperkosa dan tidak mau melapor pada polisi dan hanya
meminta pemeriksaan dokter. 3 hari kemudian polisi datang dan
meminta visum pada dokter berdasarkan pemeriksaan yang lalu dokter
memberikan hasil pemeriksaan yang dibutuhkan.Kata / Kalimat
Sulit-KATA / KALIMAT KUNCI Wanita diperkosa Tidak melapor polisi
Meminta pemeriksaan dokter Tiga hari kemudian polisi meminta visum
pada dokter, dan dokter memberikan hasil pemeriksaannya.
ur dan cara mengatasi emosionalPERTANYAANMenganalisa skenario 2
sesuai daftar tilik etika klinik(Jonsen Siegler and Winslade)!
PEMBAHASANMedical Indication
NoPertanyaan EtikAnalisa ProAnalisa Kontra
1.Apakah masalah medis pasien?Riwayat?Diagnosis?dan
Prognosis?Masalah medis : Pasien telah diperkosa, dokter memberikan
hasil pemeriksaan kepada polisi.Riwayat : Seorang pasien wanita
diperkosa.Diagnosis : Adanya trauma pada tubuh pasien (mulut, anus,
badan, wajah, tungkai), vagina robek.Prognosis : Pada keadaan
seperti ini pasien dewasa dapat kembali menjalani kehidupan normal.
Akan tetapi jika pasien mengalami trauma yang sangat berat, pasien
akan membutuhkan dokter jiwa untuk masalah depresi, kecemasaan dan
trauma yang dialami.Masalah medis: dokter memberikan hasil
pemeriksaan kepada polisiRiwayat: pasien wanita yang telah
diperkosaDiagnosis: vagina robekPrognosis: -
2.Apakah masalah tersebut akut?Kronik?kritis?Gawat Darurat? Dan
masih dapat disembuhkan?Masalah pada kasus tersebut tidak akut,
kronik, kritis dan tidak gawat darurat. Kejadian yang menimpa
pasien (adanya trauma dan vagina robek) tidak dapat
disembuhkan.Masalah tersebut tidak akut, kronis, kritis, gawat
darurat, dan vagina yang robek sudah tidak bisa dikembalikan ke
seperti semula.
3.Apakah tujuan akhir pengobatan ?Untuk mengetahui apakah adanya
kemungkinan kehamilan, stress psikologis, trauma, adanya kerusakan
pada alat vital dan penyakit kelamin.
Tujuan akhir pengobatan adalah untuk mengetahui apakah pasien
terkena penyakit menular seksual maupun penyakit lainnya,
pemeriksaan kemungkinan kehamilan, dan rusak/tidaknya alat
vital
4.Berapa besar kemungkinan berhasil?Tidak diketahuiTidak
diketahui
5.Adakah rencana lain bila tidak berhasil?gagal?Tidak
diketahuiTidak diketahui
6.Sebagai tambahan, bagaimana pasien inu diuntungkan dengan
perawatan medis, dan bagaimana kerugian dari pengobatan?Pasien
tersebut diuntungkan jika mendapatkan hasil pemeriksaan yang
memuaskan dan akan rugi bila hasil pemeriksaan milik pasien
tersebut disebar luaskan tanpa izin dari sang pasien. Pasal : 7a.
seorang dokter harus dalam setiap praktik medisnya memberikan
pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral
sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas
martabat manusia. Pasal : 7c. seorang dokter harus menghormati
hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya dan hak tenaga kesehatan lainnya
dan harus menjaga kepercayaan pasien.Pasal : 12. Setiap dokter
wajib merahasiakan segala sesuatu yang di ketahuinya tentang
seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
Pasien tersebut diuntungkan apabila mendapatkan hasil
pemeriksaan yang pasien inginkan. Pasien tersebut juga dirugikan
apabila hasil pemeriksaan milik pasien tersebut di sebar-luaskan
kepada siapa saja tanpa izin dari pasien tersebut.Pasal 7c: Seorang
dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan
hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan
pasien.Pasal 12: Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu
yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah
pasien itu meninggal dunia.
Quality of Life
No.Pertanyaan EtikAnalisa ProAnalisa Kontra
1.Bagaimana prospek,dengan atau tanpa pengobatan untuk kembali
ke kehidupan normal ?Pasien dapat kembali ke kehidupan normal
dengan terapi psikologis dan dukungan rohani serta konseling yang
benar untuk pengobatan trauma psikologis pasca terjadinya
pemerkosaan dan kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak
diinginkanProspek kedepannya buruk. Karena pasien pasti sudah tidak
mempercayai dokter tersebut lagi bahkan dia bisa trauma untuk
berkunjung kedokter. Padahal yang pasien tersebut harapkan adalah
dia sembuh dari trauma dan berharap tidak seorang pun tau mengenai
kasus pemerkosaan yang menimpa dirinya. Hal ini bertentangan dengan
salah satu Lafal Sumpah Dokter Indonesia berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 1960, berbunyi: saya akan merahasiakan
segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena
keilmuan saya sebagai dokter Apalagi jika pasien tersebut menderita
penyakit infeksi yang bias tertular melalui hubungan seksual itu
akan memperburuk kondisinya.
2.Apakah gangguan fisik,mental dan sosial yang pasien alami bila
pengobatannya berhasil ?Kemungkinan besar pengobatan secara
psikologis dan dukungan rohani serta konseling yang baik akan
berhasil karena pasien memerlukan pemulihan terhadap trauma
psikologis akibat pemerkosaan.Pasien akan mengalami depresi apabila
kasus tersebut diketahui oleh masyarakat atau lingkungan.Pengobatan
tidak akan berhasil karena pada kasus dijelaskan pasien hanya
meminta pemeriksaan dan beberapa hari kemudian polisi dating dan
meminta visum pada dokter dan dokter tersebut pun memberikan hasil
pemeriksaan. Apabila pasien tau jika dokter tersebut telah
memberikan hasil pemeriksaannya kepada polisi, pasien tersebut
pasti akan sangat kecewa dan pengobatan tidak akan terjadi .
3.Apakah ada prasangka yang mungkin menimbulkan kecurigaan
terhadap evaluasi pemberi pelayanan terhadap kualitas hidup pasien
?Kemungkinan ada prasangka karena pasien akan mengalami depresi
dalam jangka panjang apabila mengalami kehamilan yang tidak
diinginkanKemungkinan ada karena pasien akan mengalami depresi
4.Bagaimana kondisi pasien sekarang atau masa depan,apakah
kehidupan pasien selanjutnya dapat dinilai seperti yang diharapkan
?Apabila terapi psikologis berhasil pasien akan menerima kenyataan
dan akan kembali hidup normalTidak dapat, karena dokter telah
melanggar kode etik yang mana tercantum pada pasal 12 dalam KODEKI
: setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya
tentang seorag pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal
dunia. Dimana hubungan dokter dengan pasien adalah bersifat
konfidensial, percaya-mempercayai dan hormat-menghormati. Pada
kasus ini dapat disimpulkan bahwa dokter tersebut tidak menghormati
pasien sehingga berpengaruh pada kehidupan pasien yang mana tidak
sesuai seperti apa yang diharapkannya.
5.Apakah ada rencana alasan rasional untuk pengobatan
selanjutnya ?Apabila terjadi kehamilan maka harus dilakukan terapi
lebih lanjut sampai pasien dapat menerima keadaan dan dapat kembali
hidup normalTidak ada. Karena dokter telah melakukan hal yang
sangat menentang kode etik sesuai dengan pasal 12. Maka dari itu,
pasien tidak akan melanjutkan pengobatan selanjutnya.
6.Apakah ada rencana untuk kenyamanan dan perawatan paliatif
?Terapi psikologis depresi akibat pemerkosaan dengan memberikan
dukungan rohani dan konseling serta pemberian kontrasepsi darurat
(kondar)Tidak ada. Karena dokter tersebut telah menyalahgunakan
kepercayaan pasien sehingga pasien tersebut pun tidak mau jika ada
rencana kenyamanan dan perawatan paliatif yang diberikan dokter
kepada dirinya.
Patient Preferrences
NoPertanyaan EtikAnalisa ProAnalisa Kontra
1.Apakah secara mental pasien mampu dan kompeten secara legal?
Apakah ada keadaan yang menimbulkan ketidakmampuan?
Secara mental pasien mampu dan kompeten dalam mengambil
keputusan untuk tidak melapor kepolisi karena tidak ada keterangan
paksaan dari segimana pun dari segi keluarga mau pun
lingkungan.
Secara mental pasien tidak mampu dan tidak kompeten secara legal
karena pasien tidak mengambil keputusan untuk melapor kepolisi.
Disini dokter mempunyai hak membela diri karena bertujuan untuk
menyelesaikan kasus tersebut kepada pihak berwajib.
2.Bila berkompeten apa yang pasien katakana mengenai pilihan
pengobatannya?
Pada pilihan apa yang dikatakan pasien, pasien hanya meminta
pemeriksaan dokter tapi dokter memberikan hasilpemeriksaan yang
dibutuhkan tanpa kesepakatan dari pasien, disini seorang dokter
telah menyalahi aturan seorang dokter pada pasal 1320 KUH Perdata
yang isinya untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi 4 syarat,
yaitu:a. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang bebas dari
paksaan, kekeliruan, salah paham dan penipuan.b. Kedua belah pihak
telah cakap untuk membuat suatu perjanjianc. Adanya suatu hal
tertentu/nyata yang diperjanjikand. Perjanjian tersebut mengenai
suatu sebab yang halal, yang dibenarkan dan tidak dilarang oleh
peratutan perundang undangan, serta merupakan suatu sebab yang
masuk akal untuk dipenuhi oleh pihak pihak yang membuat
perjanjian.Ditegaskan bahwa suatu pernyataan persetujuan adalah
sah, jika sebelumnya diberikan informasi yang cukup terlebih dahulu
(voldoende informative).Jadi perjanjian tidak sah jika dokter tidak
memberikan informasi sebelumnya, atau informasi yang diberikan
tidak cukup dipahami oleh pasien.
Dalam kasus ini pasien seharusnya diberikan informasi yang jelas
dan memberikan persetujuan. Karena hak seorang pasien yaitu
memperoleh penjelasan tantang diagnosis dan terapi daridokter yang
mengobatinya.
3.Apakah pasien telah diinformasikan mengnai keuntungan
danresikonya, mengerti atau tidak terhadap informasi yang diberikan
dan memberikan persetujuan?
Dalam konteks hasil pemeriksaan ini pasien tidak diberikan atau
diinformasikan jika hasil pemeriksaan akan diberitahukan kepada
pihak polisi. Disini tidak ada perjanjian atas seorang dokter
dengan seorang pasien, disini pasien merasa dirugikan karena tidak
ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka disini seorang
dokter melanggar pasal 1320 KUH Perdata.
Disini pasien hanya meminta hasil pemeriksaan dari
dokter.Seharusnya pasien melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib
untuk ditindak lanjuti dengan hasil visum berdasarkan pemeriksaan
yang lalu.
4Apakah pasien tersebut telah menunjukan sesuatu yang lebih
disukainya?
Disini pasien hanya ingin meminta hasil pemeriksaan dokter tanpa
ingin melapornya kepada pihak berwajib. Dokter telah memberikan
hasil pemeriksaan kepada polisi tanpa persetujuan dari pasien dan
ini melanggar hak ikat rahasia yang disebutkan dalam Permenkes No.
749a/19891 pasal 10 ayat 2 isi rekam medis merupakan milik
pasien
Pasien seharusnya ingin/mampu untuk bekerja sama dengan
pengobatan yang diberikan. Karena hak sebagai pasienya itu
memperoleh pengobatan atau terapi yang diberikan oleh dokter.
5Apakah pasien tidak berkeinginan/tidak mampu untuk bekerjasama
denganpengobatannya yang diberikan?kalau ya, kenapa?
Iya pasien tidak berkeinginan karena disini pasien tidak ingin
melapor polisi dan hanya ingin mendapatkan hasil pemeriksaan dokter
tanpa ingin melibatkan pihak berwajib.dalam hal ini seorang dokter
melanggar KODEKI pasal7c : seorang dokter harus menghormati hak-hak
pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatanlain, dan harus
menjaga kepercayaan pasien.
-
Contextual Features
No.Pertanyaan EtikAnalisa ProAnalisa Kontra
2.Apakah ada masalah sumber data (klinisi dan perawat) yang
mungkin mempengaruhi pengambilan keputusan pengobatan?
Tidak ada masalah sumber data yang dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan pengobatan karena dalam skenario dikatakan
bahwa wanita tersebut tidak mau melapor ke polisi, tetapi 3 hari
kemudian polisi datang dan meminta data visum dari dokter dan
dokter tersebut memberikan hasil visumnya kepada polisi. Dengan
begitu data visum nya akan ditangani oleh pihak yang berwajib agar
dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk penegakan hukum dan
tidak akan mempengaruhi keputusan pengobatan terhadap pasien.
Jelas terjadi masalah, karena pada skenario wanita tersebut
tidak ingin polisi mengetahui hasil pemeriksaan tersebut, tetapi
dokter memberikan hasil visum atau hasil pemeriksaannya kepda
polisi setelah 3 hari dari pemeriksaan, dan jelas bahwa dokter ituu
melanggar pasal 7b yaitu seorang dokter harus bersikap jujur dalam
berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk
mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam
karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau
penggelapann, dalam menangani pasien. Dan di dalam pasal 12 dalam
kewajiban dokter terhadap pasien yaitu setiap dokter wajib
merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang
pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Jelas
tertera bahwa dokter telah membohongi pasiennya dan tidak menjaga
kerahasiaan pemerisaan yang telah diminta oleh pasien karena polisi
yang meminta hasill pemeriksaan tersebut meminta tanpa izin kaena
tidak ada surat dari pihak yang berwajib atau dari lembaga yang
berwajib.
4.Apakah ada faktor religius dan budaya?Dalam skenario ini ada
faktor religius yaitu dokter tidak mau berbohong terhadap dirinya
sendiri jadi dokter tersebut memberikan visum kepada polisi karena
dokter percaya bahwa dalam keagamaan ahli hukum akan bertindak
dengan sebenarnya kalo tidak ahli hukum itu yang akan menanggung
dosa karena sudah di beri kepercayaan dari dokternya. Dan sesuai
dengan pasal 9 ada faktor budaya saling menghormati yaitu "Setiap
dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan
dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati" maka
dalam skenario dokter menghormati pekerjaan polisi sebagai penegak
hukum dengan membantunya mencari keadilan untuk pasien itu
sendiri.
Dalam skenario faktor budaya tidak terkait dlam kasus ini tetapi
faktor religius terdapat dalam skenario karenadari segi religius
dokter tersebut telah berbohong kepada pasiennya dalam kode etik
kedokteran terdapat dalam pasal 7b yang menjelaskan tentang
kejujuran seorangg dokter terhadap pasiennya. Dalam agama terdapat
jelas bahwa seseorang tidak berbohong tetapi yang telah dilakukan
oleh dokter terhadap pasiennya ternyata dokter tersebut berbohong
terhadap pasiennya sendiri dengan cara memberikan hasil
pemmereiksaan yang telah di lakukan diberikan kepada pihak
kepolisian sedangkan pasien dalam skenario ini tidka mau polisi
mengetahui kasus ini.
7.Bagaimanakah hukum mempengaruhi pengambilan keputusan
pengobatan?Hukum berpengaruh dalam pengambilan keputusan
pengobatan. Karena dalam skenario ini adalah kasus pemerkosaan yang
termasuk tindak kriminal ,makan pihak berwajib harus turun tangan
dalam menangani pasien tersebut. Pihak berwajib membutuhkan visum
dari dokter sebagai alat bukti untuk menegakkan hukum, jika
terbukti itu adalah kasus pemerkosaan maka dokter bisa melanjutkan
pengobatan baik secara fisiknya mau pun keadaan psikologi pasien
yang mungkin mengalami trauma.Hukum mempengaruhi pengambila
keputusan dengan cara yang salah karena dalam skenario setelah 3
hari dari pemeriksaan polisi datang dengan cara yang salah dimana
polisi datang dengan cara tanpa surat izin dari lembaga kepolisian
polisi tersebut meminta langsung hasil visum atau hasil pemeriksaan
yang telah di lakukan, jels hal tersebut melanggar pasal-pasal yang
menjelaskan tentang kerahasiaan rekam medis. Seharusnya polisi
datang dengan membawa surat dari lembaga kepolisian untuk meminta
hasil visum atau pemeriksaan yang telah dilakukan .
9.Apakah ada konflik kepentingan didalam bagian pengambilan
keputusan dalam satu institusi?Dalam pengambilan keputusan suatu
institusi dalam hal ini kepolisian, pasti ada faktor kepentingan.
Diantaranya kepentingan untuk menegakkan hukum yang berlaku, dalam
skenario ini pihak berwajib membutuhkan visum untuk menegakkan
hukum dan membuktikan tindak kejahatan yg terjadi. Sedangkan dokter
juga mempunyai kepentingan untuk menjaga rahasia sang pasien,
tetapi dia juga berkewajiban membantu pihak berwajib untuk
menegakkan kebenaran. Jadi dalam skenario ini terjadi konflik
kepentingan untuk mengambil keputusan.
konflik kepentingan hanya terjadi antara dokter dengan pasiennya
saja karena pasien wanita tersebut datang sendiri tanpa di dampingi
dari pihak yang berwajib dan juga karena sang pasien meminta kepada
dokter supaya pihak kepolisian tidak mengetahui hasil pemeriksaan
yang telah di lakukan. Jadi dokter penting untuk menjaga
kerahasiaan yang telah di dapatkan pada hasil pemeriksaanya. Jika
kerahasiaan tersebut terbongkar maka sang dokter telah melanggar
kode etik kedokteran dalam pasal 12 dan pasal 7b.
Etika Islam
No.Pertanyaan EtikAnalisa ProAnalisa Kontra
1.Prinsip Niat/intention (qa,idat al qasd)Sesuai dengan pasal 11
yaitu setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar
senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya dalam
beribadat dan atau dalam masalah lainnya. Disini dokter tersebut
berniat baik ingin meluruskan masalah dari wanita tersebut dengan
cara memberikan hasil visum tersebut kepada polisi. Dengan tujuan
supaya polisi tersebut bisa membantu memecahkan masalah pemerkosaan
wanita itu,Sesuai dengan pasal 12 setiap dokter wajib merahasiakan
segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien,bahkan juga
setelah pasien itu meninggal dunia, nah disini harusnya dokter
berniat agar melaksanakan pasal trsebut,tetapi dokter dalam
skenario ini telah melanggar pasal itu karena dokter memberikan
hasil pemeriksaan atau hasil visum itu kepada polisi sedangkan
pasien yang dokter periksa tidak mau jika polisi mengetahui
pemeriksaan yang telah dilakukan.
2.Prinsip Kepastian/certainty (qa,idat al yaqeen)Sesuai dengan
Pasal 7 Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat
yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Jadi dokter harus
menggunakan prinsip kepastian, disini dokter tersebut memberikan
bukti visum kepada pihak berwajib yang mana visum tersebut sudah
diperiksa kebenarannya oleh dokter dan siap untuk dijadikan bukti
dalam kasus tersebutSeharusnya dokter bisa memastikan bahwa
kerahasiaan ini dapat terjaga kerahasiaannya tetapi di dalam
skenario ini seorang dokter belum bisa melaksanakan hal tersebut
yang dikarenakan hasil dari pemeriksaan yang di dapat di laporkan
kepada polisi. Jadi prinsip kepastian yang di jalankan oleh seorang
dokter di dalam skenario tersebut kepastiannya belum kuat.
3.Prinsip Kerugian/do harm (qa,idat al dharat)Pasien yang
mengalami pemerkosaan adalah pihak yang dirugikan. Maka sebagai
seorang dokter harus mempertimbangkan alasan untuk memberikan visum
kepada pihak kepolisian. Dalam skenario ini dokter sudah bertindak
dengan benar dlm memberikan visum tersebut karena itu bisa membantu
pasien yang dirugikan akibat pemerkosaan
Dalam skenario ini sang pasien pasti merasa di rugikan karena
kerahasiaan yang harusnya terjaga ternyata sebaliknya yang terjadi.
Maka sang pasien merasa di rugikan dikarenakan kerahasiaan tersebut
telah terungkap karena dokter yang memeriksanya memberikan hasil
pemeriksaan tersebut kepada polisi yang seharusnya hasil tersebut
pasien tidak mau jika polisi mengetahui hasil pemeriksaannya
itu.
Elemen Informed Consent
No.Pertanyaan EtikAnalisa ProAnalisa Kontra
1.Threshold elements / Yang Memberi Persetujuan
Dalam melakukan praktek, seorang dokter harus terlebih dahulu
menanyakan persetujuan kepada pasien. Dengan tujuan supaya pasien
lebih mengerti dan memahami apa yang nantinya akan dilakukan dokter
terhadap pasien. Hal ini juga dapat membantu dokter bila terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam praktet tersebut. Dalam
kasus ini dokter dari awal sudah meminta persetujuan dengan pasien
serta pasien pun mau untuk menyetujuinya agar mau dibantu
masalahnya. Hal ini sesuai dengan kodeki pasal 7c & 12, yaitu
setiap dokter harus menghormati hak-hak pasien dan harus menjaga
kepercayaan pasien. dan Setiap dokter wajib merahasiakan segala
sesuatu yang diketahui pasien tsb, bahkan sampai pasien tsb
meninggal.
(dijelaskan dihalaman berikutnya)
2.Information element / Isi dari penjelasana. Disclosure
(pengungkapan penjelasan)Dokter harus memberikan penjelasan tentang
apa yang nanti akan dilakukannya, bagaimana caranya, & akibat
dari tindakan tsb hingga kedepannya. Hal ini semata-mata bukan
untuk menakut-nakuti,tapi untuk menegaskan pasien bahwa segala
tindakan akan ada efek samping serta bahaya nya. b. Understanding
(pemahaman)Dokter harus menjelaskan prosedur-prosedur yang akan
dilakukannya harus dengan bahasa yang dimengerti pasien dan bukan
bahasa medis. Hai ini supaya pasien paham. Kita harus bertanya juga
apakah pasien memang benar-benar mengerti.Dalam kasus ini, dokter
sudah memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukannya dan
memberikan pemahaman kepada pasien. Kedua elemen ini berkaitan
dengan pasal 7b dan UU praktek kedokteran no.29 tahun 2004, yaitu
Setiap dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan degan pasien.
dan Dokter harus memberikan informasi yang lengkap dan jujur dalam
menangani pasien.
(dijelaskan dihalaman berikutnya)
3.Consents Elements / Isi dan Persetujuana. Volunterness
(Kesukarelaan)Pasien dalam menyetujui informed consent harus
semata-mata karena keinginan pasien pribadi, bukan dari orang lain
termasuk dokter.b. Autorization (persetujuan)Jika memang pasien
sudah benar-benar mengerti dan paham, maka pasien harus menyetujui.
Hal ini bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Jadi jika suatu
saat terjadi hal-hal yang tidak dinginkan dan pasien menuntut,
dokter sudah punya surat informed consent yang berisi tandatangan
persetujuan pasien. Hal tsb bisa menjadi bukti otentik bahwa dokter
tidak bersalah.Kedua elemen ini berkaitan sekali dengan UU praktek
kedokteran no. 29 tahun 2004 pasal 39, pasal 45, & pasal 52
yaitu praktek kedokteran diselenggarakan atas kesepakatan dokter
dan pasien. dan setiap tindakan harus mendapat persetujuan pasien,
pasien berhak mendapat penjelasan lengkap tentang tindakan medis,
meminta pendapat, dan menolak tindakan tersebut.
(dijelaskan dihalaman berikutnya)
Malpraktek
No.Pertanyaan EtikAnalisa ProAnalisa Kontra
1.Duty of care (kewajiban)
Dokter dalam praktek nya memiliki kewajiban untuk menolong
pasien yang membutuhkan baik darurat maupun tidak. Dalam kasus ini,
dokter sudah membantu dengan baik pasien tsb. Hal ini sesuai dengan
pasal 7d dan pasal 13, yaitu setiap dokter wajib melindungi hidup
manusia. dan setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat
sebagai suatu tugas kemanusiaan.
(dijelaskan dihalaman berikutnya)
2.Deriliction of Duty (pelanggaran kewajiban)
Dalam kasus ini dokter tidak melakukan suatu pelanggaran. Karena
dokter memang sudah membantu pasien tsb. Hal ini sesuai dengan
pasal 7d diatas.
(dijelaskan dihalaman berikutnya)
3.Damage (kompensasi kerugian)Dalam kasus ini, apa yang
dilakukan dokter sama sekali tidak menyebabkan dampak kerugian
untuk pasien atau orang lain. Hal ini sesuai dengan pasal 8 yaitu
dokter harus memperhatikan kepentingan pasien dan memperhatikan
semua aspek kesehatan menyeluruh baik fisik maupun
psikososial.(dijelaskan dihalaman berikutnya)
4.Direct Cause (Sebab langsung)Dalam kasus ini, dokter dari awal
tidak melakukan pelanggaran. Jadi dokter tidak menyebabkan pasien
mengalami kerugian secala langsung. Hal ini sesuai dengan pasal 8
diatas.(dijelaskan dihalaman berikutnya)
Penjelasan bagian KontraTidak setuju dengan tindakan dokter
tersebut yang memberikan rekam medis tersebut kepada kepolisian
tanpa ada persetujuan dari pihak pasien. Kenapa? Berikut alasan
yang diperkuat dengan pasal-pasal Hukum:
Infromed Consent Informed consent diteguhkan dalam Peraturan
Menteri Kesehatan No. 585/Menkes/Per/IX/1989. Dalam permenkes No.
589 tahun 1989 menjelaskan tentang pengertian informed consent
adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga atas dasar
penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap
pasien tersebut.Bentuk informed consent terbagi menjadi dua,
yaitu:1. Tersirat atau dianggap telah diberikan baik dalam keadaan
normal maupun dalam keadaan darurat2. Dinyatakan baik secara lisan
maupun tulisan
Implied consent bentuk lain adalah bila pasien dalam keadaan
gawat darurat sedangkan dokter memerlukan tindakan segera,
sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan
dan keluarganya pun tidak ada ditempat maka dokter dapat melakukan
tindakan medik terbaik menurut dokter 9Permenkes no 585 Tahun 1989,
pasal 11). Jenis persetujuan ini disebut sebagai Presumed
consent.Dalam Permenkes No.585 tahun 1989 tentang Informed Consent,
dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau
penjelasan kepada pasien atau keluarga baik diminta ataupun tidak
diminta.Komponen InformasiKeterangan
WhatTindakan apa yang dilakukanProsedur apa yang akan dijalani
oleh pasienTujuannya apa, apa resikonya, apa manfaat dari
terapinya
KapanBergantung pada waktu yang tersedia setelah dokter
memutuskan akan melakukan tindakan.
SiapaBergantung pada jenis tindakan yang dilakukan.
Dalam UU tentang persetujuan tindakan kedokteran, informasi atau
penjelasan ini dinyatakan bahwa dalam memberikan penjelasan
sekurang-kurangnya mencakup:a. Diagnosis dan tata cara tindakan
medisb. Tujuan tindakan medisc. Alternatif tindakan lain dan
risikonyad. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadie. Prognosis
terhadap tindakan yang dilakukan
PersetujuanYang berhak memberikan persetujuan adalah pasien yang
sudah dewasa (diatas 21 tahun atau sudah menikah) dan dalam keadaan
sehat mental. Berdasarkan pasal 11 bab IV Permenkes No. 585:Untuk
pasien dibawah umur 21 tahun dan pasien dengan gangguan jiwa yang
menandatangani adalah orangtua atau wali atau keluarga terdekat.
Untuk pasien dalam keadaan tidak sadar, atau pingsan serta tidak
didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam
keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan medik segera maka
tidak memerlukan persetujuan dari siapapun.Tidak selamanya pasien
atau keluarga setuju dengan tindakan medik yang akan dilakukan
dokter. Dalam situasi demikian, kalangan dokter maupun kalangan
kesehatan lainnya harus memahami bahwa pasien atau keluarga
mempunyai hak untuk menolak usul tindakan yang akan dilakukan. Ini
disebut Informed refusal. Tidak ada hal dokter yang dapat memaksa
pasien mengikuti anjurannya, walaupun dokter menganggap penolakan
bisa berakibat gawat atau kematian pada pasien.
Malpraktek atau Lalai MedikSetiap profesi pada dasarnya memiliki
beranekaragam kewajiban. Salah satu profesi yang kewajibannya
diteguhkan dalam hukum negara adalah Dokter. Dokter memiliki
kewajiban yang diatur sedemikian detail baik dari peraturan
pemerintah berupa undang-undang maupun dari organisasi besar
profesi dokter yaitu IDI.Sejak zaman Hippokrates rahasia pekerjaan
dokter menduduki tempat yang penting dalam hubungan dokter dengan
pasien. Apapun yang saya dengar atau lihat tentang kehidupan
seseorang yang tidak patut disebarluaskan, tidak akan saya
ungkapkan karena saya harus merahasiakannya. (Sumpah Hippokrates,
butir 9)Kewajiban sebagai seorang dokter tercantum pada UU No. 29
tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51, yaitu:a. Memberikan
pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan sop serta
kebutuhan medis pasien.b. Merujuk pasien ke dokter atau ke dokter
gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik
apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.c.
Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,
bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.d. Melakukan
pertolongan darurat atas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin
pada oranglain yang bertugas dan mampu melakukannya, dane. Menambah
ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau
kedokteran gigi.Kewajiban dokter terhadap pasien juga tercantum
pada salah satu lafal sumpah dokter indonesia berdasarkan Peraturan
Pemerintah No 26 tahun 1960, yang berbunyi saya akan merahasiakan
segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena
keilmuan saya sebagai dokter. Kewajiban adalah sesuatu yang harus
dipenuhi dan apabila dilanggar maka orang tersebut akan terkena
sanksi baik berupa pidana maupun perdata. Seperti kasus yang
tertera pada skenario, berarti dokter tersebut telah melanggar
kewajibannya, yaitu tidak menjaga kerahasiaan pasien yang berarti
dokter tersebut melakukan pelanggaran etikolegal. Untuk memahami
soal rahasia jabatan ditilik dari sudut hukum, tingkah laku seorang
dokter dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:1. Tingkah laku yang
bersangkutan dengan pekerjaan sehari-hariDimana dalam hal ini yang
diperhatikan adalah:Pasal 322 KUHP yang berbunyi:(1) Barang siapa
dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya
oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun
yang dulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan
bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah. (sesuai
dengan keadaan moneter)(2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap
seorang yang tertentu, ia hanya dituntut atas pengaduan orang
itu.Ayat (2) undang-undang ini terutama berkenaan dengan rahasia
jabatan dokter, saat dokter membuka rahasia tentang keadaan
pasiennya, namun tidak dengan sendirinya akan dituntut di muka
pengadilan, melainkan hanya sesudah terhadapnya diadakan pengaduan
oleh pasien itu. Dalam UU dikenal sebagai delik aduan.Pasal 1365
KUH PerdataBarang siapa yang berbuat salah sehingga orang lain
menderita kerugian , berkewajiban mengganti kerugian itu.2. Tingkah
laku dalam keadaan khusus
Pasal 277 Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB):
(1) Barang siapa yang karena martabatnya, pekerjaannya atau
jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, boleh minta
mengundurkan diri dari memberikan penyaksian, akan tetapi hanya dan
terutama mengenai hal yang diketahuinya dan dipercayakan kepadanya
karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya itu.(2)
Pertimbangan, apakah permintaan untuk mengundurkan diri beralasan
atau tidak, diserahkan ke pengadilan negara atau jika yang
dipanggil untuk memberi penyaksian itu orang asing, pertimbangan
itu diserahkan kepada ketua pengadilan negara.Pasal 48
Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada
paragraf 4 mengenai Rahasia KedokteranSetiap dokter atau dokter
gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia
kedokteran. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan
kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam
rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan
ketentuan perundang-undanganMal praktik berasal dari kata Yunani,
yang berarti buruk. Malpraktik medik dapat diartikan sebagai
kelalaian atau kegagalan seorang dokter untuk mempergunakan tingkat
keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam
mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran dilingkungan yang
sama.Walaupun UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan sudah
dicabut oleh UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, namun
perumusan malpraktik atau kelalaian medik yang tercantum pada Pasal
11b masih dapat dipergunakan, yaitu:Dengan tidak mengurangi
ketentuan didalam KUHP dan peraturan dalam UU lain, terhadap tenaga
kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal
sebagai berikut:(a) Melalaikan kewajiban,(b) Melakukan suatu hal
yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga
kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya, maupun mengingat
sumpah sebagai tenaga kesehatan.
Penanganan dugaan Lalai Medik atau malpraktik tercantum dalam UU
RI No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Penanganan Dugaan Malpraktik
Tips agar terhindar dari tuntutan malpraktik:(1) Senantiasa
berpedoman pada standar pelayanan medik dan SOP(2) Bekerjalah
secara profesional, berlandaskan etik dan moral yang tinggi(3)
Ikutilah peraturan perundangan yang berlaku, terutama tentang
kesehatan dan praktik kedokteran(4) Jalin komunikasi yang harmonis
dengan pasien dan keluarganya dan jangan enggan berbagi informasi
baik tentang diagnosis, pencegahan dan terapi.(5) Tingkatkan rasa
kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan sesama sejawat dan
tingkatkan kerjasama tim medik demi kepentingan pasien.(6) Jangan
berhenti belajar, selalu tingkatkan ilmu dan keterampilan dalam
bidang yang ditekuni.
DAFTAR PUSTAKA
IDI.2013.Undang-Undang Pendidikan Dokter.Bandung : Fokus
Media.Hanafiah,Jusuf.2009.Etika Kedokteran dan Hukum
Kesehatan.Jakarta;EGC.Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Fokus
Media