KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANDASAR HUKUM DAN PENGERTIAN-PENGERTIANDasar hukum dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah UU.No. 6. Th. 1983sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 28 Th 2007. Dalam Pembahasan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan dijumpai
pengertian-pengertian sebagai berikut:1. Wajib Pajak: Orang pribadi/badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diatur untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. 2. Badan : Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BMN, BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koprerasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk uasaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 3. Masa Pajak : jangka waktu yang lamnya sama dengan satu (1) bulan takwin atau waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim. 4. Tahun Pajak : jangka waktu 1 (satu) tahun takwimkecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. 5. Bagian tahun Pajak: bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. 6. Pajak yang Terutang: pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 7. Penanggung Pajak: Orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 8. Surat paksa: Surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan atas pajak.
TAHUN PAJAKTahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau tahun kalender (1 Januari s/d 31 Desember), kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Apabila tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim, maka yang menjadi pedoman dalam menetapkan tahun pajak adalah banyaknya bulan dalam tahun tersebut. Misalnya: Pembukuan dimulai 1 Juli 2000 dan berakhir 30 Juni 2001. Karena enam bulan pertama jatuh di tahun 2000, maka ditetapkan sebagai tahun pajak 2000. Pembukuan dimulai 1 Maret 2001 dan berakhir 28 Februari 2002. Karena bulan yang lebih banyak jatuh di tahun 2001, maka ditetapkan sebagai tahun pajak 2001. Pembukuan dimulai 1 Maret 2001 dan berakhir 28 Februari 2002. Karena bulan yang lebih banyak jatuh di tahun 2001, maka ditetapkan sebagai tahun pajak 2001. Khusus untuk SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha, Tahun Pajaknya akan selalu sama dengan tahun takwim (tahun kalender), meskipun tahun buku WP berbeda dengan tahun takwim (Pasal 23 KEP 545/PJ./2000).
NPWPNomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP a. Sarana dalam administrasi perpajakan. b. Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Pendaftaran untuk mendapatkan NPWP a. Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP. b. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. c. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. e. WP Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.
Sanksi yang berhubungan dengan NPWP Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
Penghapusan NPWP dan Persyaratannya 1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang; 2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil; 3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris; 4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; 5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP; 6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP. Format NPWP NPWP terdiri dari 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode WP, 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan Formatnya adalah sebagai berikut: XX. XXX. XXX. X. XXX. XXX
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAKPengusaha Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undangundang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha
Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Fungsi Pengukuhan PKP a. Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPn BM. b. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Tata Cara Pemberian serta Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) a. Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat-kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP; b. Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan; c. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP; d. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Pengukuhan PKP Secara Jabatan KPP dapat mengukuhkan PKP secara jabatan, apabila WP tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, bila berdasarkan data yang dimiliki DJP ternyata WP memenuhi syarat untuk PKP. Pencabutan Pengukuhan PKP Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan, antara lain dalam hal:
a. PKP pindah alamat b. Wajib Pajak Badan telah dibubarkan secara resmi c. Tidak memenuhi syarat sebagai PKP Sanksi Yang Berhubungan Dengan Pengukuhan Sebagai PKP Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam SPT yaitu: a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Fungsi SPT a. Wajib Pajak PPh Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak; Harta dan kewajiban;
Pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak
b. Pengusaha Kena Pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.
c. Pemotong/ Pemungut Pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Tempat pengambilan SPT Setiap WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui website DJP : http://www.pajak.go.id atau mencetak/ menggandakan/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Ketentuan Tentang Pengisian SPT SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.
Ketentuan Tentang Penyampaian SPT 1. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP, KP4 atau KP2KP setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 2. Batas waktu penyampaian: a. Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak. b. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa. c. SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak. d. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. 3. SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan. Pembetulan SPT Untuk pembetulan SPT atas kemauan WP sendiri dapat dilakukan sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi atas pembetulan SPT dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150% dari pajak yang kurang dibayar. Batas Waktu Pembayaran Pajak a. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. b. Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan.
c. Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan. Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan Apabila WP tidak dapat menyelesaikan/ menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, WP berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai
penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekuranganpembayaran pajak yang terutang atau dengan cara lain yang ketentuan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan. Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT-Masa sebesar Rp. 50.000, dan untuk SPT-Tahunan sebesar Rp 100.000. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan WP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. WP tidak menyampaikan SPT atau mnenyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 taun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN PEMBAYARAN PAJAKPengertian Surat Setoran Pajak (SSP) Surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalaui kantor penerima pembayaran. Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) Sebagai bukti pembayaran paajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatakan validasi.
Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak a. Bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak b. Kantor Pos c. Bank-bank BUMN dan BUMD d. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
SURAT KETETAPAN PAJAKSurat Ketetapan Pajak adalah surat keterangan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Merupakan surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekukarang pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 1. Penerbitan SKPKB a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
b. SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran c. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. 2. Fungsi SKPKB a. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya b. Sarana untuk mengenai sanksi c. Alat untuk menagih pajak 3. Sanksi Administrasi a. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan SPT tidak disampaikan tepat waktu, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambag dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan (maksimun 24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. b. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin keterlambatan SPT dan kompensasi (poin c) dan kewajiban penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan tidak dipenuhi, sanksi administrasinya berupa: 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
4. Jangka Waktu Penerbitan SKPKB Dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB.
Dalam hal WP setelah jangka waktu tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Dirjen Pajak tetap dapat menerbitkan SKPKB ditambah denda administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 1. Penerbitan SKPKBT, apabila: a. Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan sebelumnya. b. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali. 2. Fungsi SKPKBT a. Koreksi jumlah yang terutang menurut SPT-nya b. Sarana untuk mengenakan sanksi c. Alat untuk menagih pajak 3. Sanksi SKPKBT Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekuarangan pajak tersebut. Tidak dikenakan sanksi jika, SKBKBT diterbitkan atas dasar keterangan dari WP atas kehendak sendiri secara tertulis, dan Dirjen pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
1. Penerbitan SKPLB Diterbitkan jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. 2. Fungsi SKPLB Sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. 3. Tata cara Mnerbitkannya SKPLB, Prhitungan dan pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak a. WP mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Pajak b. KPP atas nama Dirjen pajak menerbitkan SKPLB selambatnya 12 bulan sejak permohonan diterima c. Apabila SKPLB tidak diterbitkan dalam waktu 12 bulan, maka WP memberitahukan pada Dirjen pajak bahwa permohonannya dikabulkan d. Dalam waktu 1 bulan sejak pemberiitahuan diterima, Dirjen Pajak menerbitkan SKPLB, dan dikirim ke WP dengan tembusan ke KPP. e. KPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Kermbali (SPMKP) dalam waktu 1 bulan setelah menerbitkan SKPLB f. Apabila WP mempunyai utang pajak lain, kelebihan pembayaran itu diperhitungkan dulu untuk melunasi nutangnya atau untuk konpensasi uatang pajak tahun berikutnya. g. Jika pengemballian kelebihan bayar dilakukan satu bulan setelah penerbitan SKKPP, mata diberi denda 2%. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengann jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Penerbitan SKPN jika berdasar pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Penerbitan STP 1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar 2. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung 3. WP dikenakan sanksi dengan dan atau bunga 4. PKP berdasarkan UU PPN a984, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai KPK 5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai KPK tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yg dikukuhkan sebg KPK tetapi tidak membuat/ tdk mengisi lengkap faktur pajak Fungsi STP a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang SPT WP b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda c. Alat untuk menagih pajak. Sanksi Administrasi STP a. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dari pajak penghasilan tidak dan kurang bayar dan atau dari hasil penelitian salah tulis atau sakah hitung dalam SPT, dalam STP
ditambah sanksi bunga 2% sebulan (mak. 24 bulan) dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya STP. b. Terdapat PKP yang dinekan denda atau bunga, tidak melaporkan kegiatannya, dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak c. Dalam hal STP dikeluarkan terhadap WP yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi berupa denda dan atau bunga tidak lagi dikenakan sanksi, karena UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak diatur bunga atas bunga dan denda. Kekuatan Hukum STP Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.
KEBERATAN DAN BANDINGTata Cara Penyelenggaraan Keberatan a. WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu 1) SKPKB 2) SKPKBT 3) SKPLB 4) SKPN 5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan UU perpajakan. b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dengan disertai alasan-alasan yang jelas. c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaoimana dimaksud pada poin b dan c tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. e. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Dirjen Pajak atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi penerimaan Surat Keberatan f. Dirjen Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan. Keputusan Dirjen Pajak dapat berupa: Mengabulkan seluruhnya Mengabulkan sebagaian Menolak Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
g. Apabila dalam jangka 12 bulan telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan h. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak i. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan (mask 24 bulan). Tata Cara Penyelesaian Banding a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. b. Banding diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal keberatan dikeluarkan, dengan cara: 1) Tertulis dalam bahasa Indonesia 2) Mengemukakan alasan-alasan yang jelas dan bukti yang diperlukan 3) Melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan c. Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap d. Permohnan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang bersangkutan.
e. Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka
kelebihan
pembayaran dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% sebulan (mak. 24 bulan).
DALUWARSA PENAGIHAN PAJAKHak untuk melakukan penagihan pajak, bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan, dikatakan daluwarsa setelah melampaui 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Saat daluwarsa perlu ditetapkan guna memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih. Daluwarsa melampaui 10 tahun apabila: 1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Dalam hal ini daluwarsa dihitung sejak diterbitkanya Surat Paksa 2. Ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tak langsung. WP menyatakan pengakuan dengan cara: a. WP mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. b. WP mengajukan permohonan pengajuan keberatan. c. WP melaksanakan pembayaran sebagian utang pajak. 3. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap WP karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasaran putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Dalam hal ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan tersebut.
PEMERIKSAANSerangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan atau penyidikan untuk mencari: 1) Interpretasi Undang-undang yang tidak benar 2) Kesalahan hitung 3) Penggelapan secara khusus dari penghasilan 4) Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuan Pemeriksaan a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada WP, yang dapat melakukan dalam hal: 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi. 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yg ditentukan oleh Dirjen Pajak 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi.
Wewenang Pemeriksaan Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
PENYIDIKANPenyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi, dan guna menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang diduga digelapkan. Penyidik adalah pegawai dilingkungan Dirjen pajak yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. Wewenang Penyidik a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
f. Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf c h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. i. j. Memanggil orang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk klancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban Penyidik Waktu akan mulai menyidik harus memberitahu kepada penuntut umum dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai KUHAP.
KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAKKewajiban Wajib Pajak 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar 4. Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan 5. Menyelenggarakan pembukuan/pencacatan 6. Jika diperiksa wajib: a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencacatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, WP terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan oleh permintaan keperluan pemeriksaan. Hak-Hak Wajib Pajak 1. Mengajukan Surat Keberatan dan Surat Banding 2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT 3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan 4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT 5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak 6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yg dikenakan dalam SKP 7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak 8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah 9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya 10. Apabila WP dipotong oleh pemberi kerja, WP berhak meminta bukti pemotong PPh pasal 21 kepada pemotong pajak 11. Mengajukan keberatan dan banding
KEWAJIBAN PEMBUKUAN/PENCATATAN1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. 2. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. 3. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan menghitung penghasilan
netto ndengan menggunakan norma perhitungan pengahsilan netto dan WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan. Yang dimaksud dengan pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. 4. Pembukuan/pencatatan harus: a. Diselenggarakan dengan iktikad baik dan mencerminkan keadaan usaha sebenarnya b. Diselenggarakan di Indonesia c. Menggunakan huruf latin dan angka arab d. Menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan e. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan f. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan accrual basis atau cash basis. Perubahan metode pembukuan atau pencatatan harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak. 5. Sanksi Tidak Memenuhi Kewajiban Pembukuan a. Tidak mengadakan pembukuan/pencatatan, pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan 100%, KHUSUS UNTUK ppH PASAL 29 ditambah kenaikan sebesar 50%. b. Dengan sengaja: 1) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar 2) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan 3) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya. Dipidana dengan penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak yang kurang atau tidak dibayar.
SANKSI PERPAJAKANSanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati. Dalam UU perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi Administrasi Merupakan siksaan atau penderitaan. Suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan. Bunga 2% per BulanNo Masalah 1 Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan/SPT Masa) tetapi belum diperiksa 2 Dari penelitian rutin: PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar PPh pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPn yang bterlambat dibayar SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar SPT salah tulis/salah hitung 3 Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (mak. 24 bulan) 4 Pajak diangsur/ditunda: SKPKB, SKKPP, STP 5 SPT tahunanh PPh ditunda, pajak kurang dibayar Cara Membayar/Menagih SSP SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
Sanksi Pidana Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. 1. Ketentuan sanksi pidana Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan dan penjara.
2. Denda pidana Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. 3. Pidana kurungan Pidana kurungan hanya dicantumkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana. 4. Pidana penjara Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, hanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Disusun Oleh: Finka Amelia Faizah Tia Rachmawati Ayu Agesta Ega Gushandi Mulyana 8155082774 8155082771 8155082780 81550xxxxx 8155082777
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2012
