Makalah Tentang Zakat Dan Pajak

MAKALAH TENTANG ZAKAT DAN PAJAK

BAB IPENDAHULUAN

A.    Latar Belakang MasalahDalam melaksanakan pembangunan pemerintah membutuhkan dana untuk

pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan, dana tersebut diambil oleh pemerintah melalui pajak yang diambil dari masyarakat sehingga pajak ini menjadi salah satu kewajiban masyarakat. Namun di sisi lain, selain adanya kewajiban untuk membayar pajak, masyarakat yang beragama Islam mempunyai kewajiban lain yang harus ditunaikan yaitu membayar zakat.Kedudukan zakat penting dalam kehidupan manusia karena merupakan bentuk pelaksanaan interaksi manusia sebagai makhluk sosial dan juga mendorong manusia untuk berusaha mendapatkan harta benda sehingga dapat menunaikan kewajibannya berzakat sebagai bukti pelaksanaan rukun Islam.

Zakat dan pajak merupakan dua hal yang penting dan tidak dapat dipungkiri keberadaannya dalam kehidupan masyarakat sehingga timbul permasalahan mengenai hal mana yang harus lebih diutamakan.Oleh karena itu, penyusun akan mencoba memaparkan lebih jauh lagi mengenai zakat dan pajak ini dalam makalah kami yang berjudul Zakat dan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam.

B.     Rumusan MasalahDengan melihat latar belakang yang telah penyusun paparkan sebelumnya, maka ada

beberapa hal yang akan dibahas dalam makalah ini, diantaranya:1. Apa pengertian Zakat dan Pajak?2. Jelaskan perumusan dan perbedaan Zakat dan Pajak!3. Bagaimana pendapat ulama tentang kewajiban membayar zakat dan pajak tersebut?

C.    TujuanAdapun tujuan dari penulisan makalah ini, antara lain:

1. Mengetahui pengertian Zakat dan Pajak.2. Mengetahui tentang perumusan dan perbedaan Zakat dan Pajak.3. Mengetahui pendapat ulama tentang kewajiban membayar Zakat dan Pajak tersebut.

D.    Kerangka PemikiranPajak dan zakat sama-sama penting, namun diantara salah satunya yang harus

didahulukan, atau mungkin seseorang yang telah membayar zakat kehilangan kewajibannya untuk membayar zakat dan sebaliknya ataukah orang tersebut harus membayar kedua-duanya.

E.     Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penyusun menggunakan beberapa metode, antara lain:

A.    Studi pustakaPada metode ini, kami membaca buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan

penyusunan makalah ini.

B.     PemikiranKami mencoba untuk belajar mengungkapkan pemikiran kami sendiri dan kemudian

kami tuangkan pada makalah ini.

C.     Jaringan InformasiKami menggunakan jaringan informasi berupa internet guna menambah nilai lebih

dari makalah ini.

F.     Sistematika

BAB I       PENDAHULUANBab ini terdiri dari latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan, Kerangka

Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika.

BAB II      ZAKAT DAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAMPada bab ini penyusun membahas isi dari identifikasi diantaranya Pengertian Zakat

dan Pajak, kewajiban dalam pembayaran keduanya dan pendapat para ulama tentang hal tersebut.

BAB III    PENUTUP        Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penyusun.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  ZAKAT

1.   Pengertian ZakatZakat menurut bahasa adalah suci dan subur. Zakat menurut istilah syara’ ialah kadar

harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.Zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.

2. Syarat dan Harta Wajib Zakat a. Syarat Wajib Zakat

Para ahli fiqih bersepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka, beragama Islam, baligh dan berakal, mengetahui bahwa zakat adalah wajib hukumnya, lelaki atau perempuan. Dalam hal ini banyak sekali perbedaan pendapat antara para ulama mengenai harta anak kecil dan orang gila, apakah wajib zakat atau tidak atas mereka. Namun sebagian besar ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa zakat diwajibkan atas harta anak kecil dan orang gila yang ditunaikan oleh walinya.

b. Harta Wajib ZakatSejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap

kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek wajib zakat pun harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

Harta milik penuh (al-milku at-tam), yakni bahwa pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaat harta itu secara penuh. Harta yang dizakati ini harus didapatkan melalui cara yang dibenarkan syara dan tidak diwajibkan atas harta yang didapat secara haram.

Berkembang (an namaa’), maksudnya harta tersebut dapat bertambah bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Kalau ulama terdahulu mengkategorikan zakat hanya pada 5 (lima) kategori, maka ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Qardhawi menambah 4 (empat) kategori baru sesuai dengan perkembangan sarana untuk menumbuhkembangkan potensi kekayaan tersebut.

Cukup nisbah, artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara.

Lebih dari kebutuhan pokok, yakni lebih dari kebutuhan minimal yang harus dipenuhi setiap hari seperti sandang, pangan dan papan. Apabila kebutuhan hidup minimal ini masih belum mampu untuk dipenuhi setiap harinya, maka yang bersangkutan terbebas dari zakat.

Bebas dari hutang. Orang yang memiliki hutang yang besar dan mengurangi nilai nisbah kena zakat, maka ia tidak berkewajiban membayar zakat. Adapun hutang-hutangnya harus diselesaikan dahulu, oleh karena itu zakat dikenakan bagi orang kaya yang memiliki harta lebih.

Sudah satu tahun. Maksudnya kepemilikan harta tersebut sudah lewat dari 12 bulan Qomariyah.[v]Masa satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, rikaz (barang temuan) dan lain-lain yang sejenis tidak disyaratkan.

3. Macam-Macam ZakatZakat terbagi menjadi dua bagaian, yaitu:

1. Zakat Fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah. Zakat ini diwajibkan pada tahun kedua hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa, yang bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberik makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya Idul Fitri.

2. Zakat Harta (al-maal),yakni zakat yang dikeluarkan karena telah diperolehnya suatu harta kekayaan. Harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut lazimnya. Sesuatu dapat disebut harta (al-maal)jika memenuhi dua syarat, yaitu :

a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai;b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan lazimnya.

Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi:a. Hasil pertanian;b. Harta terpendam, barang tambang dan kekayaan laut;c. Emas dan perak;d. Perniagaan dan perusahaan;e. Binatang ternak;f. Saham dan surat berharga;g. Hadiah atau harta tidak terduga, danh. Profesi.

4. Orang Yang Berhak Menerima ZakatAdapun orang-orang yang berhak mendapatkan harta dari zakat terbagi ke dalam

delapan golongan (ashnaf ) sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:a. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sumber pendapatan

yang jelas dan tidak mencukupi kebutuhan hidup minimalnya.b. Miskin, ialah orang yang mempunyai pekerjaan atau sumber penghasilan yang

jelas tetapi belum bias memenuhi kebutuhan hidup minimalnya.c. Rikab, yaitu orang yang keadaannya dapat dikategorikan sebagai budak, yakni

orang yang secara ekonomis tertekan oleh lingkungannya seperti pembantu rumah tangga atau orang yang hidupnya menggantungkan diri kepada orang lain.

d. Gharimin, adalah orang yang tidak mampun melunasi hutangnya (pailit), atau kewajiban hutangnya lebih besar dari pada kekayaannya.

e. Sabilillah, ialah orang yang sedang melakukan kegiataan atau usaha dalam rangka menegakkan hukum Allah SWT, seperti penyelenggaraan pendidikan dan dakwah Islam.

f. Ibnu Sabil, adalah segala macam kegiatan atau usaha dalam rangka mendukung lancarnya suatu perjalanan, pembangunan fasilitas transportasi, pembangunan sarana jalan, jembatan, atau komunikasi untuk membuka daerah terpencil.

g. Muallaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam, atau usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman ajaran agama Islam terutama bagi orang muslim yang pengetahuan agamay masih kurang.

h. Amil, yakni orang atau organisasi berikut system administrasinya untuk mendukung lancarnya kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat.

a.         Landasan Kewajiban Membayar ZakatZakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal

tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Ayat-ayat zakat, shodaqah dan infaq yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya. Landasan kewajiban membayar zakat diantaranya:

v  AL-QUR'AN Surat Al-Baqaraah ayat 43: Artinya: “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan

ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku”. Surat At-Taubah ayat 103: Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka,

dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Surat Al An'aam ayat 141: Artinya: "Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)".

v  AS-SUNNAH Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin

Umar: Artinya: "Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan".

Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra: Artinya: "Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantar mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih".

6. Hikmah ZakatAjaran Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang

enggan mengeluarkan zakat. Kewajiban menunaikan zakat demikian tegas dan murlak, oleh karena di dalamnya terkandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahik, harta yang dikeluarkan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Diantara hikmahnya adalah sebagai berikut:

a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Alla SWT,b. Menolong, membantu dan membina para mustahik, terutama fakir miskin ke arah

kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak,

c. Pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga mengurangi kesejangan antara orang yang mempunyai limpahan harta dengan orang yang kekurangan hartanya.

B.     PAJAK 1.      Pengertian Pajak

Pajak adalah beban kewajiban yang harus ditanggung oleh masyarakat didalam suatu negara, baik hal itu bersifat personal maupun kelompok. Yang kegunaannya adalah untuk membiayai kebutuhan negara didalam pembangunannya. Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukakn berbagai jenia perbelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastuktur, menyediakan fasilitas pendidikan dankesehatan, dan membiayai setiap kegiatan untuk menjaga keamanan negara merupakan pengeluaran yang tidak bisa dielakkan oleh pemerintah, dana tersebut terutama diperoleh dari pemungutan pajak

Sedangkan mengenai pajak, terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah:Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

2.  Macam-Macam PajakDalam hukum pajak terdapat pelbagai pembedaan jenis-jenis pajak, yang dibagi ke

dalam golongan-golongan besar. Pembedaan dan pembagian ini mempunyai fungsi yang berlainan pula. Ada yang fungsinya hanya digunakan untuk memudahkan pekerjaan di dalam praktik, ada juga yang fungsinya ditujukan kepada tujuan ilmiah. Berikut ini adalah penggolongan yang dibedakan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

Menurut golongannya, secara garis besar berbagai jenis pajak-pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu:

a. Pajak Langsung, adalah jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatannya dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan merekan dnamakan pajak langsung, yakni pajak itu diambil langsung dari orang atau badan sebagai wajib pajak untuk membayar pajaknya. Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang bebannya boleh dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Pengertian secara ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan baran atau pembuatan akte.

Dalam memilih cara untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis dapat diikuti cara yang lazim dalam ilmu ekonomi. Terdapat tiga unsur yang melekat pada kewajiban memenuhi pajak, yaitu:

1. Penanggung jawab pajak (wajib pajak) yakni orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak, yaitu bila padanya terdapat faktor-faktor atau kejadian-kejadian yang menimbulkan sebab (menurut undang-undang) untuk dikenakan pajak.

2. Penanggung jawab adalah orang yang dalam faktanya (dalam arti ekonomis) memikul dulu beban pajaknya.

3. Yang dituntut oleh pembuat Undang-Undang, juga dinamakan pemikul pajak, yaitu oleh yang menurut maksud Undang-Undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, maka pajaknya adalah pajak langsung. Namun jika terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka disebut pajak tidak langsung.

Pembagian pajak menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif (bersifat perorangan) dan pajak objektif (bersifat kebendaan).

1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak, untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif berhubungan erat dengan keadaan matrialnya, yaitu yang disebut gaya pikulnya.

2. Pajak Objektif, adalah pajak yang pertama-tama memperhatikan kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan) yang bersangkutan lansung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek itu berkediatam di Indonesia atau tidak.

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

1) Pajak Negara, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraanya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya adalah pejak yang dipungut oleh dirjen pajak sepertai Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan dan sebagainya.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan pemerintah daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing.

3.   Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber pemasukan keuangan negara (fungsi budgeter), yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional maupun investasi oleh negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur.

1. Fungsi Budgeter, adalah fungsi yang letaknya pada sektor publik, dan pajak-pajak di sini sebagai alat (atau suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (public saving untuk public investment).

2. Fungsi Mengatur (regularend), adalah digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negaran dalam bidang ekonomi dan sosial, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Hal ini merupakan udaha pemerintah untuk turut camput tangan dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

4. Pajak Penghasilan a)      Konsep Penghasilan

Dari segi ekonomi penghasilan pada umumnya timbul karena adanya tindakan ekonomi. Penghasilan secara istilah dalam kamus ekonomi adalah penerimaan uang oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji (wages), upah (salaries), sewa(rent), bunga (interest), dan laba (profit). Definisi tersebut hanya menilai penghasilan berdasarkan hasil dari penerimaan uang saja, tanpa mempertimbangkan unsur kenikmatan (benefit in kind) ataupun kepuasan yang dapat

diperoleh seseorang. Pada setiap penerimaan atas gaji, upah, sewa, bunga, dan laba terdapat kenikmatan atau kepuasan yang merupakan bagian tersendiri dari penghasilan seseorang.

Definisi di atas seperti halnya yang telah diungkapkan oleh ekonom Amerika, Robert Murrray Haig, yang menekankan bahwa penghasilan adalah tambahan kemampuan. Yang dihitung sebagai penghasilan hanya berbentuk uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Penghasilan dapat juga berarti sebagai hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (sevices) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue).Penghasilan berdasarkan definisi ini dalam prinsipnya dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang atau jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Penghasilan jika disandarkan pada analisis mikro ekonomi digunakan berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi sumber daya alam(natural resources), tenaga kerja (labour), dan modal (capital).Masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga atau laba.  Definisi penghasilan untuk kepentingan perpajakan dapat berbeda dengan definisi secara ekonomis karena adanya tujuan tertentu dari kebijakan perpajakan terutama berkaitan dengan fungsi pajak yang berfungsi sebagai penerimaan (budgeter) dan mengatur (regulerend), dimana didalamnya mencakup pertimbangan keadilan dalam pembebanan pajak. Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tercantum dalam pasal 4 ayat (1).

Dari definisi penghasilan yang terdapat pada pasal tersebut, terdapat lima unsur definisi penghasilan, yaitu:

1. Tambahan kemampuan ekonomis,2. Diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak.3. Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,4. Dengan nama dan dalam bentuk apapun,5. Dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan.

Berdasarkan uraian definisi pajak dan penghasilan tersebut di atas, pajak penghasilan adalah beban kewajiban pajak yang dikenakan pada setiap hasil usaha yang telah diperoleh oleh setiap orang atau badan usaha. Undang-Undang Perpajakan menganut pengertian penhasilan yang luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

1.   Subjek Pajak PenghasilanSubjek pajak adalah subjek hukum yang oleh undang-undang pajak diberi kewajiban

perpajakan. Pengertian dan penggolongan subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan terdapat pada pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Sedangkan subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

2.   Objek Pajak PenghasilanYang menjadi pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafifikasi, uang pensiun atau uang imbalan dalam bentuk lain dalam undang-undang ini;

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;c. Laba usaha;d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta yang termasuk

didalamnya.

5.      Landasan Kewajiban Membayar PajakDi dalam Hukum Islam, Dasar membayar pajak itu hukumnya adalah wajib,

berdasarkan kepada ayat Al-Qur’an Surat At-Taubah: 29 "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberi Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar "Jizyah" dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk".Pembebanan kewajiban membayar pajak hanyalah terhadap kaum laki-laki dan kaum Hawa yang normal, sedangkan orang yang tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pembebanannya pun disesuaikan dengan status sosial dan kondisi keuangannya.

Dalam pengaturan pajak tersebut haruslah sesuai dengan Undang-undang, yaitu pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

C. PERUMUSAN DAN PERBEDAAN ZAKAT DAN PAJAK 1.    Perumusan Zakat dan Pajak

§  Unsur PaksaanBagi seorang muslim yang hartanya telah memenuhi syarat zakat maka ia harus

menunaikan kewajibannya yang diwakili oleh petugas zakat yaitu amil. Demikian halnya dengan orang yang sudah masuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa kepadanya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

§  Unsur PengelolaAsas pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat

at-Taubah ayat 60. Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan olah sebuah lembaga

yang menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan pengelolaan pajak, jelas harus diatur oleh negara.

2.    Dari Sisi TujuanDari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang

sangat mulia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman. Demikian pula dengan pajak sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.

3. Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

No. Macam Zakat Pajak1. Pengertian Bersih, bertambah

dan berkembangUtang, upeti, iuran kepada negara

2. Landasan Hukum

Al-Qur’an dan As-Sunnah

Undang-Undang suatu negara

3. Nisab dan Tarif

Ditentukan Allah SWT dan bersifat mutlak nisbah zakat memiliki ukuran tetap

Ditentukan oleh negara dan bersifat relatif. Nisbahnya berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran dihapuskan

4. Sifat Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus

Kewajiban bersifat kebutuhan dan dapat dihapuskan

5. Subjek Muslim Semua warga negara6. Objek

Alokasi Penerimaan

Tetap 8 golongan (ashnaf)

Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin

7. Harta yang Dikenakan

Harta yang produktif

8. Syarat Ijab Qabul

Disyaratkan Semua harta

9. Sanksi Pahala dari Allah SWT

Dari negara

10. Penghitungan Dipercayakan kepada muzakki dan adanya amilin (petugas zakat)

Self. Assesment System, wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terhutang melalui penyampaian SPT

D.    Pendapat para ulama tentang kewajiban membayar Zakat dan PajakIslam adalah agama yang  anti kedzaliman. Pengutipan pajak tidak dapat dilakukan

sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah fiqih Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1)      Benar–benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain.Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana,

sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Demikianlah pendapat Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawy.

Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar – benar kosong. Para ulama benar – benar sangat hati – hati dalam mewajibkan  pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil  pajak.

2)      Pemungutan Pajak yang Adil.Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai,

maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syara. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.3)      Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.

4)      Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak.Kepala negara,  wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak

sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat.Sedangkan mengenai pembayaran zakat, para ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

BAB IIIKESIMPULAN DAN SARAN

A.    KESIMPULAN1. Zakat menurut bahasa adalah suci dan subur. Zakat menurut istilah syara’

ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

2. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan balas jasa secara langsung.

3. Baik zakat maupun pajak pembayarannya bersifat wajib, dan orang yang sudah membayar zakat wajib pula membayar pajak, begitupun sebaliknya.

4. para ulama berpendapat bahwa zakat itu wajib dibayarkan, sedangkan pajak itu boleh diambil apabila kas negara benar-benar dalama keadaan kosong.

B.     SARAN1. Zakat dan pajak diwajibkan bagi umat Islam, tetapi kewajiban pajak harus diberikan

keringanan, sehingga tidak memberatkan karena dua kali beban.2. Masyarakat sebaiknya bersikap lebih seimbang baik terhadap pembayaran zakat

maupun terhadap pembayaran pajak, karena keduanya merupakan kewajiban.3. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan syarat-syarat pemungutan pajak yang

telah dirumuskan oleh para ulama demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Faridy, Drs. H. Hasan Rifai, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika), 2004Bidihardjo, R. Soeroso, SH, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: PT. Rofido Utama, 2000), cet. ke-4Bohari, H., Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-4, 2003Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, 1987Dompet Sosial Peduli Umat, Risalah Zakat, (Jakarta: DSPUHafidhuddin, DR. K.H. Didin, M.Si, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press), 2002www.google.com/zakat+pajak.Wikipedia Indonesia/Ensiklopedia bebasEnsiklopedia Islam/Fiqh/Pajak&Zakat