AKUNTANSI ATAS BIAYA ATAU BEBAN( Untuk Memenuhi Tugas Mata
Kuliah Akuntansi Pajak )
Oleh :Fajriah Halil 201210170311163
Riris Nofitasari201210170311165
Aisa Rahma Syarif 201210170311170
Erpinatilopa201210170311180
Erwin Fitra Badare 201210170311183
JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MALANG2015
25
KATA PENGANTARPuji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga makalah
yang berjudul Akuntansi Atas Pendapatan/Penghasilan ini dapat
diselesaikan sesuai rencana.Makalah ini menjelaskan bagaimana
perlakuan akuntansi atas pendapatan, pengakuan pendapatan,
pengukuran pendapatan sampai dengan penyajian dan pengungkapan
pendapatan menurut PSAK. Dalam menyelesaikan makalah ini penulis
mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan
terima kasih kepada:1. Allah SWT dan junjungan kita Rasulullah
Muhammad SAW.2. Bapak Budi Santoso SE., Ak., MSA., CA. sebagai
dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan.3. Rekan penulis,
seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Malang4. Semua pihak yang telah membantu
penulis.Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki banyak
kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat
diharapkan untuk perbaikan makalah selanjutnya. Semoga makalah ini
dapat bermanfaat bagi pembaca.
Malang, 4 April 2015
Penulis
DAFTAR ISIKATA
PENGANTAR...........................................................................................................2DAFTAR
ISI..........................................................................................................................3BAB
I PENDAHULUANA. Latar
Belakang............................................................................................................4B.
Rumusan
Masalah.......................................................................................................4C.
Tujuan.........................................................................................................................4BAB
II PEMBAHASANB. Biaya Menurut Undang-Undang Perpajakan Dan
PSAK..........................................5B.1 Biaya Menurut
Undang-Undang
Perpajakan.....................................................5B.2
Biaya Menurut
PSAK......................................................................................11C.
Konsep (Metode) Pencatatan
Akuntansi.................................................................11D.
Biaya Yang Tidak Boleh
Dibebankan.......................................................................15E.
Klasifikasi Biaya Sesuai Aturan Pelaksanaan Undang-Undang
Perpajakan.............18F. Kompensasi
Kerugian...............................................................................................21G.
Akuntansi
Perpajakan..............................................................................................23BAB
III PENUTUPH.
Kesimpulan................................................................................................................24DAFTAR
PUSTAKA
..........................................................................................................25
BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangBerdasarkan pada pandangan
bahwa undang-undang pajak penghasilan mengenai pemajakan yang
berbasis neto (net basis of taxition). Basis tersebut berarti
pengeluaran pajak didasarkan pada penghasilan bruto (gross income)
dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya
yang di perkenankan oleh undang-undang.Secara komersial sebagaimana
diataur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui
apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang
sehubungan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang
dapat diukur dengan modal. Alternatif lainnya, biaya juga diakui
dengan mendasarkan pada analisis hubungan antar biaya yang timbul
dan penghasilan tertentu yang diperoleh sehubungan dengan terdapat
beberapa perbedaan perlakuan yang sering menimbulkan koreksi biaya.
Pada bab ini akan disampaikan bagaimana praktik akuntansi komersial
ini membahas masalah biaya yang sekaligus dikaitakan dengan
akauntansi pajaknyaserta teknik mengompensasikan kerugian yang
menurut undang-undang perpajakan memang diperkenankan.B. Rumusan
Masalah1. Apa pengertian biaya menurut undang-undang perpajakan dan
PSAK?2. Apa Konsep (metode) Pencatatan Akuntansi?3. Apa Biaya
Menurut Undang-Undang Perpajakan?4. Apa Biaya yang tidak boleh
dibebankan?5. Bagaimana klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan
UU Perpajakan?6. Bagaimana konsep kerugian?C. Tujuan 1. Untuk
mengetahui biaya menurut Undang-undang perpajakan dan PSAK.2. Untuk
mengetahui Konsep (metode) Pencatatan Akuntansi.3. Untuk mengetahui
Biaya Menurut Undang-Undang Perpajakan.4. Untuki mengetahui Biaya
yang tidak boleh dibebankan.5. Untuk mengetahui klasifikasi biaya
sesuai aturan pelaksanaan UU Perpajakan.6. Untuk mengetahui konsep
kerugian.BAB IIPEMBAHASANB. Biaya Menurut Undang-Undang Perpajakan
Dan PSAKB.1 Biaya Menurut Undang-Undang PerpajakanSaat pengukuran
biaya dalam ketentuan perpajakan pada umumnya disesuaikan dengan
cara pencatatan yang dipakai dalam pembukuan perusahaan apakah
metode kas (cash method) atau metode akrual (acrual method).Apabila
menggunakan metode kas maka biaya diakui pada saat pembayaran
sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan metode akrual, maka
biaya diakui pada saat terutangnya tanpa memperhatikan pembayaran.
Dalam hal pembebanan biaya ini dilakukan pengaitan (matching)
dengan penghasilan yang menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu
sebagai berikut:1. Sebab Akibat (Kausalitas)Pada pendekatan sebab
akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung dengan penghasilan.
Pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan.
Contoh konkret yaitu persediaan sebagai penyebab dari hasil
penjualan (penghasilan pada masa mendatang, diakuinya sebagai biaya
alokasi harga pokok pada saat persediaan tersebut dijual).2.
Alokasi Sistematis Dan RasionalPada pendekatan ini tidak mengaitkan
secara langsung biaya dengan penghasilan tetapi biaya dialokasikan
secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa
manfaat. Contoh konkret terletak pada aset tetap, alokasi biayanya
segera pada tahun tersebut sebagai pengurang terhadap penghasilan
atau dilakukan penundaan atau dikurangkan dengan penghasilan di
masa mendatang melalui alokasi penyusutan dan amortisasi. 3.
Pengakuan SegeraPendekatan pengakuan segera ini yaitu terhadap
biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan
kesatu atau pendekatan kedua akan dibebankan segera terhadap
penghasilan pada yahun pengeluaran. Sebagi contoh konkret yaitu
biaya pendirian, biaya emisi, dan lain sebagainya.Untuk tujuan
perpajakan, atas dasar pertimbangan penerimaan dan pengaruh sosial
ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan
sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi
komersial dapat dikoreksi yang memengaruhi penghasilan.Beban-beban
yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam dua (2) golongan
yaitu sebagai berikut:1. Beban atau biaya yang mempunyai masa
manfaat tidak tidak lebih dari satu (1) tahun. Beban yang mempunyai
masa manfaat tidak lebih dari satu (1) tahun merupakan biaya pada
tahun yang bersangkutan misalnya, gaju, biaya administrasi dan
bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya.2. Beban atau
biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari (1) satu
tahun.Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari (1) satu
tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui
amortisasi.Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh
wajib pajak dapat puladibedakan sebagai berikut:1. Pengeluaran yang
dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses)Pengeluaran
yang dapat diebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang
mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan
objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun
pengeluaran atau selama masa manfaatdari pengeluaran tersebut.2.
Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya
(nondeductible expenses)Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya
adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang bukan merupakanobjek pajak atau pengeluaran
dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat
kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang
melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka
pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan
bruto.aPenghasilan bruto dari usaha
(pasal 4 ayat 1) sebesarRp 300.000.000,00
bPengahsilan bruto lainnya yang bukan merupakan objek pajak
(Pasal 4 ayat 3)Rp 200.000.000,00
JUMLAH PENGAHSILAN BRUTO Rp 500.000.000,00
Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa untuk
menghitung besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan
bruto dikurangi:1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenan
dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus
gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,
bungan, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah,
premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan yang diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi,
dan pajak kecuali pajak penghasilan:Biaya di maksud adalah
biaya-biaya yang lazimnya disebut dengan biaya sehari-hari yang di
bebankan pada tahun pengeluaran yang diperlukan persyaratan
hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
Sebagai contoh, bunga atas pinjaman yang di gunakan untuk membeli
saham atau mengakuisisi saham pendiri tidak dapat dibebankan
sebagai biaya dengan syarat deviden yang diterima bukan objek
pajak, kecuali bunga atas pinjaman tersebut di gunakan untuk
melakukan penyertaan perusahaan yang baru berdiri atau untuk
membeli sebagian right issue perusahaan yang lama berdiri. Bunga
pinjaman yang tidak boleh di biayakan akan dikapitalisasi. Khusus
untuk biaya promosi harus memeperhatikan/ membedakan hakikat yang
benar-benar untuk promosi dengan sumbangan. Biaya promosi dan
penjualan yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto di
atur dengan atau berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan. Pengeluaran
pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pengahsilan
yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sevagai
biaya. Sebagaicontoh, PT Aman memperoleh penhasilan bruto yang
terdiri atas: Bila di ketahui biaya-biaya yang dbebankan sebesar Rp
250.000.000,00 maka biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
pengahsilan dapat dihitung 3/5 x Rp 250.000.000,00= Rp
150.000.000,00.Hal lainnya seperti bunga atass pinjaman yang
digunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya
sepanjang deviden yang diterima tidak merupakan objek pajak sesuai
Pasal 4 ayat 3 huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan
tersebut akan dikapitalisasi sebagai penambahan harga perolehan
saham.2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud
dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya
lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun : Terdapat
pengeluaran pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan aset tak
berwujud sert pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaatnya
melalui penyusutan untuk aset tak berwujud. Sedangkan terhadap
pengeluaran sebagai pembayaran dimuka seperti pembayaran sewa di
muka untuk beberapa tahun, misalnya 3 tahun, pembebanannya
dilakukan melalui alokasi sesuai masa manfaatnya yaitu selama 3
tahun. 3. Iuran kepada dana pensiun telah tegasdibatasi yaitu yang
pendiriannya telah di sahkan oleh Mentri Keuangan. Oleh karena itu,
terdapat iuran dana pensiun yang pembayarannya kepada dana pensiun
di mana pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Mentri Keuangan
tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya.4. Kerugian
karena penjualan atau pengalihan aset yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk untuk mendapatkan ,
menagih dan memelihara pengahasilan. Sering terjadi bahwa penjualan
atau pengalihan aset yang menurut tujuannya semula tidak
dimaksudkan dijual atau dialihkan kepada konsumen, namun untuk
dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Apabila terjadi
kerugian atas transaksi penjualan atau pengalihan seperti itu ,
maka kerugian tersebut boleh dibebankan sebagai biaya. Kerugian
karena penjualan atas pengalihan aset yang dimiliki tetapi tidak
digunakan untuk mendapatkan , menagih dan memelihara penghasilan,
tentu tidak boleh di krangkan dari pengahsilan bruto.
5. Kerugian selisih krus mata uang asingKerugia selisih krus
mata uang asing ini diakibatkan adanya fluktuasi krus sehari-hari,
terutama dalam kondisi krisi moneter. Pembebanan selisih krus
dilakukan berdasarkan sistem pembukuan perusahaan yang dianut
dengan syarat taat asas (konsisten) sesuai dengan standar akuntansi
keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemungkinan dalam melakukan
pembukuan, wajib pajak mendasarkan pada krus tetap, maka pembebanan
kerugian selisih krus dilakukan pada saat realisasi atas perkiraan
mata uang tersebut. Sebaliknya , apabila menggunakan krus tengah
Bank Indonesia atau krus pada akhir tahun. Kerugian selisih krus
dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pebebanan secara
bertahap sesuai realisasi mata uang tersebut. 6. Biaya penelitian
dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di indonesia.
Pengeluaran perusahaan untuk penelitian dan pengembangan perusahaan
yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan
teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh
dibebankan sebagai biaya. Dengan diperkenankan untuk dibebankan
sebagai biaya inilah diharapkan lebih meningkatkan masalah
penelitian dan pengembangan IPTEK agar proses alih teknologi dapat
dipercepat.7. Biaya beasiswa,magang dan pelatihanBaya-biaya ini
lebih ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Oleh karenanyabiaya beasiswa yang di berikan kepada pelajar,
mahasiswa dan pihak lain magang, dan pelatihan diperkenankan untuk
di bebankan sebagai biaya dengan tetap memperhatikan kewajaran dan
kepentingan perusahaan.8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat di
tagih, dengan syarat :a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam
laporan laba rugi komersial.b. Wajib pajak harus menyerahkan daftar
piutang yang tidak dapat di tagih kepada Direktorat Jendral
Pajak;dan c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada
Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang
negara atau adanya Perjanjian tertulis mengenai Penghapusan
Piutang/Pembebasan Utang antara kreditur dan debitur yang
bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau
khusus;atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah
dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.d. Syarat sebagaimana
dimaksud pada huruf c tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak
tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf k Undang-Undang Pajak Penghasilan yang pelaksanaannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.Piutng yang nyata-nyata tidak dapat ditagih diperkenankan
untuk dibebankan sebagai biaya dengan syarat Wajib Pajak telah
mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan
telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.
Pengertian penerbitan umum atau khusus bukan berarti berskala
nasional tetapi dapat pula penerbitan internal asosiasidan
sejenisnya9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;10. Sumbangan dalam
rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;11. Biaya
pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah;12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;13. Sumbangan dalam
rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
B.2 Biaya Menurut PSAK1. Biaya Bunga (Interest Cost) adalah
kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang timbul selama
suatu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan
penyelesaian. [PSAK 24] 2. Biaya Jasa Kini (Current Service Cost)
adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa
pekerja dalam periode berjalan. [PSAK 24] 3. Biaya Jasa Lalu (Past
Service Cost) adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti
atas jasa pekerja pada periodeperiode lalu, yang berdampak terhadap
periode berjalan akibat penerapan awal atau perubahan terhadap
imbalan pascakerja atau imbalan kerja jangka panjang lainnya. Biaya
jasa lalu dapat bernilai positif (ketika imbalan diadakan atau
diubah sehingga nilai kini kewajiban imbalan pasti meningkat) atau
negatif (ketika imbalan yang ada diubah sehingga nilai kini
kewajiban imbalan pasti menurun). [PSAK 24] 4. Biaya Pelepasan
adalah tambahan biaya yang secara langsung terkait dengan pelepasan
aset atau unit penghasil kas, tidak termasuk biaya pendanaan dan
beban pajak penghasilan. [PSAK 48] 5. Biaya Perolehan adalah jumlah
kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar sumber daya
yang dikeluarkan untuk memperoleh aset pada saat aset tersebut
diakuisisi atau dibangun, atau saat tersedia, nilai tersebut
diatribusikan pada aset ketika pengakuan awal sesuai dengan
persyaratan tertentu PSAK. [PSAK 19] 6. Biaya Untuk Menjual adalah
biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada
pelepasan aset (atau kelompok lepasan), selain biaya keuangan dan
beban pajak penghasilan. [PSAK 58] C. Konsep (Metode) Pencatatan
Akuntansia. Cash BasisAcrual Basis merupakan salah satu konsep yang
sangat penting dalam akuntansi, dimana Pencatatan basis kas adalah
teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar
diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain Akuntansi Cash Basis
adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan
pembiayaan. Cash Basis akan mencatat kegiatan keuangan saat kas
atau uang telah diterima misalkan perusahaan menjual produknya akan
tetapi uang pembayaran belum diterima maka pencatatan pendapatan
penjualan produk tersebut tidak dilakukan, jika kas telah diterima
maka transaksi tersebut baru akan dicatat seperti halnya dengan
dasar akrual hal ini berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan,
kedua teknik tersebut akan sangat berpengaruh terhadap laporan
keuangan, jika menggunakan dasar akrual maka penjualan produk
perusahaan yang dilakukan secara kredit akan menambah piutang
dagang sehingga berpengaruh pada besarnya piutang dagang sebaliknya
jika yang di pakai cash basis maka piutang dagang akan dilaporkan
lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi. Cash Basis Pengakuan
Biaya :Pengakuan biaya, pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah
dilakukan pembayaran secara kas. Sehingga dengan kata lain, pada
saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat
itu juga. Untuk usaha-usaha tertentu masih lebih menggunakan cash
basis ketimbang accrual basis, contoh : usaha relative kecil
seperti toko, warung, mall (retail) dan praktek kaum spesialis
seperti dokter, pedagang informal, panti pijat (malah ada yang
pakai credit card-tapi ingat credit card dikategorikan juga sebagai
cash basis).Disamping itu, pencatatan akuntansi dengan metode cash
basis juga mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan yaitu
sebagai berikut :1. Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara Cash
Basisa. Metode Cash basis digunakan untuk pencatatan pengakuan
pendapatan, belanja dan pembiayaan.b. Beban/biaya belum diakui
sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi,
sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan
pendapatan.c. Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas,sehingga
benar-benar mencerminkan posisi yang sebenanya.d. Penerimaan kas
biasanya diakui sebagai pendapatan.e. Laporan Keuangan yang
disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan
tersebut.f. Tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat
pencadangan untuk kas yang belum tertagih.
2. Kelemahan Pencatatan Akuntansi Secara Cash Basisa. Metode
Cash basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.b. Akan
dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya
pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas.c. Adanya
penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya
estimasi piutang tak tertagih.d. Biasanya dipakai oleh perusahaan
yang usahanya relative kecil seperti toko, warung, mall (retail)
dan praktek kaum spesialis seperti dokter, pedagang informal, panti
pijat (malah ada yang pakai credit card-tapi ingat credit card
dikategorikan juga sebagai cash basis).e. Setiap pengeluaran kas
diakui sebagai beban.f. Sulit dalam melakukan transaksi yang
tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas
masuk atau keluar.g. Sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu
kebijakan kedepannya karena selalu berpatokan kepada kas.b. Accrual
BasisBasis Akrual (Accrual Basis) Teknik basis akrual memiliki
fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena
transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di
masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang
belum benar-benar diterima atau dikeluarkan.Dengan kata lain basis
akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.
Jadi, Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar.Acrual Basis Pengakuan biaya :Pengakuan biaya
dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga
dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka
titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya
meskipun biaya tersebut belum dibayar. Dalam era bisnis dewasa ini,
perusahaan selalu dituntut untuk senantiasa menggunakan konsep
accrual basis ini.Disamping itu, pencatatan akuntansi dengan metode
cash basis juga mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan yaitu
sebagai berikut : Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara Accrual
Basis1. Metode aacrual basis digunakan untuk pengukuran aset,
kewajiban dan ekuitas dana.2. Beban diakui saat terjadi transaksi,
sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.3.
Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang
diberikan lebih handal dan terpecaya walaupun kas belum diterima.4.
Banyak digunakan oleh perusahan-perusahana besar (sesuai dengan
Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu
perusahaan untuk menggunakan basis akural).5. Piutang yang tidak
tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung
kedalam estimasi piutang tak tertagih.6. Setiap penerimaan dan
pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan
transaksi yang terjadi.7. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan
karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.8.
Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam
menentukan kebijakan perusahaan kedepanya.9. Adanya pembentukan
pencandangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat
mengurangi risiko kerugian. KelemahanPencatatan Akuntansi Secara
Accrual Basis1. Metode aacrual basis digunakan untuk pencatatan.2.
Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif
sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.3.
Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat
mengurangi pendapatan perusahaan.4. Dengan adanya pembentukan
cadangan akan dapat mengurangi pendapatan perusahaan.5. Perusahaan
tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum
dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima.D. Biaya Yang Tidak Boleh
DibebankanTidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai
biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat
(1) Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur yaitu untuk menentukan
besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan, yaitu sebagai
berikut:1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun
seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi.Pengeluaran-pengeluaran seperti tersebut diatas tidak
boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang dibagikan karena
pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan
yang akan dikenakan pajak sesuai perundang-undangan perpajakan.
Ketentuan inilah sebagai wujud pelaksanaan classical system yang
dianut oleh undang-undang perpajakan. Dengan dasar pemikiran bahwa
perusahaannya dan pemegang saham sama-sama sebagai subjek hukum
tetapi terpisah sehingga terhadap laba yang telah dikenakan pajak
pada tingkat badan apabila selanjutnya dibagikan kepada pemegang
saham akan dikenai pajak.2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan
untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau
anggota.Secara akuntansi komersial pun bahwa biaya yang dibebankan
atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu
atau anggota tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya.
Demikian pula pada akuntansi pajak sebagai contoh perbaikan rumah
pribadi, biaya premi asuransi yang dibayar perusahaan untuk
kepentingan pribadi pemegang saham atau keluarganya, dan lain
sebagainya.3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali
cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa dengan
hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya
reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan
syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.Dalam
praktik akuntansi komersial seperti perbankan atau lembaga keuangan
lainnya termasuk juga leasing dengan hak opsi diperkenankan untuk
membentuk cadangan piutang tidak tertagih. Besarnya cadangan
piutang tidak tertagih untuk usaha perbankan sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia. Dalam akuntansi pajak sewakerugian dan
piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibukukan ke dalam
cadangan penghapusan piutang tidak tertagih. Sedangkan kekurangan
atau kelebihan cadangan itu sebagai koreksi Penghasilan Kena Pajak
pada akhir tahun.4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang
dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh
pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi
Wajib Pajak yang bersangkutan.Jenis-jenis pengeluaran diatas tidak
diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya atau pengurangan
penghasilan bruto apabila dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
Kebalikannya apabila Wajib Pajak Orang Pribadi selanjutnya menerima
santunan asuransi otomatis bukan merupakan objek pajak. Oleh karena
itu, perlu diperhatikan unsur pengecualian bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi.5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan,
kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di
daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.Pasal 4 ayat (3) huruf
d meemberikan penjelasan bahwa penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura dan kenikmatan tidak dianggap sebagai objek pajak,
dengan sendirinya tidak boleh dibebankan sebagai biaya bagi si
pemberi kerja. Namun khusus untuk kepentingan daerah tertentu
(dikenal dengan daerah terpencil) diberlakukan berbeda, artinya
dapat dibebankan sebagai biaya bagi si pemberi kerja. Hal ini
dimaksudkan guna menunjang kebijakan pemerintah untuk lebih
mendorong pembangunan di daerah. Imbalan dalam bentuk pemberian
kepada pegawai berupa penyediaan makanan dan minuman di tempat
kerja untuk seluruh pegawai secara bersama-sama ataupun pemberian
natura yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk
keselamatan kerja, pakaian seragam keamanan, antar jemput karyawan,
serta penginapan awak kapal dan sejenisnya tersebut bukan merupakan
penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan yang menerimanya.
Tetapi biaya tersebut diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya
perusahaan (pemberi kerja).6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang
dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai
hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan.Dapat terjadi di perusahaan adanya pembayaran imbalan
yang diberikan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang
mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan. Pengeluran
tersebut boleh dibebankan sebagai biaya asalkan jumlahnya wajar
sesuai kelaziman usaha yang sering disebut dengan sound business
practices. Sebagai contoh seorang tenaga ahli itu sebagai pemegang
saham dari perusahaan dengan imbalan sebesar Rp8.000.000,00.
Ternyata jasa yang sama diberikan oleh tenaga ahli lainnya yang
mempunyai keahlian yang sama dibayar Rp3.000.000,00 dianggap tidak
wajar. Selisihnya sebesar Rp5.000.000,00 dapat dianggap sebagai
dividen atau disebut constructive dividend.7. Harta yang dihibahkan
kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial
atau pengusaha kecil (termasuk koperasi yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan) serta bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang
berhak. Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh
Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat, sepanjang tidak ada hubungannya dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak
yang bersangkutan serta warisan.8. Pajak PenghasilanPajak
Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang
terutamg oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam penentuan tarif
pajak terdapat teori yang dikenal dengan rate of tax reckoned on a
tax-inclusive basis, yang berarti tarif pajak diterapkan atas
penghasilan termasuk pajak itu sendiri. Teori ini dianut oleh
undang-undang Pajak Penghasilan, sehingga apabila terdapat
penghasilan badan Rp50.000.000,00 dianggap belum dikurangi pajak
atau dengan kata lain Pajak Penghasilan merupakan bagian dari
penghasilan tersebut. Dalam praktik akuntansi komersial Pajak
Penghasilan tidak dianggap sebagai biaya dan dengan demikian tidak
mengurangi Penghasilan Kena Pajak.9. Biaya yang dibebankan atau
dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang
menjadi tanggungannya.Dalam praktik auntansi komersial dikenal
bahwa perlu dibedakan antara pengeluaran untuk memperoleh
penghasilan atau business expenditure dengan pengeluaran yang dapat
dikategorikan sebagai business expenditure yang diperkenankan untuk
dibebankan sebagai biaya.10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota
persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak
terbagi atas saham.11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
kenaikan, serta sanksi pidanaE. Klasifikasi Biaya Sesuai Aturan
Pelaksanaan Undang-Undang PerpajakanKlasifikasi atau penetapan
biaya yang diperkenankan untuk dibebankan dan biaya yang tidak
diperkenankan untuk di bebankan sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti yang
telah dijelaskan, umumnya diikuti pula dengan aturan pelaksanaannya
dengan bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan,
atau Peraturan direktur Jendral Pajak. pada bagian ini akan
disampaikan beberapa aturan pelaksanaan dimaksud yang aplikasinya
dalam bentuk latihan soal.1. Biaya Program Jamsostek (Integrasi
BPJS Kesehatan)a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM).Besarnya premi yang dibayarkan oleh perusahaan dapat
dibebankan dan bagi karyawan sebagai penghasilan ssehingga sebagai
objek PPh Pasal 21. Sedangkan karyawan atau keluarga penerima
penggantian pengobatan atau santunan yang diterima kelurga bukan
objek PPh pasal 21.b. Jaminan Hari Tua (JHT)Besarnya premi yang
dibayar perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya/pengurangan
penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh pasal
21. Karyawan yang menerima pesangon merupakan penghasilan objek PPh
pasal 21 yang penanganannya bersifat final.2. Biya Pengobatan
Pembebanan biaya pengobatan ini perlu diperhatikan cara
pembayarannya, yaitu ;a. Biaya pengobatan karyawan yang dibayar
perusahaan langsung ke rumah sakit atau dokter dan apotek,
pembayaran tersebut sebagai pemberian kenikmatan sehingga tidak
boleh dibiayakan dan bukan objek PPh pasal 21 bagi penerimanya.b.
Biaya penggantian pengobatan, pemberian tunjangan pengobatan, uang
pengobatan, sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap
penghasilan bruto dan objek PPh pasal 21.3. Biaya Rekreasi dan
OlahragaBiaya ini juga dianggap sebagai kenikmatan karyawan,
sehinggan tidak boleh dibebankan dan bukan objek PPh pasal 21.4.
Biaya PerumahanBiaya perumahan/sewa rumah tidak diperkenankan untuk
dibebankan tetapi dikecualikan apabila karyawan yang bersangkutan
diberikan tunjangan sewa rumah.5. Biaya Kendaraan DinasUntuk biaya
kendaraan dinas sebagai kendaraan operasional yang tidak dibawa
pulang, segala biaya yang melekat pada kendaraan seperti
penyusutan, pemeliharaan, dan lain-lain boleh dibebankan ke
perusahaan. Kendaraan bus dan sejenisnya untuk antar-jemput
karyawan (tidak termasuk sedan) biaya penyusutannya termasuk
kelompok 2 boleh dibebankan ke perusahaan. Namun untuk kendaraan
termasuk sedan yang digunakan karyawan tertentu karena jabatannya
dan dibawa pulang oleh karyawan yang bersangkutan, pembebanannya
diperkenankan hanya lima puluh persen yang mjulai berlaku 18 April
2002 (kep. 220/PJ./2002). Penyusustan aset tersebut dalam kelompok
2.6. Telepon Seluler KaryawanMengikuti kep.220/PJ./2002 yang
diberlakukan mulai 18 April 2002, terhadap telepon seluler yang
dimiliki dan digunakan perusahaan pegawaitertentu karena jabatan
atau pekerjaannya, pembebanan biaya yang diperkenannkan adalah
biaya penyusustan sebesar 50% dengan kelompok 1. Sedangkan untuk
biaya pulsa, pembebanannya diperkenankan juga 50%.7. Sesuai dengan
pasal 3 PP No. 138 tahun 2000, yaitu Pajak Masukan yang tidak dapat
dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN dan
PPnBM dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali :a. Pajak
masukan sesuai pasal 9 ayat (8) huruf f dan huruf g Undang-undang
PPn dan PPnBM, sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa pajak masukan
tersebut benar-benar telah dibayar;b. Pajak masukan diperkenankan
dengan pengeluaran yang tidak dikurangkan dalam menentukan pesarnya
penghasilan kena pajak sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU Pajak
penghasilan.8. Pajak masukan (PP No. 138 tahun 2000) diperkenankan
sebagai pengurang dengan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat (1) sehubungan dengan pengeluaran untuk
memperoleh aset berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sesuai pasal 11 dan pasal 11A
Undang-Undang Pajak penghasilan, yang terlebih dahulu harus
dikapitalisasi dengan pengeluaran tersebut dan dibebankan melalui
penyusustan atau amortisasi.9. Pasal 4 PP No. 138 tahun 2000 yaitu
pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung
besarnya penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk
Usaha Tetap termasuk :a. Biaya untuk mendapatkan, ,menagih, dan
memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;b. Biaya u
tuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan
pajaknya bersifat final;c. Biaya yang mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang diekanakan pajak berdasarkan Norma
Perhitungan penghasilan neto sebagaiman dimaksdukan dalam pasal 14
dan Norma Perhitungan Khusus sebagaiman dimaksudkan dalam pasal 15
Undang-Undang Pajak penghasilan;d. Pajak penghasilan yang
ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pajak
Penghasilan tetapi tidak termasuk deviden sepanjang Pajak
Penghasilan tersebut ditambahkan kedalam perhitungan dasar untuk
pemotongan pajak.e. Kerugian dari harta atau utang yang tidak
dimiliki dan digunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.10.
Pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan dapat dibebankan dan bukan merupakan objek PPh Pasal 21.
Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 466/KMK.04/2000 dan Keputusan
Direktur Jendral Pajak No. Kep. 213/PJ/2001 yang perlu diperhatikan
adalah daerah terpencil.Harus mendapat persetujuan dari Direktur
jendral Pajak, dengan melihat :a. Tempat tinggal termasuki
perumahan bagi pegawai dan keluarganya, epanjang dilokasi kerja
tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa.b. Pelayanan kesehatan,
sepanjang di lokasi kerja tersebut tidak ada sarana kesehatan.c.
Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang dilokasi kerja
tersebut tidak ada sarana pendidikan yang setara.d. Pengangkutan
bagi pegawai dilokasi kerja, sedangkan untuk keluarga terbatas pada
kedatanagn pertama dan kepergian pegawai karena terhentinya
hubungan kerja. e. Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak
termasuk boling, golf, atau pacuan kuda sepanjang tidak tersedia
sarana dimaksud.11. Biaya entertaiment, Representasi, jamuan tamu,
dan sejenisnya kecuali SE-27/PJ.22/1986 tidak diperkenankan untuk
dibebenkan, tetapi apabila di bebenkan disyaratkan adanya daftar
nominatif (bukti) yang dilampirkan dalam SPT tahunan PPh.12. Pajak
daerah dan retribusi daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam
menghitung penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi sayarat yang
memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Restribusi Daerah; berkaitan langsung dengan kegiatan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
tidakbersifat final dan/atau tidak berdasarkan norma perhitungan
penghasilan neto; dan tidak termasuk sanksi berupa bunga, denda,
dan atau kenaikan.F. Kompensasi KerugianTerdapat dua macam
kompensasi kerugian yaitu:1. Kompensasi HorizontalKompensasi ini
diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan
memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha
dengan princian dan bidang usaha lainnya.2. Kompensasi
VertikalDalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan
wajib pajak untuk mengompensasikan penghasilan suatu tahun pajak
dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-undang pajak penghasilan
menganut kompensasi vertikal.Apabila penghasilan bruto dari wajib
pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setelah dilakukan
pengurangan-pengurangan sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang
diperkenankan seperti diatas didapat kerugian, maka kerugian
tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba
fiskal selama lima tahun berturut-turut dimulai darai tahun pajak
berikutnya sesudah tahun didapatkan kerugian tersebut.Contoh: Pada
tahun 2009, PT A menderita kerugian fiskal sebesar Rp.
1.200.000.000,00. Dalam lima tahun berikutnya laba (rugi) fiskal
PT. A sebagai berikut:2010 Laba Fiskal Rp. 200.000.000,002011 Rugi
Fiskal Rp. (300.000.000,00)2012 Laba Fiskal NIHIL2013 Laba Fiskal
Rp. 100.000.000,002014 Laba Fiskal Rp. 800.000.000,00Kompensasi
Kerugian dilakukan sebagai berikut:Rugi Fiskal Tahun 2009
(1.200.000.000,00)Laba Fiskal Tahun 2010 200.000.000,00(+)Rugi
fiskal tahun 2011 (300.000.000,00)Sisa rugi fiskal tahun 2009
(1.000.000.000,00)*Lab fiskal tahun 2011 NIHILSisa rugi fiskal
tahun 2009 (1.000.000.000,00)Laba fiskal tahun 2013
100.000.000,00(+)Sisa rugi fiskal tahun 2009 (900.000.000,00)Laba
fiskal tahun 2014 (800.000.000,00)(+)Sisa rugi fiskal tahun 2009
(100.000.000,00)
G. Akuntansi PerpajakanRugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir
tahun 2014, tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal
tahun 2011. Sedangkan rugi fiskal 2011 sebesar Rp. 300.000.000,00
hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun
2016, karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2012
berakhir pada akhir tahun 2016. Kompensasi ini hanya diberlakukan
apabila wajib pajak menyelenggarakan pembukuan. Dalam praktik
akuntansi komersial, kompensi kerugian vertikal ini dilakukan
secara otomatis yaitu dalam akun saldo laba karena hasil operasi
akhir tahun (penghasilan setelah pajak) selalu di lakukan ke akun
saldo laba. Sementara akuntansi pajak perlu diperhatikan bahwa
perhitungan laba fiskal berada diluar ekstra komtbale (di luar
jalur pembukuan). Sebenarnya cara akuntansi komersial itulah lebih
sederhana.Bagi perusahaan yang mempunyai cabang-cabang di luar
negeri, sesui penjelasan pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan,
tidak dapat mengonsolidasikan kerugian yang di derita cabang luar
negeri ini selalu dikenakan pajak tanpa memperhitungkan
kerugian.
BAB IIIPENUTUPH. KesimpulanBiaya merupakan pengorbanan sumber
ekonomi atau sumber daya berupa barang dan jasayang di ukur dalam
satuan uang dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang bisa
meningkatkan laba di masa yang akan datang.Beban-beban yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri
dan bentuk usaha tetap dibagi dalam dua (2) golongan yaitu sebagai
berikut:3. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak tidak
lebih dari satu (1) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak
lebih dari satu (1) tahun merupakan biaya pada tahun yang
bersangkutan misalnya, gaju, biaya administrasi dan bunga, biaya
rutin pengolahan limbah, dan sebagainya.4. Beban atau biaya yang
mempunyai masa manfaat lebih dari (1) satu tahun.Pengeluaran yang
mempunyai masa manfaat lebih dari (1) satu tahun, pembebanannya
dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.
DAFTAR PUSTAKA
Waluyo., 2012.,Akuntansi Pajak.,Jakarta.,Salemba
Empathttps://wwwacademia.edu/7304286/Akuntansi_Beban_Kelompok (di
akses pada tanggal 3/4/2015) https://krissantoo.wordpress.com (di
akses pada tanggal 3/4/2015)