Makalah otonomi daerah 2

MAKALAH OTONOMI DAERAH

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1           Latar Belakang

1.2           Rumusan Masalah

1.3           Tujuan Makalah

BAB II PEMBAHASAN MASALAH

2.1          Hakikat Otonomi Daerah

2.2          Visi Otonomi Daerah

2.3          Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

2.4          Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

2.5          Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah

2.6          Pemilihan, Penetapan dan Kewenangan Kepala Daerah

2.7          Kesalahpahaman terhadap Otonomi daerah

2.8          Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah

2.9          Otonomi daerah dan Pilkada Langsung

2.10     Kelebihan dan Kelemahan Pilkada Langsung

2.11     Kelebihan dan Kelemahan Otonomi daerah

BAB III PENUTUP

3.1           Kesimpulan

3.2           Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1      Latar Belakang

Otonomi berasal dari kata autonomos atau autonomia (yunani) yang berarti “keputusan

sendiri” (self ruling). Otonomi yaitu hak untuk memerintah dan menentukan nasibnya sendiri.

Di Indonesia, otonomi daerah sebenarnya mulai bergulir sejak keluarnya UU No.1 Tahun

1945, kemudian UU No.2 Tahun 1984 dan UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok

pemerintahan di daerah. Semuanya berupaya menciptakan pemerintahan yang cenderung ke

arah disentralisasi. Namun pelaksanaannya mengalami pasang surut, sampai masa reformasi

bergulir. Pada masa ini keluarlah UU No.2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan

pemerintahan pusat. Sejak itu, penerapan otonomi daerah berjalan cepat.

Prinsip otonomi daerah adalah pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengelola

daerahnya sendiri. Hanya saja ada beberapa bidang yang tetap ditangani pemerintah pusat,

yaitu agama, peradilan, pertahanan, dan keamanan, moneter/fiscal, politik luar negeri dan

dalam negeri serta sejumlah kewenangan bidang lain (meliputi perencanaan nasional dan

pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi

Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan sumber daya manusia,

pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, dan konversi serta

standarisasi nasional).

 Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadapmekanisme

pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupakepulauan ini

menyebabkan pemmerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada didaerah. Untuk

memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukanadanya suatu sistem

pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapitetap terawasi dari pusat.

Di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang

memungkinkancepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada di bawah

pengawasanpemerintah pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena mulai munculnya

ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI, hal tersebut ditandai dengan banyaknya daerah-

daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indornesia.

Sumber daya alam daerah di Indoinesia yang tidak merata juga merupakan salahsatu

penyebab diperlukannya suatu sistem pemerintahan yang memudahkan pengelolaansumber

daya alam yang merupakan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadipendapatan

nasional. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa daerahyang

pembangunannya memang harus lebih cepat daripada daerah lain. Karena itulahpemerintah

pusat membuat suatu sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah yangdisebut otonomi

daerah.

Pada kenyataannya, otonomi daerah itu sendiri tidak bisa diserahkan begitu sajapada

pemerintah daerah. Selain diatur dalam perundang-undangan, pemerintah pusat juga harus

mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Apakah sudah sesuai

dengan tujuan nasional, yaitu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia

yang berdasar pada sila Kelima Pancassila, yaitu Keadilan SosialBagi Seluruh Rakyat

Indonesia.

Tuntutan akan pengelolaan pmerintahan daerah yang mandiri dengan semangat otonomi

daerah semakin marak. Namun demikian, kebijakan otonomi daerah disalah artikan oleh jajaran

pengelola pemerintah di daerah. Otonomi daerah dipahami sebagai kebebasan mengelola

sumber daya daerah yang cenderung melahirkan pemerintahan daerah yang tidak profesional

dan tidak terkontrol. Hal yang sangat mengkhawatirkan, seiring dengan pelaksanaan otonomi

daerah adalah lahirnya perundang-undangan daerah yang cenderung bertolak belakang

dengan semangat konstitusi negara dan dasar negara yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

2.2      Rumusan Masalah

1.                 Apakah Hakikat Otonomi Daerah itu ?

2.                 Apa Visi Otonomi Daerah ?

3.                 Bagaimana Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

4.                 Apa sajakah Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah ?

5.                 Bagaimana Proses Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah ?

6.                 Bagaimana Proses Pemilihan, Penetapan dan Kewenangan Kepala Daerah ?

7.                 Apa yang Menyebabkan Kesalah pahaman terhadap Otonomi Daerah ?

8.                 Bagaimana Otonomi Daerah dan Pembangunan daerah di Indonesia ?

9.                 Bagaimana Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung di Indonesia ?

10.            Apa saja Kelemahan dan Kelebihan Pilkada Langsung ?

11.            Apa saja Kelemahan dan Kelebihan Dilaksanakannya Otonomi Daerah ?

1.3      Tujuan Makalah

1.                 Untuk mengetahui hakikat otonomi daerah.

2.                 Untuk mengetahui visi otonomi daerah.

3.                 Untuk menjelaskan sejarah otonomi daerah di Indonesia.

4.                 Untuk mengetahui prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah.

5.                 Untuk menjelaskan pembagian kekuasaan dalam kerangka otonomi daerah.

6.                 Untuk menjelaskan proses pemilihan, penetapan dan kewenangan kepala

daerah.

7.                 Untuk mengetahui penyebab kesalahpahaman terhadap otonomi daerah.

8.                 Untuk menjelaskan proses otonomi daerah dan pembangunan daerah di

Indonesia.

9.                 Untuk menjelaskan otonomi daerah dan proses pilkada langsung di Indonesia.

10.            Unruk mengetahui kelemahan dan kelebihan pilkada langsung.

11.            Untuk mengetahui Kelemahan dan Kelebihan dilaksanakannya otonomi daerah.

BAB II

PEMBAHASAN MASALAH

2.1  Hakikat Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata autonomos atau autonomia (yunani) yang berarti “keputusan

sendiri” (self ruling). Otonomi yaitu hak untuk memerintah dan menentukan nasibnya sendiri.

Sedangkan Desentralisasi adalah pelimbahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah.

Ada beberapa alasan mengapaIndonesia perlu desentralisasi.Pertama, kehidupan

berbangsa dan bernegara hanya terpusat di Jakarta. Kedua, pembagian kekayaan tidak merata

dan tidak adil. Ketiga, Kesenjangan sosial antar satu daerah dengan daerah lain sangat

mencolok.

Pelaksanaan desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat. Di antara

argumentasi dalam memilih desentralisasi-otonomi daerah adalah :

1.            Untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

Untuk terciptanya pemerintahan yang efisien dan efektif, pemerintah memiliki

beberapa fungsi,diantaranya adalah pertama, fungsi distributif yaitu fungsi distributif,

pemerintah mengelola dimensi kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial,politik,dll.

Kedua, fungsi regulatif menyangkut penyediaan barang dan jasa. Ketiga, fungsi ekstraktif

yaitu memobilisasi sumber daya keuangan. Keempat, fungsi universal, menjaga

keutuhan negara-bangsa, mempertahankan diri dari serangan lain.

2.            Sarana pendidikan politik.

Pemerintah daerah merupakan kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi

dalam sebuah negara. Menurut Filsuf Alexis de Tocqueville, pemda merupakan tempat

kebebasan, dan tempat orang diajari bagaimana kebebasan digunakan serta bagaimana

menikmatinya.

MenurutJohn Stuart Mill, pemda memberikan kesempatan masyarakat untuk

berpartisipasi politik, baik dalam rangka dipilih maupun memilih dalam suatu jabatan

politik.

3.            Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan.

Pemerintah daerah merupakan wahana pnggodokan calon-calon pemimpin

nasional, setelah melalui karir di daerahnya.Proses kaderasi para pemimpin nasional

berlangsung secara akuntabel dan rasional sehingga masyarakat luas dapat

mendudukijabatan baik di pemerintah maupun lembaga perwakilan dan juga dapat

menghapus bahkan menghilangkan tradisi politik yang bertumpu pada garis keturunan.

4.            Stabilitas politik.

Menurut Sharpe, stabilitas nasional mestinya berawal dari stabilitas

nasional pada tingkat lokal. Beberapa peristiwa karena ketidakstabilan politik

diantaranya, di Indonesia terjadi pergolakan daerah seperti PRRI dan PERMESTA

karena kekuasaan pemerintah Jakarta lebih dominan. Di Filipina dan Thailand,

minoritas muslim berjuang melepaskan diri dari ketidakadilan ekonomi yang

berakibat lahirnya gejolak disintegrasi yang dilakukan pemerintah pusat di Manila

dan Bangkok.

5.            Kesetaraan politik

Kesetaraan yang baik akibat kebijakan desentralisasi-otonomi daerah

yang baik. Melalui desentralisasi, akan tercipta kesetaraan politik antara daerah dan

pusat.

6.            Akuntabilitas politik

Melalui penyelenggaraan pemerintah di daerahakan lebih akuntabel dan

profsional, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik.

Jadi, Hakikat Otonomi adalah memberikan kewenangan kepada

pemerintah daerah untuk kreatif dan inovatif dalam rangka memperkuat NKRI

dengan berlandaskan norma kepatutan dan kewajaran dalam tata kehidupan

bernegara.

2.2   Visi Otonomi Daerah

Visi otonomi daerah dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yaitu politik,

ekonomi, sosial dan budaya.

Di bidang politik, untuk melahirkan pemerintah daerah yang dipilih secara

demokrasi, penyelenggaraan pemerintah yang yang responsif terhadap masyarakat

luas.dll

Di bidang ekonomi, menjamin lancarnya pelaksanaan ekonomi nasional di

daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk

mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya, lahirnya prakarsa

pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi,memudahkan perizinan

usaha,dll.

Di bidang sosial dan budaya, memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni,

karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal untuk merespon positif dinamika kehidupan

disekitarnya dan kehidupan global.

2.3      Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

Peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur pemerintahan daearh pasca

proklamasi kemerdekaan adalah UU No. 1 tahun 1945. Undang-undang ini menekankan aspek

cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan  Badan Perwakilan Rakyat

Daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan tiga daerah otonom yaitu karesidenan, kabupaten

dan kota. UU ini kemudian diganti dengan UU No. 22 tahun 1948.

UU ini mengatur tentang susunan pemerintah daerah yang demokratis. Dalam UU ini

ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonomi biasa dan daearh istimewa, serata

tiga tingkatan daearh otonom, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota.Pasca UU ini, muncul

beberapa UU tentang pemerintah daerah, yaitu UU No 1 tahun 1957, UU No 18 Tahun 1965

dan UU No. 5 Tahun 1974 prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah

adalah nyata dan bertanggung jawab. UU ini paling lama, yaitu 25 tahun, dan baru diganti

dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999.

Kehadiran UU No.22 Tahun 1999 pada masa lengsernya orde baru dan munculnya

kehendak rakyat  untuk melakukan reformasi dalam segala aspek kehidupan. Berdasarkan

kehendak reformasi itu, ditetapkan Ketetapan MPR No. XV / MPR / 1998 tentang

penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya

nasional, yang  berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam

kerangka NKRI. Tiga tahun setelah implementasi UU No.22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan

dan revisi terhadap UU yang berakhir pada lahirnya UU No.32 Tahun 2004 juga mengatur

tentang pemerintah daerah.

2.4      Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang d ijadikan penyelenggaraan

pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1.                Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerataan, serta potensi dan

keanekaragaman budaya

2.                Didasarkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab

3.                Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, pada provinsi

merupakan otonomi terbatas

4.                Harus sesuai dengan konstitusi negara

5.                Harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom

6.                Harus meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah ( fungsi anggaran,

pengawasan dan legislasi )

7.                Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi untuk melaksanaan

kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur.

8.                Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada

daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa.

2.5      Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah

Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara

kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Otonomi daerah bersifat luas, nyata, dan

bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada pemerintah

pusat, disebut  nyata karena kewenangan yang diselenggarakn itu menyangkut yang

diperlukan, tumbuh dan hidup dan berkembang di daerah. Disebut bertanggung jawab karena

kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi

darah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan

hubungan yang serasi antar pusatdan derah dan antar daerah.

Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom provinsi dalam rangka

desentralisasi mencakup :

a.                 Kewenangan yang besifat lintas-kabupaten dan kota, seperti kewenangan dalam bidang

pekerjaan umum,perhubungan , kehutanan dan perkebunan

b.                Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang

alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah provinsi,

pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya,

penanganan penyakit menular, dan penataan tata ruang provinsi

c.                 Kewenangan kelautan

d.                Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan daerah kota

diserahkan kepada provinsi dengan pernyataan dari daerah otonom kabupaten atau kota

tersebut.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan mengawasi daerah otonom, tetapi pengawasan

ini diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar atau sebaliknya, sehingga

terjadi keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan yang dimaksud adalah pengawasan tidak lagi

dilakukan secara struktural, yaitu bupati dan gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat

sekaligus kepala daerah otonom, dan tidak lagi secara preventif perundang-undangan, yaitu

setiap perda memerlukan persetujuan pusat untuk dapat berlaku.

2.6      Pemilihan, Penetapan, dan Kewenanangan Kepala Daerah

Menurut UU No. 22 Thun 1999, Bupati dan Wali kotadipilih dan diberhentikan oleh

DPRD, tetapi secara administratif di lakukan oleh presiden. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004,

kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah otonom menurut UU baru ini dilakukan

berdasarkan supremasi hukum. Artinya, setiap perda yang dibuat DPRD dan Kepala Daerah

langsung dapat berlaku tanpa persetujuan pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat bisa

menunda atau membatalkannya bila perda dinilai bertentangan dengan konstitusi, UU, dan

kepentingan umum.

Sebelas kewenangan wajib diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dan daerah

otonom kota, yaitu : pertanahan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja,

kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan dan industri,

penanaman modal, dan koperasi.

Kewenangan yang dapat diselenggarakan oleh daerah otonom kabupaten dan kota yaitu

diberi kewenangan kelautan seluas 1/3 dan luas kewenangan provinsi 12 mil.Kewenangan

pilihan, yaitu kewenangan yang tidak di tangani pusat dan provinsi.

Penyerahan kesebelas kewenagan ini kepada daerah otonom kabupaten dan   kota

dilandasi pertimbangan sebagai berikut : pertama,makin dekat produsen dan distributor

pelayanan publik dengan warga masyarakat yang dilayani, semakin cepat sasaran, merata,

berkualitas dan terjangkau. Kedua, penyerahan 11 jenis kewenangan itu kepada daerah

otonom kabupaten dan kota akan membuka kesempatan bagi aktor politik lokal dan sumber

daya manusia yang berkualitas di daerah untuk mengajukan prakarsa, berkreativitas, dan

melakukan inovasi. Hal ini berarti unsur-unsur budaya lokal berupa pengetahuan, keahlian dan

kearifan lokal akan dapat didayagunakan secara maksimal. Ketiga, karena distribusi SDM yang

berkualitas tidak merata. Keempat, pengangguran dan kemiskinan sudah menjadi masalah

yang tidak saja hanya ditanggung kepada pemerintah pusat semata.

2.7      Kesalahpahaman terhadap Otonomi Daerah

Otonomi daerah diharapkan dapat mencegah desintegrasi nasional. Otonomi daerah

dilakukan untuk memperkuat ikatan semangat kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan antar

warga negara, mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan

pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, meningkatkan efisiensi

pelayanan publik di daerah, mempercepat pembangunan daearh,dan pada akhirnya diharapkan

mampu menciptakan cara pemerintahan yang baik.

Namun dalam praktiknya kebijakan otda banyak menimbulkan kesalahpahaman dari

berbagai kelompok masyarakat, diantaranya :

Pertama, otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Otonomi diguanakan untuk

memenuhi dan mencakupi kehidupannya sendiri. Kedua, daerah belum siap dan belum mampu.

Hal ini keliru, karena pemerintah daerah sudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan

dalam waktu yang sudah sangat lama dan berpengalaman dalam administrasi

pemerintahan.Ketiga, Pemerintah pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu

dan membina daerah. Pendapat ini salah, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab memberi

dukungan dan bantuan kepada daerah, baik dukungan keuangan maupun penyelenggaraan

pemerintah. Setiap pemberian kewenangan dari pusat ke daerah harus diserati dana yang jelas

dan cukup,apakah berbentuk Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus. Keempat,

Daerah dapat melakukan apa saja. Daerah dapat menempuh segala bentuk kebijakan

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan UU yang berlaku secara nasional.

Disamping itu, kepentingan masyarakat merupakan landasan paling utama dalam mengambil

kebijakan. Kelima, Otda akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi

kedaerah.Hal ini benar, jika pemerintah daerah menempatkan diri dalam kerangka sistem politik

orde baru. Untuk menghindari hal tersebut, pilar-pilar penegakan demokrasi dan masyarakat

madani.

2.8      Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah

Otonomi daerah diharapkan dapt mempercepat pertumbuhan dan pembangunan

daerah. Kebijakan sentralisasi pada masa lalu dampaknya sudah diketahui, yaitu adanya

ketimpangan antar daerah.

Terdapat faktor-faktor prakondisi yang  diharapkan pemerintah daerah, antara lain :

1.                Fasilitas

Pemerintah berfungsi memgasilitasi segala kegiatan di daerah, terutama dalam bidang

perekkonomian.Segala bentuk perizinan sebaiknya dipermudah dan fasilitas perpajakan yang

merangsang penanaman modal. Hal ini merupakan langkah tepat untuk menciptakan lapangan

pekerjaan sehingga pengangguran dapat berkurang.

2.                Pemda harus kreatif

Kreatif disini salah satunya mencari sumber dana ( dari DAU atau dari Pendapatan Asli

Daerah ) dan mengalokasikannya secara cepat, adil dan profesional. Menciptakan keunggulan

komparatif bagi daerahnya, sehingga pemilik modal tertarik untuk menanamkan modalnya.

Menarik DAK dari pemerintah pusat .

3.                Politik lokal yang stabil

Untuk menciptakan ini harus melalui transparansi dalam pembuatan kebijakan publik dan

akuntabel dalam pelaksanaannya.

4.                Pemda harus menjamin kesinambungan berusaha

Kalangan pengusaha asing dan domestik sering kali terganggu dengan sikap kalangan

politisi dan birokrasi daerah yang mencoba mengubah apa yang sudah disepakati sebelumnya.

Hal itu berdampak dunia usaha merasa tidak terlindungi  dalam kesinambungan usahanya.

5.                Pemda harus komunikatif dengan LSM / NGO, terutama dalam bidang perburuhan dan

lingkungan hidup

Pemda dituntut memahami semua aspirasi yang berkembang di kalangan perburuhan.

Pemda hendaknya menjadi jembatan antar kepentingan dunia usaha dengan

aspirasi  buruh.Pemda juga harus sensitif dengan isu-isu lingkungan hidup.

2.9      Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung

Pilkada yaitu pemilihan kepala daerah Dan wakilnya yaitu pemilihan Gubernur dan

wakilnya maupunpemilihan Bupati dan wakilnya yang merupakan perwujudan pengembalian

hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin di daerah.Pilkada langsung merupakan  instrumen

politik dari rakyat dalam kerangka kepemimpinan kepala daerah. Legistimasi adalah komitmen

untuk mewujudkan  nilai-nilai dan norma-norma yang berdimensi hukum, moral, dan sosial.

Seorang kepala daerah yang memiliki legitimasi adalah kepala daerah yang terpilihdengan

prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta melalui proses kampanye

dan pemilihan yang demokratis dan sesuai dengan norma-norma sosial dan didukung suara

trerbanyak.

Penyelenggara pilkada harus memenuhi beberapa kriteria :

1.                Langsung

Rakyat mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan hati nuraninya,

tanpa perantara.

2.                Umum

Pemilihan berlaku bagi semua warga negara, tanpa deskriminasi suku, ras, agama,

golongan,kedaerahan,pekerjaan,dll

3.                Bebas

Warga negara bebas menentukan pilihannnya tanpa tekanan dari siapapun.

4.                Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui orang lain

dengan cara apapun.

5.                Jujur

Setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah,calon / peserta pilkada,pengawas,

pemantau, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

6.                Adil

Setiap pemilih dan peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari

kecurangan pihak manapun.

Dari beberapa penilitian ditemukan hubungan antara prakondisi demokrasi dan efektivitas

pemilihan langsung yang terbentuk tidak bersifat linear melainkan hubungan timbal balik. Jika

prakondisi demokrasi buruk, pemilihan langsung kepala daerah kurang efektifdalam

peningkatan demokrasi, begitu juga sebaliknya.

2.10                        Kelebihan dan Kelemahan Pilkada Langsung

Kelebihan diadakannya pilkada langsung adalah kepala daerah terpilih akan memiliki

mandat dan legitimasi yang samngat kuat, kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada

konsesi partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah mencalonkannya, sistem pilkada

langsung lebih akuntabel karena adanya akuntabilitas politik, Check and balancesantara

lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih berjalan seimbang, kriteria calon kepala daerah

dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya, pilkada langsung

sebagai wadah pendidikan politik rakyat, kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi,

pilkada langsung sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan, membangun stabilitas poilitik

dan mencegah separatisme, kesetaraan politik dan mencegah konsentrasi di pusat.

Beberapa kelebihan dalam penyelenggaraan pilkada langsung antara lain sebagai

berikut :

1.                Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan

presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara

langsung.

2.                Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah

diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing

sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.                Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat .Ia menjadi

media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk

kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar

sesuai nuraninya.

4.                 Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan

otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin

lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam

mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

5.                 Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan

nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah

penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya

beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu

2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

Sedangkan  kelemahan  pilkada langsung antara lain : Dana yang dibutuhkan, membuka

kemungkinan konflik elite dan massa, aktivitas rakyat terganggu.

Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukan penyelewengan

penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon seperti :

1.                 Money politik

Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan

pilkada.Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah,

maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Contoh yang nyata saja yaitu di

lingkungan desa Karangwetan, Tegaltirto, Berbah, Sleman, juga terjadi hal tersebut. Yaitu salah

satu dari kader bakal calon membagi bagikan uang kapada masyarakat dengan syarat harus

memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli segalanya. Dengan

masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat

dan diatur dengan mudah hanya karena uang.

Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang

banyak. Karena untuk biayaini, biaya itu.

2.                 Intimidasi

Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh yaitu pegawai pemerintah melakukan

intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng dari

aturan pelaksanaan pemilu.

3.                 Pendahuluan start kampanye

Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas aturan-aturan yang

berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk,

selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan kepala daerah saat itu melakukan

kunjungan keberbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati

pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal

sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal calon menyampaikan visi misinya dalam

acara tersebut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.

4.                 Kampanye negatif

Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada

masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih kurang terhadap pentingnya

informasi. Jadi mereka hanya “manut” dengan orang yang di sekitar mereka yang menjadi

panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah pada munculnya fitnah yang dapat merusak

integritas daerah tersebut.

2.11                        Kelebihan dan Kelemahan Otonomi Daerah

2.11.1    Kelebihan Otonomi Daerah

Kelebihan otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah  maka

pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokalyang ada

di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusatmendapatkan respon

tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yangberada di daerahnya sendiri.

Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yangdidapatkan melalui jalur birokrasi dari

pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkanpemerintah lokal mendorong pembangunan

daerah serta membangun program promosikebudayaan dan juga pariwisata

Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah

akanlebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih

menegetikeadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya

daripadapemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang

dicanangkanpemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk

disana tidakbisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritah

disana hanyamempergunakan dana beras meskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi,

danmakanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, denga system otonomi

daerahpemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu

saatitu, yanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.

2.11.2    Kelemahan Otonomi Daerah

Kelemahan dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagioknum-oknum

di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikaNegara dan rakyat seperti

korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang adakebijakan-kebijakan daerah yang tidak

sesuai dengan konstitusi Negara yang dapatmenimbulkan pertentangan antar daerah satu

dengan daerah tetangganya, atau bahkandaerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan

Undang-undang Anti Pornografi ditingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system

otonomi daerah maka pemerintahpusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di

daerah, selain itu karenamemang dengan sistem.otonomi daerah membuat peranan pemeritah

pusat tidak begituberarti.

Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang

dapat memicu perpecahan. Contohnya jika suatu daerah sedang mengadakan promosi

pariwisata, maka daerah lain akan ikut melakukan hal yang sama seakan timbul persaiangan

binis antar daearah. Selain itu otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomi yang terlampau

jauh antar daerah. Daerah yang kaya akan semakin gencar melakukan pembangunan

sedangkan daerah yang pendapatannya kurang akan tetap begitu-begitu saja tanpa ada

pembangunan.Hal ini sudah sangat menghawatirkan karena ini sudah melanggar pancasila sila

ke-lima, yaitu ‘’Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’’.

BAB III

PENUTUPAN

3.1       Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Otonomi adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk kreatif

dan inovatif dalam rangka memperkuat NKRI dengan berlandaskan norma kepatutan dan

kewajaran dalam tata kehidupan bernegara.

Visi otonomi daerah dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yaitu politik, ekonomi,

sosial dan budaya.

Peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur pemerintahan daearh pasca

proklamasi kemerdekaan adalah UU No. 1 tahun 1945. kemudian diganti dengan UU No. 22

tahun 1948. UU ini, muncul beberapa UU tentang pemerintah daerah, yaitu UU No 1 tahun

1957, UU No 18 Tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun 1974. Tiga tahun setelah implementasi UU

No.22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap UU yang berakhir pada lahirnya

UU No.32 Tahun 2004 juga mengatur tentang pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang adalah sebagai berikut :

Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman

budaya,didasarkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, harus sesuai dengan

konstitusi negara, lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom,  meningkatkan peranan dan

fungsi badan legislatif daerah, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi

, pelaksanaan asas tugas pembantuan .

Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara

kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Pemerintah pusat memiliki kewenangan

mengawasi daerah otonom, tetapi pengawasan ini diimbangi dengan kewenangan daerah

otonom yang lebih besar atau sebaliknya, sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan.

Menurut UU No. 22 Thun 1999, Bupati dan Wali kotadipilih dan diberhentikan oleh

DPRD, tetapi secara administratif di lakukan oleh presiden. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004,

kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung. Sebelas kewenangan

wajib diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota, yaitu :

pertanahan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup,

pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, dan koperasi.

Beberapa kesalhpahaman mengenai pelaksanaan otonomi daerah :Pertama, otonomi

dikaitkan semata-mata dengan uang. Kedua, daerah belum siap dan belum mampu. Ketiga,

Pemerintah pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina

daerah. Keempat, Daerah dapat melakukan apa saja. Kelima, Otda akan menciptakan raja-raja

kecil di daerah dan memindahkan korupsi kedaerah.

Otonomi daerah diharapkan dapt mempercepat pertumbuhan dan pembangunan

daerah. Kebijakan sentralisasi pada masa lalu dampaknya sudah diketahui, yaitu adanya

ketimpangan antar daerah. faktor-faktor prakondisi yang  diharapkan pemerintah daerah, antara

lain : fasilitas, pemda harus kreatif, Politik lokal yang stabil, pemda harus menjamin

kesinambungan berusaha, pemda harus komunikatif dengan LSM / NGO, terutama dalam

bidang perburuhan dan lingkungan hidup.

Pilkada yaitu pemilihan kepala daerah Dan wakilnya yaitu pemilihan Gubernur dan

wakilnya maupunpemilihan Bupati dan wakilnya yang merupakan perwujudan pengembalian

hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Penyelenggara pilkada harus memenuhi

beberapa kriteria :Langsung,umum, bebas, rahasia, jujur,adil.

Kelebihan diadakannya pilkada langsung adalah kepala daerah terpilih akan memiliki

mandat dan legitimasi yang samngat kuat, kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada

konsesi partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah mencalonkannya, sistem pilkada

langsung lebih akuntabel karena adanya akuntabilitas politik, Check and balancesantara

lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih berjalan seimbang, kriteria calon kepala daerah

dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya, pilkada langsung

sebagai wadah pendidikan politik rakyat, kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi,

pilkada langsung sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan, membangun stabilitas poilitik

dan mencegah separatisme, kesetaraan politik dan mencegah konsentrasi di pusat.

Sedangkan kelemahan  pilkada langsung antara lain : Dana yang dibutuhkan, membuka

kemungkinan konflik elite dan massa, aktivitas rakyat terganggu.

Kelebihan otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah

daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokalyang ada di

masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah akanlebih tepat sasaran. Kelemahan dari otonomi

daerah adalah adanya kesempatan bagioknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan

tindakan yang dapat merugikaNegara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain

itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang

dapatmenimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau

bahkandaerah dengan Negara, Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah

yang terkadang dapat memicu perpecahan.

3.2      Saran

Pemerintah pusat tetap harus mengatur dan  menjalankan urusan di beberapa sektor di

tingkat kabupaten dan menjamin bahwa pemerintah lokal punya  kapasitas dan  mekanisme

bagi pengaturan hukum  tambahan  atas bidang-bidang tertentu danpenyelesaian perselisihan.

Selain itu, pemerintah  pusat juga harus menguji kembali dan memperketat kriteria pemekaran

wilayah dengan  lebih mengutamakan kelangsungan hidup ekonomi kedua kawasan yang

bertikai, demikian  pula tentang pertimbangan keamanan.

Kalau perlu, sebaiknya pemerintah pusat membuat suatu lembaga independen ditingkat

daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Tidak hanya mengawasi

dan  menindak  pelanggaran  korupsi seperti yang tengah gencar dilakukan KPK, tetapi juga

mengawasi setiap kebijakan dan jalannya pemerintahan dimana lembaga ini dapat melaporkan

segala tidakan-tindakan pemeritah daerah yang dianggap merugikan rakyat didaerah itu sendiri.

Perlu adanya bentuk pengawasan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat

sehingga jangan sampai terjadi berbagai kebijakan yang merusak lingkungan yang terjadi di

setiap kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Pemerintah Pusat harus aktif

dalam melakukan pengawasan sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat

dijalankan dengan baik oleh pemerintah Indonesia baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.