ISU-ISU KRITIS DALAM PENDIDIKAN OTONOMI daerah dengan adanya otonomi daerah. Makalah ini akan membahas tentang otonomi pendidikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari konsep

0

ISU-ISU KRITIS DALAM PENDIDIKAN

OTONOMI PENDIDIKAN

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan.

DOSEN PENGAMPU:

Prof. Dr. Aceng Rahmat, M.Pd.

Atikah Solihah NIM 7317167488

Yunita NIM 7317167382

KELAS C

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM DOKTORAL (S3)

PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2016

1

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang pada awal kemuculannya

menimbulkan diskusi hangat berbagai kalangan, termasuk kalangan dari dunia pendidikan

adalah tentang otonomi daerah. Daerah-daerah yang merasa memiliki potensi dan sumber

daya melimpah memiliki kepentingan untuk memanfaatkan potensi itu untuk sebesar-

besarnya kemakmuran daerah. Selama dikelola oleh pusat, pemerintah daerah merasa tidak

puas karena porsi yang dianggap tidak sesuai. Sementara itu, pemerintah pusat akan

kehilangan sebagian interaksi dan kewenangan langsung dengan berbagai sumber di

daerah dengan adanya otonomi daerah.

Makalah ini akan membahas tentang otonomi pendidikan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari konsep otonomi daerah. Bagaimana kewenangan antara pusat dan

daerah dalam otonomi pendidikan, bagaimana tata kelola yang ideal untuk itu, serta

apakah dengan otonomi daerah seutuhnya sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan

sistem desentralisasi? Beberpa pertanyaan tersebut akan menjadi topik bahasan dalam

makalah ini.

2

BAB II

PEMBAHASAN

Otonomi Daerah

Dalam KBBI disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dng

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari makna tersebut tersirat bahwa di dalam

otonomi terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dan diatur, yaitu hak, wewenang,

dan kewajiban. Dalam hal ini hak daerah untuk mengatur diri sendiri, ruang lingkup

kewenangan yang dimiliki, serta kewajibannya yang berhubungan dengan pemerintah

pusat dan daerah lain.

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti ‘sendiri’,

dan nomos yang berarti ’hukum atau aturan’. Dalam konteks etimologi otonomi diartikan

sebagai ‘perundangan sendiri’. Otonomi sebagai hak mengatur dan memerintahkan daerah

sendiri, hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat. Otonomi pendidikan merupakan

kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

mengatur, mengelolah, mengorganisir urusan pendidikan yang secara tidak langsung di

awasi oleh pemerintah pusat. Otonomi juga diartikan sebagai kemandirian suatu daerah

untuk mengatur daerahnya secara mandiri. Pelaksanaan otonomi pendidikan ini

berlangsung karena adanya kewenangan yang diberikan langsung dari pemerintah pusat

untuk didirikannya otonomi daerah suatu daerah. Adapun hak yang diberikan oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu tidak langsung diberikan sepenuhnya.

Pemerintah pusat disini bertugas mengawasi pelaksanaan otonomi pendidikan ini.

Terdapat ungkapan yang menarik tentang otonomi daerah,yaitu bringing the state

closer to the people. Hakikaktnya otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan

pemerintahan kepada masyarakat. Dalam hal ini bermakna bahwa dengan otonomi daerah,

pemerintah meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kepada masyarakat, bukan

meningkatkan kekuasaan daerah.

Otonomi daerah merupakan pola baru dalam pemerintahan Indonesia. Karakteristik

sentralistik sebagai pola lama dan karakteristik desentralistik sebagai pola baru dapat

dijabarkan sebagai berikut.

3

NO. POLA LAMA POLA BARU

1 Subordinasi otonomi

2. Pengambilan keputusan terpusat Pengambilan keputusan partisipatif

3. Ruang gerak kaku Ruang gerak luwes

4. Pendelegasian Pemberdayaan

5. Organisasi Hierarkis Organisasi datar

6. Informasi bersifat pribadi Informasi terbagi

7. Pendekatan birokratis Pendekatan profesional

8. Sentralistik Desentralistik

9. Diatur Motivasi

10 Overegulasi Deregulasu

11. Mengontrol mempengaruhi

12. Mengarahkan memfasilitasi

13. Menghindari risiko Mengelola risiko

14. Uang digunakan semua Uang digunakan efektif

15. Individu yang cerdas Team work yang cerdas

Sumber: Renstra Kemendikbud Tahun 2015--2019

Dari pemerian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa manfaat yang

besar dengan menggunakan pola yang lama, terutama berkaitan dengan penanganan

masalah. Dengan sistem otonomi daerah, pemecahan masalah dapat dilakukan secara

efektif dan efesien karena penangannan hanya akan melibatkan pemangku kepentingan

yang bertanggung jawab secara langsung sehingga birokasi yang dilalui pun sederhana dan

waktu yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah menjadi lebih singkat. Sebagai contoh

adalah dalam penanganan sekolah yang sebagian gedungnya rusak karena bencana alam.

Dalam kondisi tersebut, jika harus menunggu renovasi dari pemerintah pusat tentu

membutuhkan waktu dan birokrasi yang lama. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah

daerah dapat dengan segera memberikan solusi dan berbagai alternatif untuk menangani

masalah tersebut, termasuk dalam hal ini pelibatan masayarakat.

4

Otonomi Pendidikan

Kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (dimulai Undang-undang

Nomor 29 Tahun 1999) tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa sejumlah

kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah

memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi, inovasi, dan improvisasi dalam upaya

pembangunan daerahnya termasuk dalam bidang pendidikan. Pemberlakuan otonomi

daerah tersebut membawa implikasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan

pendidikan, yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam

pengelolaan pendidikan

Sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralis yang selama ini dipegang oleh

pemerintah diakui kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi

penyelenggaraan pendidikan. Sistem pendidikan yang sentralis dinyatakan kurang bisa

mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman sekolah, serta keberagaman peserta

didik, bahkan cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan

pendidikan. Padahal masyarakat dapat diberdayakan untuk bersama-sama

mengembangkan mutu pendidikan.

Kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencapai

hal-hal sebagai berikut: 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan

memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju

terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan

secara berarti; (2). Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta

meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik

mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi

pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan; (3)

Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa

diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum

yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi

jenis pendidikan secara professional; (4) Memberdayakan lembaga pendidikan baik

sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan,

serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan

prasarana memadai; (5) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan

berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen; (6) Meningkatkan

kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun

5

pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam

menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (7) Mengembangkan

sumber daya manusia sedini mungkin secara terararh, terpadu, dan menyeluruh melalui

berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda

dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai

dengan potensinya;(8)Meningkatkan penguasaan pengembnagan dan pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha,

terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang

berbasis sumber daya lokal.

Otonomi bidang pendidikan yang diberikan kepada daerah memberikan

kesempatan kepada daerah untuk unggul dalam bidang pendidikan melalui penyesuaian

kebijakan yang searah dengan kemajuan bidang pendidikan yang diharapkan.

Terdapat tiga model sistem otonomi pendidikan,1 yaitu (1) model desentralisasi

asimetris, (2) model desentralisasi parsial, dan (3) model desentralisasi provinsi. Yang

disebut dengan desentralisasi asimetris (asymmetric autonomy) adalahmodel desentralisasi

dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang disesuaikan

dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Artinya, tiap-tiap daerah dalam menerjemahkan dan

menjabarkan urusan dan kewenangan yang diberikan oleh pusat maupun provinsi akan

berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerah tersebut (bisa berlatar sosial budaya,

kemampuan daerah, dll.). Dalam hal ini pemberian otonomi pada suatu provinsi bisa

berbeda provinsi lainnya, otonomi pada satu kabupaten/kota bisa berbesa dengan

kabupaten/kota lainnya. Yang disebut dengan desentralisasi parsial (partial autonomy)

adalah model desentralisasi yang di dalamnya terdapat pengelolaan dan penyelenggaraan

pendidikan dasar dan menengah yang menganut asas perimbangan dan pembagian urusan

dan kewenangan antara pusat, provinsi, maupun daerah. Model ini seperti model

desentralisasi asimetris, tetapi pada tataran kab/kota (daerah) diperlakukan sama tanpa

adanya perbedaan. Model yang terakhir adalah desentralisasi desentralisasi tingkat

provinsi (province autonomy). Sistem inimerupakan model desentralisasi dalam

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang berpusat pada

provinsi. Artinya, urusan dan kewenangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan

pendidikan diberikan pada pihak provinsi. Daerah kabupaten/kota yang berada di bawah

koordinasinya harus patuh dan mengikuti pihak provinsi.

1http://fathur.dosen.unimus.ac.id/2011/12/08/ot

6

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan

dalam pasal 31 ayat 4 bahwa anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN dan

APBD. Hal itu ditegaskan kembali oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 46, yaitu

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat.

2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran

pendidikansebagaimana diatur di dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia.

3. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikansebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dari perundangan yang berlaku tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah telah

memberikan prioritas yang cukup besar terhadap pendidikan dengan memberikan ambang

batas penganggaran bidang pendidikan. Jadi, dari segi aturan dan kebijakan telah

terpenuhi. Dalam implementasi kebijakan tersebut, masih perlu dikaji lebih lanjut.

Pengkajian ditinjau dari penerapan ambang batas yang ditetapkan dalam APBD dan bentuk

realisasi dari anggaran yang sudah ditetapkan apakah sudah dengan kajian skala prioritas

dan analisis kebutuhan, atau anggaran yang ada dialokasikan untuk hal yang tidak

berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Otonomi dalam bidang pendidikan, mencakupi beberapa hal berikut ini: 1)

pengelolaan proses belajar mengajar; 2).perencanaan dan evaluasi, 3) pengelolaan

kurikulum; 4)pengelolaan ketenagaan, 5) pengelolaan fasilitas (peralatan dan

perlengkapan), 6) pengelolaan keuangan, 7) pelayanan pada peserta didik, 8) hubungan

sekolah dan masyarakat, dan 9) pengelolaan iklim sekolah.

Di dalam kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi program, sekolah diberi

kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya

kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Sekolah juga diberi wewenang untuk

melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal yang berkaitan dengan tenaga pendidik

dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah sebagai top manajemen harus mampu

memberdayakan semua unit yang dimiliki untuk dapat mengelola semua infrastruktur yang

ada demi pencapaian kinerja yang maksimal. Selain itu, untuk dapat meningkatkan

otonomi manajemen sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, pimpinan

sekolah harus memiliki kemampuan untuk melibatkan partisipasi dan komitmen dan orang

7

tua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk merumuskan dan mewujudkan visi, misi

dan program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama.

Dalam hal pengelolaaan kurikulum, sekolah dapat mengembangkan kurikulum

yang diberlakukan secara nasional. Akan tetapi, sekolah tidak boleh mengurangi isi dan

substansi dari kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh

pemerintah pusat. Sekolah juga diiizinkan untuk mengembangkan kurikulum berupa

muatan lokal sebagai ciri khas daerah. Muatan lokal biasanya berkaitan dengan bahasa

daerah dan pengembangan potensi daerah.

Dalam pengelolaan proses belajar, sekolah diberi kebebasan untuk memilih

strategi, metode dan teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai

dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi

nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Dengan demikian, kebutuhan guru pun dapat

diidentifikasi secara mandiri oleh sekolah. Pembelajaran merupakan tugas utama di

sekolah yang di dalamnya terjadi proses pembelajaran, proses pelatihan, proses

pembimbingan, dan proses penilaian. Guru harus terpanggil secara profesional untuk

menjalankan tugas tersebut secara integral. Dengan otonomi pendidikan guru telah diberi

kebebasan untuk mengaktualisasikan bidang pembelajaran tersebut secara optimal

sehingga potensi-potensi peserta didik bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Hak otonomi pendidikan dalam pembelajaran, pembimbingan, pelatihan dan sistem

penilaian yang telah diberikan kepada sekolah dengan mengaplikasikan model MBS

tersebut, sayangnya sampai sekarang masih belum bisa berjalan secara optimal. Para guru

masih banyak yang apatis, apriori, statis dalam menanggapi pembaruan atau perubahan

pendidikan. Mereka masih banyak yang terbelenggu pada sistem pemebelajaran yang

konvensional yang lebih menekankan pada pemberian informasi, pemberian pengetahuan,

dan sifatnya hanya pada hal-hal ingatan, serta mengabaikan pada aspek afektif dan konatif.

Sumber daya manusia yang terkait dengan sekolah sangat beragam, untuk itu

dibutuhkan pengelolaan ketenagaan. Pengelolaan ketenagaan meliputi kegiatan analisis

kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sangsi, hubungan

kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah. Akan tetapi, secara khusus untuk guru

pegawai negeri sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, dibutuhkan pengelolaan peralatan dan

perlengkapan. Pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari

pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan hingga pengembangannya. Hal ini didasari oleh

kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan,

8

kesesuaian dan kemutakhirannya terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara

langsung dengan proses belajar mengajar.

Bagian yang harus dikelola secara otonomi adalah pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan uang sudah sepantasnya

dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-

kegiatan yang mendatangkan penghasilan sehingga sumber keuangan tidak semata-mata

bergantung pada pemerintah. Akan tetapi, tentu harus ada pengawasan yang melekat

sehingga pengelolaan anggaran tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung

jawab.

Sekolah wajib memberi layanan kepada siswa. Pelayanan siswa mulai dari

penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk

melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga pengurusan alumni dari dulu

telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensinya.

Dalam hubungannya dengan masyarakat, sekolah harus meningkatkan keterlibatan,

kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan

finansial yang dari dulu telah didesntralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan

intensitas dan ekstensinya. Sebagaimana hubungan dengan masyarakat, dalam

menciptakan iklim sekolah yang kondusif bagi pengembangan akademik, sekolah juga

harus berperan secara mandiri. Iklim sekolah yang kondusif akademik merupakan

prasayarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan

sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah,

kesehatan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh iklim

sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim sekolah sudah

merupakan kewenangan sekolah dan yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan

ekstensinya.

Kondisi sumber daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh

Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat,

ilmuwan, pakar kampus maupun pakar yang dimiliki pemerintah daerah dan kota sebagai

Brain Trust atau Think Thank untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai

pengamat dan pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan

juga harus membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang

tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat

Berbagai bidang yang harus diatasi secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam

era otonomi daerah awalnya memang memunculkan berbagai permasalahan. Penanganan

9

berbagai bidang tersebut sangat bervariasi. Dalam era otonomi daerah terlihat daerah yang

maju dalam tata kelola pemerintahannya dan daerah mana yang tertinggal sekalipun

sumber daya alamnya besar. Untuk memberikan ketepatan pelaksanaan pendidikan yang

dilandasi oleh kepentingan pengembangan keberagaman potensi sumber daya manusia dan

alam setiap daerah, dapat ditempuh pelimpahan wewenang dalam prinsip desentralisasi.

Pada dasarnya kebijakan desentralisasi pendidikan berdampak positif dalam hal: 1)

peningkatan mutu: dengan kewenangan yang dimiliki, sekolah lebih leluasa mengelola dan

memberdayakan potensi yang dimiliki; 2) efisiensi keuangan dengan memanfaatkan

sumber lokal dan mengurangi biaya operasional, 3) efisiensi administrasi karena

memotong rantai birokrasi yang panjang dan bertingkat-tingkat; dan 4) perluasan dan

pemerataan pendidikan di pelosok daerah.

Kendala Otonomi Pendidikan

Penyelenggaraan desentralisasi di bidang pendidikan memunculkan banyak

persoalan karena pelaksanaan desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi

bidang pemerintahan lainnya yang pada dasarnya hanya terkonsentrasi pada tingkat

kabupaten dan kota. Desentralisasi pendidikan tidak hanya terhenti pada tingkat kabupaten

dan kota, tetapi justru lebih jauh yaitu sampai pada tingkat sekolah.

Adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk

meningkatkan kinerja sumber daya manusia di sekolah, menawarkan partisipasi langsung

pihak-pihak terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan

pendidikan di sekolah. Jika kesempatan ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, akan

muncul berbagai masalah yang pada akhirnya memang harus diselesaikan dengan saling

berkolaborasi antarsekolah. Secara umum dalam bidang pendidikan, beberapa masalah

yang muncul dalam autonomi pendidikan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Perbedaan tingkat komitmen daerah dalam pengembangan pendidikan;

2. Lemahnya profesionalisme daerah dalam mengelola pendidik dan tenaga

kependidikan;

3. Perbedaan interpretasi antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah;

4. Insinkronisasi pengelolaan komponen pendidikan yang berada di bawah

Kementrian Agama dengan komponen pendidikan di bawah pemerintah daerah dan

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

5. Perbedaan skala prioritas pengembangan pendidikan.

10

Selama pelaksanaan otonomi daerah, pembinaan dan koordinasi yang seharusnya

menjadi wadah dalam pencapaian hasil dan mutu pendidkan dengan bersama semakin sulit

dilaksanakan. Hal ini disebabkan adanya gengsi antarpejabat. Biasanya bupati/walikota

enggan selalu berkonsultasi dengan gubernur karena merasa bukan bawahan dan tidak

memiliki hubungan hierarkis. Ketika rapat dinas dan koordinasi yang dilakukan oleh dinas

provinsi yang semestinya harus diikuti utusan dari kabupaten/kota, tidak dilaksanakan

dengan baik. Hal tersebut berimplikasi kepada bawahannya. termasuk dinas pendidikan.

Sering kali Kepala Dinas Pendidikan dan Provinsi kesulitan melakukan rapatt koordinasi

dengan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota karena pada waktu bersamaan

bupati/walikota juga melakukan melakukan rapat dinas dengan mereka. Dinas pendidikan

kota lebih mementingkan rapat dinas dengan atasannya dalam hal ini bupati/walikota

Berkaitan dengan penerapan kurikulum, kurikulum kelembagaan pendidikan yang

baik adalah kurikulum kelembagaan pendidikan yang berkembang dari dan untuk

masyarakat. Kelembagaan pendidikan tersebut bersandarkan pada komunitas masyarakat.

Namun demikian, pada zaman reformasi dan keterbukaan seperti sekarang, permasalahan

yang timbul adalah bagaimana mengubah pola pikir yang dikembangkan secara sentralistik

dan memasung kreatifitas masyarakat, menjadi pola pikir kemitraan. Dampak langsung

dari sekian lama sistem sentralistik yang dijalankan adalah terpolanya cara berfikir

masyarakat kebanyakan, baik birokrasi, para pendidik, maupun masyarakat umumnya.

Mereka terbiasa berpikir dan bekerja dengan adanya juklak, juknis serta aturan sehingga

sulit lahirnya kreativitas, improvisasi, inovasi.

Kendala lain dalam otonomi pendidikan adalah penyebaran sumber daya manusia

yang tidak merata. Daerah yang memiliki sumber daya manusia baik dapat meningkatkan

mutu pendidikannya dengan baik dalam era otonomi bidang pendidikan. Akan tetapi,

daerah yang sumber daya manusianya kurang atau dibawah rata-rata, daerah tersebut akan

mengalami kesulitan dalam mengejar ketertinggalannya.

Meskipun desentralisasi sudah ada dalam peraturan dan regulasi otonomi daerah,

dalam kelembagaan dan sikap akademik guru, kepala sekolah dan jajaran dinas pendidikan

sebagai atasannya belum seirama. Pemerintah daerah belum menunjukkan penampilan dan

cara kerja yang jelas dan yang mereka lakukan masih pada pemanfaatan dana, bukan pada

aktivitas akademik. Dengan demikian permasalahan pokok yang menyebabkan

pelaksanaan desentralisasi pendidikan belum berjalan menurut Hasbullah diantaranya

yaitu: 1) belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten

dan kota; 2) pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap

11

untuk dilaksanakan secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak

memadai; 3) dana pendidikan dan APBD belum memadai; 4) kurangnya perhatian

pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam

pengelolaan pendidikan; 5) otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai

penguasa tunggal di daerah sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama;

dan 6) kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam

penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang

dimiliki. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan antar daerah, sehingga

pemerintah perlu membuat aturan dalam penentuan standar mutu pendidikan nasional

dengan memperhatikan kondisi perkembangan kemandirian masing-masing daerah.

Perbandingan Otonomi Pendidikan di Beberapa Negara

Tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi berdasarkan

pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa Negara Amerika Latin,

di Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di

sector pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi

pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada

pemerintah lokal atau kepada Dewan sekolah. Implisit ke dalam strategi desentralisasi

pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan

sumber daya (school resources, dana pendidikan yang berasal dari pemerintah dan

masyarakat).

Di negara-negara demokrasi, kesadaran untuk mengawasi dan membatasai

membatasi intervensi pemerintah pada sector pendidikan itu ditandai dengan

dipilihnya asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan (pengaturan) sector

pendidikan. Amerika Serikat adalah salah satu negara pelopor demokrasi.Sudah sejak

lama kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab Pemerintah

Negara Bagian (State) dan Pemerintah Daerah (Distrik). Sebelumnya, Pemerintah Pusat

memang mengintervensi kebijakan pendidikan, sebagaimana yang terjadi sejak tahun 1872

saat pemerintah pusat AS mengintervensi kebijakan pendidikan dengan cara

memberikan tanah negara kepada negara bagian untuk pembangunan fakultas-fakultas

pertanian dan teknik; membantu sekolah-sekolah dengan program makan siang,

menyediakan pendidikan bagi orang- orang Indian; menyediakan dana pendidikan bagi

para veteran perang yang telah kembali ke kampus untuk kembalimenempuh pendidikan

12

lanjutan; menyediakan pinjaman bagi mahasiswa; menyediakan anggaran untuk

keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing dan bantuan berbagai kebutuhan

mahasiswa lainnya serta memberikan bantuan tidak langsung (karena menurut ketentuan

undang-undang Amerika Serikat melarang pemerintah untuk memberikan bantuan

langsung.2 Sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan

kepada negara bagian dan pemerintah daerah. Departemen Pendidikan Federal

hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja. Selanjutnya, untuk menangani

permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis seperti kurikulum sekolah,

penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiayaan sekolahdibentuk sebuah

bagian pendidikan yang disebut dengan Comissioner atau superintendent. Bagian tersebut

dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh Gubernur.

Untuk beberapa Negara Bagian, pimpinan Bagian Pendidikan ini dipilih oleh

masyarakat. Sementara itu, pada level operasional, pelaksanaan manajemen pendidikan

dijalankan oleh unit-unit yang lebih rendah, bahkan banyak secara langsung dilaksanakan

oleh masing-masing sekolah yang bersangkutan. Para pimpinan atau Kepala Sekolah pada

prinsipnya memiliki kebebasan dan otonomi yang luas untuk menjalankan manajemen

operasional pendidikan.

Berikut ini ditampilkan perbandingan kebijakan pendidikan di Amerika dan di

Indonesia.

TABEL PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

DI AMERIKA DAN INDONESIA

PILIHAN AMERIKA SERIKAT INDONESIA

1. Scope

Negara tidak memonopoli

penyelenggaraan sekolah. Sama

Sekolah Swasta justru lebih

banyak drpd sekolah negeri. Sama

Anggaran pemerintah pusat

lebih banyak diberikan ke

sekolah2 negeri.

Sama

- Dukungan dari anggaran negara

bagian bervariasi. Bahkan ada negara bagian yang sama sekali

tidak memberi dukungan

anggaran ke sekolah2 swasta

Dukungan dari anggaran

Pemprov/Pemkab/Pemkot

untuk wilayah masing2.

Ada program khusus: Bantuan

Operasional Sekolah (BOS),

sumber anggarannya sebagian

dari pusat, prov, kab/kot.

2Zulkifli. http://m-zulkifli.blogspot.co.id/2013/06/makalah-perbandingan-pendidikan-di_30.html

13

2. Instruments

Desentralisasi. Memberi

kewenangan dan otonomi yg

luas kpd pemerintah Distrik,

dg dukungan pemerintah

Negara Bagian.

Desentralisasi. Memberi

kewenangan dan otonomi yg

luas kpd pemkab/pemkot,

dengan dukungan pemprov.

Konsekuensinya banyak variasi

keputusan yg berbeda. Sama

Agar variasi itu positif dan

tetap konstruktif, pemerintah

pusat membentuk badan2 yang

mengkoordinasikan sektor

pendidikan.

Sama

Di tingkat nasional ada Dept

Pendidikan Federal, di tingkat regional dan lokal ada Board

of Education (semacam Dinas

Pendidikan).

Di tingkat nasional ada

DEPDIKNAS, di tingkat regional dan lokal ada Dinas Pendidikan

Prov, dan Dinas Pendidikan

Kab/Kota.

3. Distribution

Negara/pemerintah pusat menaruh perhatian

kepada

tingginya apresiasi masyarakat

memasukkan anak2nya ke

Sekolah Dasar dan Menengah.

Sama

Menciptakan semakin

berkualitasnya mahasiswa

yang masuk ke perguruan

tinggi.

Sama (ada seleksi dalam

recruitment mahasiswa)

Perguruan Tinggi diharapkan

bisa melahirkan tenaga-tenaga

yang berkualitas dan mampu

bersaing secara universal.

Sama

Kebijakan pendidikan multy

misi: Politik, social, ekonomi,

budaya, dan kemartabatan bangsa (daya saing bangsa).

Sama

4. Reistraints and

Innovation

Dengan mendesentralisasikan

kebijakan pendidikan, banyak

permasalahan yang dapat

dipecahkan lebih cepat dan

lebih detail dg hasil yang

sesuai dengan semangat

desentralisasi dan otonomi

daerah.

Sama

Keterlibatan public diberi

akses sangat besar dalam

turut serta mendisain, memonitor dan mengevaluasi

hasil-hasil implementasi

kebijakan pendidikan

Sama. Bahkan dengan

kebijakan desentralisasi

pendidikan, akses public dan

keterlibatan public cukup diberi peluang lebar, yaitu

dengan diadakannya

kelembagaan semacam Dewan

Pendidikan dan Komite

Sekolah

Salah satu negara yang menerapkan dengan bagik otonomi pendidikan adalah

Finlandia. Di Finlandia kemandirian dalam mengikuti proses belajar mengajar itu tidak

hanya dinikmati oleh guru-gurunya yang begitu dihormati, tetapi juga ditularkan kepada

14

para pelajar melalui berbagai kesempatan penting. Salah satunya adalah setiap pelajar

diberi otonomi khusus untuk menentukan jadwal ujiannya untuk mata pelajaran yang

menurutnya sudah dia kuasai.

Sistem inilah yang dipertahankan oleh Finlandia hingga akhirnya berhasil

mengantarkan negara ini berada pada posisi puncak sebagai negara yang paling berhasil

mengelola pendidikan nasionalnya. Hal yang mengagumkan adalah dalam evaluasi belajar,

angka ketidak lulusan secara nasional tidak pernah melebihi 2 persen pertahunnya.

Finlandia juga tidak mengenal istilah ujian semester, apalagi ujian nasional layaknya di

Indonesia. Evaluasi belajar secara nasional dilakukan tanpa ada intervensi dari pemerintah.

Setiap sekolah, bahkan guru sekalipun memiliki kuasa penuh untuk menyusun

kurikulumnya sendiri.

Dalam hal aktivitas guru, akan terlihat perbedaan antara guru di Finlandia dengan

guru-guru di Indonesia. Guru-guru di Finlandia disibukkan untuk mengejar terget-target

tertentu karena di negeri ini guru selalu menyesuaikan bahan ajarnya dengan kebutuhan

setiap pelajar. Jadi, di Finlandia siapa pun presidennya dan menteri pendidikannya tidak

akan berpengaruh signifikan terhadap masa depan pendidikan. Fungsi pemerintah dalam

memajukan sektor pendidikan adalah dukungan finansial dan legalitas.

Mengenai bagaimana cara untuk merealisasikan kebijakan pemerintah, diserahkan kepada

guru. Guru dipandang sebagai sosok yang paling mengerti akana wajah pendidikan

Finlandia dibawa dimasa yang akan datang. Sistem ini telah berdampak positif kepada pola

cara mengajar guru yang tidak terlalu diganggu dengan kondisi politik nasional negaranya.

Keseriusan negara Finlandia menyokong keberhasilan pendidikan nasionalnya dibuktikan

dengan diterapkannya kebijakan gratis sekolah 12 tahun.

Untuk dapat melaksanakan otonomi seutuhnya sebagaimana Finlandia, Indonesia

masih membutuhkan berbagai prasyarat, di antaranya kualitas guru, integritas guru, dan

dukungan sistem, sarana, dan prasarana. Kebebasan yang berlebihan tanpa diiringi dengan

integritas akan menyebabkan kehilangan kontrol terhadap mutu. Alih-alih meningkatkan

pendidikan, yang ada justru pendidikan menjadi berantakan dan tidak bersistem.

Berikut ini ditampilkan data dari OECD tentang pengambilan keputusan dalam

bidang pendidikan khususnya di sekolah menengah. Di Indonesia tampak menempati

peringkat ke-9 dalam hal kewenangan yang diberikan kepada sekolah. Sementara itu,

kewenangan yang paling rendah dilakukan oleh negara Yunani.

15

Pada akhirnya fakta yang berkaitan dengan otonomi pendidikan menunjukkan

bahwa ketika sistem otonomi pendidikan diiringi dengan kualitas sumber daya pendidik

dan tenaga kependidikan yang andal, mutu pendidikan dapat secara menyeluruh

ditingkatkan. Akan tetapi, tanpa sumber daya manusia yang memadai, masih dibutuhkan

intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, bahkan pada level

sekolah.

16

BAB III

PENUTUP

Dari pembahasan dalam bab sebelumnya dapat diketahui bahwa otonomi

pendidikan sebagai bagian dari otonomi daerah merupakan suatu kemajuan dalam sistem

pendidikan nasional di Indonesia. Otonomi pendidikan di Indonesia menyentuh tataran

sekolah, tidak hanya sampai pada pemerintah daerah saja. Pimpinan sekolah memiliki

kewenangan dalam beberapa hal untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya.

Kewenangan yang cukup luas itu harus diiringi dengan integritas dan visi yang luas dari

para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan di daerah. Apabila tidak diiringi

dengan itu, otonomi pendidikan tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan,

tetapi hanya sekadar pembagian kewenangan dengan mutu yang berjalan di tempat.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar. Memahami Paradigma Pendidikan Nasional dalam Undang-undang

SISDIKNAS. http://www.asahi-net.or.jp/~mm5r-atmd/html/FTP/paradigma.pdf

Hasbullah. Otonomi Pendidikan (Kebijakan otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap

Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) hal. 1

http: // genibe.com/index.php/en/84-articles/56 diunduh tanggal 18 Januari 2016 pukul

13.00.

Nur, Agustiar Syah.Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung : Lubuk

Agung, 2001.

Eurydice. Levels of Autonomy and Responsibilities of Teachers in Europe.

Europe:EurydiceEuropean Unit, 2008.

Zulkifli. http://m-zulkifli.blogspot.co.id/2013/06/makalah-perbandingan-pendidikan-

di_30.html