OTONOMI DAERAH

PEREKONOMIAN INDONESIA

OTONOMI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN EKONOMIDAERAH

DISUSUN OLEH :

Faza Rusyda (B.141.12.0040)

PENGAMPU : Drs. Djoko Santoso, M.Si.

S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEMARANG

2015

BAB IPENDAHULUAN

1.1      Latar BelakangOtonomi berasal dari kata autonomos atau autonomia (yunani)

yang berarti “keputusan sendiri” (self ruling). Otonomi yaitu hakuntuk memerintah dan menentukan nasibnya sendiri.Di Indonesia, otonomi daerah sebenarnya mulai bergulir sejakkeluarnya UU No.1 Tahun 1945, kemudian UU No.2 Tahun 1984 dan UUNo.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.Semuanya berupaya menciptakan pemerintahan yang cenderung ke arahdisentralisasi. Namun pelaksanaannya mengalami pasang surut,sampai masa reformasi bergulir. Pada masa ini keluarlah UU No.2Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat.Sejak itu, penerapan otonomi daerah berjalan cepat.

Prinsip otonomi daerah adalah pemerintahan daerah diberiwewenang untuk mengelola daerahnya sendiri. Hanya saja adabeberapa bidang yang tetap ditangani pemerintah pusat, yaituagama, peradilan, pertahanan, dan keamanan, moneter/fiscal,politik luar negeri dan dalam negeri serta sejumlah kewenanganbidang lain (meliputi perencanaan nasional dan pengendalianpembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistemadministrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaansumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam sertateknologi tinggi yang strategis, dan konversi serta standarisasinasional).  Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauanberpengaruh terhadapmekanisme pemerintahan Negara Indonesia.Dengan keadaan geografis yang berupakepulauan ini menyebabkanpemmerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada didaerah.Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka

diperlukanadanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalansecara efisien dan mandiri tetapitetap terawasi dari pusat.Di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yangmemungkinkancepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetapberada di bawah pengawasanpemerintah pusat. Hal tersebut sangatdiperlukan karena mulai munculnya ancaman-ancaman terhadapkeutuhan NKRI, hal tersebut ditandai dengan banyaknya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan RepublikIndornesia.

Sumber daya alam daerah di Indoinesia yang tidak merata jugamerupakan salahsatu penyebab diperlukannya suatu sistempemerintahan yang memudahkan pengelolaansumber daya alam yangmerupakan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadipendapatannasional. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapadaerahyang pembangunannya memang harus lebih cepat daripadadaerah lain. Karena itulahpemerintah pusat membuat suatu sistempengelolaan pemerintahan di tingkat daerah yangdisebut otonomidaerah.Pada kenyataannya, otonomi daerah itu sendiri tidak bisadiserahkan begitu sajapada pemerintah daerah. Selain diatur dalamperundang-undangan, pemerintah pusat juga harus mengawasikeputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Apakahsudah sesuai dengan tujuan nasional, yaitu pemerataan pembangunandi seluruh wilayah Republik Indonesia yang berdasar pada silaKelima Pancassila, yaitu Keadilan SosialBagi Seluruh RakyatIndonesia.

Tuntutan akan pengelolaan pmerintahan daerah yang mandiridengan semangat otonomi daerah semakin marak. Namun demikian,kebijakan otonomi daerah disalah artikan oleh jajaran pengelolapemerintah di daerah. Otonomi daerah dipahami sebagai kebebasanmengelola sumber daya daerah yang cenderung melahirkanpemerintahan daerah yang tidak profesional dan tidak terkontrol.Hal yang sangat mengkhawatirkan, seiring dengan pelaksanaanotonomi daerah adalah lahirnya perundang-undangan daerah yangcenderung bertolak belakang dengan semangat konstitusi negara dandasar negara yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

2.2      Rumusan Masalah

1.  Apakah Hakikat Otonomi Daerah itu ?2.  Apa Visi Otonomi Daerah ?3.  Bagaimana Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia4.  Apa sajakah Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah ?5.  Bagaimana Proses Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah ?6.  Bagaimana Proses Pemilihan, Penetapan dan Kewenangan Kepala Daerah ?7.  Apa yang Menyebabkan Kesalah pahaman terhadap Otonomi Daerah ?8.  Bagaimana Otonomi Daerah dan Pembangunan daerah di Indonesia ?9.  Bagaimana Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung di Indonesia ?10.  Apa saja Kelemahan dan Kelebihan Pilkada Langsung ?11.  Apa saja Kelemahan dan Kelebihan Dilaksanakannya Otonomi Daerah ?

1.3      Tujuan Makalah

1. Untuk mengetahui hakikat otonomi daerah.2. Untuk mengetahui visi otonomi daerah.3. Untuk menjelaskan sejarah otonomi daerah di Indonesia.4. Untuk mengetahui prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah.5. Untuk menjelaskan pembagian kekuasaan dalam kerangka otonomi daerah.6.   Untuk menjelaskan proses pemilihan, penetapan dan kewenangankepala daerah.7.   Untuk mengetahui penyebab kesalahpahaman terhadap otonomi daerah.

8.   Untuk menjelaskan proses otonomi daerah dan pembangunan daerah di Indonesia.9.    Untuk menjelaskan otonomi daerah dan proses pilkada langsung di Indonesia.10.  Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pilkada langsung.11.   Untuk mengetahui Kelemahan dan Kelebihan dilaksanakannya otonomi daerah.

BAB IIPEMBAHASAN MASALAH

2.1  Hakikat Otonomi DaerahOtonomi berasal dari kata autonomos atau autonomia (yunani)

yang berarti “keputusan sendiri” (self ruling). Otonomi yaitu hakuntuk memerintah dan menentukan nasibnya sendiri. SedangkanDesentralisasi adalah pelimbahan kewenangan dari pemerintah pusatkepada pemerintah daerah.Ada beberapa alasan mengapaIndonesia perlu desentralisasi.Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara hanya terpusat diJakarta. Kedua, pembagian kekayaan tidak merata dan tidak adil.Ketiga, Kesenjangan sosial antar satu daerah dengan daerah lainsangat mencolok.Pelaksanaan desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yangkuat. Di antara argumentasi dalam memilih desentralisasi-otonomidaerah adalah :

1. Untuk terciptanya efisiensi dan efektifitaspenyelenggaraan pemerintahanUntuk terciptanya pemerintahan yang efisien dan efektif,pemerintah memiliki beberapa fungsi,diantaranya adalah pertama,fungsi distributif yaitu fungsi distributif, pemerintah mengeloladimensi kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial,politik,dll.Kedua, fungsi regulatif menyangkut penyediaan barang dan jasa.Ketiga, fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber dayakeuangan. Keempat, fungsi universal, menjaga keutuhan negara-bangsa, mempertahankan diri dari serangan lain.

2.  Sarana pendidikan politik.Pemerintah daerah merupakan kancah pelatihan dan pengembangandemokrasi dalam sebuah negara. Menurut Filsuf Alexis deTocqueville, pemda merupakan tempat kebebasan, dan tempat orangdiajari bagaimana kebebasan digunakan serta bagaimanamenikmatinya.

MenurutJohn Stuart Mill, pemda memberikan kesempatan masyarakatuntuk berpartisipasi politik, baik dalam rangka dipilih maupunmemilih dalam suatu jabatan politik.

3.  Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politiklanjutan.Pemerintah daerah merupakan wahana pnggodokan calon-calonpemimpin nasional, setelah melalui karir di daerahnya.Proseskaderasi para pemimpin nasional berlangsung secara akuntabel danrasional sehingga masyarakat luas dapat mendudukijabatan baik dipemerintah maupun lembaga perwakilan dan juga dapat menghapusbahkan menghilangkan tradisi politik yang bertumpu pada garisketurunan.

4.   Stabilitas politik.Menurut Sharpe, stabilitas nasional mestinya berawal daristabilitas nasional pada tingkat lokal. Beberapa peristiwa karenaketidakstabilan politik diantaranya, di Indonesia terjadipergolakan daerah seperti PRRI dan PERMESTA karena kekuasaanpemerintah Jakarta lebih dominan. Di Filipina dan Thailand,minoritas muslim berjuang melepaskan diri dari ketidakadilanekonomi yang berakibat lahirnya gejolak disintegrasi yangdilakukan pemerintah pusat di Manila dan Bangkok.

5.   Kesetaraan politikKesetaraan yang baik akibat kebijakan desentralisasi-otonomi daerah yang baik. Melalui desentralisasi, akan tercipta kesetaraan politik antara daerah dan pusat.

6.   Akuntabilitas politikMelalui penyelenggaraan pemerintah di daerahakan lebih akuntabeldan profsional, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalampolitik.Jadi, Hakikat Otonomi adalah memberikan kewenangan kepadapemerintah daerah untuk kreatif dan inovatif dalam rangkamemperkuat NKRI dengan berlandaskan norma kepatutan dan kewajarandalam tata kehidupan bernegara.

2.2   Visi Otonomi Daerah

Visi otonomi daerah dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya.Di bidang politik, untuk melahirkan pemerintah daerah yangdipilih secara demokrasi, penyelenggaraan pemerintah yang yangresponsif terhadap masyarakat luas.dllDi bidang ekonomi, menjamin lancarnya pelaksanaan ekonominasional di daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkankebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaanpotensi ekonomi di daerahnya, lahirnya prakarsa pemerintah daerahuntuk menawarkan fasilitas investasi,memudahkan perizinanusaha,dll.Di bidang sosial dan budaya, memelihara dan mengembangkan nilai,tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokaluntuk merespon positif dinamika kehidupan disekitarnya dankehidupan global.

2.3  Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

Peraturan perundang-undangan pertama yang mengaturpemerintahan daearh pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU No. 1tahun 1945. Undang-undang ini menekankan aspek cita-citakedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan  BadanPerwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan tigadaerah otonom yaitu karesidenan, kabupaten dan kota. UU inikemudian diganti dengan UU No. 22 tahun 1948.UU ini mengatur tentang susunan pemerintah daerah yangdemokratis. Dalam UU ini ditetapkan dua jenis daerah otonom,yaitu daerah otonomi biasa dan daearh istimewa, serata tigatingkatan daearh otonom, yaitu provinsi, kabupaten, dankota.Pasca UU ini, muncul beberapa UU tentang pemerintah daerah,yaitu UU No 1 tahun 1957, UU No 18 Tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun1974 prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerahadalah nyata dan bertanggung jawab. UU ini paling lama, yaitu 25tahun, dan baru diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.25Tahun 1999.

Kehadiran UU No.22 Tahun 1999 pada masa lengsernya orde barudan munculnya kehendak rakyat  untuk melakukan reformasi dalam segala aspek kehidupan. Berdasarkan kehendak reformasi itu, ditetapkan Ketetapan MPR No. XV / MPR / 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Tiga tahun setelah implementasi UU No.22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap UU yang berakhir pada lahirnya UU No.32 Tahun 2004 juga mengatur tentang pemerintah daerah.

2.4  Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang d ijadikan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerataan, sertapotensi dan keanekaragaman budaya

2.  Didasarkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab

3. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, pada provinsi merupakan otonomi terbatas

4. Harus sesuai dengan konstitusi negara5. Harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom6. Harus meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif

daerah ( fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi )7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah

provinsi untuk melaksanaan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur.

8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa.

2.5      Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah

Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkanprinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme.Otonomi daerah bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab.Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada pemerintahpusat, disebut  nyata karena kewenangan yang diselenggarakn itumenyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup dan berkembang didaerah. Disebut bertanggung jawab karena kewenangan yangdiserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuanotonomi darah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraanmasyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi,keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasiantar pusatdan derah dan antar daerah.Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom provinsi dalamrangka desentralisasi mencakup :a.  Kewenangan yang besifat lintas-kabupaten dan kota, sepertikewenangan dalam bidang pekerjaan umum,perhubungan , kehutanandan perkebunanb.  Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secaramakro, pelatihan bidang alokasi sumber daya manusia potensial,penelitian yang mencakup wilayah provinsi, pengelolaan pelabuhanregional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang danbudaya, penanganan penyakit menular, dan penataan tata ruangprovinsic.  Kewenangan kelautand.  Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerahkabupaten dan daerah kota diserahkan kepada provinsi denganpernyataan dari daerah otonom kabupaten atau kota tersebut.Pemerintah pusat memiliki kewenangan mengawasi daerah otonom,tetapi pengawasan ini diimbangi dengan kewenangan daerah otonomyang lebih besar atau sebaliknya, sehingga terjadi keseimbangankekuasaan. Keseimbangan yang dimaksud adalah pengawasan tidaklagi dilakukan secara struktural, yaitu bupati dan gubernurbertindak sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerahotonom, dan tidak lagi secara preventif perundang-undangan, yaitusetiap perda memerlukan persetujuan pusat untuk dapat berlaku.

2.6 Pemilihan, Penetapan, dan Kewenanangan Kepala Daerah

Menurut UU No. 22 Thun 1999, Bupati dan Wali kotadipilih dandiberhentikan oleh DPRD, tetapi secara administratif di lakukanoleh presiden. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004, kepala daerahdipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung.Pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah otonom menurut UUbaru ini dilakukan berdasarkan supremasi hukum. Artinya, setiapperda yang dibuat DPRD dan Kepala Daerah langsung dapat berlakutanpa persetujuan pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat bisamenunda atau membatalkannya bila perda dinilai bertentangandengan konstitusi, UU, dan kepentingan umum.Sebelas kewenangan wajib diserahkan kepada daerah otonomkabupaten dan daerah otonom kota, yaitu : pertanahan, pertanian,pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkunganhidup, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan dan industri,penanaman modal, dan koperasi.Kewenangan yang dapat diselenggarakan oleh daerah otonomkabupaten dan kota yaitu diberi kewenangan kelautan seluas 1/3dan luas kewenangan provinsi 12 mil.Kewenangan pilihan, yaitukewenangan yang tidak di tangani pusat dan provinsi.Penyerahan kesebelas kewenagan ini kepada daerah otonom kabupatendan   kota dilandasi pertimbangan sebagai berikut : pertama,makindekat produsen dan distributor pelayanan publik dengan wargamasyarakat yang dilayani, semakin cepat sasaran, merata,berkualitas dan terjangkau. Kedua, penyerahan 11 jenis kewenanganitu kepada daerah otonom kabupaten dan kota akan membukakesempatan bagi aktor politik lokal dan sumber daya manusia yangberkualitas di daerah untuk mengajukan prakarsa, berkreativitas,dan melakukan inovasi. Hal ini berarti unsur-unsur budaya lokalberupa pengetahuan, keahlian dan kearifan lokal akan dapatdidayagunakan secara maksimal. Ketiga, karena distribusi SDM yangberkualitas tidak merata. Keempat, pengangguran dan kemiskinansudah menjadi masalah yang tidak saja hanya ditanggung kepadapemerintah pusat semata.

2.7 Kesalahpahaman terhadap Otonomi Daerah

Otonomi daerah diharapkan dapat mencegah desintegrasi nasional.Otonomi daerah dilakukan untuk memperkuat ikatan semangatkebangsaan, serta persatuan dan kesatuan antar warga negara,mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah,memberikan pendidikan politik untuk meningkatkan kualitasdemokrasi di daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik didaerah, mempercepat pembangunan daearh,dan pada akhirnyadiharapkan mampu menciptakan cara pemerintahan yang baik.Namun dalam praktiknya kebijakan otda banyak menimbulkankesalahpahaman dari berbagai kelompok masyarakat, diantaranya :Pertama, otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Otonomidiguanakan untuk memenuhi dan mencakupi kehidupannya sendiri.Kedua, daerah belum siap dan belum mampu. Hal ini keliru, karenapemerintah daerah sudah terlibat dalam penyelenggaraanpemerintahan dalam waktu yang sudah sangat lama dan berpengalamandalam administrasi pemerintahan.Ketiga, Pemerintah pusat akanmelepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah.Pendapat ini salah, pemerintah pusat tetap bertanggung jawabmemberi dukungan dan bantuan kepada daerah, baik dukungankeuangan maupun penyelenggaraan pemerintah. Setiap pemberiankewenangan dari pusat ke daerah harus diserati dana yang jelasdan cukup,apakah berbentuk Dana Alokasi Umum atau Dana AlokasiKhusus. Keempat, Daerah dapat melakukan apa saja. Daerah dapatmenempuh segala bentuk kebijakan sepanjang tidak bertentangandengan ketentuan hukum dan UU yang berlaku secara nasional.Disamping itu, kepentingan masyarakat merupakan landasan palingutama dalam mengambil kebijakan. Kelima, Otda akan menciptakanraja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi kedaerah.Halini benar, jika pemerintah daerah menempatkan diri dalam kerangkasistem politik orde baru. Untuk menghindari hal tersebut, pilar-pilar penegakan demokrasi dan masyarakat madani.

2.8  Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah

Otonomi daerah diharapkan dapt mempercepat pertumbuhan danpembangunan daerah. Kebijakan sentralisasi pada masa laludampaknya sudah diketahui, yaitu adanya ketimpangan antar daerah.Terdapat faktor-faktor prakondisi yang  diharapkan pemerintahdaerah, antara lain :1. FasilitasPemerintah berfungsi memgasilitasi segala kegiatan di daerah,terutama dalam bidang perekkonomian.Segala bentuk perizinansebaiknya dipermudah dan fasilitas perpajakan yang merangsangpenanaman modal. Hal ini merupakan langkah tepat untukmenciptakan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran dapatberkurang.2. Pemda harus kreatifKreatif disini salah satunya mencari sumber dana ( dari DAU ataudari Pendapatan Asli Daerah ) dan mengalokasikannya secara cepat,adil dan profesional. Menciptakan keunggulan komparatif bagidaerahnya, sehingga pemilik modal tertarik untuk menanamkanmodalnya. Menarik DAK dari pemerintah pusat .3. Politik lokal yang stabilUntuk menciptakan ini harus melalui transparansi dalam pembuatankebijakan publik dan akuntabel dalam pelaksanaannya.4. Pemda harus menjamin kesinambungan berusahaKalangan pengusaha asing dan domestik sering kali terganggudengan sikap kalangan politisi dan birokrasi daerah yang mencobamengubah apa yang sudah disepakati sebelumnya. Hal itu berdampakdunia usaha merasa tidak terlindungi  dalam kesinambunganusahanya.5.  Pemda harus komunikatif dengan LSM / NGO, terutama dalambidang perburuhan dan lingkungan hidupPemda dituntut memahami semua aspirasi yang berkembang dikalangan perburuhan. Pemda hendaknya menjadi jembatan antarkepentingan dunia usaha dengan aspirasi  buruh.Pemda juga harussensitif dengan isu-isu lingkungan hidup.

2.9      Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung

Pilkada yaitu pemilihan kepala daerah Dan wakilnya yaitupemilihan Gubernur dan wakilnya maupunpemilihan Bupati danwakilnya yang merupakan perwujudan pengembalian hak-hak rakyatdalam memilih pemimpin di daerah.Pilkada langsungmerupakan  instrumen politik dari rakyat dalam kerangkakepemimpinan kepala daerah. Legistimasi adalah komitmen untukmewujudkan  nilai-nilai dan norma-norma yang berdimensi hukum,moral, dan sosial. Seorang kepala daerah yang memiliki legitimasiadalah kepala daerah yang terpilihdengan prosedur yang sesuaidengan ketentuan perundang-undangan serta melalui proses kampanyedan pemilihan yang demokratis dan sesuai dengan norma-normasosial dan didukung suara trerbanyak.Penyelenggara pilkada harus memenuhi beberapa kriteria :1. LangsungRakyat mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung denganhati nuraninya, tanpa perantara.2. UmumPemilihan berlaku bagi semua warga negara, tanpa deskriminasisuku, ras, agama, golongan,kedaerahan,pekerjaan,dll3.  BebasWarga negara bebas menentukan pilihannnya tanpa tekanan darisiapapun.4. RahasiaDalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akandiketahui orang lain dengan cara apapun.5. JujurSetiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah,calon / pesertapilkada,pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihak yangterkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai denganperaturan perundang-undangan.6. AdilSetiap pemilih dan peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama,serta bebas dari kecurangan pihak manapun.Dari beberapa penilitian ditemukan hubungan antara prakondisidemokrasi dan efektivitas pemilihan langsung yang terbentuk tidakbersifat linear melainkan hubungan timbal balik. Jika prakondisi

demokrasi buruk, pemilihan langsung kepala daerah kurangefektifdalam peningkatan demokrasi, begitu juga sebaliknya.

2.10   Kelebihan dan Kelemahan Pilkada Langsung

Kelebihan diadakannya pilkada langsung adalah kepala daerahterpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang samngat kuat,kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah mencalonkannya, sistempilkada langsung lebih akuntabel karena adanya akuntabilitaspolitik, Check and balances antara lembaga legislatif daneksekutif dapat lebih berjalan seimbang, kriteria calon kepaladaerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akanmemberikan suaranya, pilkada langsung sebagai wadah pendidikanpolitik rakyat, kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi,pilkada langsung sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan,membangun stabilitas poilitik dan mencegah separatisme,kesetaraan politik dan mencegah konsentrasi di pusat.

Beberapa kelebihan dalam penyelenggaraan pilkada langsung antaralain sebagai berikut :1.  Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasirakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD,bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945.Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur,Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahandaerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan,Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah.3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi(politik) bagi rakyat .Ia menjadi media pembelajaran praktik

berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentukkesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnyamemilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomidaerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukanoleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkandalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalammewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingandan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proseskaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stockkepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah pendudukIndonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yangkita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpinpartai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu,harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkadalangsung ini.

Sedangkan  kelemahan  pilkada langsung antara lain : Dana yangdibutuhkan, membuka kemungkinan konflik elite dan massa,aktivitas rakyat terganggu.Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukanpenyelewengan penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh parabakal calon seperti :1. Money politikSepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiappelaksanaan pilkada.Dengan memanfaatkan masalah ekonomimasyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah merekadapat diperalat dengan mudah. Contoh yang nyata saja yaitu dilingkungan desa Karangwetan, Tegaltirto, Berbah, Sleman, jugaterjadi hal tersebut. Yaitu salah satu dari kader bakal calonmembagi bagikan uang kapada masyarakat dengan syarat harusmemilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapatmembeli segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikanseseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diaturdengan mudah hanya karena uang.

Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepaladaerah harus mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biayaini,biaya itu.2. IntimidasiIntimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh yaitu pegawaipemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblossalah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng dari aturanpelaksanaan pemilu.3. Pendahuluan start kampanyeTindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelasaturan-aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai caradilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Seringjuga untuk bakal calon yang merupakan kepala daerah saat itumelakukan kunjungan keberbagai daerah. Kunjungan iniintensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangatberlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TVlokal sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal calonmenyampaikan visi misinya dalam acara tersebut padahal jadwalpelaksanaan kampanye belum dimulai.4. Kampanye negatifKampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasibakal calon kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagianmasyarakat masih kurang terhadap pentingnya informasi. Jadimereka hanya “manut” dengan orang yang di sekitar mereka yangmenjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah padamunculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.

2.11 Kelebihan dan Kelemahan Otonomi Daerah

2.11.1    Kelebihan Otonomi DaerahKelebihan otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah  makapemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkanidentitas lokalyang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dankendali pemerintah pusatmendapatkan respon tinggi dari pemerintahdaerah dalam menghadapi masalah yangberada di daerahnya sendiri.Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yangdidapatkan

melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebutmemungkinkanpemerintah lokal mendorong pembangunan daerah sertamembangun program promosikebudayaan dan juga pariwisataDengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakanpemerintah akanlebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakanpemerintah daerah cinderung lebih menegetikeadaan dan situasidaerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnyadaripadapemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua programberas miskin yang dicanangkanpemerintah pusat tidak begituefektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidakbisamenkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritahdisana hanyamempergunakan dana beras meskin tersebut untukmembagikan sayur, umbi, danmakanan yang biasa dikonsumsimasyarakat. Selain itu, denga system otonomi daerahpemerintahakan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggapperlu saatitu, yanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.2.11.2    Kelemahan Otonomi DaerahKelemahan dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagioknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapatmerugikaNegara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.Selain itu terkadang adakebijakan-kebijakan daerah yang tidaksesuai dengan konstitusi Negara yang dapatmenimbulkanpertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, ataubahkandaerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi ditingkat daerah. Hal tersebut dikarenakandengan system otonomi daerah maka pemerintahpusat akan lebihsusah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itukarenamemang dengan sistem.otonomi daerah membuat perananpemeritah pusat tidak begituberarti.Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yangterkadang dapat memicu perpecahan. Contohnya jika suatu daerahsedang mengadakan promosi pariwisata, maka daerah lain akan ikutmelakukan hal yang sama seakan timbul persaiangan binis antardaearah. Selain itu otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomiyang terlampau jauh antar daerah. Daerah yang kaya akan semakingencar melakukan pembangunan sedangkan daerah yang pendapatannyakurang akan tetap begitu-begitu saja tanpa ada pembangunan.Hal

ini sudah sangat menghawatirkan karena ini sudah melanggarpancasila sila ke-lima, yaitu ‘’Keadilan Sosial Bagi SeluruhRakyat Indonesia’’.

BAB IIIPENUTUPAN

3.1       Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :Otonomi adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerahuntuk kreatif dan inovatif dalam rangka memperkuat NKRI denganberlandaskan norma kepatutan dan kewajaran dalam tata kehidupanbernegara.

Visi otonomi daerah dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utamayaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya.Peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur pemerintahandaearh pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU No. 1 tahun 1945.kemudian diganti dengan UU No. 22 tahun 1948. UU ini, munculbeberapa UU tentang pemerintah daerah, yaitu UU No 1 tahun 1957,UU No 18 Tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun 1974. Tiga tahun setelahimplementasi UU No.22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisiterhadap UU yang berakhir pada lahirnya UU No.32 Tahun 2004 jugamengatur tentang pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang adalah sebagaiberikut : Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerataan,serta potensi dan keanekaragaman budaya,didasarkan otonomi yangluas, nyata, dan bertanggung jawab, harus sesuai dengan

konstitusi negara, lebih meningkatkan kemandirian daerahotonom,  meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah,pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi ,pelaksanaan asas tugas pembantuan .

Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkanprinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme.Pemerintah pusat memiliki kewenangan mengawasi daerah otonom,tetapi pengawasan ini diimbangi dengan kewenangan daerah otonomyang lebih besar atau sebaliknya, sehingga terjadi keseimbangankekuasaan.Menurut UU No. 22 Thun 1999, Bupati dan Wali kotadipilih dandiberhentikan oleh DPRD, tetapi secara administratif di lakukanoleh presiden. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004, kepala daerahdipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung. Sebelaskewenangan wajib diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dandaerah otonom kota, yaitu : pertanahan, pertanian, pendidikan dankebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaanumum, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, dankoperasi.Beberapa kesalhpahaman mengenai pelaksanaan otonomi daerah :Pertama, otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Kedua, daerahbelum siap dan belum mampu. Ketiga, Pemerintah pusat akanmelepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membinadaerah.  Keempat, Daerah dapat melakukan apa saja. Kelima, Otdaakan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkankorupsi kedaerah.

Otonomi daerah diharapkan dapt mempercepat pertumbuhan danpembangunan daerah. Kebijakan sentralisasi pada masa laludampaknya sudah diketahui, yaitu adanya ketimpangan antar daerah.faktor-faktor prakondisi yang  diharapkan pemerintah daerah,antara lain : fasilitas, pemda harus kreatif, Politik lokal yangstabil, pemda harus menjamin kesinambungan berusaha, pemda haruskomunikatif dengan LSM / NGO, terutama dalam bidang perburuhandan lingkungan hidup.

Pilkada yaitu pemilihan kepala daerah Dan wakilnya yaitupemilihan Gubernur dan wakilnya maupunpemilihan Bupati danwakilnya yang merupakan perwujudan pengembalian hak-hak rakyatdalam memilih pemimpin di daerah. Penyelenggara pilkada harusmemenuhi beberapa kriteria :Langsung,umum, bebas, rahasia,jujur,adil.Kelebihan diadakannya pilkada langsung adalah kepala daerahterpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang samngat kuat,kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah mencalonkannya, sistempilkada langsung lebih akuntabel karena adanya akuntabilitaspolitik, Check and balances antara lembaga legislatif daneksekutif dapat lebih berjalan seimbang, kriteria calon kepaladaerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akanmemberikan suaranya, pilkada langsung sebagai wadah pendidikanpolitik rakyat, kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi,pilkada langsung sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan,membangun stabilitas poilitik dan mencegah separatisme,kesetaraan politik dan mencegah konsentrasi di pusat.Sedangkan  kelemahan pilkada langsung antara lain : Dana yangdibutuhkan, membuka kemungkinan konflik elite dan massa,aktivitas rakyat terganggu.

Kelebihan otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah  makapemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkanidentitas lokalyang ada di masyarakat, kebijakan-kebijakanpemerintah akanlebih tepat sasaran. Kelemahan dari otonomi daerahadalah adanya kesempatan bagioknum-oknum di pemerintah daerahuntuk melakukan tindakan yang dapat merugikaNegara dan rakyatseperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang adakebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusiNegara yang dapatmenimbulkan pertentangan antar daerah satudengan daerah tetangganya, atau bahkandaerah dengan Negara,Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yangterkadang dapat memicu perpecahan.

3.2      Saran

Pemerintah pusat tetap harus mengatur dan  menjalankan urusan dibeberapa sektor di tingkat kabupaten dan menjamin bahwapemerintah lokal punya  kapasitas dan  mekanisme bagi pengaturanhukum  tambahan  atas bidang-bidang tertentudanpenyelesaian  perselisihan. Selain itu, pemerintah  pusat jugaharus menguji kembali dan memperketat kriteria pemekaran wilayahdengan  lebih mengutamakan kelangsungan hidup ekonomi keduakawasan yang bertikai, demikian  pula tentang pertimbangankeamanan.Kalau perlu, sebaiknya pemerintah pusat membuat suatu lembagaindependen ditingkat daerah untuk mengawasi jalannyapemerintahan. Tidak hanya mengawasidan  menindak pelanggaran  korupsi seperti yang tengah gencardilakukan KPK, tetapi juga mengawasi setiap kebijakan danjalannya pemerintahan dimana lembaga ini dapat melaporkan segalatidakan-tindakan pemeritah daerah yang dianggap merugikan rakyatdidaerah itu sendiri.Perlu adanya bentuk pengawasan yang baik yang dilakukan olehpemerintah pusat sehingga jangan sampai terjadi berbagaikebijakan yang merusak lingkungan yang terjadi di setiapkabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Pemerintah Pusat harusaktif dalam  melakukan pengawasan sehingga pembangunan yangberwawasan lingkungan dapat dijalankan dengan baik olehpemerintah Indonesia baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah.