(5)Makalah Otonomi Daerah

Download versi file Ms. Word-nya di:

http://bisnisbook.wordpress.com

http://ebookloe.wordpress.com

1

Otonomi Daerah

Pendahuluan

Beberapa waktu belakangan semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah

menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi Daerah menjadi wacana

dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat,

kalangan akademisi, pelaku ekonomi bahkan masayarakat awam. Semua pihak berbicara dan

memberikan komentar tentang “otonomi daerah” menurut pemahaman dan persepsinya

masing-masing. Perbedaan pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap

otonomi daerah sangat disebabkan perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan.

Sebenarnya “otonomi daerah” bukanlah suatu hal yang baru karena semenjak

berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia , konsep otonomi daerah sudah digunakan

dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bahkan pada masa pemerintahan kolonial

Belanda, prinsip-prinsip otonomi sebagian sudah diterapkan dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

Semenjak awal kemerdekaan samapi sekarang telah terdapat beberapa peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Otonomi Daerah. UU 1/1945

menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. UU 22/1948 memberikan hak

otonomi dan medebewind yang seluas-luasnya kepada Daerah. Selanjutnya UU 1/1957

menganut sistem otonomi ril yang seluas-luasnya. Kemudian UU 5/1974 menganut prinsip

otonomi daerah yang nyata dan bertanggung. Sedangkan saat ini di bawah UU 22/1999

dianut prinsip otonoi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Pembahasan

1. Pengertian Otonomi Daerah

http://bisnisbook.wordpress.com/

http://ebookloe.wordpress.com/




2

Pengertian otonom secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan

sendiri". Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah".

Dengan demikian pengertian secara istilah "otonomi daerah" adalah

"wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk

kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri." Dan pengertian lebih luas lagi adalah

wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk

kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan

pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang

sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Sedangkan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi

kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan

kemampuan dalam berorganisasi.

Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri,

pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap

menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip

demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

2. Otonomi Daerah Saat Ini

Otonomi Daerah yang dilaksanakan saat ini adalah Otonomi Daerah yang berdasarkan

kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut

UU ini, otonomi daerah dipahami sebagai kewenangan daerah otonom untuk menatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.






3

Sedangkan prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi daerah yang luas,

nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah

untuk menyelengarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,

peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan

Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara

nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup, dan berkembang di daerah. sedangkan yang

dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan

pertanggung-jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada

Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang dipikul oleh Daerah dalam mencapai

tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

yang semkain baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta

pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah dalam

rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam UU 22/1999 adalah :

1. Penyelengaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek

demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.

2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertangung

jawab.

3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten

dan Daerah Kota.

4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap

terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah.

5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah

Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi

wilayah administratif.






4

6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan

legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi

anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam

kedudukannya sebagai Wilayah Administratis untuk melaksanakan pemerintahan

tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

8. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah

kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai

dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan

kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang

menugaskannya.

Dalam implementasi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 yang

dilaksanakan mulai 1 Januari 2001 terdapat beberapa permasalahan yang perlu segera

dicarikan pemecahannya. Namun sebagian kalangan beranggapan timbulnya berbagai

permasalahan tersebut merupakan akibat dari kesalahan dan kelemahan yang dimiliki oleh

UU 22/1999, sehingga merekapun mengupayakan dilakukannya revisi terhadap UU

22/1999 tersebut.

Jika kita mengamati secara obyektif terhadap implementasi kebijakan Otonomi

Daerah berdasarkan UU 22/1999 yang baru berjalan memasuki bulan kesepuluh bulan ini,

berbagai permasalahan yang timbul tersebut seharusnya dapat dimaklumi karena masih

dalam proses transisi. Timbulnya berbagai permasalahan tersebut lebih banyak

disebabkan karena terbatasnya peraturan pelaksanaan yang bisa dijadikan pedoman dan

rambu-rambu bagi implementasi kebijakan Otonomi Daerah tersebut. Jadi bukan pada

tempatnya jika kita langsung mengkambinghitamkan bahkan memvonis bahwa UU

22/1999 tersebut keliru.

3. Otonomi Daerah dan Prospeknya di Masa Mendatang

Sebagian kalangan menilai bahwa kebijakan Otonomi Daerah di bawah UU 22/1999

merupakan salah satu kebijakan Otonomi Daerah yang terbaik yang pernah ada di






5

Republik ini. Prinsip-prinsip dan dasar pemikiran yang digunakan dianggap sudah cukup

memadai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan daerah. Kebijakan Otonomi

Daerah yang pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan dan pendemokrasian

kehidupan masyarakat diharapkan dapat mememnuhi aspirasi berbagai pihak dalam

konteks penyelenggaraan pemerintahan negara serta hubungan Pusat dan Daerah.

Jika kita memperhatikan prinsip-prinsip pemberian dan penyelenggaraan Otonomi

Daerah dapat diperkirakan prospek ke depan dari Otonomi Daerah tersebut. Untuk

mengetahui prospek tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan.

Salah satu pendekatan yang kita gunakan disini adalah aspek ideologi, politik, sosial

budaya, dan pertahanan keamanan.

Dari aspek ideologi , sudah jelas dinyatakan bahwa Pancasila merupakan pandangan,

falsafah hidup dan sekaligus dasar negara. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan antara lain

pengakuan Ketuhanan, semangat persatuan dan kesatuan nasional, pengakuan hak azasi

manusia, demokrasi, dan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Jika

kita memahami dan menghayati nilai-nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

kebijakan Otonomi Daerah dapat diterima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa

dan bernegara. Melalui Otonomi Daerah nilai-nilai luhur Pancasila tersebut akan dapat

diwujudkan dan dilestarikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia .

Dari aspek politik , pemberian otonomi dan kewenangan kepada Daerah merupakan

suatu wujud dari pengakuan dan kepercayaan Pusat kepada Daerah. Pengakuan Pusat

terhadap eksistensi Daerah serta kepercayaan dengan memberikan kewenangan yang luas

kepada Daerah akan menciptakan hubungan yang harmonis antara Pusat dan Daerah.

Selanjutnya kondisi akan mendorong tumbuhnya dukungan Derah terhadap Pusat dimana

akhirnya akan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijakan Otonomi

Daerah sebagai upaya pendidikan politik rakyat akan membawa dampak terhadap

peningkatan kehidupan politik di Daerah.

Dari aspek ekonomi , kebijakan Otonomi Daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan

kapasitas daerah akan memberikan kesempatan bagi Daerah untuk mengembangkan dan






6

meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah

akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di

Daerah. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat, daerah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan

kondisi, kebutuhan dan kemampuan. Kewenangan daerah melalui Otonomi Daerah

diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di

daerah, baik lokal, nasional, regional maupun global.

Dari aspek sosial budaya , kebijakan Otonomi Daerah merupakan pengakuan

terhadap keanekaragaman Daerah, baik itu suku bangsa, agama, nilai-nilai sosial dan

budaya serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Pengakuan Pusat terhadap

keberagaman Daerah merupakan suatu nilai penting bgi eksistensi Daerah. Dengan

pengakuan tersebut Daerah akan merasa setara dan sejajar dengan suku bangsa lainnya,

hal ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya mempersatukan bangsa dan negara.

Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal akan dapat ditingkatkan dimana

pada akhirnya kekayaan budaya lokal akan memperkaya khasanah budaya nasional.

Selanjutnya dari aspek pertahanan dan keamanan , kebijakan Otonomi Daerah

memberikan kewenangan kepada masing-msing daerah untuk memantapkan kondisi

Ketahanan daerah dalam kerangka Ketahanan Nasional. Pemberian kewenangan kepada

Daerah akan menumbuhkan kepercayaan Daerah terhadap Pusat. Tumbuhnya hubungan

dan kepercayaan Daerah terhadap Pusat akan dapat mengeliminir gerakan separatis yang

ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Memperhatikan pemikiran dengan menggunakan pendekatan aspek ideologi, politik,

sosal budaya dan pertahanan keamanan, secara ideal kebijakan Otonomi Daerah

merupakan kebijakan yang sangat tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Hal ini berarti bahwa kebijakan Otonomi Daerah mempunyai prospek yang bagus di masa

mendatang dalam menghadapi segala tantangan dalam penyelenggaraan kehidupan

bermasya-rakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian prospek yang bagus tersebut

tidak akan dapat terlaksana jika berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi tidak dapat






7

diatasi dengan baik. Untuk dapat mewujudkan prospek Otonomi Daerah di masa

mendatang tersebut diperlukan suatu kondisi yang kondusif diantaranya yaitu :

Adanya komitmen politik dari seluruh komponen bangsa terutama pemerintah dan

lembaga perwakilan untuk mendukung dan memperjuangkan implementasi kebijakan

Otonomi Daerah.

Adanya konsistensi kebijakan penyelenggara negara terhadap implementasi kebijakan

Otonomi Daerah.

Kepercayaan dan dukungan masyarakat serta pelaku ekonomi dalam pemerintah

dalam mewujudkan cita-cita Otonomi Daerah.

Dengan kondisi tersebut bukan merupakan suatu hal yang mustahil Otonomi Daerah

mempunyai prospek yang sanat cerah di masa mendatang. Kita berharap melalui

dukungan dan kerjasama seluruh komponen bangsa kebijakan Otonomi Daerah dapat

diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

4. Otonomi Daerah, Masyarakat dan Sumber Daya Alam

Pada saat Indonesia dilanda ketidakpastian besar dalam bidang ekonomi, politik dan

ekologi, otonomi daerah menjadi salah satu persoalan besar yang membayangi masa depan

negeri ini. Otonomi daerah merupakan masalah yang cukup rumit mengingat ia bukan

semata-mata sekedar pengalihan kekuasaan dari Jakarta ke tingkat daerah. Ia juga

menyinggung masalah perkembangan demokrasi pada tingkat lokal dan melibatkan

perubahan-perubahan besar dalam cara perekonomian Indonesia yang dihantam krisis

ditangani. Persoalan otonomi daerah juga memunculkan persoalan mendasar tentang arah

masa depan dan bentuk Indonesia sebagai negara demokratis.

Krisis keuangan yang mengawali kejatuhan Suharto telah berlarut-larut, meskipun -

atau barangkali-sudah ada intervensi yang dipimpin oleh IMF. Perekonomian tetap

berjalan seperti semula dan beban hutang nasional Indonesia yang besar dimunculkan ke

permukaan. Dalam waktu kurang sepuluh bulan sejak berkuasa, pemerintahan Presiden

Abdurahman Wahid yang dipilih secara demokratis sekarang ini dipandang sebagai






8

pemerintahan yang lemah dan terpecah-pecah dalam upaya reformasi yang tidak merata.

Konflik berdarah di Maluku terus berlanjut yang menyebabkan tewasnya ratusan jiwa.

Aceh dan Papua semakin keras menuntut kemerdekaannya. Krisis ekologis semakin

mendalam karena penebangan legal dan ilegal telah mencabik-cabik wilayah hutan yang

luas dan menyebabkan kebakaran hutan terhadap bagian yang tersisa. Kaum miskin di

Indonesia - yang dipinggirkan selama tiga dekade kekuasaan Suharto - semakin

dimiskinkan oleh kejatuhan ekonomi dan kehancuran sumber daya alam mereka yang

semakin dipercepat.

Pertanyaannya kemudian, pengaruh seperti apakah yang akan diciptakan oleh

kebijakan desentralisasi pemerintah terhadap kerumitan persoalan-persoalan yang

mendesak dan juga mendera?

Otonomi daerah dianggap oleh pejabat kementrian pemerintah sebagai obat penawar

gejolak politik. Kebijakan ini dijanjikan sebagai suatu kutub berlawanan terhadap sistem

politik dan struktur keuangan terpusat yang digunakan mantan Presiden Suharto sebagai

cara mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam di Indonesia. Sistem itu juga telah

menyingkirkan masyarakat dari mata pencaharian mereka. Tetapi kebijakan ini juga telah

ditolak sebagai upaya sinis pemerintah pusat membohongi penduduk untuk percaya bahwa

pemerintah pusat bersedia berbagi kekuasaan, sementara dalam kenyataan mereka enggan

melakukannya. Masih diperlukan waktu beberapa bulan - atau mungkin beberapa tahun -

untuk mengetahui kebenaran pandangan ini.

Setelah jatuhnya Suharto, pemerintahan transisional Presiden Habibie mengesahkan

sebuah undang-undang baru pada tahun 1999. Undang-undang ini memberikan kekuasaan

kepada pemerintahan daerah untuk membuat kebijakan dan keuangan sendiri. Terlihat

bahwa tindakan ini merupakan reaksi tergesa-gesa terhadap kontrol terpusat yang korup

dan represif selama beberapa dekade. Pemerintah nampaknya harus memenuhi tuntutan

demokrasi dan reformasi jika mereka ingin menghindari gejolak sosial yang lebih parah

yang mencirikan bulan-bulan terakhir kekuasaan Suharto. Tekanan untuk melakukan

reformasi politik datang dari wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam.

Mereka sangat marah terhadap cara-cara kekayaan alam mereka dikuras hanya untuk






9

menebalkan dompet clique Suharto. Namun pada saat yang sama, krisis keuangan

Indonesia yang berlarut-larut nampaknya menjadi insentif ekonomi yang kuat untuk

melakukan desentralisasi. Hal ini akan meringankan beban biaya birokrasi yang besar di

negeri ini di mana pemerintahan di Jakarta sudah tidak sanggup membayarnya lagi.

Mereka ingin mengalihkan beban itu pada pundak pemerintah daerah.

Sampai saat ini, perdebatan publik tentang bagaimana bentuk masa depan Indonesia

sebagai suatu negara-bangsa masih belum dilakukan. Bulan-bulan setelah kejatuhan

Suharto ditandai suatu eforia yang diikuti dengan pertikaian politik dan ketidakpastian.

Tuntutan yang semakin kuat untuk merdeka di Aceh dan Papua Barat diikuti pula dengan

tuntutan sistem federal dari Riau, Maluku, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Namun,

daripada membahas masalah federasi ini secara terbuka, pemerintahan Habibie berupaya

keras menolak tuntutan itu dan menjanjikan suatu otonomi lokal. Meskipun demikian, apa

yang ditawarkan dalam otonomi lokal tidak dibuat dengan jelas: desentralisasi

pemerintahan atau pengalihan kekuasaan? Bersamaan dengan beberapa undang-undang

baru yang lainnya, undang-undang tentang otonomi daerah diajukan secara diam-diam

dalam bulan-bulan terakhir sebelum pemilu bulan Juni 1999 - sebuah pemilu demokratis

pertama setelah 30 tahun.

Hasilnya adalah undang-undang otonomi daerah yang sangat lemah. Undang-undang

itu melebih-lebihkan persoalan penting tentang tingkat pertanggungjawaban kekuasaan

dan daerah dan pusat, khususnya dalam bidang pembuatan kebijakan dan pengelolaan

sumber daya alam. Namun yang lebih membingungkan adalah peraturan pelaksana

undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan daripada menjelaskan bagaimana undang-

undang itu dijalankan dalam praktek, aturan pelaksana itu menggeser titik keseimbangan

kekuasaan ke tangan pemerintahan pusat. Berbagai jenis aktor di panggung politik

Indonesia mencoba menginterpretasikan penerapan undang-undang nomor 22 dan 25

untuk memenuhi kepentingan mereka. Ringkasnya, ini merupakan suatu gabungan yang

amat kompleks dan secara politik mudah meledak.

Bagi Presiden Abdurrahman Wahid, tujuan utama melanjutkan proyek otonomi

daerah yang ia warisi dari pemerintahan Habibie adalah untuk mencegah proses






10

disintegrasi di Indonesia. Gus Dur menyalahkan sebagian besar persoalan yang dialami

oleh negeri ini terhadap sistem terpusat di masa lalu dan melihat kebutuhan untuk

"otonomi penuh" di daerah. Dalam suatu pidato yang diucapkannya pada tahun lalu di

depan pertemuan akbar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan "Apapun yang terjadi,

negeri ini tidak boleh terpecah belah. Tidak boleh ada wilayah yang memisahkan diri dari

Indonesia dan kita akan tetap bersatu." (AFP, 27/Jan/00)

Tetapi, upaya-upaya untuk "menyelamatkan" negara kesatuan Indonesia telah ditolak

oleh gerakan kemerdekaan di Aceh dan Papua Barat. Pada bulan Juni lalu, para pemimpin

Gerakan Aceh Merdeka, GAM, diikuti proklamasi sepihak oleh Republik Maluku Selatan

(RMS), mengumumkan akan melakukan kerja sama mereka dalam perjuangan

kemerdekaan. "Tujuan bersama kita adalah kemerdekaan. Otonomi adalah tahapan yang

sudah usang," ujar pejabat GAM, Zaini Abdullah (AFP, 30/June/00). Dengan demikian,

otonomi daerah telah ditolak sebagai suatu hal yang tidak relevan lagi.

Masyarakat Adat dan Desa

Bagi kebanyakan daerah lainnya, persoalan otonomi daerah memiliki arti yang sangat

penting. Desentralisasi pengawasan, jika hal ini bisa terus berjalan dalam pengertian yang

nyata, akan memiliki pengaruh mendalam terhadap kehidupan masyarakat adat dan

masyarakat desa. Selain itu, ia juga berpengaruh terhadap cara pengolahan sumber daya alam

di Indonesia. Bagi masyarakat lokal, hutan, tanah, air bersih dan sumber daya laut di mana

mereka bergantung, otonomi daerah akan berhasil atau gagal tergantung pada apakah ia akan

membantu menghentikan gelombang penghancuran yang melanda sebagian besar wilayah

Indonesia.

Berbagai organisasi Rakyat Indonesia dan LSM yakin bahwa ujian yang

sesungguhnya akan terletak pada kekuatan demokrasi pada tingkat lokal - seberapa cepat dan

seberapa jauh masyarakat lokal dapat menjamin bahwa mereka dapat mengambil bagian

penuh dalam pembuatan keputusan terhadap pengelolaan dan perlindungan sumber daya

alam.






11

Secara ideal, keberhasilan akan memberikan pengawasan demokratis terhadap proses

pembentukan kebijakan, penegakan hukum yang efektif, pemerintahan daerah yang bersih

dan transparan. Proses ini juga akan memberikan peluang penggunaan sumber daya alam

berkelanjutan untuk kepentingan seluruh masyarakat sekarang dan di masa yang akan datang.

Di sisi lain, dari segi yang terburuk, kegagalan akan menyebabkan pengalihan

kekuasaan kepada pusat-pusat pemerintahan daerah dengan para pemimpinnya yang

bertingkah seperti tiran kecil dan hanya mencontoh ulang praktek-praktek perampokan

sumber daya alam pada era Suharto untuk keuntungan pribadi secara maksimal di tingkat

daerah. Atau - jika pemerintahan pusat tetap bersikeras untuk mempertahakan kontrol

mereka-hasilnya mungkin adalah ketidak adilan sosial yang sama dan pelanggaran

lingkungan yang seringkali dikaitkan dengan pemusatan kekuasaan di Jakarta sampai

sekarang. Hal ini akan mengakibatkan ledakan gejolak sosial dan ketidak stabilan politik

yang lebih besar.

5. Dampak Negatif Otonomi Daerah Terhadap Pendayagunaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan Sumber Daya Alam di era Otda banyak menimbulkan dampak negatif

keinginan Pemda untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD), telah menguras

sumber daya alam potensial yang ada, tanpa mempertimbangkan dampak

negatif/kerusakan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable

development). Era Otda tidak disikapi baik oleh aparat Pemda, DPRD maupun warga

masyarakat dengan kematangan berfikir, bersikap dan bertindak. Masing-masing elemen

masyarakat lebih menonjolkan hak dari pada kewajiban dalam mengatur dan mengurus

sesuatu yang menjadi kepentingan umum. Dengan kata lain, masing-masing lebih

mengedepankan egonya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pemahaman

terhadap Otda yang keliru, baik oleh aparat maupun oleh warga masyarakat menyebabkan

pelaksanaan Otda menyimpang dari tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, damai

dan sejahtera. Keterbatasan sumberdaya dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dana

(pembangunan dan rutin operasional pemerintahan) yang besar, memaksa Pemda

menempuh pilihan yang membebani rakyat, misalnya memperluas dan atau meningkatkan

objek pajak dan retribusi, menguras sumberdaya alam yang tersedia, dll. Kesempatan






12

seluas-luasnya yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil

peran, juga sering disalah artikan, seolah-olah merasa diberi kesempatan untuk

mengekspolitasi sumber daya alam dengan cara masing-masing semaunya sendiri.

Di pihak lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang seharusnya berperan

mengontrol dan meluruskan segala kekeliruan implementasi Otda tidak menggunakan

peran dan fungsi yang semestinya, bahkan seringkali mereka ikut terhanyut dan berlomba

mengambil untung dari perilaku aparat dan masyarakat yang salah . Semua itu terjadi

karena Otda lebih banyak menampilakn nuansa kepentingan pembangunan fisik dan

ekonomi. Akibatnya terjadi percepatan kerusakan hutan dan lingkungan yang berdampak

pada percepatan sumber daya air hampir di seluruh wilayah tanah air, bahkan untuk Pulau

Jawa dan Bali sejak tahun 1995 telah mengalami defisit air karena kebutuhan air jauh di

atas ketersediaan air (Sumber: Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan, 2001).Eksploitasi

hutan dan lahan yang tak terkendali juga telah menyebabkan hancurnya habitat dan

ekosistem satwa liar yang berdampak terhadap punahnya sebagian varietas vegetasi dan

satwa langka serta mikro organisme yang sangat bermanfaat untuk menjaga kelestarian

alam.

Sementara pembangunan sumber daya manusia / SDM (moral, spiritual intelektual

dan keterampilan) yang seharusnya diprioritaskan, (karena SDM berkualitas ini

merupakan prasyarat), sangat kurang mendapat perhatian sebagaimana dikemukakan oleh

Riwu Kaho (1988:60), bahwa penerapan otonomi daerah yang efektif memiliki beberapa

syarat, sekaligus sebagai faktor yang sangat berpengaruh, yaitu:

a. Manusia selaku pelaksana harus berkualitas

b. Keuangan sebagai biaya harus cukup dan baik

c. Prasarana, sarana dan peralatan harus cukup dan baik

d. Organisasi dan manajemen harus baik

Dari semua faktor tersebut di atas, “faktor manusia yang baik” adalah faktor yang

paling penting karena berfungsi sebagai subjek dimana faktor yang lain bergantung pada






13

faktor manusia ini. SDM yang tidak/belum berkualitas inilah yang menyebabkan

penyelenggaraan Otonomi daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya, penuh dengan

intrik, konflik dan carut-marut serta diwarnai oleh menonjolnya kepentingan pribadi dan

kelompok. Departemen Pertahanan (Dephan), selaku lembaga yang bertugas mengelola

potensi pertahanan menjadi kekuatan pertahanan berkepentingan dengan adanya dampak

negatif dari pendayagunaan sumber daya alam untuk kepentingan pertahanan negara di

seluruh daerah otonom. Perlu disadari, bahwa kekuatan pertahanan negara kita ini tidak

terpusat, melainkan tersebar di seluruh daerah, karena sesuai Doktrin Pertahanan Rakyat

Semesta (Hanrata) kekuatan pertahanan bertumpu pada simpul-simpul kekuatan yang telah

diorganisir dan tersebar di daerah. Dephan patut merasa terpanggil perhatiannya melihat

semakin menurunnya kondisi lingkungan sumber daya alam di daerah, mengingat

masalah-masalah yang menyangkut bidang pertahanan tidak diotonomikan kepada daerah.

Dalam hal ini Dephan memiliki sejumlah peran dan kewenangan atas pembinaan dan

pendayagunaan sumber daya alam di daerah. Untuk menyikapi perubahan-perubahan yang

terjadi, baik di bidang kebijakan maupun pengelolaan SDA oleh Pemda dan masyarakat di

daerah di era Otonomi Daerah ini. Dephan telah melakukan pengkajian Efektivitas

Aparatur Dephan dalam Era Otonomi Daerah. Maksud dari pengkajian ini adalah mencari

“formula” yang tepat dalam aspek kelembagaan, SDM, tatalaksana, pelayanan publik

Dephan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang mendasar, baik di

bidang birokrasi maupun kemasyarakatan di daerah setelah memasuki era Otonomi

Daerah . Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana menjembatani tuntutan

masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerah (sesuai dengan karakter daerah masing-

masing) dengan tantangan dan ancaman sejalan dengan dinamika perkembangan

lingkungan strategis yang sulit diprediksi serta tuntutan kebutuhan strategi menghadapi

ancaman. Masalah tersebut memerlukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut dan

mendalam.

Khusus mengenai sumber daya nasional / SDN (dalam tulisan ini dibatasi: SDN =

sumber daya alam/SDA). Untuk kepentingan hanneg, Dephan, memiliki kewenangan

menetapkan kebijakan umum, menetapkan kriteria atau persyaratan dan alokasi kebutuhan

sumber daya, serta mengkoordinasikannya dengan semua pihak terkait (departemen,






14

intansi, dan Pemda), mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pendayagunaannya.

Dengan sejumlah kewenangan tersebut di atas, Dephan memiliki tugas dan fungsi yang

tidak mudah, apalagi Dephan tidak memiliki kantor wilayah (Kanwil) sebagai ujung

tombak di daerah. Peran Kodam yang selama ini sebagai pengemban tugas dan fungsi

(PTF) Dephan, menjadi kurang efektif karena dipandang sudah tidak sesuai dengan

tuntutan era reformasi, dimana TNI memfokuskan diri pada tugas pokok pertahanan

sebagaimana tertuang dalam konsep reformasi internal TNI dan meninggalkan tugas-tugas

pemerintahan.

Disamping itu tugas pokok Kodam selaku Kotama pembinaan kekuatan kewilayahan

di daerah cukup menyita waktu, sehingga tidak memungkinkan dapat mengemban dua

tugas pokok dan fungsi (Dephan dan TNl) sekaligus dengan tuntas. Kondisi inilah yang

menginspirasi pemkiran/gagasan tentang perlunya pembentukan Kanwil Dephan di

Daerah. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, tambang

mineral dll, baik aparat maupun warga masyarakat masing-masing berusaha

mengeksploitasi secara serampangan, tanpa mengindahkan dampak negatif yang

merugikan generasi masa depan dan kelestarian lingkungan, bahkan kepentingan

penduduk daerah tetangga sekalipun. Sebagai contoh; daerah yang sebelumnya sudah

dihijaukan (reboisasi) melalui program penghijauan sekarang di era otonomi banyak

dijarah penduduk setempat dan lahannya digunakan sebagai areal pertanian. Tidak peduli

lahan tersebut berada di daerah lereng gunung yang tidak layak sebagai lahan cocok

tanam. Tidak peduli kalau aktivitas penjarahan lahan seperti itu menyebabkan erosi dan

banjir yang menimbulkan bencana yang merugikan daerah tetangga. Otonomi daerah telah

menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar daerah bertetangga dan perebutan SDA

bernilai tinggi yang ada di perbatasan wilayah daerah otonom, terutama hal ini terjadi pada

daerah perbatasan yang tidak jelas garis batasnya. Pada kenyataanya kecuali yang

menggunakan batas aliran sungai sebagian besar batas antar daerah tidak jelas karena

belum diukur dan dikukuhkan dalam peraturan perundang-undangan.Kerusakan SDA dan

lingkungan paling parah juga terjadi di daerah miskin sumber daya SDA dimana lahan dan

sumber daya yang ada di atasnya merupakan pilihan utama mata pencaharian penduduk.

Sementara itu, kebodohan penduduk menyebabkan mereka umumnya menggantungkan






15

sumber mata pencahariannya pada sektor pertanian dan hasil hutan. Kondisi seperti ini

dialami oleh sebagian besar daerah kabupaten di Jawa dan Madura, sehingga dari hari ke

hari luas hutan di Jawa dan Madura semakin menyempit.

Diperkirakan luasnya kurang dari 15 % dari seluruh luas tanah. Padahal sebenarnya

luas hutan dan areal di Jawa paling sedikit 30 % dari seluruh luas tanah. Sebagian besar

penduduk yang berpengetahuan rendah, menyikapi pemberlakuan otonomi daerah yang

bersamaan dengan krisis ekonomi dalam hal eksplolitasi SDA dengan cara-cara yang

tidak/kurang bertanggungjawab, pertama; tidak taat hukum/peraturan, beberapa contoh

dalam hal ini; penjarahan hutan (termasuk hutan reboisasi), penjarahan areal

pertambangan yang sudah dikonsesikan kepada perusahaan (BUMN, BUMD & Swasta)

dan mengolah tanah dengan serampangan (tidak sesuai dengan kaidah/metoda pertanian).

Dampak negatif dari penjarahan hutan dan cara bertani yang salah dan ilegal telah

menyebabkan kerugian ganda, yakni kehilangan lapisan tanah subur karena erosi, banjir

setiap hujan besar, sumber air semakin menyusut dan kepunahan dari sebagian flora serta

fauna langka. Kedua; rendahnya tingkat kepedulian dan rasa tanggung jawab, baik

kepedulian/tanggung jawab sosial maupun lingkungan alam; bahkan terhadap masa depan

diri dan anak cucunya. Ketiga; malas bekerja, gejala ini tampak dari banyaknya tenaga

muda potensial yang putus sekolah atau tamat sekolah malas bekerja, mereka banyak yang

meninggalkan kampung/desa tempat tinggalnya berbondong-bondong pergi ke kota. Di

kota mereka lebih banyak menjadi “beban” karena sebagian hanya bekerja secara sambilan

di sektor informal (seperti pedagang kaki lima, pengamen, buruh bangunan, pengemis,

dll). Gejala perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), baik yang permanen

maupun yang musiman, merupakan penyebab utama terjadinya kesemrawutan wajah kota,

kriminalitas dan kepadatan penduduk kota yang sulit diperhitungkan serta dikendalikan.

Sementara itu, aktivitas pertanian dan nelayan di desa-desa telah mengalami

stagnasi,bahkan penurunan yang signifikan karena kekurangan tenaga kerja muda. Dua

gejala yang kontradiktif (pertumbuhan kota yang sangat cepat, tak teratur di satu pihak dan

pedesaan yang stagnan serta banyaknya kerusakan lingkungan di pihak lain), tampaknya

di era otonomi daerah ini tidak dipandang sebagai suatu masalah yang patut mendapat






16

perhatian dan upaya solusi yang sungguh-sungguh. Bilamana hal ini dibiarkan berlarut-

larut akan menimbulkan masalah besar dan kompleks sehingga makin sulit diatasi.

Di samping itu perusakan atau pelanggaran terhadap lingkungan yang dibiarkan

berkepanjangan dapat menyebabkan para pelakunya menjadi bebal (tidak merasa apa yang

diperbuatnya sebagai suatu kejahatan). Padahal penjahat lingkungan itu merupakan

“teroris laten” karena akibat perbuatannya dapat menyengsarakan banyak orang di masa

yang akan datang yang tidak dapat diperkirakan berapa lama.

6. Peran Dephan dalam Pendayagunaan dan Penyelamatan Sumber Daya Alam

Dalam era otonomi daerah, Dephan dituntut memiliki peran yang strategis pro-aktif,

terutama dalam hal pengelolaan dan penyelamatan sumber daya alam yang makin parah.

Namun di sisi lain, untuk melaksanakan peran tersebut, Dephan dihadapkan pada kesulitan

yang menyangkut kelembagaan, sumber daya manusia dll. Hingga saat ini Dephan tidak

memiliki aparat di daerah, kecuali Kodam selaku pelaksana tugas dan fungsi (PTF)

Dephan. Sejalan dengan tuntutan reformasi TNI, Kodam tidak lagi memiliki kewenangan

menangani urusan pemerintahan. Sebagai Kotama kewilayahan TNI Kodam sangat sibuk

dengan tugas pokoknya pembinaan dan operasional satuan TNI di daerah. Dalam hal

pembinaan wilayah (Binwil) yang sekarang dinyatakan sebagai wilayah tugas dan

tanggung jawab pemerintah/Pemda, Kodam/Kodim diposisikan sebagai “peran

pembantu”. Namun demikian dihadapkan dengan kerawanan dan ancaman disintegrasi

bangsa, keberadaan Kodam/Kodim masih sangat diperlukan di era transisi reformasi dan

demokratisasi ini. Pengelolaan Pertahanan Negara (hanneg) merupakan salah satu fungsi

pemerintahan negara yang tidak diotonomikan. Di sisi lain pengelolaan hanneg ini

merupakan tanggung jawab bersama segenap instansi pemerintahan dan seluruh

komponen bangsa. Oleh karena itu, Dephan selaku lembaga pemerintah pemegang otoritas

pengelolaan hanneg menghadapi tugas yang sangat luas dan berat.

Karena dengan demikian Dephan harus mampu mewujudkan koordinasi dengan

semua pihak (intansi/lembaga departemen, non departemen, swasta, LSM, dll) yang terkait






17

agar manajemen dan kinerja masing-masing organisasi tersebut selaras dan serasi dengan

kepentingan pertahanan negara sesuai Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta (Hanrata) dan

UU No. 3 /2002 tentang Pertahanan Negara. Tugas Dephan dikatakan luas dan berat

karena menyangkut pembinaan semua aspek sumber daya nasional yang terdiri dari

sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB),

sarana prasarana (sarpras) wilayah Negara dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)

untuk jangka panjang, yakni untuk kepentingan hanneg bila saatnya diperlukan. Semua

sumber daya tersebut tersebar di seluruh wilayah daerah NKRI yang dalam keadaan damai

sehari-hari dikelola oleh intansi/lembaga departemen dan non departemen (LPND), Pemda

serta semua komponen masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran.

Pada saat yang lalu (di era Orba), pemberian tugas, wewenang dan tanggung jawab

Dephan kepada Kodam tidak dipermasalahkan sehingga dapat berjalan cukup efektif, pada

saat itu Kodam (TNI) masih mengemban fungsi sosial politik (fungsi pemerintahan).

Selain itu Dephan(kam); TNI (ABRI) dan Polri berada dalam satu atap satu

kepemimpinan, Menhankam Pangab. Dengan demikian segala kebijakan umum yang

menyangkut pertahanan, TNI dan Polri sudah terintegrasi. Sekalipun demikian semua

kebijakan dan fungsi Dephan tidak dapat diimplementasikan secara optimal karena

keterbatasan Kodam dihadapkan dengan dua tugas pokok sekaligus. Di era otonomi

daerah, beban tugas Dephan dirasakan semakin berat karena masing-masing daerah

memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya sesuai dengan prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakatnya dengan fokus tujuan utama mewujudkan

kesejahteraan dan kemakmuran (ekonomi) yang sebesar-besarnya sehingga dengan

demikian tujuan dan sasaran mengenai pertahanan kurang mendapat perhatian publik.

Fokus sorotan kajian pada SDA ini mengingat bahwa pengelolaan SDA yang terdiri

dari tanah, air, mineral tambang, hutan dll, sudah demikian buruk dan cenderung akan

semakin buruk di era Otda sekarang ini. Padahal dampak negatif dari pengelolaan SDA

yang buruk mempunyai pengaruh ganda terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan

serta masa depan generasi bangsa. Sebagai contoh, pengelolaan hutan yang buruk,

maraknya “illegal logging” bukan saja menghancurkan hutan itu sendiri tetapi juga

komunitas makhluk lain yang ada di kawasan hutan , yakni musnahnya sebagian dari flora






18

dan fauna, terjadinya erosi yang dapat mengikis lapisan tanah subur dan musnahnya mikro

organism.

Semakin rusaknya komunitas hutan berakibat berubahnya hutan menjadi semak

belukar atau padang rumput bahkan tanah gundul. Kondisi demikian mudah menimbulkan

kebakaran, kebakaran hutan yang sering terjadi menyebabkan memburuknya kualitas

tanah dan udara pada daerah yang sangat luas. Menipisnya hutan juga dapat menyebabkan.

rendahnya kemampuan hutan dalam menyimpan air hujan, semakin “dalamnya”

permukaan air tanah dan air sungai menjadi cepat surut begitu memasuki musim kemarau.

Gejala demikian akan semakin memburuk sejalan dengan bertambahnya penduduk.

Pengelolaan lahan pertanian yang buruk di daerah terlarang, seperti lereng gunung,

hutan tutupan dan daerah mata air mengakibatkan erosi yang terus menerus sehingga

menimbulkan banjir berulang-ulang, kemudian sebagai dampak lanjutan akan terjadi

degradasi lingkungan fisik, terutama sepanjang daerah aliran sungai (DAS), menimbulkan

endapan, pendangkalan dan kerusakan di daerah hilir sungai, danau serta areal pertanian di

dataran rendah. Pengelolaan buruk sumberdaya hutan, tanah dan air ini tengah terjadi

secara masif di hampir seluruh daerah Indonesia, dan di era Otda ini semakin meningkat.

Dalam eksploitasi sumber daya mineral tambang juga terjadi hal yang sama. Di mana-

mana dijumpai pertambangan emas tanpa izin (Peti) pertambangan batu bara, pasir besi,

timah, dll.

Pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pemerintah (BUMN/BUMD) juga

tidak dikelola dengan baik. Bekas ekspolitasi tambang timah, bauksit dan batu bara

dibiarkan tanpa upaya reklamasi yang memadai. Banyak zat kimia beracun yang

digunakan dalam proses pengolahan biji tambang dibuang begitu saja tanpa melalui

pengolahan limbah yang memadai. Dampak pengelolaan pertambangan yang buruk ini

sangat merugikan lingkungan dan membahayakan keselamatan penduduk dalam jangka

panjang. Dalam menanggulangi dampak tersebut di atas Dephan dituntut kepeduliannya

dan berperan aktif guna mengatasi, setidak-tidaknya mengurangi perilaku buruk para

pihak yang telibat dalam pengelolaan SDA, melalui penerbitan kebijakan, dan peraturan

perundang-undangan, bekerja sama dengan semua lembaga/intansi, Pemda, dan pihak lain

yang terkait.






19

Peran Dephan yang diharapkan. Dephan diharapkan dapat meng-implementasikan

fungsi yang diembannya secara aktif dengan menjalin koordinasi terus menerus dengan

semua pihak terkait. Adapun fungsi yang dimaksud adalah: “membina dan

mendayagunakan SDA untuk kepentingan hanneg”.

Dalam mengimplementasikan fungsi tersebut di atas diperlukan suatu konsep

pengelolaan yang jelas, baik dalam hubungan koordinasi penyiapan

peraturan/perundangan maupun dalam hal pelaksanaan aksi di lapangan. Pembinaan dan

pendaya-gunaan SDA berpangkal pada tiga prinsip pengelolaan SDA yakni: keserasian,

keseimbangan (propor-sionalitas) dan keberlanjutan (sustainable).

Tiga prinsip itulah yang melandasi kebijakan pembinaan dan pendaya-gunaan SDA.

Suatu konsepsi pembinaan dan pendaya-gunaan SDA yang disarankan adalah sebagai

berikut:

a. Strategi:

1). Pendayagunaan SDA diarahkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang

diselaraskan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan

Doktrin dan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata).

2). Kebijakan dan Rencana Umum yang terpusat dan pelaksanaan yang terdesentralisasi

oleh lembaga pemerintah, Pemda dan pihak terkait lainnya.

3). Pembinaan SDA menyangkut dua sasaran pokok, yaitu pengamanan

dan pengembangan SDA.

b. Sasaran.

Sasaran yang ingin dicapai dari pembinaan dan pendayagunaan SDA adalah:

1). Tersedianya cadangan material strategis dan sistem logistik wilayah (Sislogwil) di

setiap daerah yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan hanneg.

2).Terpeliharanya kelestarian dan keseimbangan lingkungan melalui usaha konservasi,

rehabilitasi, diversifikasi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

3). Terwujudnya daya dukung SDA jangka panjang sebagai sumber utama logistik

wilayah untuk kepentingan Hanneg.

c. Upaya.






20

1). Menjalin koordinasi yang intensif dengan semua pihak terkait guna terwujudnya

sinkronisasi, keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan Sumber daya Alam

untuk kepentingan kesejahteraan (jangka pendek) dengan kepentingan pertahanan

Negara (jangka panjang)

2). Merumuskan kebijakan umum pembinaan dan peraturan perundang-undangan serta

merevisi kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan SDA yang tidak

sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan.

3). Menetapkan kriteria konservasi dan atau diversifikasi sumber SDA sesuai dengan

proyeksi tuntutan kebutuhan ke depan.

4). Menetapkan alokasi cadangan material strategis dari setiap daerah dalam rangka

mewujudkan sistem logistik wilayah (sislogwil).

5). Menyelenggarakan invetarisasi data SDA, khususnya material strategis dari setiap

daerah dalam sistem informasi geografi petahanan negara (SIG/hanneg).

6). Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang

pembinaan dan pendayagunaan SDA secara terprogram.

7). Memantau, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan implementasi kebijakan

dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan SDA dalam rangka Hanneg.

Dari pihak lembaga departemen pemerintahan, LPND, LSM dan pihak terkait yang

diharapkan hal-hal sebagai berikut:

Departemen, Pemda dan LPND

1). Menerapkan kebijakan yang ketat terhadap pengelolaan kawasan konservasi SDA

seperti: hutan lindung, hulu sungai, sumber mata air, DAS dan hutan pantai tirai

gelombang.

2). Konsisten menerapkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta

memberikan sanksi hukum yang berat kepada perusak lingkungan.

3). Membuka akses kepada masyarakat tentang informasi kebijakan pendayagunaan

SDA.

4). Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memperoleh dan menyalurkan

informasi, serta mencari solusi kerusakan SDA sebagai akibat pengelolaan yang

salah/ilegal.






21

5). Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan SDA yang intensif

dan ekstensif.

LSM dan Tokoh/Anggota Masyarakat

1). Memberikan masukan kepada pemerintah tentang pendaya-gunaan dan

penyelamatan SDA yang benar.

2). Memberikan informasi secara dini tentang kejadian/peristiwa bencana alam,

kerusakan lingkungan dan pelaku kejahatan lingkungan/SDA.

3). Memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat

pemerintah yang merugikan lingkungan dan SDA.

Kesimpulan

a. Pemberlakuan Otonomi Daerah membawa dampak buruk terhadap pengelolaan SDA di

semua daerah. Penduduk dan atau warga masyarakat mengeksploitasi SDA dengan

semena-mena tanpa dilandasi pertimbangan kearifan dan kemaslahatan demi kepentingan

jangka panjang dan keseimbangan lingkungan.

b. Pendayagunaan SDA yang semena-mena memberikan dampak negatif ganda (multiple

impact) terhadap semua aspek kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat yang

pada gilirannya merugikan generasi yang akan datang.

c. Dephan selaku pemegang otoritas pembinaan dan pendayagunaan sumber daya nasional

untuk kepentingan pertahanan negara, di era Otda ini dituntut untuk meningkatkan

kinerja pelaksanaan fungsinya. Khususnya dalam menyikapi degradasi lingkungan

sebagai akibat pengelolaan SDA yang kurang bertanggung jawab, Dephan dituntut

berperan sebagai misiator, pelopor & koordinator upaya penyelamatan dan rehabilitasi

seyogyanya tampil paling depan untuk memotivasi dan mengajak semua pihak terkait

guna membangun kerja sama yang sinergis, sistemik dan konsepsional, untuk

mengamankan, memelihara dan mengembangkan serta mendayagunakan SDA dalam

rangka kesejahteraan masyarakat dan pertahanan Negara.






22

Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang, demikian yang dimaksud

dalam Bab I, Pasal 1(4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 tentang

Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian,

keselarasan dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu,

teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; aspek pengelolaan secara

terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang.

Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang

meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam

lainnya. Rencana tata ruang dibedakan atas; (1) Rencana tata ruang (RTR) Wilayah Nasional;

(2) Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Propinsi; dan (3) Rencana Tata Ruang (RTR)

Wilayah Kabupaten/Kota. Masing-masing RTR Wilayah (RTRW) ini memiliki isi dan tujuan

tertentu.

Salah satu bentuk tata ruang seperti RTR Wilayah Kabupaten/Kota, secara detail

(rinci) berisikan tentang; (1)pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;

(2)pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu, (3)sistem

kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan; (4)sistem prasarana

transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;

(5)penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta

memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Semua

Sumberdaya Alam (SDA), sosial dan lingkungan buatan dalam skala wilayah kabupaten/kota

diatur dan ditata disini. Perletakan kawasan lindung, kawasan budidaya direncanakan dan

dirancang di RTR ini. Karenanya, fungsi RTRW Kabupaten/Kota ini menjadi pedoman untuk

penetapan lokasi investasi dan menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan

yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di kabupaten atau di kota tersebut.

Demikian singkat cerita tentang RTRW yang kini RTRW ini dimiliki diantaranya oleh kota-

kota di Sulawesi Utara seperti kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kota

Tomohon. Yang artinya pula, bahwa kota-kota ini telah direncanakan peruntukkan ruangnya.



http://veronicakumurur.blogspot.com/2006/07/rencana-tata-ruang-seharusnya-menjadi.html




23

Dengan demikian, kegiatan atau usaha apapun yang dilakukan dikota-kota ini, semua ijin-ijin

lokasi pembangunannya harus berdasarkan RTRW yang telah ditetapkan.

Di Sulawesi Utara terutama di kota Manado dan kabupaten Minahasa, banyak kasus

pembangunan fisik dari usaha dan kegiatan dilakukan pada lokasi yang bukan

peruntukkannya. Seperti kawasan wisata bakal dijadikan kawasan industri, kawasan wisata,

bakal dijadikan kawasan perdagangan/komersil dengan alasan â€œah, RTR kan hanyalah

arahan saja. Mungkin ini karena sulitnya memahami bahasa Indonesia bidang hukum,

sehingga interpretasinya macam-macam dan suka-suka para penguasa wilayah tersebut

mengartikannya.

Perubahan tata ruang suatu wilayah, terjadi begitu saja dan dengan mudah disahkan

oleh pimpinan tertinggi kabupaten/kota tanpa melihat efek di lingkungan wilayahnya bahkan

antar wilayah. RTRW hanya menjadi dokumen yang hanya sekedar ada saja. Akibatnya

terjadi protes sana-sini oleh masyarakat lokal, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Akibatnya, investor menjadi uring-uringan (bingung) tak menentu, dilain sisi sudah menyetor

kewajiban sebagai penanam modal pada pemerintah kabupaten/kota tersebut, dilain sisi

merasa tidak tenang terhadap gangguan masyarakat. Perasaan kecele (terjebak) maju kena

mundur kena. Tetapi, ada juga investor yang nekat untuk meneruskan kegiatannya walaupun

apapun yang terjadi. Dan tentunya jika ada investor yang demikian akan berat rasanya dengan

kondisi/situasi saat ini. Konsekuensi yang bakal dihadapi akan berat juga. Ada juga yang

mundur dengan kerugian yang begitu besar, di mana sudah membuat kajian Analisa

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan biaya yang besar walaupun sudah jelas-

jelas lokasi tersebut tidak untuk kegiatan atau usaha semacam itu dan kini harus

meninggalkan lokasi itu karena umpatan dan protes dari masyarakat yang paham dengan

lokasi tersebut. Akhirnya salah menyalahkan terjadi. Pemerintah (pengambil keputusan)

menyalahkan masyarakat yang membuat gaduh sehingga investor kabur, dilain pihak

masyarakat menuding pemerintah yang memberikan ijin padahal lahan itu bukan untuk

kegiatan tersebut.

Menurut pengamatan saya, selama ini yang terjadi adalah tudingan kepada pemerintah

yang memberikan ijin lokasi pada lahan yang bukan peruntukkan bagi kegiatan tertentu.

Tudingan yang wajar. Kenapa? Karena pemerintahlah yang memegang perijinan tersebut,






24

bukan masyarakat. Jelas demikian. Dan lebih jelas lagi, sebetulnya pemerintahlah yang

membuat masyarakat dan investor bingung. Mau ikut aturan yang mana, aturan yang itu,

ternyata di lapangan jadinya lain. Sebetulnya, semua ini bukan juga salah investor yang

menempati peruntukkan yang salah, melainkan ini adalah kesalahan pihak pemerintah

setempat yang mengeluarkan ijin untuk boleh menduduki tempat atau lokasi tersebut.

Semestinya tidak harus demikian kejadiannya, jika di awal kegiatan atau usaha

tersebut dikaji dan dipahami dan dicocokkan dengan RTR Wilayah setempat, apakah sesuai

peruntukkannya atau tidak. Jika cocok, tidak ada masalah, semua proses bisa dilanjutkan.

Namun, jika kegiatan tersebut tidak sesuai dengan peruntukkan lahan atau RTRW, maka

jangan sekali-kali memberikan ijin lokasi pembagunan pada pemohon tersebut. Karena, jika

pemohon (pemrakarsa) telah diberikan ijin lokasi pembangunan, pemohon tersebut bakal

lanjut pada pembuatan AMDAL (jika kegiatan wajib amdal) atau Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) jika kegiatan tersebut tidak

wajib amdal. Ini berabe, sebab pemrakarsa akan mengeluarkan biaya besar untuk studi ini.

Repotnya lagi, jika studi tersebut sengaja dibuat bukan untuk memproteksi lingkungan tetapi

untuk melayakkan kegiatan tersebut. Proses ini akan berlanjut dan akan otomatis gol dan

dilaksanakan. Penilaian Amdal oleh komisi Amdal tidak akan mampu menahan kegiatan

tersebut untuk tidak dilaksanakan walaupun sidang komisi sudah mengetahui bahwa kegiatan

tersebut berada pada peruntukkan ruang yang salah atau menyalahi RTRW. Mengapa

demikian? Karena ijin lokasi pembangunan sudah terbit dan tak ada yang mampu menahan

semua itu, kecuali ditarik kembali oleh yang mengeluarkannya. Dan orang nomor satu di

wilayah kabupaten dan kota yang berhak melakukan itu.

Terlihat disini, langkah awal yang salah telah diambil oleh pembuat keputusan.

RTRW tidak menjadi dasar pembuatan ijin lokasi pembangunan. Sebetulnya, jika pembuat

keputusan membuat putusan yang betul, investor tidak akan rugi dan masyarakat tidak akan

gusar dan tentunya pembuat keputusan tidak akan berat tugasnya menghadapi â€œomelan

dan protes masyarakat. RTRW sudah dibuatkan untuk meringankan tugas para pembuat

keputusan. RTRW menjadi pintu masuk awal dan utama (main entrance) dalam menentukan

apakah kegiatan atau usaha tersebut dapat masuk dan menempati lokasi yang diinginkan oleh

investor atau tidak. Jika ya, proses lanjut boleh dilakukan dan sudah pasti akan mulus






25

jalannya, tetapi jika tidak, maka investor harus menghentikan langkahnya dan mencari lokasi

lain dan tentunya tidak akan mengeluarkan biaya.

Dalam hal ini pengambil keputusan harus menjadi orang yang tegas dan tegah

terhadap keinginan dirinya sendiri maupun keinginan teman-teman sekitarnya. Ini demi untuk

kesejahteraan kita bersama sebagai masyarakat dan demi untuk berlanjutnya wadah tempat

kita hidup dan berkembang ini. Dan terlebih lagi, demi kepercayaan yang diberikan

masyarakat pada sang pemimpin. Dan barangkali rumus â€œtegah dan tegas ini yang sulit

dilakukan oleh pemberi ijin. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu yang berwenang

memberikan ijin lokasi, mampuhkah anda-anda menggunakan rumus tersebut dalam

melaksanakan tugas?






26

Rencana Tata Ruang Justru Percepat Alih Fungsi Hutan

Proses penataan ruang di daerah, yang dimulai dari penyusunan Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK),

justru mempercepat alih fungsi hutan di bawah wilayah di Tanah Air. Menurut evaluasi

Greenomics Indonesia periode tahun 2003-2007 terhadap proses RTRWP dan RTRWK di

Pulau Sumatera dan Kalimantan, tingkat kesahihan produk RTRWP dan RTRWK secara

umum dapat dikategorikan cukup rendah karena data penentu kesahihan suatu produk

RTRWP dan RTRWK sering tidak terpenuhi. "Akibatnya, arahan pengelolaan kawasan

lindung, arahan pengembangan kawasan budi daya, arahan struktur tata ruang, dan pedoman

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah tidak memenuhi standar kriteria," kata Elfian

Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia di Jakarta, Senin (5/5).

"Rendahnya kesahihan produk RTRWP dan RTRWK telah menyebabkan semakin

meluasnya konflik lahan, kasus tumpang tindih perizinan di lapangan, konflik status dan

fungsi kawasan hutan, dan pengaplingan areal hutan lindung untuk perizinan perkebunan dan

budi daya pertanian lainnya," lanjut Elfian Effendi. Kondisi ini tentu semakin mempercepat

lenyapnya kawasan hutan, karena banyak dijumpai alih fungsi kawasan hutan melalui proses

RTRWP dan RTRWK yang sering dilakukan secara sepihak, tanpa melalui mekanisme dan

prosedur yang sah, tambahnya. Elfian juga menyebutkan dalam penyusunan RTRWP dan

RTRWK, tidak jarang dijumpai kebijakan pemerintah daerah yang memasukkan kawasan

hutan, baik yang sudah tidak berhutan maupun relatif berhutan, menjadi areal pengembangan

budi daya pertanian seperti perkebunan, tanpa melalui prosedur yang sah.

"Ini jelas kebijakan ilegal dan bisa dipidanakan, karena melanggar peraturan

perundangan kehutanan. Tentu kasus-kasus alih fungsi hutan lewat mekanisme RTRWP dan

RTRWK yang sah ini harus diusut sampai tuntas," ujar dia. Data Greenomics Indonesia

tahun 2006-2008 menunjukkan di Provinsi Sumatra Utara, ada sekitar 40 kasus perambahan

kawasan hutan untuk perkebunan dan budi daya pertanian lainnya yang mencapai luas

195.000 hektar. "Bahkan, hutan lindung seluas 327.000 hektar di wilayah Provinsi Sumatera

Utara dialihfungsikan menjadi areal konsesi HPH. Kondisi tersebut tentu sangat riskan," kata

Elfian.






27

Greenomics Indonesia merilis data sedikitnya 143.000 hektar kawasan hutan lindung

dan hutan konservasi di Provinsi Riau secara ilegal telah berubah fungsi menjadi areal

perkebunan dan budi daya pertanian lahan kering. Di Provinsi Aceh, seluas 160.000 hektar

hutan lindung telah berubah menjadi areal perkebunan, lahan pertanian kering, semak

belukar, dan tanah terbuka. Sementara Provinsi Kalimantan Barat, sedikitnya 286.000 hektar

hutan lindung telah berubah fungsi menjadi areal pertanian. Sedangkan di Provinsi

Kalimantan Tengah, kawasan hutan lindung dan hutan produksi telah dialihfungsikan secara

ilegal menjadi areal perkebunan seluas 225.000 hektar. Secara nasional, data Departemen

Kehutanan tahun 2007 menunjukkan perubahan peruntukan hutan lindung dan hutan

konservasi secara ilegal yang telah dijadikan areal perkebunan, pertambangan, lahan terbuka,

semak belukar, dan budi daya pertanian lainnya mencapai angka 10 juta hektar.

Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (PPKH) Badan

Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan Dwi Sudharto mengatakan, pada umumnya

pemekaran wilayah kabupaten/kota yang ada di Indonesia menabrak atau masuk dalam

kawasan hutan. "Kita berharap pemerintah kabupaten/kota yang ada, sebelum disahkan

kabupaten pemekaran terlebih dulu melakukan koordinasi dengan DPR dan Dinas Kehutanan

setempat agar ketika disahkan, pemekaran kabupaten/kota tidak masuk dalam kawasan hutan

lindung dan taman nasional," kata Dwi Sudharto, usai Diskusi Monitoring Implementasi

Program Revitalisasi Perkebunan Kamis malam.

Ia menginginkan, ke depannya ada koordinasi yang baik antara pemerintah

kabupaten/kota dalam memekarkan wilayahnya. "Selama ini kita melihat belum ada

koordinasi. Mestinya pemerintah kabupaten atau kota sebelum menyetujui pemekaran

terlebih dulu melihat peta di Dephut agar tidak memberikan lokasi yang berada di kawasan

hutan lindung dan taman nasional," ujarnya.

Dwi menambahkan, sesuai dengan Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang

Kehutanan, keberadaan hutan dijamin dengan luasan penutupan hutan minimal 30% dari luas

Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pulau, agar fungsi hutan sebagai kawasan konservasi dan

fungsi lindung dan fungsi produksi bisa terjaga.

Ia mencatat, akibat eksploitasi yang tidak terkendali, laju kerusakan hutan tercatat

1,08 juta hektar per tahun untuk 2000-2006. Laju kerusakan semakin tidak terkendali pada






28

era otonomi, karena masing-masing daerah pemekaran berlomba-lomba memperoleh

pendapatan asli daerah dari hasil alam, seperti kayu, tambang, dan pengembangan

perkebunan. "Kita mencatat, saat ini hutan terdegradasi sebesar 59,63 juta hektar," katanya.

Ada beberapa faktor penyebab tingginya degradasi hutan di Indonesia di antaranya,

salah memahami makna hutan, transisi desentralisasi, konflik atau benturan antarsektor,

penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengabaikan ruang kawasan hutan,

pemekaran wilayah yang tidak mempertimbangkan eksistensi kawasan hutan, pembalakan

hutan secara liar dan kebakaran hutan.

Sebelumnya Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda)

Kalimantan Barat, Tri Budiarto mengatakan, saat ini banyak pemerintah kabupaten membuat

tata ruang semaunya, sehingga ketika tata ruang tersebut dipertemukan dengan pemerintah

provinsi terdapat perbedaan mencolok. Sehingga tidak heran di tata ruang Pemprov Kalbar

daerah tertentu masih berstatus hutan produksi, tetapi di tata ruang kabupaten menjadi

kawasan perkebunan.

Karena masalah itu, saat ini banyak bupati yang menuding Bapedalda Kalbar

mempersulit izin pengembangan sawit. "Padahal tidak demikian, asal memiliki AMDAL dan

tidak menyalahi tata ruang izin pasti akan lancar," tambahnya. Ia mengatakan, jangan sampai

pengembangan lahan sawit baru hanya mengarah pada praktik penebangan kayu. Setelah

kayu habis ditebang, pengembang melarikan diri seperti praktik-praktik zaman dahulu.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

maka setiap orang yang tidak mentaati tata ruang pembangunan yang menyebabkan

perubahan tata fungsi ruang, diancam pidana kurungan tiga tahun dan denda Rp500 juta.

Apabila menyebabkan kematian orang maka diancam kurungan penjara 15 tahu dan denda

Rp5 miliar.






29

Sumber daya alam dan Fungsinya

1. Pengertian Sumber daya alam

Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat

dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera

yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti

di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam

seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya.

Sumber daya alam, seperti hutan, perairan dan tambang, adalah rahmat Tuhan semesta alam

yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, bukan saja untuk generasi sekarang tetapi juga untuk

generasi yang akan datang. Oleh karena itu, sumber daya alam ini harus dikelola dengan baik dan

tepat agar manfaat dan hasilnya dapat diperoleh secara maksimal dan lestari.

Kegiatan pembangunan pada umumnya menyangkut pendayagunaan sumber daya alam.

Sumber daya ini beserta lingkungannya merupakan kesatuan sistem ekologis atau ekosistem yang

mempunyai manfaat langsung dan tak langsung bagi manusia. Dalam ekosistem sumber daya alam ini

manusia merupakan konsumen dan berperan aktif dalam proses produksi dan pengelolaan.

Pengertian sumber daya alam secara lebih mendalam dapat dikaji dari beberapa aspek bidang

keilmuan. Kecuali manusia dan hasil rekayasanya yang menyatu dengan lingkungan, komponen

lingkungan lainnya disebut sumber daya alam. Sumber daya alam dapat juga dikatakan sebagai segala

sesuatu persediaan bahan atau barang alamiah yang dalam keadaan sebagaimana ditemukan

diperlukan manusia (Randall, 1987), atau yang dengan suatu upaya tertentu dapat dibuat bermanfaat

bagi manusia (Menard, 1974). Dalam keadaan mentah, sumber daya dapat menjadi masukan ke

dalam proses menghasilkan sesuatu yang berharga, atau dapat memasuki proses konsumsi secara

langsung sehingga mempunyai harga (Randall, 1987).

Dalam pandangan ekonomi, sumber daya alam ditakrifkan dengan konsep keterbatasan

(scarcity). Sesuatu yang tidak terbatas tidak disebut sumber daya. Sumber daya bermakna ganda,

yakni kuantitas, kualitas, waktu dan ruang (Randall, 1987).






30

Menurut bahan penyusunnya, sumber daya alam terpilahkan menjadi sumber daya mineral

(air, tanah, udara, cebakan bahan tambang, cebakan energi) dan sumber daya hayati (masyarakat

hewan dan tumbuhan). Menurut perilakunya pada penggunaan lumrah, ada sumber daya yang

terbarukan (air, tanah, udara, masyarakat hewan dan tumbuhan) dan ada yang bersifat tak dapat

terbarukan (cebakan bahan tambang dan energi nuklir). Akan tetapi pada penggunaan yang melewati

ambang batas pemakaian, sumber daya terbarukan dapat berperilaku tak terbarukan dalam hitungan

waktu generasi manusia, karena laju penggunaan melampaui laju perkembangan diri sumber daya

alam bersangkutan.

Pengertian Lebih lanjut

The World Conservation Strategi tahun 1980 telah menakrifkan konsep pembangungan

konsep berkelanjutan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan kini tanpa menutup

kemungkinan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka” (SCOPE, 1990). Konsep ini dapat

dijabarkan dengan diberi konotasi ekonomi menjadi “suatu pola pertumbuhan ekonomi yang

memenuhi kebutuhan kebendaan kini tanpa memberikan dampak negatif kepada sumber daya fisik

yang ada, yang seringkali berjumlah dan berkemampuan terbatas, sehingga tidak membahayakan

kapasitas dan potensi pembangunan masa depan untuk memuaskan aspirasi kebendaan dan

lingkungan kepada generasi yang mendatang (Shindo, 1990).

Konservasi merupakan suatu faktor lanjutan yang mutlak. Dalam hal sumber daya yang dapat

diperbaharui, konservasi menjamin kesinambungan (continuously). Tujuan ini dapat dicapai lewat

penggalakan semua prosesmendaur alami dan teknik rekayasa daur ulang limbah dan sisa produksi.

Dalam hal sumber daya alam yang tak terbaharukan, konservasi memperpanjang umur guna sumber

daya dengan jalan pemakaian yang efisiean dan ekonomis serta menganekaragamkan penggunaannya.

Konsep Konservasi

Sehubungan dengan sumber daya terbaharukan, konservasi berarti menjaga sumber daya

menurut asas yang akan dijamin secara abadi manfaat ekonomi, sosial dan psikologi setinggi-

tingginya bagi masyarakat (disadur dari Donahue, dkk, 1977). Jadi, konservasi berkaitan dengan

fungsi. Hal ini berbeda secara mendasar dengan preservasi yang bertujuan mempertahankan bentuk.

Apa yang perlu dikonservasi dan bagaimana menjalankannya bergantung pada fungsi yang

diharapkan dilangsungkan oleh sumber daya bersangkutan. Sumber daya lahan untuk pertanian

memerlukan tindakan konservsi yang berbeda dengan misalnya lahan untuk perumahan. Perbedaan

kebutuhan akan konservasi dapat menyebabkan terbentuknya rencana-rencana yang salign itdak






31

serasi, bahkan penerapan yang saling berlawanan. Untuk menghindarkan kemungkinan terbentuknya

pertentangan dan untuk menjamin pengamanan sumber daya secara efektif dari pengurasan dan

pemburukan, konservasi harus menjadi bagian dari suatu hampiran bernalar terhadap penggunaan

sumber daya (Hudson & Notohadiprawiro, 1983).

Konservasi merupakan suatu tindakan yang terencaan dan terkoordinasi. Konsep konservasi

dan keterlanjutan mengandung petunjuk bahwa pengelolaan ruang dan waktu mendasari segala

kehendak atau kegiatan. Perbedaan kesusahan dari penerapan sistem atau teknik konservasi yang

berbeda dapat dikatakan karena perbedaan

2. Jenis-Jenis Sumber daya alam

Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

1.) Sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi air, tanah, tumbuhan dan hewan. Sumber

daya alam ini harus kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Sumber

daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi

seperti minyak bumi, batu bara, timah dan nikel. Kita harus menggunakan sumber daya alam ini

seefisien mungkin. Sebab, seperti batu bara, baru akan terbentuk kembali setelah jutaan tahun

kemudian.

Sumber daya alam juga dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber daya alam hayati' dan sumber

daya alam non-hayati.

1. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Seperti:

hasil pertanian, perkebunan, pertambakan dan perikanan.

2. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup

(abiotik). Seperti: air, tanah, barang-barang tambang.

Pemanfaatan sumber daya alam: Tumbuhan Manfaat tumbuhan antara lain: Menghasilkan

oksigen bagi manusia dan hewan Mengurangi polusi karena dapat menyerap karbondioksida yang

dipakai tumbuhan untuk proses fotosintesis Mencegah terjadinya erosi, tanah longsor dan banjir

Bahan industri, misalnya kelapa sawit bahan industri minyak goreng Bahan makanan, misalnya padi

menjadi beras Bahan minuman, misalnya teh dan jahe



http://id.wikipedia.org/wiki/Air

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Barang_tambang&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi

http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara

http://id.wikipedia.org/wiki/Nikel

http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara

http://id.wikipedia.org/wiki/Tahun

http://id.wikipedia.org/wiki/Air

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah




32

Persebaran sumber daya alam tidak selamanya melimpah. ada beberapa sumber daya alam

yang terbatas jumlahnya. terkadang dalam proses pembentukannya membutuhkan jangka waktu yang

relatif lama dan tidak dapat di tunggu oleh tiga atau empat generasi keturunan manusia.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam dan dimanfaatkan untuk

kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu: sumber daya alam yang dapat

diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 1 Sumber daya alam yang dapat

diperbarui Ialah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat

dimanfaatkan secara terus-menerus, contohnya: air, udara, tanah, hutan, hewan dan tumbuhan.






33

A. Air

Air merupakan kebutuhan utama seluruh makhluk hidup. Bagi manusia selain untuk minum,

mandi dan mencuci, air bermanfaat juga: (1) sebagai sarana transportasi (2) sebagai sarana

wisata/rekreasi (3) sebagai sarana irigasi/pengairan (4) sebagai PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga

Air). Cekungan di daratan yang digenangi air terjadi secara alami disebut danau, misalnya Danau

Toba di Sumatera Utara. Sedangkan cekungan di daratan yang digenangi air terjadi karena buatan

manusia disebut waduk, misalnya waduk Sermo di Kulon Progo dan Waduk Gajah Mungkur di

Wonogiri (Jateng).

B. Udara

Udara yang bergerak dan berpindah tempat disebut angin. Lapisan udara yang menyelimuti

bumi disebut atmosfer. Lapisan Ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang

dipancarkan oleh matahari.

C. Tanah

Tanah adalah lapisan kulit bumi bagian atas yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan

organik yang hancur oleh proses alamiah. Tanah banyak dimanfaatkan untuk menanam sumber daya

alam pertanian. Pertanian meliputi tanaman untuk makanan pokok, seperti padi, jagung dan sagu.

Palawija terdiri dari ubi-ubian dan kacang-kacangan; dan holtikultura yang meliputi berbagai jenis

sayuran dan buah-buahan.

D. Hewan

Hewan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hewan liar dan hewan piaraan.

Hewan liar ialah hewan yang hidup di alam bebas dan dapat mencari makan sendiri, misalnya dari

jenis burung, ikan dan serangga. Hewan piaraan ialah hewan yang dipelihara untuk sekadar hobi atau

kesenangan semata, misalnya burung perkutut, marmut, kucing dan kakaktua. Hewan ternak ialah

hewan yang dikembangbiakkan untuk kemudian dimanfaatkan atau diperjualbelikan.

E. Tumbuhan

a.) Hutan






34

Hutan merupakan sebuah areal luas yang ditumbuhi beraneka ragam pepohonan. Dilihat dari

jenis pohonnya, hutan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Hutan Homogen Ialah hutan yang ditumbuhi

oleh satu jenis pohon/tanaman, Hutan Heterogen misal: hutan jati, hutan pinus, hutan cemara dan

lain-lainnya. Ialah hutan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon/tanaman. Dilihat dari arealnya,

hutan dapat dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut: Hutan lindung ialah hutan yang berfungsi

melindungi tanah dari erosi, Hutan produksi ialah hutan yang berfungsibanjir dan tanah longsor.

untuk menghasilkan berbagai produk industri dan bahan perlengkapan masyarakat, seperti kayu lapis,

mebel, bahan bangunan dan kerajinan Hutan wisata ialah hutan yang ditujukan khusus untuk menarik

tangan. para wisatawan domestik (dalam negeri) maupun wisatawan mancanegara. Hutan suaka alam

ialah hutan yang berfungsi memelihara dan melindungi Hutan Mangrove ialah hutan bakau flora

(tumbuhan) dan fauna (hewan). di tepi pantai yang berfungsi untuk menghindari daratan dari abrasi.

Hasil hutan yang dapat dimanfaatkan oleh kita yaitu: kayu (jati, pinus, cemara, cendana), damar,

rotan, bambu dan lain-lainnya. Erosi ialah pengkisan tanah yang disebabkan oleh air hujan. Reboisasi

ialah penanaman/penghijauan kembali hutan yang telah gundul. Abrasi ialah penyempitan daratan

akibat pengikisan tanah yang disebabkan oleh air laut. Korasi ialah pengikisan daratan yang

disebabkan oleh angina.

b.) Pertanian

Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan, antara lain padi, jagung, kedelai,

sayur-sayuran, cabai, bawang dan berbagai macam buah-buahan, seperti jeruk, apel, mangga, dan

durian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia

mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam.

c.) Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang ada di Indonesia meliputi karet, cokelat, teh tembakau, kina, kelapa

sawit, kapas, cengkih dan tebu. Berbagai jenis di antara tanaman tersebut merupakan tanaman ekspor

(kegiatan mengirim barang ke luar negeri ) yang menghasilkan devisa (tabungan bagi negara ).

2.) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui

Ialah sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Biasanya

sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berasal dari barang tambang (minyak bumi dan batu

bara) dan bahan galian (emas, perak, timah, besi, nikel dan lain-lain).






35

a.) Batu Bara.

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan seperti kayu, dedaunan, ranting dan akar

pepohonan yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu, mengalami sedimentasi dan proses perubahan

struktur rumus kimia penyusunnya, sehingga dari sisa-sisa tumbuhan itu mengeras dan terbentuklah

batu bara. Batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar kereta uap pada jaman dahulu. Juga, dapat

digunakan sebagai bahan bakar penghangat rumah (berbitumen) pada rumah-rumah bangsa yang

negaranya mengalami musim dingin. Batu bara sekarang lebih babyak dipakai sebagai dalam bentuk

briket batu bara, yakni batu bara dalam bentuk padat yang digunakan sebagai konversi dari

penggunaan minyak tanah.

Penggunaan batu bara dalam skala besar biasanya digunakan dalam proyek pabrik. Batu bara

disini dipakai sebagai sumber energi untuk membangkitkan/ memanaskan uap yang digunakan di

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), contohnya PLTU Paiton di Jawa Timur.

b.) Minyak Bumi

Dalam perut bumi, terkandung minyak bumi yang terbentuk dari sisa-sisa jasad renik hewan

laut yang telah mati jutaan tahun yang lampau. Sisa-sisa jasad renik ini mengalami perubahan struktur

kimia, berubah menjadi minyak. Minyak ini masih belum bisa digunakan secara langsung karena

masih membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut.

Setelah minyak mentah diperoleh, minyak diolah di pabrik pengilangan minyak. Disini,

fraksi-fraksi minyak bumi dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Yang memiliki titik didih

lebih rendah akan menguap pada suhu yang relatif rendah. Fraksi yang tergolong dalamnya adalah gas

alam (liquified natural gas), avtur dan bensin. Berikutnya secara berurutan ke titik didih yang semakin

meninggi ada minyak tanah, solar, kerosin, lilin, malam, minyak bakar, dan limbah minyak tanah

adalah aspal.

Minyak bumi adalah termasuk salah satu sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui.

Artinya, untuk dapat memperolehnya lagi dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun terbentuknya. Ini

mengapa harga minyak bumi di pasaran dunia akhir-akhir ini terus melambung. Persediaan minyak

bumi semakin menipis, sedangkan tambang minyak baru masih belum ditemukan.

3. Fungsi Sumber Daya Alam






36

a.) Sumber daya alam sebagai faktor produksi

Bumi sebagai tempat makhluk hidup, luasnya relatif tetap, sedangkan makhluk hidup

khusunya manusia, jumlahnya terus meningkat. Peningkatan jumlah manusia diikuti dengan

peningkatan kebutuhan, baik dalam jumlah maupun jenis, yang harus dapat dipenuhi dan ini berarti

dibutuhkan makin banyak sumber daya alam dan makin banyak pula limbah dari proses produksi

maupun proses konsumsi.

Sumber daya modal dan sumber daya manusia sebagai faktor produksi mempunyai peran

yang searah dengan pertumbuhan ekonomi, artinya bertambahnya pertumbuhan ekonomi, diikuti

dengan bertambahnya sumber daya modal dab sumber daya manusia. Sumber daya alam mempunyai

hubungan yang tidak searah dengan laju pertumbuhan ekonomi diikuti oleh menurunnya sumber daya

alam.

Dengan kondisi yang demikian, banyak anggapan bahwa faktor sumber daya alam merupakan

faktor yang sangat menentukan bagi proses pembangunan ekonomi suatu negara. Negara yang banyak

mempunyai sumber daya alam akan mengalami proses pembangunan yang cepat. Misalnya, suatu

negara yang tanahnya subur sangat mungkin memiliki tingkat produktivitas pertanian yang tinggi.

Tingginya produktivitas pertanian merupakan modal awal untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Pada tahap perkembangan ekonomi selanjutnya peningkatan produktivitas pertanian akan

sangat mempengaruhi perkembangan sektor industri dan jasa.

b.) Sumber daya alam sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan banyak faktor produksi yang diperlukan untuk proses

produksi. Semakin banyak faktor produksi yang diperlukan akan mengurangi tersedianya faktor

produksi. Menurunnya persediaan faktor produksi modal atau tenaga kerja, relatif lebih mudah diatasi

dibandingkan dengan menurunnya faktor produksi sumber daya alam, karena faktor produksi sumber

daya alam harus diambil dari tempat persediaan sumber daya alam tersebut. Selain itu, proses

terbentuknya sumber daya alam membutuhkan waktu yang sangat panjang.

Tuntutan percepatan pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi di negara-negara sedang

berkembang, menuntut semakin banyak pula sumber daya alam yang diambil dan semakin sedikit

jumlah persediaan sumber daya alam tersebut. Dengan demikian ada hubungan yang positif antara






37

jumlah dan kualitas sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya ada hubungan

yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan persediaan sumber daya alam di dalam bumi.

Pertumbuhan ekonomi selain mengurangi persediaan sumber daya alam, mempunyai dampak

negatif juga terhadap lingkungan, karena percepatan pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti dengan

peningkatan sektor industri. Dengan meningkatnya sektor industri tingkat pencemaran terhadap

lingkungan akibat limbah proses produksi juga meningkat.






38

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

Pilar Penyangga Kelestarian Hutan (Tinjauan Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis)

“Hutan adalah pakaian bumi, dan manusia cenderung merobek-robeknya”.(Rousseau)

1. Pendahuluan

Selama tiga dasawarsa terakhir, sejak diberlakukannya ijin pengelolaan hutan di luar

Jawa kepada pihak swasta, kondisi hutan Indonesia bukannya semakin baik, tetapi justru

semakin hancur. Meski tidak separah di pulau lain, seiring dengan masa resesi yang belum

pulih, hutan di Jawa juga mengalami kerusakan yang cukup tinggi.

Saat ini Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang masih beroperasi harus pandai-pandai

menempatkan diri kalau tidak ingin traktornya disandera, campnya di bakar, atau tenaga

kerjanya mogok total. Di belakang suatu kegiatan penebangan oleh HPH, secara diam-diam

menyusul operasi kelompok penebang ilegal dengan tumpukan kayu ukuran balok

(belambangan) atau papan yang ditumpuk di kanan kiri jalan induk atau jalan cabang yang

“siap angkut” (diangkut armada gelap di malam hari) atau “siap titip” (dititipkan angkutan

logging setengah memaksa).

Gambaran kondisi perebutan kayu seperti di atas dapat ditemui di beberapa kawasan

hutan di Kalimantan Timur atau provinsi lain yang hutannya masih dapat dieksploitasi.

Gambaran itu semakin runyam dengan munculnya ijin penebangan dengan luasan berskala

kecil (maksimum 100 hektar) yang dikeluarkan oleh bupati setempat sebagai realisasi dari

otonomi daerah (Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, PP

No. 62 Tahun 1998 tentang penyerahan Sebagian urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan

kepada Daerah dan SK Menhut No. 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak

Pemungutan Hasil Hutan). Pada kenyataannya, lokasi areal yang diberikan pasti tumpang

tindih dengan HPH. Mengapa tumpang tindih? Jelas bahwa wilayah hutan yang masih

berkayu pasti menjadi incaran pemilik HPH, dan masuk dalam rencana tebang mereka,

entah dalam waktu dekat ataupun dalam jangka waktu tertentu kemudian, sementara ijin

penebangan skala 100 hektar pasti memilih areal yang kayunya banyak, mudah dikeluarkan

dan tidak jauh dari kawasan pemilik ijin.

Padahal, hutan Indonesia telah dinyatakan sebagai kawasan paru-paru dunia, yang

tentunya kalau bicara hutan Indonesia, wilayah hutan di beberapa propinsi yang masih

mengandung potensi kayu seperti Irian Jaya, Kalimantan (khususnya Kalimantan Timur)

pasti dipilih sebagai kawasan utama yang menjadi contoh ujung tombak untuk diperlihatkan,

karena luas dan kondisi yang relatif masih lebih baik dibanding dengan provinsi lainnya.

Sementara itu, di pulau Jawa masih terdengar informasi pencurian kayu jati, atau

bahkan penjarahan suatu petak siap tebang oleh kelompok illegal yang semuanya

menurunkan kualitas dan kondisi hutan. Demikian runyamnya kerusakan itu, terbukti dengan

laporanWorld Bank atas kerusakan hutan Indonesia yang meningkat dari hanya 900 ribu

hektar pertahun (era 1980 – 1990), menjadi sekitar dua juta hektar pertahun (Iskandar,






39

2000). Bahkan, sampai ada pendapat skeptis yang menyatakan bahwa sebelum hutan alam

benar-benar habis, pembinaan dan pengelolaan hutan Indonesia – terutama hutan alam luar

Jawa- tidak akan dapat terlaksana.

2. Tinjauan Ontologis

a. Pengertian, Luasan, dan Harapan Ideal

Menurut Undang-undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 5 Tahun 1967, hutan

didefinisikan sebagai suatu lapangan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang merupakan

suatu kesatuan hidup alam hayati bersama alam lingkungannya dan ditetapkan pemerintah

sebagai hutan. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

definisi hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya

alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu

dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dari definisi tersebut ada dua hal yang penting yang berubah, pertama bahwa dalam

definisi pertama peran pemerintah sangat dominan sebagai penetap suatu kawasan, yang

berimplikasi tanggungjawab untuk menjaga kondisi kawasan yang telah ditetapkan.

Kemudian kedua, dalam definisi kedua peran pemerintah tidak ditonjolkan namun justru

adanya pengakuan untuk tidak memisahkan persekutuan hidup alam dengan lingkungannya,

termasuk persekutuan masyarakat sekitar hutan. Dengan melihat definisi itu tampak bahwa

hutan juga dimaksudkan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat.

Berapakah luas hutan di Indonesia? Wilayah Indonesia dengan jumlah 17.508 pulau

ini memiliki 57% dari luas daratannya berwujud hutan, atau seluas 108.573.300 hektar.

Hutan terluas berada di Kalimantan (34 juta hektar), Irian Jaya (33 juta hektar), Sumatera

(20 juta hektar) dan sisanya tersebar di berbagai pulau lainnya (Anonim, 1997). Namun

demikian, angka itu berbedan drastis dengan laporan World Bank yang menyatakan bahwa

setelah 35 tahun terjadi deforestasi, hutan Indonesia tinggal 57 juta hektar dan hanya 15 %

diantaranya terletak di dataran rendah, sisanya di lapangan yang sulit dijangkau dan

kawasan payau alluvial (Iskandar, 2000) .

Hutan tropik Indonesia sebagaimana disebutkan di atas merupakan bioma daratan

yang dicirikan oleh suhu sekitar 25 derajat Celsius dengan perbedaan suhu diurnal (siang

dan malam) maupun perbedaan suhu musim (hujan dan kering) yang tidak mencolok.

Kelembabannya 80 % atau lebih, umumnya dengan curah hujan yang cukup tinggi.

Sifat hutan yang sangat khas dan berbeda dengan sumberdaya lainnya adalah

kemampuannya untuk memperbarui diri secara alami, atau karena campur tangan manusia

maka manusia mampu memperbaharuinya bahkan dengan perlakuaan intensifikasi. Dengan

demikian kelestarian sumberdaya secara alami akan terlaksana dengan sendirinya, ataupun

akan terlaksana lebih cepat sepanjang manusia mengusahakannya, dan akan terhenti bila

manusia memusnahkannya. Dari sumber daya hutan tersebut selain prinsip kelestarian hasil

(sustained yield principle) juga diharapkan mampu secara maksimal memberikan manfaat

kepada manusia (maximum yield principle) atau bila prinsip tersebut digabungkan akan






40

menjadikan suatu harapan ideal hutan yaitu pelaksanaan prinsip The progressive maximum

sustained yield (prinsip hasil maksimal yang bekembang lestari).

b. Hasil Hutan Lebih Sekedar Kayu

Hutan berisikan lebih dari sekedar kayu bulat untuk kayu lapis atau perabot rumah

yang diekspor. Hutan juga memuat hasil luar kayu seperti buah-buahan, bahan serat,

tumbuhan obat dan plasma nutfah untuk berbagai kebutuhan hidup. Hutan adalah pula

rumah tempat pemukiman dan sumber kehidupan spiritual masyarakat lokal, bahkan hutan

juga sebagai sumber inspirasi bagi para seniman. Hutan adalah penadah hujan pencegah

banjir di musim hujan dan penyimpan air di musim kemarau. Hutan adalah pula penyerap

asap pencemar karbon dan pelepas udara bersih.

Itulah sifat khas hutan yang lain: serbaguna. Secara ekonomis hutan bermanfaat

dalam memberi bahan industri kayu, menjadi sumber devisa, membuka lapangan kerja, dan

menaikkan pendapatan nasional. Hutan juga bermanfaat secara ekologis dengan

ekosistemnya yang beragam sebagai tempat hunian hewan dan tumbuhan, serta manfaat

sosial budaya yang telah dimanfaatkan manusia sejak keberadaannya.

Oleh karena bermacam manfaat inilah maka kelompok yang berkepentingan dengan

hutanpun beraneka ragam. Ada kelompok yang melulu berkepentingan dengan hutan sebagai

sumber ekonomi, antara lain para pemegang HPH dan industriawan kayu, pejabat

pemerintah yang mengelola instansi perindustrian, perdagangan, pertambangan,

transmigrasi, pemukiman penduduk dan mereka yang ingin mengeksploitasi hutan demi

kayu, tanah atu bahan mineral di bawahnya. Lain lagi dengan kelompok yang

berkepentingan dengan kelestarian hutan seperti para pemeduli keanekaragaman hayati,

pengelola jamu dan obat-obatan, pengelola banjir, air tanah dan pencegah erosi, pemeduli

ekoturisme, pejabat instansi lingkungan hidup, departemen kesehatan, para peneliti atau

umumnya mereka yang memetik manfaat dari hutan yang utuh.

Lain pula kelompok yang berkepentingan dengan hutan sebagai habitat

tempat masyarakat lokal, tempat berburu, tempat bercocok tanam secara alami dan sumber

daya kehidupan spiritual. Hutan memberi penduduk setempat makanan alami, lapangan

pekerjaan dan sumber kehidupan. Hutan memang diolah namun di bawah ambang batas

kemampuan pembaharuan diri hutan sebagai sumber alam yang bisa diperbaharui.

3. Tinjauan Epistemologis dan Aksiologis

a. Pelaksanaan di Lapangan

Hanya saja dalam pelaksanaannya, semua stakeholder (pemegang peran) di bidang

kehutanan baik pemerintah pusat dan daerah, swasta dan masyarakat tidak berjalan dalam

track yang benar dalam menuju suatu kelestarian yang diidealkan. Penyebab utamanya

adalah faktor desakan ekonomi, faktor moral para pemegang peran di bidang tersebut dan

faktor pengembangan ilmu dan teknologi yang terkesan lambat. Secara rinci ketiga penyebab

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.






41

1). Faktor desakan ekonomi.

Dengan pola pembangunan nasional yang dititik beratkan pada sektor ekonomi,

membuat seluruh sistem diupayakan menghasilkan sesuatu secara ekonomis dan diupayakan

mampu menggerakkan roda ekonomi.

Konsekuensi dari pola tersebut adalah bahwa kapasitas terpasang mesin industri perkayuan

di Indonesia digenjot sedemikian besarnya, mencapai 60 juta m3/tahun, dengan tujuan

menaikkan pendapatan sektor kehutanan dan menghidupkan roda ekonomi bidang

kehutanan. Padahal, ketersediaan bahan baku hanyalah separuhnya, atau sekitar 30 juta

m3/tahun, yang diperoleh dari sekitar 900 ribu hektar hutan/tahun dengan potensi kayu

berdiameter 50 cm ke atas yang boleh ditebang hanya sekitar 30 – 50 m3 per hektar, dengan

riap pertumbuhan kayu juga hanya 1 cm/batang/tahun atau sekitar 1 – 1,5 m3/ha/tahun.

Dengan alasan ekonomi pula, sejak krisis ekonomi Indonesia berlangsung, kondisi

hutan Indonesia diperparah dengan adanya pembelian besar-besaran terhadap hasil hutan

berupa flooring dan sleepers dari kayu jenis Ulin (Eusideroxylon zwageri T et B) terutama

dari hutan (termasuk hutan lindung) di Kalimantan Timur dan Selatan. Mata rantai

penghancuran hutan tersebut melibatkan rangkaian yang panjang dan kuat sejak dari

penebang liar (yang bisa juga dilakukan oleh masyarakat setempat dengan harga mulai Rp

300.000/m3), kemudian diteruskan kepada penadah, pengolah, pengumpul sampai dengan

eksportir yang pada akhirnya bernilai jual Rp 3 juta/m3. Pihak yang terlibat dalam

perdagangan kedua jenis komoditi tersebut sudah tidak lagi murni para pekerja bidang

perkayuan, tetapi merambah kepada siapa saja, yang mempunyai minat, modal atau ingin

ambil untung dari setiap transanksi yang dilakukan.

Perilaku serakah sebagaimana disebutkan di atas, mempengaruhi pula perilaku

masyarakat baik yang berada di sekitar lokasi HPH ataupun masyarakat umum lainnya yang

mengetahui kondisi tidak benar tersebut. Pengaruhnya dapat berbentuk keikutsertaan dalam

tindakan yang serupa seperti pencurian kayu, tebangan liar, mempertentangkan hak adat,

tuntutan ganti rugi dan sebagainya.

Rencana Bupati Kutai ingin membangun pagar sepanjang 45 kilometer untuk membatasi

enclave di tengah Taman Nasional Kutai (Kompasb, 2001) akan menimbulkan pertanyaan,

apakah memang begitu jalan keluar mengatasi pencurian kayu dan perambahan yang terus

marak di areal seluas hampir 200 ribu hektar? Begitu dahsyatnya eksploitasi hutan dan

ketidakberdayaan aparat tampak dimana-mana. Banyak hutan lindung menjadi sasaran

mudah untuk memperoleh kayu – bahkan batubara di bawahnya juga di incar untuk

dieksploitasi - seperti di Taman Nasional Kerinci Sebelat (Kompasa , 2001) dan Hutan

Lindung Bukit Soeharto.

Tumpang tindih areal antara berbagai kepentingan juga telah terjadi, misal antara

HPH, hutan adat, HPHH, atau kelompok-kelompok kecil (koperasi, KUD, hutan rakyat dan

sebagainya). Bagaimana tidak tumpang tindih, kalau seorang Bupati Kutai Barat (luas

hutan produktif 1.481.000 hektar) mengeluarkan 622 ijin HPHH dengan target produksi






42

2,3 juta m3 kayu bulat (KK-PKD, 2001). Areal itu boleh jadi mengambil sisa HPH yang

tidak aktif (yang seharusnya tidak boleh tidak aktif, karena rencana kerja HPH 35 tahun,

yang berarti siklus pertama baru akan berakhir tahun 2005 nanti). Mungkin sekali areal itu

juga bertumpang tindih dengan kawasan yang sedang dalam masa pembinaan suatu HPH

aktif tertentu, yang karena keterbatasan dana, tidak diawasi dengan efektif sehingga terkesan

“tak bertuan”.

Terbukti bahwa teori “The idea of limited goods” berlaku pada eksploitasi hutan ini.

Bahwa barang di dunia ini (termasuk kayu) jumlahnya terbatas, sehingga kalau diekploitasi

secara berlebihan oleh (sedikit) orang, maka kerugian akan diderita oleh banyak orang

sehingga sebelum menderita, (banyak) orang tersebut turut melakukan eksploitasi sedapat-

dapatnya. Dari sisi ini mungkin terbukti pendapat Hobbes (dalam Bawengan, 1983) bahwa

manusia pada dasarnya rakus dan egois, dan kehidupan bagaikan medan perang dengan

kemenangan bagi pihak yang kuat, bahwa “manusia natura” hidup dalam suasana kotor,

kasar dan singkat.






43

2). Faktor Moral

Kekeliruan pada penentu kebijakan, yang tidak memperhitungkan besarnya

kemampuan pasokan tersebut diperparah dengan faktor moral yang membuat hutan semakin

menderita. Moral sebagaimana disebutkan di atas adalah sifat keserakahan dari para stake

holdernya. Perilaku serakah tersebut merupakan sumber malapetaka yang utama bagi hutan

alam di Indonesia. Pada awal mula diterapkannya Forestry Agreement melalui UU No. 21

Tahun 1970 tentang HPH, para pemegang lisensi pengusahaan hutan tersebut telah setuju

untuk membagi arealnya dalam 35 blok tebangan dengan ketentuan bahwa sepanjang

semuanya dapat berjalan dengan baik, setiap tahun diijinkan untuk menebang satu blok

tebangan. Karena pertambahan diameter rata-rata dianggap satu sentimeter per tahun, maka

pada akhir tahun ke 35 bekas blok tebangan pertama akan memiliki tegakan dengan diameter

49(1 x 35) = 84 cm karena pohon yang diijinkan untuk ditebang adalah pohon dengan

diameter 49 cm ke atas. Dengan demikian rotasi tebang dapat dimulai kembali pada tahun ke

36 pada blok pertama, demikian seterusnya setiap tahun berpindah ke blok berikutnya.

Kenyataannya yang ada adalah bahwa meski saat ini HPH baru berumur 30 tahun,

sebagian HPH sudah tinggal nama, tidak beroperasi atau menghentikan kegiatannya dengan

alasan tidak memiliki areal yang layak tebang. Beberapa industri perkayua sudah tidak lagi

memiliki areal yang layak tebang. Beberapa industri perkayuan sudah tidak lagi memperoleh

pasokan kayu bulat karena disamping tidak memiliki standing stock, perolehan kayu ilegal

juga semakin sulit didapatkan.

Moral yang baik juga tidak ditunjukkan oleh para petugas di lapangan, yang justru

sebaliknya, petugas ikut dalam kegiatan perusakan dengan menjadikan dirinya oknum yang

menuntut perlakuan istimewa. Forester yang menjadi pengawas dan forester yang menjadi

pelaksana (sarjana kehutanan yang bekerja di HPH) tak lebih hanya sebagai robot, yang

masing-masing tertawa dalam hatinya (Iskandar, 2000). Kadar pengabdian dan

tanggungjawab yang harus diemban terkalahkan oleh kebutuhan dan pengaruh lingkungan

yang menyesatkan. Demoralisasi dan sikap kontradiktif (di satu sisi pandai menguraikan

nilai-nilai luhur, di sisi lain korupsi dan kolusi menjadi-jadi) merupakan perilaku lain yang

pada akhirnya menjadikan hutan sebagai korban sasaran eksploitasi.

Sekarang baru tampak bahwa tekanan yang terlalu berat kepada pembangunan

ekonomi, namun tidak disertai pembangunan etika dan moral melalui keteladanan para

pemimpin, telah menjerumuskan sebagian anggota masyarakat kita kepada pandangan hidup

yang hedonistik, yang enak-kepenak. Kelompok masyarakat tersebut dipenuhi obsesi

bagaimana memperoleh kekayaan pribadi sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-

singkatnya dengan cara yang semudah-mudahnya, tanpa peduli hukum, etika dan moral.

3). Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi






44

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa pengelolaan hutan alam di Indonesia hanya

didasarkan pada angan-angan yang hanya bagus pada tataran teori, yakni pada forum diskusi

dan buku pedoman. Dalam pelaksanaannya, setiap jengkal hutan memiliki karakter,

hambatan dan kekhususan dalam hal cara pengelolaan yang tidak semudah membacanya

dalam pedoman. Apa yang disebut dengan Tebang Pilih Indonesia (TPI) yang pada tahun

1989 berubah menjadi Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), dalam kenyataannya di

lapangan sulit sekali dinilai keberhasilannya, dalam arti bahwa HPH setempat yakin benar

bahwa rotasi kedua nanti pasti memperoleh kayu sesuai yang telah direncanakan. Lebih

banyak hutan berubah menjadi lahan kosong, wilayah perambahan, semak belukar atau

hutan tidak produktif dan tidak terurus.

Hal tersebut lebih banyak karena – disamping desakan ekonomi dan moral bangsa -

ilmu pengetahuan tentang kehutanan yang kita miliki tidak mampu menjawab tentang

bagaimana menciptakan sistem pengelolaan dan cara budidaya hutan yang benar-benar

lestari. Apa yang disebut dengan TPTI, Tebang Jalur, Tebang Rumpang, Bina Pilih, atau

beberapa sistem budidaya hutan alam lainnya, secara teori, dalam tataran wacana, ataupun

dalam skala area penelitian dalam luasan tertentu, sungguh memberikan harapan yang

menjanjikan. Sistem TPTI telah teruji dalam penelitian dan ditimba dari berbagai

pengalaman, menjanjikan riap yang tadinya hanya 1 – 1,5 m3/ha/tahun mampu

melipatgandakan sepuluh kali hingga mencapai 11 m3/ha/tahun, sehingga umur panen dapat

dipercepat atau bila dipanen sesuai rotasi maka volume yang dihasilkan akan sepuluh kali

lebih besar (Sutisna, 1996). Namun bila sudah melihat dalam skala luas dan aplikatif dalam

operasional perusahaan, sistem tersebut sulit dibuktikan keberhasilannya. Selalu ditemukan

hambatan baik dari segi teknis, ekonomis, atau bahkan sosial (misalnya petak yang berisi

pohon binaan diklaim sebagai hutan rakyat), sehingga akhirnya sulit sekali memperoleh

jaminan keberlanjutan rotasi berikutnya.

Teknologi yang dimiliki semuanya merupakan teknologi warisan luar negeri, bahkan

sampai pada mesin-mesin pengolah kayu juga merupakan peralatan hasil relokasi industri

dari luar negeri. Ketergantungan kepada pihak luar membuat kita sangat miskin dan lemah

dalam ilmu dan teknologi, terobosan yang ada belum mampu menjawab kebutuhan akan

kelestarian yang sudah sangat mendesak. Masih terdapat limbah di hutan ( 36,78 %) dan

limbah di industri kayu ( 35 %) yang dibiarkan membusuk atau malahan dibakar begitu saja

(Muladi, 1996). Sangat berbeda misalnya dengan Selandia Baru (Mc Intosh Company) yang

mampu membuat balok penyangga (beam) hasil penggabungan kayu limbah, dan mampu

dipasang tanpa tiang penguat sampai sepanjang 90 meter (Anonim, 1998). Sementara harga

kayu lapis Indonesia di pasar internasional tidak beranjak naik (bahkan menurun dari 400

US dollar menjadi 250 US dollar/m3

per awal Oktober 2001), Rusia dan Cina mampu

menjual produk serupa dengan harga separuhnya. Cina juga membuka pabrik tikar bambu

yang sangat laku di pasar Jepang dan Amerika Serikat, dan Taiwan mendirikan pabrik lampit

(tikar rotan) dengan bahan baku dari Indonesia, dengan kualitas yang lebih baik dan harga

yang lebih murah dibanding produksi Kalimantan Selatan (Kompasc, 2001). Tampak

bahwa Indonesia sulit untuk mampu merebut teknologi dan terlambat dalam antisipasi dan

diversifikasi produk atau pemanfaatan teknologinya.






45

b. Beberapa Saran

1). Keseimbangan ekonomi dengan lingkungan: Strategi Terpadu Pengelolalan

Hutan

Hutan akan tetap lestari sepanjang manusia memahami berdasar pemikiran dan

pengalamannya yang membuktikan bahwa hutan mampu memberikan manfaat secara

ekonomi bagi siapa saja yang berkaitan dengannya, secara terus menerus. Kata lain dari

manfaat ekonomi secara terus menerus adalah tercapainya kelestarian, sedangkan kelestarian

akan tercapai bila terjadi keseimbangan antara pemanfaatan secara ekonomi dengan

penjagaan kondisi lingkungan yang memungkinkan hutan bertumbuh sebagai penukar

manfaat ekonomi yang dipetik.

Masalahnya adalah bagaimana menjaga kondisi lingkungan tersebut sehingga hutan

mampu bertumbuh sesuai harapan? Karena begitu banyaknya pihak yang berkaitan dengan

hutan, maka konsep pengelolaan terpadu sejak perencanaan awal hingga kegiatan

operasional dan pengawasannya harus disetujui bersama.

Untuk mencapai kelestarian dan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan

dan keinginan terhadap hutan, perencanaan dan pengelolalan hutan hendaknya dilakukan

pada tiga level yaitu teknis, konsultatif dan koordinatif. Pada level teknis segenap

pertimbangan teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan hendaknya secara proporsional masuk

ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya hutan. Pada level

konsultatif segenap aspirasi dan kebutuhan pihak stakeholder serta pihak penderita dampak

pembangunan sumberdaya tersebut hendaknya diperhatikan. Pada tingkat koordinatif

masyarakat perlu bekerjasama dengan semua pihak untuk menuju tujuan bersama yang

diinginkan.

Dengan demikian terdapat empat tahap proses perencanaan pengelolaan hutan secara

terpadu, yang bisa disebut sebagai “Strategi Terpadu Pengelolaan Hutan” meliputi:

a). Tahap merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran, yang dapat diangkat pada level

nasional yang berkait erat dengan aparat di level provinsi dan kabupaten.

b). Tahap perencanaan zonasi, yang merupakan rencana alokasi ruang dan pengendalian

penggunaan/pemanfaatan ruang.

c). Tahap rencana pengelolaan, yang merupakan petunjuk dan arahan pengelolaan yang

terpadu pada kawasan prioritas atau pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal dan

berkelanjutan

d). Tahap rencana tindak yang merupakan rencana pelaksanaan perumusan program kegiatan

pada masing-masing unit kegiatan.

Secara lebih jelas, ke empat tahap tersebut dapat digambarkan sebagai pada Gambar 3

berikut ini.

Penggambaran sebagaimana di atas menunjukkan adanya keterlibatan semua pihak

pada semua aspek sesuai dengan proporsi masing-masing sehingga diharapkan tujuan

bersama yang ditetapkan – yaitu kelestarian hutan – dapat tercapai.






46

Dengan demikian sedapat mungkin dilaksanakan peninjauan ulang tentang sistem

perijinan, sistem pemanfaatan, zonasi, dan semua yang terkait dengan hak pengelolaan atas

suatu kawasan hutan, dengan goal-nya adalah kelestarian dan optimasi hasil. Contoh kasus

saja, bahwa tidak akan mungkin lestari pada areal 100 hektar yang merupakan area kecil-

kecil yang dibagi-bagi oleh bupati kepada masyarakat dengan dalih meningkatkan

kesejahteraan langsung kepada mereka. Bagaimana cutting-cycle bisa terjadi (secara

ekonomis menguntungkan atau tidak) pada areal yang begitu sempit? Mampukah mereka

melaksanakan budidaya dan pembinaan hutannya? Keuntungan terbesar dari kegiatan itu

sebenarnya diperoleh siapa: pemerintah daerah selaku penarik pajak dan retribusi,

masyarakat selaku pemegang hak, atau “cukong” yang meminjamkan dan memborong

pekerjaan dan mengambil kayu mereka? Itu baru satu contoh kasus, dan belum membahas

tentang berbagai bentuk hak pengelolaan lainnya.

Dengan kata lain, perlu kiranya menetapkan pola penyelesaian penggunaan hutan

secara lebih canggih dengan sasaran tunggal yang disepakati semua pihak (yang berbeda

kepentingan) dan dapat disebut sebagai Penggunaan Hutan Secara Adil dan Berkelanjutan.

2). Perbaikan moral

Saat inilah seharusnya mulai dilaksanakan penghentian terhadap segala kejahatan sosial

termasuk bagi para pemegang peran di bidang kehutanan. Seharusnya upaya gerakan

“kembali dan start ulang di titik nol” (sebagai istilah lain dari rekonsiliasi) bisa dilaksanakan

baik kepada aparat birokrasi, petugas lapangan, kalangan swasta dan siapa saja yang terkait

dengan masalah eksploitasi hutan.

Paradigma lama, yaitu hanya bertitik berat pada peningkatan sektor ekonomi semata,

harus diubah dengan pembangunan etika dan moral pribadi dan sosial. Kepedulian kepada

hukum dan norma etika moral harus ditegakkan. Bangsa yang maju adalah bangsa yang taat

dan patuh pada hukum, dan bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang menghargai norma,

etika dan memiliki moral tinggi.

Kalau hal itu bisa tercapai, maka pendapat Rousseau seperti tercantum di bawah

judul tulisan ini bisa terbantahkan, dan bahkan kita dapat mengikuti nasihat pujangga “lokal”

kaliber dunia Ranggawarsita (1802 – 1873): “…… sak begja-begjaning wong kang lali,

luwih begja kang eling lan waspada” (Sebesar apapun bahagianya mereka yang lupa, lebih

bahagia orang yang ingat serta waspada) (Suriasumantri, 1995).

3). Peningkatan teknologi

Beberapa pemikiran agar potensi hutan tidak secara drastis hilang begitu

saja, adalah:

a). Penutupan industri yang tidak berijin dan industri yang menampung kayu illegal atau

yang tidak jelas sumbernya. Penutupan kegiatan ini harus diikuti dengan sanksi hukum

yang tegas, jelas dan terukur.






47

b). Penutupan pabrik kayu lapis yang tidak memiliki pengembangan teknologi yang

meningkatkan nilai tambah produk kayu lapis atau turunannya. Industri kayu lapis harus

dikonversi dalam tingkat teknologi yang lebih tinggi baik segi kualitas dan daya

saingnya sehingga mampu menaikkan harga.

c). Peningkatan kegiatan penelitian yang didanai dengan cukup untuk mengantisipasi

pengembangan teknologi.

4). Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Perbaikan Iklim Politik

Saat ini merupakan saat yang paling baik untuk memulai suatu prestasi kerja demi

kelestarian hutan dan masa depan bangsa. Kinerja kelembagaan baik sektor pemerintah dan

swasta harus ditata ulang untuk mendukung tujuan itu, dengan sistem yang baru. Iklim

politik (baik nasional maupun dalam lingkup kehutanan) harus benar-benar bertujuan untuk

kepentingan bangsa, bukan untuk meng”akali” demi tujuan pribadi, kelompok atau

golongan. Dengan komitmen semua pihak, semoga hutan Indonesia tetap lestari

keberadaannya, demi kesejahteraan seluruh bangsa.






48

Hutan Lindung Dialihfungsikan

Sudah cukup lama, berita ini terdengar. Bahkan sampai menyeret salah seorang

anggota DPR ke dalam kasus, karena disinyalir 'goal' nya permintaan alih fungsi itu karena

anggota komisi IV itu disuap. Tetapi di sini saya bukan mau menyinggung tentang kasusnya,

tetapi tentang alih fungsi hutan lindung itu.

Alasan DPR Setujui Alih Fungsi Hutan Lindung Bintan

Alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan untuk pembangunan Bandar Sri Bintan

sebagai ibukota Kabupaten Bintan disetujui Komisi IV DPR. Apa alasan Komisi Kehutanan

ini akhirnya mengetok palu? Proses alih fungsi hutan lindung tersebut sebenarnya telah

berjalan selama dua tahun atas usulan Gubernur Kepri kepada Menhut. Selama kurun waktu

itu, tim independen yang anggotanya ditunjuk Dephut melakukan kajian. Tim itu lalu

mengeluarkan rekomendasi. Isi rekomendasinya adalah fungsi hutan lindung tersebut pantas

dialihkan. Hasil kajian tim independen itu lantas dilaporkan kepada Komisi IV DPR atas

nama Menhut pada Januari 2008.

Ketua Komisi IV DPR Ishartanto mengatakan, Komisi IV sependapat dengan

rekomendasi tim independen itu. Hutan lindung ribuan hektar itu pantas dialihfungsikan

karena awalnya hutan tersebut merupakan kawasan perkampungan. Apalagi Komisi IV juga

telah beberapa kali mekaukan kunjungan kerja ke kawasan hutan itu. “Karena kepentingan

ekonomi saat Orde Baru, maka dijadikan hutan lindung. Daerah tersebut dijadikan area

penampungan air hujan sehingga menjadi waduk air tawar,” beber Is dalam perbincangan

dengan detikcom, Kamis (10/4/2008). Air tawar itu lantas dijual ke Singapura. Kala itu,

Singapura dan Malaysia tengah terjadi perselisihan sehingga suplai air tawar ke Negeri Singa

itu terganggu. “Tapi sekarang kan Singapura sudah tidak masalah dengan pasokan air karena

Siangapura dan Malaysia sudah baikan. Jadi proyek ini (waduk air tawar) sudah tidak

visible,” tutur Is.



http://plinplan.com/general/26494/2008/04/10/alasan-dpr-setujui-alih-fungsi-hutan-lindung-bintan/




49

Alih status, imbuh dia, diawali dengan adanya pemekaran Kabupaten Bintan.

Gubernur Riau pun telah meminta Menhut untuk mengkajinya. Dan sesuai UU No 41/ 1999,

maka pelepasan fungsi hutan lindung harus mendapat persetujuan dari DPR, dalam hal ini

Komisi IV DPR. Diduga golnya alih fungsi hutan lindung tersebut menyeret anggota Komisi

IV DPR Al Amin Nasution dalam kasus suap. Amin diciduk KPK pada Rabu 9 April pukul

02.00 WIB di Hotel Ritz Carlton. Turut diciduk bersamanya adalah Sekda Kabupaten Bintan

Azirwan. Barang bukti yang disita 'hanya' Rp 71 juta. Namun Al Amin mendapat janji

mendapat Rp 3 miliar.

Menurut saya, walaupun proses permintaan tersebut sudah sesuai prosedur, tetap saja

hutan lindung harus tetap dipertahankan. Karena hutan adalah 'paru-paru' dunia, yang jika

semakin banyak, pemanasan global juga berkurang. Kasihan juga 'kan, penghuni dari hutan

lindung itu kalau rumahnya digusur.

ILLEGAL LOGGING KIKIS HUTAN LINDUNG

Aparat diminta cepat tanggap. Berantas IL, jangan beri peluang terjadinya

pelanggaran.Ketapang, Pambalakan liar di Kabupaten Ketapang terus berlanjut. Kali ini,

kawasan hutan lindung Matan di Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan,

Kabupaten Ketapang mulai dirambah para penebang liar. “Aktivitas ini berlangsung kurang

lebih dua pekan terakhir di areal hutan produksi lahan gambut Desa Pematang Gadung.

Sekitar 35 hektar hutan produktif yang akan dijadikan hutan lindung, telah dirambah,” kata

Abdurahman, Kepala Desa Pematang Gadung kepada Equator, Selasa (5/8)

Menurut Abdurahman, para penebang liar terbilang nekat dan berani. Tiga buah

mesin chainsaw setiap harinya beroperasi. “Ini hasil laporan masyarakat kepada saya,” kata

Abdurahman. Diakui Abdurahman memang dilematis karena mereka pada mulanya untuk

keperluan masyarakat setempat dan hanya satu buah mesin chainsaw. Tetapi memasuki

minggu kedua mulai bertambah menjadi tiga unit mesin. “Bahkan sudah mulai ada yang

membuka jalur baru,” kata dia. Diakuinya, sejak Maret 2008 lalu, aktivitas perkayuan di

Kabupaten Ketapang sempat terhenti total. Itu setelah Tim Mabes Polri turun langsung

menggelar operasi pemberantasan. Dari 30 tersangka, sudah empat orang yang dilimpahkan






50

ke persidangan. Menurut Abdurahman, pihak Desa Pematang Gadung tidak dapat bertindak

karena terbentur alasan klasik. Pihaknya pun sudah pernah memanggil oknum penebang ini.

Diharapkan intansi terkait segera turun tangan. “Desa sedang mengusulkan agar lahan

gambut yang masih sangat lebat hutannya dapat dijadikan lokasi pelepasan satwa liar

terutama orang utan,” kata Abdurahman.

Upaya ini, dikatakan dia, untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang disebabkan

beberapa faktor antara lain penebangan liar dan penambangan emas tanpa izin. “Kita

memang merencanakan menjadikan kawasan areal hutan produksi itu menjadi hutan lindung

atau mungkin hutan lindung desa. Karena kawasan ini masih banyak menyimpan kekayaan

flora dan fauna, salah satunya orang utan. Sangat disayangkan jika rusak,” tutur

Abdurrahman.

Pemanasan global, kata dia, sedikit banyaknya dipengaruhi menipisnya hutan.

Sebagai tempat persediaan air tanah, maka hutan lindung dapat dijadikan salah satu usaha

untuk menekan pemanasan global tersebut. Dia juga menilai, pembukaan lahan pertambangan

emas di Lubuk Sempok dalam setahun belakangan menjadikan kawasan yang kaya flora dan

fauna ini mulai terancam. Ditambah lagi, aktivitas illegal logging (IL) yang terus

berlangsung. Kawasan ini memang kawasan produktif yang sering dimanfaatkan masyarakat

secara tradisional baik memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada seperti kayu dan rotan,

juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berburu hewan, salah satunya rusa yang masih

banyak di kawasan ini,” tambahnya. “Kita sulit untuk bertindak tegas sebab khawatir

berbenturan dengan masyarakat, namun kita sudah mengingatkan mereka yang beraktivitas,”

ujar dia.

Tris Mulyadi dari LSM Cinta Nusantara Kabupaten Ketapang meminta kepolisian

segera bertindak agar aktivitas IL cepat dihentikan dan ditindak. Yang dikhawatirkan justeru

ada upaya membuka peluang bagi pelaku lain. “Masyarakat kita sering latah, jika melihat

orang lain aman dalam berbuat pelanggaran seperti IL maka mereka pun ikut-ikutan,” ucap

Tris. Supaya kerusakan hutan tidak bertambah parah, Tris menyarankan aparat segera






51

bertindak dan memproses pelakunya hingga dikenakan hukuman setimpal. “Mumpung

kegiatannya masih baru maka harus segera diatasi,” harap Tris. (lud)

Pemanasan Global dan Obral Karbon

Pertemuan para pihak UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate

Change) di Bali pada tanggal 3-14 Desember 2007 menjadi perhatian banyak pihak di

belahan dunia. Hajatan yang menghabiskan dana Rp 115 miliar dan US$ 3 juta tersebut

dihadiri oleh hampir 10 ribu orang dari 185 negara.

Pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim telah menyedot perhatian

dunia. Kenaikan suhu udara yang kemudian menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan

manusia di muka bumi telah menjadi keresahan banyak pihak. IPCC (Intergovernmental

Panel on Climate Change) menyebutkan bahwa bila tidak dilakukan upaya pengurangan

emisi gas rumah kaca maka 75-250 juta penduduk di Afrika akan menghadapi krisis air di

tahun 2020. Kelaparan yang meluas akan terjadi di Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia

Selatan. Indonesia pun akan menghadapi kehilangan sekitar dua ribu pulau kecil akibat

kenaikan permukaan air laut. Bencana banjir dan kekeringan menjadi ancaman.

Perjalanan Protokol Kyoto

Protokol Kyoto merupakan sebuah kesepakatan yang merupakan kelanjutan dari

berbagai kesepakatan penyelamatan bumi, telah menjadi sebuah titik awal upaya mengatasi

pemanasan global. Protokol Kyoto telah memperoleh kekuatan hukum internasional sejak 16

Februari 2005, saat Rusia menjadi negara ke-55 yang meratifikasi protokol ini sekaligus

memenuhi syarat 55 persen total emisi dari negara maju. Indonesia sendiri telah meratifikasi

Protokol Kyoto melalui UU No. 17/2004.

Hingga tahun 2006, 161 negara di dunia yang meratifikasi protokol ini, kecuali

Amerika Serikat dan Australia yang menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca

(GRK). Bersamaan dengan pertemuan Bali, Australia melakukan ratifikasi protokol tersebut,

dan akan menjadi bagian dari protokol pada bulan Maret 2008. Protokol Kyoto mewajibkan






52

sejumlah negara maju yang masuk dalam daftar Annex I untuk menurunkan emisi gas rumah

kaca yang dihasilkan dari perkembangan industri dan aktivitas pembangunan di negaranya.

Dalam tahap pertama, antara tahun 2008 hingga 2012, negara maju itu wajib

menurunkan emisi GRK-nya, dan ditargetkan pada akhir 2012 terjadi penurunan emisi hingga

5,2 persen dari tingkat emisi pada tahun 1990. Emil Salim menyatakan Protokol Kyoto telah

terbukti gagal menurunkan emisi gas rumah kaca dunia. Hal ini juga diungkapkan oleh IPCC

bahwa pada tahun 2004 terjadi kenaikan 20% emisi gas rumah kaca dari emisi pada tahun

1990.

Untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca, Protokol Kyoto dilengkapi

dengan mekanisme lentur yang menjadi bagian dari protokol tersebut. Termasuk dalam

mekanisme lentur Protokol Kyoto tersebut adalah perdagangan emisi (emission trading),

penerapan bersama (joint implementation) dan mekanisme pembangunan bersih (clean

development mechanism).

Pertarungan di Bali

Negara-negara pemilik hutan mengajukan opsi baru, yaitu pengurangan emisi dari

deforestasi dan degradasi hutan (Reduction Emission from Deforestation and Degradation).

Pemerintah Indonesia sendiri yakin akan memperoleh dana hingga US$ 3,75 miliar (Rp 33,75

triliun) per tahun dari negara-negara maju melalui skema REDD tersebut. Dana dari negara

maju diperkirakan bisa mencapai US$ 20-30 miliar per tahun untuk program adaptasi di

seluruh dunia, dengan asumsi setiap hektar hutan dalam setiap tahunnya dihargai 10 dollar

Amerika.

REDD sendiri tidak membawa dampak secara langsung dan segera, karena

pencemaran masih akan terus bergerak naik seiring dengan itu. WALHI menyatakan bahwa

skema REDD telah mengecilkan fungsi ekosistem hutan, yakni hanya sebagai penyerap

karbondioksida sahaja (carbon sinks). Selain itu, skema REDD juga akan akan membatasi

akses dan partisipasi masyarakat lokal terhadap hutan, setelah hutan berubah menjadi global

common goods, serta akan mengaburkan (menyulitkan) proses penegakan hukum terhadap






53

kasus-kasus kejahatan kehutanan, mengingat kesanggupan mereka (penjahat kehutanan)

memenuhi kewajibannya untuk membayar (willingness to pay) sesuai skema yang ditawarkan

REDD.

Pertemuan Bali juga memperbincangkan adaptation fund, yaitu pendanaan yang

diperuntukkan bagi negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim untuk

melakukan kegiatan adaptasi. Dana berasal dari 2% penjualan CER (Certified Emission

Reduction) serta sumber-sumber lain yang belum teridentifikasi dengan jelas. Namun hingga

kini masih belum ada kesepakatan mengenai lembaga mana yang akan mengelola dana

tersebut. Pertemuan Bali adalah ruang pertarungan negara utara (industri) dengan negara

selatan (berkembang). Negara industri tetap akan memproduksi emisi gas rumah kaca yang

menjadi sumber pemanasan global, sementara negara pemilik hutan tropis berada pada posisi

ditekan akibat deforestasi yang disebabkan juga oleh negara industri.

Obral Karbon

Sementara pertemuan Bali berlangsung, kelompok-kelompok perantara perdagangan

(broker) karbon menantikan hasil dari pertemuan tersebut. Banyaknya dana yang akan

bertaburan dalam skema perdagangan karbon, menjadikan para pedagang karbon akan

meraup keuntungan yang sangat besar. Presiden Direktur EcoSecurities, Bruce Usher,

memperkirakan hingga 2012 permintaan karbon kredit akan mencapai 3,36 miliar ton,

sementara sisi penawaran berdasarkan proyek yang terdaftar 2 miliar ton dengan total nilai

kredit karbon yang bisa diraup US$ 250 juta atau setara Rp 23,37 triliun.

Data lain menyebutkan, besaran nilai pasar untuk tahun 2006 bagi perdagangan kredit

karbon adalah sekitar US$ 24 miliar. Nilai yang sangat tidak kecil tersebut diperkirakan akan

tumbuh menjadi US$100 miliar pada tahun 2010. Jepang sendiri telah menyediakan dana

lingkungan hidup 690 miliar yen atau sekitar Rp 5,175 triliun untuk menghadapi pemanasan

global.

Kabupaten Malinau dan Global Eco Rescue Ltd telah menginisiasi kerjasama proyek

perdagangan karbon di areal seluas 325.041,6 hektar, yaitu di 3 hutan lindung di Kabupaten






54

Malinau, Kalimantan Timur, yaitu Pasilan Tabah Hilir Sungai Sembakung, Long Ketrok dan

Gunung Laung Ã¢â‚¬â€œ Gunung Belayan. Pemkab Malinau akan memasukkan kawasan

hutan lindung ke pasar karbon sukarela (voluntary carbon market). Di media, Bupati

Malinau, Marthin Billa, menyatakan bahwa melalui perjanjian yang ditandatangani pada

tanggal 8 November 2007 tersebut daerahnya mendapatkan dana penjagaan hutan sebanyak

325.000 Euro atau setara Rp 4,5 miliar per tahun (kurang lebih setara dengan US$ 1 per

hektar setiap tahun). Senyatanya, perdagangan karbon dengan cara tersebut dalam kondisi

ideal bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi.

Memang hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum menetapkan harga karbon.

Harga di pasar internasional sangat bervariasi dari US$ 5-40 setiap ton dan sangat tergantung

pada kesepakatan internasional. Kemampuan hutan tanaman menyerap karbon berkisar 24

ton karbon per hektar setiap tahun, hutan alam berpotensi menyerap 200-300 ton karbon per

hektar setiap tahun, sementara di India, sebuah kawasan kering dan hutan campuran dapat

menyerap karbon 3,4 ton per hektar setiap tahun.

Menurut data Civil Society Organization on Forestry Governance and Climate

Change, untuk mendapatkan proyek REDD terdapat biaya operasional yang dibebankan

kepada negara pemilik hutan tropis mencapai 30%-40%, artinya hanya 60%-70% dari total

dana yang akan diterima negara penerima program tersebut. Bahkan potongan biaya

operasional itu bisa mencapai 90%. Contoh saja Kosta Rika yang melakukan mekanisme

REDD dengan negara-negara Uni Eropa, hanya memperoleh 10 persen dari total dana karena

biaya operasional.

Dari beberapa perhitungan di atas, maka sebenarnya harga yang ditawarkan oleh

Global Eco Rescue kepada Pemkab Malinau merupakan harga yang sangat rendah dalam

sebuah perhitungan perdagangan karbon. Bila sudah demikian, siapa yang sebenarnya akan

diuntungkan dari sebuah perdagangan karbon?

Ancaman Terhadap Kehidupan






55

Mekanisme perdagangan karbon juga mengancam kehidupan komunitas lokal.

Ancaman terhadap masyarakat asli dan petani amat buruk, penghancuran dan hilangnya akses

terhadap hutan akan menghancurkan penghidupan mereka. Forum Internasional Masyarakat

Asli yang Pertama (The First International Forum Of Indigenous Peoples on Climate Change)

menyatakan sinks (penyerapan) dalam mekanisme CDM akan mengandung strategi skala

dunia dalam rangka pengambilalihan tanah-tanah. Pengusiran masyarakat oleh tentara atas

nama perdagangan karbon, sudah terjadi di Uganda.

Konflik horisontal juga kemungkinan akan terjadi beriringan dengan dilakukannya

skema perdagangan karbon. Selain juga akan semakin banyak penguasaan lahan oleh

kelompok tertentu, yang akan semakin mengurangi luasan kawasan produktif komunitas

lokal. Sementara itu, skema perdagangan karbon tak akan menjadi jawaban terhadap

pemanasan global. Negara industri tetap saja akan menghasilkan emisi gas rumah kaca

dengan sangat tinggi ke atmosfer yang pada gilirannya akan menghadirkan bencana ekologi

dan semakin meluasnya penyebaran penyakit. Pemanasan global harus dihadapi bukan

semata dengan memuluskan mekanisme perdagangan karbon. Negara-negara industri harus

ditekan untuk melakukan penurunan emisi dari industri di negara mereka. Bukan dengan

melakukan perdagangan karbon dan hanya menyalahkan negara pemilik hutan tropis yang

tersisa. Ancaman terhadap kehidupan akibat pemanasan global dapat diatasi bila negara-

negara industri bersikap lebih adil terhadap proses berkehidupan.






56

PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

A. KONDISI UMUM

Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan

lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan

utama bagi seluruh sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu

sendiri. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009, perbaikan

pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk

memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu

memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan

tetap menjamin kelestariannya. Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap

mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa

mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar tetap dapat dinikmati oleh

generasi mendatang. Dalam kaitan ini, pembangunan berkelanjutan terus diupayakan menjadi

arus utama dari pembangunan nasional di semua bidang dan daerah.

Pembangunan kehutanan selama lebih dari tiga puluh tahun telah difungsikan

sebagai penunjang pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan hasil hutan kayu secara

berlebih, sementara masalah sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan hutan kurang

mendapat perhatian yang memadai. Akibat dari itu, hutan Indonesia telah terdegradasi

dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Walaupun pada tataran pemikiran telah

disadari akan peran hutan sebagai fungsi penunjang ekosistem kehidupan yang lebih luas dan

upaya untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainable forest

management) telah seringkali dibahas, namun dalam praktek sehari-hari di lapangan

degradasi hutan masih terus berlanjut. Dampak-dampak negatif dari degradasi hutan juga

semakin sering terjadi dengan korban jiwa dan materi yang semakin besar. Dalam jangka

pendek hal ini diperkirakan masih sulit untuk diatasi karena upaya perbaikan yang dilakukan

akan berkejaran dengan degradasi yang terjadi. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah






57

peningkatan perbaikan pengelolaan hutan secara terus menerus, baik perbaikan dari segi

kualitas pengelolaan maupun skala aksi di lapangan. Disamping itu juga diperlukan suatu

gerakan nasional yang konsisten dan terus menerus yang melibatkan semua pihak, antara lain

dengan meningkatkan peran kelembagaan pengelola kehutanan yang harus semakin handal.

Berdasarkan kondisi umum tersebut diatas, perbaikan pengelolaan sumber daya hutan

dilakukan melalui penguatan kelembagaan pengelola hutan dengan membentuk unit-unit

pengelola lapangan berupa kesatuan pengelola hutan (KPH) yang mencakup seluruh jenis

hutan yaitu hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Untuk mewujudkan hal

tersebut, pada tahun 2005 telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. Dalam rangka

pelaksanaan Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan telah dilakukan

penetapan kawasan hutan sebanyak 35 unit dengan luas sekitar 110 ribu ha, penunjukan

kawasan hutan dan perairan untuk 3 provinsi, pengembangan hutan kemasyarakatan dan

usaha perhutanan rakyat, penyelesaian restrukturisasi terhadap 17 HTI dan HPH/IUPHHK

pada 73 perusahaan, serta pengembangan produk kayu bernilai tinggi. Dalam pelaksanaan

program perlindungan dan konservasi sumber daya alam telah dilaksanakan kegiatan-

kegiatan meliputi penetapan 5 Taman Nasional baru, pengembangan pusat-pusat

penyelamatan satwa, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam,

implementasi kolaborasi pengelolaan taman nasional untuk lebih dari 9 taman nasional,

sosialisasi sistem peringkat bahaya kebakaran, dan pembentukan brigade pengendalian

kebakaran hutan di 15 provinsi. Selanjutnya, dalam implementasi Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam telah dilakukan pelaksanaan kajian awal untuk

rencana induk pelaksanaan rehabilitasi ekosistem mangrove di Provinsi NAD, pelaksanaan

rehabilitasi hutan lindung seluas 89 ribu ha, pelaksanaan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

yang masih berjalan sampai tahun 2007, serta penelitian teknik rehabilitasi lahan kritis bekas

tambang, teknik dan kelembagaan rehabilitasi lahan gambut, dan teknik rehabilitasi lahan

terdegradasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Program

Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup adalah:

pengembangan sistem pengawasan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam oleh

masyarakat, bimbingan teknis perencanaan pengembangan social forestry di 15 provinsi dan

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan social forestry di 20 provinsi, serta pembangunan






58

fasilitas pelatihan pemadaman kebakaran hutan untuk petugas dari 4 Taman Nasional.

Sedangkan kegiatan yang telah dihasilkan dari pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup adalah: pembentukan forum

DAS dan forum komunikasi kelompok kerja DAS di 9 DAS.

Di samping itu, sektor kelautan yang merupakan salah satu sektor pembangunan

berbasis pada sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan, diharapkan dapat menjadi andalan

dalam mendukung perekonomian nasional dan daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat

Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan, telah dihasilkan beberapa pencapaian

yang meliputi: (1) penanganan pencurian ikan (illegal fishing); (2) pembangunan/

pemberdayaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar/terdepan; (3) pengelolaan wilayah

pesisir dan laut secara terpadu; dan (4) konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan.

Banyaknya praktik pelanggaran dan illegal fishing telah mengakibatkan kerugian

negara cukup besar. Untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, telah dilakukan upaya

pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan di perairan teritorial dan

Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) melalui penerapan sistem Monitoring Controlling

and Surveillance (MCS). Sistem ini terdiri atas Vessel Monitoring System (VMS) yang

bermanfaat untuk memantau kapal perikanan yang beroperasi di perairan Indonesia dan ZEEI

melalui pemasangan transmiter di kapal-kapal perikanan, dan didukung oleh 18 kapal patroli,

50 alat komunikasi, 600 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan sistem pengawasan

berbasis masyarakat (SISWASMAS) di setiap wilayah. Dalam kurun waktu 2004-2005,

transmiter yang telah dipasang berjumlah sekitar 1.375 buah, sementara itu juga telah

terbentuk kelompok masyarakat pengawas sebanyak 579 kelompok, dan diperkirakan

mencapai sebanyak 650 kelompok pada tahun 2006. Selain itu, juga dilaksanakan operasi

terpadu yang terdiri atas unsur-unsur Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), TNI AL,

Polair dan TNI AU, serta kelompok masyarakat pengawas, di samping gelar operasi mandiri

yang dilakukan oleh DKP. Perbaikan sistem perijinan usaha penangkapan dan penyiapan

pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan juga telah dilaksanakan untuk mendukung

penanggulangan illegal fishing.






59

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan telah

dilaksanakan penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, rencana zonasi

wilayah pesisir, dan pelatihan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di 15 provinsi, yang

mencakup 42 kabupaten/kota. Di samping itu, pada tahun 2005 juga mulai dilakukan

perumusan dan penyusunan kebijakan kelautan nasional (ocean policy). Dalam rangka

pendayagunaan potensi sumber daya kelautan non-konvensional, telah dilakukan pengelolaan

benda muatan kapal tenggelam (BMKT) yang tersebar sedikitnya di 463 titik. Pengangkatan

BMKT telah dilakukan di Pantai Utara Cirebon dengan nilai taksir sebesar Rp225 miliar. Di

bidang penataan ruang laut yang merupakan basis pengembangan wilayah pesisir, telah

dilakukan penyusunan tata ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil pada skala regional,

provinsi, kabupaten/kota dan kawasan, serta penyusunan rencana detail lokasi kawasan

unggulan. Dalam kaitan itu, telah dilakukan pula pengelolaan ruang laut kawasan Teluk

Tomini, Selat Karimata, Teluk Cenderawasih dan Teluk Balikpapan.

Pembangunan pulau-pulau kecil telah menjadi perhatian khusus untuk ditangani

dalam beberapa tahun ini, mengingat kondisinya yang tertinggal dan sebagian dari pulau-

pulau tersebut sebagai titik pangkal perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Dalam pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia, sejak tahun 2002

telah dibentuk Kelompok Kerja Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan daerah. Pada tahun 2005, pemerintah pusat

bersama-sama dengan pemerintah daerah telah melakukan kegiatan toponimi (penamaan

pulau) di 8 provinsi, yaitu: Bangka Belitung, Riau, Maluku Utara, NTB, NTT, Sumatera

Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Selain itu, dilakukan pengembangan

pariwisata bahari di kawasan pulau-pulau kecil di 6 lokasi. Selanjutnya, guna mempercepat

pembangunan pulau-pulau kecil terluar di 13 kabupaten, pemerintah telah melakukan

pengadaan sarana dan prasarana energi tenaga surya dan alat komunikasi. Khusus untuk

penanganan dan pemanfaatan pulau-pulau terdepan/terluar yang berjumlah 92 pulau, telah

dikeluarkan Peraturan Presiden No. 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Terluar.

Diharapkan dengan keluarnya Perpres tersebut akan dapat mempercepat penanganan dan

pengembangan pulau-pulau terluar yang ada baik dari segi hankam maupun kesejahteraan.






60

Saat ini, kondisi ekosistem pesisir di sebagian wilayah telah mengalami kerusakan

dan pencemaran yang tinggi, yang digambarkan dengan kerusakan rata-rata terumbu karang

sebesar 40 persen, penurunan luasan mangrove, dan pencemaran yang tinggi di beberapa

wilayah pesisir/laut. Sebagai salah satu upaya pengurangan perusakan, dilakukan program

perlindungan dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan dengan cara melakukan

rehabilitasi terumbu karang di 8 provinsi yang meliputi 12 kabupaten/kota, penanaman

mangrove, dan pengelolaan konservasi kawasan dan konservasi jenis. Selama kurun waktu

2002–2005, telah ditetapkan luasan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) melalui SK

Bupati dan calon KKLD sekitar dua juta hektar, yang diperkirakan akan bertambah sebesar

700 ribu hektar pada tahun 2006. Selain itu, persiapan juga dilakukan dalam rangka

pengusulan marine world heritage site, yaitu Taman Nasional Bunaken, Takabonarate,

Kepulauan Banda, Raja Ampat, Kepulauan Derawan, dan Wakatobi. Pada tahun 2005 dan

2006 telah dilaksanakan kegiatan kerjasama regional dengan Malaysia dan Filipina dalam

pengelolaan kawasan konservasi laut Sulu Sulawesi (Sulu Sulawesi Marine Eco-Region), dan

telah menghasilkan rencana aksi konservasi di tingkat nasional dan regional. Selain itu, telah

dilakukan pula pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan di perairan Arafura dan Timor

yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Australia, Timor Leste, dan Papua New

Guinea.Untuk kerjasama pengelolaan laut antar daerah antara lain telah dilaksanakan di Selat

Karimata dan Teluk Tomini. Sebagai upaya mitigasi bencana lingkungan laut, telah disusun

pedoman strategi nasional mitigasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bidang energi dan sumber daya mineral juga memegang peranan penting dalam

perekonomian nasional. Hal ini terbukti dengan besarnya peranan sektor energi dan sumber

daya mineral sebagai penyedia sumber energi, sumber devisa, penerimaan negara, sumber

bahan baku industri, wahana alih teknologi, pendukung pengembangan wilayah, menciptakan

lapangan pekerjaan dan pendorong pertumbuhan sektor lain. Komoditi yang dihasilkan dari

sektor ini masih memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, menyumbang

hampir mencapai 30% dari total pendapatan negara. Perbaikan iklim investasi mutlak

diperlukan guna terus mendukung fungsi sektor energi dan sumber daya mineral sebagai

tulang punggung penggerak roda ekonomi nasional dalam tahun-tahun mendatang. Di

samping itu penyempurnaan aturan main mengenai pengelolaan produksi pemanfaatan






61

minyak dan gas bumi (migas) perlu terus disempurnakan guna mendukung peningkatan

devisa sebagai penerimaan negara.

Dalam tahun-tahun mendatang, sektor industri akan terus menjadi konsumen energi

final yang paling besar. Berbeda dengan sektor transportasi yang hanya mengkonsumsi bahan

bakar minyak (BBM), sektor industri mengkonsumsi berbagai jenis energi final, seperti BBM

(35–40%), gas bumi (30–35%), batu bara (15–18%), Liquified Petroleum Gas (LPG) (0–1%),

dan listrik (10–12%). Di samping itu pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) terutama untuk

sektor transportasi menjadi salah satu opsi yang perlu mendapatkan perhatian. Dengan

meningkatnya harga BBM akhir-akhir ini – berkurangnya subsidi BBM – ada potensi untuk

menggeser kedudukan BBM di sektor industri oleh berbagai jenis energi final lainnya. Gas

bumi, batu bara, dan LPG menjadi lebih kompetitif untuk digunakan sebagai energi input di

sektor industri. Belum lagi energi final lainnya yang bersumber dari nabati (biofuel) atapun

hayati (biomass), yang jika dikelola dengan baik akan merupakan sumber energi alternatif

(yang juga kompetitif) pengganti BBM.

Lingkungan tektonik Indonesia memberikan implikasi kepulauan Indonesia kaya akan

sumber daya energi dan mineral. Penelitian dan penyelidikan terhadap sumber daya energi

fosil seperti migas, Coal Bed Methane (CBM), gas hydrat dan batubara perlu ditingkatkan

agar potensi yang ada terkelola dengan optimal. Tidak kalah penting juga, adalah

meningkatkan penemuan keberadaan endapan-endapan mineral logam seperti tembaga, emas,

nikel, dan timah yang terletak pada busur-busur magmatik dan membentuk proses

mineralisasi. Busur magmatik aktif yang terdapat di kawasan Indonesia ini selain membawa

mineral-mineral berharga juga menghasilkan suatu sumber energi alternatif yang ramah

lingkungan yaitu panas bumi. Cadangan panas bumi yang dimiliki cukup besar untuk

menunda posisi Indonesia sebagai net oil importer dan mendukung diversifikasi energi

primer bila dapat dioptimumkan pemanfaatannya. Beberapa komoditi mineral logam yang

memiliki nilai ekonomi tinggi diantaranya emas, tembaga, timah, dan nikel, juga komoditi

mineral non logam atau mineral industri yang sangat beragam jumlahnya saat ini perlu

dikembangkan secara intensif.






62

Indonesia juga berpotensi besar terkena bencana geologi. Mitigasi bencana geologi

sangat penting dilakukan dalam melindungi seluruh rakyat baik jiwa maupun harta bendanya.

Pemanfaatan teknologi geologi memegang peranan penting dalam pemanfaatan lahan untuk

kawasan pertambangan, kawasan industri, hutan lindung serta untuk pariwisatanya, sehingga

tumpang tindih lahan tidak terjadi. Penyebaran informasi geologi dan sumber daya mineral

yang lengkap akan sangat membantu. Kedepan, informasi geologi dan sumber daya mineral

harus dengan mudah didapat baik berkaitan dengan dunia usaha maupun kebencanaan.

Kondisi geologi dan potensi mineral Indonesia sangat menarik, namun masih banyak wilayah

yang belum dijangkau oleh kegiatan eksplorasi secara intensif.

Selama tahun 2005 keadaan lingkungan hidup banyak mengalami tekanan di hampir

seluruh wilayah tanah air yang didominasi oleh kejadian bencana alam dan lingkungan, serta

beragam masalah lingkungan hidup. Bencana alam yang terjadi diantaranya adalah gempa

bumi, tsunami, tanah longsor, banjir dan letusan gunungapi, di berbagai daerah, dengan

kecenderungan yang semakin meningkat. Bencana gempa bumi, tsunami, tanah longsor,

banjir dan letusan gunungapi telah menimbulkan kerusakan lingkungan seperti rusaknya

kawasan budidaya (persawahan, perkebunan, peternakan, dan pertambangan) sarana

prasarana, harta dan jiwa manusia. Penyebab banjir dan tanah longsor adalah kombinasi

antara besaran curah hujan, struktur geologi, jenis tanah dan daya dukung dan atau kawasan

lindung yang dialih fungsikan. Beragam faktor penyebab banjir (dan juga tanah longsor)

untuk setiap lokasi namun terdapat faktor yang sama yaitu kombinasi antara curah hujan,

daya dukung lingkungan, dialih fungsikannya kawasan lindung khususnya hutan lindung dan

masyarakat yang terkena musibah tinggal di kawasan lindung. Kejadian bencana gempa

bumi, tsunami dan letusan gunungapi juga tidak terlepas dari dinamika geologi yang

memerlukan penelitian, penyelidikan dan sekaligus mitigasi bencana yang baik agar dampak

negatif dari bencana dapat diminimalkan.

Disamping itu, Kejadian Luar Biasa (KLB) berbagai penyakit menular muncul secara

bergantian, tidak saja flu burung (Avian Influenza) yang telah mewabah dan menjadi sorotan

secara internasional, akan tetapi penyakit-penyakit lain yang sampai sekarang masih menjadi

masalah perlu menjadi perhatian pula. Demam berdarah selalu muncul setiap tahun di






63

berbagai daerah, polio, busung lapar, tuberkulosisi (TBC), muntaber dan malaria masih

mewabah di beberapa provinsi. Upaya penanganan secara kuratif (pengobatan) memang perlu

dilakukan akan tetapi penanganan secara promotif dan pencegahan masih kurang mendapat

perhatian. Keadaan di atas tidak lepas kaitannya dengan degradasi kualitas fungsi lingkungan

diikuti dengan gaya hidup tidak sehat serta kemiskinan yang masih cukup tinggi.

Di lain pihak, pembangunan bidang lingkungan hidup, telah mencatat beberapa

capaian dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu telah dilakukan

peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemar dan perusak lingkungan,

penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup,

peningkatan kesadaran semua lapisan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan

penyebarluasan informasi dan isu lingkungan hidup yang dilakukan di pusat dan daerah juga

telah meningkatkan kepedulian banyak pihak terhadap kondisi lingkungan hidup. Disamping

itu, telah dilaksanakan Program Bangun Praja, Program Penilaian Peringkat Kinerja

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), dan Program Super Kasih,

pembinaan tim penilai AMDAL, serta terbentuknya Environmental Parliament Watch.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia juga telah melaksanakan kegiatan di bidang

perlindungan lapisan ozon dari kerusakan akibat penggunaan bahan-bahan kimia, sebagai

tindak lanjut ratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal di bidang perlindungan lapisan

ozon.

Pembangunan bidang meteorologi dan geofisika memiliki peran yang penting untuk

negara tropis dengan keunikan geografis, cuaca, dan iklim seperti Indonesia. Variabilitas

iklim serta karakteristik kegempaan yang terkait erat dengan rentannya Indonesia terhadap

proses aktivitas bumi yang tidak pernah berhenti dapat muncul dalam bentuk fenomena alam

seperti curah hujan ekstrim, banjir, longsor, kemarau panjang, angin topan, puting beliung,

gempa bumi dan tsunami akan membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia berupa

korban jiwa maupun harta benda. Catatan internasional tentang jumlah korban bencana

(1994–2003) menunjukkan bahwa di Asia terjadi bencana dua sampai tiga kali setiap tahun.

Sembilan persen dari jumlah korban bencana adalah penduduk Asia, dan Indonesia

menduduki urutan ke-4 di Asia setelah China, India dan Filipina.






64

Untuk tujuan mengurangi dampak bencana diperlukan informasi awal yang tingkat

ketepatan dan kecepatannya tinggi agar dapat tepat sesuai kebutuhan dan dapat diterima end-

user dalam waktu yang singkat. Informasi dini pada dasarnya tidak hanya digunakan untuk

penanggulangan bencana tapi juga sebagai landasan operasional dalam kegiatan perencanaan

keselamatan transportasi baik udara, laut dan darat; peningkatan produksi pangan; pelestarian

lingkungan hidup; pertahanan dan keamanan; kesehatan; dan pariwisata.

Berbagai upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

telah dilakukan masih memerlukan tindak lanjut mengingat masih banyaknya masalah serta

tantangan yang dihadapi dalam tahun 2006. Permasalahan yang diperkirakan masih

dihadapi dalam pembangunan kehutanan pada tahun 2007 adalah: (1) masih lemahnya

kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya hutan khususnya di tingkat lapangan sehingga

pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainable forest management/SFM) masih belum

dapat dilaksanakan dengan baik; (2) belum optimalnya pemanfaatan aneka fungsi hutan

karena pengelolaan hutan masih bertumpu pada hasil hutan kayu; (3) masih belum selesainya

restrukturisasi industri kehutanan sehingga permintaan bahan baku kayu dari industri dalam

negeri jauh melebihi kemampuan penyediaan yang berkelanjutan; (4) masih lemahnya

penegakan hukum terhadap pelanggaran UU dan peraturan yang terkait dengan kehutanan

sehingga kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging), tebang berlebih, perdagangan kayu

ilegal (illegal trading), pembakaran hutan, konversi kawasan hutan , dll masih sering terjadi;

(5) kurangnya pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, antara lain

karena tidak jelasnya pelaksanaan aturan kerjasama pemerintah dan masyarakat, serta kondisi

kemiskinan masyarakat sehingga cenderung mudah dimanfaatkan untuk mendukung

kegiatan-kegiatan ilegal; (6) kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan

lahan kritis, perlindungan dan konservasi, penatagunaan kawasan hutan, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan program pembangunan kelautan permasalahan yang masih akan

dihadapi dalam tahun 2007 adalah: (1) masih rendahnya sarana dan prasarana pengawasan

dan pengendalian sumber daya kelautan, serta lemahnya penegakan hukum dalam

penanganan illegal fishing; (2) kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan

dan perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, termasuk potensi kelautan non-






65

konvensional; (3) belum berkembangnya pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau

terdepan/terluar; (4) belum selesainya penetapan batas laut Indonesia dengan negara tetangga;

(5) rusak dan tercemarnya ekosistem pesisir dan laut; (6) sering terjadi konflik pemanfaatan

dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan karena belum tertatanya ruang laut dan

pesisir.

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral,

kebutuhan akan BBM dalam negeri dalam kurun waktu 20 tahun terakhir meningkat, dengan

laju pertumbuhan sekitar 5–6% per tahun. Namun, hal ini tidak diikuti dengan peningkatan

produksi minyak bumi. Bahkan, produksi minyak bumi pada lima tahun terakhir mengalami

penurunan yang cukup berarti. Hal ini disebabkan oleh karena: a) tidak ditemukannya

cadangan baru dengan skala besar untuk dapat dikembangkan; dan b) sebagian besar dari

lapangan minyak yang saat ini sedang berproduksi merupakan lapangan tua – mengalami

penurunan produksi secara alamiah sebesar kurang lebih 15% per tahun. Investasi

(eksplorasi) di bidang migas juga tidak berkembang terutama disebabkan oleh terbitnya

beberapa peraturan yang memberatkan investor, seperti pemberlakuan pajak pertambahan

nilai (PPN) dalam tahap eksplorasi, pemberlakuan bea masuk terhadap barang-barang impor

Migas, dan pembatasan kegiatan eksplorasi di kawasan hutan lindung. Pemanfaatan dan

pengembangan gas bumi saat ini belum mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan

dalam negeri dan ekspor. Sebagian besar gas bumi diekspor dalam bentuk liquified natural

gas (LNG). Kelangkaan pasokan gas bumi terjadi dibeberapa daerah misalnya di Jawa Timur,

untuk kepentingan tenaga listrik, dan di Aceh, untuk bahan baku pabrik pupuk dan

petrokimia. Terbatasnya prasarana tranportasi gas bumi merupakan hambatan yang utama

dalam pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, disamping masih tingginya

ongkos produksi gas bumi dibandingkan dengan tingkat kemampuan konsumen gas dalam

negeri, terutama rumah tangga.

Persoalan utama yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup diantaranya

adalah peningkatan pencemaran air, penurunan kualitas udara khususnya di kota-kota besar,

kerusakan habitat ekosistem pesisir dan laut yang semakin parah, ancaman terhadap

keanekaragaman hayati, kekurangan sumber air bersih di daerah tertinggal/sulit air, lemahnya






66

harmonisasi peraturan perundangan lingkungan hidup, dan rendahnya kesadaran masyarakat

yang dalam pemeliharaan lingkungan. Berbagai persoalan lingkungan hidup tersebut telah

menurunkan kualitas media lingkungan hutan, tanah, air tanah dan air permukaan, udara dan

atmosfir, pantai dan laut, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan sebagai

penyangga kehidupan.

Bila ditinjau dari luas wilayah Indonesia, jumlah stasiun pemantauan yang ada saat ini

belum cukup untuk dapat memberikan pelayanan informasi meteorologi dan geofisika ke

seluruh wilayah Indonesia. Enam stasiun meteorologi maritim, 21 stasiun klimatologi, dan 31

stasiun geofisika yang ada saat ini masih jauh dari cukup. Kualitas data sangat dipengaruhi

oleh keakurasian sistem peralatan yang digunakan serta pelaksanaan kalibrasi peralatan

tersebut. Pemantauan fenomena meteorologi dan geofisika harus dilakukan secara terus

menerus, tidak mengenal batas wilayah serta diperlukan aksesibilitas pertukaran data dan

informasi secara mudah dan cepat. Kondisi sarana komunikasi meteorologi dan geofisika saat

ini dirasakan masih belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan operasional tersebut.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007

Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah perbaikan pengelolaan

sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengarusutamakan

prinsip-prinsip tata kepemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup. Sementara itu, secara khusus, sasaran pembangunan dalam bidang kehutanan adalah:

a. Diterapkannya prinsip pengelolaan hutan lestari dengan membangun Unit Pengelolaan

Hutan disetiap Provinsi.

b. Terselesaikannya penetapan kesatuan pengelolaan hutan di 20 lokasi.

c. Meningkatnya investasi untuk memanfaatkan dan mengolah hasil hutan non-kayu.






67

d. Terlaksananya penilaian kinerja pada 85 unit Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) pada hutan alam dan hutan tanaman.

e. Terlaksananya pelaksanaan pelelangan 20 unit IUPHHK denga luasan 600 ribu ha.

f. Terlaksananya kegiatan-kegiatan operasi penanggulangan illegal logging dan illegal

trading.

g. Terlaksananya pembangunan hutan rakyat seluas 200 ribu ha, serta hutan kemasyarakatan

dan perhutanan sosial seluas 200 ribu ha.

h. Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan seluas 900 ribu ha di 282 DAS prioritas.

i. Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di 10 Taman Nasional.

j. Terlaksananya penataan batas kawasan hutan di 26 provinsi.

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan kelautan adalah:

a. Meningkatnya ketaatan stakeholders dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

kelautan dan perikanan, serta terbangunnya sistem Monitoring, Controlling, and

Surveillance.

b. Terkelolanya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kemitraan dan

masyarakat.

c. Terwujudnya pengelolaan kawasan perbatasan laut dan pulau terluar/terdepan.

d. Tersusunnya kebijakan kelautan yang terintegrasi (ocean policy) dan peraturan

perundangan bidang kelautan (UU Pengelolaan wilayah Pesisir).

e. Meningkatnya pengelolaan dan luasan kawasan konservasi laut dan terlaksananya

rehabilitasi ekosistem terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria.






68

f. Tersusunnya penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang mendukung

usaha kelautan dan perikanan.

g. Meningkatnya upaya mitigasi bencana lingkungan laut dan kesiapsiagaan masyarakat.

h. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan riset dan kepakaran SDM riset.

Sasaran dalam pembangunan bidang sumber daya energi, mineral dan

pertambangan adalah:

a. Terwujudnya peran optimal migas bagi penerimaan negara guna menunjang

pembangunan ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

b. Terciptanya iklim investasi yang lebih baik dan berkembangnya kegiatan penelitian

dan penyelidikan eksplorasi dan eksploitasi migas, panas bumi, batubara, mineral logam

maupun non-logam, mineral industri serta pertambangan umum lainnya.

c. Terjaminnya ketersediaan minyak mentah dan gas bumi, BBM, BBG, hasil olahan

dan LPG dan/atau LNG untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk meningkatnya produksi

dan cadangan gas bumi dan cadangan strategis minyak bumi nasional.

d. Meningkatnya pemanfaatan energi primer selain minyak bumi, seperti batubara, gas

bumi, panas bumi, tenaga air dan tenaga surya dalam pola konsumsi energi primer

nasional.

e. Tersedianya dan terkelolanya data dan informasi geologi, energi dan sumber daya

mineral yang lebih lengkap terutama informasi mengenai cadangan sumber daya energi

dan mineral di daerah-daerah baru dan informasi mengenai daerah rawan bencana.

f. Terwujudnya kemandirian dalam pengusahaan energi dan sumber daya mineral

melalui peningkatan dan pemanfaatan produksi dan jasa dalam negeri.






69

g. Terwujudnya pengembangan masyarakat di daerah koperasi energi dan sumber

daya mineral dan peningkatan pengelolaan lingkungan, peningkatan keselamatan operasi

dan kesehatan kerja.

h. Terwujudnya alih teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional di

sektor energi dan sumber daya mineral

Sedangkan sasaran yang akan dicapai melalui pembangunan lingkungan hidup

adalah:

a. Menurunnya beban pencemaran lingkungan meliputi air, udara, atmosfer, laut, dan

tanah.

b. Diterapkannya berbagai kebijakan untuk menurunkan laju kerusakan lingkungan

meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energi, atmosfir, serta

ekosistem pesisir dan laut.

c. Diterapkannya pertimbangan pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan serta pengawasan pemanfaatan ruang dan lingkungan.

d. Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi

lingkungan.

e. Terwujudnya pengarusutamaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di pusat dan daerah.

f. Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelola lingkungan hidup..

Selanjutnya, sasaran yang akan dicapai melalui pembangunan bidang meteorologi

dan geofisika adalah:

a. Tersedianya informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yang dapat diakses

secara cepat oleh masyarakat, melalui Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami.






70

b. Tersedianya informasi dan peringatan dini cuaca/iklim ekstrim yang dapat diakses

secara cepat oleh masyarakat, melalui Pembangunan Sistem Peringatan Dini Meteorologi

(cuaca dan iklim ekstrim).

c. Tersedianya informasi cuaca untuk penerbangan, pelayaran, pertahanan dan

keamanan, pariwisata dan kesehatan.

d. Tersedianya informasi iklim untuk mendukung pertanian yang dapat diakses secara

cepat oleh masyarakat di tingkat kabupaten.

e. Tersedianya informasi kualitas udara untuk mendukung pelestarian lingkungan

hidup.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007

Untuk mencapai sasaran sebagaimana disebutkan di atas, arah kebijakan

pembangunan diutamakan untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. Secara rinci, arah kebijakan yang ditempuh

dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai

berikut.

Pembangunan kehutanan diarahkan untuk:

1. Mengembangkan peraturan-peraturan yang mendukung untuk terciptanya

pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang efisien..

2. Membentuk wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan.

3. Mengembangkan sistem insentif untuk menarik investasi dibidang pengembangan

hutan tanaman, hutan rakyat, pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan.

4. Menginventarisasi potensi dan pengembangan informasi sumber daya hutan.






71

5. Mengatur struktur industri kehutanan dalam rangka efisiensi dan peningkatan daya

saing.

6. Melakukan perlindungan dan pengamanan hutan.

7. Mengatur perijinan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan hutan lestari.

8. Mengembangkan, merencanakan, melaksanakan, serta melakukan pembinaan

rehabilitasi hutan dan lahan

9. Melakukan perlindungan dan konservasi kawasan-kawasan hutan yang masih baik

10. Mengukuhkan dan menataguna kawasan hutan.

Pembangunan kelautan diarahkan untuk :

1. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan

perikanan dalam upaya penanggulangan illegal fishing dengan penerapan monitoring,

controlling and surveillance secara terkoordinasi yang didukung dengan sarana kapal

pengawas, vessel monitoring system, satelit, radar, sistem pengawasan berbasis

masyarakat dan lain-lain.

2. Penegakan hukum di wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia

(ZEEI), dan perbatasan terhadap pelanggaran dan perusakan.

3. Mengembangkan dan mengelola sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil

secara terpadu, berkelanjutan dan berbasis kemitraan dan masyarakat.

4. Mengembangkan dan mengelola wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau

terdepan/terluar.

5. Merumuskan dan menyusun kebijakan kelautan nasional dan peraturan perundangan

pengelolaan wilayah pesisir.






72

6. Menyusun tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta lahan budidaya

perikanan.

7. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.

8. Meningkatkan riset dan iptek kelautan dan perikanan.

Pembangunan energi, sumber daya mineral, dan pertambangan diarahkan

untuk:

1. Meningkatkan iklim investasi industri hulu migas, panas bumi, batubara, mineral

melalui penyediaan data dan informasi potensi sumber daya dan cadangan serta

penyempurnaan kebijakan fiskal, kontrak kerjasama, struktur industri, dan harga.

2. Menemukan cadangan baru migas, panas bumi, dan batubara melalui peningkatan

kegiatan seismik survei, termasuk pemanfatan geo-science, pemboran

eksplorasi/pengembangan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

3. Mengembangkan sumber-sumber migas di daerah laut dalam dan wilayah timur

Indonesia melalui pemberian perangsang tambahan atau insentif.

4. Mengoptimalkan serta meningkatkan produksi kilang migas guna memenuhi

kebutuhan BBM dalam negeri, serta meningkatkan pelayanan dan penyaluran BBM di

dalam negeri.

5. Menyelesaikan konflik lahan peruntukan antara pertambangan dan hutan lindung,

menurunkan jumlah pertambangan mineral dan batubara tanpa izin (PETI), serta

mengoptimalisasi kegiatan pengembangan masyarakat paska tambang.

6. Menyempurnakan sistem data dan informasi geologi guna mendukung pencarian

sumber daya dan cadangan energi dan mineral, dan promosi wilayah kerja pertambangan.

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk:






73

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mendorong sumber

pencemar memenuhi baku mutu, menggunakan bahan baku yg ramah lingkungan dan

meningkatkan kapasitas daerah di bidang pengendalian pencemaran.

2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan

lingkungan melalui kebijakan insentif dan disinsentif dan membangun income generating

masyarakat dalam menunjang keberhasilan konservasi dan pemulihan kerusakan

lingkungan.

3. Meningkatkan penaatan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang dan

pengkajian dampak lingkungan.

4. Menguatkan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup

5. Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap

pencemar dan perusak lingkungan.

6. Mendayagunakan potensi kerjasama luar negeri bidang lingkungan hidup.

7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di pusat maupun

daerah.

Pembangunan meteorologi dan geofisika diarahkan untuk:

1. Mengembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami dan Sistem Peringatan Dini

Meteorologi (cuaca dan iklim ekstrim).

2. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas data dan informasi melalui penguatan

sarana dan kalibrasi dan komunikasi.

3. Meningkatan kualitas informasi meteorologi dan geofisika melalui penguatan sarana

pengolahan dan analisis serta penelitian dan pengembangan.

4.. Menambah jaringan stasiun meteorologi maritim, klimatologi serta geofisika.






74

5. Meningkatkan kelas stasiun untuk peningkatan kemampuan penyediaan informasi

meteorologi dan geofisika serta relokasi stasiun sesuai dengan tuntutan kebutuhan

operasional.

6. Menyusun Rancangan Undang-Undang Meteorologi dan Geofisika.

7. Meningkatkan dan memelihara peralatan pada stasiun meteorologi, klimatologi dan

geofisika yang ada di daerah.






75

Ekonomi Indonesia dan Pengaruh Global

Perkembangan ekonomi global pasti akan mempengaruhi kondisi ekonomi di

Indonesia, apalagi perekonomian Indonesia bersifat terbuka. Perekonomian Indonesia terbuka

dari sisi neraca pembayaran mulai dari perdagangan, arus modal masuk dan keluar (capital

inflow atau outflow), dan kegiatan pemerintah melalui penarikan dan pembayaran utang

luar negeri. "Sebagai negara kecil dan terbuka dalam kancah ekonomi global, yang bisa

dilakukan Indonesia adalah memperkuat pondasi ekonomi dan memperbesar fleksibilitas.

Ekonominya harus fleksibel," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Berbagai keputusan harus bisa disesuaikan atau diubah secepatnya ketika memang

harus diubah dalam kondisi perekonomian yang overheating (kepanasan). "Jangan kaku di

mana kalau sudah ambil keputusan tidak bisa berubah. Di sisi lain APBN juga harus sehat

demikian juga perbankan juga harus sehat," katanya. Ia menjelaskan, dalam beberapa kurun

waktu perekonomian Amerika Serikat (AS) dan Cina telah menjadi dua mesin ekonomi

utama di dunia. Kemudian perekonomian di beberapa kawasan seperti India, Jepang, dan

Eropa juga kembali menggeliat.

Sudah sejak 2003 hingga 2004, berbagai kalangan melihat bahwa perekonomian AS

sebagai lokomotif perekonomian dunia sudah tidak sustainabel karena perekonomian AS

selalu mengalami defisit. Namun karena pemerintahannya tidak ingin mewariskan kondisi

ekonomi dalam kondisi jelek maka mereka banyak menetapkan policy agar momentum

pertumbuhan ekonominya tetap tinggi seperti melakukan pemotongan pajak besar-besaran.

"Tapi orang melihat itu adalah policy jangka pendek yang sebenarnya tidak berimplikasi baik

dalam jangka panjang dan AS tetap mengalami defisit bahkan defisit kembar yaitu pada

APBN-nya dan pada neraca pembayarannya," jelas Sri Mulyani.

Dalam beberapa kurun waktu, defisit AS itu tidak menjadi masalah karena dapat

dikatakan hampir seluruh dunia membiayai defisit AS dengan cara membeli surat utang yang

dikeluarkan AS atau menyimpannya dalam cadangan devisa. Cadangan devisa Cina dalam

bentuk dolar AS saat ini sangat besar hingga mencapai di atas 1 triliun dolar AS. Demikian

juga dengan negara-negara lain, cadangan devisanya meningkat cukup drastis seperti India






76

yang saat ini di atas 80 miliar dolar AS. "Dari sisi produksi dan perdagangan sebenarnya AS

kalah dengan Cina tetapi dari sisi capital inflow ke AS, pasar AS sangat besar di mana semua

negara memiliki andil di pasar AS," jelas Sri Mulyani.

Namun sekali lagi banyak kalangan menilai bahwa kondisi pasar modal dan pasar

uang di AS yang tidak didukung dengan produksi dan perdagangan, tidak akan sustainable

lagi dalam jangka panjang. "Makanya ketika New York Stok Exchange (NYSE) dianggap

kurang atraktif dibanding London, maka pejabat di AS mereview berbagai kebijakannya

karena dianggap akan mempengaruhi defisit neraca pembayarannya," kata Sri Mulyani.

Menurut dia, pihak AS maupun pelaku ekonomi besar lainnya akan terus-menerus mereview

berbagai kebijakannya atas kondisi yang berkembang sehingga perekonomiannya tetap

terjaga. "Waktu itu Menteri Keuangan seluruh dunia menyatakan bahwa perubahan itu

merupakan suatu keharusan. Yang jadi soal adalah apakah perubahan itu soft landing, hard

landing, atau crash landing," jelasnya.

Menurut dia, Indonesia pernah terkena dampak perubahan situasi global secara drastis

di mana Indonesia harus melakukan devaluasi mata uangnya pada tahun 1983 dan tahun

1986. "Meskipun perubahan situasi global dalam 1 hingga 2 tahun ke depan diyakini akan

terjadi soft landing, tetapi kita tetap akan terus mewaspadai perubahan yang terjadi," katanya.

Menkeu mencontohkan perubahan kebijakan di Cina sebagai respon atas kebijakan

AS beberapa waktu lalu telah berdampak kepada kurs Rupiah maupun indeks harga saham

gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pada akhir Februari 2007 lalu IHSG BEJ dan

kura rupiah mengalami kemerosotan cukup signifikan. IHSG BEJ pada Selasa (27/2) turun

19,943 poin (1,12 persen) menjadi 1.764,008. Pada Rabu siang IHSG turun lagi 57,500 poin

menjadi 1.706,508. Sementara nilai tukar Rupiah pada Rabu pagi (28/2) turun tajam hingga

menjadi Rp9.185/9.190 per dolar AS dibanding penutupan sebelumnya yaitu Rp9.070/9.092

atau melemah 115 poin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan

dengan turunnya IHSG BEJ itu karena faktor fundamental ekonomi dalam negeri cukup baik.

"Faktor-faktor fundamental dalam negeri yang berhubungan dengan korporasi dan pasar






77

modal rasanya tidak ada yang mendorong penurunan IHSG. Karena itu kita tidak terlalu

khawatir," katanya. Menurut dia, perbaikan terhadap kondisi pasar modal maupun kondisi

korporasi akan terus dilakukan, namun ia menilai tidak ada faktor dalam negeri yang secara

signifikan mendorong adanya penurunan IHSG.

Ia menyatakan, penurunan IHSG di BEJ yang terjadi saat itu karena sentimen regional

yang sedang terjadi dan Indonesia menerima dampaknya. "Kalau turun karena dampak itu ya

nggak apa-apa. Meski demikian kita akan terus mewaspadai," kata Sri Mulyani. Senada

dengan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Boediono menyatakan turunnya IHSG dan nilai

tukar rupiah beberapa waktu terakhir merupakan dampak regional terkait apa yang terjadi di

Cina. "Itu gerakan di seluruh dunia. Itu karena kemarin Cina anjlok cukup besar hingga 10

persen, demikian juga dengan Hong Kong. Kalau Hong Kong jelas karena ekornya Cina,"

kata Boediono.

Menurut Boediono, semua negara terkena dampak dari apa yang terjadi di Cina,

namun apa yang terjadi di Indonesia masih dalam batas-batas yang terkendali. "Jadi tidak ada

yang salah di sini, kita tetap pada kebijakan yang telah kita tetapkan dan sampai saat ini

cukup baik," katanya. Ia mengharapkan, dampak global itu hanya akan sementara saja

sehingga tidak akan berdampak buruk kepada perekonomian nasional secara keseluruhan.

PERKEMBANGAN ETIKA PROFESI

1. PENTINGNYA ETIKA PROFESI

Apakah etika, dan apakah etika profesi itu ? Kata etik (atau etika) berasal dari kata

ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu

subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimilki oleh individu ataupun kelompok

untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk

atau baik. Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai “the discpline which can act as

the performance index or reference for our control system”. Dengan demikian, etika akan

memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di

dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni

pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang






78

secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat

yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam

tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode

etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”,

karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepenringan kelompok sosial

(profesi) itu sendiri.

Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian

dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas

dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi

itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri.

Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “built-in mechanism” berupa kode etik

profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi,

dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalah-

gunaan kehlian (Wignjosoebroto, 1999).

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh

kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada

kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa

keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang

semual dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi

sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan

nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek

maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

2. PENGERTIAN ETIKA

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat

internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia

bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal

dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman

pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agara mereka






79

senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar

perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak

bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh

kembangnya etika di masyarakat kita. Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan

prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana

yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari

kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran

bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini:

- Drs. O.P. SIMORANGKIR : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku

menurut ukuran dan nilai yang baik.

- Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku

perbuatan manusia dipandang dari seg baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh

akal.

- Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan

norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya. Etika dalam

perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia

orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti

etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani

hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan

apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat

diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat

dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan

buruknya prilaku manusia :

1. ETIKA DESKRIPTIF, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional

sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu

yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan

tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.






80

2. ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola

prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang

bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus member norma sebagai dasar dan

kerangka tindakan yang akan diputuskan. Etika secara umum dapat dibagi menjadi :

a. ETIKA UMUM, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak

secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-

prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur

dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan

ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

b. ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang

kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil keputusan

dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari

oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud:

Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan

khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis: cara

bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tidanakn, dan teori serta prinsip moral

asar yang ada dibaliknya. ETIKA KHUSUS dibagi lagi menjadi dua bagian:

a. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.

b. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai

anggota umat manusia. Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat

dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan

sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia

dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat,

negara), sikap kritis terhadpa pandangan-pandangana dunia dan idiologi-idiologi maupun

tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian luasnya lingkup

dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau

bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah sebagai berikut :

1. Sikap terhadap sesama






81

2. Etika keluarga

3. Etika profesi

4. Etika politik

5. Etika lingkungan

6. Etika idiologi

SISTEM PENILAIAN ETIKA :

• Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila

atau tidak susila.

• Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah

daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah

dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal

penilaiannya adalah dari dalam jiwa; dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati,

sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata.

• Burhanuddin Salam, Drs. menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan di nilai pada 3 (tiga)

tingkat :

a. Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam

hati, niat.

b. Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti.

c. Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik atau buruk.

Dari sistematika di atas, kita bisa melihat bahwa ETIKA PROFESI merupakan bidang etika

khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Kata hati atau niat biasa juga

disebut karsa atau kehendak, kemauan, wil. Dan isi dari karsa inilah yang akan direalisasikan

oleh perbuatan. Dalam hal merealisasikan ini ada (4 empat) variabel yang terjadi :

a. Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik.






82

b. Tujuannya yang tidak baik, cara mencapainya ; kelihatannya baik.

c. Tujuannya tidak baik, dan cara mencapainya juga tidak baik.

d. Tujuannya baik, dan cara mencapainya juga terlihat baik.

C. PENGERTIAN PROFESI

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan

dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang

yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan

kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang

mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek.

Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran,

guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang

seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya. Sejalan dengan

itu, menurut DE GEORGE, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri,

sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak

orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Berikut

pengertian profesi dan profesional menurut DE GEORGE: PROFESI, adalah pekerjaan yang

dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan

suatu keahlian.

PROFESIONAL, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu

dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang

profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau

dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain

melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi

waktu luang. Yang harus kita ingat dan fahami betul bahwa “PEKERJAAN / PROFESI” dan

“PROFESIONAL” terdapat beberapa perbedaan :

PROFESI :

- Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus.






83

- Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu).

- Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.

- Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.

PROFESIONAL :

- Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya.

- Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu.

- Hidup dari situ.

- Bangga akan pekerjaannya.

CIRI-CIRI PROFESI

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat

pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.

2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi

mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.

3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan

kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.

4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan

dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan,

keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus

terlebih dahulu ada izin khusus.

5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Dengan melihat ciri-ciri

umum profesi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kaum profesional adalah orang-orang

yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan

dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola






84

perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang

kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa

diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik.

PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI :

1. Tanggung jawab

- Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.

- Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada

umumnya.

2. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi

haknya.

3. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi

kebebasan dalam menjalankan profesinya.

SYARAT-SYARAT SUATU PROFESI :

- Melibatkan kegiatan intelektual.

- Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.

- Memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan.

- Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.

- Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.

- Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.

- Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

- Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.

PERANAN ETIKA DALAM PROFESI :






85

• Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang saja, tetapi

milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai

pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan

mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.

• Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam

pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama

anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian

karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi)

dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.

• Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para

anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati

bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada

masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya

mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di

daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya.

D. KODE ETIK PROFESI

Kode; yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda

yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita,

keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan

peraturan yang sistematis.

Kode etik ; yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai

landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. MENURUT UU

NO. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN) Kode etik profesi adalah pedoman sikap,

tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk

mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-

ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Salah

satu contoh tertua adalah ; SUMPAH HIPOKRATES, yang dipandang sebagai kode etik






86

pertama untuk profesi dokter. Hipokrates adalah doktren Yunani kuno yang digelari :

BAPAK ILMU KEDOKTERAN. Beliau hidup dalam abad ke-5 SM. Menurut ahli-ahli

sejarah belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hipokrates sendiri, tetapi setidaknya

berasal dari kalangan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional yang

diwariskan oleh dokter Yunani ini. Walaupun mempunyai riwayat eksistensi yang sudah-

sudah panjang, namun belum pernah dalam sejarah kode etik menjadi fenomena yang begitu

banyak dipraktekkan dan tersebar begitu luas seperti sekarang ini. Jika sungguh benar zaman

kita di warnai suasana etis yang khusus, salah satu buktinya adalah peranan dan dampak

kode-kode etik ini.

Profesi adalah suatu MORAL COMMUNITY (MASYARAKAT MORAL) yang

memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang

segi-segi negative dari suatu profesi, sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan

arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu dimata

masyarakat. Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, seban dihasilkan berkat

penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik

ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi

sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan

semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri.

Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau

instansi-instansi lain; karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam

kalangan profesi itu sendiri. Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan

barang kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri

harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode

etik itu sendiri harus menjadi hasil SELF REGULATION (pengaturan diri) dari profesi.

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya

untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa

dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan citacita yang diterima

oleh profesi itu sendiri yang bis mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan

untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang






87

harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya di

awasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang

dikenakan pada pelanggar kode etik.

ETIKA PROFESI DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI

Pengertian Profesi dan Pelaksanaan

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan

dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan (occupation) yang sangat dipengaruhi oleh

pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan

memiliki profesi yang sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan

kejuruan, juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Tetapi

perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksaan, dan penguasaan teknik

intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Adapun hal

yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana profesi.

1. Etika Profesi

Berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sangatlah perlu

untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien atau

objek). Dengan kata lain orientasi utama profesi adalah untuk kepentingan masyarakat

dengan menggunakan keahlian yang dimiliki. Akan tetapi tanpa disertai suatu kesadaran

diri yang tinggi, profesi dapat dengan mudahnya disalahgunakan oleh seseorang sepert i

pada penyalahgunaan profesi seseorang dibidang komputer misalnya pada kasus

kejahatan komputer yang berhasil mengcopy program komersial untuk diperjualbelikan

lagi tanpa ijin dari hak pencipta atas program yang dikomesikan itu. Sehingga perlu

pemahaman atas etika profesi dengan memahami kode etik profesi.

2. Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana seseorang

sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga

hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi :



http://y0un13.blogspot.com/2006/03/etika-profesi-dan-tanggung-jawab.html




88

Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip

profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi,

pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang

tidak boleh dilakukan.

Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang

bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan

kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga

memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan keja (kalanggan

social).

Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang

hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para

pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh

mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

3. Penyalahgunaan Profesi

Dalam bidang computer sering terjadi penyalahgunaan profesi contohnya penjahat

berdasi yaitu orang-orang yang menyalahgunakan profesinya dengan cara penipuan kartu

kredit, cek, kejahatan dalam bidang komputer lainnya yang biasa disebut Cracker dan

bukan Hacker, sebab Hacker adalah Membangun sedangkan Cracker Merusak. Hal ini

terbukti bahwa Indonesia merupakan kejahatan komputer di dunia diurutan 2 setelah

Ukraine. Maka dari itu banyak orang yang mempunyai profesi tetapi tidak tahu ataupun

tidak sadar bahwa ada kode Etik tertentu dalam profesi yang mereka miliki, dan mereka

tidak lagi bertujuan untuk menolong kepentingan masyarakat, tapi sebaliknya

masyarakat merasa dirugikan oleh orang yang menyalahgunakan profesi.

4. Kesimpulan

Kesadaran itu penting dan lebih penting lagi kesadaran itu timbul dari Diri kita

masing - masing yang sebentar lagi akan menjadi pelaksana profesi di bidang komputer

disetiap tempat kita bekerja, dan selalu memahami dengan baik atas Etika Profesi yang

membangun dan bukan untuk merugikan orang lain.






89

SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

1.PENGERTIAN SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang

berapa di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

2.PENGGOLONGAN SUMBER DAYA ALAM

Ada beberapa macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara. SDA

dapat diklasifikasikan menurut beberapa hal. berdasarkan bentuk yang dimanfaatkan, SDA dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

a. SDA Materi, yaitu bila yang dimanfaatkan adalah materi sumber daya alam tersebut. contoh :

siderit, limonit dapat dilebur jadi besi/ baja

b. SDA Hayati, ialah SDA yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. SDA

tumbuhan disebut SDA Nabati dan hewan disebut SDA Hewani.

c. SDA Energi, yaitu bila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi yang terkandung dalam

SDA tersebut.

d. SDA Ruang, adalah ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya.

e. SDA Waktu, sebagai sumber daya alam, waktu tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan

pemanfaatan sumber daya alam lainnya.

Berdasarkan Pembentukan

a. SUMBER DAYA ALAM YANG DAPAT DIPERBARUI

Disebut demikian, karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif cepat,

secara reproduksi atau siklus.

1) perbaruan dengan reproduksi. Hal ini terjadi pada sumber daya alam Hayati, karena hewan dan

tumbuhan dapat berkembang biak sehingga jumlahnya selalu bertambah.

2) Perbaruan dengan adanya siklus. beberapa SDA ,misalnya air dan udara terjadi dalam proses

yang melingkar membentuk siklus.

b. SUMBER DAYA ALAM YANG TIDAK DAPAT DIPERBARUI






90

SDA ini terdapat dalam jumlah relatif statis karena tidak ada penambahan atau waktu pembentukan

yang lama.

Contoh : bahan mineral, batu bara dll. berdasarkan daya pakai dan nilai konsumtifnya, SDA ini dibagi

2, yaitu

1) SDA YANG TIDAK CEPAT HABIS. Karena nilai konsumtifnya kecil.

2) SDA YANG CEPAT HABIS. Karena nilai konsumtif barang tersebut relatif tinggi

MENURUT CARA TERBENTUKNYA BAHAN GALIAN DIBAGI MENJADI

1. bahan galian magmatik

2. bahan galian pegmatit

3. bahan galian hasil pengendapan

4. bahan galian hasil pengayaan sekunder

5. bahan galian hasil metamorfosis kontak

6. bahan galian termal

BAHAN GALIAN MENURUT KEPENTINGAN BAGI NEGARA

1. GOLONGAN A, golongan bahan galian strategis

2. GOLONGAN B, golongan bahan galian vital

3. GOLONGAN C, bahan galian yang tidak termasuk ke dalam golongan A atau B

A. JENIS-JENIS DAN PERSEBARAN SUMBER DAYA ALAM

1. Sumber Daya Alam Hayati.

Sumber daya alam hayati terdiri dari sumber daya alam hewani dan nabati. Sumber daya sedimen

tersebar di darat dan laut atau perairan.

a. Sumber Daya Alam Nabati






91

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dianugerahi tanah yang subur

sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan sempurna di wilayah Indonesia. Wilayah flora di indonesia

meliputi Hutan Tropis, Hutan Musim, Stepa, dan Sabana.

b. Sumber Daya Alam Hewani

Pada umumnya wilayah persebaran fauna di Indonesia dibagi 3 wilayah yaitu, wilayah Indonesia

Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah, dan Indonesia Bagian Timur. Ketiganya dibatasi oleh garis

Wallace dan garis Weber. Bagian barat lebih cenderung mengikuti ragam hewan Asia, sedangkan

bagian timur mengikuti ragam hewan Australia. Ciri-ciri khusus hewan Indonesia terdapat pada

wilayah bagian tengah.

2. Persebaran Hasil Tambang

a. Minyak bumi

Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-danau, teluk-teluk, rawa-

rawa dan laut-laut dangkal. Sesudah mati mikroplankton berjatuhan dan mengendap di dasar

laut kemudian bercampur dengan sedimen. Akibat tekanan lapisan-lapisan atas dan pengaruh

panas magma, dan terjadilah proses destilasi hingga terjadi minyak bumi kasar. Daerah-

daerah penghasil minyak bumi di Indonesia adalah sebagai berikut :

• Pulau Jawa : Cepu, Cirebon dan Wonokromo.

• Pulau Sumatera : Palembang dan Jambi.

• Pulau Kalimantan : Pulau Tarakan, Pulau Bunyu dan Kutai.

• Pulau Irian : Sorong.

b. Gas alam

Gas alam merupakan campuran beberapa hidrokarbon dengan kadar karbon kecil yang

digunakan sebagai bahan baker. Ada dua macam gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu

LNG ( liquefied natural gas ) dan LPG ( liquefied petroleum gas).

c. Batu bara

Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang tertimbun hingga berada dalam lapisan batu-batuan

sediment yang lain. Proses pembentukan batu bara disebut juga inkolent yang terbagi menjadi

dua, yaitu prose biokimia dan proses metamorfosis. Daerah tambang batu bara di Indonesia






92

adalah sebgai berikut :

• Ombilin dekat Sawahlunto ( Sumatera Barat )

• Bukit Asam dekat Tanjung Enin ( Palembang )

• Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan

Selatan ( Pulau Laut / Sebuku )

• Jambi, Riau, Aceh dan Papua.

d. Tanah liat

Merupakan tanah yang mengandung lempung, banyak terdapat di dataran rendah di Pulau

Jawa dan Pulau Sumatera.

e. Kaolin

Terbentuk dari pelapukan batu-batuan granit. Banyak terdapat di daerah sekitar pegunungan

di Pulau Sumatera

f. Gamping

Batu kapur terbentuk dari pelapukan sarang binatang karang. Banyak terdapat di Pegunungan

Seribu dan Pegunungan Kendeng.

g. Pasir kuarsa

Merupakan pelapukan batu-batuan yang hanyut lalu mengendap di daerah sekitar sungai,

pantai dan danau. Banyak terdapat di Banda Aceh, Bangka, Belitung dan Bengkulu.

h. Pasir besi

Merupakan batuan pasir yang banyak mengandung zat besinya. Terdapat di Pantai Cilacap,

Jawa Tengah.

i. Marmer atau batu pualam

Merupakan batu kapur yang telah berubah bentuk dan rupanya. Banyak

terdapat di Trenggalek, Jawa Timur, dan daerah Bayat ( Jawa Tengah ).

A. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM






93

Sumber daya alam perlu dilestarikan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila

sumber daya alam rusak atau musnah kehidupan bisa terganggu. Berikut ini adalah beberapa hal yang

dapat diusahakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam :

1. Berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkesinambungan

a. penghijauan dan reboisasi

b. sengkedan

c. pengembangan daerah aliran sungai

d. pengelolaan air limbah

e. penertiban pembuangan sampah

2. Berdasarkan prinsip mengurangi

Dalam mengambil sumber daya alam sebaiknya jangan diambil semuanya, tetapi berprinsip

mengurangi saja. Pengambilan yang dihabiskan akan merusak lingkungan dan mengganggu

ekosistem lingkungan.

3. Berdasarkan prinsip daur ulang

proses daur ulang adalah pengolahan kembali suatu massa atau bahan-bahan bekas dalam

bentuk sampah kering yang tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi barang yang berguna bagi

kehidupan manusia.

Ada 2 sistem pengelolaan sampah yaitu system pengelolaan formal dan informal

2. System pengelolaan formal

Yakni pengumpulan pengangkutan dan pembuangan yang dilakukan oleh aparat setempat

misalnya Dinas Kebersihan dan Pertanaman

2. System pengelolaan informal

Yakni aktifitas yang dilakukan oleh dorongan kebutuhan untuk hidup dari sebagian

masyarakat. Secara tidak sadar mereka berperan serta dalam kebersihan kota dan mereka

sebenarnya juga merupakan pendekar lingkungan.

B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KERUSAKAN SDA

Di bidang pertanian dan perikanan






94

a. Penggundulan hutan mengakibatkan lahan yang ditinggalkan menjadi kurang subur dan

ditumbuhi alang-alang

b. Pemberian pupuk dan penyemprotan hama yang berlebihan akan mengakibatkan

timbulnya hama jenis baru yang tebal terhadap zat kimia tersebut.

c. Penangkapan ikan yang salah mengakibatkan berkurangnya jenis-jenis ikan tertentu di

daerah perairan.

Di bidang Teknologi dan industri

Penggunaan teknologi yang kurang tepat dan tidak sesuai yang akan menyebabkan sesuatu

yang buruk

3. Pencemaran

a. Udara

Hasil limbah industri berupa gas karbon monoksida, karbon dioksida, belerang dioksida,

dan lainnya

b. Suara

Pencemaran suara oleh bisingnya suara mobil, pesawat, kereta api, jet udara.

c. Air

Pencemaran sisa-sisa industri secara sembarangan bisa mencemarkan air laut. Busa sabun

tidak dapat diserap oleh tanah.

4. Banjir

Sering terjadi saat musim hujan ketika curah hujan tinggi.

Faktor-faktor yang menyebabkan antara lain:

1. Penggundulan hutan

2. Membuang sampah sembarangan

3. Tertutupnya tanah perkotaan dengan beton dan aspal

4. rusaknya tanggul sungai

5. Gunung meletus

6. Angin topan

Adalah angin yang berhembus dengan kecepatan yang sangat kuat. Apabila disertai

dengan hujan disebut badai, dapat menyebabkan kerusakan antara lain, rumah-rumah,

bangunan rumah tembok, jatuhnya helikopter, rusaknya areal hutan, menggulingkan

kereta api, dan dapat menimbulkan ombak yang besar






95

7. Musim kemarau

Apabila terik dan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan.

C. HAMBATAN PEMANFAATAN SDA

Dikarenakan Indonesia masih merupakan Negara berkembang, Indonesia masih

mengalami berbagai macam hambatan-hambatan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan

Sumber Daya Alam. Terutama dalam segi kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia yang

masih kurang.

Berikut ini adalah hambatan-hambatan umum yang dihadapi Indonesia dalam pengelolaan

dan pemanfaatan Sumber Daya Alam.

1. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang Sumber Daya Alam.

2. Mahalnya sarana dan prasarana untuk pengolahan SDA.

3. Kerjasama dengan perusahaan asing yang merugikan.

4. Transportasi ke daerah SDA terbatas mengingat Indonesia merupakan kepulauan.

D. UPAYA MENGATASI KERUSAKAN SDA

1. Di bidang pertanian dan perikanan

a. Mengurangi penggundulan hutan dan reboisasi

b. Pembuatan sengkedan

c. Penyuluhan kepada masyarakat

d. Mengurangi penyemprotan hama yang berlebihan

e. Melakukan penangkapan ikan dengan benar

2. Di bidang Teknologi

a. Menggunakan teknologi dengan baik dan benar

b. Mendatangkan tenaga ahli dan teknologi asing

c. Pendidikan tingkat Diploma dan Sarjana untuk memenuhi kebutuhan SDM.

d. Bekerja sama dengan Negara lain dalam pengolahan SDA

3. Dalam Pencemaran

a. Membuat saluran pembuangan limbah udara dan air sehingga tidak

mengganggu keseimbangan alam

c. Pengurangan penggunaan zat kimia berbahaya






96

d. Penyuluhan kepada masyarakat

e. Mencegah penggundulan hutan

f. Memperbaiki kerusakan tanggul dan mereboisasi hutan yang gundul

E. UPAYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasar pada prinsip ekoefisiensi.

Artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan SDM.

Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk

mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian

lingkungan

1. Pemanfaatan SDA Nabati

1.Dimanfaatkan sebagai sumber daya pangan seperti padi, jagung, ubi dan sebagainya

2.Dimanfaatkan sebagai sumber sandang seperti serat haramay

3.Beberapa jenis tanaman dapat dimanfaatkan sebagai minyak atsiri seperti kayu putih, sereh,

kenanga, cengkeh

4.Dimanfaatkan sebagai tanaman hias seperti anggrek

5.Dimanfaatkan sebagai bahan baku mebel seperti meranti, rotan, bambu

6.Dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan kencur, jahe, kunyit

7.Dimanfaatkan sebagai keperluan industri

2. Pemanfaatan SDA Hewani

1.Dimanfaatkan sebagai sumber daya pangan seperti daging sapi, daging kambing

2.Dimanfaatkan sebagai sumber kerajinan tangan seperti lokan, dirangkai menjadi perhiasan

3.Dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai budaya manusia dan nilai kehidupan, seperti

bentuk kapal selam diadopsi dari cara ikan menyelam, bentuk pesawat dari bentuk burung

3. Pemanfaatan SDA Barang Tambang






97

Usaha pemanfaatan pertambangan dan bahan galian dalam pembangunan Indonesia adalah sebagai

berikut:

a. Sebagai pemenuh kebutuhan SDA barang tambang dan galian dalam negeri.

b. Menambah pendapatan negara karena barang tambang dapat diekspor keluar negeri

c. Memperluas lapangan kerja

d. Memajukan bidang transportasi dan komunikasi

e. Memajukan industri dalam negeri

Adapun upaya dalam pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

a. Menyatukan presepsi tentang pelestarian atau konservasi biosfer

b. Menggunakan SDA secara efisien dan tidak membahayakan biosfer

c. Melanjutkan dan mengamankan penggunaan SDA

d. Mengembangkan dan menerapkan teknologi maju untuk mendukung pengelolaan dan

pengembangan lingkungan

e. Mendukung program ekonomi baru yang memiliki strategi berkelanjutan dalam pengelolaan

dan pengembangan lingkungan

F. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Program ini ditujukan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan yang disebabkan oleh

aktivitas pengelolaan yang kurang memperhatikan dampak negatif terhadap potensi sumber daya alam

dan lingkungan hidup, serta menyelenggarakan pengelolaan kawasan konservasi untuk menjamin

keragaman ekosistem, sehingga terjaga fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terlindunginya kawasan konservasi dan

kawasan lindung dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan

eksploitatif.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Pengkajian kembali kebijakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam;

2. Perlindungan sumber daya alam dari kegiatan pemanfaatan yang tidak terkendali dan

eksploitatif terutama kawasan konservasi dan kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan;






98

3. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari kepunahan, termasuk spesies-

spesies pertanian dan biota-biota laut;

4. Pengembangan sistem insentif dalam konservasi sumber daya alam;

5. Penyusunan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan sumber daya alam;

6. Inventarisasi hak adat dan ulayat dan pengembangan masyarakat setempat;

7. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan kerja sama kemitraan dalam

perlindungan dan pelestarian alam;

8. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi darat dan laut;

9. Perlindungan dan pengamanan hutan;

10. Penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan;

11. Peningkatan penegakan hukum terpadu dan percepatan penyelesaian kasus

pelanggaran/kejahatan kehutanan;

12. Pemantapan pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung;

13. Penguatan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi;

14. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi dan

kawasan lindung;

15. Pengembangan kawasan konservasi laut dan suaka perikanan;

2. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

16. Pengembangan budidaya perikanan berwawasan lingkungan;

17. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangan bidang konservasi sumber daya alam

dan lingkungan hidup;

18. Evaluasi lingkungan dan kawasan konservasi alam geologi untuk pelestarian lingkungan

hidup;

19. Konservasi geologi dan sumber daya mineral;

20. Penanggulangan konversi lahan pertanian produktif dalam rangka peningkatan ketahanan

pangan.

Program ini bertujuan untuk merehabilitasi sumber daya alam yang rusak dan mempercepat

pemulihan cadangan sumber daya alam sehingga selain dapat menjalankan fungsinya sebagai

penyangga sistem kehidupan, juga dapat menjadi potensi bagi pengelolaan yang berkelanjutan untuk

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.






99

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah terehabilitasinya sumber daya alam yang

mengalami kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak terkendali dan eksploitatif, dan terwujudnya

pemulihan kondisi sumber daya hutan, lahan, laut dan pesisir, perairan tawar serta sumber daya

mineral agar berfungsi optimal sebagai fungsi produksi dan fungsi penyeimbang lingkungan.


1. Perencanaan dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

2. Pembinaan dan pengembangan pembibitan;

3. Reboisasi dan penghijauan;

4. Pembangunan hutan tanaman industri (HTI), kawasan konservasi dan lindung;

5. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun), dan

pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir dan laut;

6. Rehabilitasi kawasan perairan tawar seperti waduk, situ, dan danau;

7. Pengkayaan (restocking) sumber daya perikanan dan biota air lainnya;

8. Rehabilitasi areal bekas pertambangan terbuka.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

DAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

melalui tata kelola yang baik yang berdasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan

akuntabilitas.

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup seningga sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara

optimal, adil dan berkelanjutan yang ditopang dengan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan

sehat.


1. Pengkajian dan analisa instrumen yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang

berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, seperti peraturan perundangan dan kebijakan

termasuk penegakan hukumnya;

2. Pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi dan aparatur penegak hukum dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;






100

3. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup,

baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat lokal dan adat;

4. Pengembangan peran serta masyarakat (warga madani) dan pola kemitraan dalam pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup;

5. Pengembangan tata nilai sosial yang berwawasan lingkungan;

6. Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya alam (hutan, air, tanah,

pesisir, laut, tambang, dan mineral), termasuk sistem pengawasan oleh masyarakat;

7. Pengembangan sistem pendanaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

8. Penetapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan;

9. Penyiapan dan pendirian pusat produksi bersih lingkungan;

10. Pengembangan dan peningkatan penataan dan penegakan hukum lingkungan;

11. Pengembangan pelaksanaan perjanjian internasional yang telah disepakati.

4. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan

dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga

masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik.

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah menurunnya tingkat pencemaran

lingkungan dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.


1. Penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pengendalian

pencemaran;

2. Penetapan indeks dan baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah;

3. Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, termasuk teknologi tradisional

dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan teknologi industri yang ramah

lingkungan;

4. Pengintegrasian biaya-biaya lingkungan ke dalam biaya produksi;

5. Pemantauan yang kontinyu, serta pengawasan dan evaluasi baku mutu lingkungan;

6. Pengendalian pencemaran kualitas udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak;

7. Pengendalian pencemaran kualitas air;

8. Inventarisasi dan pengendalian pencemaran dari bahan-bahan perusak ozon (ozon depleting

substances);






101

9. Perumusan kebijakan untuk mengadaptasi perubahan iklim;

10. Inventarisasi dan persiapan kegiatan melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean

Development Mechanism);

11. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari sumber-sumber industri dan rumah

sakit;

12. Pengendalian pencemaran industri, pertambangan dan pertanian melalui berbagai

mekanisme insentif dan disintesif kepada para pelaku;

13. Pengembangan sistem penilaian kinerja lingkungan industri;

14. Penanganan sampah perkotaan dengan konsep 3R (reduce, reuse dan recycle);

15. Peningkatan penyuluhan dan interpretasi lingkungan kepada masyarakat menuju budaya

produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM

DAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan

lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi

lingkungan hidup.

Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah tersedianya data dan informasi sumber daya

alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh semua pemangku

kepentingan dan masyarakat luas.


1. Penyusunan data dasar sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung

kawasan ekosistem, termasuk pulau-pulau kecil;

2. Penyusunan statistik bidang lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah;

3. Pengembangan sistem jaringan laboratorium nasional bidang lingkungan;

4. Pengembangan sistem deteksi dini terhadap kemungkinan bencana lingkungan;

5. Pengembangan sistem inventarisasi dan informasi SDA dan LH;

6. Inventarisasi dan pemantauan kualitas udara perkotaan dan sumber-sumber air;

7. Inventarisasi sumber daya mineral melalui penyelidikan geologi, survei eksplorasi, dan

kegiatan pemetaan;

8. Pengembangan valuasi sumber daya alam (hutan, air, pesisir, dan mineral);

9. Penyusunan dan penerapan Produk Domestik Bruto (PDB) hijau;






102

10. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang antara lain mencakup

neraca sumber daya hutan, mineral, dan energi;

11. Pendataan dan penyelesaian batas kawasan sumber daya alam, termasuk kawasan hutan dan

kawasan perbatasan dengan negara lain;

12. Penyusunan indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

13. Peningkatan akses informasi kepada masyarakat.






103

Daftar Pustaka

Andrias Harefa, Membangkitkan Roh Profesionalisme, (Jakarta: Gramedia: 1999), h. 22-

2.

Anonim, 1997. Ensiklopedi Kehutanan Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan

Kehutanan, Departemen Kehutanan. Jakarta. hal. 91.

Anonim, 1998. Fascinating World of Glulam Beams, Asian Furniture. Vol. 4 No. 2 June

– August, 1998. Singapore.

Anonim(2002). Laporan Status lingkungan hidup. Pusat Studi Lingkungan. IPB –

Bogor.

Bawengan, G.W. 1983. Sebuah Studi Tentang Filsafat. Pradnya Paramita, Jakarta. hal: 33

Budianto, irmayanti., dkk. 2008, Buku Ajar I MPKT Logika, Filsafat Ilmu, dan Pancasila.

Depok : PDPT UI

Dewan Riset Nasional dan Bakosurtanal, Pedoman Umum Penyusunan Sumber Daya

Alam, 1990.

Dharma Setyawan Salam, Dr. Ir., Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai

dan Sumber Daya, Penerbit Djambatan, 2001.

Iskandar, U. 2000. Pola Pengelolaan Hutan Tropika. Alternatif Pengelolaan Hutan yang

Selaras dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Bigraf Publishing. hal: 3.

KK-PKD, 2001. Laporan Kelompok Kerja Pengelolaan Kehutanan Daerah Kabupaten

Kutai Barat. (tidak diterbitkan).

Kompasa, 2001. Paru-paru Dunia itu Terus Digerogoti, Jumat, 5 Oktober 2001 hal. 27.

Kompasb, 2001. Bupati Kutai Timur Berencana Pagari TN Kutai, Senin, 8 Oktober 2001

hal. 10.

Kompasc, 2001. Jepang Beralih ke Lampit Bambu dari Cina, Selasa, 9 Oktober 2001 hal.

21.

Meliono, Irmayanti, Dkk. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi,

Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2008.






104

---------. 2008. Modul mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi; Logika,

Filsafat, Ilmu dan Pancasila. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

Muhammad Uzer Usman op. cit., h.. 18-19.

Muladi, S. 1996. Quantification and Use of Dipterocarp Wood Residue in East

Kalimantan, (Dalam Schulte, A dan D. Schone (Editors): Dipterocarp Forest

Ecosystems: Towards Sustainable Managemen), World Scientific Publishing Co. Pte,

Ltd. Singapore.hal 603 – 615.

Program Dasar Pendidikan Tinggi UI. 2007. Modul MPKT Terintegrasi. Jakarta :

Lembaga Penerbit FE UI.

Pusposutardjo, S. dan A. Rozag, 2001. Sumbangan Teknik Pertanian dalam

Pengembangan Pertanian di Daerah Semiarid Indonesia. dalam : Pembangunan

Pertanian di wilayah kering Indonesia, penyunting Semangun H dan F.F. Kawur, Widya

Sari., Salatiga.

R. Ibrahim, Nana Syaodih S., op. cit., h..28

Soerjani, Mohammad .1997. Pembangunan dan Lingkungan. Institut Pendidikan dan

Pengembangan Lingkungan: Jakarta.

Soemiarno, Slamet dkk. 2008. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi

Buku Ajar III Bangsa, Negara, dan Lingkungan Hidup di Indonesia. Depok: Universitas

Indonesia.Ditjen Otda Depdagri, Upaya Mengoptimalkan Otonomi Daerah, dalam Jurnal

Otonomi Daerah No.4 Th.II Feb 2002.

Supriyadi, 2000. Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Di Wilayah Pesisir

Kecamatan Seram Barat Kabupaten Maluku Tengah. Thesis Program Pascasarjana

Institut Pertanian Bogor (Tidak dipublikasikan).

Suriasumantri, J.S. 1995. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Pustaka Sinar

Harapan. Jakarta hal:227.

Surjadi Soedirja, Aktualisasi Otonomi Daerah dalam Reformasi Politik dan

Pemerintahan Suatu Upaya Menuju Indonesia Baru, dalam Majalah Ketahanan Nasional

Edisi Khusus, 2000.

Sutisna, M. 1996. Silvikultur Hutan Alam Indonesia. Fak. Kehutanan Univ. Mulawarman.

(Tidak dipublikasikan).






105

Tim Penulis, 2008, Buku Ajar II MPKT Manusia, Akhlak, Budi Pekerti, dan Masyarakat.

Depok : PDPT UI






106

Website:

http://www.antara.co.id/arc/2007/3/11/ekonomi-indonesia-dan-pengaruh-global/

http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=4&vnomor=14

http://kskkp.tripod.com/kelompokstudikeuangandankebijakanpublik/id11.html

http://dte.gn.apc.org/46iRA.htm

http://www.apkasi.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=112

http://www.pu.go.id/itjen/buletin/3031otoda.htm

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam

http://organisasi.org/pengertian_sumber_daya_alam_dan_pembagian_macam_jenisnya_biolo

gi

http://ftp.ui.edu/bebas/v12/sponsor/SponsorPendamping/Praweda/Biologi/0040%20Bio%201

-9a.htm

http://addiehf.wordpress.com/2007/06/14/keanekaragaman-sumber-daya-alam-hayati-dan-

konservasinya/


http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MzY1

http://www.kapanlagi.com/h/0000223492.html

http://selamatkanbumi.blogspot.com/2008/04/hutan-lindung-dialih-fungsikan.html

http://jacsky.wordpress.com/2008/08/14/illegal-logging-kikis-hutan-lindung-matan/

http://timpakul.hijaubiru.org/iklim-12.html



http://www.antara.co.id/arc/2007/3/11/ekonomi-indonesia-dan-pengaruh-global/

http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=4&vnomor=14

http://kskkp.tripod.com/kelompokstudikeuangandankebijakanpublik/id11.html

http://dte.gn.apc.org/46iRA.htm

http://www.apkasi.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=112

http://www.pu.go.id/itjen/buletin/3031otoda.htm

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam

http://organisasi.org/pengertian_sumber_daya_alam_dan_pembagian_macam_jenisnya_biologi

http://organisasi.org/pengertian_sumber_daya_alam_dan_pembagian_macam_jenisnya_biologi

http://ftp.ui.edu/bebas/v12/sponsor/SponsorPendamping/Praweda/Biologi/0040%20Bio%201-9a.htm

http://ftp.ui.edu/bebas/v12/sponsor/SponsorPendamping/Praweda/Biologi/0040%20Bio%201-9a.htm

http://addiehf.wordpress.com/2007/06/14/keanekaragaman-sumber-daya-alam-hayati-dan-konservasinya/

http://addiehf.wordpress.com/2007/06/14/keanekaragaman-sumber-daya-alam-hayati-dan-konservasinya/


http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MzY1

http://www.kapanlagi.com/h/0000223492.html

http://selamatkanbumi.blogspot.com/2008/04/hutan-lindung-dialih-fungsikan.html

http://jacsky.wordpress.com/2008/08/14/illegal-logging-kikis-hutan-lindung-matan/

(5)Makalah Otonomi Daerah

Documents