Makalah Aumen . FIX. 2003

1

INTERNAL AUDIT AND THE BOARD AUDIT COMMITTEE

A. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi di Indonesia yang dipicu oleh krisis nilai tukar rupiah mempengaruhi banyak

perusahaan besar.Dampak krisis yang berat menimbulkan kesadaran bagi pentingnya

pengelolaan perusahaan secara baik.Pengalaman yang mahal ini dapat mendorong timbunya

usaha untuk menerapkan good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan bisnis.

Isu mengenai corporate governance timbul karena perkembangan bentuk perseroan terutama

karena perseroan tersebut go publik, sehingga pemilik perusahaan pada umumnya tidak lagi

menjadi pengelola atau manajemen perusahaan. Dalam keadaan seperti ini timbul permasalahn

keagenan

Teori Agency ini banyak digunakan untuk menganalisa hubungan antara dua pihak : “Principal

(majikan) dan Agent (agen)”. Dalam konteks ini maka system pengawasan juga bisa dikaji

melalui hubungan antara si Pengawas dan pihak yang diawasi.Pihak yang mengawasi bisa

manajemen, komisaris, atasan, atau mereka yang memiliki kekuasaan dan mendelegasikan

kepada bawahannya.

Dalam hubungan ini biasanya pihak yang memberi wewenang (principal) tidak sepenuhnya

meyakini(memberikan trust) kepada pihak yang diberi wewenang (agent) oleh karena itu ada

Agency Cost. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk melihat tindak tanduk dari si agent sesuai

dengan keinginan “principal”. Semakin tinggi “trust” kepada “agent” tentu semakin simple dan

semakin rendah biaya pengawasan.

Hubungan Principal Agent ini dapat digunakan untuk mengkaji dan mendesain Sistem

Pengawasan .Ketat atau longgarnya sistem pengawasan sangat tergantung pada tingkat

keyakinan si Principal kepada siagent.Kalau si agent ini dipercaya maka biasanya system

pengawasan pun relatif lebih longgar. Demikian sebaliknya, jika Principal kurang percaya

kepada si agent, maka system pengawasan lebih ketat sehingga agency cost lebih tinggi.

2

Corporate governance dapat diartikan sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan untuk

memastikan bahwa tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai

perusahaan. Secara umum, prinsip-prinsip good corporate governance adalah:

1. Fairness. Yaitu prinsip yang mengharuskan perlakuan yang sama antara pemegang

saham mayoritas dan minoritas.

2. Responsibility.Yaitu prinsip yang mengatur tanggung jawab manajemen yang terdiri dari

dewan direksi dan dewan komisaris.

3. Accountability.Yaitu prinsip yang mengatur perbaikan system pengendalian dengan

memfungsikan unit-unit pengawasan seperti Satuan Pengawas Internal (SPI), komisaris,

dan komite-komite pendukung komisaris, seperti misalnya Komite Audit.

4. Tranparency.Yaitu prinsip yang mengatur peningkatan keterbukaan informasi keuangan

dan kinerja.Laporan tahunan selaian mengungkapkan informasi keuangan, juga

mengungkapkan informasi diskusi dan analisa manajemen.

Untuk dapat mewujudkan penerapan good corporate governance secara optimal, diperlukan

beberapa perangkat funsi atau kelembagaan yang dapat mendukung. Perangkat dan funsi/

kelembagaan tersebut antara lain adalah Komite Audit, Komisaris Independent, dan Corporate

Secretary. Dalam tulisan ini, pembahasan lebih lanjut mengenai perangkat pendukung tersebut

akan ditekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan peranan Komite Audit.

B. KOMITE AUDIT

Dengan memperhatikan pembentukan serta tugas dan fungsinya, maka Komite Audit dapat

didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan untuk membantu

Dewan Komisaris Perusahaan melakukan pemeriksaan atau penelitian yang diangap perlu

terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolan perusahaan serta

melaksnakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan melalui pengawasan

terhadap proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan auditor independent.

Sejalan dengan pengertian Komite Audit sebagaimana tersebut diatas, pembentukan Komite

Audit pada dasarnya dimaksugkan untuk membantu fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan

pengawasan kepada direksi. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang

3

Republik Indonesia No 1 tahun 1995 tentang perseroan Terbatas yang mengatur bahwa komisaris

bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan

nasihat kepada direksi. Dengan memperhatikan pentingnya keberadaan Komite Audit, adalah

suatu perkembangan yang menggembirakan apabila semakin banyak pihak menyadari kebutuhan

atas fungsi tersebut. Oleh karena itu banyak lembaga yang sudah mengatur secara detail tentang

keberadaan Komite Audit termasuk tugas dan fungsinya. Dalam uraian berikut ini disampaikan

beberapa ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Komite Audit yang dikeluarkan oleh

lembaga yang menaruh harapan atas fungsi komite audit, yaitu seperti Komite Nasional

Kebijakan Corporate Governance.

Charter (Piagam) Komite Audit

Piagam Komite Audit merupakan dokumen tertulis yang dapat digunakan sebagai term of

reference. Piagam ini menunjukkan tujuan dan tanggungjawab Komite yang meliputi:

Tujuan atau misi

Organisasi: jumlah anggota, kualifikasi anggota, masa jabatan, frekuensi dan waktu

pertemuan.

Tugas dan tanggungjawab

Piagam audit perlu direview secara periodic, biasanya minimum setahun sekali agar dapat

disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan piagam ini dapat

selalu menjadi term of reference mengenai Komite Audit.

Keanggotaan Komite Audit.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000 diatur mengenai keanggotaan

Komite Audit sebagai berikut:

Anggota Komite Audit diangkat dan diberentikan oleh dewan komisaris.Masa tugasnya

tidak dapat melebihi masa tugas komisaris.

4

Komite Audit minimum beranggotakan tiga orang, termasuk minimum satu komisaris

independen yang bertindak sebagai ketua Komite Audit.

Anggota Komite Audit harus independen, yaitu tidak mempunyai hubungan usaha

maupun hubungan afiliasi dengan perusahaan, Direktur, Komisaris atau Pemegang

Saham Utama.

Anggota Komite Audit harus memiliki intergritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan

dan pengalaman yang memedai dalam bidang tugasnya, serta mampu berkomunikasi

dengan baik, menurut Bapepam, salah seorang anggota harus memiliki latar belakang

pendidikan akuntansi dan keuangan.

Anggota Komite Audit harus memiliki komitmen yang tinggi yang ditunjukan dengan

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.Di Amerika Serikat bursa

sahamnya (NYSE, NASDAQ), dan ASE) juga mengharuskan anggota komite audit

financially literature, Artinya memiliki pengetahuan yang cukup dibidang keuangan.

Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dengan

ketentuan kuorum yang diatur dalam charternya. Berbagai rapat Komite Audit yang dapat

dilakukan meliputi rapat internal Komite Audit, rapat dengan internal auditor dan

external auditor, dan rapat dengan dewan komisaris maupun dengan dewan direksi. Agar

agenda rapat dapat berjalan lancar efisien, bahan rapat seharusnya sudah disampaikan

kepada peserta sebelumnya.

C. PERANAN KOMITE AUDIT

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peran pengawasan sekaligus akuntabilitas dewan

komisaris perusahaan khususnya di Indonesia pada umumnya masih kurang memadai.

Keanggotaan dewan komisaris yang selama ini dipilih lebih berdasarkan kedudukan dan

keakraban menyebabkan mekanisme check and balance terhadap direksi tidak dapat berjalan

sebagai mana mestinya. Hal ini mengakibatkan banyak direksi perusahaan menjalankan kegiatan

operasional usahanya secara ekspansif tanpa mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul

dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Fungsi audit internal dan auditor

eksternal belum berjalan optimal mengingat secara structural, auditor tersebut berada dalam

5

posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Padahal independensi merupakan suatu

sikap mental yang harusnya ada dalam setiap auditor.

Pada masa sebelum krisis, banyak perusahaan memperoleh pembiayaan asing yang murah dalam

jangka pendek tanpa melakukan lindung nilai. Perolehan pembiayaan asing dalam jangka pendek

tersebut dibarengi dengan mismatch dalam penggunaannya. Perusahaan juga banyak melakukan

transaksi pihak hubungan istemewa tanpa pengungkapan yang memadai. Kemudian perusahaan

juga ditengarai kerap melakukan rekayasa pendapatan (managed earning) dengan cara

mendistorsi kegiatan operasional perusahaan yang sebenarnya guna memenuhi target proyeksi

perusahaan. Beberapa contoh pengelolaan perusahaan tersebut sekaligus mengungkapkan adanya

indikasi penyimpangan akuntansi atau lazim dikenal dengan accounting irregularities.Untuk itu,

sudah saatnya akuntabilitas dewan komisaris perlu ditingkatkan dengan memebentuk Komite

Audit.

Komite audit menurut Pedoman Good Corporate Governance antara lain bertugas untuk:

a) Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai;

b) Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan;

c) Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan external audit, ketepatan biaya external audit serta

kemandirian dan obyektivitas external auditor;

d) Mempersiapkan surat (yang ditandatangani oleh ketua Komite Audit) yang menguraikan

tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh

external auditor, surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang

disampingkan kepada pemegang saham.

Pengawasan Internal

Struktur pengawasan internal merupakan suatu rangka kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

oleh manajemen untuk memberikan jaminan memadai bahwa tujuan finansial dan nonfinancial

organisasi itu tercapai. Struktur pengawasan internal yang memadai menyediakan :

Informasi yang dapat dipercaya

6

Kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan

Pengamanan asset

Pemanfaatkan sumberdaya secara ekonomis dan efisien

Pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Tanggung jawab Komite Audit adalah memastikan bahwa pengawasan internal dalam

perusahaan itu berjalan dengan baik.Tanggungjawab ini dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan

laporan maupun diskusi dengan manajemen, internal auditors, dan external auditors. Keterlibatan

aktif Komite Audit dalam mengevaluasi pelaksanaan saran perbaikan pengawasan internal oleh

manajemen akan dapat mendorong timbulnya lingkungan pengawasan yang baik.

Pelaporan Keuangan

Tugas Komite Audit dibidang pelaporan keuangan meliputi laporan interm dan laporan

tahunan.Laporan keuangan interm, tiga bulanan, atau enam bulanan yang diaudit ataupun tidak,

perlu direview sebelum dipublikasikan. Komite Audit melakukan berbagai hal untuk memastikan

bahwa tidak ada informasi yang menyesatkan yang akan dipublikasikan. Kegiatan yang

dilakukan meliputi:

Review terhadap pengawasan yang ada untuk memastikan informasi dapat dipercaya

Berkomunikasi dengan manajemen, internal dan external auditor mengenai berbagai hal

termasuk kejadian yang tidak biasa, perubahan-perubahan taksiran dan pelaporan.

Meneliti selisih anggaran yang material untuk memastikan kelayakan informasi.

Mempelajari standar akuntansi atau peraturan baru yang mungkin mempengaruhi laporan

keuangan.

Mereview management letter dan laporan internal audit untuk memastikan bila ada

masalah yang belum diselesaikan.

Mereview kelengkapan laporan tahunan, terutama untuk mencegah kurangnya

pengungkapan wajib.

Mereview hasil audit external auditors.

7

External Auditors

Dalam hubungannya dengan external auditor, tugas utama Komite Audit adalah memilih akuntan

publik yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan. Hasil pemilihan ini akan diusulkan

ke Dewan Komisaris untuk mendapatkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam

memilih akuntan publik. Komite Audit (dapat dibantu oleh SPI atau karyawan perusahaan

mengambil langkah-langkah:

Pengumuman terbuka

Evaluasi pendekatan dan lingkup audit yang diusulkan dalam surat penawaran

Menentukan independent akuntan public

Memilih akuntan publik yang memenuhi yang telah ditentukan, termasuk biaya audit.

Pada saat audit dilakukan oleh ekternal. Komite audit mengadakan pertemuan terjadwal atau

tidak terjadwal dengan external auditor untuk memastikan pendekatan yang digunakan kemudian

mendiskusikan temuan-temuan, dan menilai independensi external auditor.

Surat Komite Audit Dalam Laporan Keuangan.

Komite Audit membuat surat yang ditandatangani oleh ketua Komite audit dan disertakan dalam

laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham. Surat itu berisi tugas dan tanggung

jawab Komite Audit tentang kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan remunerasi direksi dan

komisaris, Surat itu juga memuat pendapat Komite Audit tentang hasil diskusinya dengan

manajemen dan external auditor mengenai kelayakan standar akuntansi, kebijakan manajemen,

dan kelayakan laporan tahunan. Dalam suratnya, Komite Audit juga menyatakan pelanggaran-

pelanggaran (kalau ada) yang dilakukan oleh manajemen terhadap pengawasan internal dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komunikasi Dengan Manajemen, Internal Auditor, dan External Auditor

Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabanya harus selalu berinteraksi

dengan manajemen untuk memperoleh pemahaman yang cukup tentang berbagai masalah yang

8

dihadapi oleh perusahaan meliputi resiko bisnis, regulasi, perpajakan.Kebijakan investasi,

kebijakan pendanaan, kebijakan operasi, serta operasi anak perusahaan. Komunikasi seperti ini

diharapkan akan memperbaiki berbagai keputusan manajemen.

Interaksi dengan internal auditor meliputi berbagai hal termasuk internal audit charter, mereview

rencana kerja dan anggaran internal auditor, meriew hasil audit, dan meminta melaksanakan

audit tertentu, dan meminta pelaksanaan review quality assurance secara periodic.Kegiatan ini

dilakukan untuk menjamin bahwa fungsi internal auditor dapat berjalan dengan baik sehingga

berguna bagi mendukung tugas Komite Audit.

Komite audit bertanggung jawab untuk mendorong timbulnya suasana yang kondusif bagi

komunikasi dengan external auditor. Dalam kaitan ini, Komite Audit harus memperoleh

keyakinan bahwa external auditor dapat memelihara independensinya. Selama masa audit,

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap perencanaan audit yang dibuat oleh external auditor,

mendiskusikan keadaan khusus yang ditemukan selama pekerjaan lapangan, dan pada saat

penyusunanan laporan audit untuk mendiskusikan masalah pendapat akuntan, perbedaan dengan

manajemen dan pemecahannya, perubahan standar akuntansi, taksiran, perubahan penilaian

risiko, dan juga kemungkinan adanya tuntutan hukum.

Pelatihan Dan Kinerja Komite Audit

Komite Audit perlu memelihara kualitas yang tinggi melalui orientasi bagi anggota baru dan

pelatihan periodic bagi anggota lama.Orientasi bagi anggota baru dilakukan untuk memberikan

pengetahuan yang menyeluruh tentang sistem pelaporan keuangan dan lingkungan pengawasan

internal. Bidang berikut ini perlu diberikan dalam masa orientasi kepada anggota baru

(Apostolou dan Jefford, 1990,31)

Ketentuan yang mengatur pelaporan

Kebijakan akuntansi penting

Contingencies dan tuntutan hokum

Kepatuahan terhadap code of conduct organisasi

Latar belakang dan kualifikasi manajemen puncak

9

Trend laba setiap kelompok produk

Perubahan kebijakan atau operasi yang ada atau yang direncanakan

Bidang-bidang yang memiliki audit yang tinggi

Kelemahan dalam struktur pengawasan internal.

Pelatihan bagi anggota lama Komite Audit dilakukan agar pengetahuan mereka selalu up ta date

sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Berbagai bidang pelatihan adalah:

Prosedur-prosedur operasional, termasuk risiko bisnis

Perkembangan akuntansi dan auditing

Teknologi Informasi

Perkembangan bisnis, industri dan regulasi.

Dengan pelatihan dibidang diatas dan bidang lain yang dianggap penting, diharapkan Komite

Audit mempunyai pengetahuan yang cukup yang berguna dalam interaksi dengan manajemen

dan auditor.

Kinerja setiap anggota Komite dan keseluruhan Komite Audit perlu dievaluasi secara periodic

untuk meentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu.Kinerja individual diukur dari beberapa

hal termasuk kemampuan memahami pengetahuan yang perlu, pemahaman dan tanggung jawab

pelaksanaan tugasnya dan kesediaan menyisihkan waktu dan menghadiri pertemuan.Kinerja

Komite Audit secara keseluruhan dinilai oleh Dewan Komisaris, meliputi pencapaian tujuan

kegiatan yang direncanakan dan juga biaya pelaksanaan kegiatan.

Pakar Keuangan Komite Audit dan Audit Internal

Banyak kritik komite audit setelah jatuhnya Enron dikarenakann bahwa banyak dewan anggota

yang menjadi komite audit tidak datang dalam memahami isu-isu keuangan dan pengendalian

internal . Orang-orang yang dipilih untuk menjadi komite audit dikarena hanya berdasarkan latar

belakang bisnis atau profesional, tetapi mereka sering tidak mengerti masalah pengendalian

keuangan dan internal yang kompleks . SOA sekarang mengharuskan bahwa setidaknya salah

satu direktur independen komite audit menjadi seorang "pakar keuangan" dengan beberapa

persyaratan cukup spesifik untuk peran itu , seperti diuraikan dalam Bab 3 gambaran SOA

10

sebelumnya. Anggota dewan pakar keuangan bisa membantu komite audit atau audit internal,

dan mungkin sangat baik untuk memulai memperkenalkan atau memperkenalkan kembali CAE

kepada audit internal atau komite audit board.

SOA telah memberikan banyak perubahan pada tata kelola perusahaan , dewan direksi , dan

tentu saja komite audit . Dalam banyak situasi , CAE dan audit internal dapat menjadi keunikan

tersendiri dalam tata kelola perusahaan berkelanjutan, dan audit internal dapat membantu komite

audit dalam era baru ini melalui tiga langkah pendekatan :

1. Melalui laporan dan presentasi , audit internal memberikan ringkasan terperinci atas

proses audit internal untuk penilaian risiko , perencanaan dan pelaksanaan hasil audit ,

dan melaporkan hasil melalui laporan audit saat ini.

2. Bekerja dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya , rencana masa kini/saat

ini untuk komite audit dalam membantu menunjukkan etika dan program whistleblower

SOA. (Bab 9)

3. Mengembangkan rencana terperinci untuk meninjau dan menilai pengendalian internal

dalam organisasi . Sebuah komponen kunci dari SOA bagian 404 , persyaratan penilaian

pengendalian internal, (Bab 6)

Langkah pertama adalah bahwa audit internal harus menjelaskan proses dan prosedur untuk

komite audit , dewan secara keseluruhan, dan manajemen atasan dengan penekanan pada

persyaratan audit internal SOA . Setelah presentasi dewan ini dikemukakan, presentasi ini harus

menjadi bagian dari proses perencanaan audit internal tahunan dengan perubahan yang sedang

berlangsung yang hendak dilaporkan. Namun, bahkan sebelum mengemukakan presentasi

tersebut, audit internal harus melakukan proses yang disebut pemeriksaan kesehatan (health

check) untuk menilai praktik audit internal saat ini . Proses ini mungkin nantinya akan

menunjukkan masalah apa aja yang hendak diperbaiki.

11

Exhibit 8.3menunjukkan survei internal penilaian pemeriksaan kesehatan (health check) audit

internal yang dapat diperluas atau dimodifikasi , tergantung pada kondisi saat ini . Idenya di sini

adalah bahwa audit internal untuk evaluasi diri sendiri tentang bagaimana yang akan

dilakukannya pada saat ini dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya, dan kemudian

melakukan beberapa perbaikan yang sekiranya diperlukan .Setelah audit internal telah melalui

suatu evaluasi, proses audit dan kegiatan yang sedang berlangsung harus disampaikan kepada

komite audit serta dewan dan manajemen secara keseluruhan. Idenya adalah memastikan bahwa

semua pihak menyadari proses audit internal serta isu-isu yang sedang berlangsung . Sesi ini

harus diberikan kepada anggota kunci dari manajemen terlebih dahulu, sebelum presentasi

12

komite audit untuk memastikan bahwa pesan audit internal yang dipahami dengan baik dan

konsisten dengan inisiatif manajemen lainnya .

Tanggung Jawab Komite Audit untuk Audit Internal

Komite audit perusahaan memiliki tanggung jawab utama untuk fungsi audit internal

korporasi.Fungsi audit internal yang modern saat ini harus memiliki hubungan yang sangat aktif

dengan komite audit organisasi . Charter ini seringkali sangat spesifik mengenai hubungan

dengan audit internal dan biasanya membutuhkan komite audit untuk:

A. Pengangkatan Kepala Eksekutif Audit (Chief Audit Executive)

Sementara CAE memberikan laporan kepada manajemen organisasi, komite audit

bertanggung jawab atas perekrutan dan pemecatan anggota eksekutif audit internal.

Dewan komite kompensasi juga mungkin terlibat ketika CAE ditunjuk sebagai ketua

organisasi . Tujuannya di sini bukan untuk menyangkal manajemen organisasi hak untuk

nama orang yang akan mengelola departemen audit internal ,Sebaliknya , pentingnya

partisipasi komite audit adalah untuk memastikan independensi fungsi audit internal

ketika ada kebutuhan untuk berbicara mengenai isu-isu yang diidentifikasi dalam review

dan penilaian pengendalian internal dan kegiatan organisasi lainnya .

Partisipasi dari komite audit dalam pemilihan CAE dapat memilih beberapa bentuk tetapi

biasanya melibatkan review dari mandat direktur dan diikuti dengan wawancara formal.

Organisasi manajemen - CFO - berkonsultasi dengan ketua komite audit mengenai

potensi calon CAE. Manajemen mungkin menyarankan promosi seseorang dari dalam

organisasi atau perekrutan orang luar , tetapi komite audit akan memiliki keputusan

akhir .

Keseluruhan masalah di sini adalah bahwa komite audit memiliki kemampuan untuk

perekrutan atau pemecatan CAE , tetapi juga, harus ada tingkat yang kerjasama

berkelanjutan. Komite audit tidak selalu berada di tempat setiap hari untuk memberikan

pengawasan audit internal terperinci dan harus bergantung pada manajemen untuk

beberapa dukungan. CAE atau anggota audit internal tidak bisa mengabaikan permintaan

13

manajemen dengan mengklaim bahwa dia hanya melaporkan kepada komite audit dan

tidak bertanggung jawab kepada tujuan manajemen organisasi. Demikian pula,

manajemen organisasi harus memastikan bahwa audit internal merupakan bagian dari

organisasi dan bukan orang luar yang dekat karena hubungan antara komite audit.

B. Persetujuan Piagam Audit Internal

Piagam audit internal berfungsi sebagai dasar atau otorisasi untuk setiap program audit

internal yang efektif . Sebuah piagam yang memadai sangat penting untuk menentukan

peran dan tanggung jawab audit internal dan tanggung jawab untuk melayani komite

audit dengan benar.misi audit internal harus jelas memberikan pelayanan kepada komite

audit serta top manajemen.

Komite Audit bertanggung jawab untuk menyetujui piagam audit internal , sama seperti

dewan yang bertanggung jawab penuh untuk menyetujui piagam komite audit. Siapa yang

bertanggung jawab menyusun piagam audit internal ini ?Secara teori, komite audit

mungkin menyusun dokumen sebagai kegiatan dewan komite. Pada kenyataannya, CAE

biasanya akan memimpin dalam penyusunan piagam ini dan / atau menyarankan update

sesuai dengan piagam yang ada pada ketua komite audit.

Sementara piagam audit internal mengesahkan suatu pekerjaan yang hendak ditampilkan,

anggota komite audit mungkin tidak dalam posisi untuk menyusun persyaratan piagam

audit secara terperinci. CAE biasanya bekerja sama dengan ketua komite audit untuk

menyusun dokumen komite audit dan persetujuan dewan secara keseluruhan . Selain

piagam , sifat khusus dan lingkup tanggung jawab jasa audit internal kepada komite audit

harus diformalkan dan diuraikan. Ini dapat mencakup periodik ditulis laporan status audit,

pertemuan yang dijadwalkan secara rutin dengan komite audit , dan kedua hak dan

kewajiban akses audit internal yang langsung kepada komite audit.kedua belah pihak

harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab audit internal untuk

menyajikan laporan dan untuk menghadiri pertemuan komite audit .

Pernyataan piagam hubungan audit internal terhadap komite audit sangat penting karena

audit internal yang memiliki hubungan kerja sehari-hari dengan manajemen organisasi.

Ketika komite audit memilih CAE, anggota lain dari tim audit yang direkrut dan dibayar

14

oleh organisasi, bukan oleh komite audit independen. Manajemen atasan mungkin sering

lupa bahwa audit internal juga memiliki hubungan pelaporan dalam organisasi.

C. Persetujuan Rencana dan Anggaran Audit Internal

Komite audit idealnya mengembangkan pemahaman keseluruhan dari total kebutuhan

audit atas suatu organisasi. Penilaian tingkat tinggi ini mencakup berbagai kontrol khusus

dan isu-isu laporan keuangan, yang memungkinkan komite audit untuk menentukan porsi

audit atau penilaian risiko perlu dilakukan baik oleh penyedia internal maupun yang

lain.komite audit bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui semua rencana

audit internal tingkat yang lebih tinggi beserta anggarannya .

Di banyak organisasi , rencana audit tahunan dikembangkan baik melalui proses analisis

risiko audit internal dan diskusi dengan kedua top manajemen dan komite audit.

Manajemen dan panitia mungkin menyarankan area yang berpotensi untukdilakukan

audit internal.Audit internal harus mengembangkan rencana dalam batasan anggaran dan

sumber daya yang terbatas. Jika komite audit telah menyarankan review dari beberapa

daerah khusus, tetapi audit internal tidak dapat melakukan audit yang direncanakan

karena beberapa kendala, CAE harus berkomunikasi dengan jelas kekurangan tersebut

kepada komite audit.

D. Mengkaji dan Menindak atas Temuan Audit

Salah satu tanggung jawab komite audit yang paling penting adalah untuk meninjau dan

mengambil tindakan melaporkan temuan audit yang signifikan yang dilaporkan kepada

mereka oleh auditor internal dan eksternal , manajemen , dan lain-lain.Audit internal

melaporkan semua temuan yang signifikan terhadap komite audit secara teratur.Bagian

ini akan terjadi melalui distribusi audit internal dari semua laporan audit kepada komite

audit sebagai bagian dari persyaratan SOA. Exhibit 8.5 adalah contoh dari sebuah temuan

yang signifikan seperti laporan dari perwakilan ExampleCo Corp

Reaksi terhadap temuan audit yang signifikan memerlukan kombinasi dari pemahaman ,

kompetensi , dan kerja sama dengan semua tim-tim besar yang tertarik - auditor internal,

manajemen , auditor eksternal , dan komite audit itu sendiri. Jumlah kesejahteraan

15

organisasi kemudian menjadi standar yang digunakan untuk menilai semua layanan audit

internal.Dalam area atas tanggung jawab mereka, audit internal harus bertindak agresif

dalam melaporkan temuan signifikan dan harus melakukan tindakan pemantauan untuk

menilai apakah tindakan koreksi tersebut tepat yang hendak diambil/digunakan.

16

17

D. KOMITE AUDIT DAN AUDITOR EKSTERNAL

Komite audit memiliki tanggung jawab utama untuk menyewa perusahaan audit eksternal,

menyetujui anggaran dan rencana Audit yang diusulkan, dan melepaskan laporan keuangan yang

diaudit. Sementara banyak aspek dari pengaturan ini tetap tidak berubah dari waktu ke waktu,

SOA telah menyebabkan beberapa perubahan signifikan di sini.

SOA mensyaratkan bahwa komite audit menyetujui semua jasa audit eksternal, termasuk

surat kenyamanan, serta layanan nonaudit yang disediakan oleh auditor eksternal. Pada saat

publikasi ini, auditor eksternal masih diperbolehkan untuk menyediakan layanan pajak serta

pengecualian layanan de minimus service exception. Auditor eksternal dilarang menyediakan

layanan nonaudit berikut serentak dengan audit laporan keuangan mereka:

18

Pembukuan dan jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan

keuangan klien audit

Desain sistem informasi keuangan dan implementasi

Appraisal atau penilaian jasa, pendapat kewajaran, atau laporan kontribusi

Jasa internal audit outsourcing

Fungsi Manajemen atau dukungan sumber daya manusia kegiatan

Broker atau dealer, penasihat investasi, atau investment banking services

Jasa hukum dan layanan ahli lain yang tidak terkait dengan audit

Setiap layanan lain bahwa PCAOB menentukan harus tidak diizinkan

E. PROGRAM WHISTLEBLOWER DAN KODE PERILAKU

Aturan SOA menyatakan bahwa komite audit harus menetapkan prosedur untuk

penerimaan, retensi, dan penanganan keluhan mengenai akuntansi, pengendalian akuntansi

internal, atau mengenai audit, termasuk prosedur untuk rahasia, pengajuan anonim oleh

karyawan dari kekhawatiran tentang akuntansi dipertanyakan atau masalah audit. Ini bisa

menjadi tantangan dokumentasi, karena banyak dari bahan ini harus diadakan di tempat yang

aman, dengan cara kerahasiaan. CAE akan sering menjadi satu-satunya link non-CEO dan CFO-

antara komite audit dan korporasi. Audit internal harus menawarkan layanan kepada komite

audit-sering ke ditunjuk keuangan ahli-untuk membangun doc-umentation dan komunikasi

prosedur di bidang-bidang berikut:

Dokumentasi Logging whistleblower

SOA bahwa komite audit mendirikan program whistleblower formal dimana karyawan

dapat meningkatkan kepedulian mereka terhadap pemeriksaan yang tidak tepat dan

kontrol masalah tanpa takut akan pembalasan.

Disposisi Whistleblower Matters

Bahkan lebih penting daripada login panggilan whistleblower awal, dokumentasi harus

dipertahankan untuk merekam sifat dari setiap penyelidikan tindak lanjut dan disposisi

terkait. Meskipun program whistleblower SOA tidak memiliki komponen hadiah uang

tunai, dokumentasi lengkap yang mencakup tindakan yang diambil serta penghematan

bersih harus dipertahankan. Dengan tradisi menangani hal yang bersifat rahasia, audit

19

internal harus menawarkan untuk mengambil tanggung jawab di sini secara rahasia aman.

Ini bisa menjadi kegiatan yang sangat penting karena jika seorang karyawan panggilan

dalam hitungan whistleblower, dan kemudian terbukti bahwa ini melaporkan informasi

keluar dan whistleblower menerima beberapa tingkat pembalasan, karyawan pelaporan

dapat membawa tindakan hukum terhadap korporasi .

Kode Etik

SOA memberikan komite audit tanggung jawab untuk menerapkan kode etik atau

melakukan untuk perwira senior korporasi seperti CEO dan CFO. Konsepnya adalah

untuk menguraikan seperangkat " aturan " bagi perilaku yang tepat dan memiliki perwira

senior ini mengakui bahwa mereka telah membaca, memahami, dan setuju untuk

mematuhi aturan-aturan ini.

F. PENUTUP

Pengelolaan usaha yang baik dapat meningkatkan apresiasi pemegang saham maupun

stakeholder laiinnya terhadap kinerja perusahaan.Peningkatan apresiasi ini pada gilirannya dapat

meningkatkan daya saing perusahaan.Sehingga , dengan pengelolaan usaha yang baik,

diharapkan dapat menghindari perusahaan dari kesulitan-kesulitan yang utamanya karena

kesalahan kelola yang dapat berakibat pada kebangkrutan usaha perusahaan seperti yang dialami

di Indonesia. Pengelolaan usaha yang baik dicerminkan pada adanya prinsip-prinsip transparansi.

Keadilam akuntabilitas, dan pertanggungjawaban yang tentunya tentunya harus didasari pula

dengan adanya landasan moral yang baik yang berfungsi sebagai spirit dalam pelaksanaan

pengelolaan usaha yang baik (good Corporate Governance).

Dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan usaha yang baik tersebut diperlukan berbagai

perangkat pendukung, yang salah satunya adalah Komite Audit. Dalam fungsi pokoknya Komite

audit sebagai organ yang dibentuk dengan tujuan utama membantu dewan komisaris untuk

menjalankan fungsinya agar dapat berperan secara optimal, maka anggota Komite Audit harus

memiliki keahlian/kecakapan yang memadai dan kepada Komite Audit ini perlu diberikan

fasilitas dan kewenangan yang cukup atas data perusahaan. Selaian perlu keahlian/kemahiran dan

diberikan fasilitas dan kewenangan atas data, Komite Audit dituntut juga untuk bertindak secara

independent.Tuntutan kebutuhan independen Komite Audit tidak dapat dipisahkan dari perlunya

20

persyaratan moralitas yang melandasi integritasnya.Hal ini perlu disadari karena Komite Audit

merupakan pihak yang memjembatani antara eksternal auditor dan Perusahaan yang juga

sekaligus menjebatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan internal auditor.

Daftar Pustaka

21

1. Apostolous, Barbara and Raymond Jeffords. Working with the Audit Committee.The

Institute of Internal auditor Florida, 1990.

2. Badan Pengawas Pasar Modal.Surat Edaran.Nomor SE-03/PM/2000.

3. Bebchuk, L.A, dan Roe, M.J., A Theory of Path Dependence in Corporate Ownershipand

Governance , standford Law Review, Vol 52, no.127,1999

4. Bill, Arthur H. Audit committee Guide. A Source of Information for Audit Committees

of public Company Boards of Directors Bowne, 2002.

5. Gugus Kerja Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Pedoman Komisaris

Independence dan Pedoman Pembentukan Komite Audit Yang efektif, 2004

6. Harahap, Sofyan syafri Sistem pengawasan manajemen Cet 1 Jakarta: Pustaka Quantum,

2001

7. Jafar Basri, Implementasi Good Corporate governance pada Perguruan Tinggi, makalah

UPN Jakarta 21 April 2004

8. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. Pedoman Good Corporate

governance. KNKCG,2001.

9. PT. Bursa Efek Jakarta.Keputusan Direksi Nomor Kep-339/BEJ/07-2001.

10. Turnbull, S., Corporate Governance Concept: Its Scope, Concerns and Theories,

Corporate Governance : an International Review, vol.5 no 4,1997

11. Tim Corporate Governance , BPKP, Implementasi Good Corparate Governance dalam

manajemen Korporasi,2003

12. YPPMI Institute dan FCGI The Essence of Good Corporate Governance. 2002