P U T U S A N fileputusan nomor : 107/pdt/2015/pt.mdn hal. 1 dari 97 hal. p u t u s a n nomor : 107/pdt/2015/pt- mdn.- demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa
Post on 08-May-2019
222 Views
Preview:
Transcript
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 1 dari 97 Hal.
P U T U S A N
NOMOR : 107/PDT/2015/PT- MDN.-
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
S U G I O N O, beralamat di Jl Ampera Raya Gg Kancil No. 25 RT 002 / RW 02
Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, dalam perkara
ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Prof OC Kaligis, SH.MH. pada
Kantor O.C. Kaligis & Associates, Advokat & Legal Consultant,
beralamat di Jalan Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit
Permai Blok B-123 dan C-101 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 8 Januari 2013, dan Kuasa Prof. OC. Kaligis
SH.MH tersebut dicabut oleh Penggugat dan diganti Kuasanya
yaitu : 1. Drs. JACK R SIDABUTAR, SH.MM.MSI, 2. JOHN
SIDI SIDABUTAR, SH.MH. 3. BURNI, SH. 4. Drs. RM.
PANGGABEAN SH.MH. Advokat – Pengacara – Konsultan
Hukum baik bersama sama maupun sendiri sendiri berkantor di
Kantor Hukum JBJ & Rekan , beralamat di Plaza Sentral Lantai
9 Jln Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan 12930
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2014,
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula sebagai
PENGGUGAT ;
M E L A W A N
1. PT. TAMAN MALIBU INDAH, beralamat di Jl Taman Malibu Indah Raya
Blok G No.35 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan
Polonia, Medan, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya :
ENDRIATI PRANOTO, SH dan YUANA BERLIYANTY, SH.MH.
Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Endriati Pranoto
& Partner ( “EPP” ) beralamat di Citywalk- Citylofts Lantai 19,
Unit 10 (1910) Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220
bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama sama
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 2 dari 97 Hal.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2013,
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING -I semula sebagai
TERGUGAT- I ;
2. YAYASAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA “ ADI
UPAYA “ (YASAU), beralamat di Jalan Budi Kemuliaan No. 16
Jakarta Pusat dalam perkara ini diwakili kuasanya : 1. AGUS
MULYADI, SH.MH. 2. YUWONO AGUNG N. SH.MH. 3.
BAMBANG SISWOKO, SH. 4. AZHARI, SH.MH. 5. RIDWAN
YUNARDI, SH. 6. RONALD SAHAD H. SINAGA, SH. 7.
VIRNA SILALAHI, SH. berkantor di Dinas Hukum Markas
Besar TNI Angkata Udara, Jalan Mabes Hankam, Gedung B-2,
Lantai 3, Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur dan Lanud
Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SK/15/IV/2013 tertanggal 18 April 2013, selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING-II semula sebagai TERGUGAT II ;
3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN
NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,
yang dahulunya disebut DIRJEN AGRARIA ATAS NAMA
MENTERI DALAM NEGERI, beralamat di Gedung Badan
Pertanahan Nasional Lantai V Jalan Sisingamangaraja Nomor
2, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, dalam perkara ini diwakili
kuasanya : 1. SAUT SIMBOLON, SH. 2. HARIS SYAHBANA
PASARIBU, SH. 3. ROTUA NOVIYANTI, SH. 4. SYAFRIDA
AYULITA SIREGAR, SH. 5. ROBERT SILALAHI. berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Nomor : 169/SK.12.71/V/2013 tertanggal 01 - 5 - 2013,
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-III semula sebagai
TERGUGAT- III ;
4. WALIKOTA MADYA MEDAN DAERAH TINGKAT II, beralamat di Jalan
Kapten Maulana Lubis No. 2, Kebayoran Baru, Sumatera
Utara 20112, dalam hal ini diwakili Kuasanya : 1. SORITUA,
SH. 2. BAMBANG, SH. 3. DALDIRI, SH.MH. 4. ISKANDAR,
SmHk. 5. ALBERTH YASOKHI LASE, SH.MH. 6. DEUS
LEVOLT SIHOMBING, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 3 dari 97 Hal.
Walikota Medan Nomor : 183/5774 tertanggal 11 Maret 2013,
selanjutnya disebu sebagai TURUT TERBANDING semula
sebagai TURUT TERGUGAT ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT
Telah membaca dan memperhatikan :
1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April
2015 No. 107/ Pdt/2015/PT- Mdn.- yang menunjuk Majelis Hakim Tinggi
Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan
banding ;
2. Berkas perkara No. 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- serta surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA :
Bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2013
telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Maret 2013 dalam Register
No.137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- yang pada pokoknya sebagai berikut :
DASAR GUGATAN
1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pemegang Kuasa dari 13 (tiga belas) ahli
waris Datuk Muhammad Cheer (selanjutnya disebut “Dt.M.Cheer”), yang
bernama : Datuk Hamsir, Datuk Usman, Datuk Adilsyah, Nyonya
Wanrakayiah Aini, Nyonya Wan Rajemah, Nyonya Wan Intan, Nyonya
Chadijah, Nyonya Datuk Budiah, Mahmudin dan Nyonya Wan Hanisah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2 (Bukti P1) dan 3 (Bukti P2)
tertanggal 3 Agustus 1987 ;
2. Bahwa Dt. M. Cheer mewariskan tanah Grant Sultan No. 1 Tahun 1935
kepada ketiga belas ahli waris berdasarkan penetapan (fatwa) waris No.
013/1990 (Bukti P3) ;
3. Bahwa tanah Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 (selanjutnya disebut “GS
1/1935”) (Bukti P4) adalah alas hak atas tanah seluas 35 Ha yang
terletak di Kampung baru (sekarang dikenal dengan Kelurahan
Sukadamai) dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah Avros
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 4 dari 97 Hal.
Timur : Sungai Deli dan Tanah T. Achmad .
Selatan : Pangkalan Mansyur.
Barat : Poloniawey.
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal II Ketentuan-Ketentuan
Konversi menyatakan bahwa Grant Sultan adalah hak atas tanah yang
memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak milik yang
dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 hak turun temurun, terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 18 Desember 1989 dari
Sultan Deli (anak kandung dari Alm. Dt. Muhammad Cheer) (Bukti P5)
beserta gambaran situasi tanah Grant Sultan (Bukti P5a) menerangkan
tanah GS 1/1935 diperoleh Dt. M. Cheer melalui penjualan tanah yang
dilakukan oleh Tengku Otteman kepada Dt. M. Cheer berdasarkan Akta
Peralihan Hak yang terdaftar di Kantor Asisten Wedana Kecamatan
Delitua Nomor : 20 GS Nr. 1/HT/1950 tanggal 16 April 1950, dengan
harga Rp. 40.426 ;
6. Bahwa secara melawan hukum, TERGUGAT I telah menguasai dan
menduduki sebagaian dari eks tanah adat (GS 1/1935) seluas 20,1 Ha
melalui penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun 1990 oleh
Tergugat III (Bukti P-6) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Utara : Tanah Avros ;
Timur : Sungai Deli dan Tanah T. Achmad ;
Selatan : Pangkalan Mansyur ;
Barat : Poloniawey ;
7. Bahwa secara melawan hukum TERGUGAT I mendirikan bangunan
Perumahan di atas tanah GS 1/1935 yang merugikan pihak
PENGGUGAT ;
8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II,
III dan TURUT TERGUGAT diatas tanah GS 1/1935, adalah akibat
adanya kesalahan lokasi tanah yang menjadi objek penerbitan HGB No.
1 Tahun 1990 a/n TERGUGAT I (error in objecto), dengan riwayat tanah
adat (GS 1/1935) yang seharusnya menjadi dasar kepemilikkan diubah
menjadi “tanah Negara” (Blad C 4,5 dan 6). Berikut uraian sejarah
diperolehnya tanah GS 1/1935 oleh TERGUGAT I ;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 5 dari 97 Hal.
a. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 1970, TERGUGAT III mengeluarkan
SK No. 1/HPL/DA/70 tentang pemberian Hak Pengelolaan Lahan
(selanjutnya disebut “HPL”) seluas 1.379.659.50 M² (termasuk tanah
GS 1/1935 seluas 35 Ha) untuk kepentingan perluasan pangkalan TNI
AU Polonia Medan ;
b. Bahwa pada tanggal 8 September 1982, Menteri Dalam Negeri
menerbitkan SK No. 150/DJA/82 menyatakan membatalkan/
mencabut kembali Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III
tanggal 3 Pebruari 1970, No. 1/HPL/DA/70 ;
c. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1987 TERGUGAT III telah menerbit
SK Menteri Dalam Negeri No. 78/HP/DA/87 tentang pemberian Hak
Pakai kepada TERGUGAT II dengan pertimbangan tanah tersebut
adalah tanah Negara ;
d. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 194/Polonia/1989 atas nama
TERGUGAT II diterbitkan diatas eks tanah adat (GS. 1/1935), yang
kemudian dijual kepada TERGUGAT I dengan Akta No.
396/PH/MB/1990 tertanggal 6 Juli 1990 dan dibuat Pelepasa Hak
Atas Tanah No. 396/PH/MB/1990 (Bukti P7) ;
e. Bahwa TURUT PENGGUGAT menerbitkan Izin Menerbitkan
Bangunan No. 648.1/MBU/154/1990 tanggal 3 April 1990 secara
melawan hukum atas tanah tersebut (Bukti P8) ;
9. Bahwa dalam kurun waktu sebelum sampai sesudah eks. Tanah GS
1/1935 dijual oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, kemudian
TERGUGAT III dan lembaga lainnya telah melakukan penelitian dan
pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa tanah yang diduduki oleh
TERGUGAT I berasal dari tanah adat (GS 1/1935), yang tersebut
dibawah ini ;
a. Tanggal 26 Pebruari 1991, hasil pemeriksaan No. 38/ND/DV/II, oleh
Deputi Bidang Pengawasan TERGUGAT III menyimpulkan bahwa :
keberadaan atau eksistensi tanah Grant Sultan No. 1 Tahun 1935
tercatat atas nama Tengku Otteman dan telah diserahkan kepada Dt.
M. Cheer dan terdaftar di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Delitua
Tahun 1950 ;
b. Tanggal 22 Januari 1989, Laporan Deputi Bidang Pengawasan
TERGUGAT III No. 11/DV/LHP/K/W/91 menyimpulkan bahwa secara
juridis formal diakui adanya tanah ahliwaris Dt. M. Cheer seluas 35
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 6 dari 97 Hal.
Ha, yang terletak di Jl. Karangsari, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan
Medan Baru, Kotamadya Medan. Dan ternyata sebagaian dari tanah
tersebut tumpang tindih dengan tanah Hak Pakai No. 194/Polonia
atas nama TERGUGAT II ;
c. Tanggal 6 Oktober 1989, Laporan Khusus Inspektur Bakorstans
DPB.KDH Tk. 1 Sumatera Utara No. 01/Lapsus/Irstanas/X/198
menyimpulkan bahwa : tanah yang dimaksud dalam Hak Pakai yang
diberikan kepada TERGUGAT II berdasarkan SK TERGUGAT III
(Swarta, SH) No. 78/HP/DA87 tanggal 25 Agustus 1987, bukan
berada diatas tanah yang langsung dikuasai Negara, tetapi diatas
tanah adat (Grant Sultan No. 1 Th. 1935) ;
d. Tanggal 22 Pebruari 1990, hasil penelitian BANAS II POLDAGRI yang
ditandatangani oleh Sofian Harahap, SH., menyimpulkan bahwa :
surat Grant Sultan No. 1 adalah benar tentang hak atas tanah ada
warisan dari Sultan Deli yang diakui sebagai tanah adat ;
e. Tanggal 18 Maret 1998, Laporan hasil Penelitian Tim Asistensi
Hukum Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agung) No.
13/TAH/DPA/1998 menyimpulkan bahwa : Tanah HGB No. 1/1990
yang berasal dari Tanah Grant Sultan No.1 Th. 1935 terletak di
Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan,
dan ;
f. Tanggal 1 Desember 1998 Komando Daerah Militer I Bukit Barisan
Topografi mengeluarkan surat keterangan Koordinasi Atas Tanah
(Bukti P9) ;
10. Bahwa setelah TERGUGAT II menjual tanah kepada TERGUGAT I dan
setelah seluruh upaya hukum (perdata, tata usaha Negara, dan pidana)
berkekuatan hukum tetap, lahir pernyataan dari TERGUGAT III yang
menyatakan bahwa tanah Negara (Blad C4, 5, dan 6) tidak berada di
atas tanah yang diduduki oleh TERGUGAT I, Surat TERGUGAT III No.
600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April 2001 (Bukti P10) secara tegas
menyatakan :
a. Blad C4 menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan
Anggrung dan Kelurahan Jati ;
b. Blad 5, menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan Jati dan
Kelurahan Polonia ;
c. Blad C6, menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 7 dari 97 Hal.
Hamdan dan di Jalan Juanda, Kelurahan Sukadamai ;
d. Lokasi Perumahan TERGUGAT I ternyata tidak terdapat pada Blad
C4, 5 dan 6 ;
11. Bahwa TERGUGAT III adalah Instansi yang menerbitkan Sertifikat Hak
Guna Bangunan (HGB) No. 1 Tahun 1990 atas nama TERGUGAT I, dan
pertimbangan yang digunakan dalam penerbitan HGB tersebut adalah
bahwa tanah yang diberikan merupakan eks tanah Negara Blad C4, 5
dan 6. Dengan Demikian Surat TERGUGAT III tersebut pada angka 10
menimbulkan konsekuensi hukum ;
a. Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 atas nama TERGUGAT I telah
menunjuk lokasi tanah yang salah (error in objecto) ;
b. TERGUGAT I telah menguasai dan menduduki tanah yang bukan
haknya ;
c. TERGUGAT I telah menikmati keuntungan-keuntungan diatas tanah
GS 1/1935 yang bukan miliknya ;
d. Akibat dari kesalahan lokasi tanah yang ditunjuk oleh Sertifikat HGB
No.1 Tahun 1990, demi hukum TERGUGAT I dan pada pihak ketiga
yang memperoleh hak-hak dari TERGUGAT I harus keluar dari atas
tanah GS 1/1935 yang didudukinya saat ini ;
12. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15
Desember 1995 No. 56/K/TUN/1995 (Bukti P11) dalam amarnya yang
pada intinya telah memutus sebagai berikut :
a. Menyatakan tidak sah terhadap Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun
1990 atas nama TERGUGAT I dan memerintahkan TERGUGAT III
untuk mencabut Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun 1990 tersebut ;
b. Menyatakan tidak sah surat Izin Mendirikan Bangunan No.
648.1/MBU/154 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh TURUT
TERGUGAT dan memerintahkan TURUT TERGUGA untuk mencabut
Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990
tersebut ;
13. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2002 TERGUGAT III telah mengundang
PENGGUGAT dan pihak terkait untuk melaksanakan Rapat perihal
penyelesaian masalah tanah lokasi pembangunan perumahan Taman
Malibu Indak (Bukti P12) ;
14. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2002 telah berlangsung rapat antara
PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 8 dari 97 Hal.
pihak terkait lainnya, dimana Notulen Rapat (Bukti P13) menjelaskan
bahwa 2 (dua) minggu sejak pertemuan ini dilangsungkan akan
dilaksanakan musyawarah antara para pihak terkait, dan apabila dalam
Musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka TERGUGAT III akan
melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI No. 56/K/TUN/1995,
Musyawarah telah dilaksanakan dan tidak tercapai kesepatan di antara
para pihak, namun hingga saat ini Putusan Mahkamah Agung RI No.
56/K/TUN/1995 tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT I, II, III dan TURUT
TERGUGAT ;
15. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 (Bukti P-14) TERGUGAT III
mengeluarkan Surat Nomor 2918/27.1-500/VIII/2012 yang menyatakan :
“Permohonan Saudara untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor 1/Sukadamai tercatat atas nama PT. Taman Malibu
Indah tidak dapat dipertimbangkan” ;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap perbuatan
TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT dapat dikualifisir sebagai
Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365
KUHPerdata yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan melanggar
hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut” ;
17. Bahwa sebagai akibat perbuatan TERGUGAT I, II, III dan TURUT
TERGUGAT tersebut PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik
materiil maupun imateriil yang besar. Karenanya PENGGUGAT berhak
menuntut TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT untuk membayar
ganti rugi materiil maupun imateriil secara tunai dan sekaligus dengan
perincian sebagai berikut :
a. Kerugian Materiil
Adapun kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar
Rp. 1.005.000.000.000,- (satu trilyun lima milyar rupiah) sesuai
dengan NJOP dengan perhitungan sebagai berikut :
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x luas tanah sebesar 20,1 ha
(201.000 M²) ;
b. Kerugian Immateriil
Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang sewenang-wenang dan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 9 dari 97 Hal.
tidak berdasarkan hukum tersebut, PENGGUGAT juga menderita
kerugian berupa hilangnya waktu, tenaga dan pikiran dan hilangnya
kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (loss income) yang
sebetulnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam
perkara ini PENGGUGAT akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu
sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
18. DALAM PROVISI
Dalam untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi bagi
PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan
Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini untuk dapat memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk
menghentikan segala kegiatannya dan kegiatan pihak-pihak yang
memperoleh hak dari TERGUGAT I diatas GS 1/1935 sampai dengan
adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo ;
19. SITA JAMINAN
Bahwa untuk menjamin gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT
nantinya tidak akan sia-sia (illusior), maka PENGGUGAT memohon agar
diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan
milik TERGUGAT I, yakni bangunan Perumahan yang saat ini berdiri
diatas tanah PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur
dalam Pasal 260 ayat (1) RBg ;
20. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1)
RBg yang berbunyi :
“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi
wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau boleh
seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut
dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani
olehnya atau oleh kuasa terebut dan disampaikan kepada Ketua
Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal
tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya
yang sebenarnya” ;
Gugatan yang kami ajukan untuk ini sudah seharusnya diterima oleh
Pengadilan Negeri Medan ;
21. Bahwa karena Gugatan dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 10 dari 97 Hal.
yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat
disangkal lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon agar putusan
ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding,
verzet atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
PERMOHONAN
Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dengan disertai bukti-bukti yang
cukup, maka dengan ini Kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara a quo berkenan memberi putusan dengan amar
putusan sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
1. Mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menghentikan segala
kegiatan yang berada diatas tanah GS 1/1935 sampai dengan adanya
putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun 1990 yang
diterbitkan oleh TERGUGAT III dan surat Izin Mendirikan Bangunan No.
648.1/MBU/154 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT
cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pihak yang berhak di atas tanah yang
sekarang dikuasai dan diduduki oleh Tergugat dan pihak-pihak ketiga
yang memperoleh hak dari Tergugat ;
5. Menghukum TERGUGAT I, II dan III secara tanggung renteng mengganti
kerugian kepada PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :
a. Kerugian Materiil ;
b. Adapun kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar
Rp. 1.005.000.000.000,- (satu trilyun lima milyar rupiah) sesuai
dengan NJOP dengan perhitungan sebagai berikut :
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x luas tanah sebesar 20,1 Ha
(201.000 M²) ;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 11 dari 97 Hal.
c. Kerugian Immateriil
Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dan tidak berdasarkan
hukum tersebut, PENGGUGAT juga menderita kerugian berupa
hilangnya waktu, tenang dan pikiran dan hilangnya kesempatan untuk
mendapatkan keuntungan (loss income) yang sebetulnya tidak dapat
dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini PENGGUGAT
akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
6. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan
PENGGUGAT adalah sah dan berharga ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,
meskipun ada upaya banding, verzet atau kasasi (Uitvoerbaar bij
voorraad) ;
8. Menghukum TERGUGAT I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang
timbul akibat adanya perkara ini ;
Atau :
Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan
yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;
Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I Tergugat-II,
Tergugat-III dan Tergugat-IV telah mengajukan Jawaban masing-masing yang
pada pokoknya sebagai berikut :
JAWABAN TERGUGAT-I :
- Mohon dalil-dalil yang telah Tergugat I sampaikan dalam pemeriksaan
mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut secara mutatis mutandis merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban ini;
- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat baik dalam Gugatan
maupun dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam pemeriksaan mengenai
Eksepsi Kompetensi Absolut, yaitu dalam Tanggapan Terhadap Eksepsi
Kompetensi Absolut Tergugat I, kecuali yang secara tegas Tergugat I akui
kebenarannya;
I. DALAM KONPENSI
Dalam Eksepsi
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 12 dari 97 Hal.
1. OC Kaligis & Associates TIDAK MEMILIKI KUASA bertindak untuk
dan atas nama Penggugat guna mengajukan Gugatan PMH terhadap
Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait Sertifikat HGB No. 1 Tahun
1990 dan surat IMB No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990 di PN Medan,
sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
1.1. Bahwa Pasal 147 ayat (1) RBg menentukan bagi para pihak
berperkara yang dibantu atau diwakili oleh kuasanya harus
dilengkapi dengan surat kuasa khusus (”SKK”);
1.2. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor: 6 Tahun
1994 tentang SKK telah memberikan standard atau ukuran yang
harus menjadi pedoman bagi para pihak berperkara pada badan-
badan peradilan, yaitu:
”Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-
undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu
hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A
sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam
perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
b. dalam perkara pidana ......”
1.3. Bahwa Persona Standi in Judicio Gugatan a-quo, menyatakan:
”Kami Prof. OC. Kaligis, S.H., M.H., pada kantor O.C. Kaligis &
Associates, ... yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
(terlampir) bertindak untuk dan atas nama klien kami SUGIONO ...
untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat”
1.4. Bahwa pada hari Senin, 2 September 2013, dihadapan Panitera
Pengganti Perkara No. 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn kami telah melihat
dan mencatat Surat Kuasa Khusus dimaksud dimana dalam Surat
Kuasa No. 002/SK.I/2013 tertanggal 08 Januari 2013, yang telah
didaftarkan pada bagian hukum PN. Medan dengan Reg. No.
523/Penk/2013/PN.Mdn tertanggal 18 Maret 2013, Penggugat
memberikan kuasa kepada OC Kaligis & Associates:
KHUSUS
Untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa, selaku:
PENGGUGAT
1. Untuk mendampingi, membela dan melindungi hak-hak serta
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 13 dari 97 Hal.
kepentingan hukum Pemberi Kuasa, baik didalam maupun diluar
Pengadilan termasuk, namun tidak terbatas pada upaya mediasai
baik didalam maupun diluar Pengadilan dalam melakukan
eksekusi tanah Grant Sultan No. 1/1935 (GS No. 1/1935) seluas
kurang lebih 35 HA, tersebut terletak di Kelurahan Sukadamai,
Kecamatan Medan Baru, Kota Medan berdasarkan Putusan
Kasasi Reg. No. 56/K/TUN/1995 tanggal 15 Desember 1995
(antara Datuk Hamsir, dkk melawan Kepala Badan Pertanahan
Nasional, dkk);
2. Untuk membuat, mengajukan, menerima, dan menandatangani
surat-surat yang diperlukan untuk itu;
3. Untuk menghadapi pejabat-pejabat di instansi-instansi yang
terkait.
1.5. Bahwa dari isi surat kuasa diatas: (a) tidak ada disebutkan siapa-
siapa saja pihak yang digugat oleh Penggugat, dalam hal ini
sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat; (b) tidak ada
disebutkan jenis gugatannya, dan (c) tidak ada disebutkan juga
kompetensi relatifnya, yaitu PN Medan;
1.6. Bahwa berarti surat kuasa yang dinyatakan oleh Kuasa Penggugat
pada bagian Persona Standi in Judicio sebagai SKK, ternyata tidak
sesuai atau tidak memenuhi syarat sebagai SKK (untuk berperkara
di pengadilan), sebagaimana ditentukan Pasal 147 ayat (1) RBg jo
SEMA No. 6 Tahun 1994;
1.7. Bahwa Yurisprudensi Tetap MA RI tentang SKK, menyatakan:
a. Yurisprudensi No. 296K/Sip/1970 dan No. 288PK/Pdt/1986:
Suatu gugatan yang diwakili oleh kuasanya harus didasarkan dan
disertai surat kuasa khusus dan tidak dapat hanya didasarkan
pada surat kuasa umum.
b. Yurisprudensi No. 116K/Sip/1973 tertanggal 16 September 1975:
Surat Kuasa yang isinya: ”Dengan ini kami memberi kuasa
kepada Abdul Salam ... guna mengurusi kepentingan untuk
mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di PN Gresik”,
adalah bukan surat kuasa khusus dan surat gugatan yang
ditandatangani dan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa
tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
1.8. Bahwa lebih jauh, surat kuasa yang tidak sesuai atau tidak
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 14 dari 97 Hal.
memenuhi syarat sebagai SKK, tidak dapat diperbaiki atau direvisi.
Baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, tidak
dibenarkan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut
untuk memperbaiki surat kuasanya (vide SEMA Nomor: 1 Tahun
1971 perihal: SKK). Oleh karena itu, Gugatan a-quo yang
ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Penggugat berdasarkan
surat kuasa yang tidak bersifat khusus (bukan untuk beracara di
pengadilan), harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Penggugat JUGA TIDAK MEMILIKI KUASA untuk mengajukan
Gugatan karena kuasa yang diberikan oleh para ahli waris Datuk
Muhammad Cheer kepada Penggugat hanya ’bersifat umum’.
2.1 Bahwa Penggugat menyatakan dirinya adalah pemegang kuasa dari
13 (tiga belas) orang ahli waris, berdasarkan SKK No. 2 dan No. 3
tertanggal 3 Agustus 1987;
2.2 Bahwa berikut kutipan Surat Kuasa No. 2 dan No. 3, dimana isi
keduanya sama, yaitu:
KHUSUS
”Untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa dalam
kedudukan tersebut, menjual, memindahkan dan menyerahkan
dengan cara apapun juga yang dianggap baik oleh penerima kuasa,
termasuk kepada penerima kuasa sendiri baik sebagian demi
sebagian maupun secara keseluruhan dengan memakai harga serta
syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh penerima kuasa
atas sebidang tanah Grant Sultan Nomor 1...”
2.3 Bahwa ternyata berdasarkan pemberian kuasa tersebut, Penggugat
tidak diberikan kuasa oleh para ahli waris untuk mengajukan
Gugatan PMH terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat di PN
Medan. Surat Kuasa yang dimiliki oleh Penggugat HANYA
bersifat umum saja;
2.4 Bahwa Yurisprudensi Tetap MA RI No: 531K/Sip/1973 tertanggal 25
Juli 1974, menyatakan sebagai berikut:
”Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak
dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah-rumah, hutang dan semua
kepentingan seseorang, adalah surat kuasa umum yang
bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 15 dari 97 Hal.
khusus untuk berperkara di depan Pengadilan”
2.5 Bahwa dengan tidak adanya SKK dari para ahli waris Datuk
Muhammad Cheer kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 147
ayat (1) RBg jo SEMA No. 6 Tahun 1994, maka Gugatan a-quo
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Surat Kuasa No. 2 & No. 3 berakhir menurut hukum karena
mayoritas ahli waris Datuk Muhammad Cheer sudah meninggal
dunia dan adanya surat kuasa baru tertanggal 24 Juni 2011.
3.1 Bahwa Pasal 1813 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:
”Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya
si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si
kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si
pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si
perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”
3.2 Bahwa + selama 26 (dua puluh enam) tahun sejak surat kuasa No.
2 dan No. 3 ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 1987,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2011 bahwa 9
(sembilan) dari 13 (tiga belas) orang ahli waris Datuk
Muhammad Cheer sudah meninggal dunia. Yang masih hidup
saat ini hanya 4 (empat) orang saja, yaitu Wah Siyah, Datuk
Adilsyah, Wan Itom dan Wan Intan;
3.3 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata, dengan telah
meninggalnya sebagian besar ahli waris sebagai pemberi kuasa
maka pemberian kuasa tersebut berakhir. Penggugat tidak dapat
lagi mengatakan bahwa dirinya adalah kuasa dari para ahli waris;
3.4 Bahwa fakta lainnya lagi, keturunan dari 9 (sembilan) orang ahli
waris yang sudah meninggal dunia tersebut dan 4 (empat) orang
ahli waris yang masih hidup, sudah memberikan kuasa baru
kepada: (1) Gunawan, S.H., M.Kn; (2) H. Mahruzar, S.E.; (3) Datuk
Rustam; (4) Efendi dan (5) Zulfan Syahyuti, S.E., berdasarkan Surat
Kuasa tertanggal 24 Juni 2011 dan surat kuasa baru ini juga sudah
diketahui oleh Penggugat;
3.5 Bahwa Pasal 1816 KUHPerdata menyatakan:
”Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu
urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 16 dari 97 Hal.
pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang
belakangan ini tentang pengangkatan tersebut”
3.6 Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan meninggalnya mayoritas
ahli waris sebagai pemberi kuasa dan adanya surat kuasa baru
tertanggal 24 Juni 2011 maka Surat Kuasa No. 2 dan No. 3 berakhir
menurut hukum. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Dasar Gugatan Penggugat yaitu Grand Sultan No. 1 Tahun 1935,
PALSU.
4.1 Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan berdasarkan Grand
Sultan No. 1 Tahun 1935, yang menurut Penggugat adalah alas hak
atas tanah seluas 35 Ha yang terletak di Kampung Baru (sekarang
dikenal dengan Kelurahan Suka Damai);
4.2 Bahwa telah terbukti Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 adalah
PALSU, berdasarkan Putusan Pidana No:
87/Pid.B/1999/PN.Medan. Berikut amar putusannya:
- Menyatakan terdakwa 1. Datuk Samsir alias Hamsir, 2.
Adilsyah, 3. Datuk Usman, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ”secara
bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat
authentik Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 yang palsu atau
dipalsukan yang menimbulkan kerugian sebagai perbuatan
berlanjut”;
- Menghukum terdakwa2 oleh karena itu dengan pidana penjara
masing-masing selama 1 tahun 6 bulan;
4.3 Bahwa Putusan Pidana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (in
kracht van gewijsde) dan isi putusan ini diketahui secara jelas oleh
Penggugat, karena:
a. Penggugat adalah salah seorang saksi yang telah didengarkan
keterangannya dalam persidangan pidana tersebut; dan
b. Polda Sumut pada saat mengembalikan barang bukti Grand
Sultan No. 1 Tahun 1935 atas nama Datuk Muhammad
Cheer kepada Sugiono (in casu Penggugat) telah
memberitahukan kepadanya bahwa barang bukti tersebut
adalah PALSU, sebagaimana Surat Polda Sumut kepada Sdr.
Edi Yunara, S.H. & Rekan (Kuasa Hukum PT. Taman Malibu
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 17 dari 97 Hal.
Indah) dengan Nomor: B/5470/X/2012/Ditreskrimum, perihal:
Pemberitahuan Barang Bukti Grand Sultan No. 1 Tahun 1935
a.n. DT. Muhammad Cheer, tertanggal 22 Oktober 2012;
Akan tetapi Penggugat tetap mempergunakan Grand Sultan No. 1
Tahun 1935 yang sudah diketahuinya palsu tersebut sebagai
dasar gugatannya;
4.4 Bahwa dengan adanya Putusan Pidana No: 1586 K/Pid/2000 jo No:
19/PID/2000/PT-MDN.- jo No: 87/Pid.B/1999/PN-Mdn.- maka
Gugatan batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dinyatakan
batal dan pokok perkara tidak perlu lagi diperiksa dan harus ditolak.
5. Error in Objecto: Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 tidak ada
menerangkan mengenai lokasi, luas dan batas-batas tanah.
5.1 Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka 3 (tiga) Gugatan bahwa
Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 memiliki batas-batas sebagai
berikut:
Utara : Tanah AVROS Timur : Sungai Deli dan Tanah T. Achmad Selatan : Pangkalan Mansyur Barat : Poloniawey 5.2 Bahwa Putusan Pidana No: 87/Pid.B/1999/PN.Medan, hal.
33 (tiga puluh tiga) menyatakan:
“… menurut keterangan saksi-saksi, maupun terdakwa bahwa
benar Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 tidak ada nomor, lokasi
tidak jelas dan batas-batasnya pun tidak ada, serta cap dan
tanda tangan dari Sultan Deli tidak ada…”
5.3 Bahwa Penggugat MENGAKUI bahwa lokasi, luas dan batas-
batas tanah dibuatnya sendiri berdasarkan ’perkiraan alam dan
peta geometri’. Hal ini DIAKUI juga oleh Datuk Samsir als Hamsir
serta Datuk Usman sebagai terdakwa-terdakwa dalam Perkara
Pidana tersebut;
5.4 Bahwa oleh karena Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 tidak ada
menerangkan mengenai lokasi, luas dan batas-batas tanah maka
Gugatan Penggugat jelas error in objecto sehingga gugatan
tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima.
6. Exceptio Temporis: Gugatan sudah lewat waktu atau DALUWARSA,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 18 dari 97 Hal.
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
6.1 Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah (”PP No. 24/1997”) secara jelas dan
tegas menentukan sebagai berikut:
”Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat
secara sah atas nama orang, atau badan hukum yang memperoleh
tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,
maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak
dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu
5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat
dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak
mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah
atau penerbitan sertifikat tersebut”
6.2 Bahwa BPN Medan menerbitkan Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990
atas nama Tergugat I, pada tanggal 25 Agustus 1990. Maka,
sesuai Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 jangka waktu yang dimiliki
Penggugat sebagai pihak yang merasa memiliki hak atas tanah
tersebut untuk mengajukan gugatan mengenai penguasaan tanah
atau penerbitan sertifikat adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak tanggal 25 Agustus 1990 yaitu sampai dengan tanggal 25
Agustus 1995. Sehingga pengajuan gugatan yang dilakukan
setelah tanggal 25 Agustus 1995 adalah lewat waktu atau
daluarsa;
6.3 Bahwa oleh karena itu, Gugatan Penggugat yang diajukan pada
tanggal 18 Maret 2013 harus dinyatakan tidak dapat diterima
karena telah lewatnya waktu atau daluarsa, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997.
7. Gugatan penggugat kabur (obscuur libel)
7.1 Tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan
Penggugat yang bersifat kebendaan.
7.1.1 Bahwa berdasarkan Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990,
Tergugat I adalah pemilik tanah yang terletak di Kelurahan
Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan,
dengan luas 201.000,- m2. Keberadaan Tergugat I sebagai
pemilik tanah tersebut dikuatkan lagi dengan Putusan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 19 dari 97 Hal.
Perdata No: 63PK/Pdt/2004 jo No: 2714K/Pdt/1998 jo No:
253/Pdt/1997/PT-Mdn jo No: 185/Pdt.G/1996/PN.Mdn;
7.1.2 Bahwa Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 yang menurut
Penggugat merupakan bukti kepemilikan Datuk M. Cheer
atas tanah, berdasarkan Putusan No: 1586 K/Pid/2000 jo No:
19/PID/2000/PT-MDN jo No: 87/Pid.B/1999/PN.Medan sudah
dinyatakan PALSU. Dengan adanya putusan pidana ini,
maka jelas Penggugat tidak memiliki dasar apapun untuk
mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I;
7.1.3 Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara
Tergugat I dengan Penggugat yang bersifat kebendaan maka
gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur (obscuur
libel) sehingga sudah selayaknya ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
7.2 Tidak ada persesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan.
7.2.1 Bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar
Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara
Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV. Mandar Jaya,
cetakan VIII, hal. 17, menyatakan:
”Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas
mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar
gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum
acara perdata bagian dari gugat ini disebut Fundamenteum
Petendi atau Posita.”
7.2.2 Bahwa pada bagian Petitum, Dalam Pokok Perkara, angka 3
(tiga), Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:
”Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun
1990 yang diterbitkan oleh Tergugat III dan surat Izin
Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990 yang
dikeluarkan oleh Turut Tergugat cacat hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat”
7.2.3 Bahwa akan tetapi pada bagian Posita, Penggugat sama
sekali tidak menguraikan alasan-alasan baik yang berdasarkan
keadaan maupun yang berdasarkan hukum terkait surat IMB
No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990;
7.2.4 Bahwa berdasarkan hukum acara perdata, tidak adanya
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 20 dari 97 Hal.
persesuaian antara Posita dan Petitum merupakan Gugatan
kabur (obscuur libel). Oleh karenanya Gugatan yang demikian
haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima.
Dalam Pokok Perkara
1. Mohon dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi secara
mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak
terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat
kecuali yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya;
3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada bagian Dalam
Eksepsi, angka 3 (tiga) bahwa Surat Kuasa No. 2 dan No. 3 tertanggal 3
Agustus 1987 sudah berakhir menurut hukum. Sehingga, Penggugat
tidak memiliki dasar lagi untuk mengatakan bahwa dirinya adalah
Pemegang Kuasa (vide angka 1 Gugatan). Dengan berakhirnya
pemberian kuasa tersebut, terutama lagi kuasa yang diberikan bersifat
umum, bukan SKK untuk berperkara di pengadilan (vide Eksepsi angka
2) maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan
menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan Putusan TUN, Perdata maupun Pidana yang
semuanya sudah berkekuatan hukum tetap terbukti bahwa tanah yang
diwariskan oleh Datuk Muhammad Cheer kepada para ahli warisnya
bukanlah Grand Sultan No. 1 Tahun 1935, akan tetapi Grand Sultan No.
603 Tahun 1935. Oleh karenanya, dalil Penggugat pada angka 2 (dua)
Gugatan haruslah ditolak atau dikesampingkan.
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3
(tiga), karena Putusan Pidana No: 1586 K/Pid/2000 jo No:
19/PID/2000/PT-MDN jo No: 87/Pid.B/1999/PN.Medan menyatakan
Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 adalah PALSU. Sebenarnya,
Penggugat juga sudah mengetahui bahwa Grand Sultan No. 1 Tahun
1935 tersebut PALSU (vide Eksepsi angka 4.3), akan tetapi
Penggugat tetap mempergunakannya sebagai dasar Gugatan.
Perbuatan Penggugat ini jelas merupakan tindak pidana sekaligus
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 21 dari 97 Hal.
dapat dikatakan contempt of court. Untuk itu, Majelis Hakim secara ex
officio harus menyatakan gugatan batal demi hukum karena didasarkan
pada bukti palsu dan melaporkan kepada pihak kepolisian adanya
dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam persidangan
ini;
6. Bahwa dalil Penggugat mengenai lokasi, luas dan batas-batas tanah
terbukti error in objecto (vide Eksepsi angka 5) sehingga dalil tersebut
haruslah ditolak. Berikut keterangan Sugiono (in casu Penggugat)
sebagai saksi dan 2 orang ahli waris Datuk Muhammad Cheer yang
menjadi terdakwa dalam Perkara Pidana tersebut:
Keterangan Sugiono (in casu Penggugat), pada hal. 14 Putusan Pidana:
”Bahwa pada Grant Sultan tidak ada dijelaskan lokasi tanah serta
gambar lokasi tanah, namun saksi menerangkan mengaku bahwa tanah
Grant Sultan tersebut berlokasi di Polonia dan luas 35 ha, dengan batas-
batas antara lain:
- sebelah utara dengan jalan Avros;
- sebelah selatan dengan rel kereta api;
- sebelah timur dengan sungai Deli;
- sebelah barat dengan Polonia.
Bahwa batas2xnya tersebut diketahui oleh saksi adalah berdasarkan
perkiraan alam dan peta geometri sebab menurut saksi bahwa Grant
Sultan No. 1 Tahun 1935 diterima dalam keadaan rusak dan nomor
tidak bisa dibaca dan lokasi tanah tidak jelas, batas-batasnya dan
gambar lokasi tanahpun tidak jelas”
Keterangan Terdakwa Datuk Samsir als Hamsir, pada hal. 23 Putusan
Pidana:
”Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar pada Grant Sultan No: 1
Tahun 1935 tidak ada dijelaskan secara rinci letak tanah, serta tidak
menjelaskan luas dan batas2 tanah;
Bahwa penjelasan Sugiono kepada terdakwa tanah yang dimaksud
dalam Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 berlokasi di Kampung Baru
Polonia Medan, dengan luas 35 hektar berlokasi di Kampung Baru
Polonia Medan dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan
tanah Avros, sebelah selatan dengan rel kereta api Pangkalan Mansyur;
sebelah timur dengan Sungai Deli; sebelah barat berbatas dengan
Polonia way.
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 22 dari 97 Hal.
Bahwa batas2x tanah tersebut menurut Sugiono adalah berdasarkan
perkiraan alam dengan peta Geometri Medan”
Keterangan Terdakwa Datuk Usman, pada hal. 26 Putusan Pidana:
”bahwa benar pada Grant Sultan tersebut tidak ada dijelaskan secara
rinci letak, luas dan batas-batas tanah, namun penjelasan Sugiono
kepada terdakwa luas tanah 35 hektar dan batas-batasnya antara lain:
sebelah Utara berbatas dengan tanah Avroos;
sebelah Selatan berbatas dengan Rel Kereta Api Pangkalan Mansyur;
sebelah Timur berbatas dengan Sungai Deli;
sebelah Barat berbatas dengan Polonia Way
bahwa batas2 tersebut diperoleh berdasarkan perkiraan alam dari pada
peta Geometri Medan”
7. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dengan dalil Penggugat pada angka
4 (empat) jika dikaitkan dengan Grand Sultan No. 1 Tahun 1935. Sebab,
saksi-saksi ahli yang sudah didengarkan keterangannya dibawah
sumpah dan keterangan para ahli ini menjadi pertimbangan hukum dalam
Putusan TUN, yaitu: (1) Prof. DR. Budi Harsono, S.H., (2) DR. Maria
S.W. Sumardjono, S.H., MCL. MPA, dan (3) Prof. DR. Mariam
Baduruzman, S.H. pada pokoknya menyatakan (vide hal 43 Putusan PK
TUN):
”Tidak ada lagi bukti bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah
pribadi melainkan semula tanah swapraja, dan dengan hapusnya
Swapraja maka tanah tersebut menjadi tanah negara;
Dalam rangka konversi hak-hak yang ada pada waktu itu antara lain
Grant Sultan dirubah menjadi salah satu hak baru menurut Undang-
undang Pokok Agraria. Akan tetapi hak konversi dan Hak Sewa
Perkebunan besar tidak dikonversi, tetapi untuk selanjutnya diserahkan
kepada Menteri Agraria untuk mengaturnya, karena tanah tersebut
adalah tanah negara;
Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah negara bekas
perkebunan Polonia Estate sebagaimana diuraikan dalam Gewet
Oostkust Van Sumatra Afdeling Medan Blad Lembar C 4, 5 dan 6
yang diketahui oleh De Landmeter 1930. Jadi bukan tanah miliki
pribadi Sultan Deli.
Bahwa dengan hapusnya Swapraja Deli, tanah tersebut beralih menjadi
tanah negara dan penguasaannya ada pada Pemerintah RI dalam hal ini
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 23 dari 97 Hal.
Menteri Dalam Negeri/Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri/Direktur
Jenderal Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional”
Putusan Perdata juga memberikan pertimbangan hukum yang mirip
dengan pertimbangan hukum diatas (vide Putusan No. 253/Pdt/1997/PT-
Mdn, hal. 13);
8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 (lima) Gugatan adalah tidak benar.
Penggugat menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. FAKTANYA adalah
surat keterangan tertanggal 18 Desember 1989 sudah tidak berlaku
lagi dengan adanya surat keterangan tertanggal 26 Agustus 1991
dan tertanggal 24 April 1993. Hal ini sudah dipertimbangkan dalam
Putusan Perdata Nomor: 253/Pdt/1997/PT-Mdn, hal 10, sebagai berikut:
”Menimbang, bahwa selain surat keterangan tersebut tidak mempunyai
nilai pembuktian, ternyata surat keterangan Sultan Deli tanggal 18
Desember 1989 tersebut diatas diluruskan isinya dengan surat
keterangan tanggal 26 Agustus 1991 yang kemudian ditegaskan
dengan surat keterangan tanggal 24 April 1993, yang menerangkan
bahwa tanah yang tersebut dalam Grand Sultan tanggal 23
November 1935 seluas 350.000 m2 tercatat atas nama Tengku
Otteman, tidak terletak di daerah Polonia, sekarang Kelurahan
Sukadamai Kecamatan Medan Baru, karena tanah tersebut terikat
kontrak antara Sultan Mahmud dengan Langkat Associatie diwakili
Machalssky Administratur Deli Maatschappij dan selanjutnya dengan
surat keterangan berikutnya bertanggal yang sama, diterangkan bahwa
tanah yang tersebut dalam Grand Sultan tertanggal 23 November
1935 lokasinya didaerah Marindal, sekarang Kelurahan Harjosari,
Kecamatan Medan Amplas, Kotamadya Medan”
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6
(enam) dan 7 (tujuh) Gugatan yang pada pokoknya menyatakan
Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat ini
tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada, dengan alasan-
alasan keberatan sebagai berikut:
9.1 Tergugat I adalah pemilik tanah, berdasarkan Sertifikat HGB No. 1
Tahun 1990. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan
data yuridis yang termuat di dalamnya, sesuai bunyi Pasal 32 ayat
(1) PP No. 24/1997;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 24 dari 97 Hal.
9.2 Putusan PK TUN, hal. 44 (empat puluh empat) menyatakan: ”...
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25 Agustus 1990 dan
Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990 tanggal
3 April 1990 adalah sesuai pula dibuat dengan peraturan
perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dan tidak terbukti
pula melanggar pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun
1986 dan oleh karena itu surat-surat tersebut diataspun adalah
tetap sah”;
9.3 Putusan Perdata No: 63PK/Pdt/2004 jo No: 2714K/Pdt/1998 jo No:
253/Pdt/1997/PT-Mdn jo No: 185/Pdt.G/1996/PN.Mdn menyatakan
Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 dan menyatakan
Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 sah dan berharga.
10. Bahwa haruslah juga ditolak dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dan
9 (sembilan) Gugatan. Sebab dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut
semuanya sudah diperiksa oleh Majelis Hakim TUN dan Majelis Hakim
Perdata dalam perkara terdahulu. Tidak ada hal yang baru, hanya
mengulang-ulang saja.
11. Bahwa dalil Penggugat mengenai ”pernyataan dari Tergugat III yang
menyatakan bahwa tanah negara (Blad C4, 5 dan 6) tidak berada di atas
tanah yang diduduki oleh Tergugat I” (vide angka 10 Gugatan), Tergugat
I dengan tegas menolaknya. Sesuai ketentuan Pasal 3 jo Pasal 4 ayat
(1) PP 24/1997 Tergugat I sebagai pemegang Sertifikat HGB No. 1
Tahun 1990 seharusnya diberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum, bukan sebaliknya. Apalagi Putusan TUN dan
Putusan Perdata pada pokoknya menyatakan Sertifikat HGB No. 1 Tahun
1990 adalah sah. Oleh karenanya, dalil Penggugat pada angka 11
(sebelas) Gugatan haruslah juga ditolak. Surat Tergugat III No.
600.666/04/pkm/2001 tertanggal 17 April 2001 tidak membuktikan
apapun dan harus dikesampingkan;
12. Bahwa Putusan Perkara No. 56 K/TUN/1995 yang didalilkan oleh
Penggugat pada angka 12 (dua belas) Gugatan, bukan merupakan
putusan akhir atau final dalam Perkara TUN. Atas Putusan Kasasi ini,
para pihak berperkara mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
dan kemudian Putusan PK No. 27 PK/TUN/1996 menyatakan
MEMBATALKAN Putusan No. 56 K/TUN/1995 tertanggal 15
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 25 dari 97 Hal.
Desember 1995. Maka, tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat
angka 14 (empat belas) yang menyatakan ada pertemuan pada tanggal
30 Mei 2002 mengenai eksekusi Putusan No. 56 K/TUN/1995;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti tidak ada
Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Tergugat I. Sebaliknya,
Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu
dengan mengajukan Gugatan yang tidak memiliki dasar sama sekali,
bahkan mempergunakan dokumen atau barang bukti yang sudah
dinyatakan palsu oleh Putusan Pidana sebagai dasar Gugatannya.
Dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat
dalam Gugatan angka 17 (tujuh belas) haruslah ditolak;
PERMOHONAN DALAM PROVISI
14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas permohonan provisi yang
dimintakan oleh Penggugat pada angka 18 (delapan belas) Gugatan
karena Penggugat tidak memiliki dasar alasan untuk mengajukan
permohonan ini dan tidak ada tindakan sementara yang harus
diputuskan dalam perkara ini.
PERMOHONAN SITA JAMINAN
15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 19
(sembilan belas) Gugatan, yang pada pokoknya meminta diletakkan Sita
Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat I.
Unsur “adanya persangkaan yang beralasan” sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 261 ayat (1) RBg tidak terpenuhi dalam Gugatan a-quo.
Sehingga tuntutan ini adalah mengada-ada dan sangat berlebihan.
PERMOHONAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD
16. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas
permohonan Penggugat mengenai uitvoerbaar bij voorraad (vide angka
21 Gugatan) karena berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg, permohonan
tersebut hanya dapat dijatuhkan apabila ada suatu tanda alas hak yang
otentik, atau jika telah ada suatu putusan hakim yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa kenyataannya tidak ada satupun tanda alas hak yang otentik
dimiliki oleh Penggugat. Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 yang menurut
Penggugat adalah alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah milik Datuk
Muhammad Cheer sudah dinyatakan PALSU berdasarkan Putusan
Pidana dan Putusan Pidana ini sudah berkekuatan hukum tetap. Serta
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 26 dari 97 Hal.
tidak ada putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap
yang dimenangkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat
ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat
diterima.
DALAM REKONPENSI
1. Mohon dalil-dalil yang telah Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi
uraikan Dalam Konpensi termasuk dan secara mutatis mutandis merupakan
bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan bagian Dalam
Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan Sertifikat
HGB No. 1 Tahun 1990, adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 201.000
m2 yang terletak di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia,
Kotamadya Medan;
3. Bahwa setelah terbitnya Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 tersebut, pada
tanggal 9 Juli 1991, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai
Penerima Kuasa dari 13 (tiga belas) orang ahli waris Datuk Muhammad
Cheer, sesuai Surat Kuasa No. 2 dan No. 3 mengajukan Gugatan TUN ke
PTUN Jakarta, terdaftar dalam register Perkara No. 076/G/1991/PTUN-JKT.
Adapun pihak-pihak yang digugat adalah:
- Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat I;
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara sebagai
Tergugat II;
- Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan sebagai Terggugat III;
- Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
sebagai Tergugat IV;
- Yayasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara ”Adi Upaya”
(Yasau) sebagai Turut Tergugat I dan
- PT. Taman Malibu Indah sebagai Turut Tergugat II (in casu Tergugat I
Konpensi/Penggugat Rekonpensi).
4. Bahwa Perkara TUN ini dimenangkan oleh Para Tergugat dan
putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) (vide
Putusan No: 27 PK/TUN/1996 jo Putusan No: 56 K/TUN/1995 jo Putusan
No: 113/B/1993/PT.TUN.JKT jo Putusan No: 076/G/1991/PTUN-JKT).
Berikut salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim PK TUN terkait
Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 (hal. 44 Putusan PK):
”... Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25 Agustus 1990 dan Izin
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 27 dari 97 Hal.
Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990 tanggal 3 April 1990
adalah sesuai pula dibuat dengan peraturan perundang-undangan dan
prosedur yang berlaku dan tidak terbukti pula melanggar pasal 53 ayat (2)
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dan oleh karena itu surat-surat
tersebut diataspun adalah tetap sah”.
5. Bahwa kemudian, pada tanggal 20 Mei 1996, Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Perdata ke PN
Medan, terdaftar dalam register Perkara Nomor: 185/Pdt.G/1996/PN.Mdn
yaitu antara 13 (tiga belas) orang ahli waris Alm. Datuk M. Cheer sebagai
Penggugat melawan PT. TMI sebagai Tergugat (in casu Tergugat I
Konpensi/Penggugat Rekonpensi) dan Yayasan Adi Upaya (YASAU)
sebagai Tergugat Intervensi;
6. Bahwa Perkara Perdata ini pun dimenangkan oleh Para Tergugat dan
putusannya juga sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
Putusan Perdata ini semakin memperkuat kedudukan Tergugat I Konpensi/
Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik tanah, yang telah memutuskan
sebagai berikut:
”Menyatakan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi/
Pembanding/Terbanding adalah pemilik yang sah terhadap tanah pada
lokasi komplek perumahan Taman Malibu Indah yang terletak di Kelurahan
Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan, seluas
201.000,- sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.
1 tanggal 25 Agustus 1990;
Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25 Agustus
1990 sah dan berharga”
7. Bahwa sekalipun sudah ada Putusan TUN dan Putusan Perdata yang
memperkuat sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum atas
kedudukan Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik
tanah yang sah, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak
menghiraukan atau tidak perduli sama sekali dengan putusan-putusan
tersebut. Pada tanggal 18 Maret 2013, Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonpensi kembali mengajukan Gugatan Perdata terhadap Tergugat I
Konpensi/Penggugat Rekonpensi di PN Medan dengan obyek gugatan yang
sama;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonpensi telah melakukan serangkaian perbuatan secara terus menerus
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 28 dari 97 Hal.
yang mengganggu keamanan hak milik dan ketenangan hidup dari Tergugat
I Konpensi/Penggugat Rekonpensi. Adapun rangkaian perbuatan secara
terus menerus Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang
merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:
8.1 Tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGB No. 1
Tahun 1990, telah diakui atau di-claim sebagai milik dari ahli
waris Datuk Muhammad Cheer.
Dalam setiap gugatannya, termasuk Gugatan No.
137/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonpensi selalu mendalilkan bahwa tanah milik Tergugat I
Konpensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan Sertifikat HGB No. 1
Tahun 1990 adalah milik dari ahli waris Datuk Muhammad Cheer,
berdasarkan Grand Sultan No. 1 Tahun 1935;
Terbukti Putusan TUN, Putusan Perdata maupun Putusan Pidana,
di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menyatakan
bahwa tanah yang diwariskan oleh Datuk Muhammad Cheer
kepada para ahli warisnya BUKAN Grand Sultan No. 1 Tahun 1935,
akan tetapi Grand Sultan No. 603 Tahun 1935;
Perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang
mengaku-ngaku atau mengclaim tanah tersebut sebagai milik dari
ahli waris padahal putusan-putusan telah menyatakan dengan tegas
bahwa tanah itu adalah milik Tergugat I Konpensi/Penggugat
Rekonpensi adalah melanggar hak subyektif dari Tergugat I
Konpensi/Penggugat Rekonpensi sehingga keamanan hak
miliknya menjadi terancam dan ketenangan hidupnya menjadi
terganggu.
8.2 Pengakuan/claim tersebut dilakukan oleh Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekopensi dengan kembali
mempergunakan dokumen atau bukti yang sudah dinyatakan
PALSU.
Setelah para ahli waris Datuk Muhammad Cheer mengajukan
gugatan beberapa kali dengan mempergunakan alas hak atau bukti
kepemilikan yaitu Grand Sultan No. 1 Tahun 1935, bahwa pada
tanggal 14 September 1999 tiga orang ahli waris dijatuhi hukuman
pidana, dengan amar putusan sebagai berikut:
”Menyatakan terdakwa 1. Datuk Samsi alias Hamsir, 2.
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 29 dari 97 Hal.
Adilsyah, 3. Datuk Usman, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana ”secara bersama-sama
dengan sengaja menggunakan surat authentik Grand Sultan
No. 1 Tahun 1935 yang palsu atau dipalsukan yang
menimbulkan kerugian sebagai perbuatan berlanjut”
Berdasarkan Putusan Pidana ini maka Grand Sultan No. 1 Tahun
1935 adalah PALSU. Namun, sekalipun Pengugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi sudah mengetahui adanya putusan
pidana ini, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi kembali
mengajukan Gugatan dengan dasar gugatan yaitu Grand Sultan No.
1 Tahun 1935 (vide angka 2 dan 3 Gugatan a-quo);
Mengajukan gugatan dengan dasar gugatan yaitu dokumen atau
barang bukti yang sudah dinyatakan palsu, jelas merupakan tindak
pidana dan perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi
ini dapat dikualifikasikan sebagai contempt of court.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, rangkaian perbuatan Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang telah melanggar hak subyektif
Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini mengancam
keamanan hak milik dan mengganggu ketenangan hidup adalah
merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai ketentuan Pasal 1365
KUHPerdata, yang berbunyi:
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian
itu, mengganti kerugian tersebut
yang telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil sebagai
berikut:
Kerugian Materiil
Bahwa sesungguhnya kerugian materiil yang sudah dialami oleh Tergugat I
Konpensi/Penggugat Rekonpensi sangat besar karena sejak tahun 1990 an
harus terus melayani gugatan-gugatan yang diajukan oleh Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Namun oleh karena peristiwa tersebut
terjadi + 20 tahun yang lalu, maka dokumen-dokumen atau bukti-bukti
pendukung sudah tidak ada lagi. Oleh karenanya kerugian materiil ini hanya
terkait Gugatan a-quo saja yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) yang terdiri dari tiket pesawat, akomodasi serta biaya-biaya lainnya.
Kerugian Immateriil
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 30 dari 97 Hal.
Bahwa sebenarnya nama baik tidaklah dapat dinilai dengan uang akan tetapi
karena adanya persyaratan undang-undang maka Tergugat I
Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan kerugian immateriil
sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan, maka Tergugat I
Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan
untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda
milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang bergerak maupun
yang tidak bergerak, yang akan disebutkan kemudian dalam surat terpisah;
11. Bahwa oleh karena gugatan berdasarkan bukti-bukti dan alas hak yang pasti
dan otentik, mohon agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
(uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada verzet, banding dan kasasi;
PERMOHONAN DALAM PROVISI
12. Bahwa oleh karena Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sangat
agresif sekalipun tidak ada dasar hukumnya untuk mengakui/mengclaim
tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990
sebagai milik dari 13 (tiga belas) orang ahli waris Datuk Muhammad Cheer,
maka mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan Putusan
dalam Provisi yaitu memerintahkan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonpensi untuk menghentikan semua perbuatannya yang tidak berdasar
dan melawan hukum terhadap tanah milik Tergugat I Konpensi/Penggugat
Rekonpensi, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGB No. 1 Tahun
1990;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka dengan ini Tergugat I Konpensi/Penggugat
Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk
memutuskan:
DALAM PROVISI:
Memerintahkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menghentikan
segala tindakan-tindakannya yang tidak berdasar dan melawan hukum terhadap
tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 yang adalah
milik Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
I. DALAM KONPENSI
Dalam Eksepsi:
1.1 Menerima Eksepsi Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;
1.2 Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidak-
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 31 dari 97 Hal.
tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat
diterima;
Dalam Pokok Perkara:
1.3 Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat
diterima.
II. DALAM REKONPENSI
2.1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2.2 Menyatakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat No. 1
Tahun 1990, yang berdasarkan Putusan PTUN No: 27 PK/TUN/1996
jo Putusan No: 56 K/TUN/1995 jo Putusan No:
113/B/1993/PT.TUN.JKT jo Putusan No: 076/G/1991/PTUN-JKT telah
dinyatakan bahwa sertifikat tersebut telah dibuat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dan
Putusan Perdata No: 63PK/Pdt/2004 jo No: 2714K/Pdt/1998 jo No:
253/Pdt/1997/PT-Mdn.- jo No: 185/Pdt.G/1996/PN-Mdn.- yang
menyatakan sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 adalah sah dan
berharga adalah benar dan sah secara hukum milik Tergugat I
Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
2.3 Menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2.4 Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp.
20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
2.5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag);
2.6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar
bij voorraad) sekalipun ada verzet, banding dan kasasi;
2.7 Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI
Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
seluruh biaya perkara.
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 32 dari 97 Hal.
Jawaban Tergugat II :
DALAM KONPENSI
A. DALAM EKSEPSI
1. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang
dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap
hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Gugatan Penggugat Ne bis In Idem (Exceptio Res Judicata)
Bahwa substansi perkara Nomor Nomor 137/Pdt.G/2013/PN- Mdn.-
adalah sama dengan perkara Nomor 185/Pdt.G/1996/PN.Mdn Jo Nomor
253/PDT/1997/PT-Mdn.- Jo Putusan Kasasi Nomor 2714 K/Pdt/1998 Jo
Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/Pdt/2004, dimana gugatan
Penggugat ditolak seluruhnya. Apabila suatu perkara telah pernah
diajukan kepada Pengadilan dan telah dijatuhkan putusan terhadap
perkara tersebut, maka tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk
memperkarakannya kembali. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal
1917 KUHPerdata yang menentukan syarat ne bis in idem yaitu:
a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.
b. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang
berkekuatan hukum tetap.
c. Putusan bersifat positif (telah ditentukan dengan pasti status dan
hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang
disengketakan).
d. Subyek atau Pihak yang berperkara sama.
e. Obyek gugatan sama.
Bahwa perkara perkara Nomor 137/Pdt.G/2013/PN. Mdn apabila
diteliti telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1917
Kuhperdata karena sudah pernah diperkarakan, sudah ada putusan yang
berkekuatan hukum tetap, putusan bersifat positif, subyek atau pihak
sama dan obyek gugatan juga sama dengan perkara Nomor
185/Pdt.G/1996/PN.Mdn.- Jo Nomor 253/PDT/1997/PT.Mdn.- Jo Putusan
Kasasi Nomor 2714 K/Pdt/1998 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor
63 PK/Pdt/2004.
Secara praktek penanganan perkara Ne bis In Idem telah diatur
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 33 dari 97 Hal.
penanganan perkara yang berkaitan dengan azas Nebis In Idem.
Bahwa meskipun dalam perkara aquo ada penambahan Pihak
Tergugatnya, namun gugatan Penggugat aquo secara substantif adalah
sama dengan perkara terdahulu, sehingga karenanya gugatan
Penggugat aquo telah diformulasi dengan melanggar ketentuan asas Ne
Bis In Idem. Selain itu keseluruhan persyaratan tersebut di atas telah
dipenuhi dalam perkara ini, sehingga mohon dengan hormat Majelis
Hakim pemeriksa perkara Nomor 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.-
membuktikan dan memutuskan terlebih dahulu perkara ini sebelum
memasuki pokok perkara dengan menyatakan gugatan Para Penggugat
Ne bis In Idem.
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat
(Legal Standing/Actieve Legitimate) dengan alasan-alasan sebagai
berikut:
Dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Dt. M.
Cheer telah mewariskan tanah Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 yang
berasal dari penjualan dari Tengku Otteman berdasarkan akta peralihan
hak tahun 1950 yang terletak di daerah Polonia.
Tanggapan Tergugat II
Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan
obyek sengketa mengingat dasar/alas gugatan yang dipakai dalam
perkara aquo merupakan surat palsu. Para Penggugat telah dijatuhi
hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap karena
melakukan perbuatan menggunakan Grand Sultan Nomor 1 Tahun
1935 sebagai surat autentik padahal surat tersebut palsu yang
diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 264 (2) KUHP dan telah
dijatuhi hukuman pidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 87/Pid.B/1999/PN.Medan.- Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Nomor 19/PID/2000/PT-Mdn.- Jo Putusan Kasasi Nomor 1586
K/Pid/2000.
Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan dirinya
sebagai ahli waris Dt. M. Cheer yang mewariskan tanah seluas 35 Ha
berdasarkan Grant Sultan Nomor 1 tahun 1935, sama sekali tidak
berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 34 dari 97 Hal.
sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan/hubungan
hukum dengan obyek sengketa. Justru dengan digunakannya kembali
Grant Sultan Nomor 1 tahun 1935 dalam gugatan ini dapat menjadi
perkara pidana yang baru, karena Para Penggugat kembali mengulangi
perbuatan menggunakan surat palsu.
4. Gugatan Penggugat Daluwarsa
a. Bahwa andai katapun benar ada (tetapi telah terbukti tidak benar)
objek tanah perkara dimaksud pada Surat Grand Sultan No.1 Tahun
1935, maka sesuai aturan hukum yang berlaku Penggugat sudah
tidak berhak untuk mengajukan gugatan sesuai yang diatur dalam
Pasal 1967 KUHPerdata dengan tegas menyatakan ; “Segala
tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat
perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga
puluh tahun, sedang siapa yang menunjukan akan adanya
daluwarsa itu tidak usah mempertunjukan sesuatu alas
hak……dstnya” Dan demikian juga yang diatur dalam pasal 32 ayat
(2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 dengan tegas
menyatakan ”dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan
Sertipikat (In Casu Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1 Tahun 1990)
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh
tanah tersebut dengan itikad dan secara nyata menguasainya, maka
pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat
lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5
(lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala
kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tudak mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan
Sertipikat tersebut”.
b, Bahwa dengan alasan hukum tersebut jelas bahwa gugatan
Penggugat telah daluwarsa atau lewat waktu untuk diajukan
(expiration), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah
dinyatakan “ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet
onvankelijke veklaard)”.
Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Tergugat II memohon
kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menerima Eksepsi Tergugat II dan
memutuskan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 35 dari 97 Hal.
Onvankelijk Verklaard).
II. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa hal yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-
dalil yang dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat, kecuali
terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 3 yang menerangkan
bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatan pada Grant Sultan Nomor
1 Tahun 1935 adalah alas hak atas tanah seluas 35 Ha yang terletak di
Kampung Baru (sekarang Sukadamai) dengan batas-batas yang
disebutkan Penggugat, disampaikan tanggapan sebagai berikut:
a. Bahwa Grant Sultan Nomor 1 Tahun 1935 yang dijadikan dasar
gugatan telah dinyatakan sebagai surat palsu, sehingga Para
Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 87/Pid.B/1999/PN.Medan Jo
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19/PID/2000/PT-Mdn Jo
Putusan Kasasi Nomor 1586 K/Pid/2000. Sehingga dasar gugatan
Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum
dalam perkara aquo.
b. Bahwa mengenai batas tanah sengketa yang dinyatakan Para
Penggugat berada di daerah Polonia, sama sekali tidak benar dan
tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Sesuai putusan dalam
perkara Nomor 185/Pdt.G/1996/PN.Mdn Jo Nomor
253/PDT/1997/PT.Mdn Jo Putusan Kasasi Nomor 2714 K/Pdt/1998
Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/Pdt/2004, telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara terdahulu
telah menyatakan bahwa tanah yang dimaksud dalam Grand
Sultan tanggal 23 Nopember 1935 lokasinya didaerah Marindal
Kecamatan Medan Amplas Kotamadya Medan, bukan di
Polonia.
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 4 yang menerangkan
bahwa berdasarkan UUPA Grant Sultan mempunyai kekuatan yang
sama dengan hak milik, dalil tersebut merupakan penafsiran Para
Penggugat tanpa didasarkan ketentuan hukum. Di dalam Negara
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 36 dari 97 Hal.
Kesatuan Republik Indonesia entitas Kasultanan/Kerajaan yang secara
hukum diakui keberadaannya hanyalah Kasultanan Yogyakarta,
sedangkan untuk Kerajaan/Kasultanan yang lainnya dengan adanya
Proklamasi Kemerdekaan 1945 hanyalah merupakan simbol
budaya/historis bangsa yang tidak mempunyai kewenangan kekuasaan
dalam pengaturan dalam bidang pemerintahan termasuk dalam
pengaturan hukum tanah. Sehingga tanah yang dahulunya dikuasai oleh
Kasultanan/Kerajaan telah beralih kepada Negara Republik Indonesia.
Dengan demikian dalil Para Penggugat tidak mempunyai kebenaran
hukum, sehingga mohon diabaikan.
5. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 5 dan 6 tentang
asal tanah dari penjualan Tengku Otteman kepada Dt. Mcheer sesuai
surat keterangan tertanggal 18 Desember 1989 berdasarkan akta
peralihan hak yang terdaftar di Kantor Asisten Wedana Kecamatan
Delitua tanggal 16 April 1950 dan mengenai batas tanah sengketa dapat
disampaikan tanggapan sebagai berikut:
- Surat keterangan tersebut telah diperiksa secara cermat dan teliti
oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor
185/Pdt.G/1996/PN.Mdn Jo Nomor 253/PDT/1997/PT.Mdn Jo
Putusan Kasasi Nomor 2714 K/Pdt/1998 Jo Putusan Peninjauan
Kembali Nomor 63 PK/Pdt/2004 dan dinyatakan bahwa:
1) Surat keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.
2) Surat keterangan tersebut telah diluruskan isinya dengan surat
keterangan tanggal 26 Agustus 1991 yang kemudian ditegaskan
dengan surat keterangan tanggal 24 April 1993 yang
menerangkan bahwa tanah yang tersebut dalam Grant Sultan
tertanggal 23 Nopember 1935 seluas 350. 000 M2 tercatat atas
nama Tengku Otteman tidak terletak di daerah Polonia namun
berlokasi di daerah Marindal Sekarang Kelurahan Harjosari
Kecamatan Medan Amplas Kotamadya Medan (lihat Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor 253/PDT/1997/PT.Mdn halaman
10 yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Nomor 2714
K/Pdt/1998 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63
PK/Pdt/2004).
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 37 dari 97 Hal.
- Dengan demikian surat keterangan tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum sama sekali dan mohon diabaikan.
6. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada angka 8 dan 9 mengenai
tuduhan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum dengan
menguasai tanah obyek sengketa dan adanya peralihan hak dari
Tergugat II kepada Tergugat I dapat disampaikan tanggapan:
- Mengenai hal tersebut telah diperiksa secara cermat dan teliti oleh
Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor 185/Pdt.G/1996/PN-Mdn.-
Jo Nomor 253/PDT/1997/PT.Mdn.- Jo Putusan Kasasi Nomor 2714
K/Pdt/1998 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/Pdt/2004
dan dinyatakan bahwa Tergugat I yang memperoleh hak dari
Tergugat II dan menguasai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan
No 1 Tanggal 25 Agustus 1990 atas tanah obyek sengketa adalah
sah yaitu dilindungi hak yang tercantum dalam SHGB tersebut (lihat
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 253/PDT/1997/PT-Mdn.-
halaman 13 yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Nomor 2714
K/Pdt/1998 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63
PK/Pdt/2004).
- Bahwa selain itu mengenai apa yang didalilkan Para Penggugat
pada angka 8 dan 9 telah diperiksa secara cermat dan teliti serta
telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 076/G/1991/Tn/PTUN-JKT jo Nomor 113/B/1993/PT.TUN-
JKT jo Nomor 56 K/TUN/1995 jo Nomor 27 PK/TUN/1996 jo Nomor
02 PK/TUN/1998 dimana gugatan Penggugat (yang juga Penggugat
dalam perkara aquo) ditolak seluruhnya, putusan mana telah
berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada angka 10, 11 dan 12
mengenai penerbitan SHGB Nomor 1 dan putusan Mahkamah Agung
Nomor 56 K/TUN/1995 tentang pembatalan sertipikat, dapat disampaikan
tanggapan sebagai berikut:
- Mengenai hal tersebut juga telah diperiksa secara cermat dan teliti
oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor
185/Pdt.G/1996/PN.Mdn Jo Nomor 253/PDT/1997/PT.Mdn Jo
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 38 dari 97 Hal.
Putusan Kasasi Nomor 2714 K/Pdt/1998 Jo Putusan Peninjauan
Kembali Nomor 63 PK/Pdt/2004 pada halaman 13 putusan
Pengadilan Tinggi dinyatakan bahwa :
“ Bahwa Tergugat/Terbanding juga mengajukan putusan
Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali No.
27/PK/TUN/1995 atas putusan Mahkamah Agung Nomor 56
K/TUN/1995 yang dalam pertimbangannya berpendapat:
1. Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah negara bekas
perkebunan Polonia Estate sebagaimana diuraikan dalam
Gewet Ooskust van Sumatera Afdeling Medan Blad, gambar
C.4.5 dan 6 yang diketahui oleh Land Meter 1930, jadi bukan
tanah pribadi Sultan Deli.
2. Bahwa dengan hapusnya Swapraja Deli, tanah tersebut beralih
menjadi tanah negara dan penggunaannya ada pada
Pemerintah RI dalam hal ini Menteri Dalam Negeri/Menteri
Agraria, Menteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria dan
Kepala Badan Pertanahan Nasional
3. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan (yang dikuatkan
dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung) berpendapat
bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding adalah
sebahagian dari tanah bekas perkebunan Polonia Estate yang
dimaksud dalam kontrak antara Sultan Deli dan Associate
Langkat tersebut di atas, bukan tanah yang dimaksud dalam
Grand Sultan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
- Bahwa selain itu mengenai apa yang didalilkan Para Penggugat
juga telah diperiksa secara cermat dan teliti serta telah diputuskan
oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 076/G/1991/Tn/PTUN-
JKT jo Nomor 113/B/1993/PT.TUN-JKT jo Nomor 56 K/TUN/1995 jo
Nomor 27 PK/TUN/1996 jo Nomor 02 PK/TUN/1998 dimana
gugatan Penggugat (yang juga Penggugat dalam perkara aquo)
ditolak seluruhnya, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat
selebihnya karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang ada dan
hanya merupakan pengulangan dari perkara terdahulu yang telah
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 39 dari 97 Hal.
diperiksa dan diputus secara cermat oleh Majelis Hakim di semua
tingkatan peradilan baik peradilan perdata, tata usaha negara maupun
pidana yang kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap.
III. DALAM REKONPENSI
1. Bahwa Tergugat II Konpensi dalam kedudukannya sekarang Penggugat
Rekonpensi akan mengajukan balas terhadap Para Penggugat Konpensi
dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat II Konpensi / Penggugat
Rekonpensi dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dan mohon dinyatakan terulang dalam Rekonpensi ini.
3. Bahwa sangat jelas gugatan Para Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonpensi hanyalah merupakan tindakan spekulasi yang sama sekali
tidak berdasar pada hukum, dimana Para Penggugat telah berkali-kali
mengajukan gugatan disemua peradilan.
4. Bahwa seperti disebutkan diatas, secara substansial terhadap obyek
sengketa telah diajukan dan diperiksa oleh Majelis Hakim terdahulu dan
telah berkekuatan hukum tetap dimana gugatan Para Penggugat ditolak.
Meskipun suatu pengajuan gugatan merupakan perbuatan hukum yang
sah, akan tetapi hal tersebut harus dilandasi dengan itikad baik semata-
mata dalam rangka mempertahankan suatu hak dan bukan mengada-ada
seperti yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.
5. Bahwa dengan mengajukan gugatan secara mengada-ada, jelas
merupakan tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada
Tergugat II Konpensi, hal tersebut menyebabkan adanya image seolah-
olah Tergugat II telah melakukan perbuatan semena-mena terhadap
Tergugat Konpensi dan membutuhkan pikiran dan waktu serta biaya yang
terpaksa dikeluarkan serta, yang meskipun nilainya tidak dapat dihitung
secara eksak akan tetapi nilainya tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh milyard rupiah).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Yang Terhormat Majelis
Hakim berkenan memeriksa gugatan aquo, dan dengan memberikan
keputusan sebagai berikut:
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 40 dari 97 Hal.
I. DALAM KONPENSI :
DALAM EKSEPSI:
1. Menerima Eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
II . DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya
gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat membayar beaya perkara.
III. DALAM REKONPENSI :
1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi.
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan
melawan hukum kepada Penggugat karena telah mencemarkan nama baik
Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi secara tunai
kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah) yang dibayar tunai dan sekaligus.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa sebesar Rp.
20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan
menjalankan putusan ini terhitung mulai putusan berkekuatan hukum
tetap.
Subsidair :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –
adilnya (ex aquo et bono).
Jawaban Tergugat III
I. Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III secara tertulis secara
mutatis dan mutandis merupakan satu bagian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat III tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas didalam
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 41 dari 97 Hal.
jawaban ini ;
3. Bahwa status tanah yang disengketakan adalah Hak Guna Bangunan
Nomor : 1/Sukadamai tercatat atas nama PT. Taman Malibu Indah seluas
201.000 M sesuai dengan Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1990
Nomor : 3122/1990 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara cq. Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah Medan tanggal 20 Agustus 1990
Nomor : 593/422/22/K-Pi/1990, yang berasal dari tanah Negara bekas Hak
Pakai No. 194/Polonia ;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta tanggal 16
September 1993 Nomor : 076/G/PTUN-JKT. Jis Putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Oktober 1994 Nomor :
113/B/1993/PT. TUN-JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia tanggal 15 Desember 1995 Reg. No. 56/K/TUN/1995 Jo.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Juni 1997 Reg.
No. 27/PK/TUN/1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23
Pebruari 1999 No. 02 PK/TUN.1998 tuntutan ahli waris Dt. Muhammad
Cheer (Datuk Hamsir, dkk) untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor : 1/ Sukadamai dinyatakan ditolak, dengan demikian
penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Sukadamai tercatat
atas nama PT. Taman Malibu Indah tersebut adalah sah ;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 April
1997 Nomor : 185/Pdt-G/1996/PN-Mdn Jis. Putusan Pengadilan Tinggi
Medan tanggal Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2000 Nomor :
2714 K/Pdt/1998 tuntutan ahli waris Dt. Muhammad Cheer (Datuk
Syamsir, dkk) agar dinyatakan sebagai yang berhak atas tanah sengketa
dinyatakan ditolak dan PT. Taman Malibu Indah dinyatakan sebagai
pemilik sah tanah sengeketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Banguna
Nomor : 1/ Sukadamai ;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14
September 1999 Nomor : 87/Pid.B/1999/PN-Mdn Jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Medan tanggal 8 April 2000 Nomor : 19/Pid/2000/PT-Mdn Jo.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Maret 2002
Nomor : 1586 K/Pid/2000, Datuk Samsir Alias Hamsir, Adilsyah dan Datuk
Usman (Ahli waris Datuk Mohamad Cher) terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 42 dari 97 Hal.
dengan sengaja menggunakan surat authentic Grant Sultan Nomor 1
Tahun 1935 yang palsu atau dipalsukan yang menimbulkan kerugian
sebagai perbuatan berlanjut ;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutuskan yang amarnya sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
- Menerima eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini ;
Jawaban Turut Tergugat
Dalam Pokok Perkara :
- Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya mendalilkan Turut
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum karena Turut Tergugat
menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648.1/MBU/154/1990
tanggal 3 April 1990 diatas tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai
milik Penggugat sehingga merugikan Penggugat. Untuk itu Penggugat
menuntut dalam petitumnya agar Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.
648.1/MBU/154/1990 tanggal 3 April 1990 yang diterbitkan Turut Tergugat
dinyatakan catat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat a quo tidaklah
beralasan hokum sehingga harus ditolak karena Turut Tergugat dalam
menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648.1/MBU/154/1990
tanggal 3 April 1990 a quo tidaklah ada melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan Penggugat. Dalam hal ini Turut Tergugat telah
cermat dan teliti serta telah sesuai aturan hukum yang berlaku itu dalam
menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648.1/MBU/154/1990
tanggal 3 April 1990 ;
- Bahwa tidak ada alasan hukum Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648.1/MBU/154/1990 tanggal 3 April
1990 yang dimohonkan Tergugat I mengingat segala persyaratan hukum
untuk mendirikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 43 dari 97 Hal.
648.1/MBU/154/1990 tanggal 3 April 1990 tersebut telah dipenuhi oleh
Tergugat I ;
- Bahwa selain itu pula, alas hak atas tanah lokasi diterbitkannya Surat Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648.1/MBU/154/1990 tanggal 3 April 1990
tersebut merupakan alas hak yang sah dan tidak ada pencabutan
dan/ataupun dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Tergugat
III), sehingga dengan dipenuhinya segala persyaratan administrasi untuk itu
maka Turut Tergugat menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.
648.1/MBU/154/1990 tanggal 3 April 1990 ;
- Bahwa dalam perkara a quo, Turut Tergugat justru meragukan kapasitas
Penggugat atas gugatan a quo terhadap Turut Tergugat, yakni Penggugat
hanya bertindak selaku pemegang kuasa yang diterima dari ahli waris Datuk
Muhammad Cheer yang diterima tahun 1987, namun tidak jelas kuasa yang
dimaksud, berikut keterangan terkait meninggalnya Datuk Muhammad Cheer
tersebut ;
Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat kemukan tersebut diatas
maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a
quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;
Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusan
tanggal 23 September 2014 No.137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;
DALAM KONPENSI :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 44 dari 97 Hal.
DALAM REKONPENSI :
TENTANG PROVISI :
- Menolak tuntutan Provisi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I Konpensi ;
TENTANG POKOK PERKARA :
- Mengabulkan gugatan Penggugat I dalam Rekonpensi/Tergugat I Konpensi
untuk sebagian ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No, 1 Tahun 1990 sah milik
Penggugat I dalam Rekonpensi/Tergugat I Konpensi ;
- Menolak gugatan Penggugat II dalam Rekonpensi/Tergugat II Konpensi
seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat I dalam Rekonpensi selain dan selebihnya ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.276.000,- (dua juta dua ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah) ;
Bahwa isi putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas telah diberitahukan
dengan seksama kepada Terbanding-III semula Tergugat-III dan Turut
Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Oktober
2014 ;
Telah Membaca :
1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh : ILHAM PURBA,
SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa
pada tanggal 01 Oktober 2014 Penggugat telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September
2014 No. 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- dengan Akte Banding Nomor : 129
/2014 tersebut ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh:
DINNER SINAGA, SH Jurusita Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 dan 10
Desember 2014 yang menerangkan kepada Tergugat-III dan Turut
Tergugat bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 Penggugat telah
mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 45 dari 97 Hal.
medan, dan untuk Tergugat-I dan Tergugat-II permohonan banding tersebut
diberitahukan pada tanggal 23 dan tanggal 28 Januari 2015 ;
3. Memori banding tertanggal 14 Nopember 2014 yang diajukan oleh kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada hari dan tanggal itu juga, dan salinannya telah
diserahkan dengan seksama kepada pihak lawannya Tergugat-III dan Turut
Tergugat masing-masing pada tanggal 9 dan 10 Desember 2014,
sedangkan untuk Tergugat-I dan Tergugat-II masing-masing pada 23 Januari
2015 dan tanggal 28 Januari 2015, kemudia Pembanding semula sebagai
Penggugat telah mengajukan Tambahan Memori Bandingnya pada tanggal
5 Mei 2015;
4. Kontra memori banding tertanggal 05 Februari 2015 yang diajukan oleh
Terbanding-I semula Tergugat-I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada hari dan tanggal itu juga dan Kontra Memori Banding
Terbanding-II semula sebagai Tergugat-II tertanggal 20 Februari 2015 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh :
DINNER SINAGA, SH Jurusita Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 dan 10
Desember 2014 yang menerangkan kepada Terbanding-III semula
Tergugat-III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat diberi kesempatan
untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tanggal 23
September 2014 No. 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- yang dimintakan banding,
sedangkan untuk Terbanding-I semula Tergugat-I dan Terbanding-II semula
Tergugat-II hal yang sama diberitahukan pada tanggal 23 dan 28 Januari
2015 kemudian untuk Pembanding semula Penggugat pada tanggal 02
Februari 2015 ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 46 dari 97 Hal.
Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Nopember 2014 pada pokoknya
mengajukan keberatan sebagai berikut :
DALAM POKOK PERKARA :
Bahwa yang menjadi objek Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam
perkara ini adalah penguasaan secara tidak sah sebagian Tanah Grand Sultan
nomor 1 tahun 1935 milik ahli waris Dt. M.Cheer (Pembanding/Penggugat) yang
saat ini dikuasai PT.Taman Malibu Indah (Terbanding I) seluas 20,1 hecta are
(ha) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 Tahun 1990
yang asal usul tanahnya dipalsukan dari blad C 4,C 5,dan C 6 dengan batas-
batas menurut rujukan kordinat Tofografi Kodam Bukit Barisan tertanggal 01
Desember 1998 sebagai berikut :
- Utara : Jalan Avros
- Timur : Sungai Deli dan T.Ahmad
- Barat : Jalan SMU II / Poloniaway
- Selatan : Rel Kereta Api/Pangkalan Mansyur
- Terletak di titik Kordinat : D = 98o 40’ 40,8” BT
3o 33’ 12,8” LU
E = 98o 40’ 40,0” BT
3o 32’ 40,0” LU
F = 98o 40’ 50,4” BT
3o 32’ 38,4” LU
G = 98o 41’ 0,8” BT
3o 32’ 38,4” LU
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 47 dari 97 Hal.
Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama, sebagai judex factie yang melakukan
PENILAIAN ATAS PEMBUKTIAN SUATU PERISTIWA HUKUM, telah
melakukan kekeliruan dalam hal mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan
oleh Pembanding/Penggugat, sehingga terjadi pembenaran semata-mata atas
bukti-bukti yang diajukan oleh para Terbanding ;
Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan sengaja
mengenyampingkan (tidak mempertimbangkan) sebagian bukti-bukti yang
diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam peradilan tingkat pertama, supaya
“PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN SECARA MASIF,
TERORGANISIR, STRUKTURAL, INTELEKTUAL ATAS TANAH GRANT
SULTAN NO.1 TAHUN 1935 (GS. 1/1935) YANG DILAKUAKN OLEH PARA
TERBANDING , PANGKOWILU 1 MEDAN CQ. TERBANDING III “ Terbungkus
oleh hak guna bangunan (HGB) no 1 tahun 1990 nama PT. Taman Malibu Indah
(Terbanding I) yang diterbitkan Turut Terbanding dengan cara-cara melawan
hukum yaitu asal-usul pengukuran dan gambar tanah berasal dari Blad C 4, C 5,
C 6, tapi dalam prakteknya error en objecto ( salah lokasi) yaitu diblad C 20,
Blad C 21 dan Blad C 30 yang tidak lain adalah Grand Sultan No.1 Tahun 1935
milik Pembanding/Penggugat;
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan telah
mengabaikan bukti Pembanding/Penggugat yang diajukan dihadapan
persidangan tentang isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
56 K/TUN/1995 tanggal 15 Desember 1995, yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 27/ PK/TUN/1996 tanggal 6 Maret 2001 dalam perkara antara Ahli Waris
Datuk Muhammad Cheer yaitu Datuk Hamsir dkk sebagai pemohon kasasi
dahulu Para Penggugat/Terbanding Melawan Kepala Badan Pertanahan
Nasional dkk dalam Perkata Tata Usaha Negara tentang objek Perkara
Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Tahun 1990 atas
nama PT. Taman Malibu Indah (sekarang Terbanding 1) ;
Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56
K/TUN/1995 tanggal 15 Desember 1995, yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 27/PK/TUN/1996 tanggal 6 Maret 2001 yang selanjutnya ditindak lanjuti
dengan Surat Pemberitahuan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 48 dari 97 Hal.
tetap Nomor 076/G/1991/TM/PTUN-JKT tanggal 17 Mei 2001 yang isi amar
putusan MARI Nomor : 56 K/TUN/1995 tanggal 15 Desembar 1995, adalah
sebagai berikut ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ;----------
1.Datuk Hamsir, 2. Datuk Usman, 3. Datuk Aldisyah, 4.Ny. wan Rakayiah
Aini, 5. Ny. Wan Asbah, 6. Ny. Wan Syamsiah, 7. Ny.Wan Itom (Wan Atun),
8. Ny.Wan Rajemah, 9. Ny.Wan Intan, 10. Ny.Chadijah, 11. Datuk Budiah,
12. Ny.Mahmudin, 13. Ny.Wan Hanisah, dalam hal ini kesemuannya diwakili
oleh kuasanya SUGIONO dan kuasa subsitusi I wayan Suparmin,
S.H.tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usah Negara Jakarta tanggal
29 Oktober 1994 No.113/B/1993/PT.TUN-JKT, dan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara tanggal 16 September 1993 Nomor 076/G/1991/PTUN-JKT.-
DALAM EKSPEPSI :
- Menolak eksepsi Para Tergugat ;
DALAM POKOK PERKARA :
1 . Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2 . Menyatakan tidak syah surat tanggal 11 April 1991 No.570-1409/DV ;
3. Menyatakan tidak syah Keputusan Menteri dalam Negeri Cq. Direktor
Jenderal Agraria No. 78/HP/DA, tertanggal 25 Agustus 1987 ;
- Memerintahkan Tergugat I cq. Direktorat Jenderal Agraria untuk
mencabut SK No. 78/HP/DA/87 tersebut ;
4 . Menyatakan tidak syah Surat izin Lokasi Nomor : 593.61/152/K/1990, tanggal
13 Maret 1990 atas nama PT. Taman Malibu Indah;
- Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut izin lokasi No.
593.61/152/K/1990 tersebut ;
5. Menyatakan tidak syah Surat Izin Mendirikan Bangunan No.648.1/MBU/154
Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh WalikotaMadya Medan ;
- Memerintahkan Tergugat III WalikotaMadya Medan untuk mencabut
Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990
tersebut ;
6. Menyatakan tidak syah Sertifikat Hak Pakai No.194/Polonia Tanggal 13 April
1989, atas nama Yayasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara “ADI
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 49 dari 97 Hal.
UPAYA” (YASAU) ;
- Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No.
194/Polonia tersebut ;
7. Menyatakan tidak syah Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun 1990 atas nama
PT.Malibu Indah ;
- Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Hak Guna Banguna No.1
Tahun 1990 tersebut ;
8. Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya ;
Menghukum Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, dan VI, untuk membayar semua
biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, Banding
maupun dalam tingkat Kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) ;
Bahwa menurut Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Hanya Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat
dilaksanakan”. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
56 K/TUN/1995 tanggal 15 Desember 1995, yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, berdasarkan penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 27/PK/TUN/1996 tanggal 6 Maret 2001 yang selanjutnya ditindak lanjuti
dengan surat pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum
tetap Nomor 076/G/1991/TM/PTUN-JKT tanggal 17 Mei 2001 yang isi amar
putusn MARI Nomor 56 K/TUN/1995 tanggal 15 Desember 1995.
Bahwa menurut Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “ dalam hal
empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat
tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97
ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usah Negara itu tidak mempunyai
kekuatan hukum lagi”. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut bahwa
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1990 atas nama terbanding I
tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
Bahwa untuk mendudukkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang
seharusnya dilakukan Majelis Hakim sebelum mengambil keputusan di dalam
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 50 dari 97 Hal.
perkara Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad eks Pasal 1365 KUH
Perdata) a quo, dalam hal penguasaan tanah a quo yang sekarang diduduki
oleh Terbanding I, Pembanding/Penggugat menyampaikan berbagai kekeliruan
lainnya dari Majelis Hakim di dalam pertimbangan dan putusannya berdasarkan
sejarah tanah atas tanah objek sengketa ;
Sejarah Tanah Atas Tanah objek Sengketa
9. Bahwa sejarah tanah atas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut :
9.1 Bahwa Pembanding / Penggugat adalah pemilik tanah sengketa
berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu Surat Grant Sultan Nomor
1 Tahun 1935 atau disingkat GS 1/1935 atas nama Datuk Muhammad
Cheer seluas 35 ha (hektar are) yang terletak di kampung baru
(sekarang dikenal dengan kelurahan Sukadamai) yang berada diatas
Blad C 20,C 21 dan C 30 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah utara : Tanah Avros
Sebelah Timur : Sungai Deli dan Tanah T. Achmad
Sebelah Selatan : Pangkalan Mansyur
Sebelah Barat : Poloniaway
Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal II Ketentuan Konversi menyatakan bahwa
Grant Sultan adalah hak milik turun temurun, hak kuat yang mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), oleh karenanya
dasar hukum kepemilikan Pembanding/Penggugat atas tanah objek sengketa
adalah kuat dan sah secara hukum.
9.2 Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah
Syariah Medan Nomor : 013/1990 telah ditetapkan secara hukum ,
bahwa Pembanding/Penggugat ada 13 (tiga belas) orang ahli waris dari
Datuk Muhammad Cheer yaitu : 1. Datuk Hamsir, 2. Datuk Usman, 3.
Datuk Adilsyah, 4.Ny. Wan Rakayiah Aini, 5. Ny. Wan Asbah, 6. Ny.
Wan Syamsiah, 7. Ny.Wan itom (Wan Atun), 8. Ny.Wan Rajemah, 9.
Ny. Wan Intan, 10. Ny.Chadijah, 11.Ny. Datuk Budiah, 12.Ny.
Mahmudin, 13. Ny. Wan Hanisah;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 51 dari 97 Hal.
9.3 Bahwa para ahli waris Datuk Muhammad Cheer sebagai pemilik atas
tanah Grant Sultan Nomor. 1 tahun 1935 (GS 1/1935),
berdasarkan Surat Keterangan Sultan Deli, tanggal 18 Desember 1989 ,
menyatakan bahwa GS 1/1935 adalah hasil dari Jual-Beli Tanah antara
Tengku Otteman (Penjual) kepada Datuk Muhammad Cheer (Pembeli)
berdasarkan Akta Peralihan Hak yang terdaftar di Kantor Asisten
Wedana Kecamatan Delitua Nomor 20 GS Nr.1/HT/1950 tanggal 16
April 1950.
9.4 Bahwa tahun 1970 dengan alasan demi kepentingan perluasan
Pangkalan TNI-AU Polonia Medan, Menteri Dalam Negeri melalui Surat
Keputusan Dirjen Agraria No.1/HPL/DA/70 tanggal 3 Februari 1970
mengabulkan permohonan Panglima Komando Wilayah Udara
(Pangkowilu) I Medan tentang pemberian tanah hak pengelolaan (HPL)
seluas 1.379.659,50 m2 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu
enam ratus lima puluh sembilan koma lima puluh meter persegi) di atas
tanah yang terletak di Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan
(termasuk tanah Grant Sultan No.1 tahun 1935 seluas 35 Ha) dengan
syarat (klausul) sebagai berikut :
- Penguasaan atas tanah tersebut adalah untuk melakukan kuasa militer
(SOB) didaerah-daerah daratan dalam radius tiga (3) mil dari titik pusat
landasan pangkalan ;
- Hak pengelolaan berlaku selama/sepanjang tanah tersebut
dipergunakan untuk keperluan pangkalan Angkatan Udara Medan ;
- Jika ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan hak miliknya atas
tanah tersebut,maka pihak AURI harus bersedia membayar ganti rugi
yang layak kepada yang bersangkutan (pemilik tanah) ;
- Peralihan hak Pengelolan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan
kecuali dengan ijin Menteri Dalam Negeri/Dirjen.Agraria ;
- Penerima hak pengelolaan wajib mengembalikan hak
pengelolaannya,baik secara keseluruhan maupun sebagian,apabila
tidak dipergunakan lagi untuk keperluan pangkalan Angkatan Udara
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 52 dari 97 Hal.
Medan ;
- Pemberian hak tersebut dapat dicabut atau ditinjau kembali,apabila
pemberian hak tersebut ternyata keliru atau tidak tepat lagi,serta
apabila luas tanah yang diberikan tersebut melebihi keperluan.
9.5 Bahwa Tahun 1974 Tanpa seijin Menteri Dalam Negeri, Pangkowilu I
Medan menerbitkan Skep.No.019/B/IV/74 tanggal 1 Juni 1974 tentang
pemberian sebagian tanah hak pengelolaannya (eks tanah GS.1/1935
seluas 219.506 m2) kepada PT.Surya Dirgantara.
9.6 Bahwa Tahun 1976 Dirjen. Agraria menerbitkan SK. No.217/HP/DA/
1976 tentang pemberian tanah hak pakai seluas 219.506 m2 (sebagian
dari eks tanah GS.1/1935) kepada PT.Surya Dirgantara dengan
mempertimbangkan :
- SURAT KUASA AHLIWARIS TENTANG PEMBERIAN KUASA
KEPADA PENERIMA KUASA UNTUK MENGALIHKAN HAK
TANAH ADAT(GS.1/1935), yang dibuat di hadapan Notaris
A.P.Parlindungan,SH.
- Surat keterangan Deli Maatschappij tertanggal 30 Agustus 1982 dan
tanggal 3 Febuari 1946 tentang perjanjian sewa antara perusahaan
Deli Maatschappij dengan Dt.M.Cheer sebagai pemilik ;
- SURAT PERNYATAAN PENANGGALAN HAK NO.76/1974
TANGGAL 17 DESEMBER 1976 dihadapan Kepala Kantor Agraria
Medan, tentang penanggalan hak ahliwaris atas tanah adat
(GS.1/1935) kepada PT.Surya Dirgantara ;
9.7 Bahwa PT.Surya Dirgantara sebagai badan hukum privat yang
diberikan tanah Hak Pakai, tidak dapat meneguhkan hak tersebut
sebab :
- Proses pengalihan tanah hak pengelolaan (sebagian dari eks tanah
adat GS.1/1935) yang diduduki oleh Pangkowilu I Medan, telah
melanggar seluruh ketentuan (klausul) yang ditetapkan oleh
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 53 dari 97 Hal.
SK.Dirjen.Agraria No.1/HPL/DA/70 ;
- PROSES PEMBERIAN UANG GANTI RUGI KEPADA PEMILIK
TANAH GS.1/1935 YANG BERSIFAT INTIMIDATIF DAN
MANIPULATIF., melanggar seluruh ketentuan tentang pemberian
tanah HPL kepada Pangkowilu I Medan ;
9.8 Bahwa Tahun 1982 Terbit SK Dirjen Agraria No.150/DJA/82 tanggal
8 September 1982 tentang pembatalan tanah hak pengelolaan (HPL)
Pangkowilu I Medan yang isinya menyatakan antara lain :
a) Mencabut/membatalkan hak pengelolaan (HPL) tanah seluas
1.379.659.50 m2 yang diperoleh Pangkowilu I Medan berdasarkan
SK Dirjen.Agraria No.1/HPL/DA/70 ;
b) Memerintahkan Kepala Kantor Agraria Kodya Medan untuk
melakukan pencoretan/penyesuaian dalam Buku Tanah atas
pemberian HPL termaksud, kemudian mecatatnya sebagai tanah
yang dikuasai langsung Negara ;
c) Mempersilahkan Pangkowilu I Medan untuk mengajukan
permohonan Hak Pakai, dengan syarat :
- Tanah yang diberikan harus bebas dari adanya hak-hak pihak
ketiga yang ada di atasnya; dan
- BAGIAN TANAH YANG TERDAPAT HAK-HAK PIHAK KETIGA
DAN SECARA OBJEKTIF TIDAK DIPERLUKAN SEBAGAI
WILAYAH PANGKALAN ANGKATAN UDARA, AKAN
DIKELUARKAN DARI PEMBERIAN HAK PAKAI.
9.9 Bahwa tahun 1988 telah terbit sertifikat Hak Pakai No.194/Polonia
tanggal 13 April 1989 atas nama YASAU tanpa batas waktu (
bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 (2a) UU No.5 Th 1960
tentang Pokok Pokok Agraria ;
9.10 Bahwa tahun 1990 YASAU (terbanding II) menjual tanah adat
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 54 dari 97 Hal.
(GS.1/1935) kepada PT.TAMAN MALIBU INDAH (Terbanding I)
seharga Rp.5.628.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh
delapan juta rupiah ).
10. Bahwa bukti pengakuan atas keberadaan tanah adat (GS.1.1935) sebagai
tanah yang diduduki sekarang oleh Terbanding I, dibuktikan melalui
penelitian-penelitian dan pernyataan tertulis, baik yang dilakukan sendiri
oleh BPN maupun instansi lainnya ;-
a. Hasil pemeriksaan Deputi Bidang Pengawasan BPN (Badan Pertanahan
Nasional) No.38/ND/DV/I1/91 tanggal 26 Febuari 1991 menyimpulkan :
Keberadaan atau eksistensi tanah Grant Sultan No.1 Th,1935
tercatat atas nama Tengku Otteman dan telah diserahkan kepada
Datuk Muhammad Cheer, dan terdaftar di Kantor Asisten Wedana
Kecamatan Delitua tahun 1950. (Bukti P-15 yang tidak
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama)
b. Analisa dan kesimpulan laporan Deputi Bidang Pengawasan
BPN.No.11/DV/LHP/K/WI/1/91 tanggal 22 Januari 1989 menyimpulkan:
Secara juridis formal diakui adanya tanah ahliwaris Datuk Muhammad
Cheer seluas 35 ha (tiga puluh lima hektar are), yang terletak di
JL.Karangsari, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru,
Kotamadya Medan. Dan ternyata sebagian dari tanah tersebut
tumpang tindih dengan tanah Hak Pakai No.194/Polonia atas nama
YASAU. (Bukti P-29 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
tingkat pertama).
c. Kesimpulan Laporan Khusus Inspektur Bakorstanas DPB.KDH Tk.I
Sumatera Utara No.01/Lapsus/Irstanas/X/198 tanggal 6 Oktober 1989
menyimpulkan : Bahwa tanah yang dimaksud dalam Hak Pakai yang
diberikan kepada YASAU berdasarkan SK. Mendagri
c/q.Dirjen.Agraria (SARWATA,SH.) No.78/HP/DA87 tanggal 25
Agustus 1987,bukan berada di atas Tanah yang langsung dikuasai
YASAU (TERBANDING II) TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN CARA MEMPERJUALBELIKAN TANAH
YANG BUKAN HAKNYA KEPADA TERBANDING I
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 55 dari 97 Hal.
oleh Negara, tetapi di atas tanah adat (Grant Sultan No.1 Th.1935).
d. Kesimpulan hasil penelitian BANAS II POLDAGRI tanggal 22 Febuari
1990, ditandatangani Sofian Harahap,SH.menyimpulkan : Surat Grant
Sultan No.1 adalah benar tentang hak atas tanah adat warisan dari
Sultan Deli yang diakui sebagai tanah adat.
e. Laporan hasil penelitian Tim Asistensi Hukum Ketua DPA (Dewan
Pertimbangan Agung) No.13/TAH/DPA/1998 tanggal 18 Maret 1998
menyimpulkan : Tanah HGB No.1/1990 yang berasal dari tanah Grant
Sultan No.1 Th.1935 terletak di kelurahan Sukadamai, Kecamatan
Medan Baru, Kotamadya Medan.
f. Surat pernyataan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam AI Haj (anak/ahliwaris
Tengku Otteman) tanggal 18 Desember 1989 menyatakan : Bahwa
tanah yang diduduki oleh PT. Taman Malibu Indah tersebut adalah
tanah bekas tanah adat (Grant Sultan No.1 Th.1935). (Bukti P-5
yang kemudian dibantah oleh Surat Pernyataan Sultan Deli Azmy
Perkasa Alam AI Haj tanggal 26 April 1993 sebagai bukti T I-13A);
g. Surat Keterangan Ketua YASAU (Letkol.PNB.Sjaefullah) tanggal 16
Juni 1988 menerangkan : Bahwa tanah yang dikuasai oleh YASAU
tersebut adalah bekas tanah adat ( Grant Sultan No.1 Th.1935).
11. Bahwa untuk membuktikan bagaimana YASAU ( Terbanding II) dan Badan
Pertanahan Negara (BPN) sebagai Terbanding III telah MEMANIPULASI
TANAH ADAT (GS.1/1935) MENJADI TANAH NEGARA, sebagaimana
kemudian dipatahkan oleh bukti P-15, P-29, P-10, Pembanding
menyampaikan fakta-fakta hukum tersebut di bawah ini;
a. Dirjen Agraria (SARWATA, S.H.) melalui SK. No.78/HP/DA/87 tanggal
25 Agustus 1987, MEMUTARBALIKKAN FAKTA TANAH ADAT
(GS.1/1935) SEBAGAIMANA SUDAH TERBUKTI PADA ANGKA 4.1.
HURUF C DAN D DI ATAS MENJADI TANAH NEGARA, yang isinya
antara lain :
- Membatalkan SK.No.217/HP/DA/76 tentang pemberian
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 56 dari 97 Hal.
tanah Hak Pakai kepada PT.Surya Dirgantara (yang telah
dibatalkan oleh SK.No.150/DJA/82) ;
- Memberikan tanah Hak Pakai seluas 201.000.m2 kepada
Yayasan TNI-AU “Adi Upaya” (YASAU);
- Mempertimbangkan bahwa tanah yang dimohonkan dan
diberikan kepada YASAU tersebut adalah tanah Negara;
b. Terbit sertifikat Hak Pakai No.194/Polonia tanggal 13 April 1988 atas
nama YASAU tanpa batas waktu (bertentangan dengan ketentuan Pasal
41 (2a) UU No.5 Th 1960 tentang Pokok Pokok Agraria;
c. Tahun 1990, YASAU (Terbanding II) menjual tanah adat (GS.1/1935)
kepada PT.TAMAN MALIBU INDAH (Terbanding I) seharga
Rp.5.628.000.000,-(lima milyar enam ratus dua puluh delapan juta
rupiah).
12. Bahwa untuk membuktikan BPN sesungguhnya telah memastikan bahwa
tanah yang sekarang diduduki oleh Terbanding I adalah berasal dari tanah
Negara (Blad C4, C5, dan C6), di bawah ini disampaikan fakta-fakta hukum
yang mendukung pernyataan tersebut ;
a. Surat kepala BPN No.570.22-2565, menyatakan Blad C 4,5,dan 6
sebagai asal tanah Hak Pakai No.194/Polonia/1989 atas nama YASAU;
b. Nota Dinas Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah BPN
No.39/ND/PTIP/VU90 tanggal 19 Juni 1990, menyatakan pendapat BPN
bahwa Blad C 4,5, dan 6 adalah asal tanah yang dikuasai oleh YASAU;
c. Nota Dinas Deputi Bidang Hak-Hak atas Tanah No.58/ND/TU/Dep/V1/90
tanggal 20 Juni 1990, tentang konsep pelepasan tanah Hak Pakai
No.194/Polonia/1989 atas nama YASAU kepada PT.Taman Malibu
Indah;
d. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan No. 2.30-3592/J/PKM/89
tanggal 18 September 1989, menyatakan Blad C 4,5,dan 6 sebagai asal
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 57 dari 97 Hal.
tanah Hak Pakai No.194/Polonia/1989 atas nama YASAU;
13. Bahwa kemudian Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Medan (Terbanding
III) telah membuktikan dirinya bersalah dan mengakibatkan cacat hukumnya
HGB No. 1/1990 atas nama Terbanding I, melalui Surat
No.600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April 2001 (Bukti P-10) yang
menyatakan bahwa tanah yang diduduki oleh Terbanding I tidak berada di
atas tanah Negara Blad C4,5, dan 6, sebagaimana tersebut di bawah ini;
a. Blad C 4 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang
terletak/berlokasi sebagian di Kelurahan Anggrung, kecamatan Medan
Polonia yang terletak diantara Sungai Babura, Jalan Jenderal Sudirman
dan dr.Cipto, disebagian Kelurahan Jati, Kecamatan Maimun, yang
terletak diantara JI, Cipto, JI. Ir. H. Juanda, JI. Jenderal Sudirman dan
JI.Mongonsidi;
b. Blad C 5 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang terletak/
berlokasi sebagian di Kelurahan Jati kecamatan Medan Maimun yang
terletak diantara Jalan Jendral Sudirman, jalan Imam Bonjol,jalan
Ir.H.Juanda dan Jalan Walikota dan sebagian dari kelurahan Polonia,
kecamatan Medan Polonia yang terletak diantara Jl. Ir. H. Juanda, Jalan
Imam Bonjol dan perumahan Wisma Arafuru;
c. Blad C 6 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang terletak/
berlokasi sebagian di Kelurahan Hamdan, kecamatan Medan Maimun
yang terletak diantara Jalan Imam bonjol, JI. H.Misbach, Sungai Deli dan
Jl.H. Juanda. Sebagian lagi di kelurahan Sukadamai, kecamatan Medan
Polonia, yang terletak di antara JI. Ir. H. Juanda, Sungai Deli,
Perumahan Taman Polonia dan Jalan Iman Bonjol.
14. Bahwa untuk mendudukkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang
seharusnya dilakukan Majelis Hakim sebelum mengambil keputusan di
dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ( onrechtmatigedaad eks
LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAMAN MALIBU INDAH TERNYATA SALAH LOKASI TANAH, TIDAK TERDAPAT PADA LOKASI TANAH YANG ADA PADA BLAD C 4,5,DAN 6. SEBAGAI DASAR DARI
PENERBITAN SHGB NO.1 TAHUN 1990 ATAS NAMA TERBANDING I
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 58 dari 97 Hal.
Pasal 1365 KUHPerdata) a quo,dalam hal mempertimbangkan putusan-
putusan peradilan (TUN, Perdata, dan Pidana) sebagai alasan
pembenar terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti Terbanding I, Terbanding
II, Terbanding III dan Turut Terbanding/Penggugat akan menyampaikan
sebagai kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam
pertimbangan dan putusannya ;
14.1 Bahwa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Putusan
No.076/G/1991/PTUN-JKT tanggal 16 September 1993/bukti T I-
2D, Putusan No.113/B/1993/PT.TUN.JKT tanggal 29 Oktober
1994/bukti T I-2C, PK No.27/PK/TUN/1996 tanggal 18 September
2002/bukti T I-2A), telah dengan sendirinya cacat dan batal demi
hokum (ipso jurenietig) sebab :
a. Objek sengketa HGB No.1/1990 atas nama PT. Taman Malibu
Indah (Terbanding I) terbukti bukan eks tanah Negara (Blad C 4,
C5, dan C6); (Bukti P-15 dan P-29, P-10) ;
b. Blad C4, C5, dan C6, sebagai dasar penerbitan HGB No. 1/1990
atas nama PT. Taman Malibu Indah (Terbanding I), terbukti tidak
berada pada lokasi tanah yang diduduki oleh terbanding I; (bukti
P-10,P-15,P-29)
c. Tanah sengketa yang diduduki Terbanding I,terbukti sebagai eks
tanah Adat (GS.1/1935); (Bukti p-15,p-29) ;
d. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.27/PK/TUN/1996
tanggal 18 September 2002/bukti T I-2A), SEBAGAI PUTUSAN
PK YANG KE TIGA, tidak berkekuatan atau batal demi hukum
sebab :
a) Putusan PK No.27/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 (PK
Pertama ) telah batal secara Hukum Formil akibat keterlibatan
kepentingan (CONFLICT INTEREST) Sarwata,S.H. sebagai
Ketua Majelis PK dengan objek perkara (Sarwata, S.H tahun
1987 adalah Pejabat Dirjen Agraria adalah yang telah
mengeluarkan Putusan Dirjen Agraria No.78/HP/DA87 tanggal
25 Agustus 1987); dan batal secara Hukum Material akibat
kesalahan lokasi dalam HGB No.1/1990 an.PT.TMI (vide bukti
P-10,P-15,P-29);
SARWATA,S.H CONFLICT INTERST Putusan PK No.27/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 (PK pertama) telah batal secara Hukum Formil akibat keterlibatan kepentingan (CONFLICT INTEREST) Sarwata, S.H tahun 1987 adalah sebagai Pejabat Dirjen Agraria adalah yang telah mengeluarkan Putusan Dirjen Agraria No.78/HP/DA87 tanggal 25
Agustus 1987
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 59 dari 97 Hal.
b) Putusan No.02 PK/TUN/1998 (PK kedua), lahir akibat
pelanggaran hukum oleh Sarwata, SH.sebagaimana
dinyatakan dalam Penetapan No.27 PK/TUN/1996 tentang
sususan majelis yang akan menyidang ulang putusan
No.27 PK/TUN/1996.Majelis Hakim PK Kedua
memutuskan niet ontvanklijke verklaard (NO) dengan
alasan/pertimbangan bahwa pasal 66(1) UU.No.14
Th.1985 hanya mengijinkan permohonan PK satu kali;
e. Bahwa kebatalan demi hukum Putuskan No.27/PK/TUN/1996
tanggal 26 Juni 1997 (PK Pertama) juga dikuatkan oleh fakta-
fakta hukum, baik melalui tindakan yang dilakukan oleh ketua
PTUN Jakarta maupun yang dilakukan oleh Kepala BPN,
sebagaimana terbukti di bawah ini :
a) Ketua PTUN Jakarta, berdasarkan Surat No.W7.PTUN-
JKT.Prk.076-533-2001 tentang teguran kepada kepala BPN
untuk mematuhi Putusan Kasasi No.56 K/TUN/1995.Tetapi
teguran ini tidak dilaksanakan oleh Kepala BPN; (Bukti P-32
yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat
pertama);
b) Ketua PTUN Jakarta, berdasarkan Surat No. W7.PTUN-
JKT.Prk.076-840-2001 tentang teguran kepada Kepala BPN
untuk mematuhi Putusan Kasasi No.56 K/TUN/1995. Tetapi
teguran ini tidak dilaksanakan oleh Kepala BPN ;
c) Ketua PTUN Jakarta, berdasarkan Surat No. W7.PTUN-
JKT.Prk.076-286-2002 tentang teguran kepada Kepala BPN
untuk mematuhi Putusan Kasasi No.56 K/TUN/1995. Tetapi
teguran ini tidak dilaksanakan oleh Kepala BPN; (Bukti P-34
yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama) ;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 60 dari 97 Hal.
d) Pada akhirnya, Kepala BPN menerbitkan Surat Undangan
No.005-1257 tertanggal 10 Mei 2002 tentang musyawarah
penyelesaian tanah yang diduduki oleh Terbanding I, dengan
agenda sebagai berikut :
- Dalam waktu 2 (dua) minggu sejak pertemuan ini, para
pihak agar mengadakan musyawarah ;
- APABILA DALAM MUSYAWARAH TIDAK TERDAPAT
KESEPAKATAN, MAKA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL AKAN MELAKSANAKAN PUTUSAN
KASASI NO.56 K/TUN/1995 SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU; (Bukti P-12 dan P-13 yang tidak
dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama)
f. Bahwa Putusan Kasasi TUN No.56 K/TUN/1995 tanggal 15
Desember 1995 adalah putusan akhir yang berkekuatan hukum
tetap (in kracht van gewisjsde), sebagai akibat cacat dan
batalnya Putusan No.27/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 (PK
Pertama) dan Putusan No.27/PK/TUN/1996 tanggal 18
September 2002 (PK Ketiga) demi hukum;
a) Bahwa amar Putusan 56 K/TUN/1995 tanggal 15 Desember
1995 antara lain menyebutkan :
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan tidak sah Surat tanggal 11 April 1991
No.570-1490/DV;
- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Cq Direktorat Jenderal Agraria No.78/HP/DA/87
tertanggal 25 Agustus 1987;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 61 dari 97 Hal.
- Memerintahkan Tergugat I cq Direktorat Jendral Agraria
untuk mencabut SK No.78/HP/DA/87 tertanggal 25
Agustus 1987;
- Menyatakan tidak sah Surat Izin Lokasi
No.596.61/152/K/1990 atas nama Taman Malibu Indah;
- Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Izin lokasi
No.593.61/152/K/1990 tersebut;
- Menyatakan tidak syah Surat Izin Mendirikan Bangunan
No.648.1/MBU/154 tahun 1990 yang dikeluarkan oleh
Walikotamadya Medan;
- Memerintahkan Tergugat III Walikotamadya Medan
untuk mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan
No.648.1/MBU/154 tahun 1990;
- Menyatakan tidak syah Sertifikat Hak Pakai
No.194/Polonia tanggal 13 -------- 1986 atas nama
Yayasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
“ADI UDAYA’ (YASAU);
- Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Sertifikat
Hak Pakai No. 1/Polonia tersebut ;
- Menyatakan tidak syah Hak Guna Bangunan No.1 tahun
1990 atas nama Taman Malibu Indah;
- Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Hak Guna
Bangunan No.1 tahun 1990;
b) Bahwa akibat dari Putusan 56 K/TUN/1995 tanggal 15
Desember 1995 yang membatalkan HGB No.1/1990 atas
nama Terbanding I, maka segala hak hukum Terbanding I
diatas tanah terperkara menjadi batal demi hukum;
14.2 Bahwa Putusan Peradilan Perdata (Putusan Nomor
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 62 dari 97 Hal.
185/Pdt.G/1996/PN.Mdn tanggal 28 April 1997, Putusan Nomor
253/Pdt1997/PT.Mdn tanggal 25 September 1997, Putusan Nomor
2714 K/Pdt/1998 tanggal 14 Desember 2000, Putusan Nomor 63
PK/Pdt2004 tanggal 24 Pebruari 2006 telah dengan sendirinya batal
demi hukum (ipso jurenietig) sebab :
a. Di seluruh tingkat Peradilan Perdata terbanding I mendalilkan
bahwa tanah yang didudukinya berdasarkan HGB No. 1/1990
adalah eks tanah Negara (Blad C 4, C5, dan C6);
b. Sementara itu terbukti bahwa tanah terperkara yang diduduki
oleh Terbanding I berdasarkan HGB No. 1/1990 tersebut. Bukan
eks tanah Negara (Blad C 4, C5, dan C6) melainkan tanah adat
(GS No. 1/1935), sebagaimana terbukti melalui bukti P-10, P-
15, P-29;
c. Apabila hak hukum Terbanding I harus dikuatkan berdasarkan
putusan Peradilan Perdata tersebut diatas, maka demi hukum
Terbanding I harus menduduki dan menguasai tanah Negara
(Blad C 4, C5, dan C6), bukan eks tanah adat /GS.No.1/1935
yang didudukinya sekarang ini (vide bukti P-10, P-15, P-29);
14.3 Bahwa putusan Peradilan Pidana ( Putusan No. 87/Pid.B/1999/
PN.Mdn tanggal 14 Desember 1999, Putusan No.
19/Pid/2000/PT.Mdn tanggal 8 April 2000, Putusan No. 1586 K/2000
tanggal 5 Maret 2002) dengan sendirinya batal demi hukum (ipso
jurenietig) sebab :
a. Di seluruh Tingkat Peradilan Pidana Terbanding I mendalilkan
bahwa tanah yang didudukinya berdasarkan HGB No. 1/1990
adalah eks tanah Negara (Blad C 4, C5, dan C6);
b. Sementara itu terbukti bahwa tanah terperkara yang diduduki
oleh Terbanding I berdasarkan HGB No. 1/1990 tersebut. Bukan
eks tanah Negara (Blad C 4, C5, dan C6) melainkan tanah adat
(GS No. 1/1935), sebagaimana terbukti melalui bukti P-10, P-
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 63 dari 97 Hal.
15, P-29;
c. Apabila hak hukum Terbanding I harus dikuatkan berdasarkan
putusan Peradilan Perdata tersebut diatas, maka demi hukum
Terbanding I harus menduduki dan menguasai tanah Negara
(Blad C 4, C5, dan C6), bukan eks tanah adat /GS.No.1/1935
yang didudukinya sekarang ini (vide bukti P-10, P-15, P-29);
d. Akibat terbuktinya bahwa Terbanding I demi hukum harus
menduduki dan menguasai eks tanah Negara (Blad C 4, C5,
dan C6),maka demi hukum unsur-unsur delik pidana (pasal 264,
ayat (2) jo Pasal 263 ayat (2) KUHP) yang mendasari
pemidanaan para ahli waris Dt. M. Cheer gugur dan batal demi
hukum, sebab tanah yang duduki Terbanding I adalah milik para
ahli waris Dt. M. Cheer berdasarkan GS. No. 1/1935);
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang mendukung bukti-bukti
Pembanding/Penggugat, sebagaimana tersebut di atas,
Pembanding/Penggugat akan menyampaikan berbagai kekeliruan Majelis
Hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang mendukung unsur
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I, Terbanding
II, Terbanding III dan Turut Terbanding;
a. Bahwa melalui putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari
1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen, pengertian perbuatan
melawan hukum (onrechtmatigedaad) eks Pasal 1365 KUHPerdata
telah berkembang sebagai berikut :
- Perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- Perbuatan yang bertentangan, baik terhadap kesusilaan dalam
pergaulan hidup maupun terhadap orang lain atau benda;
b. Bahwa bukti P-12 dan P-13 pada halaman 95 alinea ketiga, dan bukti P-
25 dan P-26 pada halaman 96 (perihal : Undangan Kepala BPN
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 64 dari 97 Hal.
tentang penyelesaian masalah Putusan MA No. 56 K/TUN/1995) tidak
dipertimbangkan Majelis Hakim dengan alasan “tidak ada hasil
penyelesaiannya”’ dan “hanya berupa Undangan”, adalah suatu
kesalahan yang sangat fatal secara hukum;
Bahwa bukti P-12 dan p-13 adalah Undangan dalam rangka
penyelesaian pendudukan tanah terperkara akibat :
1) KECACATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 27
PK/TUN/1996, akibat keterlibatan langsung SARWATA, SH dengan
objek perkara di dalam perkara No. 27 PK/TUN/1996 (CONFLICT
INTEREST);
2) CACAT HUKUMNYA HGB No. 1/1990 An. PT. TAMAN MALIBU
INDAH, akibat kesalahan lokasi tanah (error in objecto) yang
ditujukan oleh HGB termaksud dalam hal ini telah terjadi
penggelapan sejarah/riwayat tanah adat GS. 1/1990 menjadi tanah
Negara (Blad C4, 5 dan C6);
Bahwa dengan mengabaikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim telah sangat keliru dalam melakukan penilaian terhadap bukti-
bukti demi terungkapnya suatu perbuatan melawan hukum secara benar
dan adil;
c. Bahwa bukti P-15 (pada halaman 15 alinea ke ketiga) dan P 29 (pada
halaman 96 alinea kedua) tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
dengan alasan “tidak ada aslinya”;
d. Bahwa P-15 (Hasil pemeriksaan Deputi Bidang Pengawasan BPN No.
38/ND/DV/II/91 tanggal 26 Pebruari 1991 menyimpulkan : keberadaan
atau eksistensi tanah Grant Sultan No. 1 Th. 1935 tercatat atas nama
Tengku Otteman dan telah diserahkan pada Datuk Muhammad Cheer,
dan terdaftar di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Delitua Tahun
1950;
e. Bahwa P-19 (Analisa dan kesimpulan laporan Deputi Bidang
Pengawasan BPN. No. 11/DV/LHP/K/WI/1/91 tanggal 22 Januari 1989
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 65 dari 97 Hal.
menyimpulkan : Secara juridis formal diakui adanya tanah ahliwaris
Datuk Muhammad Cheer seluas 35 Ha (tiga puluh lima hektar area)
yang terletak di Jl. Karangsari, Kelurahan suka Damai, Kec. Medan
Baru, Kota madya Medan dan ternyata sebagaian dari tanah tersebut
tumpang tindih dengan tanah Hak Pakai No. 194/Polonia atas nama
YASAU;
Bahwa berdasarkan kedua alat bukti (P-15 dan P-29) tersebut, majelis
hakim telah dengan sengaja “menggelapkan” fakta-fakta hukum berikut
1) Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 (GS. 1/1935) tidak Palsu;
2) Sebagian dari tanah GS 1/1935 yang seluas 35 Ha., adalah tanah
yang sekarang diduduki oleh PT. Taman Malibu Indah (Terbanding
I);
3) HGB No. 1/1990 An. PT. Taman Malibu Indah, yang merujuk tanah
Negara (Blad C4, C5 dan C6) sebagai objeknya, telah salah lokasi
(error in objecto);
4) Seluruh putusan Peradilan TUN (kecuali Putusan No. 56
K/TUN/1995), Perdata dan Pidana yang di dalam pertimbangannya
menguatkan dalil-dalil “tanah Negara (Blad C4, C5 dan C6), adalah
cacat dan batal demi hukum;
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tidak terbantahkan
bahwa para Terbanding (Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding) telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dibawah ini;
a. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kodya Medan
(Terbanding III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal
ini memanipulasi sejarah/riwayat tanah GS.1/1990 menjadi tanah
Negara (Blad C4, C5 dan C6);
b. YASAU atau (Terbanding III) telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum, dalam hal ini selain menyalahgunakan tanah untuk kepentingan
perluasan Pangkalan AU-Polonia Medan juga melakukan perbuatan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 66 dari 97 Hal.
yang bertentangan dengan kewajibannya;
c. PT. Taman Malibu Indah (Terbanding I) telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum dalam hal ini melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan hak ataupun benda orang lain;
d. Walikota Kotamadya Medan (Turut Terbanding) telah turut melakukan
Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan kewajibannya dan melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan hak ataupun benda orang lain;
17. Bahwa bukti-bukti P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-24, dalam Pengadilan
Tingkat I pada halaman 95 alinea terakhir, juga tidak dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim dengan alasan tidak ada aslinya;
18. Bahwa melihat bagaimana Majelis Hakim telah mengenyampingkan bukti-
bukti yang sangat relevan dalam mengungkapkan perbuatan melawan
hukum dalam perkara aquo, sebagaimana sudah Pembanding/Penggugat
sampaikan diatas, Pembanding/Penggugat merasa tidak perlu lagi
menguraikan fakta-fakta hukum dibalik bukri-bukti P-18, P-19, P-20, P-21,
P-22 dan P-24, sebab :
a. Melalui pengungkapan fakta-fakta hukum dibalik bukti-bukti yang tidak
diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim,
Pembanding/Penggugat sudah membuktikan secara gamblang
bagaimana Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara aquo juga
sangat gamblang (duidelijke als seen koe);
b. Sekalipun, seandainya bukti-bukti tanpa aslinya tersebut tetap tidak
dipertimbangkan, karena alasan bahwa hakim perdata hanya untuk
mencari “KEBENARAN FORMIL” semata-mata,
Pembanding/Penggugat percaya bahwa Majelis Hakim Banding akan
melihat bukti P-10 Surat (No. 600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April
2001 sebagai bukti penutup dalam menentukan bahwa perkara aquo
adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 67 dari 97 Hal.
diatas Pembanding/Penggugat akan MEMPERTEGAS KEKELIRUAN DAN
KESALAHAN ELEMENTER MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA A QUO,
dengan mengutip pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang
mempertentangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat
dan Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding;
19.1 Bahwa Majelis hakim pada halaman 101 alinea terakhir,
MELEGALISASI KEBERADAAN PUTUSAN PK-KETIGA DALAM
HUKUM ACARA PERDATA demi menghapus kekuatan bukti P-11
(Putusan mahkamah Agung No. 56 K/1995 tanggal 25 Desember
1995) dan bukti P-19 (Penetapan No. 27 PK/TUN/1996 tanggal 6
Maret 2001) dengan bukti T I-2A, T II-1d, T III-3e (Putusan No. 27
PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002);
Bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK No. 27/PK/TUN/1996
tanggal 18 September 2002/bukti T I-2A) SEBAGAI PUTUSAN PK
YANG KETIGA, TIDAK BERKEKUATAN HUKUM ATAU BATAL
DEMI HUKUM sebab :
a. Bahwa secara hukum formil, Putusan No. 27 PK/TUN/1996
tanggal 26 Juni 1997 (PK Pertama) telah batal akibat
keterlibatan Ketua Majelis PK Sarwata, SH secara langsung
dengan objek perkara : (Putusan Dirjen Agraria No.
78/HP/DA87 tanggal 25 Agustus 1987 di atas);
b. Bahwa secara hukum materil, HGB No. 1/1990 an. PT. TMI
sebagai Objek Putusan No. 27/PK/TUN/1996 tanggal 18
September 2002 (yang ketiga) tidak menunjuk pada tanah
terperkara yang diduduki Terbanding I (error in objecto) (vide
bukti P-10, P-15, P-29);
c. Bahwa telah ada Putusan No. 02 PK/TUN/1998 (PK KEDUA)
sebelum lahirnya 27 PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002
(PK KETIGA) yang memutuskan niet ontvanklijke verklaard
(NO) dengan alasan / pertimbangan bahwa pasal 66 (1) UU
No.14 Th. 1985 hanya mengizinkan permohonan PK satu kali;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 68 dari 97 Hal.
d. Bahwa sifat cacat dan batal demi hukum HGB No. 1/1990 atas
nama Terbanding I, tidak dapat dipulihkan oleh Putusan 27
PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002 (PK KETIGA), tetapi
sebaliknya bahwa sifat cacat dan batal demi hukum HGB No.
1/1990 atas nama Terbanding I justru membatalkan Putusan
No. 27 PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002 (PK KETIGA);
19.2 Bahwa Majelis Hakim pada halaman 102 alinea
pertama,MENGUATKAN KESALAHAN LOKASI TANAH YANG
DIDUDUKI PT.TMI DENGAN BUKTI YANG AMBIGUITY,dengan
cara mengeleminir bukti P-10 (Surat Kantor Pertanahan
No.600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April 2001 tentang kesalahan
lokasi tanah yang diduduki oleh PT.TMI) dengan bukti T I-13A
(Surat Keterangan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj tanggal 26
Agustus 2001 tentang penarikan kembali Surat Keterangan Sultan
Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj tanggal 18 Desember 1989 yang
menyatakan bahwa tanah yang diduduki oleh PT.Taman Malibu
Indah tersebut adalah Tanah bekas tanah adat ( Grant Sultan No.1
Th.1935);
Bahwa Surat Keterangan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj
tanggal 26 Agustus 2001 SAMA SEKALI TIDAK BERNILAI
SEBAGAI BUKTI HUKUM sebab :
a. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keterangan Sultan Deli Azmy
Perkasa Alam Alhaj tanggal 26 Agustus 2001 tentang
“pelurusan” letak tanah yang diduduki oleh PT.TMI /
Terbanding I dengan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut
adalah eks tanah konsesi (sama dengan tanah Negara), telah
terbit surat keterangan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj
tanggal 18 Desember 1989 yang menyatakan bahwa tanah
yang diduduki oleh PT. Taman Malibu Indah tersebut adalah
tanah bekas tanah adat ( Grant Sultan No. 1 Th. 1935);
b. Bahwa Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj adalah Pihak
Penggugat ( Interveniant) dalam Perkara Perdata No.
185/Pdt.G/1996/PN. Mdn tanggal 28 April 1997antara para ahli
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 69 dari 97 Hal.
waris datuk Muhammad Cheer sebagai Penggugat
(Pembanding) melawan para Tergugat (Terbanding I, II, dan III)
yang kemudian Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj
mengundurkan diri dari perkara, dan mengeluarkan Surat
Keterangan tanggal 26 Agustus 2001 yang sangat
TENDENSIUS dan KONTROVERSIL;
c. Bahwa hasil analisa dan kesimpulan Laporan Deputi Bidang
Pengawasan BPN No.11/DV/LHP/K/WI/91 tanggal 22 Januari
1989 mengatakan bahwa secara juridis formal diakui adanya
tanah ahli waris Datuk Muhammad Cheer seluas 35 Ha (tiga
puluh lima Hektar are), yang terletak di Jl. Karang sari, Kel.
Sukadamai, Kecamatan Medan baru Kota Madya Medan dan
ternyata sebagian dari tanah tersebut tumpang tindih dengan
tanah Hak Pakai No. 194/Polonia atas nama YASAU;
d. Bahwa Kesimpulan Laporan Khusus Inspektur Bakorstanas
DPB.KDHTk. I Sumatera Utara No. 01/Lapus/Irstanas/X/1989
tanggal 6 Oktober 1989 menyimpulkan : Bahwa tanah yang
dimaksud dalam Hak Pakai yang diberikan kepada YASAU
berdasarkan SK. Mendagri c/q Dirjen. Agraria (SARWATA, SH)
No. 78/HP/DA87 tanggal 25 Agustus 1987, bukan berada diatas
tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, tetapi diatas tanah
adat;
Bahwa MAJELIS HAKIM JELAS TELAH MELANGGAR HUKUM
PEMBUKTIAN, dengan cara menggunakan alat bukti tertulis
dari Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj, yang isi nya
bertentangan dengan bukti tertulis terdahulu (P-5) yang juga
dinyatakan oleh Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj yang
sama (in dubious);
19.3 Bahwa Majelis Hakim, pada halaman 103 alinea kelima,
MENGHAPUS KEPEMILIKAN TANAH GS. 1/1990
BERDASARKAN PUTUSAN PERADILAN PIDANA CACAT
HUKUM, dengan mempertimbangkan bukti P-3 (foto copy Akta
Grant Sultan No. 1 Tahun 1935) dan P-3a (Terjemahan Foto Copy
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 70 dari 97 Hal.
Akta Grant Sultan No. 1 Tahun 1935) adalah palsu berdasarkan
bukti T-I 4A, TI-4B, TI-4C, TII-3A T 11-3b, T11-3c, TIII-5a TIII-5b,
T111-5c, dan bukti T-1-9 (Putusan Peradilan Pidana);
Bahwa Putusan Peradilan Pidana (Putusan
No.87/Pid.B/1999/PN.Mdn tanggal 14 September 1999 Putusan
No. 19/PID/2000/PT.Mdn tanggal 8 April 2000, Putusan No. 1586
K/Pid/5 Maret 2002 dengan sendirinya batal demi hukum (ipso
jurenietig) sebab :
a. Bahwa di seluruh tingkat Peradilan Pidana, Terbanding I
mendalilkan bahwa tanah yang didudukinya berdasarkan
tanah HGB No. 1/1990 adalah eks tanah Negara (Blad C4, C5,
dan C6) dengan kata lain, hak hukum terbanding I untuk
mempidanakan pembanding lahir/ada, akibat absahnya eks
tanah Negara (Blad C4, C5, dan C6) sebagai tanah yang
dikuasai diduduki oleh Terbanding I berdasarkan HGB No.
1/1990;
b. Bahwa terbukti bahwa tanah terperkara yang diduduki oleh
Terbanding I berdasarkan HGB No. 1/1990 tersebut, bukan
eks tanah Negara (Blad C4, C5, dan C6) melainkan eks tanah
adat (GS No. 1/1935), sebagaimana terbukti melalui bukti P-
10, P-15, P-29;
c. Bahwa dalam hal hak hukum Terbading I dikuatkan
berdasarkan Putusan Peradilan Perdata tersebut diatas, maka
demi hukum Terbanding I harus menduduki dan menguasai
tanah Negara (Blad C4, C5, dan C6) yaitu diatas tanah yang
ditunjukkan oleh bukti P-10), bukan eks tanah adat/GS.No.
1/1935 yang didudukinya sekarang ini;
d. Bahwa dalam hal Terbanding I demi hukum harus menduduki
dan menguasai eks tanah Negara (Blad C4, C5, dan C6),
maka demi hukum unsur-unsur delik pidana (Pasal 264, ayat
(2) jo Pasal 263 ayat (2) KUHP) yang mendasari pemidanaan
para ahli waris Datuk Muhammad Cheer gugur dan batal demi
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 71 dari 97 Hal.
hukum, sebab tanah yang diduduki oleh Terbanding I adalah
tanah milik para ahli waris Datuk Muhammad Cheer
berdasarkan Gs. No. 1/1935. Dengan kata lain, unsur kerugian
yang menjadi factor utama dalam delik Pasal 264, ayat (2) jo
Pasal 263 ayat (2) KUHP sama sekali tidak terpenuhi;
e. Secara substansial/material, kepalsuan GS. 1/1990 tidak dapat
dibuktikan oleh Hakim Peradilan Pidana, kecuali sebatas
pembuktian formalitas berdasarkan putusan Peradilan TUN
(kecuali Putusan No. 56 K/TUN/1995), Peradilan perdata, dan
Surat Keterangan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj, yang
secara keseluruhan sama sekali tidak bernilai hukum;
19.4 Bahwa berdasarkan uraian Pembanding diatas, terbukti bahwa
Majelis Hakim (judex factie tingkat pertama) dalam perkara a quo
telah sangat keliru dan salah secara hukum elementer, sehingga
penolakan Majelis Hakim terhadap tuntutan Pembanding pada
Petitum ke-1, ke-2, ke-3, dst.nya dalam gugatan di Pengadilan
Negeri Medan dalam pokok perkara adalah tidak berdasarkan
pertimbangan hukum yang benar;
20. Bahwa dalil-lalil yang diajukan pembanding/penggugat di dalam memori
banding ini, secara mutatis mutandis, merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan baik terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim
Pertama, dalam konvensi maupun Dalam Rekonvensi;
Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas (fakta-fakta yang terurai
menyertai bukti-bukti yang diajukan pembanding), sebagaimana telah terurai
dalam Memori Banding ini, Pembanding/Penggugat mohon agar majelis hakim
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan
memberi putusan sebagai berikut;
PRIMAIR :
1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 137/Pdt.G/2013/
PN.Mdn tanggal 17 September 2014;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 72 dari 97 Hal.
2. Mengadili Sendiri : Menerima dan Mengabulkan isi Permohonan Banding dari
Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Medan;
SUBSIDAIR :
Apabila Hakim Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Banding yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (Ex auquo et bono).
Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Tambahan Memori
Banding pada tanggal 5 Mei 2015 yang pada pokoknya mengajukan keberatan
sebagai berikut :
PERKARA PIDANA TIDAK MUTLAK BERPENGARUH TERHADAP PERKARA PERDATA !
Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum dalam
putusan perkara ini dimana Hakim yang mengadili perkara ini telah melakukan
kekeliruan yang sangat fatal yakni mendasarkan pertimbangannya atas Putusan
perkara pidana yang menyatakan bahwa Grant Sultan No.1/1935 yang dalam
kekuasaan Pembanding palsu karena seyogyanya Hakim majelis Pengadilan
Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus jeli melihat dan
focus kepada aspek perdata, bukan perkara pidana dijadikan dasar
pertimbangan untuk memutus perkara perdata ini, konon pula Putusan Pidana
tersebut sangat kontraversial yang mempertimbangkan bahwa Grant Sultan
No.1 tahun 1935 tidak ada nomor, lokasi tidak jelas dan batas-batasnya pun
tidak ada, serta cap dan tanda tangan dari Sultan Deli tidak ada lalu hal tersebut
digunakan Hakim pidana sebagai alasan dan berkesimpulan bahwa Grant
Sultan a quo palsu dan sungguh sangat ironis pertimbangan hakim pidana yang
mengadili perkara pidana yang berhubungan dengan perkara ini; (Lihat
pembahasan unsur dengan sengaja) dalam putusan perkara pidana No.
87/Pid.B/1999/Pn. Mdn/ bukti TI-4C);
Bahwa demikian pula dalam mempertimbangkan unsure
memakai/menggunakan yang isinya tidak benar, atau dipalsukan, seolah-olah
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 73 dari 97 Hal.
benar dan tidak dipalsukan pada hakekatnya pertimbangannya adalah sama
dengan pertimbangan dalam unsur “dengan sengaja” tersebut diatas;
Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada Grant Sultan yang aslinya kalau
memang milik Pembanding dianggab palsu karena memang satu-satunya Grant
No. 1/1935 adalah milik Pembanding dan bahkan laboratorium Kriminologi
Kepolisian Republik Indonesia menyatakan antara lain Keabsahan atau
kewajaran dokumen bukti tidak dapat ditentukan oleh karena usia tinta dan usia
kertas tidak dapat diperiksa sehingga tidak dapat mengidentifikasi surat Grant
tersebut (Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB:
1627/DTF/IX/2001/bukti P-18) jadi wajarlah kalau tanggal atau nomornya tidak
tampak akan tetapi yang jelas bahwa Cap/stempel Sultan Deli sangat nampak
jelas tertera dalam Grant Sultan (bukti dalam berkas P-3);
Bahwa, kalau secara jernih ditelisik dari putusan-putusan dalam perkara
ini terutama dalam perkara pidana a quo ternyata persoalan pasti dapat
disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara perdata murni tanpa ada aspek
pidananya sama sekali dan oleh karena telah terjadi kriminalisasi terhadap
perkara ini maka terjadilah Putusan sesat yang memang menjadi musibah buat
para terpidana akan tetapi putusan pidana tersebut karena cacat hukum, maka
putusan tersebut tidak mengikat terhadap hak kepemilikan dan hak perdata
pembanding terhadap tanah sengketa sehingga sangat keliru apabila putusan
perkara pidana tersebut dijadikan pertimbangan utama untuk menolak gugatan
pembanding semula penggugat;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selain Putusan Pidana
menurut hukum tidak mutlak mempengaruhi perkara perdata konon pula
putusan pidana tersebut kontraversial maka mohon agar Pengadilan Tingkat
banding mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Medan a quo
yang selalu mengatakan palsu dan palsu termasuk akibat putusan pidana
tersebut yang jelas-jelas keliru dan selanjutnya mohon Pengadilan tingkat
banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan a quo sehingga
gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 74 dari 97 Hal.
LETAK LOKASI TANAH SENGKETA :
Bahwa walaupun tentang kesalahan letak lokasi ini telah secara panjang
lebar kuasa pembanding uraikan didalam memori banding tertanggal 14
Nopember 2014 namun oleh karena lemah dan sangat kelirunya pertimbangan
hukum hakim pada tingkat pertama yang mengadili perkara a quo maka
Pembanding harus memengemukakan kepada yang terhormat Majelis Hakim
Tingkat Banding yang mengadili perkara ini bahwa hakim tingkat pertama telah
tidak objektif dalam mempertimbangkan surat-surat bukti Pembanding dahulu
Penggugat tentang kesalahan letak lokasi tanah sengketa yang dikuasai oleh
Terbanding I/Tergugat I antara lain bukti P-21, P-22, P-23, P-24, dst, namun
justru surat-surat bukti Tergugat/Para Tergugat yang menguntungkan Tergugat
I/Terbanding I yang dipaksakan untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat I/Para
Tergugat untuk dijadikan pertimbangan untuk menolak gugatan Penggugat
seluruhnya tanpa dengan teliti mempertimbangkan surat-surat bukti dari
Penggugat dan bahkan keterangan satu orang saksi saja masih dapat dijadikan
sebagai bukti walaupun saksi tersebut adalah saksi yang diajukan oleh
Penggugat maka harus dianggap unus testis ulus testis;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini beralasan
hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini
untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn
tanggal 23 September 2014 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan
mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
Menimbang, bahwa Memori banding dan tambahan memori banding
yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut,
setelah dipelajari dengan seksama, Pengadilan Tinggi tidak melihat hal-hal
baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan yang
dimohonkan banding, dan menilai alasan keberatan yang diuraikan dalam
Memori Banding dan tambahan Memori Banding tersebut hanya tentang
pembuktian saja dan hal tersebut merupakan ulangan belaka yang sudah
pernah diajukan dalam jawab menjawab dan Konklusi dari Pembanding semula
Penggugat, dan secara cermat dan yuridis telah cukup dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim Tingkat pertama oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak
akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi dalam mengadili perkara ini pada tingkat
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 75 dari 97 Hal.
banding ;
Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh
Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II adalah
sebagai berikut :
DALAM KONPENSI
1. Bahwa Terbanding I berkeberatan dan menolak dengan tegas semua
dalil-dalil Pembanding yang diuraikan didalam Memori Bandingnya;
2. Bahwa semua alasan atau dalil-dalil Terbanding I baik yang terdapat
dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, Jawaban, Duplik, Akta Bukti maupun
Kesimpulan adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari
Kontra Memori Banding ini;
3. Bahwa pada hal. 2 Memori Banding, Kuasa Pembanding menyatakan
sebagai berikut: “… Kami yang bertandatangan dibawah ini Mardiman
Sane, S.H., M.H., … berdasarkan Surat Kuasa Khusus substitusi
(terlampir) bertindak untuk dan atas nama klien kami SUGIONO,
beralamat di …. dalam hal ini bertindak sebagai kuasa Para Ahli Waris
Datuk Muhammad Cheer yaitu Datuk Hamsir dkk, berdasarkan Surat
Kuasa Autentik Nomor 2 tanggal 3 Agustus 1987 jo Surat Kuasa No. 3
Tanggal 3 Agustus 1987…”.
Terbanding I menolak dengan tegas keberadaan Kuasa Pembanding
sebagai „kuasa substitusi‟ Sugiono (in casu Pembanding/Penggugat).
Sebab Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Sugiono untuk berperkara di
Pengadilan dengan mengatasnamakan para ahli waris Datuk M. Cheer
yaitu Surat Kuasa No. 2 dan No. 3 keduanya tertanggal 3 Agustus
1987 mengandung cacat hukum yang nyata yang mengakibatkan
surat kuasa tersebut batal demi hukum, yaitu sebagai berikut:
3.1 Sugiono TIDAK DIBERIKAN KUASA untuk berperkara di
Pengadilan oleh para ahli waris Datuk M. Cheer, termasuk juga
mengajukan Memori Banding atas Putusan Perkara No.
137/Pdt.G/2013/PN.Mdn (vide Bukti P-1 dan P-2/Bukti T1-7A dan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 76 dari 97 Hal.
T1-7B). Sebenarnya kuasa yang diberikan kepada Sugiono hanya
kuasa yang bersifat umum saja. Tidak ada kuasa khusus untuk
berperkara di pengadilan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal
147 ayat (1) RBg jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat
Kuasa Khusus;
3.2 Disamping Sugiono tidak memiliki kuasa khusus, bahwa Pemberi
Kuasa dalam Surat Kuasa No. 2 dan No. 3 TIDAK SAMA atau
BERBEDA dengan isi Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar‟iyah Medan Nomor: 013/1980 tertanggal 9 Januari 1980 yang
telah menetapkan 13 (tiga belas) orang anak Datuk M. Cheer (vide
Bukti P-4/T1-18A). Dari bukti surat ini TERBUKTI bahwa ada
beberapa anak Datuk M. Cheer yang TIDAK MEMBERIKAN KUASA
kepada Sugiono;
3.3 Mayoritas Pemberi Kuasa sudah meninggal dunia. Sepengetahuan
Terbanding I, yang masih hidup hanya tinggal 2 (dua) atau 3 (tiga)
orang saja. Bahwa dengan sudah meninggalnya mayoritas Pemberi
Kuasa maka menurut ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata pemberian
kuasa tersebut berakhir menurut hukum.
Oleh karena telah TERBUKTI bahwa Sugiono tidak memiliki kuasa
khusus untuk berperkara di pengadilan dan ia juga tidak menerima kuasa
dari semua anak Datuk M. Cheer, maka Surat Kuasa No. 2 dan No. 3
tersebut tidak sah (terlebih lagi mayoritas Pemberi Kuasa sudah
meninggal dunia). Surat kuasa yang tidak sah ini jelas tidak dapat
dipergunakan atau dijadikan dasar oleh Sugiono untuk memberikan
kuasa substitusi kepada Shane & Co maupun yang lainnya. Untuk itu,
telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menolak
permohonan Banding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA
4. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas dalil Pembanding pada
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 77 dari 97 Hal.
angka 1, hal. 3 Memori Banding yang menyatakan:
”Bahwa yang menjadi obyek Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam
perkara ini adalah Penguasaan secara tidak sah sebagian Tanah Grand
Sultan nomor 1 tahun 1935 milik ahli waris Dt. M. Cheer
(Pembanding/Penggugat) yang saat ini dikuasai PT. Taman Malibu Indah
(Terbanding I) seluas 20,1 hecta are (ha) berdasarkan Sertifikat Hak
Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 Tahun 1990 yang asal usul tanahnya
dipalsukan dari blad C4, C5 dan C6 dengan batas-batas...”
dan Terbanding I mensomeer Pembanding untuk membuktikan dalilnya
diatas mengenai adanya ‟penguasaan secara tidak sah sebagian tanah
GS No. 1/1935 oleh Terbanding I‟ dan ‟asal usul tanah yang dipalsukan‟.
Jika Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya ini maka dalil-
dalil tersebut adalah bohong atau fitnah dan tentunya berimplikasi
pidana;
5. Bahwa sebagaimana telah Terbanding I uraikan dalam Jawaban
tertanggal 30 September 2013, baik pada bagian Dalam Eksepsi maupun
Dalam Pokok Perkara bahwa Gugatan Penggugat lah (in casu
Pembanding) yang Error In Objecto sebab GS No. 1/1935 yang
Pembanding claim sebagai bukti kepemilikan dirinya atas tanah milik
Terbanding I sesungguhnya TIDAK ADA MENERANGKAN MENGENAI
LOKASI, LUAS DAN BATAS-BATAS TANAH (vide bukti yang diajukan
oleh Pembanding sendiri yaitu Bukti P-3 dan P-3a).
Tidak adanya disebutkan mengenai lokasi, luas dan batas-batas tanah
dalam GS No. 1/1935 DIAKUI juga oleh Para Terdakwa dalam Perkara
Pidana No. 87/Pid.B/1999/PN.Medan yang nota bene anak-anak Datuk
M. Cheer (vide Bukti T1-4C, hal. 23 dan 26).
Bahkan Sugiono sendiri pun (in casu Pembanding) sudah
MENGAKUINYA ketika ia menjadi saksi didepan persidangan pidana
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 78 dari 97 Hal.
dimana ia memberikan keterangan sebagai berikut (vide Bukti T1-10):
”bahwa pada Grant Sultan tidak ada dijelaskan lokasi tanah serta
gambar lokasi tanah, namun saksi menerangkan mengaku bahwa tanah
Grant Sultan tersebut berlokasi di Polonia dan luas 35 ha, dengan batas-
batas antara lain.......................”
”bahwa batas-batas tersebut diketahui oleh saksi adalah berdasarkan
perkiraan alam dan peta geometri sebab menurut saksi bahwa Grant
Sultan No. 1 Tahun 1935 diterima dalam keadaan rusak dan nomor tidak
bisa dibaca dan lokasi tanah tidak jelas, batas2xnya dan gambar
lokasi tanah pun tidak jelas”
Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi
maka Majelis Hakim Pidana menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:
”Menyatakan terdakwa 1. Datuk Samsir alias Hamsir, 2. Adilsyah, 3.
Datuk Usman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tidak pidana ”secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat
authentik Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 yang palsu atau dipalsukan
yang menimbulkan kerugian sebagai perbuatan berlanjut...”
Putusan Pidana ini sudah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T1-4A,
T1-4B dan T1-4C);
Dengan telah TERBUKTI bahwa tidak ada disebutkan lokasi, luas dan
batas-batas tanah dalam GS No. 1/1935 akan tetapi Pembanding terus
menerus mengatakan tanah milik Terbanding I sebagai miliknya maka
pernyataan Pembanding tersebut jelas hanya ‟mengaku-ngaku‟ saja;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 79 dari 97 Hal.
6. Bahwa bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Terbanding I adalah
Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 (vide Bukti T1-11). Sertifikat ini telah
diperiksa keabsahan dan prosedur penerbitannya oleh Majelis Hakim
TUN dan didalam salah satu pertimbangan hukumnya Majelis Hakim
menyatakan sebagai berikut:
”... Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25 Agustus 1990
dan Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990
tanggal 3 April 1990 adalah sesuai pula dibuat dengan peraturan
perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dan tidak terbukti
pula melanggar pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986
dan oleh karena itu surat-surat tersebut diataspun adalah tetap
sah...”
Putusan TUN ini pun sudah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T1-2A,
T1-2B, T1-2C dan T1-2D);
7. Bahwa tidak hanya mengenai keabsahan dan prosedur penerbitan
Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 saja yang sudah diperiksa di
Pengadilan, sengketa kepemilikan (hak) atas tanah juga sudah diperiksa
dan diadili oleh Majelis Hakim Perdata di Pengadilan Negeri Medan.
Berikut ini sebagian amar Putusan Perdatanya dan Putusan ini juga
sudah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T1-3A, T1-3B, T1-3C dan T1-
3D):
”Menyatakan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam
konpensi/ Pembanding/Terbanding adalah pemilik yang sah
terhadap tanah pada lokasi komplek perumahan Taman Malibu
Indah yang terletak di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan
Polonia, Kotamadya Medan, seluas 201.000,- sebagaimana
dimaksud dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25
Agustus 1990;
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 80 dari 97 Hal.
Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25 Agustus
1990 sah dan berharga”
8. Bahwa haruslah juga ditolak atau dikesampingkan dalil Pembanding
pada angka 2 dan 3 Memori Banding sebab Majelis Hakim didalam
Putusannya sudah memberikan pertimbangan hukum yang cukup sesuai
dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk bukti-bukti
yang diajukan oleh Pembanding dan tidak ada bukti yang
dikesampingkan.
Sementara dalil Pembanding pada angka 3 yang menyatakan: ”...
Terbungkus oleh Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1 Tahun 1990 nama
PT. Taman Malibu Indah (Terbanding I) yang diterbitkan Turut
Terbanding dengan cara-cara melawan hukum yaitu asal-usul
pengukuran dan gambar tanah berasal dari Blad C4, C5, C6 tetapi dalam
prakteknya error in objecto (salah lokasi) yaitu diblad C20, Blad C21 dan
Blad C30 yang tidak lain adalah Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 milik
Pembanding/Penggugat)” menunjukkan bahwa Pembanding tidak perduli
dan tidak mau menghormati hukum yang ada atau berlaku, dhi putusan-
putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga dalil ini demi
hukum haruslah dikesampingkan;
9. Bahwa dalil Pembanding pada angka 4 Memori Banding yang
menyatakan: ”... Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri
Medan telah mengabaikan bukti Pembanding/Penggugat yang diajukan
dihadapan persidangan tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 56 K/TUN/1995 tertanggal 15 Desember 1995...”,
adalah tidak benar sehingga Terbanding I menolaknya dengan tegas.
Majelis Hakim sudah mempertimbangkan Putusan No. 56 K/TUN/1995
didalam Putusannya, dengan menyatakan (vide hal. 97 s/d 100):
”Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kasasi atas Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara:
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 81 dari 97 Hal.
56 K/TUN/1995 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tertanggal
15 Desember 1995 (bukti P-11 dan bukti T1-2B, TII-1c, TIII-3c, TT-5)
yang amarnya sebagai berikut .........................................................”
”Menimbang, bahwa atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 56
K/TUN/1995 tanggal 15 Desember 1995 tersebut dahulu Para Termohon
Kasasi/Para Tergugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali
kepada Mahkamah Agung RI yang terdaftar dengan Nomor: 27
PK/TUN/1996”
”Menimbang, bahwa putusan perkara Peninjauan Kembali No. 27
PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002 (bukti TI-2A, TII-1d, TIII-3e,
TT-6) amarnya berbunyi........................”
“Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali No. 27
PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002 (bukti T1-2A, TII-1d, TIII-3e,
TT-6) terhadap gugatan yang diajukan Penggugat telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, dan gugatan Penggugat dalam perkara No.
076/G/1991/PTUN-JKT tertanggal 16 September 1993 jo. Nomor:
113/B/1993/PT.TUN-JKT tanggal 29 Oktober 1994 jo. Nomor: 56
K/TUN/1995 tertanggal 15 Desember 1995 dinyatakan tidak dapat
diterima”
10. Bahwa mengenai dalil Pembanding yang menyatakan: ”... Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56 K/TUN/1995 tertanggal
15 Desember 1995, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
berdasarkan penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
27/PK/TUN/1996 tertanggal 6 Maret 2001...” (vide angka 4, 5 dan 6
Memori Banding) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum.
Jelas, suatu Putusan dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap, tidaklah berdasarkan pada Penetapan MA.
Lagipula fakta hukumnya adalah Putusan No: 56 K/TUN/1995 SUDAH
DINYATAKAN BATAL berdasarkan Putusan No: 27PK/TUN/1996.
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 82 dari 97 Hal.
Dengan telah dibatalkannya Putusan No: 56 K/TUN/1995 ini maka
putusan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht
van gewijsde) adalah Putusan No: 27 PK/TUN/1996. Jadi sangat keliru
dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Penetapan Nomor:
27/PK/TUN/1996 menetapkan Putusan No. 56 K/TUN/1995 sebagai
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang benar
adalah Penetapan Nomor: 27/PK/TUN/1996 menetapkan susunan
Majelis PK yang baru untuk memeriksa dan mengadili ulang pemeriksaan
perkara dalam tingkat PK.
Untuk jelasnya, berikut kutipan lengkap Penetapan tersebut:
”Menimbang, bahwa Ketua Majelis dalam perkara tersebut, yaitu mantan
Ketua Mahkamah Agung Sarwata, S.H. ternyata adalah pejabat yang
semasa berkedudukan sebagai Direktur Jenderal Agraria Departemen
Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Agraria Nomor
78/HP/DA/1987 tanggal 25 Agustus 1987;
”Menimbang, bahwa Surat Keputusan a-quo adalah justru obyek gugatan
yang diajukan dalam perkara Peninjauan Kembali Reg. Nomer
27/PK/TUN/1996 tersebut, sehingga berdasarkan Undang-undang No. 5
Tahun 1986 pasal 79 (Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara) juncto Undang-undang No. 14 Tahun 1985 pasal 429 (Undang-
undang tentang Mahkamah Agung) terdapat adanya konflik kepentingan,
setidak-tidaknya kepentingan tidak langsung;
”Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan perkara tersebut harus
dinyatakan batal DAN pemeriksaan perkara dalam tingkat
Peninjauan Kembali Reg. Nomor 27/PK/TUN/1996 harus diulang
kembali dengan sususan Majelis PK yang lain;
MENETAPKAN:
1. H. Toton Soeprapto, S.H. Ketua Majelis
2. Hj. Asma Samik Ibrahim, S.H. Hakim Agung
Anggota
3. Ny. Chairani A. Wani, S.H. Hakim Agung Anggota
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 83 dari 97 Hal.
untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut diatas.
Oleh karena telah TERBUKTI bahwa Putusan No. 27/PK/TUN/1996
adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka putusan ini
lah yang harus dilaksanakan oleh semua pihak (tidak hanya pihak
berperkara saja) sesuai asas erga omnes. Sehingga haruslah
dikesampingkan dalil Pembanding pada angka 7 Memori Banding;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan terbukti bahwa
tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Terbanding I saat ini adalah milik
Terbanding I, BUKAN milik Pembanding sebagaimana yang didalilkannya
pada angka 8 Memori Banding. Dengan demikian dalil Pembanding
mengenai ‟Sejarah Tanah Atas Tanah Objek Sengketa‟ (vide angka 9
Memori Banding) haruslah dikesampingkan, dengan alasan-alasan
sebagai berikut:
11.1 Pada angka 5 diatas, Terbanding I sudah menguraikan secara
lengkap dan rinci mengenai GS No. 1/1935 yang sudah dinyatakan
sebagai surat authentik palsu atau dipalsukan berdasarkan Putusan
Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dimana dalam
pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pidana menyatakan bahwa
GS No. 1/1935 tersebut tidak ada menyebutkan mengenai lokasi
tanah, luas tanah dan batas-batas tanah. Namun pada angka 9.1
Memori Banding, Pembanding dengan TANPA DASAR menyatakan
sebagai berikut:
”Bahwa Pembanding/Penggugat adalah pemilik tanah sengketa
berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu Grant Sultan Nomor 1
Tahun 1935 atau disingkat GS 1/1935 atas nama Datuk Muhammad
Cheer seluas 35 ha (hektar are) yang berada diatas Blad C 20, C 21
dan C 30 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah utara : Tanah Avros
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 84 dari 97 Hal.
Sebelah Timur : Sungai Deli dan Tanah T. Achmad
Sebelah Selatan : Pangkalan Mansyur
Sebelah Barat : Poliniaway”
11.2 Demikian juga dengan dalil Pembanding pada angka 9.2 Memori
Banding dimana Pembanding menyebutkan 13 (tiga belas) nama
ahli waris Datuk M. Cheer berdasarkan Salinan Keputusan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Medan Nomor 013/1980,
padahal nama-nama tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan
bukti yang ada dan hal ini jelas menunjukkan ketidakjujuran
Pembanding dalam pemeriksaan perkara ini (vide Bukti P-4/T1-
18A).
No.
Dalil Pembanding
pada angka 9.2 Memori Banding
Berdasarkan Bukti P-4/T1-18A
1 Datuk Hamsir Dt. Zainal
2 Datuk Usman Dt. Maheran
3 Datuk Adilsyah Dt. Hanif
4 Ny. Wan Rakayiah Aini Dt. Hamsir
5 Ny. Wan Asbah Dt. Adilsyah
6 Ny. Wan Syamsiah Dt. Usman
7 Ny. Wan Itom (Wan Atun) Wan Asbah
8 Ny. Wan Rajemah Wan Rabayiah Aini
9 Ny. Wan Intan Wan Syamasiah
10 Ny. Wan Chadijah Wan Itom
11 Datuk Budiah Wan Rajemah
12 Ny. Mahmudin Wan Baserah
13 Ny. Wan Hanisah Wan Intan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 85 dari 97 Hal.
11.3 Kemudian pada angka 9.3 Memori Banding, Pembanding
mendalilkan bahwa ”... berdasarkan Surat Keterangan Sultan Deli
tanggal 18 Desember 1989, menyatakan bahwa GS 1/1935 adalah
hasil dari Jual Beli Tanah antara Tengku Otteman (Penjual) kepada
Datuk Muhammad Cheer (Pembeli)...”. Dalil ini juga tidak benar dan
semakin menunjukkan ketidakjujuran Pembanding dalam proses
perkara.
Fakta hukumnya adalah Surat Keterangan Sultan Deli tertanggal 18
Desember 1989 ”sudah ditinjau kembali dan dibetulkan” oleh
Sulltan Deli sendiri dengan mengeluarkan Surat Keterangan Sultan
Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj tertanggal 26 Agustus 1991 dan 24
April 1993 (vide BuktI T1-13A dan T1-13B);
11.4 Terhadap dalil Pembanding pada angka 9.4 s/d 9.10, Terbanding I
menolaknya dengan tegas akan tetapi tidak akan Terbanding I
tanggapi satu persatu karena hal tersebut sudah diperiksa dan
diadili didalam pemeriksaan perkara TUN (vide Bukti T1-2A s/d T1-
2D);
12. Bahwa tidak ada kekeliruan dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama
pada saat mempertimbangkan putusan-putusan yang ada yaitu Putusan
TUN, Putusan Perdata dan Putusan Pidana dan putusan-putusan
dimaksud bukan merupakan ‟alasan pembenar‟ terhadap dalil-dalil Para
Terbanding sebagaimana didalilkan Pembanding pada angka 14 Memori
Banding. Putusan adalah hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh
semua orang khususnya pihak berperkara. Jika pihak berperkara tidak
mau menghormati putusan-putusan yang sudah in kracht maka sampai
kapan pun perkara tersebut tidak akan pernah selesai/berakhir.
12.1 Tidak benar dan tidak berdasarkan dalil Pembanding yang
menyatakan bahwa tanah milik Terbanding I ”bukan eks tanah
negara”, tetapi ”eks tanah adat (GS 1/1935)” (vide angka 14.1 huruf
a s/d c Memori Banding).
Bahwa dalam Putusan TUN, Majelis Hakim telah memberikan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 86 dari 97 Hal.
pertimbangan hukum mengenai asal tanah milik Terbanding I
dimana pertimbangan hukum tersebut berdasarkan keterangan-
keterangan yang sudah disampaikan oleh 3 (tiga) orang saksi ahli di
dalam persidangan Perkara TUN No. 076/G/1991/PTUN-JKT, yaitu:
(1) Prof. DR. Budi Harsono, S.H., (2) DR. Maria S.W. Sumardjono,
S.H., MCL. MPA, dan (3) Prof. DR. Mariam Baduruzman, S.H. dan
berikut adalah pertimbangan hukumnya (vide Bukti T1-2A, hal. 43):
”Tidak ada lagi bukti bahwa tanah sengketa tersebut adalah
tanah pribadi melainkan semula tanah swapraja, dan dengan
hapusnya Swapraja maka tanah tersebut menjadi tanah negara;
Dalam rangka konversi hak-hak yang ada pada waktu itu antara lain
Grant Sultan dirubah menjadi salah satu hak baru menurut Undang-
undang Pokok Agraria. Akan tetapi hak konversi dan Hak Sewa
Perkebunan besar tidak dikonversi, tetapi untuk selanjutnya
diserahkan kepada Menteri Agraria untuk mengaturnya, karena
tanah tersebut adalah tanah negara;
Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah negara bekas
perkebunan Polonia Estate sebagaimana diuraikan dalam
Gewet Oostkust Van Sumatra Afdeling Medan Blad Lembar C 4,
5 dan 6 yang diketahui oleh De Landmeter 1930. Jadi bukan
tanah milik pribadi Sultan Deli.
Bahwa dengan hapusnya Swapraja Deli, tanah tersebut beralih
menjadi tanah negara dan penguasaannya ada pada Pemerintah RI
dalam hal ini Menteri Dalam Negeri/Menteri Agraria, Menteri Dalam
Negeri/Direktur Jenderal Agraria dan Kepala Badan Pertanahan
Nasional”
Jadi TERBUKTI tanah milik Terbanding I sebagaimana dimaksud
dalam Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 adalah tanah negara.
Tidak benar dan tidak berdasar juga dalil Pembanding pada angka
14.1 huruf d s/d f yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan
No. 27/PK/TUN/1996 sebagai Putusan PK yang ketiga. Dalil
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 87 dari 97 Hal.
Pembanding ini dapat menyesatkan siapapun orang yang membaca
Memori Banding tersebut. Oleh karenanya, dibawah ini Terbanding I
akan menjelaskan fakta-fakta yang sebenarnya, yaitu:
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1997, Permohonan PK yang
diajukan oleh BPN, dkk (dahulu Para Termohon Kasasi /Para
Pembanding/Para Tergugat) diputus oleh Majelis Hakim PK No.
27/PK/TUN/1996, yang terdiri dari: Sarwata, S.H. sebagai Ketua
Majelis, H. German Hoediarto, S.H. dan TH. Ketut Suraputra
sebagai Anggota Majelis. Dalam Putusan PK ini, Majelis Hakim
menyatakan batal Putusan No. 56 K/TUN/1995;
- Bahwa pada tanggal 13 November 1997, 13 (tiga belas) orang
ahli waris Datuk M. Cheer mengajukan Permohonan PK (dahulu
Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat). Permohonan PK ini
terdaftar dalam Reg Perkara No. 02 PK/TUN/1998. Kemudian
pada tanggal 23 Februari 1999, Majelis Hakim PK menjatuhkan
putusan dengan amar: Permohonan PK yang diajukan oleh 13
(tiga belas) orang ahli waris Datuk M. Cheer tidak dapat diterima.
Adapun pertimbangan Majelis Hakim memutuskan tidak
menerima permohonan PK tersebut adalah sebagai berikut:
”Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini adalah
permohonan Peninjauan Kembali yang kedua sedangkan
berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985
permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali,
dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa
permohonan Peninjauan Kembali ini formal tidak dapat diterima”
- Bahwa kemudian, pada tanggal 6 Maret 2001, Wakil Ketua
Mahkamah Agung RI, Drs. H. Taufiq, S.H., M.H., mengeluarkan
Penetapan No. 27/PK/TUN/1995, yang pada pokoknya
menyatakan Putusan Perkara No. 27/PK/TUN/1995 tertanggal
13 Agustus 1997 dinyatakan batal DAN pemeriksaan perkara
tingkat Peninjauan Kembali Reg No. 27/PK/TUN/1995 harus
diulang kembali dengan susunan Majelis yang lain atau yang
baru (vide kutipan lengkap isi Penetapan pada angka 10 diatas);
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 88 dari 97 Hal.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2002, Majelis Hakim PK
yang baru yaitu Bagir Manan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ny.
Hj. Asma Samik Ibrahim, S.H. & Ny. Chairani A. Wani, S.H.
sebagai Anggota Majelis telah memeriksa ulang Permohonan PK
yang diajukan oleh BPN dkk dimana nomor perkaranya tetap
sama, hanya tanggal putusan saja yang berbeda sehingga
menjadi:
Putusan No: 27 PK/TUN/1996, tertanggal 13 Agustus 1997
Putusan No: 27 PK/TUN/1996, tertanggal 18 September 2002
(vide Bukti T 1 –2A).
dan amar Putusan diantaranya menyatakan membatalkan
Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1995 No. 56
K/TUN/1995.
Dengan demikian TERBUKTI bahwa Peninjauan Kembali dalam
Perkara TUN hanya 1 (satu) kali, BUKAN 3 (tiga) kali
sebagaimana didalilkan Pembanding dan Putusan No.
27/PK/TUN/1996 tertanggal 18 September 2002 adalah putusan
final yang harus dihormati oleh semua pihak. Sehingga dalil
Pembanding pada angka 14.1 huruf e Memori Banding tentang
surat-surat Ketua PTUN Jakarta dan Ketua BPN dan dalil
Pembanding pada huruf f Memori Banding yang menyatakan
Putusan TUN No. 56 K/TUN/1995 adalah putusan akhir yang
berkekuatan hukum haruslah dikesampingkan seluruhnya.
Oleh karena itu, berdasarkan uraian ditas TIDAK TERBUKTI dalil
Pembanding pada angka 14.1 Memori Banding yang pada
pokoknya menyatakan bahwa Putusan TUN cacat dan batal demi
hukum;
12.2 Tidak benar dan tidak berdasar juga dalil Pembanding pada angka
14.2 Memori Banding sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.
Telah terbukti bahwa tanah milik Terbanding I berdasarkan Sertifikat
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 89 dari 97 Hal.
HGB No. 1/1990 adalah tanah negara, BUKAN tanah adat (GS No.
1/1935). Berikut adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Perdata
didalam Putusannya:
”Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tanah yang terikat kontrak
dengan associatie Langkat luasnya meliputi tanah yang sekarang
dikuasai Tergugat/Terbanding/Pembanding maka atas tanah
tersebut khususnya tanah yang dikuasai
Tergugat/Terbanding/Pembanding, tidak lagi dapat diterbitkan Grant
Sultan dan dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat
bahwa lokasi tanah tersebut dalam Grant Sultan tanggal 23
November 1935 tidak terbukti ditanah terperkara” (vide Bukti T1-
3C).
Oleh karena Putusan Perdata ini juga sudah berkekuatan hukum
tetap maka demi hukum Pembanding harus menghormati dan
mentaatinya, bukan malah mengeluarkan pernyataan bahwa
putusan perdata tersebut ‟dengan sendirinya batal demi hukum‟;
12.3 Tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Pembanding pada
angka 14.3 huruf a Memori Banding yang menyatakan bahwa ”di
seluruh tingkat peradilan pidana, Terbanding I mendalilkan bahwa
tanah yang didudukinya berdasarkan HGB No. 1/1990 adalah eks
tanah Negara (Blad C4, C5 dan C6)” karena didalam sidang pidana,
pihak berperkara adalah Jaksa Penuntut Umum berhadapan
dengan (melawan) Terdakwa. Jadi, tidak ada keterlibatan
Terbanding I didalam sidang pidana tersebut dan lagi yang diperiksa
adalah mengenai keabsahan GS No. 1/1935.
Juga tidak benar dan mengada-ada dalil Pembanding pada angka
14.3 huruf b dan c Memori Banding. Karena sebagaimana telah
Terbanding I sampaikan pada angka 12.1 diatas bahwa tanah milik
Terbanding I adalah tanah negara, BUKAN tanah eks adat (GS No.
1/1935).
Demikian juga dengan dalil Pembanding pada angka 14.3 huruf d,
tidak benar dan mengada-ada. Bahwa telah terbukti lokasi tanah
Pembanding tidak diketahui dimana keberadaannya (vide Bukti P-3
& P-3a) akan tetapi Pembanding dengan ‟seenaknya‟ (tanpa dasar)
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 90 dari 97 Hal.
menyatakan bahwa Terbanding I telah menduduki tanah milik
Pembanding;
13. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas dalil Pembanding pada
angka 15 Memori Banding. Sama sekali tidak ada kekeliruan Majelis
Hakim didalam memeriksa dan mengadili perkara a-quo. Putusan telah
dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dengan didukung bukti-
bukti yang sah:
a. Berdasarkan dalil Pembanding pada angka 15 huruf a, membuktikan
bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Bukti P-12 dan P-13
serta Bukti P-25 dan P-26. Jika bukti-bukti tersebut tidak
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalil Pembanding
maka pada bagian pertimbangan hukum sama sekali tidak akan
didapati atau ditemukan bukti-bukti dimaksud. Nyatanya, pada hal. 95
Putusan, Bukti P-12 dan P-13 telah dipertimbangkan dan pada hal. 96
Putusan, Bukti P-25 dan P-26 juga telah dipertimbangkan;
b. Bukti P-15 dan P-29 juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
didalam Putusannya. Pertimbangan hukumnya adalah bukti surat
tersebut tidak dipertimbangkan karena tidak ada aslinya.
Pertimbangan hukum ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888
KUHPerdata dan yurisprudensi tetap MA RI, yang secara lengkap
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan:
“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta
aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan
serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-
salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang
mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”
Yurisprudensi MA RI No. 3609 K/Pdt/1985 menyatakan:
“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 91 dari 97 Hal.
pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat
bukti”
Yurisprudensi MA RI No. 701 K/Sip/1974 menyatakan:
”Karena judex facti mendasarkan putusannya melulu atas surat-
surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang diajukan oleh
kedua belah pihak tanpa keterangan atau dengan jalan apapun
secara sah dari mana ternyata bahwa potokopi-fotokopi tersebut
sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang
penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan
oleh penggugat dan tergugat yang karena itu sebenarnya judex
facti telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukh yang
tidak sah”
Terbanding sangat keberatan dengan dalil Pembanding yang
menyatakan: ”... berdasarkan kedua alat bukti (P-15 dan P-29)
tersebut, Majelis Hakim telah dengan sengaja ”menggelapkan” fakta-
fakta hukum”, dengan alasan keberatan sebagai berikut:
1) GS No. 1/1935 dinyatakan sebagai surat authentik palsu atau
dipalsukan adalah berdasarkan Putusan Pidana yang telah
berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T1-4A s/d T1-4C). Jadi
sangat tidak benar dan mengada-ada ketika Pembanding
mendalilkan sebaliknya (tidak palsu);
2) TELAH TERBUKTI bahwa GS No. 1/1935 tidak ada menyebutkan
lokasi, luas dan batas-batas tanah. Lalu atas dasar apa
Pembanding menyatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh
Terbanding I sebagian adalah tanah GS No. 1/1935?
3) Karena bukti kepemilikan tanah Pembanding yaitu GS No. 1/1935
sudah dinyatakan sebagai surat authentik palsu atau dipalsukan
maka lokasi atau letak tanah Pembanding lah yang tidak jelas atau
tidak diketahui dimana keberadaannya;
4) Hukum menentukan bahwa putusan yang sudah berkekuatan
hukum tetap harus dihormati dan diataati tanpa pengecualian.
Sehingga dalil Pembanding pada angka 15 huruf e, yang
menyatakan: ”Seluruh putusan Peradilan TUN (kecuali Putusan
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 92 dari 97 Hal.
No. 56 K/TUN/1995) Perdata, dan Pidana yang di dalam
pertimbangannya menguatkan dalil-dalil ”tanah Negara” (Blad C4,
C5 dan C6) adalah cacat dan batal demi hukum” , sangat keliru
dan tidak berdasar.
14. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas dalil Pembanding pada
angka 16 Memori Banding yang menyatakan Terbanding I telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan hak ataupun benda orang lain, karena:
14.1 Terbanding I adalah pemilik tanah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990;
14.2 Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 menyatakan: ”Sertifikat
merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis
yang termuat di dalamnya”;
14.3 Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 ini sudah diperiksa dan diadili oleh
Majelis Hakim TUN, dimana pada hal. 44 Putusan No.
27/PK/TUN/1996, menyatakan:
”... Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25 Agustus 1990
dan Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990
tanggal 3 April 1990 adalah sesuai pula dibuat dengan peraturan
perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dan tidak terbukti
pula melanggar pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986
dan oleh karena itu surat-surat tersebut diataspun adalah tetap sah”.
14.4 Kemudian, Majelis Hakim Perdata telah menjatuhkan putusan atas
sengketa kepemilikan tanah tersebut dengan menyatakan sebagai
berikut:
”Menyatakan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam
konpensi/Pembanding/Terbanding adalah pemilik yang sah
terhadap tanah pada lokasi komplek perumahan Taman Malibu
Indah yang terletak di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan
Polonia, Kotamadya Medan, seluas 201.000,- sebagaimana
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 93 dari 97 Hal.
dimaksud dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25
Agustus 1990;
Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25
Agustus 1990 sah dan berharga”
14.5 Sedangkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pembanding
telah dinyatakan sebagai surat authentik palsu atau dipalsukan
berdasarkan Putusan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Jadi, Pembanding tidak memiliki bukti apapun.
Oleh karena itu, TERBUKTI bahwa Terbanding I adalah pemilik yang sah
atas tanah dan putusan-putusan yang ada memperkuat atau
mempertegas kedudukan Terbanding I tersebut sehingga terhadap
Terbanding I harus diberikan kepastian hukum dan keadilan;
15. Bahwa dalil Pembanding pada angka 17 dan 18 Memori Banding
haruslah ditolak atau dikesampingkan karena sebagaimana telah
Terbanding I jelaskan pada angka 13.b diatas bahwa bukti surat yang
tidak memiliki aslinya (hanya photocopy saja) tidak memiliki nilai
pembuktian dan harus dikesampingkan sesuai ketentuan Pasal 1888
KUHPerdata dan Yurisprudensi Tetap MA RI;
16. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas seluruh dalil Pembanding
pada angka 19 Memori Banding namun Terbanding I tidak akan
menanggapinya satu persatu lagi karena dalil-dalil tersebut hanyalah
mengulang-ulang saja.
DALAM REKONPENSI
17. Mohon dalil-dalil yang telah Terbanding I ajukan pada bagian Dalam
Pokok Perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari bagian Rekonpensi ini;
18. Bahwa ternyata didalam Memori Bandingnya, Pembanding sama sekali
tidak menolak atau keberatan dengan Putusan Majelis Hakim pada
bagian Dalam Rekonpensi. Atau dengan kata lain, Pembanding
MENGAKUI amar Putusan yang berbunyi:
”Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun 1990 sah milik
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 94 dari 97 Hal.
Penggugat I dalam Rekonpensi/Tergugat I Konpensi”
Dengan adanya PENGAKUAN Pembanding ini maka telah cukup alasan
bagi Majelis Hakim Banding untuk menolak permohonan banding yang
diajukan oleh Pembanding.
Berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding I mohon agar Pengadilan Tinggi
Medan memutuskan:
1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding atau
setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
137/Pdt.G/2013/PN.Mdn;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.
Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh
Terbanding-I semula Tergugat-I dan Terbanding-II semula Tergugat-II tersebut
diatas pada pokoknya dengan tegas menyangkal/membantah kebenaran
Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut sekaligus
membenarkan pertimbangan-hukum dan putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 23 September 2014 No. 137/Pdt.G/2014/PN-Mdn.- yang dimohonkan
banding, oleh karena itu Kontra Memori Banding tersebut tidak akan
dipertimbangkan lebih lanjut lagi dalam memutus perkara ini pada tingkat
banding ;
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas
perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara persidangan surat-surat bukti
dan keterangan para saksi demikian juga pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili perkara No.
137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- tanggal 23 September 2014
yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai
berikut :
Menimbang, bahwa pertimbangan-petimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili perkara ini pada
tingkat pertama dinilai oleh Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar karena :
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 95 dari 97 Hal.
--- Secara yuridis Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi
tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;
--- Bahwa adapun bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3 dan P-
3a, dalam Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 tidak memuat batas-batas
lokasi tanah, maka Grant Sultan tersebut secara yuridis tidak mempunyai
kekuatan hukum pembuktian ;
--- Selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh
Penggugat yaitu : SYAMSUL ANWAR, Staf ahli Bidang Pertanahan yang
duduk di Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dan di lingkungan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) menerangkan bahwa Grant Sultan yang tidak
ada nomornya dan batas-batas tanah dan lokasi, maka surat tersebut tidak
sah, dan Grant Sultan tidak mungkin overlap dengan konsesi ;
Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, dihubungkan pula dengan
bukti-bukti : T.1-4a, T.1 4b, T.1-4c, T.II-3a, T.II-b, T.II-3c, T.III-5a, T.III-b, T.III-
5c, dan bukti T.1-9, bahwa Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 yang dijadikan
sebagai alat bukti oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi
adalah Palsu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
87/Pid.B/1999/PN.Mdn tanggal 14 September 1999 dikuatkan Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19 /Pid./2000/PT-Mdn tanggal 8 April 2000
dan dikuatkan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1586/K/Pid/2000
tanggal 5 Maret 2002;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan
Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September
2014 No. 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn yang dimohonkan banding ini telah tepat
dan benar dan telah cukup mempertimbangkannya dengan nilai-nilai yuridis,
sosiologis dan filosofis, dari semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,
kemudian mengambil kesimpulan dan menjatuhkan putusannya dengan : “
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya “, dan Mengabulkan
gugatan Penggugat-I dalam Rekonpensi/Tergugat-I Konpensi untuk
sebahagian “, oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri
tersebut dianggap telah tepat dan benar, sehingga dengan demikian
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 96 dari 97 Hal.
pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan
oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangannya sendiri dalam
mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan
Negeri tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;
Menimbang, bahwa karena Pembanding semula sebagai Penggugat
berada pada pihak yang kalah, maka oleh karena itu ia harus dihukum untuk
membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;
Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 no.
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Undang-undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009
Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara
ini ;
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September 2014
Nomor : 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 oleh kami Dr.
H.SOEDARMADJI, SH, M.Hum.- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Ketua Majelis, DHAMA E. DAMANIK, SH.MH.- dan DAHLIA
BRAHMANA, SH. MH.- sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil
Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN
Hal. 97 dari 97 Hal.
Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015 Nomor
107/PDT/2015/PT-MDN.- dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh
SUSILA WARDHANI. SH.- Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara
maupun kuasanya ;
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
d t o d t o
DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.- Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.-
d t o
DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.-
Panitera Pengganti,
d t o
SUSILA – WARDHANI,SH.-
Ongkos – ongkos :
1. Meterai ..................... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ......................Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ............Rp 139.000,-
Jumlah ............. Rp.150.000,-
top related