PENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN P U T U S A N Nomor 275/PDT/2017/ PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Drs. HARMILAN, Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Buaran-I RT.016/RW.08, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. SUDARMA, SH. 2. YULHANDRIZA, SH. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM DARMA & REKAN, berkedudukan di Medan, beralamat kantor di Jalan Gagak Hitam (Ring Road) No. 10 – B Medan (20122), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2015, sebagai Pembanding, semula PELAWAN; M E L A W A N 1. PEMERINTAH R.I. di Jakarta, Cq. MENTERI KEUANGAN R.I. di Jakarta, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG (KPKNL) MEDAN, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.30-A Medan, sebagai TERBANDING –I semula TERLAWAN-I; 2. Dr. MUHAMMAD ABRAR DANIAL, Sp. M, Pekerjaan Direktur PT. Paska Bhakti Aditama, beralamat di Kompleks Setia Budi Indah Blok YY No.5 Medan, sebagai TERBANDING–II semula TERLAWAN-II; 3. ISKANDAR AR, SH, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sunggal No.197, Kel. Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai TERBANDING– III semula TERLAWAN-III; 4. M A I N A R, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sunggal No.197, Kel. Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai TERBANDING– IV semula TERLAWAN-IV; Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN tanggal 12 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
31
Embed
PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id€¦ · Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN P U T U S A N Nomor 275/PDT/2017/ PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
P U T U S A N
Nomor 275/PDT/2017/ PTMDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara
perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
Drs. HARMILAN, Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Buaran-I
RT.016/RW.08, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :
1. SUDARMA, SH. 2. YULHANDRIZA, SH. Para Advokat dan
Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM DARMA & REKAN, berkedudukan di Medan, beralamat kantor di Jalan
Gagak Hitam (Ring Road) No. 10 – B Medan (20122),
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember
2015, sebagai Pembanding, semula PELAWAN; M E L A W A N
1. PEMERINTAH R.I. di Jakarta, Cq. MENTERI KEUANGAN R.I. di Jakarta, Cq.
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG (KPKNL) MEDAN,
berkedudukan di Jalan Diponegoro No.30-A Medan, sebagai TERBANDING –I semula TERLAWAN-I;
2. Dr. MUHAMMAD ABRAR DANIAL, Sp. M, Pekerjaan Direktur PT. Paska Bhakti
Aditama, beralamat di Kompleks Setia Budi Indah Blok YY No.5 Medan, sebagai TERBANDING–II semula TERLAWAN-II;
3. ISKANDAR AR, SH, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sunggal No.197, Kel.
Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai TERBANDING–III semula TERLAWAN-III;
4. M A I N A R, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sunggal No.197, Kel.
Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai TERBANDING–IV semula TERLAWAN-IV;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 275/PDT/2017/PT
MDN tanggal 12 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Medan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN tanggal 13 September 2017
tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Membaca berkas perkara dan turunan resmi perkara Perdata Nomor
675/Pdt.Plw/2015/PN.Mdn tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan
banding ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Pelawan melalui surat perlawanannya tertanggal 11
Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada
tanggal 14 Desember 2015 terdaftar dengan register perkara Nomor : 675
/Pdt.Plw/2015/ PN.Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Pelawan pada tanggal 7 Februari 2005 di hadapan Yenny Karim, SH,
Notaris di Deli Serdang, telah melakukan Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual
Beli dengan Terlawan-III dan Terlawan-IV, atas 3(tiga) bidang tanah berikut
dengan segala apa yang ada di atasnya tersebut, sesuai dengan Akta No.2
tanggal 7 Pebruari 2005 yang dihadapan Yenny Karim, SH., Notaris di Deli
Serdang, yaitu :
1.1. Sebidang Tanah seluas 1.060 m2 yang terletak di Kel. Sunggal, Kec.
Medan Sunggal, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak
Milik No.235 tanggal 28 September 1991 an. Terlawan-IV (MAINAR);
1.2. Sebidang Tanah seluas 323 m2 yang terletak di Kel. Sunggal, Kec. Medan
Sunggal, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik
No.443 tanggal 10 April 1993 an. Terlawan-IV (MAINAR);
1.3. Sebidang tanah seluas 406 m2 yang terletak di Kel. Tanjung Rejo, Kec.
Medan Sunggal, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak
Milik No.439 tanggal 17 Maret 1993 an. Terlawan-IV (MAINAR);
2. Bahwa terhadap transaksi Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli terhadap 3
(tiga) bidang tanah tersebut di atas, berikut dengan segala apa yang ada di
atasnya yang dilakukan antara Pelawan dengan Terlawan-III dan Terlawan-IV,
dimana Pelawan dan terlawan-III dan IV telah sepakat harga Jual beli ketiga
bidang tanah tersebut, berikut dengan segala apa yang ada di atasnya, adalah
sebesar Rp. 5.625.000.000,- (lima miliyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa pada saat Pelawan ingin melakukan pembuatan Akte jual beli tanah
tersebut di atas pada bulan Maret 2009, disaat melakukan cek bersih ke
Kantor Pertanahan Kota Medan, dimana Pelawan dikejutkan dengan telah
diletakkannya Sita Jaminan terhadap 3 bidang tanah sebagaimana
dimaksud dalam Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli No.2
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
tanggal 7 Februari 2005 dalam perkara No. 246/Pdt.G/2006/PN-Mdn antara
Terlawan III (Tergugat) melawan Terlawan-II (Penggugat);
4. Bahwa dengan adanya peletakkan Sita Jaminan terhadap 3 (tiga) bidang
tanah yang akan Pelawan lunasi tersebut, maka Pelawan menjumpai
Terlawan-III dan Terlawan-IV, namun oleh Terlawan-III dan IV meminta agar
Pelawan jangan khawatir, karena Terlawan-IV selaku pemilik dan
pemegang Sertifikat Hak Milik No.235, SHM No.443 dan SHM No.439 atas
nama Terlawan-IV sendiri, maka Terlawan IV melalui perkara
No.390/Pdt.G/2010/PN-Mdn telah melakukan Perlawanan terhadap Sita
Jaminan yang diletakkan atas tanah yang telah Pelawan lakukan
Pengikatan Jual Beli dengan Terlawan IV;
5. Bahwa berulang kali Terlawan III dan IV meyakinkan Pelawan untuk
bersabar sambil menunggu perkara Perlawanan yang diajukan Terlawan-IV.
Setelah itu Pelawan tidak mengetahui lagi perkembangan perkara terlawan-
IV tersebut terlebih Terlawan-III dan IV tidak lagi memberikan kabar
terhadap perkembangan perkara Terlawan IV kepada Pelawan;
6. Bahwa kemudian pada hari Minggu, 30 Nopember 2015 Pelawan ada
kunjungan ke Medan hingga tanggal 04 Desember 2015 dan tanpa sengaja
Pelawan membaca Surat Kabar Harian Tribun Medan, Terbitan tanggal 01
Desember 2015 pada halaman 2 ada Pengumuman Lelang Eksekusi-II atas
tanah yang akan Pelawan lakukan Akte Jual Beli dan segera Pelawan
menghubungi Terlawan-III dan IV, akan tetapi Terlawan-III dan IV juga
terkejut tidak tahu tentang pengumuman lelang eksekusi tersebut;
7. Bahwa mengingat terhadap tanah yang telah Pelawan lakukan Pengikatan
Jual Beli dengan Terlawan IV tersebut, akan dilakukan pelelangan
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.
27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 22 Agustus 2015, maka
pelaksanaan pelelangan tersebut sangat merugikan Pelawan karena
Pelawan telah membayar atas tanah-tanah dimaksud sebesar
Rp.5.625.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah),
untuk itu pelaksanaan pelelangan yang akan dilakukan Terlawan-I
sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan
No.27/Eks./2010/246/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 22 Agustus 2015 Jo.
di Surat Kabar Harian Tribun Medan tanggal 01 Desember 2015 harus
dibatalkan;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadapan
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk dapat kiranya memanggil para
pihak berperkara untuk didengar keterangannya pada waktu dan tempat yang
telah ditentukan untuk itu. Dan seterusnya mengadili dan memutus perkara
perlawanan ini dengan amar sebagai berikut:
M E N G A D I L I : 1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengikatan Diri Untuk
Melakukan Jual-Beli No.02 tanggal 7 Februari 2005, yang dibuat dihadapan
Yenny Karim, SH., Notaris di Deli Serdang;
4. Membatalkan pelaksanaan Lelang Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 27/Eks./2010/246/Pdt.G/
2006/PN-Mdn tanggal 22 Agustus 2015 Jo. Pengumuman Lelang Eksekusi-
II No.27/Eks./2010/246/Pdt.G/2006/PN-Mdn di Surat Kabar Harian Tribun
Medan tanggal 01 Desember 2015 terhadap satu bangunan rumah yang
berdiri di atas 3 bidang tanah, yaitu :
4.1. Sebidang Tanah seluas 1.060 m2 yang terletak di Kel. Sunggal, Kec.
Medan Sunggal, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat
Hak Milik No.235 tanggal 28 September 1991 an. Terlawan-IV
(MAINAR);
4.2. Sebidang Tanah seluas 323 m2 yang terletak di Kel. Sunggal, Kec.
Medan Sunggal, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat
Hak Milik No.443 tanggal 10 April 1993 an. Terlawan-IV (MAINAR) ;----
4.3. Sebidang tanah seluas 406 m2 yang terletak di Kel. Tanjung Rejo, Kec.
Medan Sunggal, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat
Hak Milik No.439 tanggal 17 Maret 1993 an. Terlawan-IV (MAINAR) ;--
5. Menghukum Terlawan-I, II, III dan Terlawan-IV untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut, para
Terlawan telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut:
Jawaban TERLAWAN- I: DALAM EKSEPSI.
1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap apa
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
yang diakuinya secara tegas kebenarannya dan Terlawan I tidak akan
menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan yang tidak berkaitan
dengan tugas dan wewenang Terlawan I.
2. Eksepsi Diskualifikasi in Person.
2.1. Bahwa sebagaimana dikemukakan Pelawan pada posita halaman 3 angka 7
dalam perlawanannya, Pelawan mendalilkan bahwa akan dilakukan
pelelangan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 27/
Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 2015 oleh Terlawan I.
2.2. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.
27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 2015 tersebut
dengan objek sengketa berupa 3 (tiga) bidang tanah, yaitu tanah seluas 1.060
m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 235/Sunggal tanggal 28 September 1991;
tanah seluas 406 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 439/Tanjung Rejo tanggal
17 Maret 1993; dan tanah seluas 323 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.
443/Tanjung Rejo tanggal 10 A pril 1993, semuanya atas nama Mainar.
Tidak ada satupun dari surat dan dokumen tersebut menyebutkan nama
Pelawan.
2.3. Bahwa berdasarkan dokumen–dokumen tersebut, obyek sengketa a quo juga
dipertegas dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor
Pertanahan Kota Medan Nomor 730/2015 tanggal 15 Desember 2015, dengan
tanah seluas 1.060 m2; Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor
Pertanahan Kota Medan Nomor 731/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan
tanah seluas 406 m2; Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor
Pertanahan Kota Medan Nomor 732/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan
tanah seluas 323 m2, semuanya terdaftar atas nama Mainar in casu Terlawan
IV.
2.4. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Pelawan tidak mempunyai
kewenangan untuk menggugat terhadap objek gugatan a quo sehingga
gugatannya mengandung cacat formil dalam bentuk diskualifikasi in Person.
2.5. Bahwa dengan tidak adanya kewenangan Pelawan terhadap obyek gugatan a
quo, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Pelawan
mengandung Diskualifikasi in Person dan menyatakan gugatan Pelawan tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Eksepsi Gugatan Error In Persona
3.1. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 2 di atas, seandainya pun benar
(quod non) Pelawan mempunyai hak untuk menggugat obyek sengketa a quo,
maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pelawan kepada
Terlawan I merupakan gugatan yang salah alamat. Karena Terlawan I sama
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
sekali tidak memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Pelawan
a quo dan antara Terlawan I dengan Pelawan pun sama sekali tidak terdapat
hubungan hukum.
3.2. Bahwa lelang eksekusi adalah permintaan Ketua Pengadilan Negeri Medan
sesuai dengan Surat Permohonan No. W2.U1/19.200/Pdt.04.10/XI/2015
tanggal 11 November 2015 perihal Mohon diberikan waktu guna pelaksanaan
Lelang Eksekusi dalam perkara nomor: 27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN.Mdn.
3.3. Bahwa dalam dalil gugatannya, Pelawan hanya mendalilkan terkait adanya
Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli antara Pelawan dengan Terlawan III
dan Terlawan IV.
3.4. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Pelawan dengan dalil dan
tuntutan kepada Terlawan I merupakan gugatan yang salah alamat (error in
persona).
3.5. Bahwa selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan bahwa, “Syarat
mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan
hukum antara kedua belah pihak.”
3.6. Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan atau pun perselisihan hukum antara
Pelawan dengan Terlawan I, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan
gugatan Pelawan salah alamat (error in persona) dan menyatakan gugatan
Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
4. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak
4.1. Bahwa selain Pelawan dan Terlawan I tidak memiliki hubungan hukum,
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang, apabila dikemudian hari timbul gugatan perdata
maupun pidana maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada
penjual/pemilik barang, dalam perkara a quo adalah Pengadilan Negeri
Medan. Hal ini sesuai dengan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 93/PMK.07/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan
bahwa:
“Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang”
4.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa tanggung
jawab apabila terjadi gugatan perdata maupun pidana terhadap pelaksanaan
lelang sepenuhnya berada pada penjual/pemilik barang. Sehingga sudah
sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Terlawan I sebagai pihak
dalam perkara a quo.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
5. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel
5.1. Bahwa gugatan Pelawan merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas
(obscuur libel) karena di dalam posita gugatan Pelawan tidak terdapat dalil
yang menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum dan peristiwa hukum
yang menjadi dasar/alasan atas petitum (tuntutan) Pelawan.
5.2. Bahwa ternyata di dalam posita gugatannya, Pelawan sama sekali tidak
menyebutkan dan menjelaskan adanya hubungan hukum ataupun suatu
peristiwa hukum tertentu yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Pelawan
untuk mengajukan petitum/tuntutannya terutama yang ditujukan kepada
Terlawan I.
5.3. Bahwa dengan tidak adanya dalil/alasan dalam posita gugatan yang dapat
dijadikan sebagai dasar petitumnya, maka gugatan Pelawan yang demikian
jelas-jelas merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel),
sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard).
DALAM POKOK PERKARA.
1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga
dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Terlawan I
menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakui
secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Pelawan dalam
sehubungan dengan Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Medan dalam
perkara nomor: 27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN.Mdn terkait dengan 3
(tiga) bidang tanah, yaitu:
- Sebidang tanah seluas 1.060 m2 yang terletak di Kel. Sunggal, Kec. Medan
Sunggal, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.
235 tanggal 28 September 1991 atas nama Mainar (Terlawan IV).
- Sebidang tanah seluas 323 m2 yang terletak di Kel. Sunggal, Kec. Medan
Sunggal, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.
443 tanggal 10 April 1993 atas nama Mainar (Terlawan IV).
- Sebidang tanah seluas 406 m2 yang terletak di Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan
Sunggal, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.
439 tanggal 17 Maret 1993 atas nama Mainar (Terlawan IV).
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
3. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1671/2015 tanggal 15
Desember 2015 telah dilakukan pelelangan terhadap obyek sengketa a quo,
namun dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak ada peminat / pembeli lelang.
4. Bahwa Lelang Eksekusi atas objek perkara a quo adalah atas permintaan
Pengadilan Negeri Medan berdasarkan surat nomor:
W2.U1/19.200/Pdt.04.10/XI/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Mohon
diberikan waktu guna pelaksanaan Lelang Eksekusi dalam perkara Nomor:
27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN.Mdn.
5. Bahwa pelaksanaan eksekusi lelang terhadap objek sengketa a quo dilaksanakan
berdasarkan permintaan Pengadilan Negeri Medan, telah diperiksa oleh
Pengadilan dan telah melalui tahap-tahap sesuai ketentuan yang berlaku, hal
mana dibuktikan dengan dokumen (sebagai persyaratan lelang) sebagai berikut:
- Salinan Surat Penetapan Lelang Eksekusi Nomor: 27/Eks/2010/246/Pdt.G/
2006/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 2015.
- Fotokopi Berita Acara Peneguran Nomor: 27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN.Mdn
- Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi (Executoriaal-Beslag) Nomor : 27/Eks/
2010/246/ Pdt.G/2006/PN.Mdn.
- Surat Perician Hutang Nomor: 27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 11
Nopember 2015.
- Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Perkara No.
27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN.Mdn, dengan nomor: W2.U1/20.120/Pdt.04.10/
XI/2015 tanggal 25 November 2015.
- Surat Keterangan Nomor : 27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN.Mdn dalam hal
sertifikat tidak dikuasai.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang, apabila dikemudian hari timbul gugatan perdata
maupun pidana maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada penjual/pemilik
barang, dalam perkara a quo pemohon lelang adalah Pengadilan Negeri Medan,
sesuai dengan Surat Permohonan Nomor W2.U1/19.200/Pdt.04.10/XI/2015. Hal ini
sesuai dengan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.07/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa :
“Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang”
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri
Medan selaku penjual akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian
hari terdapat gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana dari pihak lain.
8. Bahwa Terlawan I berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, atas permintaan dari Pengadilan Negeri
Medan sesuai dengan surat permohonan lelangnya Nomor
W2.U1/19.200/Pdt.04.10/XI/2015 tanggal 11 November 2015 berwenang untuk
melaksanakan pelelangan atas objek perkara a quo. Hal ini sesuai dengan pasal
12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang, menyebutkan bahwa :
“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang …”
9. Bahwa jelas Terlawan I atas permintaan dari Pengadilan Negeri Medan
berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut di atas, mempunyai wewenang
untuk melaksanakan lelang serta tidak boleh menolak permohonan lelang yang
diajukan kepadanya.
10. Bahwa berdasarkan permohonan lelang yang diajukan oleh Pengadilan Negeri
Medan yang sekaligus melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya,
Pengadilan Negeri Medan melalui suratnya nomor
W2.U1/20.120/Pdt.04.10/XI/2015 telah memberitahukan kepada kuasa Dr.
Muhammad Abrar Danial in casu Tergugat II dan Iskandar AR, SH in casu
Tergugat III mengenai jadwal pelaksanaan Lelang Eksekusi atas perkara a quo
yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Desember 2015.
11. Bahwa terhadap rencana pelelangan tersebut, Pengadilan Negeri Medan
telah melakukan pengumuman pertama melalui Selebaran dan
pengumuman kedua melalui Surat Kabar Harian “Tribun Medan” pada
tanggal 01 Desember 2015.
12. Bahwa selain itu pula objek sengketa telah dikeluarkan Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor
730/2015 tanggal 15 Desember 2015, dengan tanah seluas 1.060 m2; Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor
731/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan tanah seluas 406 m2; Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor
732/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan tanah seluas 323 m2 ,
semuanya terdaftar atas nama Mainar in casu Terlawan IV. Dengan
terdapat catatan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No.
27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN.Mdn.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa
proses pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Terlawan I telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas tidak ada satupun tindakan
Terlawan I yang merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang
merugikan Pelawan, maka sudah sepantasnya dalil dan alasan Pelawan ditolak
oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
15. Bahwa Terlawan I juga menolak permohonan Pelawan pada petitum halaman 4
angka 4 yang pada pokoknya meminta membatalkan pelaksanaan Lelang
Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Medan No. 27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 2015 jo.
Pengumuman Lelang Eksekusi II No. 27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN.Mdn di
Surat Kabar Harian Tribun Medan tanggal 01 Desember 2015.
16. Bahwa selain karena permohonan provisi Pelawan tersebut tidak disertai
dengan dalil-dalil yang beralasan hukum dan fakta hukum yang benar,
sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta
(Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas juga telah
dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta
(Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana
yang diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan harus disertai
dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi.
17. Bahwa dengan syarat-syarat untuk dapat diberikannya putusan provisional
sebagaimana yang disebutkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung jelas-
jelas tidak dipenuhi oleh Pelawan, maka tuntutan provisi Pelawan sudah
sepatutnya ditolak.
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa tuntutan provisi
Pelawan sama sekali tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, sudah
sepatutnya Majelis Hakim mengesampingkan dan menolak tuntutan provisi
Pelawan.
Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Terlawan I
mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:
Dalam Eksepsi : 1. Menerima eksepsi-eksepsi Terlawan I;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard) Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara.
Jawaban TERLAWAN-II : DALAM EKSEPSI;
Perlawanan Pelawan Tidak Berdasarkan Karena Terlawan II tidak memiliki
Hubungan Hukum Dengan Pelawan, Sehingga pelawan Tidak Mempunyai Legal
Standing Mengajukan Perlawanan;
- Bahwa seandainya Pelawan telah membuat Perikatan dengan Terlawan III dan
Terlawan IV akan tetapi perikatan itu belum lagi atau bukanlah merupakan hak
milik bagi Pelawan dengan demikian legal Standing Pelawan untuk melakukan
Perlawanan ini belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan
oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 378 RV dan Pasal 379 Rv, untuk
dapat dikabulkan perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua)
unsur yaitu :
1. Adanya kepentingan pihak ketiga;
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;
- Bahwa Pelawan dengan Terlawan II tidak pernah ada hubungan hukum atau
Terlawan II tidak pernah berkenalan, berhubungan dengan Pelawan atau
dengan kata lain bahwa Tergugat II tidak pernah ada perselisihan hukum
dengan Pelawan, oleh karena itu Perlawanan Pelawan terhadap Terlawan II
adalah sangat keliru dan oleh karena itu Perlawanan Pelawan harus ditolak;
- Bahwa dengan demikian nyata dan jelas Perlawanan Pelawan tidak
berdasarkan dan tidak memiliki hubungan hukum oleh karena Perlawanan
Pelawan;
II DALAM POKOK PERKARA :
Bahwa apabila majelis berpendapat lain atas eksepsi yang diajukan
Terlawan II diatas, maka Terlawan II mengajukan jawaban dalam pokok perkara
sebagai berikut :
1. Bahwa segala sesuatu yang, telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara
mutatis-mutandis, Terlawan II mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan
pertimbangan dalam pokok perkara ini dan dengan tegas tidak perlu diulang
lagi;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
2. Bahwa pengikatan diri untuk melakukan jual-beli yang dilakukan Pelawan pada
tanggal 7 Februari 2005 dihadapan Yenny Karim SH, Notaris di Deli Serdang
atas 3 (tiga) bidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya yaitu :
2.1 Sebidang Tanah seluas 1.060 M2 yang terletak di kel Sunggal ,Kec.Medan
Sunggal ,Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik
No 235 tanggal 28 September 1991 an.Terlawan IV (MAINAR);
2.2 Sebidang Tanah seluas 323 M2 yang terletak di Kel Sunggal Kec,Medan
Sunggal. Kota Medan , sebagimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No
443 tanggal 10 April 1993 an.Terlawan IV (MAINAR);
2.3 Sebidang Tanah seluas 406 M yang terletak di Kel.Tanjung Rejo Kec.
Medan Sunggal ,Kota Medan, sebagimana dimaksud dalam Sertifikat Hak
Milik No 439 tanggal 17 maret 1993 an.Terlawan IV (MAINAR);
3. Bahwa tanah yang tertera didalam ketiga sertifikat hak milik tersebut diatas
adalah atas nama MAINAR (ic.Terlawan IV) istri Terlawan III, hal ini
menunjukkan bahwa ada/belum sah peralihan hak antara Pelawan dengan
Terlawan IV dan Terlawan III, karena pengikatan yang dilaukan oleh Pelawan
dengan Terlawan IV dan Terlawan III adalah hanya merupakan pemberian uang
muka atau panjar, sehingga Pelawan belum dapat membuat pengikatan
tersebut sebagai dasar untuk melakukan Perlawanan terhadap perkara aquo,
hal ini membuktikan Pelawan secara yuridis formal belum lagi dapat dikatakan
sebagai pemili akibat perikatan tersebut;
4. Bahwa kapan dan dimana antara Pelawan dan Terlawan III dan Terlawan IV
sepakat harga jual – beli terhadap tiga bidang tanah tersebut tidak dijelaskan
oleh Pelawan dalam dalil-dalil Perlawananya;
5. Bahwa ketika Pelawan ingin melakukan pembuktian akte jual-beli atas tiga
bidang tanah dimaksud dalam perkara a quo pada bulan Maret 2009 atau
dengan kata lain 4 (empat) tahun setelah pengikatan jual-beli dilakukan oleh
Pelawan dengan Terlawan III dan Terlawan IV yaitu Pengikatan jual-beli pada
tanggal 07 Ferbuari 2005 sampai dengan Maret 2009 sehingga perlu diketahui
bagaimana bunyi / isi pengikatan yang dibuat oleh Pelawan dengan Terlawan III
dan Terlawan IV pada tanggal 07 Februari 2005 dihadapan Yenny Karis SH.;
6. Bahwa objek tanah terperkara yang dimaksud oleh Pelawan telah dimajukan
gugatan oleh Terlawan II dalam perkara perdata No 246/Pdt.G/2006/PN Mdn,
dimana dalam perkara a quo Ketua Majelis Pengadilan Negeri Medan telah
meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Perkara tersebut berdasarkan
Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21
September 2006 No 246/Pdt.G/2006/PN-Mdn dan perkara tersebut telah
mendapat Putusan yang berkeuatan hukum tetap ( inkracht van geijsde) yaitu
sesuai dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan No
246/Pdt.G/2006/PN-Mdn, tanggal 22 Maret 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
Medan No 150/PDT/PT-Mdn , tanggal 13 Agustus 2007 Jo Putusan Mahkamah
Agung R.I No.734 K/PDT/2008, tanggal 15 Oktober 2008;
7. Bahwa dalam perkara tersebut tidak ada yang keberatan atas pelaksanaan Sita
Jaminan tersebut dan bahkan Terlawan IV (MAINAR ) sendiri yang namanya
sebagai pemilik atas objek tanah tersebut diatas juga pada waktu itu tidak
keberatan;
8. Bahwa begitu juga dengan Perlawanan yang dilakukan oleh Terlawan IV
terhadap Terlawan II dan Terlawan III (ISKANDAR AR, SH.) yang notabene
adalah suami Terlawan IV telah mendapat Putusan yang berkekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde) yaitu dengan putusan Pengadilan Negeri Medan
No 390/Pdtr.G/2010/PN-Mdn, tanggal 23 Februari 2010 Jo, Putusan Pengadilan
Tinggi Medan No 192/Pdt/2011/PT-Mdn, tanggal 05 Oktober 2011 Jo Putusan
Mahkamah Agung RI No.2131 K/Pdt/2013, tanggal 12 Februari 2014;
9. Bahwa oleh karena terhadap perkara yang diajukan oleh Terlawan II (dahulu
sebagai Penggugat) melawan ISKANDAR AR,SH (dahulu sebagai Tergugat)
dan juga terhadap perkara perlawanan yang diajukan oleh MAINAR (ic
Terlawan IV) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga untuk
melaksanakan isi putusan terhadap perkara dimaksud Ketua Pengadilan Negeri
Medan telah mengeluarkan penetapan pada tanggal 22 Agustus 2015
No.27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN-Mdn dan dilanjutkan dengan Pengumuman
hukum "Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 675/Pdt.PLW/2016/
PN.Mdn tanggal 15 Juni 2016 harus dinyatakan batal demi hukum".
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
II. Judex Factie Telah Mengabaikan Bukti P-2 s.d. Bukti P-5.
a. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru
karena telah mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti-
bukti surat, yaitu Bukti P-2 s.d. Bukti P-5, kesalahan dan
kekeliruan judex factie terlihat dalam Putusannya pada halaman
33-34 alinea ke-5;
b. Bahwa berdasarkan Bukti P-2 s.d. Bukti P-5 telah terbukti secara
sah dan meyakinkan “jual beli terhadap ke-3 (tiga) bidang tanah atau
objek a quo antara Pembanding dengan Terbanding-IV dan
Terbanding-III telah terjadi secara sah menurut hukum" karena
telah terjadi kesepakatan mengenai barang dan harga yang akan
dijual tersebut, serta jumlah uang sebesar Rp. 3.625.000.000,-
(tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut
telah diterima seluruhnya oleh Terbanding-lV dan Terbanding-III yaitu
pada tanggal 5 Januari 2004 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah), pada tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp.1.000.000.000.-
(satu milyar rupiah) dan terakhir pada tanggal 7 Pebruari
2005 sebesar Rp. 625.000.000,- ( enam ratus dua puluh lima juta
rupiah) (vide: Bukti P-2);
c. Bahwa berdasarkan Bukti P-2 s.d, Bukti P-5 telah terbukti secara
sah dan meyakinkan ']ual beli terhadap ke-3 (tiga) bidang tanah atau
objek a quo antara Pembanding dengan Terbanding-IV dan
Terbanding-III telah terjadi secara sah menurut hokum" karena
telah terjadi kesepakatan mengenai barang dan harga yang akan
dijual tersebut, serta jumlah uang sebesar Rp. 3.625.000.000,-
(tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut
telah diterima seluruhnya oleh Terbanding-lV dan Terbanding-III, yaitu
pada tanggal 5 Januari 2004 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah), pada tanggal 11 Mei 2014 sebesar
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terakhir pada
tanggal tanggal 7 Pebruari 2005 sebesar Rp. Rp. 625.000.000,-
( enam ratus dua puluh lima juta rupiah) (vide: Bukti P-2);
d. Bahwa walaupun dalam Bukti P-2 tersebut hanya disebutkan sebesar
Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), akan
tetapi secara hukum jual beli tersebut adalah sah dan berkekuatan
hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
yang menyebutkan secara limitatif bahwa ''Jual-beli itu dianggap telah
terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang
ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya,
meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya
belum dibayar”
e. Bahwa pengakuan Terbanding-IV dan Terbanding-III yang
telah melakukan jual beli objek a quo dengan Pembanding
jelas telah membuktikan bahwa benar objek a quo yang akan
dilelang eksekusi tersebut adalah milik Pembanding, sesuai dengan
doktrin hukum yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Sudikno
Mertokusumo, S.H, dalam bukunya yang berjudul "Hukum
Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Penerbit Liberty,
Yogyakarta, halaman 149" yang menyatakan "Pasal 174 HIR (ps.
311 Rbg, 1925 BW) tidak menentukan apa yang disebut
pengakuan di muka hakim persidanqan, akan tetapi hanya
menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna
terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi
maupun diwakilkan secara khusus. Dalam hal ini pengakuan
bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempuma
saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat
menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan
(psl. 1916 ayat 2 No. 4 BW);
f. Bahwa dengan adanya pengakuan yang tegas dari Terbanding-lV
dan Terbanding-III, jelas terbukti bahwa kesepakatan atau Perikatan
jual beli antara Pembanding dengan Terbanding-lV dan Terbanding-III
yang dituangkan dalam ''Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual
Beli No. 02 tanggal 7 Pebruari 2005, yang dibuat dihadapan Yenny
Karim, SH., Notaris di Deli Serdang adalah sah dan berkekuatan
hukum serta mengikat para pihak'; hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, dengan demikian
cukup beralasan hukum bagi Majelis Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 675/Pdt.PLW/2015/PN.Mdn tanggal 15 Juni 2016", dan ''Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya”;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
III. Bukti Tambahan Brupa Kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran Atas Ke-3 (Tiga) Bidang Tanah Yang diberi Tanda Bukti P-6 dan Bukti P-7.
1. Bahwa dalam tingkat banding ini Pembanding mengajukan Bukti
Tambahan berupa Kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran atas
ke-3 (tiga) bidang tanah yang diberi tanda Bukti P-6 dan Bukti P-7, hal ini untuk membantah dan memenuhi Putusan
Judex Factie Pengadilan Negeri Medan pada halaman 33-34;
2. Bahwa untuk membantah pertimbangan hukum judex factie serta
untuk memenuhi permintaah hakim judex factie bahwa jual
beli antara Pembanding dengan Terbanding-lV dan Terbanding-III
bukanlah suatu keadaan yang kontradiktif dan benar bahwa
Pembanding telah melakukan pembayaran harga ke-3 (tiga) bidang
tanah dimaksud kepada Terbanding-IV sebesar Rp. 3.625.000.000,-
(tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), maka dengan ini
Pembanding mengajukan Bukti Tambahan, yaitu :
2.1. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 5
Januari 2004, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah), yang diserahkan Drs. HARMILAN (ic. Pembanding
/Pelawan) dan diterima oleh Penjual MAINAR (ic.
Terbanding-lV) dan ISKANDAR AR (ic. Terbanding-III),
yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen di
Kantor Pos setempat, serta telah dilegalisir sesuai dengan
aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, selanjutnya
diberi tanda Bukti P-6;
2.2. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 11 Mei
2004, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah), yang diserahkan Drs. HARMILAN (ic.
Pembanding/Pelawan) dan diterima oleh Penjual
MAINAR (lc, Terbanding-lV) dan ISKANDAR AR (ic.
Terbanding-III), yang telah diberi materai cukup dan telah
dinazegelen di Kantor Pos setempat, serta telah dilegalisir
sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
3. Bahwa oleh karena Pembanding telah dapat menunjukkan
surat asli ataupun bukti asli, yaitu Bukti P-2, Bukti P-6 dan Bukti
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT MDN
P-7, yang membuktikan bahwa benar Pembanding telah membayar
dan diterima seluruhnya uang jual beli atas ke-3 (tiga) bidang tanah
berikut bangunan di atasnya sebesar Rp. 3.625.000.000,- (tiga
milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), maka terbukti
secara jelas bahwa objek perkara atau ke-3 (tiga) bidang tanah
tersebut adalah milik Pembanding yang sah, dengan demikian cukup
beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan
mengadili perkawa a quo untuk ''Menyatakan sah dan
berkekuatan hukum Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual-Beli
No.02 tanggal 7 Februari 2005, yang dibuat dihadapan Yenny Karim,
SH., Notaris di Deli Serdang”
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan juridis di
atas, Pembanding mohon kehadapan yang terhormat Majelis Hakim
Tinggi pada PengadilanTinggi Sumatera Utara di Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya demi keadilan
dan kepastian hukum memberi putusan hukum yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI :
DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 67/Pdt.PLW/
2015/PN.Mdn tanggal 15 Juni 2016.
3. Menyatakan Pelawan/Pembanding sebagai Pelawan yang baik;
4. Mengabulkan Perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengikatan Diri Untuk
Melakukan Jual beli No. 02 tanggal 7 Pebruari 2005 yang dibuat
dihadapan Yenny Karim, SH.Notaris di Deli Serdang;