Upaya Pengintegrasian KLHS dalam Penyusunan RPJP/RPJMN
Direktur Lingkungan Hidup
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
18 Januari 2011
Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan
PRINSIP UTAMA Daya dukung dan Daya Tampung Keberlanjutan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Keadilan antar generasi (intergenerational equity) Keadilan dalam satu generasi (intragenerational
equity) Prinsip pencegahan dini (precautionary principle) Perlindungan keanekaragaman hayati
(conservation of biological diversity) Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme
insentif (internalisation of environment cost and incentive mechanism)
Tiga Pilar Pembangunan
• Ekonomieconomically viable• Sosial
socially acceptable• Lingkungan environmentally sustainable
Pilar Lingkungan Lingkungan dipandang sebagai supporting
system dari pembangunan → Diukur dengan daya dukung lingkungan (carrying capacity)
Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Daya Dukung Lingkungan
LINGKUNGAN dan Kondisi
Keanekaragaman Hayati
Udara
Air
IKLIM
Lahan
• Lahan: Kualitas dan Kompetisi Penggunaan Lahan• Air:Kualitas dan Kompetisi Penggunaan Air • Udara: Penurunan Kualitas Udara• Iklim:Perubahan Iklim
Pelestarian Daya Dukung LingkunganDua Pendekatan
Pengarus-utamaan (Green Issues) – Pre
↓Pertimbangan lingkungan
hidup dalam perencanaan dan
penganggaran termasuk pengembangan insentif
ekonomi↓
Pengukuran dengan Indikator (misal: PDB
Hijau, Genuine Saving)
Pengendalian Pencemaran
(Brown Issues) - Post↓
Standar dan Baku MutuPengawasan dan
Pemantauan↓
Penegakan Hukum↓
Pengukuran dengan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup
(kualitas air, tanah dan udara)
Mengarus-utamakan pertimbangan LHMengintegrasikan isu lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan (planning and budgeting) → masuknya pertimbangan lingkungan ke dalam perencanaan dan penganggaran
Bagaimana ?: Bukan suatu usaha yang terpisah dari perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sektoral Tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan
yang signifikan Mempertimbangkan konsideran-konsideran yang
menguntungkan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan
Kerugian Akibat Kerusakan Lingkungan
Perubahan Iklim, kerugian jangka panjang 2.5 - 7.0 % of PDB 2010 dari rusaknya sarana prasarana, perubahan pola tanam, kesehatan dan dampak lainnya
Rendahnya Akses dan Kualitas Air Bersih dan Sanitasi, kerugian jangka pendek 68 triliun rupiah tahun 2007
Pencemaran Udara (outdoor dan indoor), biaya kesehatan tahunan 49,5 triliun rupiah/tahun
Degradasi Hutan dan Deforestasi, biaya penanaman hutan setiap tahunnya sebesar >> 1,8 triliun rupiah (hanya sebagian kecil dari total kerugian atau nilai hutan yang hilang)
Erosi Tanah dan Hilangnya Topsoil, perkiraan (hanya pulau Jawa) kerugian hingga 4,5 triliun rupiah/tahun tahun 2007
Ekosistem Terumbu Karang dan Laut, terumbu karang yang sehat dapat menghasilkan produk setara 135 juta rupiah/km2, namun kerusakan telah banyak terjadi pada terumbu karang kita
Konsideran Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan
Daya Dukung Lahan Daya Serap Lahan terhadap Air → Runoff Tutupan Lahan Kualitas Lahan Laju Erosi lahan
Daya Dukung Air Kualitas Kuantitas Air → Laju Eksploitasi < Laju Pengisian
Kembali Daya Dukung Udara
Kualitas Iklim
Emisi GRK → Mitigasi → Low Carbon Economy Temperatur, Curah Hujan dan Pergeseran Musim →
Adaptasi
Sektor Prioritas Pembangunan Berkelanjutan
Sumber Daya Alam: Kehutanan, Pertanian, Energi, Kelautan dan Perikanan, Sumber Daya Air
Sarana dan Prasarana: Perhubungan, Pengairan dan Irigasi, Perumahan dan Permukiman (Domestik)
Sektor Industri Perubahan Iklim
Mitigasi: Kehutanan, Energi, Perhubungan Adaptasi: Pertanian, Kelautan dan Perikanan,
Pesisir
Menuju Pembangunan BerkelanjutanInstrument: Valuasi (nilai) lingkungan dan sumber daya alam dan
mengintegrasikannya ke dalam perencanaan KLHS (kajian lingkungan hidup strategis), analisa
dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana dan program untuk penguatan perencanaan pembangunan
Pengembangan Indikator Pembangunan yang memasukkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup (PDB Hijau, Genuine Savings, Indikator Kualitas Lingkungan Hidup dan Indikator lain)
Pengembangan insentif dan disintetif bagi daerah, swasta dan masyarakat agar pertimbangan lingkungan hidup terinternalisasi dalam perilaku perusahaan, pemda dan masyarakat
Komposisi Anggaran APBN
Perbandingan Antara Total Seluruh Belanja Negara dalam APBN dengan Belanja Bidang Lingkungan Hidup (APBN dalam triliun rupiah)
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Mengapa diperlukan KLHS/SEA
Perencanaan sudah merespons dan mengakomodir isu-isu lingkungan hidup, namun posisinya seringkali bertabrakan [dikotomis] dengan tujuan pembangunan lainnya
Target pencapaian tujuan ekonomi belum sepenuhnya diimbangi dengan target-target pencapaian LH
Pendekatan untuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas yang ada saat ini belum memadai
Diperlukan pergeseran/re-orientasi perencanaan pembangunan
Kriteria Acuan Studi KLHS
KLHS memuat kajian antara lain:
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; Kinerja layanan/jasa ekosistem;
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim; dan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman
hayati.
UU PPLH Pasal 16
KLHS Melahirkan Alternatif KRP
KLHS harus mendorong alternatif –alternatif baru pembangunan melalui:
Identifikasi isu-isu utama lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang perlu dipertimbangkan dalam KRP.
Analisis dampak setiap alternatif strategi pembangunan dari KRP, khususnya isu-isu yang relevan dan memberikan masukan untuk optimalisasi.
Memaparkan proses KLHS, kesimpulan dan usulan rekomendasi kepada para pengambil keputusan.
KLHS untuk Meningkatkan Mutu Perencanaan
KLHS merupakan suatu cara untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan atau keberlanjutan, serta media konsultasi dengan para stakeholder dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
KLHS harus diintegrasikan dengan berbagai kegiatan tim perencana [menjadi bagian dari proses perencanaan].
KLHS tidak hanya melibatkan stakeholders- dalam mekanisme konsultasi seperti yang umum dijumpai dalam proses perencanaan – tetapi juga memperkuat keterlibatan mereka.
KLHS lebih dari sekedar membuat dokumen
1. Tujuan utama KLHS adalah memfasilitasi terbentuknya berbagai opsi perencanaan dan mencari opsi yang menang-menang (win-win solution).
2. Meningkatkan kerjasama kelembagaan dan mengatasi konflik kebijakan sektoral.
3. Mengevaluasi secara kritis berbagai alternatif perencanaan pembangunan.
4. Melibatkan peluang keterlibatan pemangku kepentingan [pemerintah dan non-pemerintah]
Bagaimana mengintegrasikan KLHS/SEA dalam
pengambilan keputusan?
Dua pilihan pendekatan integrasi KLHS [Verheem, 2007]:
Perencanaan
KLHS
Proses Terintegrasi
Proses Menyatu
Pendekatan Penyusunan KRP:Kebijakan, Rencana, Program (Methods in Planning)
Pilihan & Contoh
Pendekatan/Metode terkait Proses/Prosedural penyusunan KRP
(procedure, political process/decision making approach)
Top-down, Bottom-up , participatory, consultative-interactive, teknokratik, birokratik
Metode-metode analisis terkait substansi-substansi KRP
Sesuai Kebutuhan & Bersifat Spesifik substansi isuRapid Ass: Kualitatif, SPR, LFA, Semi detail Ass: Statistik Deskriptif, analisis prospektif,Detail Ass: System Dynamics, Causal Statistics (econometrics), dll
Empat Langkah KLHS dalam RPJM Disiapkan oleh K/L
1. Persiapan KLHS Penentuan dan penjelasan elemen perencanaan Identifikasi kemungkinan dampak lingkungan dari rencana yang akan di KLHS dan
melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KLHS
Dilakukan oleh K/L dan pihak terkait2. Baseline/Data dasar
Kondisi dasar pembangunan tanpa Rencana/Program (KRP)
3. Analisis Penjelasan mengenai dampak jangka pendek dan panjang dan mitigasi untuk
mengurangi dampak Penjelasan mengenai aspek-aspek yang akan dipantau dalam implementasi
Rencana (indikator lingkungan)
Dilakukan oleh K/L 4. Rekomendasi
Penyusunan dan evaluasi rekomendasi termasuk alternatif Laporan KLHS dipublikasikan atau dijadikan bagian yang terintegrasi dengan
Rencana (KRP) Semua pemangku kepentingan mempunyai kemungkinan untuk memberikan
masukan tambahan
Progress to date Uji Coba KLHS pada sektor Pertanian
(kelapa sawit), Energi (Batubara), Perikanan Tangkap (2010-2011)
Pedoman KLHS untuk Perencanaan Sektor (Renstra) dan RPJMN akan disempurnakan dan difinalkan tahun 2012
Indikator Pembangunan Berkelanjutan (agregat)
Kendala dan Tantangan Otoritas Sektor (Kementerian/Lembaga) terhadap
Perencanaan di masing-masing sektor Proses perencanaan waktu dan muatan yang
tersegregasi Proses politik dalam perencanaan pembangunan
dan penganggaran Tingginya pertimbangan ekonomi dalam
perencanaan pembangunan Kapasitas dalam mengarusutamakan
pertimbangan lingkungan hidup dalam perencanaan
Proses perencanaan yang sudah establish tidak mudah menambah beban prosedur perencanaan
Terima Kasih