SERTIFIKASI UNIT PENGOLAHAN IKAN
DIREKTORAT PENGOLAHAN HASILDIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. PENDAHULUAN
PRINSIP DASAR SKP
CARA PENGOLAHAN
YANG BAIK (CPB) DAN PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR SANITASI (POSS)(UPI Besar-UKM-
UPRL-Importir dll)
PEMAHAMAN CPB-POSS
• CPB adalah Pedoman persyaratan dan tata cara berproduksi yang baik bagi suatu unit pengolahan ikan
• POSS adalah Pedoman persyaratan operasi sanitasi di unit pengolahan ikan
• POSS untuk menjamin bahwa prosedur dan proses sanitasi dapat secara efisien mengendalikan bahaya keamanan pangan yang umum dijumpai dilingkungan pengolahan dan operasi.
BANGUNAN PROGRAM KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Premises and facilities
SKP
TUJUAN
Pembinaan UPI untuk memenuhi persyaratan kelayakan dasar dalam penerapan GMP/SSOP dalam rangka menciptakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
Ruang Lingkup SKP
Penerapan GMP/SSOP dalam penangan dan pengolahan produk perikanan di UPI untuk jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
produk yang dihasilkan mempunyai daya saing di pasar dalam dan luar negeri serta mempunyai mutu yang baik sehingga aman dikonsumsi manusia.
TARGET
DEFINISI IKANUU 45 Tahun 2009
• Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
• Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
• Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
FUNGSI IKAN• Pangan (gizi)• Komoditi (ekonomi)• Biota (ekosistem)
DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pangan,
Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 20 ayat (3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat (4) bahwa setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
DASAR HUKUM
PP 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan ayat (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang meliputi antara lain: a) sarana dan/atau prasarana; b) penyelenggara kegiatan; dan c) orang perseorangan
Permen KP No. 19 Tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 5 ayat (3) Sertifikat penerapan HACCP dapat diberikan kepada UPI apabila telah terdapat SKP dan telah menerapkan konsepsi HACCP, dan ayat (4) SKP diterbitkan oleh Dirjen P2HP sebagai hasil pembinaan terhadap UPI yang telah menerapkan GMP dan memenuhi persyaratan SSOP
DASAR HUKUM
Peraturan Dirjen P2HP Nomor 09/DJ-P2HP/2010 tentang Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk, dan Format SKP, Pasal 1 ayat (3) SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan GMP dan memenuhi persyaratan SSOP, dan ayat (4) Cara Pengolahan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata cara pengolahan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
SANGSI PIDANA
Pasal 89 Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratu juta rupiah).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
2. PROSEDUR PENERBITAN SKP
UPIPermohonan SKPPermohonan SKP
Pengecekan PersyaratanPengecekan Persyaratan
Usulan ke DirjenUsulan ke Dirjen
Rekomendasi Penerbitan SKPRekomendasi Penerbitan SKP
Tindakan Perbaikan (max
2 bulan)
Tindakan Perbaikan (max
2 bulan)
Evaluasi Tindakan Perbaikan
Evaluasi Tindakan Perbaikan
NO
YES
NO
YES
UPIUPI
PePembina Mutu Daerah
mbina Mutu Daerah
Evaluasi Administrasi
Evaluasi Administrasi
Dinas KP Propinsi
Sekretriat Pantek SKP
Pantek SKP
DIRJEN
YES
Skema Prosedur Penerbitan SKP 2013
Pembinaan Awal(Pra-SKP)
Pembinaan Awal(Pra-SKP)
Dinas KP
Propinsi
Tindakan PerbaikanTindakan Perbaikan
Penerbitan SKPPenerbitan SKP
3 Bulan
10 Hari
Pembinaan
13
NO
Supervisi Pembina Mutu Pusat terhadap Sistem
Pembinaan Daerah
Supervisi Pembina Mutu Pusat terhadap Sistem
Pembinaan Daerah
Pembina Mutu Pusat
YES
NO
PROSES PELAYANAN SKP PUSAT-DAERAH
UPI
DINAS KP PROVINSI- PROSES PEMBINAAN
KKP- VERIFIKASI- SUPERVISI
- PENERBITAN SERITIFIKAT SKP
PERMOHONAN & PEMBINAAN
PERMOHONAN PENERBITAN SKP
PENERBITAN SKP
PENYERAHAN SKP
PERSYARATAN DASAR UPI DALAM PENGAJUAN SKP
UPI memiliki tempat/unit yang melakukan pengolahan, pengemasan, dan/atau penyimpanan
Memperkerjakan sekurang-kurangnya 1 orang penanggung jawab mutu yang mempunyai Sertifikat Pengolah Ikan atau tenaga terlatih
Memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) yang diterbitkan oleh MKP atau Gubernur atau Bupati; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Akta Notaris Pendirian Perusahaan di bidang pengolahan
Memiliki dokumen dan menerapkan Program Persyaratan Dasar seperti GMP & SSOP secara konsisten sesuai dengan Keputusan MKP KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.
Melakukan proses produksi secara aktif minimal 12 hari kerja dalam satu bulan
Perdirjen P2HP Nomor 09/DJ-P2HP/2010
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pengajuan SKP
1. UPI mengajukan permohonan SKP Ke Dinas KP Provinsi sesuai format surat yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan (IUP, SIUP, Akta notaris pendirian perusahaan, surat perjanjian sewa-menyewa bangunan data umum perusahaan)
2. Dinas KP Provinsi mengajukan surat rekomendasi penerbitan SKP Kepada Dirjen P2HP sesuai format surat yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan (Daftar nama UPI, data umum UPI, alur proses, dokumen hasil pembinaan, copy SKP khusus untuk perpanjangan)
PENERBITAN SKP LAMA VS BARU
17
NO QUICK -WINS SKP LAMA (3 BULAN) SKP BARU (10 HARI)
1 . Kualifikasi sertifikat SKP
Grading (A, B, C, D) hasil inspeksi
Tanpa grading (lulus/tidak lulus) hasil Pembinaan
2. Masa berlaku SKP Tergantung kualifikasi grading 2 Tahun
3. Tahapan SKP Pra-Inspeksi oleh Dinas KP Propinsi
Pembinaan oleh Dinas KP Propinsi
4. Kewenangan Proses verifikasi SKP oleh Pusat Supervisi oleh Pusat jika hanya diperlukan
5. Waktu Penerbitan SKP Waktu penerbitan sertifikat ± 3 bulan
Proses penerbitan SKP oleh Ditjen P2HP ± 10 hari
6. Anggaran Biaya dibebankan kepada UPI Biaya dibebankan kepada APBN & Dana Dekon
7. Pemberlakukan SKP UPI eksportir UPI eksportir , Importir dan lokal
PEMBINA MUTU
PERSYARATAN1. Pegawai negeri sipil yang bekerja dibidang pembinaan mutu dan
keamanan hasil perikanan2. Memiliki kompetensi di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan
atau minimal telah mengikuti dan lulus pelatihan: a. Mendesain dan menerapkan Program Persyaratan Dasar,
meliputi: GMP dan SSOPb. Mendesain dan menerapkan Hazard Analysis and Critical Control
Point di UPI sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Dirjen P2HPc. Melaksanakan pembinaan dalam rangka penerapan sistem
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan3. Kompetensi calon pengawas mutu dibuktikan dengan sertifikat
PEMBINA MUTU
TUGAS1. Memberikan bimbingan teknis penerapan persyaratan kelayakan
pengolahan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan kepada pelaku usaha dan atau UPI meliputi:– Melakukan asesmen pemenuhan persyaratan– Melakukan evaluasi hasil tindakan perbaikan– melakukan pendampingan– Membuat laporan hasil pembinaan mutu
2. Melakukan bimbingan teknis lainnya di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan.
PEMBINA MUTU
KODE ETIK1. Profesional, yaitu mempunyai kompetensi cukup
(kemampuan seseorang berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan)
2. Independen, yaitu ketidakberpihakan, obyektif, tidak terkait dengan pelaku usaha dan bebas dari tekanan
3. Berdasarkan bukti yang terdapat di lapangan, yaitu penggunaan metode yang rasional, dapat dipercaya, konsisten dan sistematis
PROSEDUR PEMBINAAN MUTU DI LAPANGAN
1. Persiapan pembinaan lapangan
2. Pembinaan lapangan
3. Pelaporan pembinaan
4. Verifikasi tindakan perbaikan
KOORDINASI PEMBINA MUTU PUSAT-DAERAHSKP
PEMBINA PUSAT
PEMBINAPROVINSI
(Prime mover)
LPPMHPKOTA/KAB
UNIT PENGOLAHAN IKAN (Besar/UMKM/importir/RL)
Bantuan Pembinaan oleh Bantuan Pembinaan oleh
PROSES PEMBINAAN
PROSES DI DJP2HP
3. TARGET DAN CAPAIAN
TARGET DAN CAPAIAN SKP 2011-2013
2011 2012 20130
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
425505 550
443
558
792
CAPAIANTARGET
Jumlah SKP Yang Diterbitkan Berdasarkan Jumlah UPI
UPI Besar
UPI UKM UPRL Importir Non Ikan
0
100
200
300
400
500
600
700
800
125
14 1830
4
620
21 20117
4
Jumlah SKPJumlah UPI
Jumlah SKP UPI Besar/Provinsi 2012-2013
Aceh
Sumse
l
Babel
DKI
Jate
ng
Bante
nNTB
Kalbar
Kaltim
Sulteng
Sultra
Sulbar
Malut
Papua
0
20
40
60
80
100
120
140
160
20122013
Jumlah SKP UKM/prov 2012-2013
Aceh
Sum
bar
Jam
bi
Jaba
r
Jate
ng
Yogy
aBa
liNTB
Kalte
ng
Sulte
ng
Sulsel
Grtl0
1
2
3
4
5
6
7
20122013
Provinsi Tanpa Capaian SKP 2012-2013
SKP UPI BESAR
Sumbar, Riau, Bengkulu, Jambi, Yogya, Kalteng
SKP UPI UKM :
Sumut, Riau, Bengkulu, Lampung, Babel, Lampung, Kepri, DKI, Jatim, Banten, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Papua, Paua Barat
TARGET SKP TAHUN 2014
TARGET KUANTITAS
• 575 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) termasuk UPI UKM
TARGET MUTU
• Ketepatan waktu Pelayanan
• Dok CPB/POSS (untuk UPI UKM)
• Siap HACCP• SMM ISO
9001• SKP Online
No Propinsi Target
1 Aceh 22 SUMUT 223 SUMBAR 34 Riau 25 Jambi 36 SUMSEL 27 Bengkulu 28 Lampung 129 BABEL 2
10 KEPRI 211 DKI 10512 JABAR 2313 JATENG 2914 DI Y 515 JATIM 11816 Banten 1717 BALI 38
Sebaran Target SKP per Propinsi tahun 2014
No Propinsi Target18 NTB 419 NTT 2520 KALBAR 221 KALTENG 222 KALSEL 323 KALTIM 624 SULUT 4625 SULTENG 626 SULSEL 6727 SULTRA 828 Gorontalo 429 SULBAR 230 Maluku 231 MALUT 332 P. Barat 633 Papua 2
JUMLAH 575
STRATEGI MENCAPAI TARGET MUTU
Ketepatan Waktu• Jml
PembinaMutu• TOT• Sarpras• On line sistem
UPI UKM (Dok CPB dan POSS)• TOT• Pembinaan
ke UKM lebih intensif
UPI Besar (Siap HACCP)• Pembinaan
dan evaluasi lebih intensif
• Kerjasama dgn LPPMHP
Pelayanan SKPDIREKTORAT PENGOLAHAN HASIL
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANANGedung Mina Bahari III Lantai 13
Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta 10110Telp/Fax : +62213500187
Email : [email protected]
TELP/SMS PENGADUAN SKP082260000025