PENYUSUNAN VISI
PERANGKAT DAERAH(PRAKTEK & PEMBELAJARAN)
Prof. Dr. SADU WASISTIONO, MS
LEMBAGA PENGKAJIAN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DAERAH
YAYASAN “BANGUN PERSADA PERTIWI”
A. PENDAHULUAN
• Dalam rangka Implementasi Good Governance, InstansiPemerintah yang memberikan pelayanan publik dituntut untukmenjalankan manajemen stratejik.
• Menurut UNDP ada 9 (sembilan) karakteristik Good Governanceyaitu :
1) Partisipasi2) Penegakan hukum3) Transparansi4) Daya tanggap5) Berorientasi pada konsensus6) Berkeadilan7) Keefektifan dan efisiensi8) Akuntabilitas9) Visi stratejik
B. PROBLEMATIKA
* Belum semua pejabat pimpinan memahami cara menyusun visidan menjalankan visi secara konsisten
* Seringkali antara visi unit organisasi yang satu dengan lainnyatidak saling berkaitan, padahal semuanya merupakan bagiandari sebuah sistem.
* Kurang adanya konsistensi antara visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan yang disusun oleh suatu unit organisasi.
* Visi yang telah disusun tidak dapat diimplementasikan denganbaik karena kurangnya dukungan anggaran ataupun karenaterlampau banyaknya pertimbangan politis didalamnya.
PENGERTIAN VISI
- Pandangan jauh kedepan
- Cita-cita yang ingin dicapai
Abstrak
Tingkatan Sifat Visi
Visi Pemerintah Daerah
Visi Perangkat
Daerah
Kongkret &
Terukur
Visi Daerah
Ciri Visi yang Baik :
Spesifik (specific);
Sederhana (simple);
Terikat Waktu (time-bound);
Mungkin untuk dicapai (achieveable);
Terukur (measurable).
Tanggung jawab
MPR
Pemerintah
Pusat DPR
Pemerinta
h
Kecamatan
Gambar : Model Orbitasi Pemerintahan
Pemerintah
Propinsi
Pemerintah
Kab./Kota
Pemerintah
Desa
DPRDPropinsi
DPRDKab./Kota
Pengawasan
BPD
Tanggung jawab
Tanggung jawab
Tanggung jawab
Was
Was
WasBin
Bin
Bin
Bin
: Peraturan Perundang-undangan
RAKYAT
Visi Misi
Kegiatan
Program
Tujuan
Strategi
Faktor-faktor Yang Perlu Diperhatikan
Dalam Menyusun Visi Daerah
Kontributor
PDRB Terbesar
1)
2)
3)
Mata Pencarian
Penduduk Terbanyak
1)
2)
3)
Penetapan
Bisnis Inti
(Core Business)
Susun Visi
10 kata
1)
2)
3)
KAITAN ANTARA VISI DAERAH KAB/KOTA, PROPINSI DENGAN VISI NASIONAL
?
?
PROPENAS
PROPEDA
PROPINSI
PROPEDA
KAB./KOTA
Pemda
DPRD
Masyarakat
POLA POLA
DARI ATAS KE BAWAH DARI BAWAH KE ATAS
RENSTRANASIONAL
RENSTRADA
PROPINSI
RENSTRAKAB./KOTA
?
?
VISI NASIONA
L
VISI DAERAHPROPINSI
VISI DAERAH KAB./KOT
A
TAP MPR RI NO. VII/MPR/2001Visi Indonesia 2020adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara
?
Perbandingan Beberapa Pengertian
Mengenai Dokumen Perencanaan
NO
NAMA
DOKUMEN
SIFAT
DOKUMEN
I S I
POKOK FUNGSI
1. Pola Dasar Perencanaan
Induk
1. Visi & Misi
2. Arah Kebijakan &
Strategi
Komitmen politis Daerah
Untuk Mewujudkan Cita -
Cita Masyarakat
2. Propeda Perencanaan
Manajerial
1. Prioritas Daerah
2. Program/Agenda
Pembangunan
Daerah
Pedoman bagi Semua
pelaku pembangunan di
Daerah (Pemerintah,
Swasta, & Masyarakat
dengan pembiayaan dari
berbagai sumber)
3. Renstrada Perencanaan
Operasional/
Taktis
1. Tujuan/Sasaran
Setiap Bidang,
Kewenangan dan
Sektor
2. Program &
Kegiatan Tiap
Bidang, Kewena-
ngan & Sektor
Pedoman bagi Pemerin-
tah Daerah dalam
melaksanakan fungsi-fungsi
berdasarkan kewenangan
Daerah yang ada dengan
pembiayaan dari APBD
NO
NAMA
DOKUMEN
SIFAT
DOKUMEN
I S I
POKOK FUNGSI
4. APBD Perencanaan
Yang bersifat
Alokasi
Pembiayaan
Program/Proyek
Yang mendapatkan
Pembiayaan Dari
Pemda
Refleksi dari
Kemampuan Pemerintah
Daerah Dalam
Menjalankan Fungsi
Berdasarkan
Kewenangan Yang Ada
ALUR PENYUSUNAN
RENSTRA DAERAH
POLA I
VISI
DAERAH
[VISI
KEPALA DAERAH
VISI
PEMERINTAH DAERAH
VISI
PERANGKAT DAERAH
VISI
PEMERINTAH DAERAH+
Keterangan :
1. a. Visi Daerah bersifat jangka panjang (long – term vision)
20 – 25 tahun
b. Visi Daerah disusun oleh para pemegang saham
Masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah
2. a. Visi Kepala Daerah bersifat jangka menengah (Mid – term vision)
5 tahun, sesuai masa jabatan Kepala Daerah
b. Visi Kepala Daerah disusun oleh Bakal Calon KDH kemudian
dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD
Pasal 37 ayat (1) dan (2)
3. a. Visi Pemerintah Daerah bersifat jangka menengah (Mid – term vision)
5 tahun
b. Visi Pemerintah Daerah disusun dengan memadukan antara visi
Kepala Daerah dengan visi masing-masing Perangkat Daerah,
menunjukkan pada visi Daerah
POLA II
VISI
PERANGKAT DAERAH
VISI
PEMERINTAH DAERAH
[
VISI KDH
Dibahas Bersama Para
Pemegang Saham
(DPRD, Masyarakat, PT dan
Pemda)
VISI
DAERAH
+
GBHN PROPENAS DEPARTEMEN
PROPEDAPOLA
DASAR
REPETANAS
RENSTRA
D S P(Daftar Skala
Prioritas)
RENSTRADINAS REPETADA
POLA DASAR PROPEDA RENSTRA
RENSTRADINAS REPETADA
FKK(Forum Koordinasi &
Kesepakatan)
KESEPAKATANBUPATI/WALIKOTA
DENGANGUBERNUR
Pusat
= Garis Hubungan Langsung
= Garis Hubungan Koordinasi
= Garis Hubungan Kesepakatan
MEKANISMEKOORDINASI DAN KESEPAKATAN PERENCANAAN
Propinsi
Kab./Kota
KERANGKA PEMIKIRANDISAIN PERENCANAAN DI DAERAH
Aspirasi Masyarakat
Propeda Renstra
&Dokumen lain
Stakeholders/Masyarakat
DPRD
PEMDA
Tuntutan,Aspirasi,KebutuhanMasalah
diMasyarakat
Visi, Misi&
StrategiDaerah
DPRD
PEMDA
Strategi&
Prioritas
Arah&
Kebijakan
PEMDA
Hal. 1
Unit – unitKerja
1. Visi, Misi &Tupoksi UnitKerja;
2. Tujuan, Sasaran,Program, Kegiatan/Aktivitas;
3. Tolok UkurKinerja & TargetKinerja;
4. Rincian AnggaranperAktivitas & SAB
RAPBDPEMDA
DPRD
PEMDA
APBD
Hal. 2
DAMPAK LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG TERUKURDARI IMPLEMENTASI APBD
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
Dampak LangsungTerukur Dampak Tidak Langsung Terukur
----------------LPJ Tahunan Dampak Tidak Langsung Terukur
Dampak Tidak Langsung Terukur
Dampak TidakLangsung Terukur
Dampak LangsungTerukur
Dampak LangsungTerukur
Dampak LangsungTerukur
----------------LPJ Tahunan
----------------LPJ Tahunan
----------------LPJ Tahunan
----------------LPJ Tahunan
Dampak LangsungTerukur
DampakSelama5 Tahun
LPJAkhirMasa
Jabatan