CETAK BIRU DESENTRALISASI DI INDONESIA BAHAN SEMINAR NASIONAL DI PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELASA, 18 MEI 2010 OLEH : PROF. DR. SADU WASISTIONO, MSI
CETAK BIRU DESENTRALISASI
DI INDONESIA
BAHAN SEMINAR NASIONAL
DI PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELASA, 18 MEI 2010
OLEH :
PROF. DR. SADU WASISTIONO, MSI
A. PENDAHULUAN
Berdasarkan kategori Bank Dunia, Indonesia bersama-sama Pakistan,
Ethiopia dan Philipina masuk pada negara yang melakukan “big bang
decentralization”. (IEG_World Bank, Decentralization in Client Countries – An Evaluation of
World Bank Support, 1999-2007, p 10-11). Dikategorikan demikian karena
Indonesia melakukan lompatan besar dalam melaksanakan
desentralisasi yang ditandai dengan penyerahan urusan pemerintahan
yang sangat luas (vide PP Nomor 38 tahun 2007) serta perimbangan
keuangan yang sangat besar (vide UU Nomor 33 Tahun 2004).
Dari sudut pandang yang lain, desentralisasi di Indonesia dapat
dikategorikan sebagai “revolusi desentralisasi” karena adanya
perubahan pada dimensi yang sangat luas dan dengan kecepatan
perubahan yang sangat tinggi, sehingga membuat banyak pihak
mengalami “gegar budaya”. Revolusi di sini lebih bernuansa perubahan
paradigma (vide pendapat Thomas S. Kuhn), bukan revolusi fisik.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Tesis Naisbitt dalam Global Paradox menyebutkanbahwa “ semakinbesar demokrasi, akan semakin banyak negara”. Di Indonesia, tesistersebut dimaknai sebagai “ semakin besar demokrasi, akan semakinbanyak daerah otonom”. Data menunjukkan setelah reformasi, perkembangan jumlah daerah otonom di Indonesia meningkat denganssangat cepat. Jumlah daerah otonom di Indonesia (April 2010) sebanyak 524 buah terdiri dari 33 provinsi dan 491 Kabupaten/Kota.
Jumlah tersebut nampaknya akan terus bertambah apabila PemerintahPusat tidak menetapkan kebijakan moratorium atau mengubahpendekatan dalam mekanisme pembentukan daerah otonom baru. ( Di dalam Prolegnas 2010-2014 tidak ada satupun RUU tentangpembentukan daerah otonom baru).
Data yang ada menunjukkan tidak semua daerah otonom barumemperlihatkan kemajuan yang berarti sesuai tujuannya yaknimengembangkan demokrasi serta meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Sebagian besar masih menggantungkan sepenuhnyasumber pembiayaannya dari pemerintah pusat. (Beberapa Kabupatendi Provinsi Papua, sudah 2 tahun jumlah PAD nya Rp. 0,00,-).
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
TABEL 1-2
HASIL REKAPITULASI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU
DARI TAHUN 1999 S/D TAHUN 2008
BENTUK DAERAH
OTONOM
INISIATIF
PEMERINTAH
INISIATIF DPR-RI JUMLAH
SELURUHNYA
PROVINSI 2 5 7
KABUPATEN 90 73 163
KOTA 25 8 33
JUMLAH 117 (57,64%) 86 (42,36%) 203 (100%)
Catatan : S/d akhir tahun 2009, DOB telah bertambah menjadi
205, sehingga total seluruh DO = 524 (33 Prov dan 491
kab/kota).
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
TABEL 1-1
HASIL EVALUASI TERHADAP KINERJA 148 DAERAH OTONOM BARU
TAHUN 2004 DAN 2005
Nomor Kategori Penilaian Tahun 2004 Tahun 2005
1. Indeks Kinerja Daerah
Otonom Baru Parameter
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
42.58 23.41
2. Indeks Kinerja Daerah
Otonom Baru Parameter
Pelayanan Publik
35.83 36.76
3. Indeks Kinerja Daerah
Otonom Baru Parameter
Daya Saing Daerah
66.27 64.41
4. Indeks Kinerja Secara
Umum
Daerah Otonom Baru
46.84 40.22
Sumber; Hasil Kajian Kemitraan, skor bergerak antara 10 sd 100).
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
B. CETAK BIRU DESENTRALISASI DI INDONESIA
Setelah gagal memilih sistem sentralisasi untuk menyejahterakan rakyat
seperti pada masa Orde Baru, maka desentralisasi merupakan pilihan lain
yang harus diambil. Saat ini Indonesia berada pada “titik yang tidak dapat
kembali lagi” (point of no return) dalam melaksanakan desentralisasi.
Apapun resikonya, desentralisasi harus berhasil membuat negara maju,
rakyat sejahtera dalam suasana demokratis.
Setelah desentralisasi yang sesungguhnya telah berjalan sekitar 11 tahun
(terhitung sejak keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999), perjalanannya
sepertinya tanpa arah yang jelas. Selain adanya sedikit cerita sukses, lebih
banyak dipaparkan cerita ketidaksuksesan. Tuntutan pembentukan daerah
otonom baru dengan cara kekerasan, konflik Pilkada, pergeseran pusat
korupsi ke daerah, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya jumlah
penduduk secara tidak terkendali, merupakan sebagian contoh tentang
cerita ketidaksuksesan desentralisasi.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Menyikapi fenomena ketidaksuksesan desentralisasi, Departemen Dalam
Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri) sejak tahun 2007,
bekerjasama dengan Kemitraan telah menyusun Grand Strategy Penataan
Daerah (GSPD). Tujuan awal penyusunan GSPD adalah memproyeksikan
jumlah ideal daerah otonom di Indonesia sampai tahun 2025. Tetapi tidak
ada satupun teori yang dapat digunakan secara valid untuk kepentingan
tersebut.
Tujuan GSPD kemudian diubah menjadi :
a. Menyusun parameter daerah otonom yang “maju dan mandiri”.
b. Mengubah mekanisme pembentukan daerah otonom baru.
c. Menataulang daerah otonom yang sudah ada dilihat dari luas wilayah
minimal, jumlah penduduk minimal, rentang kendali pemerintahan,
pelayanan publik, pengembangan potensi ekonomi, geopolitik, serta
pertahanan dan keamanan.
d. Melakukan pendampingan pada daerah otonom berdasarkan klaster
masalah secara kasus demi kasus.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
KRITERIA DAERAH YANG MAJU DAN MANDIRI
Selama ini daerah otonom di Indonesia tumbuh dan berkembang tanpa adanyapatok duga untuk mengukur tingkat kemajuannya. Oleh karena itu dibuatparameter daerah otonom yang maju dan mandiri yaitu sbb:
a. Maju, artinya secara time serial sebuah daerah otonom mengalami kemajuandibanding tahun-tahun sebelumnya, dihadapkan pula pada besarnyaanggaran negara dan daerah yang telah digunakan. Kemajuan yang diukurmencakup indikator -indikator kunci seperti pendapatan perkapita, PDRB, IPM, pelayanan publik, daya saing daerah di bidang ekonomi,ketahanan sosial dlsb. (perbandingan dengan diri sendiri menurut dimensi waktu).
- Kemajuannya lambat
- Kemajuannya sedang
- Kemajuannya cepat
b. Maju, dalam arti dibandingkan dengan daerah-daerah yang setara, sesuaiklasternya. (perbandingan dengan daerah lain). :
- Kemajuannya dibelakang yg lain;
- Kemajuannya rata-rata
- Kemajuannya di atas rata-rata daerah lainnya dalam satu klaster.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Mandiri, dalam arti mampu mengatur dan mengurus sebagianbesar urusan rumah tangga daerahnya sendiri berdasarkankontrak sosial yang telah dibuat antara pemerintah daerah denganmasyarakat daerah.
Mandiri, dalam arti daerah otonom mampu menyelesaikansebagian besar masalah-masalah setempat, sesuai hakekatotonomi daerah.
Mandiri, dalam arti mampu membiayai sebagian besarpengeluarannya dari upaya mengembangkan potensi daerah, sehingga ketergantungan dalam bidang keuangan padapemerintah pusat dari waktu ke waktu semakin berkurang.
- % PAD dibanding dana dari pusat (0-10%; 10% - 20%; >20%).
- % Kemampuan membiayai kebutuhan dasarnya (sandang,
pangan, papan, pendidikan, fasilitas umum).
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Latar Belakang Penyusunan Strategi Dasar
1. Dominannya pertimbangan politik dalam setiap pengambilan kebijakan publikkarena adanya fenomena “politik sebagai panglima”, yang muncul pada erareformasi sampai sekarang.
2. Adanya amandemen UUD 1945 yang membuka peluang besar bagi DPR untukberinisiatif membuat UU (lihat Pasal 20 ayat 1 UUD 1945 Amandemen),termasuk UU tentang pembentukan daerah otonom baru.
3. Longgarnya persyaratan pembentukan daerah otonom baru yang diatur didalam PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan danKriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, sehingga adadaerah otonom yang berpenduduk sangat sedikit, atau dengan wilayah yangsempit, ataupun dengan potensi ekonomi terbatas.
4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahDengan Daerah Otonom, telah memberi insentif yang besar bagi masyarakatdaerah berkeinginan membentuk daerah otonom baru, melalui danaperimbangan berupa DAU, DAK, dana bagi hasil dan dana lainnya.
Besarnya hasrat masyarakat dan elit politik daerah di Indonesia untukmembentuk daerah otonom baru disebabkan oleh berbagai hal, antara lain :
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
KERANGKA PIKIR PENATAAN
DAERAH OTONOM DI INDONESIA
MATRA GEOGRAFI
MATRA DEMOGRAFI
HANKAM - SOSIAL POLITIK
EKONOMI - KEUANGAN
ADMINITRASI PUBLIK
MANAJEMEN PEMERINTAHAN
MATRA SISTEM
DAERAH OTONOM YANG MANDIRI
PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS
PENYUSUNAN
STRATEGI
PENATAAN
DAERAH
PERUBAHAN
LINGKUNGAN
STRATEGIS
MATRA
GEOGRAFI
DEMOGRAFI
SISTEM
1. HANKAM
2. SOSIAL POLITIK
3. EKONOMI
4. KEUANGAN
5. ADMINISTRASI PUBLIK
6. MANAJEMEN PEMERINTAHAN
FILOSOFI, PARADIGMA, DAN PRINSIP DASAR
YANG DIGUNAKAN DALAM GSPD
Desentralisasi di Indonesia dilaksanakan dalam konteks negarakesatuan. Dengan demikian paradigma dan prinsip dasar yang digunakan HARUS KONSISTEN dengan prinsip dasar negara kesatuan.
Digunakan paradigma desentralisasi berkeseimbangan (equilibrium decentralization) baik secara vertikal maupun secara horisontalmenggantikan desentralisasi yang berat sebelah, baik ke arahsentralisasi (seperti UU Nomor 5 Tahun 1974) maupun ke arahultradesentralistik (seperti UU Nomor 22 Tahun 1999). Desentralisasiberkeseimbangan secara vertikal nampak dari adanya pembagianurusan pemerintahan dan perimbangan keuangan antara pemerintahpusat dan daerah ( lihat pula RUU Hubungan Kewenangan PemerintahPusat dan daerah, Prolegnas 2010-2014 no urut 100). Sedangkandesentralisasi berkeseimbangan secara horisontal adalah pembagiantugas antara DPRD yang lebih banyak menjalankan “fungsi mengatur” dan Kepala Daerah yang lebih banyak menjalankan “fungsi mengurus”.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Sejalan dengan perkembangan pemerintahan di tingkat nasional, maka
peran DPRD sebagai wakil rakyat harus diperkuat, terutama dalam
menjalankan fungsi legislasi (atau yang lebih tepat disebut fungsi
pengaturan), dengan lebih banyak berinisiatif membuat Peraturan Daerah.
Penguatan peran tersebut dimulai dari menetapkan kedudukan
kelembagaannya secara jelas dalam sistem pemerintahan, serta
kedudukan anggotanya dalam sistem kepegawaian nasional.
DPRD juga perlu didorong untuk mulai membuat “anggaran bayangan”
(shadow budget) yang berisi angka-angka perkiraan strategis berkaitan
dengan RAPBD yang diajukan oleh Pemda, sehingga kontrol anggaran
dapat dijalankan secara efektif.
Pada sisi lain, fungsi pengawasan juga perlu diperkuat dengan menyiapkan
sistem dan mekanisme pengawasan oleh DPRD yang selama ini sama
sekali tidak tersentuh.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Pola otonomi bergeser dari simetris menjadi a-simetris. Hal tersebut
nampak dari adanya UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Otonomi
Khusus Papua, dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang NAD. ( Di dalam
Prolegnas 2010-2014 ada RUU tentang Otonomi Khusus Bali nomor
urut 157).
Pembentukan daerah otonom baru melalui tahapan daerah persiapan,
yang dibentuk dengan PP. Inisiatif pembentukan dapat berasal dari
bawah (masyarakat dan pemda setempat), dengan konsekuensi
pembiayaan sebagian besar ditanggung oleh daerah pengusul. Inisiatif
pembentukan dapat pula berasal dari pemerintah pusat dengan
pertimbangan kepentingan nasional, dengan biaya sepenuhnya dari
pemerintah pusat (Kasus Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan).
Prinsip yang dipakai : “ Mereka yang mengusulkan harus menanggung
pembiayaannya”.
Daerah persiapan didampingi selama lima tahun untuk kemudian baru
dibentuk menjadi daerah otonom yang berpotensi untuk maju dan
mandiri.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
TAHAPAN PENATAAN DAERAH
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU MELALUI DAERAH PERSIAPAN
a. Atas usulan Masyarakat dan Daerah Otonom.
Masyarakat atau kelompok masyarakat dengan dukungan pemerintah daerahkabupaten/kota/provinsi dapat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru(kabupaten/kota maupun provinsi) kepada pemerintah pusat secara berjenjang.
Usulan disertai dengan berbagai persyaratan yang ditetapkan UU yang mencakupdimensi geografi, demografi dan sistem secara komprhensif.
Pemerintah mengkaji ulang usulan dari masyarakat untuk dicocokkan denganparameter pembentukan daerah otonom yang maju dan mandiri.
Apabila telah memenuhi syarat, Pemerintah akan mengeluarkan PP pembentukandaerah persiapan.
Sebagian besar pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah persiapansampai terbentuk menjadi daerah otonom definitif berasal dari daerah induk, dibantu oleh pemerintah pusat.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Selama masa lima tahun, Pemerintah Pusat bersama-samagubernur sebagai wakil pemerintah pusat serta daerah induknyamelakukan pendampingan agar daerah persiapan nantinya dapatmenjadi daerah otonom definitif yang maju dan mandiri.
Kepala Daerah Persiapan diisi dari PNS yang memenuhi syaratmempunyai golongan pangkat minimal IV.c untuk provinsi dangolongan IV.a untuk kabupaten/kota, dengan catatan ybs tidakboleh mencalonkan diri untuk menjadi KDH definitif. PerangkatDaerahnya diisi dari berbagai daerah sesuai persyaratanperundang-undangan.
Sistem anggarannya masih mengikuti daerah induknya apabiladaerah persiapan tersebut berasal dari satu daerah otonom. Sedangkan apabila berasal dari bagian daerah otonom yang bersandingan, dibuat akun yang tersendiri dibawah supervisi dariKementerian Keuangan.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
b. Inisiatif Pemerintah
Pemerintah, berdasarkan pertimbangkan kepentingan nasional, berinisiatif membentuk daerah otonom (provinsi, kabupaten/kota). Inisiatif dibahas lintas kementerian di bawahkoordinasi kementerian dalam negeri, untuk diajukan kepadaPresiden, sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam UU. (perlukriteria kepentingan nasional).
Apabila koordinasi di tingkat nasional sudah tuntas, maka perluada pembicaraan dengan daerah, karena daerah persiapan yang akan dibentuk berdasarkan inisiatif pemerintah merupakanbagian dari suatu daerah(induk), atau beberapa daerah (induk) yang bersandingan.
Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah persiapaninisiatif Pemerintah berasal dari pemerintah pusat, sampaiterbentuk menjadi daerah otonom yang definitif.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Selama masa lima tahun, Pemerintah Pusat bersama-samagubernur sebagai wakil pemerintah pusat serta daerah induknyamelakukan pendampingan agar daerah persiapan nantinya dapatmenjadi daerah otonom definitif yang maju dan mandiri.
Kepala Daerah Persiapan diisi dari PNS yang memenuhi syaratmempunyai golongan pangkat minimal IV.c untuk provinsi dangolongan IV.a untuk kabupaten/kota, dengan catatan ybs tidakboleh mencalonkan diri untuk menjadi KDH definitif. PerangkatDaerahnya diisi dari berbagai daerah sesuai persyaratanperundang-undangan.
Sistem anggarannya masih mengikuti daerah induknya apabiladaerah persiapan tersebut berasal dari satu daerah otonom. Sedangkan apabila berasal dari bagian daerah otonom yang bersandingan, dibuat akun yang tersendiri dibawah supervisi dariKementerian Keuangan.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
PENATAAN ULANG DAERAH OTONOM YANG SUDAH ADA
Penataan Daerah Kota dilakukan dengan tahapan :
menyusun kriteria kota dalam tiga kategori (kotapratama, kotamadya, sertakotautama);
melakukan pengelompokan kota yang sudah ada ke dalam tiga kategori yakni kotapratama, kotamadya serta kotautama.
Melakukan penataan ulang daerah kota dengan parameter :
Luas wilayahnya, dalam arti melihat luasnya dibandingkan standar luas minimal sebuah kota sesuai dengan klasifikasi kotanya serta proyeksi pertumbuhannya dimasa mendatang. Bagi kota yang sudah ada tetapi belum mencapai luas wilayahminimal perlu dilakukan perluasan wilayah dengan mengambil wilayah kabupatensekitarnya dengan pendekatan “win-win approach”, atau melaksanakan kebijakandekonsentrasi planologis.
Cakupan wilayah dan rentang kendali pemerintahannya, dalam arti melihatmelihat jumlah kecamatan dan desa/kelurahan disbanding standar minimalnyasesuai klasifikasi kotanya dengan proyeksi pertumbuhannya di masa mendatang. Bagi kota yang belum memenuhi jumlah minimal kecamatan dan desa/kelurahanperlu disusun rencana penambahan jumlah secara bertahap berdasarkan prinsipefektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Jumlah penduduknya, dalam arti melihat jumlah penduduk yang adadengan proyeksi di masa mendatang. Apabila jumlahnya terlampausedikit, daerah kota bersangkutan perlu didorong untuk melakukankerjasama dengan daerah lainnya di Indonesia untuk memindahkanpenduduk ataupun melalui program transmigrasi.
Potensi ekonominya, dalam arti melihat potensi ekonomi yang diperkuat dengan studi kelayakan serta berbagai keunggulan yang dimiliki oleh setiap daerah otonom perkotaan dikaitkan dengangeoekonomi dan geostrategik secara nasional, sehingga dapatdiproyeksikan kemungkinannya untuk menjadi daerah otonomperkotaan yang maju dan mandiri.
Penataan organisasi dan sumberdaya aparturnya sesuai klasifikasikotanya, dalam arti apabila perlu dilakukan penataulanganorganisasi pemerintahnya serta sumberdaya aparatur yang mengawakinya agar menjadi lebih efektif dan efisien serta lebihberorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kebijakan khusus untuk masing-masing daerah otonom perkotaanyang mampu mendorong menuju daerah yang maju dan mandiri.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Penataan Daerah Provinsi dan Kabupaten Daratan danKepulauan, serta klasifikasi kabupaten dalam tiga kategoribesar, sedang, dan kecil dengan parameter :
Luas wilayahnya (dibuat enam kelompok terdiri dari daerah kecil, sedang, besar, dan berupa daratan atau kepulauan).
Cakupan wilayahnya dan rentang kendali pemerintahannya
Luas Wilayahnya
Jumlah penduduknya
Potensi ekonominya
Penataan organisasi dan sumberdaya aparturnya sesuaikebutuhan
Kebijakan khusus yang diperlukan untuk mendorong masing-masing daerah otonom agar nantinya maju dan mandiri.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Pembedaan perlakuan antara daerah daratan dengan daerah kepulauan.
Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, tetapi
perhatian terhadap daerah kepulauan relatif terbatas. Padahal, mengelola
daerah kepulauan jauh lebih mahal dan rumit dibanding mengelola
daratan. (Ada RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan dalam
Prolegnas 2010-2014 nomor urut 171).
Daerah otonom perkotaan di Indonesia saat ini dilihat secara seragam,
padahal kenyataannya sangat beraneka ragam. Oleh karena itu dipikirkan
adanya klasifikasi daerah otonom perkotaan menjadi tiga kategori yakni
kota kecil dengan nama generik kotapratama, kota sedang dengan nama
generik kotamadya, dan kota besar dengan nama generik kotautama.
Kewenangan, bentuk organisasi dan manajemen dari masing-masing kota
tentunya akan dibedakan sesuai dengan obyek dan subyek yang
mengurusnya.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Dipertimbangkan pula adanya kawasan-kawasan khusus yang berciri
perkotaan seperti BSD (Bumi Serpong Damai) yang sudah menjadi
pemerintahan di dalam pemerintahan. Selama ini bentuk kota mandiri
seperti ini belum terakomodasi dalam sistem pemerintahan daerah di
Indonesia.
Penataan ulang daerah otonom yang sudah ada agar dapat memenuhi
parameter menuju daerah otonom yang maju dan mandiri.
Kegiatannya mencakup penataan ulang batas wilayah agar menjadi
lebih terkelola serta menghindari adanya wilayah-wilayah yang bersifat
enclave; menataulang daerah-daerah yang berpenduduk sangat
sedikit dengan mendorong kerjasama antar daerah; memberi fungsi
khusus pada daerah-daerah otonom yang sudah terlanjur dibangun di
daerah hutan lindung; mengembangkan lebih banyak dekonsentrasi
planologis untuk mengatasi masalah-masalah perkotaan dengan
daerah-daerah disekitarnya.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
FILOSOFI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Masih dilanjutkannya filosofi desentralisasi berkeseimbangan (equilibrium decentralization), baik secara vertikal maupun horisontal, sertakeseimbangan antara demokrasi dan efisiensl.
Keseimbangan secara vertikal dalam arti adanya pembagian urusan, tanggung jawab, serta pengalokasian sumber keuangan yang seimbangantara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, sertaPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( lihat PP Nomor 38 Tahun 2007 dan UU Nomor 33 Tahun 2004).
Keseimbangan secara horisontal, dalam arti adanya pembagian fungsi yang seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Kepala daerah lebihbanyak menjalankan FUNGSI MENGURUS, sedangkan DPRD lebih banyakdituntut untuk menjalankan FUNGSI MENGATUR (membuat kebijakan),
Keseimbangan antara pengembangan demokrasi dengan efisiensi sistemadministrasinya.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
PENGEMBANGAN DESA
Masalah desa selama ini selalu kontroversial. Mulai dari kedudukannyayang tidak jelas dalam sistem pemerintahan negara, yang berdampakpada ketidakjelasan organisasi dan perangkatnya, urusanpemerintahan yang dijalankannya serta sumber-sumber keuangan yang digunakan untuk menjalankan organisasi.
Mengingat masalah yang dihadapi oleh Desa bersifat struktural, makacara mengatasinya harus didasarkan pada kebijakan politik yang strategis dan bersinambungan, tidak bersifat tambal sulam.
Strategi jangka panjang adalah menetapkan secara tegas kedudukanorganisasional pemerintah desa. Secara politis hal ini sudah mulainampak dalam TAP MPR RI No.IV/MPR/2000 yang berbeda dengan isi
pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Isi pasal ini yaitu sbb : “ Negara
MENGAKUI dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukumadat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur
dalam UU”.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Pada Tap MPR Nomor IV/MPR/2000 rekomendasi nomor 7 dikemukakan mengenai kemungkinan adanya otonomi bertingkatpropinsi, kabupaten/kota serta desa. Kebijakan politik tersebut perluditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan tentangpemerintahan daerah dan desa. Isinya yaitu sbb :
“Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dankesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisanawal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upayapenyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, termasuk PEMBERIAN otonomi bertingkat terhadap Propinsi, Kabupaten/Kota sertaDesa/Nagari/Marga, dan sebagainya.”
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG DESA
ANTARA UUD 1945 (AMANDEMEN) DENGAN TAP MPR NO
IV/MPR/2000 REKOMENDASI NOMOR 7
ASPEK YANG
DIBANDINGKAN
UUD 1945 Arah TAP MPR NO
IV/MPR/2000
Filosofi otonominya Pengakuan Pemberian
Sifat otonominya Tradisional Rasional
Bentuk kelembagaannya Self governing community
(lembaga
kemasyarakatan)
Self local government
(Lembaga pemerintah
daerah skala lokal)
Status kepegawaiannya Bukan PNS PNS
Sumber keuangannya Pungutan dan Bantuan Bagian dari APBN dan
APBD
Hak memungut pajak dan
retribusi atas nama Desa
Tidak ada Ada sesuai peraturan
perundang-undangan
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
GAMBAR PERGESERAN PARADIGMA PENGATURAN
TENTANG DESA
OTONOMI PENGAKUAN
- ADD
- Sekdes diisi PNS
- Urusan Kab/Kota yg
MASA TRANSISI pengaturannya
diserahkan kpd Desa.
- Perdes ada dalam tata
urut per UU an
- Tugas Pembantuan kepada
Desa
OTONOMI PEMBERIAN
GAMBAR PERGESERAN PARADIGMA PENGATURAN
TENTANG DESA
OTONOMI PENGAKUAN
ARAH PERKEMBANGANNYA ???
OTONOMI PEMBERIAN
PROYEKSI PERUBAHAN KEDUDUKAN KECAMATAN
BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN DESA
(PROYEKSI 20 TAHUN YANG AKAN DATANG)
Bupati/
Walikota
Camat
Desa
Desa
DesaDesa
Otonom
(baru)
KecamatanUrusan2
Pemerintahan yg
dijalankan oleh desa
Proses amalgamasi
(Vide Tap MPR No. IV/2000
Rekomendasi no. 7)
Isi otonominya bersifat
pemberian dari Pemerintah
1.Luas mencakup beberapa desa
lama.
2. Otonomi Rasional (DO Tk III)
Konsekuensi
dihapus
Hak cipta model : Sadu Wasistiono
Menurut data dari BPS, pada tahun 2009 jumlah penduduk Indonesia
yang tinggal di daerag pedesaan hanya 51%, sedangkan yang 49% sudah
tinggal di daerah perkotaan.
Definisi perkotaan tidak lagi dilihat secara fisik kota, melainkan lebih pada
budanya. Dengan teknologi informatika, telah terbangun netcitizen yang
tidak lain adalah masyarakat yang berbudaya kota, bahkan berbudaya
dunia (world citizen).
Berdasarkan trend yang ada, sampai tahun 2025, jumlah penduduk yang
tinggal di daerah pedesaan akan semakin sedikit. Oleh karena itu, perlu
disusun bentuk organisasi pemerintahan yang seiring dengan perubahan
masyarakatnya.
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
KRITERIA DAERAH OTONOM YANG MAJU DAN MANDIRI
Selama ini daerah otonom di Indonesia tumbuh dan berkembang
tanpa adanya patok duga untuk mengukur tingkat kemajuannya. Oleh
karena itu dibuat parameter daerah otonom yang maju dan mandiri
yaitu sbb:
a. Maju, artinya secara time serial sebuah daerah otonom mengalami
kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya, dihadapkan pula
pada besarnya anggaran negara dan daerah yang telah digunakan.
Kemajuan yang diukur mencakup indikator-indikator kunci seperti
pendapatan perkapita, PDRB, IPM, pelayanan publik, daya saing
daerah di bidang ekonomi,ketahanan sosial dlsb.
(perbandingan dengan diri sendiri menurut dimensi waktu).
b. Maju, dalam arti dibandingkan dengan daerah-daerah yang setara,
sesuai klasternya. (perbandingan dengan daerah lain).
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Mandiri, dalam arti mampu mengatur dan mengurus sebagian besar
urusan rumah tangga daerahnya sendiri berdasarkan kontrak sosial yang
telah dibuat antara pemerintah daerah dengan masyarakat daerah.
Mandiri, dalam arti daerah otonom mampu menyelesaikan sebagian besar
masalah-masalah setempat, sesuai hakekat otonomi daerah.
Mandiri, dalam arti mampu membiayai sebagian besar pengeluarannya dari
upaya mengembangkan potensi daerah, sehingga ketergantungan dalam
bidang keuangan pada pemerintah pusat dari waktu ke waktu semakin
berkurang.
==SEKIAN DAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA==
Sadu Wasistiono adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)