PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG
BERKELANJUTAN
D i s a m p a i k a n d a l a m a c a r a Wo r k s h o p Ta t a G u n a L a h a n d a n P e n g e l o l a a n S u m b e r D a y a A l a m
J a k a r t a , A p r i l 2 0 1 6
1
O l e h :
D r. I r. B u d i S i t u m o r a n g , M U R P
S e k r e t a r i s D i r e k t o r a t J e n d e r a l Ta t a R u a n g
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
OUTLINE
1. LATAR BELAKANG
2. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
3. UPAYA BIDANG TATA RUANG DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG
BERKELANJUTAN
4. PENUTUP
2
LATAR BELAKANG
1
STRENGTH WEAKNESS OPPORTUNITIES THREAT
Lokasi strategis Indonesia
Kekayaan sumberdaya alam
Laju pertumbuhan ekonomi
Keterbatasan Lahan
Ketidaksinkronan antara penataan ruang dan agraria
Tingginya laju pertumbuhan penduduk Peningkatan
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengatur fungsi ruang
Berkurangnya lahan produksi
Perubahan Iklim
3
LATAR BELAKANG STRENGTH: LOKASI STRATEGIS INDONESIA 1
Jabodetabekpunjur termasuk dalam salah satu MEGACITY (penduduk > 10 juta). (Sumber: UN, 2014)
Jabodetabekpunjur dengan lahan terbangun terpadat KE-DUA DUNIA (Sumber: RIHN report, 2014)
± 90% perdagangan internasional pendistribusiannya melewati laut,
dan 40% nya melewati wilayah perairan Indonesia (Sumber: jurnal maritim.com)
4
LATAR BELAKANG STRENGTH: LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI 1
(Sumber: Rustiadi, 2014)
Kota sedang dengan jumlah terbanyak memberikan kontribusi PDRB yang semakin menurun terhadap perekonomian Nasional, sedangkan kontribusi PDRB metropolitan semakin meningkat
5
LATAR BELAKANG WEAKNESS: KETERBATASAN LAHAN
(Sumber: Rustiadi, 2014)
Sumber : Kompas, 2011 dan SLHI, 2006
Hingga awal 1980-an perkembangan permukiman Jakarta mengarah ke SELATAN (Kebayoran Baru, Pondok Indah, Bintaro, dsb)
Rencana Induk Jakarta 1985-2005 perkembangan diarahkan ke TIMUR & BARAT untuk membatasi pengembangan ke arah Selatan berkembang permukiman di Bekasi & Tangerang
Seiring dengan perkembangan selanjutnya, kawasan selatan tetap berkembang (Cinere, Depok, Cibubur)
1
6
LATAR BELAKANG WEAKNESS: KETIDAKSINKRONAN ANTARA PENATAAN RUANG
dan AGRARIA
Banyaknya masalah tata ruang yang berakar pada persoalan agraria (dikotomi tata ruang dan agraria).
Data menunjukkan setiap lima tahun konversi lahan pertanian untuk pemanfaatan lain (industri, jasa, permukiman) mencapai ± 106 ribu hektar.
Contoh kasus belum sinkronnya agraria dan tata ruang: a. pemahaman dan implementasi konsep “property right” dan
“development right” yang belum tepat b. kepemilikan lahan belum menjadi pertimbangan dalam
penyusunan RTRW c. keluarnya ijin guna usaha yang belum mempertimbangkan
kesesuaian peruntukan pemanfaatan dalam Rencana tata Ruang
1
7
Populasi di Perkotaan Dalam 4 dekade (1970 – 2010)
52% di 2010 80% di 2050
Rata-rata pertumbuhan penduduk 1.49%
17%
83%
197022%
78%
198031%
69%
1990
44%
56%
2000 52%
48%
2010 60%
40%
2020
UrbanRural
LATAR BELAKANG OPPORTUNITIES: LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
Pada 2045 akan semakin banyak penduduk terkonsentrasi di megapolitan.
Perkembangan penduduk di megapolitan dan metropolitan sangat tinggi meninggalkan kota-kota lain termasuk kota sedang yang jumlah kotanya dominan.
1
8
LATAR BELAKANG OPPORTUNITIES: Kesadaran masyarakat
Masyarakat, khususnya yang tinggal di perkotaan, semakin menyadari pentingnya mengatur penggunaan ruang, agar tercipta kualitas hidup yang lebih baik
1
6 9
LATAR BELAKANG THREAT: BERKURANGNYA LAHAN PRODUKSI
Contoh: lahan pertanian) 1d
Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 29.743 Ha terkena banjir (11.043 Ha diantaranya puso karena banjir) dan 82.472 Ha terkena kekeringan (8.497 Ha diantaranya puso karena kekeringan).
(Sumber: Kementerian ATR/ BPN)
2. JUMLAH PETANI YANG TIDAK MEMILIKI TANAH Pada 2013, jumlah rumah tangga petani gurem di Indonesia adalah 14.250.000 rumah tangga atau 55,53 % dari total rumah tangga petani di Indonesia.(BPS, 2013)
1. KONVERSI TANAH SAWAH KE NON SAWAH Setiap Tahun Terdapat sekitar 110.000 Ha Lahan pertanian beralih fungsi menjadi non Pertanian
1
10
”Diperlukan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan penatagunaan lahan yang sesuai dengan kapasitas serta daya dukung lingkungan”
LATAR BELAKANG THREAT: PERUBAHAN IKLIM
(Sumber: Mercy Corps, 2010)
(Sumber: Mercy Corps, 2010)
1
11
12
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Asas:
Tujuan Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sasaran terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan
lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber
daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
a. keterpaduan; b. keserasian,
keselarasan, dan keseimbangan;
c. keberlanjutan; d. keberdayagunaan dan
keberhasilgunaan;
e. Keterbukaan; f. kebersamaan dan
kemitraan; g. pelindungan kepentingan
umum; h. kepastian hukum dan
keadilan; dan i. akuntabilitas.
Penyelenggaraan Penataan Ruang Landasan Hukum 2
Landasan Hukum (2)
13
Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi kegiatan:
Pengaturan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan PELAKSANAAN Penataan Ruang dilakukan melalui:
Perencanaan tata ruang, Pemanfaatan ruang, dan Pengendalian
pemanfaatan ruang.
14
TUR-BIN-LAK-WAS
PENGATU-RAN
PEMBINA-AN
PENGAWA-SAN
Peren-canaan
Pemanfaatan
Pengendalian
PELAKSANAAN
Penyelenggaraan Penataan Ruang Konsep Dasar 2
A. Tahap Perencanaan
15
RTRW disusun secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Kesesuaian antar rencana dikawal melalui proses persetujuan substansi.
Prosedur Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
RTRWN RTR Pulau
RTRW Provinsi
RTR KSN
16
Elaborasi RTR dalam lingkup Wilayah
RDTR
Rencana Umum Rencana Rinci
RTRW Kab/Kota
B. Tahap Pemanfaatan
17
4.Indikasi waktu pelaksanaan
1. Indikasi program utama
3. Indikasi instansi pelaksana
2. Indikasi sumber pendanaan
ARAHAN PEMANFAATAN
RUANG
Rencana Terpadu dan Program
Investasi Pemanfaatan Ruang
Jangka Menengah
Posisi Sinkronisasi Program Sektor dalam Perencanaan Pembangunan
Dalam lingkup nasional, RTRW dioperasionalisasikan melalui RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN).
RPI2JM atau RTPIPRJM menurunkan Indikasi Program pembangunan infrastruktur Kementerian/Lembaga (K/L) yang termuat di RTR KSN ke dalam rencana jangka menengah dan tahunan.
RPI2JM atau RTPIPRJM disinkronisasikan dengan Renstra K/L dan menjadi masukan untuk penyusunan RKP (melalui Musrenbangnas) dan RPJMN.
18
Keterangan: RPI2JM: Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Investasi Jangka Menengah RTPIPRJM: Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah
Konsep Dasar Pengendalian Pemanfaatan Ruang
C. Tahap Pengendalian
19
Tahap Pengendalian
20
Bersifat Preventif/Antisipatif
PENCEGAHAN terhadap penyimpangan
pemanfaatan ruang
Bersifat Reaktif/Responsif
Penindakan
terhadap penyimpangan
pemanfaatan ruang
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian = Pencegahan + Penindakan
Ex-ante factum Post factum
Penetapan Peraturan Zonasi
Sanksi Insentif & Disinsentif
Perizinan
2
Sosial-politik Hankam
Pertanian
Geologi tata lingk.
Kehutanan
Transportasi
Kelembagaan
Arsitektur
Sosial-Budaya
Urban design
Penyelenggaraan Penataan Ruang Filosofi Perencanaan
21
UPAYA-UPAYA BIDANG TATA RUANG DALAM
MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA
BERKELANJUTAN 3
PROV. SUMUT : - Belum Perda
PROV. RIAU : - Belum Perda PROV. KEP.RIAU : - Belum Perda
PROV. SUMSEL : - Belum Perda
PROV. KALIMANTAN UTARA : - Belum Perda
1. Kepastian Payung Hukum untuk Rencana Tata Ruang baik di pusat maupun di daerah
yang disertai dengan penyusunan KLHS sebagai pertimbangan penentuan kebijakan,
rencana, dan program yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta mitigasi dan
adaptasi terhadap perubahan Iklim
22
3
KETERANGAN TOTAL
DAERAH
PROSES
DI DAERAH
PEMBAHASAN
BKPRN
SUDAH
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
MENTERI
PERDA
RTRW
PROVINSI 34 0 0 5 29 85.29
%
KETERANGAN TOTAL
DAERAH REVISI
REKOM
GUB
PEMBAHASAN
BKPRN
SUDAH
MENDAPATKAN
PERSETUJUAN
SUBSTANSI
MENTERI
PERDA
RTRW
KABUPATEN 415 8 1 3 45 358 86.27%
KOTA 93 0 0 0 5 88 94.62%
JUMLAH 508 8 1 3 50 446 87.80%
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN/ KOTA
PROGRES RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SELURUH INDONESIA (Status tanggal 1 April 2016)
Lanjutan..
UPAYA-UPAYA BIDANG TATA RUANG DALAM
MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA
BERKELANJUTAN
23
3
Lanjutan..
Perpres RTR Pulau/kepulauan dan KSN
1. RTR Pulau/Kepulauan Sumatera : Perpres
No. 13/2012
2. RTR Pulau/Kepulauan Jawa-Bali : Perpres
No. 28/2012
3. RTR Pulau/Kepulauan Kalimantan
: Perpres No. 3/2012
4. RTR Pulau/Kepulauan Nusa Tenggara
: Perpres No 56/2014
5. RTR Pulau/Kepulauan Maluku-Maluku
Utara : Perpres No 77/ 2014
6. RTR Pulau/Kepulauan Sulawesi : Perpres
No. 11/2011
7. RTR Pulau/Kepulauan Papua : Perpres No
57 /2014
1. RTR KSN Danau Toba : Perpres No. 81 Tahun 2014
2.RTR KSN Merapi : Perpres No. 70 Tahun 2014
3.RTR KSN Borobudur dsk : Perpres No. 58 Tahun 2014
4.RTR KSN PN Nusa Tenggara Timur – Timor Leste : Perpres No. 179/2014
5.RTR KSN PN Kalimantan : Perpres No. 31/2015
6.RTR KSN PN Papua : Perpres No. 32/2015
7.RTR KSN PN Maluku : Perpres No. 33/2015
8.RTR KPN Maluku Utara dan Papua Barat : Perpres No. 34/2015
9.RTR KSN Jabodetabekpunjur, : Perpres No. 54/2008
10.RTR KSN Sarbagita : Perpres No. 45/2011
11.RTR KSN Mamminasata : Perpres No. 55/2011
12.RTR KSN Mebidangro : Perpres No. 62/2011
13.RTR KSN BBK : Perpres No. 87/2011
UPAYA-UPAYA BIDANG TATA RUANG DALAM
MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA
BERKELANJUTAN
24
2. Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
• Penetapan indikasi rencana LP2B dalam RTRW Kabupaten/Kota dan mendukung percepatan penetapan PERDA LP2B di daerah;
• Mengarahkan agar Pemda Kab/kota maupun provinsi mempertahankan luas lahan pertanian yang peruntukannya telah ditetapkan menjadi kawasan pertanian, dengan :
a. tidak merubah lahan pertanian yang peruntukannya telah ditetapkan menjadi kawasan pertanian dengan Perda RTRW;
b. tidak memasukkan usulan perubahan kawasan pertanian dalam peninjauan kembali RTRW
• Upaya Konservasi Lahan, dengan arahan RTR di daerah harus menyediakan kawasan bervegetasi hutan minimal 30% dari luas DAS dan luasan RTH sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan
• Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lahan gambut dan wilayah sungai/ DAS nasional kritis melalui manajemen DAS yang terintegrasi
• Mengurangi laju deforestasi nasional
• Penyusunan model ecological footprint
3
Lanjutan..
UPAYA-UPAYA BIDANG TATA RUANG DALAM
MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA
BERKELANJUTAN
25
3. Pengendalian pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang, terutama di kawasan perkotaan,
mendorong intensifikasi pembangunan di area perkotaan salah satunya melalui konsep pembangunan compact city
Tujuan yang ingin dicapai: a. mengurangi terjadinya urban sprawl b. melindungi keberlanjutan lahan pertanian (konversi lahan) c. menyelamatkan sumber pangan nasional
Tools pengendalian yang digunakan : a. sinkronisasi kebijakan agraria dengan RTR b. penerapan insentif dan disinsentif dalam implementasi RTR c. pemberian sanksi bagi pelanggar tata ruang
3
UPAYA-UPAYA BIDANG TATA RUANG DALAM
MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA
BERKELANJUTAN
26
Penutup
Rencana tata ruang merupakan matra spasial pengembangan wilayah (arahan pembangunan sektoral dan daerah).
Pelaksanaan RTR dapat mendukung terwujudnya keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.
Pengembangan wilayah berbasis RTR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya perwujudan rencana tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan KSN perlu adanya dukungan seluruh sektor dan pemangku kepentingan.
Dukungan tata ruang untuk pembangunan dilakukan dengan ketersediaan regulasi penataan ruang, pembinaan kelembagaan penataan ruang termasuk sumberdaya manusia serta peningkatan kualitas pelaksanaan penataan ruang melalui tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
27
TERIMAKASIH
28