Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 VI-1 Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Bab ini berisi uraian tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022. Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan ini selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. 6.1 Strategi Pembangunan Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagian dengan dilandasi semangat gotong- royong. Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu :
53
Embed
Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah · dan produktif Meningkatnya kewirausahaan baru Meningkatkan pertumbuhan IKM yang berkualitas dan berkelanjutan Peningkatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-1
Bab VI
Strategi, Arah Kebijakan dan
Program Pembangunan
Daerah
Bab ini berisi uraian tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Provinsi DKI
Jakarta tahun 2017-2022. Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan ini selaras
dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam bab
sebelumnya.
6.1 Strategi Pembangunan
Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah terbangunnya warga
dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagian dengan dilandasi semangat gotong-
royong. Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu :
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-2
1. Keadilan dan keberpihakan
Strategi ini dijabarkan dalam 4 (empat) hal yaitu :
a. Kesempatan yang setara
Memastikan hadirnya kesempatan yang setara bagi semua, keadilian dirasakan dalam
setiap sendi pengelolaan kota, sejak pembuatan regulasi sampai layanan publik, serta
mengajak seluruh elemen kota ikut bergerak memberdayakan warga yang lemah dan
terpinggirkan.
b. Suara warga
Mendengarkan suara seluruh elemen warga, mempertimbangkan perspektif perempuan,
anak-anak, difabilitas, dan masyarakat marjinal dalam setiap kebijakan, membangunan
interaksi yang manusiawi dan realistis dengan seluruh warga dan elemen kota.
c. Kota global
Mendorong Jakarta menjadi kota global dengan segala keragaman dan kegiatannya, terbuka
terhadap perubahan dan kemajuan dunia, serta masyarakat dan bisnis merasakan manfaat
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
d. Kelestarian kota
Memastikan kelestarian lingkungan (sustainability), tradisi, dan karakter kota ikut terjaga
dna berkembang, membangun keindahan setiap sudut kota, serta memberikan ruang
seluasnya bagi seni dan budidaya.
2. Orientasi pada warga dan ruang interaksi
Strategi orientasi pada warga dan ruang interaksi dijabarkan dalam 4 (empat) hal yaitu :
a. Pola perilaku dan ruang interaksi
Setiap kebijakan mempertimbangkan pola perilaku dan ruang interaksi antar warga, warga
difabilitas yang terhubung dengan komunitasnya, serta saling terhubung lintas segmen.
b. Ekosistem sosial
Membangun ekosistem sosial, tak hanya ekosistem ekonomi, peka pada perubahan konteks
sosial dan ekonomi yang dinamis.
c. Pelibatan warga
Warga adalah pelaku utama pembangunan dengan pemerintah sebagai rekan kolaborator
yang menggerakkan dan memberikan dukungan. Menangkap dan mengembangkan praktik
baik, kearifan lokal dan solusi inovatif dari masyarakat.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-3
3. Birokrasi efektif dan penguatan tata kelola
Strategi orientasi pada warga dan ruang interaksi dijabarkan dalam 3 (tiga) hal yaitu :
a. Kepercayaan publik
Mengedepankan etika, transparansi dan keterbukaan dalam setiap proses pemerintahan dan
interaksi dengan warga dan elemen kota.
b. Profesionalisme birokrasi
Mengambil keputusan terukur berdasarkan data, fakta dan bukti di lapangan, bekerja
sebagai satu tim yang saling mendukung, setiap aparat menjadi wakil kehadiran negara
dan menjadi duta pemerintah kepada warga.
c. Sistem dan institusionalisasi solusi
Tidak terus-menerus mengandalkan solusi spontan, terutama untuk masalah yang dapat
diantisipasi atau berulang, mengembangkan sistem dan prosedur operasional standar untuk
meminimalkan diskresi, menjadi birokrasi yang terus belajar dan bergerak maju.
Dalam mencapai strategi pembangunan sebagaimana sebelumnya, perencanaan secara partisipatif
mutlak diperlukan dalam rangka menjaring aspirasi warga DKI Jakarta dalam pembangunan tahunan
maupun lima tahunan. perencanaan partisipatif merupakan salah satu pendekatan dalam proses
perencanaan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan partisipatif yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta
mengedepankanpemberian peluang kepada masyarakat yang seluas-luasnya sehingga dapat berperan
serta dalam proses pengambilan keputusan secara bottom-upbagi kepentingan bersama. Untuk itu, titik
berat dari perencanaan partisipatif tersebut diarahkan pada penggerakan seluruh sumber daya yang
ada di masyarakat. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi untuk berkolaborasi sesama warga melalui
penggerakan partisipasi masyarakat dalam wadah filantropi, corporate social responsibility(CSR),
swadaya masyarakat dan lain-lain.
Dalam rangka mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat tersebut, dilakukan pendampingan bagi
masyarakat pada level komunitas atau rukun warga (RW) yang telah digagas sebagai percontohan pada
proses musrenbang dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2019. Dengan
adanya pendampingan bagi proses musrenbang, diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada
di level komunitas secara lebih riil, sekaligus dapat diselaraskan dengan target dan prioritas daerah.
Pendampingan dimaksud dilakukan oleh kader-kader yang berasal dari masyarakat setempat, yang
diharapkan mengerti akan kondisi, permasalahan, dan potensi lingkungannya masing-masing.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-4
Direncanakan pada pelaksanaan musrenbang untuk penyusunan rencana kerja pembangunan daerah
tahun 2020, seluruh RW dapat difasilitasi dengan kader-kader pendamping tersebut.
Adapun rincian strategi masing-masing Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 tersusun dalam
Tabel 6.1
Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta 2017-2022
Tujuan Sasaran Strategi VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua MISI 1 : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan
Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif
Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial
Meningkatkan upaya rehabilitasi sosial dan memperluas lokasi strategis yang bersih dan bebas dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Melaksanakan penegakan Perda dan atau Perkada secara yustisial dan non yustisial dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta memberdayakan potensi masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
Meningkatkan kompetensi PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penegakan Perda dan/atau Perkada secara yustisial
Optimalisasi PSKS
Peningkatan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana sosial
Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak
Penanganan komprehensif terhadap tindakan kekerasan perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang dan berbagai jenis eksploitasi lainnya
Meningkatkan pembangunan yang responsif gender secara berkelanjutan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-5
Tujuan Sasaran Strategi
Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana
Menerapkan strategi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanganan bencana
Pengembangan Pengendalian operasi penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan
Melakukan Penyusunan kebijakan teknis partisipasi masyarakat
Pengurangan Risiko Bencana melalui Peningkatan Kemampuan Masyarakat dan Aparatur, Implementasi Fasilitas Publik Aman dan Kelurahan Tangguh Bencana serta Pemberdayaan Masyarakat, stakeholder dan difasilitasi oleh Sistem Informasi Kebencanaan.
Penanganan Kedaruratan, Pengungsi dengan dukungan Logistik dan Peralatan, serta Pemberdayaan Masyarakat Pada Saat dan Pasca Bencana
Mewujudkan manusia sehat, cerdas, dan berdaya
Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua
Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan
Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan
Meningkatkan kemampuan literasi, budaya gemar membaca dan pelestarian karya
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi semua
Optimalisasi pengelolaan sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien
Pemberdayaan dan peningkatan peran pemuda dan pramuka
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Terwujudnya keluarga sejahtera
Mengendalikan kuantitas penduduk dan pembangunan kualitas keluarga
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-6
Tujuan Sasaran Strategi Misi 2 : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang
Meningkatkan kesempatan kerja
Berkurangnya tingkat pengangguran
Peningkatan daya saing tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru
Memberikan pembinaan hubungan industrial
Melakukan pembinaan dan penegakan hukum dalam rangka perlindungan norma ketenagakerjaan
Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif
Meningkatnya kewirausahaan baru
Meningkatkan pertumbuhan IKM yang berkualitas dan berkelanjutan
Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran anggota dan Masyarakat dalam mengembangkan Koperasi melalui kompetensi manajerial pengelolaan, pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan berbasis IT
Peningkatan fasilitasi UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan, serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan UKM DKI Jakarta
Partisipasi pada pameran dagang, Melakukan Misi Dagang, Meningkatkan wawasan para pelaku usaha / UKM
Pengintensifan kuantitas dan kualitas Pengawasan Perdagangan
Peningkatan Pelayanan Tera/Tera Ulang
Peningkatan partisipasi pameran dagang, Pemasaran hasil produk koperasi dan UKM melalui Bazar dan Expo
Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan
Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat
Ketahanan pangan yang berkelanjutan
Mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat
Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat
Mensinergikan upaya penanganan fakir miskin
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-7
Tujuan Sasaran Strategi Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan
Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi
Membangun dan memelihara infrastruktur pengendali banjir dan abrasi.
Meningkatnya akses sanitasi layak
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air bersih.
Membangun dan mengelola sistem pengolahan air limbah.
Mengurangi sampah dan meningkatkan pelayanan penanganan sampah
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta
Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan
Meningkatkan konektivitas di wilayah provinsi
Mempertahankan kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap
Meningkatkan Panjang Jalan yang Memiliki prasarana Jaringan Utilitas
Pengembangan Sistem Angkutan Umum
Pengembangan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas
Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota
Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan
Penyediaan, Pengelolaan dan pengembangan pencahayaan kota yang hemat energi
Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
Peningkatan jumlah perumahan rakyat yang layak huni tertata rapi dan berkelanjutan
Peningkatan Jumlah Perumahan Rakyat yang lengkap sarana dan prasarana
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-8
Tujuan Sasaran Strategi
Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta
Meningkatnya pertumbuhan investasi
Penerapan Kebijakan, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dan Pembangunan Jakarta Invesment Center (JIC)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan non Perijinan
Meningkatkan sinergi antar sesama BUMD/PT Patungan dan SKPD, memperkuat daya saing BUMD/PT Patungan, konsolidasi BUMD/PT Patungan untuk menguatkan struktur modal, SDM dan bisnis, menerapkan prinsip GCG, mendorong BUMD/PT Patungan Go Public, transformasi bisnis BUMD/PT Patungan, optimalisasi aset BUMD, meningkatkan pelayanan BUMD, memberikan PMD secara selektif untuk proyek penugasan tertentu.
Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
Misi 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan masyarakat, secara efektif, meritokratis dan berintegritas Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur
Pemetaan Kompetensi SDM Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Mengembangkan sistem manajemen kinerja ASN
Mewujudkan jiwa korps Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta
Peningkatan Kompetensi SDM
Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan SDM
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standara
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja pembangunan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-9
Tujuan Sasaran Strategi
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Optimalisasi pelayanan pemakaman
Peningkatan Pelayanan Penghuni Rumah Susun
Optimalisasi sistem pengaduan warga yang terintegrasi,Optimalisasi layanan environment sosial dan dukungan TIK Optimalisasi penyediaan analisis big data untuk sektor prioritas
Digitalisasi sistem tindaklanjut SKPD/UKPD atas aspirasi warga Jakarta pada media massa
Melaksanakan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi
Peningkatan kualitas pelayanan, aparatur, database kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan
Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah
Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Gubernur kepada Kota/Kabupaten
Trending topik /berita strategis,Mengidentifikasi media dan komunitas potensial,Meningkatkan awereness netizen, Menempatkan beragam informasi di LED dan website informasi SKPD/UKPD,Membuat kemasan informasi menjadi,menarik dan mudah dipahami netizen,Penetapan standard kompetensi SDM,Kerjasama dengan stakeholder,Melaksanakan Advokasi,Pemeringkatan Badan Publik, Edukasi dan Sosialisasi
Mengimplementasikan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-10
Tujuan Sasaran Strategi
Peningkatan Daya Tanggap dan Inovasi atas Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Publik Urusan Kesehatan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan non Perijinan
Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat
Meningkatkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi sektor keuangan
Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan Perekonomian
Meningkatkan efektivitas kerjasama luar negeri yang berbasis gerakan
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
Fasilitasi Penyelenggaraan tugas dan fungsi kedewanan
Menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral,Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik, Membangunan dan mengintegrasikan Sistem Informasi Statistik Peningkatan data sektoral SKPD/ wilayah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Statistik
Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai
Meningkatkan dan mengelola kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai.
Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai
Peningkatan Capaian Kinerja Daerah
Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat
Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pemerintahan
Peningkatan Efektifitas Kerjasama Dalam Negeri
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-11
Tujuan Sasaran Strategi
Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan penataan kota dan lingkungan hidup
Pengelolaan Administrasi Umum dan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah yang efektif dan efisien
Pengelolaan aset daerah yang akuntabel
Peningkatan pengelolaan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah
Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Optimalisasi teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa
Peningkatan Kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi serta tepat perilaku melalui penataan kelembagaan, analisa jabatan, penatalaksanaan dan peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan target Reformasi Birokrasi
Peningkatan Persentase Regulasi yang harmonis
Peningkatan Persentase Pemberian Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-12
Tujuan Sasaran Strategi
Identifikasi kebutuhan, menentukan Skala Prioritas,Pengalokasian anggaran,Registrasi perangkat komputer yang digunakan untuk operasional tata kelola pemerintahan berbasis elektronik secara bertahap,Redundant perangkat jaringan,Redundant bandwidth jaringan
Identifikasi kebutuhan, menentukan Skala Prioritas,Investasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pengalokasian anggaran, Peningkatan coverage, pemeliharaan berkala
Membuat kajian dan regulasi, identifikasi kebutuhan kapasitas data centre dari seluruh SKPD/UKPD,menghitung daya tampung eksisting dan daya tampung yang dibutuhkan, membuat desain ketersediaan dan penataan ruang data center serta DED (Detil Engginering Design),pembangunan perluasan data centre,relokasi perangkat data dari SKPD/UKPD,penyediaaan perangkat
Membuat surat edaran, melakukan sosialisasi, melakukan monitoring pembuatan subdomain di seluruh SKPD,mengkoordinasikan dengan BKD untuk menjadikan bagian dari KPI,Assesment TIK pada SKPD
Assesment TIK pd SKPD, Penguatan fungsi Dinas Kominikasi Informatika dan Statistik Prov. DKI Jakarta khususnya Rekomendasi dan Controlling , Komitmen dari pimpinan, Penguatan SDM (jumlah dan kualitas), Pembentukan IT Implementasi Project Tim, Implementasi RITIK
Pemenuhan standarisasi LKPP, Standarisasi ISO 27001,Terpenuhinya Standard Sistem Manajemen Keamanan Informasi Standardisasi LPSE dan SNI/ISO 27001
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-13
Tujuan Sasaran Strategi Misi 4 : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial
Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari
Pengembangan dan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
Menjaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Peningkatan jumlah flora dan fauna yang dikonservasi dengan didukung penyediaan sarana prasarana yang memadai
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas RTH
Melambatnya penurunan permukaan tanah
Peningkatan cadangan air tanah
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya
Peningkatan jumlah kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan
Misi 5 : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan
Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia.
Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat.
Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja pembangunan
Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras
Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya
Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat
Pemberian pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan kesadaran bela negara, kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan
Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-14
Tujuan Sasaran Strategi Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia
Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional
Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan E-Tourism
Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan
Melakukan pembinaan, pelatihan, pengembangan dan pelestarian SDM dan unsur kebudayaan serta peningkatan sarana prasarana dan melalui upaya lainnya berupa pengelolaan mandiri.
Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya
Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik, menciptakan nilai tambah, dan membuka akses seluas-luasnya terhadap cagar budaya melalui upaya lainnya berupa pengelolaan mandiri
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan
6.2.1 Arah Kebijakan Provinsi
Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan DKI Jakarta tahun 2017-
2022 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas
pembangunan nasional dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai bagian dari
program dunia untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Tujuan
pembangunan dalam RPJMD 2017-2022 sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-
2025 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2013-
2017 dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya
yang dimilliki sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan
kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-15
Pembangunan periode ini sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 diarahkan pada :
1. Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta
a. Sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi
b. Pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan badan sungai dan kanal
c. Pengolahan dan pengendalian sampah dan limbah
d. Pembangunan jaringan air bersih yang mencakup seluruh wilayah kota dan pengembangan
penyediaan sistem jaringan air minum kota
e. Penguatan kebijakan efisiensi energI
f. Pemantapan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak
2. Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta
a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan mantap dengan tetap memperhatikan
pemerataan dan keadilan serta inklusifitas
b. Daya beli masyarakat terkelola dengan baik
c. Ketahanan pangan semakin mantap
d. Beroperasi dan berfungsinya lembaga perekonomian profesional yang mendukung ekonomi
masyarakat
e. Sistem perijinan usaha terintegrasi dengan sistem kegiatan ekonomi lainnya
3. Pemantapan ketahanan sosial budaya
a. Pemantapan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta
b. Pemantapan derajat kesehatan warga Jakarta
c. Revitalisasi kelembagaan pemuda
d. Pemantapan pengarustamaan gender dan anak
4. Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam
a. Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan
b. Optimalisasi daya dukung dan daya tampung kota melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya
energi dan air tanah
c. Menuju kota yang berketahanan energi
d. Pelestarian lingkungan alam dalam peningkatan daya dukung
5. Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
a. Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya
b. Pemantapan akuntabilitas publik dalam hal pelayanan masyarakat
c. Pemantapan struktur birokrasi dan aparatur, hubungan antar lembaga, BUMD dan swasta
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-16
6. Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta
a. Pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan
penelitian, penciptaan, dan inovasi
b. Kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi serta pemantapan apresiasi
Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakartaper tahun selama periode tahun 2018 sampai
dengan tahun 2022 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut :
Gambar 6.1 Arah kebijakan pembangunan (Milestone) tahun 2017-2022
1. Arah kebijakan Tahun 2018
Pembangunan pada tahun 2018 diselenggarakan dengan tema Memacu Pemerataan
Pembangunan.
2. Arah kebijakan Tahun 2019
Pembangunan pada tahun 2019 diselenggarakan dengan tema yaitu Pemantapan Pemerataan
Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas.
3. Arah kebijakan Tahun 2020
Pembangunan pada tahun 2020 diselenggarakan dengan tema yaitu Memacu Pertumbuhan
Berkualitas.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-17
4. Arah kebijakan Tahun 2021
Pembangunan pada tahun 2021 diselenggarakan dengan tema yaitu Pemantapan Pertumbuhan
Berkualitas Untuk Stabilitas Pembangunan
5. Arah kebijakan Tahun 2022
Pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan dengan tema yaitu Pemantapan Stabilitas
Melalui Pemerataan dan Pertumbuhan Berkualitas.
6.2.2 Arah Kebijakan Kewilayahan
Sebagai daerah otonomi di tingkat Provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewajiban
dalam perencanaan dan pengembangan keenam wilayah adminitrasinya, yang terdiri dari 5 (lima) Kota
Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi.
Kedudukan kota administrasi dan kabupaten administrasi tersebut merupakan konsekuensi format
otonomi tunggal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diletakkan di tingkat provinsi. Kedudukan
kota administrasi dan kabupaten administrasi sebagai perangkat daerah provinsi memerlukan
pengaturan khusus sehingga terwujud keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Oleh karena itu sebagai wujud nya hal tersebut, maka untuk meningkatkan dan optimalisasi pelayanan
masyarakat di wilayah kota dan kabupaten administrasi maka diperlukan pengembangan kawasan kota
dan kabupaten administrasi secara selaras, terarah, terpadu, dan terintegrasi. Berikut arah kebijakan
kewilayahan yang dijabarkan dalam bentuk pengembangan wilayah 5 (lima) Kota administrasi dan 1
(satu) Kabupaten administrasi.
A. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Pusat
a. Penataan Kawasan Johar Baru
Kawasan Johar Baru merupakan wilayah kecamatan dengan luas wilayah 2,38 Km² dan jumlah
penduduk sebanyak 117.985 jiwa (tahun 2015). Pemanfaatan lahan di wilayah Kecamatan Johar
Baru lebih banyak didominasi oleh permukiman padat, selain itu tersedia beberapa fasilitas
umum yaitu gelanggang remaja, sekolah dan pasar.
Kepadatan penduduk Johar Baru sebesar 48.890 jiwa/km² (tahun 2015) menyebabkan
terbatasnya jumlah ruang publik/ruang terbuka hijau dan kualitas permukiman baik dari segi
fisik bangunan, akses serta sanitasi menjadi buruk. Hal ini semakin menambah masalah
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-18
kerawanan sosial seperti rawan narkoba dan tawuran antar warga. Disamping itu, sebagian
wilayah di Kawasan Johar Baru merupakan kawasan rawan banjir/genangan.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta tahun 2030, Kawasan
Johar Baru diarahkan pengembangannya sebagai Rencana pengembangan kawasan campuran
dengan perbaikan lingkungan kawasan campuran dan disertai dengan penyediaan infrastruktur
yang memadai. Selain itu meningkatkan infrastruktur, pembangunan Johar Baru juga
diarahkan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai kohesivitas dan lebih toleran, kreatif
dan berkembang.
Rencana pengembangan dan penataan Kawasan Johar Baru diarahkan pada :
- Pembangun dan pemeliharaan taman interaktif dan ruang publik terbuka ramah anak
- Peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jalan lingkungan/orang
- Peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase
- Penataan kampung di lokasi RW kumuh
- Pemeliharaan taman dan jalur hijau
- Peningkatan social engineering
- Pembentukan karakter building
- Pengembangan kelompok usaha baru/wirausaha baru
- Pemberdayaan masyarakat dengan pola pendekatan cultural, struktural dan prosesual
- Sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan oleh seluruh stake holder
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-19
Gambar 6.2 Penataan Kawasan Johar Baru Sumber : Subanppeko Jakarta Pusat, 2018
b. Pengembangan Kawasan Senen
Kawasan Senen saat ini masih menjadi salah satu pusat perdagangan di Jakarta. Stasiun Pasar
Senen merupakan Stasiun Kereta Api yang melayani rute antar kota utama di Pulau Jawa
maupun rute komuter. Jumlah penumpang per hari yang dilayani dari Stasiun Pasar Senen
sebanyak 19.000 orang, sedangkan pada musim mudik lebaran dapat meningkat menjadi
25.000 orang perhari. Fasilitas publik lainnya yaitu adanya terminal Pasar Senen yang
merupakan terminal antara yang melayani rute-rute angkutan umum dalam kota dan rute
Jabotabek. Di kawasan ini juga terdapat pusat pertokoan yang modern serta berderet beberapa
bangunan apartemen.
Untuk pusat perbelanjaan terdapat Proyek Pasar Senen dimana aktivitasnya sama seperti di
pasar tradisional dimana dalam pasar tradisional masih terdapat proses tawar menawar antara
penjual dan pembeli. Permasalahan di kawasan Pasar Senen yaitu terdapat sekitar 396
Pedagang Kaki Lima (PKL), dan masih banyak PKL yang berjualan tidak pada tempatnya atau
berjualan di trotoar dan bahu jalan.Penataan atau relokasi PKL masih terkendala dengan
ketersediaan kios serta kemampuan PKL untuk memenuhi kewajibannya. Jumlah Tempat Usaha
di Pasar Senen yang dikelola PD. Pasar Jaya mencapai 7.000an dan belum dapat menampung
PKL lainnya. Belum tertibnya parkir kendaraan di kawasan ini juga turut menyumbang
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-20
kemacetan, dan kepadatan lalu lintas makin bertambah setelah ditutupnya lintasan sebidang
perlintasan rel Kereta API. Hal ini menyebabkan kapasitas jalan menjadi mengecil dan
berdampak pada semakin padatnya kendaraan di kawasan Senen. Selain itu, penutupan lintasan
sebidang ini juga berpengaruh pada pergerakan warga di sekitar kawasan tersebut serta
berpotensi menurunkan omset penjualan lokbin poncol dan pedagang lainnya.
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 Provinsi DKI Jakarta, Kawasan
Senen ditetapkan sebagai sistem pusat kegiatan sekunder. Kawasan ini adalah pusat kawasan
perdagangan dan jasa dengan stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda
transportasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Kawasan Senen menjadi pusat
kegiatan sekunder yang memiliki berbagai fungsi seperti stasiun, terminal, pusat perbelanjaan,
gelanggang remaja dan hunian.
Untuk mengatasi permasalahan di kawasan ini terdapat beberapa solusi untuk mendukung
Pemerintah Propinsi dalam mengembangkan kawasan Pasar Senen yang diarahkan menjadi
pusat kawasan perdagangan dan jasa serta stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa
moda transportasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), yaitu dengan :
- Melakukan penataan dan relokasi pedagang kaki lima di beberapa titik/jalur perpindahan
penumpang, termasuk pembinaan para PKL
- Perbaikan infrastruktur kota untuk mendukung konsep TOD, antara lain penataan trotoar
yang saling menghubungkan antar moda
- Melakukan penataan taman dan ruang terbuka hijau
- Pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk penyeberangan yang menghubungkan fasilitas
perpindahan angkutan umum massal ke pusat-pusat kegiatan
- Pengendalian arus orang atau warga agar semakin mudah untuk mengakses menuju lokasi
binaan atau penampungan PKL, pusat-pusat perbelanjaan atau fasilitas publik lainnya
- Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota
- Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk pengendalian parkir liar
- Pemasangan rambu dan marka jalan
- Peningkatan saluran air
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-21
Gambar 6.3 Pengembangan Kawasan Senen
Sumber : Subanppeko Jakarta Pusat, 2018
c. Penataan Kawasan Pasar Baru
Kawasan Pasar Baru telah dikenal sebagai tempat perbelanjaan elit orang-orang di Batavia
sejak zaman kolonial Belanda. Secara umum, Kawasan Pasar Baru dibagi menjadi enam area
utama, yakni Metro Pasar Baru, Metro Atom atau Pasar Atom, Harco Pasar Baru, Pasar Baru,
Istana Pasar Baru, dan Jalan Pintu Air
Seiring berjalannya waktu, popularitas Kawasan Pasar Baru sebagai tempat perbelanjaan elit
semakin menurun. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pusat-pusat perbelanjaan baru yang
lebih modern seperti mall dan supermarket di Jakarta dan sekitarnya, serta adanya pergeseran
gaya hidup warga kota. Untuk melindungi pasar yang penuh nilai sejarah ini, pada tahun 2000
Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Pasar Baru dan kawasan sekitarnya sebagai kawasan
belanja bertaraf internasional melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3048
tahun 2000. Adapun dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2030, Kawasan Pasar Baru
ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan skala kota atau pusat kegiatan tersier (pusat
perdagangan dan jasa).
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Provinsi DKI Jakarta, Kawasan Pasar Baru
ditetapkan sebagai pusat kegiatan tersier, atau pusat kegiatan perdagangan skala kota untuk
mengembangkan dan mengembalikan popularitas Pasar Baru sebagai pusat wisata belanja dan
kuliner.
Untuk mendukung pusat kegiatan tersier dan mengatasi potensi permasalahan di Kawasan
Pasar Baru, terdapat beberapa solusi untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu:
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-22
- Perbaikan infrastuktur kota untuk mendukung fungsi sebagai kawasan kegiatan
perdagangan skala kota atau wisata belanja
- Penataan dan optimalisasi area parkir yang tersedia
- Peningkatan jalur pedestrian di dalam Kawasan Pasar Baru.
- Peningkatan Jalur Hijau Jalan Pintu Air, Jalan Antara, Jalan Pasar Baru Selatan dan Jalan
Pasar Baru Timur untuk mendukung konsep water front city.
- Pengendalian ketertiban dan kenyamanan di sepanjang kawasan
- Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan mengantisipasi munculnya PKL baru/liar dalam
Kawasan Pasar Baru.
- Penyelenggaraan festival-festival
- Penataan dan penyelenggaraan kuliner
- Peningkatan penatacahayaan pintu masuk kawasan dan sepanjang koridor Pasar Baru
- Peningkatan infrastruktur jembatan, trotoar/pedestrian, kali, penghijauan dan taman
- Peningkatan koordinasi, fungsi dan pelibatan asosiasi/komunitas Pasar Baru dalam
penataan Kawasan.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-23
Gambar 6.4 Penataan Kawasan Pasar Baru
Sumber : Subanppeko Jakarta Pusat, 2018
d. Pengembangan Kawasan Tanah Abang
Kawasan Tanah Abang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tanah Abang yang mempunyai luas
wilayah sebesar 9,3 Km² dan jumlah penduduk 181.135 jiwa (2017). Awal mula Kawasan Tanah
Abang berupa pasar yang dikhususkan untuk berjualan tekstil dan barang kelontong serta
dibuka hanya pada hari sabtu.
Seiring berjalannya waktu Pasar Tanah Abang semakin berkembang, bangunan pasar yang awal
mula berdiri hanya menggunakan konstruksi sederhana berbahan bambu, kini telah berubah
menjadi bangunan tinggi yang berlantai banyak dan terbagi kedalam beberapa blok, dari blok
A sampai dengan blok G. Disamping itu, terdapat pula aktivitas perdagangan khusus hari Senin
dan Kamis (Pasar Tasik) sejumlah 1.200 pedagang di 3 (tiga) lokasi yaitudi lokasi bongkaran
Tanah Abang, areal parkir Masjid Said Naum dan sisi timur Jl. Jatibaru.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-24
Kawasan Tanah Abang merupakan salah satu kawasan strategis yang dimiliki DKI Jakarta saat
ini, namun demikian disisi lain kondisi dan kualitas lingkungan di kawasan tersebut sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan kota Jakarta saat ini. Untuk itu diperlukan perbaikan kondisi
dan kualitas lingkungan di kawasan tersebut. Hal ini mendorong Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 41 Tahun 2014 yang
menugaskan PD. Pembangunan Sarana Jaya untuk dapat melaksanakan pengembangan
Kawasan Sentra Primer Tanah Abang.
Permasalahan di Kawasan Tanah Abang adalah banyaknya pedagang kaki lima (PKL),
kemacetan lalu lintas di Kawasan Tanah Abang, kurangnya lahan untuk parkir kendaraan
maupun aktivitas bongkar muat barang, serta tidak tertibnya perilaku pengguna KRL yang rata-
rata per hari mencapai 120.000 orang keluar-masuk area Stasiun Tanah Abang maupun
berpindah moda transportasi di sekitar area stasiun.
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 Provinsi DKI Jakarta, Kawasan Tanah
Abang diarahkan sebagai kawasan pusat kegiatan primer. Definisikawasan pusat kegiatan
primer dalam RTRW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
nasional atau beberapa provinsi dan internasional.
Untuk jangka pendek telah dilakukan penataan PKL di Jl. Jatibaru sebanyak 372 PKL dan
penataan ojek didalam area Stasiun Tanah Abang untuk mempermudah perpindahan moda,
sedangkan untuk 5 (lima ) tahun kedepan diperlukan beberapa solusi, antara lain: - Revitalisasi Pasar Blok G, dan pembangunan Sky Bridge maupun jembatan penyebrangan
orangmenuju Stasiun Tanah Abang atau ke titik pemberhentian antar moda transportasi. - Pembangunan fly over/ jalan tembus di Kali Inspeksi Kanal banjir Barat untuk menghindari
perlintasan sebidang rel kereta api menuju Jl. Tenaga Listrik/Jl. Jati Pinggir
- Pembangunan Transit Oriented Development (TOD)antara lain dalam bentuk integrasi
dengan stasiun KRL dan rencana titik pemberhentian serta interkoneksi antar moda sarana
angkutan umum masal yang diwujudkan melalui sistem pergerakan pedestrian terpadu
- Peningkatan jalan dan rekayasa lalu lintas
- Revitalisasi Pasar Lontar Jl. H. Sabeni sebagai kawasan mixed use sekaligus revitalisasi
Pasar Kambing dengan pengelolaan limbah IPAL yang terintegrasi
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-25
- Pengembangan kawasan strategis yang mewadahi kegiatan komersial (perkantoran,
perdagangan, pergudangan, hotel, dll), hunian vertikal, ruang terbuka hijau, dan ruang
terbuka publik.
Gambar 6.5 Penataan Kawasan Tanah Abang Sumber : PD Pasar Jaya, 2018
B. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Utara
a. Penataan Kawasan Cagar Budaya Rumah si Pitung dan Masjid Al Alam
Jakarta Utara merupakan wilayah pesisir yang memiliki banyak potensi bisnis dan lokasi yang
sangat strategis. Selain memiliki 3 (tiga) pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Tanjung Priok,
Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Muara Baru yang melayani lalu lintas penyeberangan
penumpang dan barang, Jakarta Utara juga memiliki pusat wisata sejarah, bahari, budaya dan
dan berbagai pusat perbelanjaan.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-26
Salah satu sektor pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan
ekonomi untuk wilayah Jakarta Utara sesuai dengan karakteristiknya sebagai daerah pesisir
adalah melalui optimalisasi kawasan pariwisata pesisir.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah 2030, rencana pembangunan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
pasal 125 ayat (2) huruf k untuk Pola Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Administrasi Jakarta Utara, diarahkan untuk pengembangan kawasan tujuan wisata pesisir.
Kawasan tujuan wisata pesisir sebagaimana dimaksud dalam RTRW 2030, pasal 133 ayat (2)
ditetapkan sebagai berikut : Sentra Perikanan Muara Angke, Masjid dan Makam Luar Batang,
Kawasan Sunda Kelapa, Pusat Perbelanjaan Mangga Dua, Taman Impian Jaya Ancol, Bahtera
Jaya dan Yacht Club, StasiunTanjung Priok, Masjid Islamic Center, Gereja Tugu dan Kampung
Tugu, Cagar Budaya Rumah Si Pitung dan Masjid Al Alam dan Pusat Perbelanjaan Kelapa
Gading.
Rencana pengembangan kawasan wisata unggulan/ prioritas Kota Administrasi Jakarta Utara
selama periode 5 Tahun (2018 - 2022) diprioritaskan pada Kawasan Destinasi Wisata Cagar
Budaya Rumah si Pitung dan Masjid Al Alam.
Gambar 6.6 Rencana Peruntukan Kawasan Marunda (Rumah si Pitung dan Masjid Al-Alam) Sumber: Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Utara, 2018
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-27
Sebagai kawasan tujuan wisata pesisir, direncanakan program Pengembangan Kawasan Cagar
Budaya Rumah si Pitung dan Masjid Al Alam, dapat dilihat melalui 3 (tiga) aspek pendukung,
diantaranya : Aspek Aksesibilitas; Aspek Aminitas dan Aspek Atraksi. Penataan trotoar yang
ramah terhadap anak-anak, orang tua dan penyandang disabilitas; pembangunan jembatan di
atas Sungai Tiram; pembangunan beberapa akses jalan menuju lokasi; papan penunjuk arah
menuju lokasi; penataan parkir pengunjung wisata, baik untuk kendaraan menggunakan bus
maupun kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) masuk dalam Aspek pendukung
Aksesibilitas. Peningkatan kebersihan dengan penyediaan tempat sampah pilah dan gerakan
masyarakat peduli lingkungan; pengadaan souvenir bernuansa betawi; penghijauan di dalam
kawasan; pengadaan sarana wifi id untuk public; pengadaan sarana CCTV; pengadaan Tourist
Information Center (TIC); restorasi Rumah si Pitung dan Masjid Al Alam; penyediaan ruang
kesenian indoor; Pembangunan sarana wisata kuliner; pembangunan MCK Umum untuk pria,
ibu dan anak serta penyandang disabilitas; pembangunan gerbang kawasan dan pembangunan
penerangan jalan umum serta penatacahayaan masuk dalam Aspek pendukung Aminitas.
Sedangkan ditinjau dari Aspek Atraksi direncanakan penjadwalan rutin pertunjukan kesenian
betawi di Kawasan Cagar Budaya Rumah si Pitung.
Gambar 6.7 Rencana Pengembangan Rumah si Pitung Sumber: Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Utara, 2018
Gambar 6.8 Rencana Pengembangan Masjid Al-Alam Sumber: Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Utara, 2018
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
VI-28
b. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kalibaru, Cilincing dan Kamal Muara
Dalam mendukung terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pantai dan
kawasan wisata bahari, untuk pengembangan kawasan permukimanpadat penduduk
diprioritaskan pada 6 RW kumuh di Kelurahan Kalibaru dan2 RW kumuh di Kelurahan
Cilincingdan 1 RW Kumuh di Kelurahan Kamal Muara. Rencana penanganan kawasan
permukiman kategori kumuh ringan dan kumuh sedang yang berada di RW 01, 06, 07, 010 dan
013 Kelurahan Kalibaru, serta RW 04 dan 09 Kelurahan CilincingRW 01 Kelurahan Kamal Muara.
penangannya dilakukan melalui peningkatan kualitas permukiman. Sedangkan untuk RW 012
Kelurahan Kalibaru dengan kategori kumuh berat, penanganannya dilakukan melalui
pengembangan peremajaan lingkungan permukiman yang melibatkan pemerintah pusat dan
stakeholder terkait. Adapun uraian pelaksanaan penataan kawasan permukiman adalah sebagai
berikut :
1) Penyusunan Community Action Plan (CAP) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
2) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur, antara lain:Peningkatan
sarana-prasarana dan utilitas, Pembangunan trotoar, Pemeliharaan jalan lingkungan dan
orang, Pembangunan dan pemeliharaan saluran serta Pembangunan Ruang Publik;
3) Pembangunan/Peningkatan Sistem Drainase;
4) Pembangunan Sistem Sanitasi
5) Peningkatan Kebersihan kawasan;
6) Penataan dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau taman dan jalur;