ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL 2015-2019 DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Jakarta, 6 Desember 2013
47
Embed
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL 2015-2019
Paparan Direktur TRP, Bappenas pada Lokakarya Background Study RPJMN 2015-2019
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL 2015-2019
DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAHKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
Jakarta, 6 Desember 2013
KERANGKA PAPARAN
2
1. PENDAHULUAN2. BIDANG TATA RUANG 2015-2019
ALUR PENDEKATAN REVIEW KEBIJAKAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN
3. BIDANG PERTANAHAN 2015-2019 ALUR PENDEKATAN REVIEW KEBIJAKAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN
ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik
RPJM 1(2005-2009)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJM 2(2010-2014)
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian
RPJM 3(2015-2019)
Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh denganmenekankan pem-bangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
RPJM 4(2020-2024)
Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025• Arah pembangunan untuk RPJMN
ke-3 (2015-2019)
4
2 bulan setelah Presiden dilantik
Tahun terakhir pelaksanaan
RPJMN berjalan
TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMN 2015-2019
• Penetapan tema dan sasaran pokok• Penetapan Fokus Prioritas• Penetapan Indikator Outcome• Penetapan Indikator Output
Tahapan utama Ruang Lingkup Ouput /Kesepakatan
ALUR PENDEKATAN
REVIEW KEBIJAKAN DAN CAPAIAN
1. AMANAH RPJPN 2005-2025 BIDANG TATA RUANG
RPJMN I RPJMN II RPJMN III RPJMN IVMitigasi Bencana Alam Sesuai Dengan Kondisi Geologi Indonesia
– Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat
– Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang
− Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia
− Ketersediaan Infrastruktur yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Dalam memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan pada masa yang akan datang
REVIEW KEBIJAKAN DAN CAPAIAN
2. CAPAIAN BIDANG TATA RUANG 2005-2013
Pembangunan bidang tata ruang pada RPJMN 1 dan 2 menitikberatkan pada penyediaan dan penguatan regulasi serta produk rencana tata ruang
REVIEW KEBIJAKAN DAN CAPAIAN3. CAPAIAN PROGRAM BIDANG TATA RUANG 2010-2013
NO KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN 2010-2014
CAPAIAN s.d. November 2013 KETERANGAN
1 Penyelesaian PP turunan UUPR 5 PP
4 PP (RTRWN, PPR, Bentuk dan Tata Cara
Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, Ketelitian
Peta RTR)
Kurang 1 PP (Tata Ruang Wilayah Pertahanan)
2Percepatan Penyelesaian Perpres RTR Pulau dan KSN
7 RTR Pulau &69 Perpres KSN
4 RTR Pulau (57,14%) &5 Perpres KSN (17,39%)
3Fasilitasi Penyusunan Substansi Raperda RTRW
33 prov, 398 kab, dan 93
kota
18 prov, 256 kab, dan 70 kota
(54%,64%, dan 75%)
Fasilitasi penyusunan Raperda RTRW dilaksanakan melalui kegiatan Percepatan Penyelesaian Penyusunan RTRW melalui Konsultan Manajemen Regional (KMR) – 26 KMR di 2011, dan 6 KMW di 2012
4Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antar rencana tata ruang
33 provinsi 32 provinsi(di luar DKI)
Dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan SKPD Dekonsentrasi bidang penataan ruang di 32 provinsi. Khusus Prov. DKI Jakarta langsung ditangani oleh pusat
5 Penyusunan NSPK bidang penataan ruang 60 NSPK 34 NSPK
(57%)Pencapaian masih sangat rendah, perlu kerja keras untuk mencapai target
6
Pembinaan PPNS (Penyidik PNS) untuk pelanggaran tata ruang dalam rangka law enforcment di bidang tata ruang
500 orang 497 orang(99%)
Peningkatan SDM PPNS sebagai instrumen pengendali RTRW
7 Pembentukan BKPRD provinsi 100% 30 provinsi
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
1. PERMASALAHAN Gap yang terjadi antara tujuan pembangunan bidang tata ruang dengan hasil pembangunan yang tercapai atau kenyataan yang terjadi.
Tujuan Pembangunan Bidang Tata Ruang : Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
UU no 26 tahun 2007
NO PERMASALAHAN INDIKATOR KINERJA S/D 2013
1Ruang wilayah yang aman belum terwujud
Masih tinggi kerugian jiwa maupun bangunan fisik akibat bencana
2Ruang wilayah yang nyaman belum merata
Konflik penguasaan lahan masih terjadi di beberapa daerahKualitas pelayanan umum belum memenuhi strandar pelayanan minimal dan belum merata
3Ruang wilayah yang produkif belum merata
Masih sering terkendala ketersediaan lahan pembangunan
Biaya logistik masih tinggi, onektivitas masih rendahPasokan energi belum optimal
4Ruang wilayah yang berkelanjutan belum optimal
RTH yang semakin berkurang terutama di kawasan perkotaan
Kawasan lindung nasional yang terus tertekanPenataan kawasan pengembangan daerah pasca tambang belum optimal
Keterangan : data pendukung dapat dilihat pada dokumen BS Tata ruang
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
2. ISU STRATEGIS “Faktor-faktor yang berpengaruh/penyebab permasalahan yang bila tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak yang besar dan menyebabkan tujuan pembangunan tidak tercapai”
NO ISU STRATEGIS INDIKATOR KINERJA S/D 2013
1Pengaturan tata ruang belum optimal
• Regulasi antar sektor yang perlu disinkronkan• Dukungan regulasi yang belum memadai
2Pembinaan tata ruang yang belum optimal
• Kapasitas SDM tata ruang yang belum memadai• Kapasitas kelembagaan yang masih rendah• Fungsi koordinasi yang belum optimal
3Pelaksanaan tata ruang yang belum efektif
• Ketersediaan rencana rinci masih terbatas• Kualitas produk RTRW masih perlu ditingkatkan• Integrasi program RTRW dan sektor belum optimal• Konsistensi RTRW dalam perizinan belum kuat• Pengendalian program RTRW belum efektif • Perangkat hukum pengendalian masih terbatas
4Pengawasan implementasi tata ruang belum efektif
• Mekanisme pengawasan belum berjalan dengan baik
• Sistem informasi tata ruang masih terbatas
“ Efektifitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Masih Rendah “
Isu Strategis Bidang Tata Ruang
14
PERMASALAHAN :
ISU STRATEGIS:1. Belum Efektifnya Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang;2. Pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang belum efektif; dan3. RTRW belum dijadikan acuan pembangunan berbagai sektor
KESIMPULAN Berdasarkan fakta permasalahan dan isu strategis
yang dihadapi, maka secara garis besar terdapat 2 lingkungan strategis yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan bidang TR 2015-2019 yakni :
1. Penguatan dan peningkatan kapasitas internal bidang tata ruang yang meliputi fungsi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Penguatan peningkatan peran tata ruang terhadap lingkungan eksternalnya, terutama dalam mendukung arus utama pembangunan seperti green economic, pengentasan kemiskinan, smart city, dan lain sebagainya
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1. PERAN DAN KEDUDUKAN BIDANG TATA RUANG
Sesuai amanah UU 17/2007 maka peran dan kedudukan pembangunan bidang tata ruang adalah :•Menjadi instrumen pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung proses transformasi ekonomi nasional•Menjadi wahana sinergitas kebijakan dan program antar sektor pada kawasan-kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2. ORIENTASI DAN FOKUS PRIORITAS
Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang menjadi orientasi dari strategi dan kebijakan pembangunan bidang tata ruang pada RPJMN 2015-2019.
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN3. DESAIN STRUKTUR KEBIJAKAN
Tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang (UU 26/2007): Aman, Nyaman, Produktif, Berkelanjutan
Prioritas Pembangunan:Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang
Arah Strategi & Kebijakan: Efektivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
Penguatan Kegiatan
Pengaturan Penataan
Ruang
Peningkatan Pembinaan Penataan
Ruang
Peningkatan Kualitas Produk
Perencanaan Ruang
Peningkatan Efektivitas
Pemanfaatan Ruang
Peningkatan Efektivitas
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Penguatan pengawasan
Pelaksanaan
Penataan Ruang
Penataan Regulasi
Peningkatan Kapasitas
SDM & Kelembagaan
Percepatan Penyelesaian
dan Peningkatan
Kualitas RTR & Rencana Rinci
Sinkroni-sasi RPJM &
Kejelasan Indikator Program
Penegakan Aturan Zonasi, insentif, sanksi
Penguatan Mekanisme
Audit TR
• Sinkronisasi Perundangan terkait ruang
• NSPK
• PPNS• Revitalisasi
BKPRN/D
• RDTR • Kaw.
Strategis• Kaw.
bencana• Kaw.
Perdesaan
• Sinkronisasi RTR - RPJM
• Sinkronisasi Indikator program
• Kerjasama Pembiayaan
• PPP
• Perizinan• Aturan
Zonasi• Insentif/dis• Sanksi• Mekanisme
Penertiban• Audit TR
• Monitoring & Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN4. JABARAN SASARAN POKOK-1
19
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN4. JABARAN SASARAN POKOK-2
20
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN4. JABARAN SASARAN POKOK-3
21
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN4. JABARAN SASARAN POKOK- 4
22
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN4. JABARAN SASARAN POKOK- 5
23
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN4. JABARAN SASARAN POKOK- 6
24
BIDANG PERTANAHAN
25
ALUR PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
26
REVIEW KEBIJAKAN PERTANAHAN Sebelum UUPA terjadi Dualisme Hukum Tanah:
Hukum Tanah Adat Hukum Tanah Barat sesuai Hukum Tanah Belanda
Sejak UUPA terjadi reformasi di bidang Hukum Tanah (monolistik), disebut Hukum Tanah Nasional: Politik Pertanahan: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Mengakui Hukum Adat sebagai bagian dari Hukum
Tanah Nasional.
27
REVIEW KEBIJAKAN PERTANAHANARAHAN RPJPN 2005-2025 TERKAIT PERTANAHAN(Misi 5 – Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan
berkeadilan) Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien,
efektif; Melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah
dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi;
Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan land reform, agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah;
Penyempurnaan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat;
ARAHAN PRIORITAS BIDANG REFORMA AGRARIA (RPJMN 2010-2014)
29
Pengelolaan pertanahan dilakukan secara utuh dan terintegrasi melalui Reforma Agraria
Strategi(≈ fokus prioritas)
Prinsip
Arah Kebijakan
Strategi dilaksanakan
melalui (kegiatan prioritas
antara lain):
Mendukungpembangun
an berkelanjuta
n
Memperbaiki kesejahteraa
n masyarakat
Memanfaatkan tanah secara
berkeadilan
Peningkatan kinerja
pelayanan pertanahan
(fokus prioritas 3)
Peningkatan penyediaan
peta pertanahan
(fokus prioritas 1)
Pengaturan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)
(fokus prioritas 2)Penyediaan peta pertanahan (peta dasar, peta tematik, peta potensi nilai tanah); Legalisasi aset tanah masyarakat; Redistribusi tanah; Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah; Inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar; Peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita; Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang pertanahan; Penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
Penataan dan
penegakan hukum
pertanahan(fokus prioritas
4)
REVIEW KEBIJAKAN PERTANAHAN
KONDISI EKSISTING1. Maraknya kasus-kasus pertanahanSemakin banyaknya kasus pertanahan yang muncul serta penanganan yang berlarut-larut;Beberapa kasus berkembang menjadi skala nasional, menunjukkan bahwa konflik antar pihak semakin meningkat;Apabila tidak segera diantisipasi akar permasalahannya, maka dikhawatirkan akan banyak kasus lain yang berpotensi besar menjadi konflik yang berdampak luas pada kehidupan sosial ekonomi nasional.
30
KONDISI EKSISTING Maraknya kasus-kasus dan sengketa
pertanahan, antara lain disebabkan oleh: Pendudukan dan penyerobotan tanah-tanah
perkebunan yang telah dilekati dengan Hak Guna Usaha (HGU) baik yang masih berlaku maupun yang sudah berakhir;
Tumpang tindih penguasaan kawasan hutan; Sengketa yang berkaitan dengan kawasan
pertambangan; Tumpang tindih atau sengketa batas, tanah bekas
Hak Milik Adat; Sengketa pemindahan hak; Kasus yang berkaitan dengan pengadaan tanah.
31
KONDISI EKSISTING2. Ketimpangan penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah Kegiatan redistribusi tanah bertujuan untuk mengurangi
ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Indikasi masalah: pengalihan hak atas tanah yang telah diredistribusikan oleh masyarakat miskin kepada pihak lain. Penyebab utama adalah kurangnya akses sumberdaya yang cukup untuk mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut. Tujuan kegiatan redistribusi tanah sebagai bagian dari
reforma agraria, belum menunjukan hasil yang signifikan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin.
32
KONDISI EKSISTING3. Kendala penyediaan tanah untuk pembangunan
kepentingan umum Terbatasnya ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum berakibat pada sulitnya optimalisasi pemanfaatan penggunaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
Pemerintah sulit membebaskan lahan untuk pembangunan (finansial dan eksekusi pembebasan lahan).
Penyebab yang sudah teridentifikasi: penguasaan tanah oleh badan swasta dalam skala luas dan dipergunakan sebagai objek spekulasi (termasuk ke dalam kategori penelantaran tanah menurut PP 11/2010)
4. Belum optimalnya pelayanan pertanahan Jumlah sumberdaya manusia bidang pertanahan (juru
ukur/surveyor) masih sangat kurang.33
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BIDANG PERTANAHANPERMASALAHAN :
ISU STRATEGIS:1. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah2. Ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat3. Peningkatan Pelayanan Pertanahan4. Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum34
KERANGKA KEBIJAKAN BIDANG PERTANAHAN TAHUN 2015-2019
Tujuan/Goal :Tanah dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945)
Status Penetapan RTRW Provinsi dan Kabupaten Kota (26 Juli 2013)Sumber : BKPRN, 2013
38
LAMPIRAN2. FAKTA PERMASALAHAN : KEBENCANAAN
SUMBER : BNPB, 2013
39
LAMPIRAN3. FAKTA PERMASALAHAN : PELAYANAN DASAR
0 20 40 60 80 100Distance to the nearest SMA/ SMK/MA
PapuaWest Papua
North MalukuMaluku
West SulawesiGorontalo
Southeast SulawesiSouth Sulawesi
Central SulawesiNorth Sulawesi
East KalimantanSouth Kalimantan
Central KalimantanWest Kalimantan
East Nusa TenggaraWest Nusa Tenggara
BaliBanten
East JavaDI Yogyakarta
Central JavaWest Java
DKI JakartaRiau Islands
Bangka Belitung IslandsLampungBengkulu
South SumatraJambiRiau
West SumatraNorth SumatraNangroe Aceh
Akses Pendidikan Belum merata Akses Kesehatan Belum merata
Sumber : Dit Pendidikan, Bappenas, 2013
40
LAMPIRAN4. FAKTA PERMASALAHAN : LINGKUNGAN
Data kehutanan menunjukkan bahwa pada periode 2009-2011 laju deforestasi adalah sebesar 0.45 juta ha/tahun
Sumber : Diolah dari Kehutanan 2012
41
LAMPIRAN5. FAKTA PERMASALAHAN : INFRASTRUKTUR
KONEKTIVITAS YANG MASIH PERLU DIBANGUN
42
6. FAKTA PERMASALAHAN : KETIMPANGAN EKONOMI
LAMPIRAN
Distribusi Investasi NasionalSumber : Diolah Dari BPS, 2012.
43
Data Ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)• Terdapat 27 juta rakyat tak bertanah dan 56,5% dari mereka
memiliki kurang dari 0,5 ha lahan (dibandingkan dengan 40,8% pada 1983).
• Meningkatnya jumlah petani gurem (near landless) disebabkan pewarisan aturan (fragmentasi tanah) dan penjualan lahan kepada pertanian perkebunan, sehingga area pertanian perkebunan menjadi meningkat dari 5 juta pada tahun 1983 menjadi 11,7 juta pada tahun 2003. (BPS, 2007).
• Tanah yang diindikasikan Terlantar: 7,15 juta ha (BPN, 2007)
44
Struktur Penguasaan Tanah Rumah Tangga Pedesaan Jawa 1983
100%15 jutaJUMLAH
20%3 juta0,5 Ha +
20%3 juta0,25 – 0,5 Ha
30%4,5 juta0,25 Ha
30%4,5 jutaTidak bertanah
(%)Rumah Tangga Pedesaan
Golongan luas yang dikuasai
3 jut RTP/20%
80%
7,5 jut RTP/50% 20%
Proporsi Luas Tanah yang Dikuasai
20%6 juta0,5 Ha+
20%6 juta0,25 – 0,5 Ha
30%9 juta0,25 Ha
30%9 jutaTidak bertanah
(%)Rumah Tangga Pedesaan Jumlah
Golongan luas yang dikuasai
Sketsa Struktur Penguasaan Tanah Rumah-Tangga Pedesaan Jawa 2010 (jika struktur 1983 dipertahankan rata-rata luas tiap kelas makin sempit)
6 jut RTP/20%
80%
15 jut/50% 20%
Proporsi Luas Tanah yang Dikuasai
45
Data Kasus Pertanahan Nasional
Data BPN mencatat pada tahun 2012 terdapat 7.196 kasus pertanahan yang terdiri atas sengketa, konflik dan perkara. Dari jumlah tersebut, baru 4.291 kasus yang telah diselesaikan. Munculnya kasus-kasus pertanahan nasional yang diliput oleh berbagai media massa pada awal tahun 2012 merupakan akumulasi dari kasus pertanahan yang telah berlangsung lama dan tidak terselesaikan;
Kasus Pertanahan di Kabupaten Mesuji-Lampung dan Ogan Komering Ilir-Sumatera SelatanKasus Pertanahan di Desa Harjokuncaran, Malang – Jawa TimurKasus Pertanahan di Alastlogo, Pasuruan – Jawa TimurPermasalahan Tanah Pangkalan Udara Atang Sanjaya, Sukamulya, Bogor – Jawa Barat
46
Gambar : Proporsi Kasus Pertanahan Berdasarkan SubjekSumber: BPN (2012)