PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG

BERKELANJUTAN

D i s a m p a i k a n d a l a m a c a r a Wo r k s h o p Ta t a G u n a L a h a n d a n P e n g e l o l a a n S u m b e r D a y a A l a m

J a k a r t a , A p r i l 2 0 1 6

1

O l e h :

D r. I r. B u d i S i t u m o r a n g , M U R P

S e k r e t a r i s D i r e k t o r a t J e n d e r a l Ta t a R u a n g

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

OUTLINE

1. LATAR BELAKANG

2. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

3. UPAYA BIDANG TATA RUANG DALAM

PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG

BERKELANJUTAN

4. PENUTUP

2

LATAR BELAKANG

1

STRENGTH WEAKNESS OPPORTUNITIES THREAT

Lokasi strategis Indonesia

Kekayaan sumberdaya alam

Laju pertumbuhan ekonomi

Keterbatasan Lahan

Ketidaksinkronan antara penataan ruang dan agraria

Tingginya laju pertumbuhan penduduk Peningkatan

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengatur fungsi ruang

Berkurangnya lahan produksi

Perubahan Iklim

3

LATAR BELAKANG STRENGTH: LOKASI STRATEGIS INDONESIA 1

Jabodetabekpunjur termasuk dalam salah satu MEGACITY (penduduk > 10 juta). (Sumber: UN, 2014)

Jabodetabekpunjur dengan lahan terbangun terpadat KE-DUA DUNIA (Sumber: RIHN report, 2014)

± 90% perdagangan internasional pendistribusiannya melewati laut,

dan 40% nya melewati wilayah perairan Indonesia (Sumber: jurnal maritim.com)

4

LATAR BELAKANG STRENGTH: LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI 1

(Sumber: Rustiadi, 2014)

Kota sedang dengan jumlah terbanyak memberikan kontribusi PDRB yang semakin menurun terhadap perekonomian Nasional, sedangkan kontribusi PDRB metropolitan semakin meningkat

5

LATAR BELAKANG WEAKNESS: KETERBATASAN LAHAN

(Sumber: Rustiadi, 2014)

Sumber : Kompas, 2011 dan SLHI, 2006

Hingga awal 1980-an perkembangan permukiman Jakarta mengarah ke SELATAN (Kebayoran Baru, Pondok Indah, Bintaro, dsb)

Rencana Induk Jakarta 1985-2005 perkembangan diarahkan ke TIMUR & BARAT untuk membatasi pengembangan ke arah Selatan berkembang permukiman di Bekasi & Tangerang

Seiring dengan perkembangan selanjutnya, kawasan selatan tetap berkembang (Cinere, Depok, Cibubur)

1

6

LATAR BELAKANG WEAKNESS: KETIDAKSINKRONAN ANTARA PENATAAN RUANG

dan AGRARIA

Banyaknya masalah tata ruang yang berakar pada persoalan agraria (dikotomi tata ruang dan agraria).

Data menunjukkan setiap lima tahun konversi lahan pertanian untuk pemanfaatan lain (industri, jasa, permukiman) mencapai ± 106 ribu hektar.

Contoh kasus belum sinkronnya agraria dan tata ruang: a. pemahaman dan implementasi konsep “property right” dan

“development right” yang belum tepat b. kepemilikan lahan belum menjadi pertimbangan dalam

penyusunan RTRW c. keluarnya ijin guna usaha yang belum mempertimbangkan

kesesuaian peruntukan pemanfaatan dalam Rencana tata Ruang

1

7

Populasi di Perkotaan Dalam 4 dekade (1970 – 2010)

52% di 2010 80% di 2050

Rata-rata pertumbuhan penduduk 1.49%

17%

83%

197022%

78%

198031%

69%

1990

44%

56%

2000 52%

48%

2010 60%

40%

2020

UrbanRural

LATAR BELAKANG OPPORTUNITIES: LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Pada 2045 akan semakin banyak penduduk terkonsentrasi di megapolitan.

Perkembangan penduduk di megapolitan dan metropolitan sangat tinggi meninggalkan kota-kota lain termasuk kota sedang yang jumlah kotanya dominan.

1

8

LATAR BELAKANG OPPORTUNITIES: Kesadaran masyarakat

Masyarakat, khususnya yang tinggal di perkotaan, semakin menyadari pentingnya mengatur penggunaan ruang, agar tercipta kualitas hidup yang lebih baik

1

6 9

LATAR BELAKANG THREAT: BERKURANGNYA LAHAN PRODUKSI

Contoh: lahan pertanian) 1d

Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 29.743 Ha terkena banjir (11.043 Ha diantaranya puso karena banjir) dan 82.472 Ha terkena kekeringan (8.497 Ha diantaranya puso karena kekeringan).

(Sumber: Kementerian ATR/ BPN)

2. JUMLAH PETANI YANG TIDAK MEMILIKI TANAH Pada 2013, jumlah rumah tangga petani gurem di Indonesia adalah 14.250.000 rumah tangga atau 55,53 % dari total rumah tangga petani di Indonesia.(BPS, 2013)

1. KONVERSI TANAH SAWAH KE NON SAWAH Setiap Tahun Terdapat sekitar 110.000 Ha Lahan pertanian beralih fungsi menjadi non Pertanian

1

10

”Diperlukan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan penatagunaan lahan yang sesuai dengan kapasitas serta daya dukung lingkungan”

LATAR BELAKANG THREAT: PERUBAHAN IKLIM

(Sumber: Mercy Corps, 2010)

(Sumber: Mercy Corps, 2010)

1

11

12

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Asas:

Tujuan Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sasaran terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan

lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber

daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

a. keterpaduan; b. keserasian,

keselarasan, dan keseimbangan;

c. keberlanjutan; d. keberdayagunaan dan

keberhasilgunaan;

e. Keterbukaan; f. kebersamaan dan

kemitraan; g. pelindungan kepentingan

umum; h. kepastian hukum dan

keadilan; dan i. akuntabilitas.

Penyelenggaraan Penataan Ruang Landasan Hukum 2

Landasan Hukum (2)

13

Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi kegiatan:

Pengaturan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan PELAKSANAAN Penataan Ruang dilakukan melalui:

Perencanaan tata ruang, Pemanfaatan ruang, dan Pengendalian

pemanfaatan ruang.

14

TUR-BIN-LAK-WAS

PENGATU-RAN

PEMBINA-AN

PENGAWA-SAN

Peren-canaan

Pemanfaatan

Pengendalian

PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Penataan Ruang Konsep Dasar 2

A. Tahap Perencanaan

15

RTRW disusun secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Kesesuaian antar rencana dikawal melalui proses persetujuan substansi.

Prosedur Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

RTRWN RTR Pulau

RTRW Provinsi

RTR KSN

16

Elaborasi RTR dalam lingkup Wilayah

RDTR

Rencana Umum Rencana Rinci

RTRW Kab/Kota

B. Tahap Pemanfaatan

17

4.Indikasi waktu pelaksanaan

1. Indikasi program utama

3. Indikasi instansi pelaksana

2. Indikasi sumber pendanaan

ARAHAN PEMANFAATAN

RUANG

Rencana Terpadu dan Program

Investasi Pemanfaatan Ruang

Jangka Menengah

Posisi Sinkronisasi Program Sektor dalam Perencanaan Pembangunan

Dalam lingkup nasional, RTRW dioperasionalisasikan melalui RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN).

RPI2JM atau RTPIPRJM menurunkan Indikasi Program pembangunan infrastruktur Kementerian/Lembaga (K/L) yang termuat di RTR KSN ke dalam rencana jangka menengah dan tahunan.

RPI2JM atau RTPIPRJM disinkronisasikan dengan Renstra K/L dan menjadi masukan untuk penyusunan RKP (melalui Musrenbangnas) dan RPJMN.

18

Keterangan: RPI2JM: Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Investasi Jangka Menengah RTPIPRJM: Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Konsep Dasar Pengendalian Pemanfaatan Ruang

C. Tahap Pengendalian

19

Tahap Pengendalian

20

Bersifat Preventif/Antisipatif

PENCEGAHAN terhadap penyimpangan

pemanfaatan ruang

Bersifat Reaktif/Responsif

Penindakan

terhadap penyimpangan

pemanfaatan ruang

Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian = Pencegahan + Penindakan

Ex-ante factum Post factum

Penetapan Peraturan Zonasi

Sanksi Insentif & Disinsentif

Perizinan

2

Sosial-politik Hankam

Pertanian

Geologi tata lingk.

Kehutanan

Transportasi

Kelembagaan

Arsitektur

Sosial-Budaya

Urban design

Penyelenggaraan Penataan Ruang Filosofi Perencanaan

21

UPAYA-UPAYA BIDANG TATA RUANG DALAM

MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA

BERKELANJUTAN 3

PROV. SUMUT : - Belum Perda

PROV. RIAU : - Belum Perda PROV. KEP.RIAU : - Belum Perda

PROV. SUMSEL : - Belum Perda

PROV. KALIMANTAN UTARA : - Belum Perda

1. Kepastian Payung Hukum untuk Rencana Tata Ruang baik di pusat maupun di daerah

yang disertai dengan penyusunan KLHS sebagai pertimbangan penentuan kebijakan,

rencana, dan program yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta mitigasi dan

adaptasi terhadap perubahan Iklim

22

3

KETERANGAN TOTAL

DAERAH

PROSES

DI DAERAH

PEMBAHASAN

BKPRN

SUDAH

MENDAPATKAN

PERSETUJUAN

SUBSTANSI

MENTERI

PERDA

RTRW

PROVINSI 34 0 0 5 29 85.29

%

KETERANGAN TOTAL

DAERAH REVISI

REKOM

GUB

PEMBAHASAN

BKPRN

SUDAH

MENDAPATKAN

PERSETUJUAN

SUBSTANSI

MENTERI

PERDA

RTRW

KABUPATEN 415 8 1 3 45 358 86.27%

KOTA 93 0 0 0 5 88 94.62%

JUMLAH 508 8 1 3 50 446 87.80%

RTRW PROVINSI

RTRW KABUPATEN/ KOTA

PROGRES RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SELURUH INDONESIA (Status tanggal 1 April 2016)

Lanjutan..



BERKELANJUTAN

23

3

Lanjutan..

Perpres RTR Pulau/kepulauan dan KSN

1. RTR Pulau/Kepulauan Sumatera : Perpres

No. 13/2012

2. RTR Pulau/Kepulauan Jawa-Bali : Perpres

No. 28/2012

3. RTR Pulau/Kepulauan Kalimantan

: Perpres No. 3/2012

4. RTR Pulau/Kepulauan Nusa Tenggara

: Perpres No 56/2014

5. RTR Pulau/Kepulauan Maluku-Maluku

Utara : Perpres No 77/ 2014

6. RTR Pulau/Kepulauan Sulawesi : Perpres

No. 11/2011

7. RTR Pulau/Kepulauan Papua : Perpres No

57 /2014

1. RTR KSN Danau Toba : Perpres No. 81 Tahun 2014

2.RTR KSN Merapi : Perpres No. 70 Tahun 2014

3.RTR KSN Borobudur dsk : Perpres No. 58 Tahun 2014

4.RTR KSN PN Nusa Tenggara Timur – Timor Leste : Perpres No. 179/2014

5.RTR KSN PN Kalimantan : Perpres No. 31/2015

6.RTR KSN PN Papua : Perpres No. 32/2015

7.RTR KSN PN Maluku : Perpres No. 33/2015

8.RTR KPN Maluku Utara dan Papua Barat : Perpres No. 34/2015

9.RTR KSN Jabodetabekpunjur, : Perpres No. 54/2008

10.RTR KSN Sarbagita : Perpres No. 45/2011

11.RTR KSN Mamminasata : Perpres No. 55/2011

12.RTR KSN Mebidangro : Perpres No. 62/2011

13.RTR KSN BBK : Perpres No. 87/2011



BERKELANJUTAN

24

2. Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan

• Penetapan indikasi rencana LP2B dalam RTRW Kabupaten/Kota dan mendukung percepatan penetapan PERDA LP2B di daerah;

• Mengarahkan agar Pemda Kab/kota maupun provinsi mempertahankan luas lahan pertanian yang peruntukannya telah ditetapkan menjadi kawasan pertanian, dengan :

a. tidak merubah lahan pertanian yang peruntukannya telah ditetapkan menjadi kawasan pertanian dengan Perda RTRW;

b. tidak memasukkan usulan perubahan kawasan pertanian dalam peninjauan kembali RTRW

• Upaya Konservasi Lahan, dengan arahan RTR di daerah harus menyediakan kawasan bervegetasi hutan minimal 30% dari luas DAS dan luasan RTH sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan

• Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lahan gambut dan wilayah sungai/ DAS nasional kritis melalui manajemen DAS yang terintegrasi

• Mengurangi laju deforestasi nasional

• Penyusunan model ecological footprint

3

Lanjutan..



BERKELANJUTAN

25

3. Pengendalian pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang, terutama di kawasan perkotaan,

mendorong intensifikasi pembangunan di area perkotaan salah satunya melalui konsep pembangunan compact city

Tujuan yang ingin dicapai: a. mengurangi terjadinya urban sprawl b. melindungi keberlanjutan lahan pertanian (konversi lahan) c. menyelamatkan sumber pangan nasional

Tools pengendalian yang digunakan : a. sinkronisasi kebijakan agraria dengan RTR b. penerapan insentif dan disinsentif dalam implementasi RTR c. pemberian sanksi bagi pelanggar tata ruang

3



BERKELANJUTAN

26

Penutup

Rencana tata ruang merupakan matra spasial pengembangan wilayah (arahan pembangunan sektoral dan daerah).

Pelaksanaan RTR dapat mendukung terwujudnya keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.

Pengembangan wilayah berbasis RTR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya perwujudan rencana tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan KSN perlu adanya dukungan seluruh sektor dan pemangku kepentingan.

Dukungan tata ruang untuk pembangunan dilakukan dengan ketersediaan regulasi penataan ruang, pembinaan kelembagaan penataan ruang termasuk sumberdaya manusia serta peningkatan kualitas pelaksanaan penataan ruang melalui tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

27

TERIMAKASIH

28

PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

Environment