1
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2010
Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate governance, bank diwajibkan secara berkala melakukan self assesment terhadap kecukupan pelaksanaan good corporate gevernance dan menyusun laporan pelaksanaanya. Tujuan Pelaksanaan GCG di Bank NTT
1. Memaksimalkan nilai Bank NTT dengan peningkatan prinsip-prinsip yang dianut perusahaan,
yang pada akhirnya untuk mencapai visi melalui misi yang telah ditetapkan. 2. Mewujudkan sistem manajemen Bank NTT yang profesional dengan bercirikan kerja sesuai nilai-
nilai Bank NTT. 3. Meningkatkan kemandirian dan daya tahan organ Bank NTT terhadap pengaruh maupun
praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. 4. Meningkatkan kinerja Bank NTT, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai Bank NTT.
A. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance
1. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan hasil Self Assessment meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi
a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
1) Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang dan Direksi berjumlah 4 (empat) orang.
2) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
1. Komisaris Utama : Fransiskus Salem, SH., M.Si 2. Anggota Komisaris (indpn) : Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D. 3. Komisaris (independen) : Drs. Benyamin Kartono Lebe, MM.
3) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut : 1. Direktur Utama : Daniel P.M.D. Tagu Dedo, SE. 2. Direktur Kepatuhan : Eduardus Bria Seran, SE. 3. Direktur Pemasaran : Ibrahim Imang, SE. 4. Direktur Umum : Adrianus Ceme, SE.
4) Penggantian dan atau pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS dan belum menggunakan rekomendasi Komite Nominasi.
5) Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test).
2
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
6) Komisaris Independen tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan.
7) Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris dan /atau Direksi lainnya, yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi
1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris • Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. • Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi
dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
• Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
• Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
• Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
• Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan SKAI, KAP, Bank Indonesia, dan pengawas otoritas lainnya.
• Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
2) Tugas dan Tanggungjawab Direksi 1. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk
menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. 3. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
4. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris
Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain sebagai berikut :
1. Persetujuan Perubahan Komposisi Modal 2. Rekomendasi Kantor Akuntan Publik 3. Penunjukan Audit Eksternal 4. Persetujuan Penerbitan Obligasi 5. Persetujuan Penerbitan MTN 6. Persetujuan Asset Sales
3
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
7. Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan Tahun 2010 8. Persetujuan/penetapan Revisi RKAT Bank NTT tahun 2010 9. Persetujuan Perubahan Ketentuan yang mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas
Komisaris. 10. Persetujuan RKAT tahun 2011
b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite
b.1. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite
1) Komite Audit • Anggota Komite Audit terdiri dari :
1. Ketua merangkap anggota : Drs. Benyamin K. Lebe (Komisaris -Independen)
2. Anggota : Welem Nunuhitu (Pihak Independen) 3. Anggota : Casper Bass, SH. (Pihak Independen)
• Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen • Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen • Seluruh pihak independen anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2) Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari :
1. Ketua merangkap anggota : Prof. Ir. Fredrik L. Benu M.Si, Ph.D (Komisaris Independen)
2. Anggota : Izhaak Frengky Amalo, SH. 3. Anggota : Petrus E. Djemadu, SH.M.Hum. (Pihak
Independen) • Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen • Lebih dari 51 % (lima puluh satu perseratus) dari anggota Komite Pemantau
Risiko adalah pihak independen. • Seluruh pihak independen anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3) Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari :
1. Ketua merangkap anggota : Drs. Benyamin K. Lebe (Komisaris Independen)
2. Anggota : Prof. Ir. Fredrik L. Benu M.Si, Ph.D (Komisaris Independen)
3. Anggota : Fredrik T. Makatita (Kepala Divisi SDM) • Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen • Seluruh pihak independen anggota Komite Remunerasi & Nominasi tidak
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
b.2. Tugas dan tanggungjawab Komite
4
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
Tugas dan tanggungjawab Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi telah diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) GCG Bank NTT dan ketentuan internal Dewan Komisaris PT. Bank NTT.
b.3. Frekuensi rapat Komite
• Telah diselenggarakan Rapat Komite sesuai dengan kebutuhan Bank • Komite-Komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai
jadwal/agenda rapat yang telah ditetapkan, dan hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota Dewan Komisaris.
• Agenda Rapat Komite Dewan Komisaris sebagaimana tabel 1. • Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak
dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. • Hasil risalah rapat dibuat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat secara
jelas dan telah didokumentasikan dengan baik. • Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara
optimal oleh Dewan Komisaris.
b.4. Program kerja Komite dan realisasinya
Komite Audit, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat dengan mengacu pada BPP GCG Bank NTT.
Tabel 1. Jadwal Rapat Komite Dewan Komisaris Tahun 2010
No.
Agenda Materi Tanggal Peserta
1. Rapat Komite Audit Dengan SKAI
1. Perkembangan Pemeriksaan cabang
sampai dengan Desember 2009.
2. Eksternal audit ( oleh BI )
3. Rencana SKAI tahun 2010
4. Koordinasi kerja SKAI dengan cabang dan
divisi lainnya.
5. Kasus/temuan di cabang yang krusial.
27 Januari 2010 Komite Audit & SKAI
2. Rapat Komite Audit dengan SKAI
1. Peninjauan Rapat sebelumnya 2. Laporan Aktifitas SKAI dan
pembahasannya. 3. Informasi pokok-pokok yang perlu
mendapat perhatian khusus.
04 Maret 2010 Komite Audit & SKAI
3. Rapat Komite Audit dengan SKAI
1. Peninjauan Rapat sebelumnya 2. Tindak lanjut beberapa hal yang menjadi
perhatian. 3. Perkembangan pelaksanaan tugas- tugas
SKAI dan hambatannya.
11 Mei 2010 Komite Audit & SKAI
4. Rapat komite Audit & SKAI
1. Pembukaan dan pembahasan hasil rapat bulan Mei 2010
2. Masukan dan info kegiatan SKAI
07 Juni 2010 Komite Audit dengan SKAI
5. Rapat Komite
Pemantau
Risiko
1. Kegiatan undian berhadiah Bank NTT
2. Masalah SDM
3. Neraca gabungan pertanggal 23 Maret
2010 dan perbandingannya dengan
neraca gabungan 31 Maret 2010.
28 April 2010 Komite Pemantau Risiko
6. Rapat komite Pemantau Risiko
1. Pembahasan surat-surat BI 2. Opini Direktur Kepatuhan
08 Juni 2010 Komite Pemantau risiko
5
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
7. Rapat Komite
Pemantau
Rsiko
1. Pembahasan pengaruh reputasi bank -
berita di koran.
2. Laporan situasi sebelum dan sesudah
perintah Direktur Utama tentang
penghentian sementara penyaluran
kredit
3. Surat Direktur Kepatuhan.
4. Opini Direktur Kepatuhan.
5. Laporan Manajemen Risiko per Mei 2010
6. Penilaian tingkat kesehatan per Mei 2010
08 Juli 2010 Komite Pemantau Risiko
8.
Rapat Komite Pemantau Risiko
Membahas posisi neraca keuangan berdasarkan laporan situasi tanggal 31 Juli, Agustus dan September 2010.
14 Oktober 2010 Komite
Pemantau risiko
9.
Rapat Komite Remunerasi & Nominasi
c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern
c.1. Fungsi kepatuhan
1. Penunjukkan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur Kepatuhan secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia.
3. Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Satuan Kerja Kepatuhan sudah dibentuk dengan nama Divisi Kepatuhan yang bertanggungjawab kepada Direktur Kepatuhan.
5. Divisi Kepatuhan menjabarkan secara operasional ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.2. Fungsi audit intern
6. Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah berjalan baik dan efektif sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB).
7. Dalam melakukan pemeriksaan intern, SKAI telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (Risk Based Audit).
8. SKAI melaksanakan audit sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh Sumber Daya Bank NTT, termasuk organisasi lain yang terafiliasi dengan Bank NTT yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risikonya.
9. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan.
10. SKAI melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
c.3. Fungsi audit ekstern
11. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. J. Tanzil dan Rekan untuk melaksanakan Audit Independen tahun 2010 dan KAP tersebut terdaftar di Bank Indonesia dan Bapepam.
12. Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS
6
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
13. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.
d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
d.1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
• Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut, Komisaris dapat dibantu oleh Komite dibawahnya.
• Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
• Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko secara triwulan.
d.2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
14. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang memerlukan persetujuan Direksi.
15. Telah disusun Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
16. Bank NTT sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan Bank Indonesia, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.
d.3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
• Bank telah menyusun BPP tentang Manajemen Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. 58 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
1. Bank sementara menyusun BPP mengenai Aplikasi Laporan Profil Risiko (LPR). • Bank sementara menyusun BPP tentang menerapkan Information Technologi Risk
Management sesuai dengan aturan Bank Indonesia.
d.4. Sistem pengendalian intern
• Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Bank Indonesia secara triwulan.
e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large eksposure)
1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank NTT telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
7
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2010,
sebagai berikut:
No Penyediaan Dana Jumlah
Debitur Nominal (jutaan Rp.)
1. Kepada Pihak Terkait 59 7.468
2. Kepada Debitur Inti : 1. Individu 2. Group
25 23
2
187.955 183.477
4.477
f. Rencana Strategis Bank
f.1. Rencana jangka pendek tahun 2010
Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2010 : • potensi stabilnya suku bunga, volatilitas nilai tukar dan gejolak perubahan harga
minyak • perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan
pertumbuhan kredit • potensi meningkatnya kredit bermasalah • persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi Bank NTT jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada: • Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen
UMKM dan konsumer, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sebesar 22,33% dan rasio LDR sebesar 118,58%, peningkatan ekpansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban Bank NTT.
• Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana non pemda dan berbiaya murah dengan terget pertumbuhan minimal 15%.
• Menyelaraskan pengembangan teknologi untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
• Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktifitas dan integritas SDM.
• Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya • Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan
dan perbaikan struktur (collection and recovery). 1. Penyempurnaan organisasi dan manual internal perusahaan yang berhubungan
dengan produk dan organisasi. • Implementasi GCG • Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan
berkesinambungan.
f.2. Rencana jangka menengah tahun 2010
1) Finansial • Mencapai rata-rata ROE di atas 22,10% • Pertumbuhan kredit dengan memperhatikan tingkat ratio LDR 89,82%. • Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.
8
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
2) Customer • Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah,
membangun prilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
• Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 15% • Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggan bagi nasabah dengan
menggunakan jasa layanan perbankan Bank NTT.
3) Karyawan • Mencapai skor yang tertinggi dalam survey kepuasan karyawan. • Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi
kinerja. • Meningkatnya profesionalisme SDM Bank NTT melalui Competency Base
Human Resourses Management.
4) Melakukan penyusunan corporate plan Bank NTT tahun 2011-2013.
g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank
1) Bank telah menyusun BPP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan BPP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2) Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3) Laporan Tahunan Bank NTT telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan telah disajikan pada Home Page Bank NTT sesuai dengan ketentuan.
4) Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
5) Bank NTT menyampaikan Laporan GCG kepada Bank Indonesia, pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan disajikan pada Home Page Bank NTT.
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank NTT tidak memiliki saham pada Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya.
3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
a. Hubungan Keuangan 1. Komisaris Utama PT Bank NTT secara langsung memiliki hubungan keuangan dengan
Pemegang Saham Pengendali Bank karena pada saat ini posisi yang bersangkutan adalah sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTT.
2. Anggota Dewan Komisaris PT Bank NTT merupakan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
3. Seluruh anggota Direksi PT Bank NTT tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.
b. Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank NTT tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.
4. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi
9
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2010 sebesar Rp.16.698.826.993,- sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2010 sebesar Rp. 656.037.217 ,- sebagaimana tabel berikut :
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Dewan Komisaris Direksi
org nominal org nominal
1. Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dll)
3 Rp. 4.817.383.850,- 4 Rp.11.881.443.143,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura /non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki
--- 4 Rp. 656.037.217,-
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :
(satuan orang)
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun*) Jumlah Direksi Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar 4 -
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar - 3
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar - -
Rp 500 juta ke bawah - - *) diterima secara tunai
5. Shares Option
Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.
6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 10,61 % b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1.18 % c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1.11 % d. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 30.11 %
Secara rinci adalah sebagai berikut :
10
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
No Jabatan Gaji (dalam rupiah)
Tertinggi Terendah
1. Komisaris 48.250.000 43.125.000
2. Direksi 74.343.069 62.605.243
3. Pegawai 26.207.675 2.468.846
7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam BPP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat. c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris mencakup :
1. Rapat Dewan Komisaris dihadiri secara fisik selama tahun 2010 sebanyak 12 (dua belas) kali sebagaimana tabel 3 pada lampiran laporan.
2. Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat masing-masing sebanyak : - Komisaris Utama : sebanyak 12 (dua belas) kali - Komisaris Independen : sebanyak 12 (dua belas) kali
Tabel 3.
Jadwal Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2010
No. Agenda Materi Tanggal
1.
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
1. Bussines Plan 2010 2. Rencana Penerbitan Obligasi. 3. Penegasan pemberlakukan struktur
Organisasi yang baru serta personilnya 4. Pelaksanaan online sistem untuk Samsat &
Kasda 5. Persiapan Peningkatan 3 (tugas) Capem
menjadi Cabang
19 Januari 2010
2. Rapat Dewan Komisaris
dan Direksi
1. Kinerja Bulan Januari 2010
2. RUPS Tahun Buku 2009
3. Team Pembahasan Perumusan
Anggaran Dasar.
4. Realisasi struktur organisasi
18 Februari 2010
3. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
1. Kinerja Bulan Februari 2010 2. Up date Obligasi & Asset Sales Persiapan
RUPS
12 Maret 2010
4. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
1. Review Rapat Bulan Maret 2010. 2. Kinerja Bulan Maret 3. Persiapan RUPS 4.UP date Obligasi
12 April 2010
5. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
1. Persiapan RUPS 2. Kondisi Cabang 3. Mutasi SDM 4. Kredit UMKM/ Mikro
10 Mei 2010
6. Rapat Dewan
Komisaris
dan Direksi
1. Review Rapat Bulan Mei 2010 2. Kinerja Bulan Mei 2010 dan finalisasi
Obligasi 3. Persiapan Akhir RUPS
08 Juni 2010
11
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
7. Rapat Dewan Komisaris
dan Direksi
1. Laporan Kinerja Bulan Juni 2010 2. Dana Asuransi
12 Juli 2010
8. Rapat Dewan
Komisaris
dan Direksi
1. Rencana penerbitan obligasi 2. Laporan kinerja sampai dengan Juli 2009 3. Review notulen rapat Pengurus 12 Juli 2010 4. Isu-isu terakhir dan perkembangan Bank
NTT 5. Reposisi dan revatilisasi staff dan komite 6. Perkembangan UMKM 7. Koordinasi dan sosialisasi dengan Pemegang
Saham 8. Perkembangan kasus dana pensiun 9. Pensiun mantan Direksi
20 Agustus 2010
9. Rapat Dewan
Komisaris
dan Direksi
1. Laporan penanganan case dana pensiun 2. Review catatan rapat bulan Agustus 2010. 3. Laporan Kinerja Direksi Agustus 2010 4. Laporan Perkembangan obligasi dan
penunjukan KAP
30 September 2010
10. Rapat Dewan
Komisaris
dan Direksi
1. Review dan evaluasi hasil rapat bulan September 2010
2. Laporan Direksi atas kinerja posisi 20 Oktober 2010
3. Hasil Pemeriksaan BI Kupang per Juni 2010 dan temuan An. Internal audi Bank NTT.
4. Persiapan peresmian gedung kantor cabang, penambahan ATM dan persiapan penyusunan rencana bisnis untuk tahun 2011.
20 Oktober 2011
11. Rapat Dewan Komisaris
dan Direksi
1. Review Bulan Oktober 2010
2. Kinerja bulan Oktober 2010
12. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
1. Review Rapat bulan November 2010 2. Kinerja kerja bulan November 2010 3. Mutasi dan rekruitmen pegawai 4. lnformasi pembangunan kantor cabang
tahun 2011
13 Desember 2010
8. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
Penyimpangan / kecurangan Internal Bank NTT yang dilakukan oleh Pegawai Bank atas nama Sdr. Barnabas Ndapa (mantan pegawai) terkait dengan penyimpangan penggunaan dana RAK dan pelanggaran kewenangan memutus pemberian kredit Sekawan pada Bank NTT Cabang Ende pada tahun 2010. Pada tahun 2010 telah dikeluarkan Surat Keputusan Direksi nomor 66/KEPDIR/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari kedudukan sebagai pegawai PT. Bank NTT atas nama Sdr. Barnabas Ndapa.
Internal Fraud dalam 1 tahun
Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap
Tahun sebelumnya
Tahun Berjalan
Tahun sebelumnya
Tahun Berjalan
Tahun sebelumnya
Tahun Berjalan
12
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
Total Fraud - - 2 3 - -
Telah diselesaikan
- 2 3 -
Dalam proses penyelesaian di internal Bank
- - - - - -
Belum diupayakan penyelesaiannya
- - - - - -
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum
- - -
9. Permasalahan Hukum
Permasalahan hukum yang dihadapi Bank NTT selama tahun 2010 dan telah diajukan melalui proses hukum antara lain sebagai berikut :
1. Gugatan Sdr. Lesly Lay (Mantan Pegawai Bank NTT) melalui proses hukum di Peradilan Hubungan Industrial (PHI) dan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang, bahwa Bank NTT wajib memenuhi tuntutan yang dipermasalahkan oleh Sdr. Lesly Lay (Mantan Pegawai Bank NTT) memperkerjakan kembali ybs. Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Bank NTT sementara menyusun dan akan mengajukan upaya hukum Kasasi.
2. Gugatan Sdr. Damianus Nau Dasnan melalui Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sidoarjo (PHI) dan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus, bahwa Bank NTT dibebaskan dari tuntutan (petitum) berupa Ingkar Janji (wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituntut oleh Sdr. Damianus Nau Dasnan selaku Penggugat.
3. Gugatan PT Cunca Muwang melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Ruteng dan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, bahwa Bank NTT dibebaskan dari keseluruhan tuntutan (petitum) berupa Perbuatan Melawan Hukum dan kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana yang dituntut oleh PT Cunca Muwang selaku Penggugat.
4. Gugatan Sdr. Charles Amos Corputty melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, bahwa Bank NTT bersama Penggugat wajib mentaati dan melaksanakan seluruh isi persetujuan yang telah disepakati dalam akta perdamaian berdasarkan atas kesepakatan perdamaian perkara perdata antara Penggugat melawan Tergugat.
Permasalahan Hukum Jumlah
Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
3 -
Dalam Proses Penyelesaian 1 -
Total 4 -
10. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengadung potensi benturan kepentingan.
13
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
11. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank
Bank tidak menerbitkan obligasi baik dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut.
12. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik
Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh Bank NTT selama tahun 2010 adalah untuk kepentingan sosial kepada 12 penerima dengan total sebesar Rp 262.103.500,- sebagaimana tabel 4, dan tidak terdapat pemberian untuk kegiatan politik yang dilakukan oleh Bank NTT.
Tabel 4. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Tahun 2010
NO JENIS KEGIATAN WAKTU DAN TEMPAT JUMLAH
(RP)
1. Pembuatan Neon Box Tempat Penitipan Anak Prop NTT Ukuran 80 x 160cm (2 muka)
Kupang, 10 Februari 2010
4.500.000
2. Setoran Dana Titipan CSR Bank NTT untuk Pilot Projec Klaster Pengggemukan Sapi Desa Merbaun Kab. Kupang
Oelmasi, 19 Februari 2010
87.920.000
3. Kegiatan Gerakan Bersih Pantai & Laut dalam rangka HUT Jurusan Perikanan & Kelautan UNDANA
Kupang, 21 Mei 2010 5.650.000
4. Sponsor pada acara "Bagi Ilmu Bagi Bagi Anak Negeri" di Desa Ngadulangi Kec. Ngana Oariangu - Sumba Timur
Waingapu, 4 Juni 2010 5.000.000
5. Sumbangan 2000 Berjuta Harapan dalam rangka HUT Prodia Ke-37 Kupang, 28 Juli 2010 2.500.000
6. Penyelenggraan Pembinaan & Kreatifitas Pelajar pada PENSI Bank NTT 2010
Kupang, 30 September 2010
49.003.500
7. Batuan Korban Bencana Alam Irian Barat Daya, Sumatera Barat, DI Yogyakarta & Kab Soe
Kupang, 08 November 2010
50.000.000
8. Bantuan Banjir badang di Desa SKINU Kec Toianas Kab. TTS SoE, 18 November 2010
10.970.000
9. 'CSR untuk Tahap Awal Uji Coba Kacang Tanah 1. Kefamenanu, 29 Desember 2010
2. Kabupaten Kupang, 29 Desember 2010
16.560.0000
10 Bantuan Bencana Alam untuk Kabupaten Sika, sesuai surat Direksi No.894/DIR/VII/2010, tgl 31Desember 2010
Maumere, 31 Desember 2010
30.000.0000
JUMLAH 262.103.500
B. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance
Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur periode Desember 2010, disampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Nilai Komposit GCG sebesar 2.48 dengan predikat Baik b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :
No Aspek Yang Dinilai Bobot Peringkat Nilai
1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
10 % 2 0,20
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab 20 % 2 0,40
14
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
10 % 3 0,30
4. Penanganan Benturan Kepentingan 10 % 3 0,30
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 5 % 2 0,10
6. Penerapan Fungsi Audit intern 5 % 2 0,10
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 5 % 2 0,10
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
7,5 % 3 0,23
9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Eksposure)
7,5 % 2 0,15
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan Laporan Internal
15 % 3 0,45
11. Rencana Strategis Bank 5 % 3 0,15
Nilai Komposit 100 2,48
Predikat Komposit BAIK
c. Beberapa kelemahan pada Laporan Pelaksanaan GCG pada tahun 2009 yang dibuatkan
action plan, belum dapat diselesaikan antara lain : • BPP Risk Based Audit • Collecting Data Laporan Profil Risiko dilakukan langsung oleh Unit Kerja Terkait.
d. Kekuatan Pelaksanaan GCG : • Dengan disusunnya BPP GCG Bank NTT, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. • Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi
dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. • Komite-Komite Dewan Komisaris dalam melaksanakan program kerja dan rapat secara
efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi Keputusan Dewan Komisaris. • Fungsi Kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern akan berjalan sesuai
dengan Ketentuan GCG. Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur per akhir tahun buku 31 Desember 2010. Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terimakasih.
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
Fransiskus Salem, SH., M.Si. Daniel P.M.D. Tagu Dedo, SE. Komisaris Utama Direktur Utama
SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASESSMENT GCG DESEMBER 2010
PT. BANK NTT
No Aspek Yang Dinilai Bobot
(a) Peringkat
(b) Nilai
(a)x(b) Catatan
15
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
1. Pelaksanaan Tugas dan TanggungJawab Dewan Komisaris
10 % 2 0,2
Dewan Komisaris telah melaksanakan
tugas dan tangggung jawabnya sesuai
dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi
pengawasan yang dilakukan Dewan
Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
2. Pelaksanaan Tugas Dan TanggungJawab
Direksi 20 % 2 0,4
Jumlah, komposisi, integritas dan
kompetensi anggota Direksi serta
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip
GCG.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
10 % 3 0,3
Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan
cukup efektif, telah terlaksananya program
kerja komite melalui rapat komite, adanya
rekomendasi komite kepada Dewan
Komisaris yang disampaikan melalui surat
Dewan Komisaris kepada Direksi atas
perkembangan usaha bank. 4. Penanganan Benturan Kepentingan
10% 3 0,3
Benturan Kepentingan yang terjadi dalam
hal adanya Kebijakan Direksi yang
menyebutkan bahwa sedang dilakukan
proses perubahan Peraturan Badan
Kesejahteraan Pegawai, dan akan segera
dicabut setelah penyempurnaan Peraturan
Badan Kesejahteraan Pegawai ditetapkan. 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
5% 2 0,1
Penerapan fungsi kepatuhan bank telah
berjalan secara efektif. Satuan Kerja
Kepatuhan (Divisi Kepatuhan) telah
melakukan pengujian atas setiap kebijakan
internal sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. 6. Penerapan Fungsi Audit Intern
5% 2 0,1
Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah
berjalan efektif, pedoman intern sebagai
acuan pemeriksaan (risk based audit) telah
memenuhi standar minimum yang
ditetapkan SPFAIB. SKAI menjalankan
fungsinya secara independen. 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 5% 2 0,1 Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan
Audit secara independen dan memenuhi
kriteria yang ditetapkan
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan
Pengendalian Intern 7,50% 3 0,225 Penerapan Manajemen Risiko telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia, telah dilakukannya penetapan
limit credit, namun pemantauan profil
risiko belum didukung dengan SIM yang
memadai.
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait
(Related Party) dan Debitur Besar (Large
Eksposure)
7,50% 2 0,15 Tidak terdapat pelanggaran dan
pelampauan BMPK, namun Kebijakan
mengenai Penyediaan Dana Besar sedang
dalam penyempurnaan. 10. Tranparansi Kondisi Keuangan dan Non
Keuangan Bank, Laporan GCG dan Laporan
Internal
15% 3 0,45 Informasi keuangan dan non keuangan
telah disampaikan dan dipublikasikan
secara transparan kepada pihak-pihak yang
ditetapkan, namun dengan adanya home
page Bank NTT, bank belum membuat
ketentuan yang mengatur penggunaannya,
sehingga terjadi kemungkinan
keterlambatan penyampaian laporan
tertentu pada home page bank. 11. Rencana Strategis Bank 5% 3 0,15 Rencana Bisnis Bank telah disiapkan sesuai
dengan ketentuan dan telah memperhatikan
rencana kedepan serta Realisasi Rencana
Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis
bank
Nilai Komposit 100% 2,475
Baik
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BANK NTT PERIODE DESEMBER 2010
FAKTOR PENILAIAN :
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS
16
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
TUJUAN
Untuk Menilai :
• Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha
Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris ;
• Efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ;
• Efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ;
• Kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain,
anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank ;
• Kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku.
SUB FAKTOR
A. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan komisaris
berdomisili di Indonesia.
3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota
Dewan Komisaris Independen.
4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite
Remunerasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali
terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang
Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap
jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat
Eksekutif.
• Pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan
; atau
• Yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu)
perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank ;
dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua
Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank
yang sama.
6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan
Komisaris dan/atau Direksi
1. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang, dan jumlah
Direksi 4 (empat) orang.
2. Seluruh Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia
3. Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2(dua) orang Komisaris
Independen dan 1 (satu) orang Komisaris.
4. Penggantian dan atau pengangkatan Dewan Komisaris
berdasarkan keputusan RUPS dan belum menggunakan
rekomendasi Komite Nominasi. Pada RUPS tahunan dan RUPS
luar biasa tahun 2010 tidak ada penggantian dan atau
pengangkatan Dewan Komisaris
5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, sebagaimana Surat Pernyataan Dewan
Komisaris yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada 1
(satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan.
6. Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan kekeluargaan
dengan sesama anggota Komisaris dan /atau Direksi lainnya,
sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani pada saat
akan mengikuti Fit and Profer Test
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha
Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi secara berkala
maupun sewaktu-waktu, dan memberikan nasihat ke Direksi
3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis Bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana
kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang
berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah
menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan
Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil
pengawasan otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan
perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat
membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung
1. Dewan Komisaris telah memastikan kegiatan usaha Bank
sebagaimana yang diwajibkan oleh Anggaran Dasar dan
Peraturan Bank Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip
GCG.
2. Dewan Komisaris baik setiap saat maupun secara berkala
melakukan pengawasan Bank dan memberikan nasihat kepada
Direksi.
3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dibuat secara
komprehensif dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) GCG
tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT,
yang antara lain mengatur :
1. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis Bank.
2. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
operasional Bank.
3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan
rekomendasi dari Divisi Pengawasan, Auditor Eksternal dan
hasil pengawasan otoritas lainnya.
4. Memberitahukan ke Bank Indonesia apabila ditemukan
pelanggaran yang membahayakan kelangsungan usaha Bank.
1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab
secara independen.
2. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite
Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi pada
Juni 2008 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
17
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
jawab secara independen.
8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite
Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi
berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang
dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
3. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi
berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
4. Dewan komisaris telah memastikan bahwa Komite yang
dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif dimana telah
dilakukan Rapat Komite.
5. Dalam BPP GCG juga diatur tentang pedoman dan tata tertib
kerja Dewan Komisaris, termasuk pengaturan etika kerja, waktu
kerja, dan rapat.
C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling
kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik
atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota
Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam
hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah
rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting
opinions yang terjadi secara jelas.
4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan /atau
nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau
Direksi.
1. Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan secara berkala,
antara lain rapat internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan
Komisaris dan Direksi serta Rapat Komite Dewan Komisaris.
2. Pada Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam BPP
GCG, Rapat Dewan komisaris mengatur antara lain sebagai
berikut :
1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Hasil Rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik termasuk dissenting opinions,
dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Hasil Rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi yang
dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan :
1. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus)
atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank
dan Perusahaan lain
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang
Saham Pengendali.
3. Remunerasi dan fasilitas lain.
Pada laporan pelaksanaan GCG.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk
kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang
merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan atau menerima
keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan RUPS.
1. Tidak terdapat setoran saham Dewan Komisaris.
2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga
dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan /
atau Pemegang Saham Pengendali.
3. Kepemilikan saham Dewan Komisaris, hubungan keuangan,
hubungan kepengurusan serta hubungan keluarga, penerimaan
remunerasi telah diungkapkan pada laporan Pelaksanaan GCG
Bank NTT yang disampaikan untuk periode Desember 2009,
bersamaan dengan Laporan Tahunan Bank NTT tahun 2009.
4. Tidak terdapat Anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan
bank untuk kepentingan indvidu, mengambil atau menerima
keuntungan pribadi dari bank selain yang telah ditetapkan bank
yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test)
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas,
kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan
anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak
yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen,
dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank
sendiri, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang
selama 1 (satu) tahun.
3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi
dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan
Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper
Test.
18
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan
memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
KRITERIA PERINGKAT1 - FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
Peringkat 1 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan
ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG,
telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
• Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien
• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak melanggar ketentuan / peraturan yang
berlaku.
Peringkat 2 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha
Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun
masih terdapat kelemahan minor.
• Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.
• Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku.
Peringakat 3 • Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas
usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif
dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan
peringkat faktor.
• Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien
• Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang
berlaku.
Peringkat 4 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan
kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat
kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan
Komposit GCG.
• Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.
• Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku.
Peringkat 5 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan
kompelksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat
pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam
CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS.
• Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien
• Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
/perundangan yang berlaku.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN 2
Peringkat 2
Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai
dengan prinsip-prinsip GCG.
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI
TUJUAN
Untuk menilai :
1. Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank,
kriteria minimum,dan tingkat independensi anggota Direksi ;
2. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi ;
3. Efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi ;
4. Kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi lain dan /atau Pemegang Saham Pengendali Bank ;
5. Kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
SUB FAKTOR
1. Komposisi, Kriteria dan independensi Direksi
KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia
3. Penggantian dan / atau pengangkatan anggota Direksi telah
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite
Remunerasi dan Nominasi.
4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling
kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat
Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).
1. Direksi Bank NTT berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari :
1. Direktur Utama
2. Direktur Kepatuhan
3. Direktur Pemasaran
4. Direktur Umum
5. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia
1. Pada RUPS tahun 2010, tidak terdapat penggantian dan/atau
pengangkatan anggota Direksi.
2. Seluruh Direksi Bank NTT memiliki pengalaman minimal 5
19
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris,
Direksi atau pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau
lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam
PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank yakni menjadi Dewan
Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas
penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan
oleh Bank.
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus)
dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada
keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan
keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi,
dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak
lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
(lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif
Bank.
3. Direksi tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, sebagaimana Surat Pernyataan Direksi yang menyatakan
tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga / perusahaan
bukan lembaga keuangan
1. Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada perusahaan lain.
2. Direksi telah mengangkat anggota Komite Dewan Komisaris,
sesuai dengan Surat Keputusan Direksi.
3. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan
sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak
lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
5. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan
kepengurusan Bank.
2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung
jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap
kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi.
4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR, dan Komite
Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi
dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank
Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang
bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai
dengan media yang mudah diakses pegawai.
8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa
profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang
bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi
lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan
biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang
memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat
khusus.
9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.
10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah
mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
1. Direksi telah bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan
Bank.
2. Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan
Anggaran Dasar maupun Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
3. Prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dalam setiap kegiatan
usaha bank.
4. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI),
Satuan Kerja Kepatuhan dengan nama Divisi Kepatuhan, Satuan
Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan nama Divisi
Manajemen Risiko serta Komite Manajemen Risiko.
5. Direksi meminta Divisi terkait untuk menindaklanjuti segala
temuan audit dari SKAI, auditor eksternal, Bank Indonesia
dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
7. Direksi belum mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang
bersifat strategis kepada Pegawai dengan media yang mudah
diakses yaitu antara lain dalam BPP Kepegawaian, yang dapat di
akses dalam Portal Corporate University Bank NTT.
8. Direksi telah menggunakan tenaga konsultan yang didasari
kontrak yang jelas dan konsultan yang ditunjuk memiliki
kualifikasi atas pekerjaannya.
9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris melalui laporan
bulanan Direksi ke Komisaris.
10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang
telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan
rapat dalam BPP GCG Buku II, Pedoman bagi Dewan Komisaris
dan Direksi.
11. Efektifitas Rapat Direksi
KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis
melalui mekanisme rapat Direksi
2. Pengambilan keputusan Direksi telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak
terjadi musyawarah mufakat.
3. Hasil Rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara
jelas dissenting opinion yg terjadi dlm rapat Direksi
4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat
diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta
1. Dalam rapat Direksi kebijakan dan keputusan strategis Direksi
dapat ditetapkan dan dituangkan dalam risalah rapat untuk dapat
diimplementasikan dan didokumentasikan sesuai ketentuan.
2. Dalam BPP GCG, efektifitas Rapat Direksi juga telah mengatur
diantaranya pengambilan keputusan Direksi telah dilakukan
bedasarkan musyawarah mufakat, hasil rapat dituangkan dalam
risalah rapat termasuk dissenting opinion.
20
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
tata tertib kerja yang berlaku.
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi
KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan :
1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau
lebih pada bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan
perusahaan lain ( didalam dan di luar negeri)
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang
Saham Pengendali Bank.
3. Remunerasi dan fasilitas lain.
pada Laporan Pelaksanaan GCG.
4. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi
keuntungan Bank.
5. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.
6. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak
memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari
modal disetor pada suatu perusahaan lain.
1. Tidak terdapat setoran Saham Direksi.
2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga
antara sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan
Pemegang Saham Pengendali.
3. Kepemilikan saham Dewan Komisaris, hubungan keuangan,
hubungan kepengurusan dan hubungan keluarga, serta
penerimaan remunerasi bagi anggota Direksi telah diungkapkan
pada laporan GCG yang disampaikan untuk periode Desember
2009.
4. Direksi tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi,
mengambil dan/atau menerima keuntungan dari bank yang
merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
5. Hal tersebut telah ditegaskan kembali dalam BPP GCG tentang
Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT.
6. Anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.
1. Informasi Fit and Proper Test (F & P Test)
KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan
reputasi keuangan yang memadai.
2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang
independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan
saham dan hubungan keluarga.
3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah
memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
1. Kriteria tersebut telah dipenuhi oleh Bank NTT.
2. Direktur Utama berasal dari pihak independen.
3. Seluruh Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah
memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia.
FAKTOR KRITERIA PERINGKAT1 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
Peringkat 1 1. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan
kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif
dan tidak ada kelemahan minor.
4. Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
5. Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang
berlaku.
Peringkat 2 1. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha
Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun
masih terdapat kelemahan minor.
4. Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.
5. Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku.
Peringkat 3 1. Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas
usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif
dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan
peringkat faktor.
4. Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien
5. Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang
berlaku.
Peringkat 4 1. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan
kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat
kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan
Komposit GCG.
4. Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.
5. Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan / perundangan yang
berlaku.
Peringkat 5 1. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan
kompelksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
21
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
2. Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat
pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam
CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS.
4. Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien
5. Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan /
perundangan yang berlaku.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Peringkat 2
Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah
memenuhi prinsip-prinsip GCG.
III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
TUJUAN
Untuk Menilai :
• Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite ;
• Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite ;
• Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.
SUB FAKTOR
A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Komite Audit
• Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang
Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli dibidang
keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang
ahli dibidang hukum atau perbankan.
• Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen
• Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite
Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
• Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral
yang baik.
2. Komite Pemantau Risiko
• Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari
seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli
dibidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli
dibidang Manajemen Risiko.
• Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
• Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite
Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak
Independen.
• Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak
dan moral yang baik.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri
dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan
seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya
Manusia atau seorang perwakilan pegawai.
• Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite
harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem
remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.
• Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris
Independen.
• Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris
Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
• Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka
:
- Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite
Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem
remunerasi Bank ; maka
- Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki
pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan
Bank.
4. Rangkap Jabatan Anggota Komite
1. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak
berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain.
2. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank
lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi,
kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab.
5. Independensi Anggota Komite
1. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi
1. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan
Remunerasi telah dibentuk pada Juni 2008 sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia.
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan juga
merangkap sebagai anggota Komite.
3. Anggota Komite Audit seluruhnya berasal dari Komisaris
Independen dan Pihak Independen.
1. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen
dan juga merangkap sebagai anggota.
2. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari Komisaris
Independen dan Pihak Independen.
1. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris
Independen dan juga merangkap sebagai anggota Komite.
2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari
Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya
Manusia.
3. Rangkap Jabatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau
Risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
1. Seluruh anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham
22
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan
Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen.
2. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota
Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang
sama dan tidak melakukan fungsi pengawas pihak-pihak lain
yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat
mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah
menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan.
Pengendali.
2. Tidak terdapat pihak independen anggota Komite yang berasal
dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal
dari bank yang sama, tidak melakukan fungsi pengawasan yang
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Komite Audit
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :
1. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan
dan pelaksanaa audit serta memantau tindak lanjut hasil audit
dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk
kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Komite Audit telah mereview :
1. Pelaksanaan tugas SKAI ;
2. Kesesuaian pelaksanan audit oleh oleh KAP dengan standar
audit yang berlaku ;
3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang
berlaku ; dan
4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan
SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
1. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai
ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan
Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris,
Komite Pemantau Risiko :
1. Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko ;
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite
Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :
• Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi
bagi :
1. Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada
RUPS ; dan
2. Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada
Direksi.
1. Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah
mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual,
kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka
panjang Bank.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun
sistem, serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota
Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada
RUPS.
3. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon
anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan
kepada RUPS.
4. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak
Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan
Komisaris.
1. Komite Audit telah menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya
sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit telah
diatur dalam BPP GCG Bank NTT.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko telah diatur
dalam BPP GCG Bank NTT.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
telah diatur dalam BPP GCG Bank NTT.
C. Efektivitas Rapat Komite
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling
kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah
anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang
dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota
termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif
atau perwakilan pegawai.
4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau
suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan
perbedaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan wajib
1. Telah diselenggarakan Rapat Komite sesuai kebutuhan Bank.
2. Kehadiran anggota Komite dalam Rapat Komite telah sesuai
dengan ketentuan.
3. Komite-komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja
sesuai jadwal / agenda Rapat yang telah ditetapkan, dan hasil
rapat telah didokumentasikan dengan baik serta dapat
dimanfaatkan secara optimal oleh anggota Dewan Komisaris.
23
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
didokumentasikan dengan baik.
6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat
dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris
KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE
Peringkat 1 1. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan
kompleksitas usaha Bank.
2. Pelaksanaan tugas Komite-komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan
keputusan Dewan Komisaris.
3. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara
efektif dan efisien.
Peringkat 2 4. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas
usaha Bank.
5. Pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.
6. Rekomendasi Komite-komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan
Komisaris.
1. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara
efektif dan efisien.
Peringkat 3 2. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan
kompleksitas usaha Bank.
3. Pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang
apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat faktor.
4. Rekomendasi Komite-komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan
keptusan Dewan Komisaris.
5. Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan Pedoman intern dan terselenggara secara
cukup efektif dan cukup efisien.
Peringkat 4 6. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan
kompleksitas usaha Bank.
7. Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup
signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.
8. Rekomendasi Komite-komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan
keputusan Dewan Komisaris.
1. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara
secara kurang efektif dan efisien.
Peringkat 5 2. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan
kompleksitas usaha Bank.
3. Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan
yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG.
4. Rekomendasi Komite-komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan
Dewan Komisaris.
5. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara
tidak efektif dan efisien.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Peringkat 3
1. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsinya tergambar dari
Rapat Komite yang telah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang ditetapkan.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite telah diatur dalam BPP GCG, namun secara keseluruhan belum berjalan efektif, seperti
rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TUJUAN
Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (disclosure) – nya serta dampak benturan
kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.
Penanganan Benturan Kepentingan
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian
mengenai :
2. Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan
pegawai Bank.
3. Administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
4. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap
keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
5. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi
keuntungan Bank.
1. Penanganan Benturan Kepentingan telah diatur dalam BPP GCG
2. Bank mampu menghindari potensi terjadinya benturan
kepentingan.
KRITERIA PERINGKAT1 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Peringkat 1 1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan
efektif.
24
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
2. Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat,
telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.
3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 2 4. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
5. Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah
diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
1. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 3 2. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif.
3. Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah
diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
4. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 4 5. Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif.
6. Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat,
belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik.
1. Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi kuntungan Bank.
Peringkat 5 2. Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif.
3. Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak
diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik.
4. Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Perimgkat 3
- Bank cukup mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan
- Penanganan Benturan Kepentingan belum diatur dalam BPP GCG Bank NTT.
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
TUJUAN
Untuk menilai :
5. Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen
dengan lembaga otoritas yang berwenang ;
6. Efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan ;
7. Menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang / jenjang organisasi ;
1. Tersedianya MIS yang memadai agar satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Direktur Kepatuhan bertugas :
1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan bank
Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
melalui :
1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian ;
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak
menyimpang dari ketentuan ;
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank terhadap
seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank
kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang
berwenang.
4. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank
Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan
keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang
berwenang sesuai struktur organisasi Bank.
6. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
7. Direksi telah
1. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk
dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.
2. Bertanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh
kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur keseluruh jenjang
organisasi terkait.
3. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan
yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan
kepatuhan Bank secara keseluruhan.
3. Satuan Kerja Kepatuhan telah :
1. Independen terhadap satuan kerja operasional.
2. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian
pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini
diseluruh jenjang organisasi.
4. Bank telah :
1. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk
menyelesaikan tugas secara efektif ;
1. Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan
secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan
Bank Indonesia.
2. Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah
kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah
memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan baik ketentuan Bank
Indonesia, peraturan dan ketentuan intern dan peraturan
perundang-undangan yang lain yang berlaku dalam rangka
pelaksanaan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga
kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang
dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Komisaris dan pihak
ekstern lainnya.
3. Penunjukkan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan Ketentuan
yang berlaku.
1. Kebijakan Kepatuhan Bank sudah berjalan baik.
2. Satuan Kerja Kepatuhan sudah terbentuk dengan nama Divisi
Kepatuhan yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.
3. Divisi Kepatuhan bertanggungjawab untuk memastikan Bank
telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur,
peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
4. Divisi Kepatuhan menyiapkan laporan berkala tentang pokok-
pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank
Indonesia dan pihak terkait.
25
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
2. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur
Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan
pihak terkait.
KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
Peringkat 1 1. Kepatuhan bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan
komitmen yang telah dibuat.
2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif.
3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan
seluruh satuan kerja operasional.
4. Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan
sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 2 1. Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap
ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS
Rating.
2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.
3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan
mayoritas satuan kerja operasional.
4. Pedoman, sistem, dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan
dan perundang-undangan yang berlaku.
Peringkat 3 1. Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan
dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya.
2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.
3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengeni kepatuhan
sebagian satuan kerja operasional.
4. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Peringkat 4 1. Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan
dan komitmenj yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya.
2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang
efektif.
3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak
teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.
4. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai
dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Peringkat 5 1. Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan
komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua)
masa triwulan
2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif.
3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan
kerja operasional.
4. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Peringkat 2
1. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan berjalan efektif.
2. Satuan Kerja Kepatuhan telah mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
3. Kepatuhan Bank sudah berjalan baik dan efektif.
VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
TUJUAN
Untuk menilai :
1. Kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai Peraturan Bank Indonesia dan perundangundangan yang
berlaku ;
2. Efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Direksi bertanggung jawab :
1. Terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin
terselenggranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan
manajemen.
2. Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan
dan arahan Dewan Komisaris.
3. Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern
Bank kepada RUPS.
1. Bank :
1. Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh
aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan
dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
2. Memiliki Standard Pelaksana Fungsi Audit Intern Bank
(SPFAIB), dengan :
1. Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) ;
2. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ;
1. Pelaksanaan fungsi Audit Intern telah berjalan dengan baik dan
efektif sesuai dengan SPFAIB
2. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah dibentuk dan independen
terhadap satuan kerja operasional.
3. Dalam melakukan fungsi audit, SKAI telah menyusun memiliki
pedoman pemeriksaan internal yaitu BPP Risk Based Audit.
26
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
3. Menyusun panduan audit intern.
1. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja
operasional.
2. Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas
pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB
oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.
1. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk
menyelesaikan tugas secara efektif.
2. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu dan
keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan
berkelanjutan.
3. SKAI telah :
1. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan
cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana,
pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian :
1. kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank ;
2. efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank ;
3. kualitas kinerja.
1. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan
yang berlaku.
2. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan
tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee.
3. Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan
prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan
yang berlaku.
1. SKAI melaksanakan audit sesuai dengan rencana tahunan yang
disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh
sumber daya Bank NTT, termasuk organisasi lain yang terafiliasi
dengan Bank NTT yang ditetapkan dengan mempertimbangkan
tingkat risikonya.
2. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur
Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur
Kepatuhan.
3. SKAI melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara
efektif dan efisien.
KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
Peringkat 1 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar
minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor.
2. SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.
Peringkat 2 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum
yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah / dapat diatasi dengan tindakan
rutin.
2. SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
Peringkat 3 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar
minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah /dapat diatasi dengan
tindakan rutin.
2. SKAI menjalankan fungsinya cukup independen dan obyektif.
Peringkat 4 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar
minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan.
2. SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.
Peringkat 5 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar
minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan.
2. SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Peringkat 2
1. Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif.
2. SKAI telah menyusun BPP Risk Based Audit sebagai pedoman pemeriksaan internal.
VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
TUJUAN
Untuk menilai :
• Efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik ;
• Kualitas hasil audit Akuntan Publik ;
• Kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Dalam pelaksanaan Audit laporan keuangan Bank, Bank telah
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Penujukan Akuntan Publik dan KAP yang oleh Bank tidak lebih
dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu
memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari
Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspekaspek :
1. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk ;
2. Legalitas perjanjian kerja ;
3. Ruang lingkup audit ;
1. Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di
Bank Indonesia dan telah memenuhi aspek-aspek penugasan
audit.
2. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP yang sama tidak lebih
dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan keputusan
RUPS.
4. Akuntan Publik dan KAP telah menyampaikan hasil audit kepada
Bank dan mampu bekerja secara independen.
27
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
4. Standar profesional akuntan publik, dan
5. Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik
dimaksud.
5. Akuntan Publik dan Kap yang ditunjuk telah :
1. Menyampaikan hasil audit dan manajemen letter kepada Bank
tepat waktu ;
2. Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard
profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang
lingkup audit yang ditetapkan.
KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
Peringkat 1 1. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang
ditetapkan dalam ketentuan3.
2. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.
3. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik / KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria
yang telah ditetapkan.
Peringkat 2 1. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan
dalam ketentuan3 namun terdapat kekurangan minor.
2. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
3. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik / KAP telah independen dan cukup memenuhi kriteria yang
ditetapkan.
Peringkat 3 1. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang
ditetpakan dalam ketentuan 3 namun terdapat kekurangan.
2. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik.
3. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria
Peringkat 4 4. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang
ditetapkan dalam ketentuan3 dan terdapat kekurangan yang cukup material.
5. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik.
1. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP kurang independen.
Peringkat 5 2. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang
ditetapkan dalam ketentuan3 dan terdapat kekurangan yang material.
3. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik.
4. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP tidak independen
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Peringkat 2
1. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
2. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TUJUAN
Untuk menilai :
1. Efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujun, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang
dihadapinya ;
2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan
kebijakan dan strategi manajemen risiko
Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas,
diantaranya :
1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
2. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan
kebijakan manajemen risiko.
3. Mengevalusi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait
dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan
Komisaris.
1. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas,
diantaranya :
1. Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko,
kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan,
prosedur dan penetapan limit.
2. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk
menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif.
3. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu
keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara
berkala dan berkelanjutan.
3. Bank telah :
4. Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
5. Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan
mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi
manajemen risiko yang memadai.
1. Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan
handal.
1. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi terkait
dengan Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
Bank telah disusun dalam BPP Pengawasan Aktif Dewan
Komisaris dan Direksi dan juga diatur dalam BPP GCG Bank
NTT.
2. Profil Risiko Bank telah dimonitor setiap per triwulan.
3. Penerapan Manajemen Risiko cukup efektif namun sistem
informasinya masih dilakukan secara sederhana.
KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Peringkat 1 1. Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
28
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
2. Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen
yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
3. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat konfrehensif dan sangat sesuai dengan tujan,
ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank.
4. Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang
sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
5. Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.
Peringkat 2 1. Manajemen sangat efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
2. Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit, sistem informasi manajemen yang
komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
3. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan
kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
4. Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat,
ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
5. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korekstif
sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi Bank.
Peringkat 3 1. Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
2. Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, san penetapan limit, sistem informasi manajemen
yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
3. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan,
ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
4. Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang
sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
5. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak
segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.
Peringkat 4 6. Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
7. Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen
yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
8. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan kebijakan
dan prosedur intern Bank.
9. Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang
sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
1. Penerapan pengendalian intern menujukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan
tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.
Peringkat 5 1. Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
2. Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen
yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
3. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran
dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
4. Manajemen tidak efektif dalam memanntau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang
sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
5. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggran material, yang
apabila tidak segerab dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang
signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TIDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Peringkat 3
1. Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia
2. Pengendalian dan pemantauan risiko Bank berjalan cukup efektif.
3. Telah dilakukan pelaporan profil risiko per triwulan.
4. - Namun pengembangan sistem Manajemen Risiko masih perlu ditingkatkan
IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE
EXPOSURES)
TUJUAN
Untuk menilai :
5. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) ;
6. Penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana ;
7. Independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan Dana Besar (large exposure)
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Bank telah :
1. Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas
untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan
dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
2. Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan,
sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan
atau penyediaan dana besar telah :
1. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-
hatian maupun perundang undangan yang berlaku.
2. Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran /
diversifikasi portofolio penyediaan dana.
1. Bank belum memiliki pedoman tertulis mengenai Batas
Maksimum Pemberian Kredit yang diatur dalam BPP BMPK dan
telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan memperhatiakn
prinsip kehati-hatian.
2. Kebijakan Dana kepada Pihak Terkait tidak pernah melanggar
dan melampaui ketentuan BMPK.
3. Kepada Pihak Terkait telah dimintakan mengisi formulir
penyediaan dana kepada pihak terkait beserta keluarganya.
4. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana
29
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
1. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari
pihak terkait dan atau pihak lainnya.
2. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank
Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.
Besar diputuskan oleh manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK
kepada Bank Indonesia.
KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN
DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)
Peringkat 1 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk
penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
2. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian.
3. Diversivikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan
dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan.
4. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan
dengan sangat independen.
Peringkat 2 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan
dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
2. Tdak ada pelanggran BMPK dan maupun prinsip kahti-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun
telah diselesaikan.
3. Diversivikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan dengan
total penyediaan dana tidak signifikan.
4. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan
secara independen.
Peringkat 3 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk
penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
2. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada elampauan BMPK yang belum
diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan.
3. Diversivikasi penyediaan dana cukup merata.
4. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepad pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan
dengan kurang independen.
Peringkat 4 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan
belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
2. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum
diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan.
3. Diversivikasi penyediaan dan kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan
dengan total penyediaan dana signifikan.
4. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan
dengan kurang independen.
Peringkat 5 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum
sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
2. Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampauan BMPK yang penyelesaiannya
telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan.
3. Diversivikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan
dengan total penyediaan dana sangat signifikan.
4. Pengambilan keputusan dalam penyeediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan
dengan tidak independen.
IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE
EXPOSURES)
Peringkat 2
1. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK
2. Pengambilan Keputusan dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara
independen.
X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL.
TUJUAN
Untuk menilai :
1. Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non keuangan yang disampaikan kepada stakeholders
(public) ;
2. Efektivitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah ;
3. Cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu ;
4. Cakupan pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG ;
5. Keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi
secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).
SUB FAKTOR
1. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Bank telah mentrasparansikan kondisi keuangan dan non
keuangan kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan
Publikasi triwulan dan telah melaporkannya kepada Bank
Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bank wajib dan telah :
1. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan
1. Bank menstransparansikan laporan keuangan dan laporan non
keuangan melalui publikasi laporan keuangan triwulan, realisasi
bisnis bank dan melalui laporan tahunan bank, kepada Bank
Indonesia dan stakeholders sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
30
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
2. Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan
Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank
dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
3. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan
penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank
Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
4. Menyampaikan Laporan tahunan paling tidak kepada :
1. Bank Indonesia ;
2. YLKI ;
3. Lembaga Pemeringkat di Indonesia ;
4. LPPI ;
5. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan ;
6. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan
7. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan
cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi :
1. Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangan)-nya ;
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan sekurangkurangnya
dalam 1(satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memilki
peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.
2. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan sesuai
Peraturan Bank Indoensia tentang Transparansi Kondisi
Keuangan Bank.
3. Bank telah menyusun BPP tentang Transparansi Informasi
Produk Bank.
4. Bank juga telah menyusun BPP Pengaduan Nasabah dan
menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia per
triwulan.
5. Telah adanya Instruksi Direksi yang mengatur tentang Mediasi
Perbankan, dan bank telah mengumumkan kepada nasabah
tentang Mediasi Perbankan.
6. Bank telah menyampaikan laporan tahunan kepada Bank
Indonesia dan pihak-pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
7. Bank telah menampilkan laporan tahunan bank pada homepage
Bank NTT untuk periode laporan tahun 2009, dan menampilkan
laporan publikasi bank untuk diketahui publik pada surat kabar
tempat kedudukan bank berada.
8. Laporan Peaksanaan Good Corporate Governance
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan
cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2. Laporan pelaksanaan GCG telah :
1. Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil
self assessment Bank.
2. Dilampiri hasil self assessmemt Bank.
3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil self
assessment dengan hasil pengawasan / pemeriksanaan Bank
Indonesia, Bank :
1. Merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil self
assessment dimaksud kepada publik melalui Laporan
2. Menyampaikan revisi hasil self assessment GCG Bank secara
lengkap kepada Bank Indonesia.
4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-
kurangnya kepada pihak-pihak :
1. Bank Indonesia;
2. YLKI;
3. Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
4. Asosiasi Bank-Bank di indonesia;
5. LPPI;
6. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;
7. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan
Secara lengkap dan tepat waktu.
5.Bank telah menyajikan laporan pelaksnaan GCG dalam homepage
secara tepat waktu.
1. Laporan GCG disampaikan bank kepada Bank Indonesia sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-
prinsip pelaksanaan GCG.
2. Dalam Laporan tersebut telah mencerminkan tentang Hubungan
Keuangan, keluarga dan kepengurusan Dewan Komisaris dan
Direksi ; paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang
diterima Dewan Komisaris dan Direksi ; Rasio gaji tertinggi dan
terendah untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai tetap ;
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ; Jumlah penyimpangan
internal ; permasalahan hukum ; serta pemberian dana untuk
kegiatan sosial dan politik.
3. Laporan GCG ke Bank Indonesia juga dilampirkan dengan Self
Assessment Bank NTT.
1. Terdapat perbedaan predikat dalam penilaian hasil self
assessment antara bank dan Bank Indonesia untuk laporan GCG
periode 2009, namun revisi nilai komposit tersebut belum
dipublikasikan pada laporan keuangan publikasi dan disampaikan
ke Bank Indonesia.
2. Laporan GCG disampaikan kepada pihak-pihak sesuai dengan
Peraturan Bank Indoensia
3. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam
homepage Bank NTT.
4. Kecukupan Pelaporan Internal
KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh
SIM yang handal.
2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.
3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh
sumber daya manusia yang kompeten.
4. Terdapat IT security system yang memadai.
1. Sistem Informasi Manajemen cukup memadai, dapat
menyediakan laporan core banking secara on line dan tepat
waktu.
KRITERIA PERINGKAT1–FAKTOR TRANSPARANI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL
Peringkat 1 1. Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui
homepage Bank dan media yang sangat mudah diakses.
2. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini & utuh
3. Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan
nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai.
4. Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat
tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem pelaporan Internal Bank mampu menyediakan
data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap, dan sangat handal serta efektif untuk
pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 2 1. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melaui
homepage dan media yang memadai.
31
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini & utuh.
3. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah
dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
4. Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu
kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu
menmyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk
pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 3 1. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui
homepage dan media yang cukup mudah diakses.
2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat, kini.
3. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan
nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.
4. Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh, telah disampaikan secara cukup
tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu
menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk
pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 4 1. Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik.
2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat.
3. Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan
pengaduan nasabah secara kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang
memadai.
4. Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada shareholder
kurang sesuai ketentuan yang berlaku / terlambat.
5. Sistem Informasi Manajemen Bank khusunya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu
menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal & efektif untuk
Pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 5 1. Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik.
2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat.
3. Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengtelolaan
pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah.
4. Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh disampaikan kepada shareholder
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu
manyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk
pengambilan keputusan manajemen.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Peringkat 3
1. Bank telah transparan dalam menyampaikan informasi Keuangan Bank dan Non Keuangan Bank baik pada laporan publikasi
maupun pada laporan tahunan Bank.
2. Bank Telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG dan hasil Self Assessment GCG kepada Bank Indonesia setempat dan
pihak tertentu tepat waktu.
3. Bank telah menyajikan laporan tahunan dan laporan GCG pada homepage, namun belum secara tepat waktu disebabkan
belum adanya ketentuan internal yang mengatur pelaksanaan homepage tersebut.
4. Bank belum merevisi perbedaan penilaian komposit self assessment antara bank dan Bank Indonesia.
XI. RENCANA STRATEGIS BANK
TUJUAN
Untuk menilai :
1. Kecukupan Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (bussiness plan) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran
starategis serta nilai-nilai perusahaan (corporate value)-nya ;
2. Kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (bussiness plan)
Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi (Corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan)
KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana
Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (bussiness plan)
sesuai dengan visi dan misi Bank.
2. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif,
terukur (achieable), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan
responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.
3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui
oleh Komisaris.
4. Direksi telah :
1. Mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis
Bank kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh
jenjang organisasi yang ada pada Bank ;
2. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif.
5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank :
1. Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana
Bisnis Bank ;
2. Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol System
(RCS) – strategic Risk ;
3. Memperhatiakn faktor eksternal dan faktor internal yang
1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana
Korporasi dan Rencana Bisnis sesuai dengan Visi dan Misi Bank.
2. Rencana kegiatan Bank telah tercermin pada Rencana Bisnis
untuk periode per tiga tahun yang disusun setiap tahun.
3. Rencana Bisnis telah disusun secara realistis, komprehensif,
teukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif
terhadap perubahan internal dan eksternal.
4. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun olek Direksi
Bank NTTdan disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan
Rencana Bisnis kepada Pemegang Saham Pengendali pada RUPS
serta kepada seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
6. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
32
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010
mempengaruhi kelangsungan usaha Bank ;
4. Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan
yang sehat.
6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Rencana Bisnis Bank (bussiness plan)
1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, didalam Laporan Rencana
Bisnis telah dilampirkan Komentar Komisaris Bank NTT.
KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
Peringkat 1 1. Rencana Bisnis Bank (business plan) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi
(corporate plan) Bank.
2. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun sangat realistis dan
telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan
yang sehat.
3. Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank
4. Low Strategic Rating.
Peringkat 2 1. Rencana Bisnis (business plan) Bank sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate
plan) Bank.
2. Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun secara realistis
dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas
perbankan yang sehat.
3. Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank
4. Low Strategic Rating atau Moderate to Low Starategic Risk Rating
Peringkat 3 1. Rencana Bisnis (business plan) Bank cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi
(corporate plan) Bank.
2. Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun cukup realistis
dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas
perbankan yang sehat.
3. Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank
4. Moderate Starategic Risk Rating
Peringkat 4 1. Rencana Bisnis (business plan) Bank kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi
(corporate plan) Bank.
2. Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun kurang realistis
dan kurang memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas
perbankan yang sehat.
3. Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank
4. High Strategic Risk Rating atau Moderate to High Strategic Risk Rating.
Peringkat 5 1. Rencana Bisnis (business plan) Bank tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi
(corporate plan) Bank.
2. Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun tidak realistis
dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas
perbankan yang sehat.
3. Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank
4. High Strategic Risk Rating
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Peringkat 3
1. Rencana Bisnis Bank telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan.
2. Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank
3. - Moderate Strategic Risk Rating