PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE · PDF filePembahasan pengaruh reputasi bank - berita di koran. 2. ... laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko

1

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2010

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate governance, bank diwajibkan secara berkala melakukan self assesment terhadap kecukupan pelaksanaan good corporate gevernance dan menyusun laporan pelaksanaanya. Tujuan Pelaksanaan GCG di Bank NTT

1. Memaksimalkan nilai Bank NTT dengan peningkatan prinsip-prinsip yang dianut perusahaan,

yang pada akhirnya untuk mencapai visi melalui misi yang telah ditetapkan. 2. Mewujudkan sistem manajemen Bank NTT yang profesional dengan bercirikan kerja sesuai nilai-

nilai Bank NTT. 3. Meningkatkan kemandirian dan daya tahan organ Bank NTT terhadap pengaruh maupun

praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. 4. Meningkatkan kinerja Bank NTT, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai Bank NTT.

A. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance

1. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan hasil Self Assessment meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

1) Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang dan Direksi berjumlah 4 (empat) orang.

2) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Komisaris Utama : Fransiskus Salem, SH., M.Si 2. Anggota Komisaris (indpn) : Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D. 3. Komisaris (independen) : Drs. Benyamin Kartono Lebe, MM.

3) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut : 1. Direktur Utama : Daniel P.M.D. Tagu Dedo, SE. 2. Direktur Kepatuhan : Eduardus Bria Seran, SE. 3. Direktur Pemasaran : Ibrahim Imang, SE. 4. Direktur Umum : Adrianus Ceme, SE.

4) Penggantian dan atau pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS dan belum menggunakan rekomendasi Komite Nominasi.

5) Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test).

2


6) Komisaris Independen tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan.

7) Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris dan /atau Direksi lainnya, yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris • Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. • Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi

dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.

• Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.

• Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.

• Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.

• Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan SKAI, KAP, Bank Indonesia, dan pengawas otoritas lainnya.

• Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggungjawab Direksi 1. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk

menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.

2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. 3. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

4. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

5. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Komposisi Modal 2. Rekomendasi Kantor Akuntan Publik 3. Penunjukan Audit Eksternal 4. Persetujuan Penerbitan Obligasi 5. Persetujuan Penerbitan MTN 6. Persetujuan Asset Sales

3


7. Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan Tahun 2010 8. Persetujuan/penetapan Revisi RKAT Bank NTT tahun 2010 9. Persetujuan Perubahan Ketentuan yang mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas

Komisaris. 10. Persetujuan RKAT tahun 2011

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

b.1. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite

1) Komite Audit • Anggota Komite Audit terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota : Drs. Benyamin K. Lebe (Komisaris -Independen)

2. Anggota : Welem Nunuhitu (Pihak Independen) 3. Anggota : Casper Bass, SH. (Pihak Independen)

• Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen • Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen • Seluruh pihak independen anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2) Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota : Prof. Ir. Fredrik L. Benu M.Si, Ph.D (Komisaris Independen)

2. Anggota : Izhaak Frengky Amalo, SH. 3. Anggota : Petrus E. Djemadu, SH.M.Hum. (Pihak

Independen) • Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen • Lebih dari 51 % (lima puluh satu perseratus) dari anggota Komite Pemantau

Risiko adalah pihak independen. • Seluruh pihak independen anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3) Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota : Drs. Benyamin K. Lebe (Komisaris Independen)

2. Anggota : Prof. Ir. Fredrik L. Benu M.Si, Ph.D (Komisaris Independen)

3. Anggota : Fredrik T. Makatita (Kepala Divisi SDM) • Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen • Seluruh pihak independen anggota Komite Remunerasi & Nominasi tidak

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b.2. Tugas dan tanggungjawab Komite

4


Tugas dan tanggungjawab Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi telah diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) GCG Bank NTT dan ketentuan internal Dewan Komisaris PT. Bank NTT.

b.3. Frekuensi rapat Komite

• Telah diselenggarakan Rapat Komite sesuai dengan kebutuhan Bank • Komite-Komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai

jadwal/agenda rapat yang telah ditetapkan, dan hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota Dewan Komisaris.

• Agenda Rapat Komite Dewan Komisaris sebagaimana tabel 1. • Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak

dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. • Hasil risalah rapat dibuat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat secara

jelas dan telah didokumentasikan dengan baik. • Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara

optimal oleh Dewan Komisaris.

b.4. Program kerja Komite dan realisasinya

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat dengan mengacu pada BPP GCG Bank NTT.

Tabel 1. Jadwal Rapat Komite Dewan Komisaris Tahun 2010

No.

Agenda Materi Tanggal Peserta

1. Rapat Komite Audit Dengan SKAI

1. Perkembangan Pemeriksaan cabang

sampai dengan Desember 2009.

2. Eksternal audit ( oleh BI )

3. Rencana SKAI tahun 2010

4. Koordinasi kerja SKAI dengan cabang dan

divisi lainnya.

5. Kasus/temuan di cabang yang krusial.

27 Januari 2010 Komite Audit & SKAI

2. Rapat Komite Audit dengan SKAI

1. Peninjauan Rapat sebelumnya 2. Laporan Aktifitas SKAI dan

pembahasannya. 3. Informasi pokok-pokok yang perlu

mendapat perhatian khusus.

04 Maret 2010 Komite Audit & SKAI

3. Rapat Komite Audit dengan SKAI

1. Peninjauan Rapat sebelumnya 2. Tindak lanjut beberapa hal yang menjadi

perhatian. 3. Perkembangan pelaksanaan tugas- tugas

SKAI dan hambatannya.

11 Mei 2010 Komite Audit & SKAI

4. Rapat komite Audit & SKAI

1. Pembukaan dan pembahasan hasil rapat bulan Mei 2010

2. Masukan dan info kegiatan SKAI

07 Juni 2010 Komite Audit dengan SKAI

5. Rapat Komite

Pemantau

Risiko

1. Kegiatan undian berhadiah Bank NTT

2. Masalah SDM

3. Neraca gabungan pertanggal 23 Maret

2010 dan perbandingannya dengan

neraca gabungan 31 Maret 2010.

28 April 2010 Komite Pemantau Risiko

6. Rapat komite Pemantau Risiko

1. Pembahasan surat-surat BI 2. Opini Direktur Kepatuhan

08 Juni 2010 Komite Pemantau risiko

5


7. Rapat Komite

Pemantau

Rsiko

1. Pembahasan pengaruh reputasi bank -

berita di koran.

2. Laporan situasi sebelum dan sesudah

perintah Direktur Utama tentang

penghentian sementara penyaluran

kredit

3. Surat Direktur Kepatuhan.

4. Opini Direktur Kepatuhan.

5. Laporan Manajemen Risiko per Mei 2010

6. Penilaian tingkat kesehatan per Mei 2010

08 Juli 2010 Komite Pemantau Risiko

8.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Membahas posisi neraca keuangan berdasarkan laporan situasi tanggal 31 Juli, Agustus dan September 2010.

14 Oktober 2010 Komite

Pemantau risiko

9.

Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

c.1. Fungsi kepatuhan

1. Penunjukkan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur Kepatuhan secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia.

3. Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Satuan Kerja Kepatuhan sudah dibentuk dengan nama Divisi Kepatuhan yang bertanggungjawab kepada Direktur Kepatuhan.

5. Divisi Kepatuhan menjabarkan secara operasional ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.2. Fungsi audit intern

6. Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah berjalan baik dan efektif sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB).

7. Dalam melakukan pemeriksaan intern, SKAI telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (Risk Based Audit).

8. SKAI melaksanakan audit sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh Sumber Daya Bank NTT, termasuk organisasi lain yang terafiliasi dengan Bank NTT yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risikonya.

9. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan.

10. SKAI melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

c.3. Fungsi audit ekstern

11. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. J. Tanzil dan Rekan untuk melaksanakan Audit Independen tahun 2010 dan KAP tersebut terdaftar di Bank Indonesia dan Bapepam.

12. Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS

6


13. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

d.1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

• Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut, Komisaris dapat dibantu oleh Komite dibawahnya.

• Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

• Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko secara triwulan.

d.2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

14. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang memerlukan persetujuan Direksi.

15. Telah disusun Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.

16. Bank NTT sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan Bank Indonesia, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

d.3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

• Bank telah menyusun BPP tentang Manajemen Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. 58 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

1. Bank sementara menyusun BPP mengenai Aplikasi Laporan Profil Risiko (LPR). • Bank sementara menyusun BPP tentang menerapkan Information Technologi Risk

Management sesuai dengan aturan Bank Indonesia.

d.4. Sistem pengendalian intern

• Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Bank Indonesia secara triwulan.

e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large eksposure)

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.

2. Bank NTT telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.

3. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.

7


4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2010,

sebagai berikut:

No Penyediaan Dana Jumlah

Debitur Nominal (jutaan Rp.)

1. Kepada Pihak Terkait 59 7.468

2. Kepada Debitur Inti : 1. Individu 2. Group

25 23

2

187.955 183.477

4.477

f. Rencana Strategis Bank

f.1. Rencana jangka pendek tahun 2010

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2010 : • potensi stabilnya suku bunga, volatilitas nilai tukar dan gejolak perubahan harga

minyak • perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan

pertumbuhan kredit • potensi meningkatnya kredit bermasalah • persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi Bank NTT jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada: • Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen

UMKM dan konsumer, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sebesar 22,33% dan rasio LDR sebesar 118,58%, peningkatan ekpansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban Bank NTT.

• Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana non pemda dan berbiaya murah dengan terget pertumbuhan minimal 15%.

• Menyelaraskan pengembangan teknologi untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.

• Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktifitas dan integritas SDM.

• Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya • Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan

dan perbaikan struktur (collection and recovery). 1. Penyempurnaan organisasi dan manual internal perusahaan yang berhubungan

dengan produk dan organisasi. • Implementasi GCG • Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan

berkesinambungan.

f.2. Rencana jangka menengah tahun 2010

1) Finansial • Mencapai rata-rata ROE di atas 22,10% • Pertumbuhan kredit dengan memperhatikan tingkat ratio LDR 89,82%. • Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.

8


2) Customer • Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah,

membangun prilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.

• Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 15% • Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggan bagi nasabah dengan

menggunakan jasa layanan perbankan Bank NTT.

3) Karyawan • Mencapai skor yang tertinggi dalam survey kepuasan karyawan. • Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi

kinerja. • Meningkatnya profesionalisme SDM Bank NTT melalui Competency Base

Human Resourses Management.

4) Melakukan penyusunan corporate plan Bank NTT tahun 2011-2013.

g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

1) Bank telah menyusun BPP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan BPP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

2) Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

3) Laporan Tahunan Bank NTT telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan telah disajikan pada Home Page Bank NTT sesuai dengan ketentuan.

4) Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

5) Bank NTT menyampaikan Laporan GCG kepada Bank Indonesia, pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan disajikan pada Home Page Bank NTT.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank NTT tidak memiliki saham pada Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya.

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

a. Hubungan Keuangan 1. Komisaris Utama PT Bank NTT secara langsung memiliki hubungan keuangan dengan

Pemegang Saham Pengendali Bank karena pada saat ini posisi yang bersangkutan adalah sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTT.

2. Anggota Dewan Komisaris PT Bank NTT merupakan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.

3. Seluruh anggota Direksi PT Bank NTT tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

b. Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank NTT tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

4. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

9


Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2010 sebesar Rp.16.698.826.993,- sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2010 sebesar Rp. 656.037.217 ,- sebagaimana tabel berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris Direksi

org nominal org nominal

1. Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dll)

3 Rp. 4.817.383.850,- 4 Rp.11.881.443.143,-

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura /non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki

--- 4 Rp. 656.037.217,-

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun*) Jumlah Direksi Jumlah Komisaris

Di atas Rp 2 miliar 4 -

Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar - 3

Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar - -

Rp 500 juta ke bawah - - *) diterima secara tunai

5. Shares Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 10,61 % b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1.18 % c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1.11 % d. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 30.11 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

10


No Jabatan Gaji (dalam rupiah)

Tertinggi Terendah

1. Komisaris 48.250.000 43.125.000

2. Direksi 74.343.069 62.605.243

3. Pegawai 26.207.675 2.468.846

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam BPP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat. c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris mencakup :

1. Rapat Dewan Komisaris dihadiri secara fisik selama tahun 2010 sebanyak 12 (dua belas) kali sebagaimana tabel 3 pada lampiran laporan.

2. Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat masing-masing sebanyak : - Komisaris Utama : sebanyak 12 (dua belas) kali - Komisaris Independen : sebanyak 12 (dua belas) kali

Tabel 3.

Jadwal Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2010

No. Agenda Materi Tanggal

1.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

1. Bussines Plan 2010 2. Rencana Penerbitan Obligasi. 3. Penegasan pemberlakukan struktur

Organisasi yang baru serta personilnya 4. Pelaksanaan online sistem untuk Samsat &

Kasda 5. Persiapan Peningkatan 3 (tugas) Capem

menjadi Cabang

19 Januari 2010

2. Rapat Dewan Komisaris

dan Direksi

1. Kinerja Bulan Januari 2010

2. RUPS Tahun Buku 2009

3. Team Pembahasan Perumusan

Anggaran Dasar.

4. Realisasi struktur organisasi

18 Februari 2010

3. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

1. Kinerja Bulan Februari 2010 2. Up date Obligasi & Asset Sales Persiapan

RUPS

12 Maret 2010


1. Review Rapat Bulan Maret 2010. 2. Kinerja Bulan Maret 3. Persiapan RUPS 4.UP date Obligasi

12 April 2010


1. Persiapan RUPS 2. Kondisi Cabang 3. Mutasi SDM 4. Kredit UMKM/ Mikro

10 Mei 2010

6. Rapat Dewan

Komisaris

dan Direksi

1. Review Rapat Bulan Mei 2010 2. Kinerja Bulan Mei 2010 dan finalisasi

Obligasi 3. Persiapan Akhir RUPS

08 Juni 2010

11



dan Direksi

1. Laporan Kinerja Bulan Juni 2010 2. Dana Asuransi

12 Juli 2010

8. Rapat Dewan

Komisaris

dan Direksi

1. Rencana penerbitan obligasi 2. Laporan kinerja sampai dengan Juli 2009 3. Review notulen rapat Pengurus 12 Juli 2010 4. Isu-isu terakhir dan perkembangan Bank

NTT 5. Reposisi dan revatilisasi staff dan komite 6. Perkembangan UMKM 7. Koordinasi dan sosialisasi dengan Pemegang

Saham 8. Perkembangan kasus dana pensiun 9. Pensiun mantan Direksi

20 Agustus 2010

9. Rapat Dewan

Komisaris

dan Direksi

1. Laporan penanganan case dana pensiun 2. Review catatan rapat bulan Agustus 2010. 3. Laporan Kinerja Direksi Agustus 2010 4. Laporan Perkembangan obligasi dan

penunjukan KAP

30 September 2010

10. Rapat Dewan

Komisaris

dan Direksi

1. Review dan evaluasi hasil rapat bulan September 2010

2. Laporan Direksi atas kinerja posisi 20 Oktober 2010

3. Hasil Pemeriksaan BI Kupang per Juni 2010 dan temuan An. Internal audi Bank NTT.

4. Persiapan peresmian gedung kantor cabang, penambahan ATM dan persiapan penyusunan rencana bisnis untuk tahun 2011.

20 Oktober 2011


dan Direksi

1. Review Bulan Oktober 2010

2. Kinerja bulan Oktober 2010


1. Review Rapat bulan November 2010 2. Kinerja kerja bulan November 2010 3. Mutasi dan rekruitmen pegawai 4. lnformasi pembangunan kantor cabang

tahun 2011

13 Desember 2010

8. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank NTT yang dilakukan oleh Pegawai Bank atas nama Sdr. Barnabas Ndapa (mantan pegawai) terkait dengan penyimpangan penggunaan dana RAK dan pelanggaran kewenangan memutus pemberian kredit Sekawan pada Bank NTT Cabang Ende pada tahun 2010. Pada tahun 2010 telah dikeluarkan Surat Keputusan Direksi nomor 66/KEPDIR/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari kedudukan sebagai pegawai PT. Bank NTT atas nama Sdr. Barnabas Ndapa.

Internal Fraud dalam 1 tahun

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun sebelumnya

Tahun Berjalan

Tahun sebelumnya

Tahun Berjalan

Tahun sebelumnya

Tahun Berjalan

12


Total Fraud - - 2 3 - -

Telah diselesaikan

- 2 3 -

Dalam proses penyelesaian di internal Bank

- - - - - -

Belum diupayakan penyelesaiannya

- - - - - -

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

- - -

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi Bank NTT selama tahun 2010 dan telah diajukan melalui proses hukum antara lain sebagai berikut :

1. Gugatan Sdr. Lesly Lay (Mantan Pegawai Bank NTT) melalui proses hukum di Peradilan Hubungan Industrial (PHI) dan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang, bahwa Bank NTT wajib memenuhi tuntutan yang dipermasalahkan oleh Sdr. Lesly Lay (Mantan Pegawai Bank NTT) memperkerjakan kembali ybs. Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Bank NTT sementara menyusun dan akan mengajukan upaya hukum Kasasi.

2. Gugatan Sdr. Damianus Nau Dasnan melalui Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sidoarjo (PHI) dan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus, bahwa Bank NTT dibebaskan dari tuntutan (petitum) berupa Ingkar Janji (wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituntut oleh Sdr. Damianus Nau Dasnan selaku Penggugat.

3. Gugatan PT Cunca Muwang melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Ruteng dan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, bahwa Bank NTT dibebaskan dari keseluruhan tuntutan (petitum) berupa Perbuatan Melawan Hukum dan kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana yang dituntut oleh PT Cunca Muwang selaku Penggugat.

4. Gugatan Sdr. Charles Amos Corputty melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, bahwa Bank NTT bersama Penggugat wajib mentaati dan melaksanakan seluruh isi persetujuan yang telah disepakati dalam akta perdamaian berdasarkan atas kesepakatan perdamaian perkara perdata antara Penggugat melawan Tergugat.

Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

3 -

Dalam Proses Penyelesaian 1 -

Total 4 -

10. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengadung potensi benturan kepentingan.

13


11. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Bank tidak menerbitkan obligasi baik dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut.

12. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh Bank NTT selama tahun 2010 adalah untuk kepentingan sosial kepada 12 penerima dengan total sebesar Rp 262.103.500,- sebagaimana tabel 4, dan tidak terdapat pemberian untuk kegiatan politik yang dilakukan oleh Bank NTT.

Tabel 4. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Tahun 2010

NO JENIS KEGIATAN WAKTU DAN TEMPAT JUMLAH

(RP)

1. Pembuatan Neon Box Tempat Penitipan Anak Prop NTT Ukuran 80 x 160cm (2 muka)

Kupang, 10 Februari 2010

4.500.000

2. Setoran Dana Titipan CSR Bank NTT untuk Pilot Projec Klaster Pengggemukan Sapi Desa Merbaun Kab. Kupang

Oelmasi, 19 Februari 2010

87.920.000

3. Kegiatan Gerakan Bersih Pantai & Laut dalam rangka HUT Jurusan Perikanan & Kelautan UNDANA

Kupang, 21 Mei 2010 5.650.000

4. Sponsor pada acara "Bagi Ilmu Bagi Bagi Anak Negeri" di Desa Ngadulangi Kec. Ngana Oariangu - Sumba Timur

Waingapu, 4 Juni 2010 5.000.000

5. Sumbangan 2000 Berjuta Harapan dalam rangka HUT Prodia Ke-37 Kupang, 28 Juli 2010 2.500.000

6. Penyelenggraan Pembinaan & Kreatifitas Pelajar pada PENSI Bank NTT 2010

Kupang, 30 September 2010

49.003.500

7. Batuan Korban Bencana Alam Irian Barat Daya, Sumatera Barat, DI Yogyakarta & Kab Soe

Kupang, 08 November 2010

50.000.000

8. Bantuan Banjir badang di Desa SKINU Kec Toianas Kab. TTS SoE, 18 November 2010

10.970.000

9. 'CSR untuk Tahap Awal Uji Coba Kacang Tanah 1. Kefamenanu, 29 Desember 2010

2. Kabupaten Kupang, 29 Desember 2010

16.560.0000

10 Bantuan Bencana Alam untuk Kabupaten Sika, sesuai surat Direksi No.894/DIR/VII/2010, tgl 31Desember 2010

Maumere, 31 Desember 2010

30.000.0000

JUMLAH 262.103.500

B. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur periode Desember 2010, disampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Nilai Komposit GCG sebesar 2.48 dengan predikat Baik b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No Aspek Yang Dinilai Bobot Peringkat Nilai

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

10 % 2 0,20

2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab 20 % 2 0,40

14


Direksi

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

10 % 3 0,30

4. Penanganan Benturan Kepentingan 10 % 3 0,30

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 5 % 2 0,10

6. Penerapan Fungsi Audit intern 5 % 2 0,10

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 5 % 2 0,10

8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

7,5 % 3 0,23

9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Eksposure)

7,5 % 2 0,15

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan Laporan Internal

15 % 3 0,45

11. Rencana Strategis Bank 5 % 3 0,15

Nilai Komposit 100 2,48

Predikat Komposit BAIK

c. Beberapa kelemahan pada Laporan Pelaksanaan GCG pada tahun 2009 yang dibuatkan

action plan, belum dapat diselesaikan antara lain : • BPP Risk Based Audit • Collecting Data Laporan Profil Risiko dilakukan langsung oleh Unit Kerja Terkait.

d. Kekuatan Pelaksanaan GCG : • Dengan disusunnya BPP GCG Bank NTT, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. • Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi

dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. • Komite-Komite Dewan Komisaris dalam melaksanakan program kerja dan rapat secara

efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi Keputusan Dewan Komisaris. • Fungsi Kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern akan berjalan sesuai

dengan Ketentuan GCG. Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur per akhir tahun buku 31 Desember 2010. Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terimakasih.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Fransiskus Salem, SH., M.Si. Daniel P.M.D. Tagu Dedo, SE. Komisaris Utama Direktur Utama

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT

PERSIAPAN SELF ASESSMENT GCG DESEMBER 2010

PT. BANK NTT

No Aspek Yang Dinilai Bobot

(a) Peringkat

(b) Nilai

(a)x(b) Catatan

15


1. Pelaksanaan Tugas dan TanggungJawab Dewan Komisaris

10 % 2 0,2

Dewan Komisaris telah melaksanakan

tugas dan tangggung jawabnya sesuai

dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi

pengawasan yang dilakukan Dewan

Komisaris terhadap Kebijakan Direksi

2. Pelaksanaan Tugas Dan TanggungJawab

Direksi 20 % 2 0,4

Jumlah, komposisi, integritas dan

kompetensi anggota Direksi serta

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip

GCG.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

10 % 3 0,3

Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan

cukup efektif, telah terlaksananya program

kerja komite melalui rapat komite, adanya

rekomendasi komite kepada Dewan

Komisaris yang disampaikan melalui surat

Dewan Komisaris kepada Direksi atas

perkembangan usaha bank. 4. Penanganan Benturan Kepentingan

10% 3 0,3

Benturan Kepentingan yang terjadi dalam

hal adanya Kebijakan Direksi yang

menyebutkan bahwa sedang dilakukan

proses perubahan Peraturan Badan

Kesejahteraan Pegawai, dan akan segera

dicabut setelah penyempurnaan Peraturan

Badan Kesejahteraan Pegawai ditetapkan. 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

5% 2 0,1

Penerapan fungsi kepatuhan bank telah

berjalan secara efektif. Satuan Kerja

Kepatuhan (Divisi Kepatuhan) telah

melakukan pengujian atas setiap kebijakan

internal sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. 6. Penerapan Fungsi Audit Intern

5% 2 0,1

Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah

berjalan efektif, pedoman intern sebagai

acuan pemeriksaan (risk based audit) telah

memenuhi standar minimum yang

ditetapkan SPFAIB. SKAI menjalankan

fungsinya secara independen. 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 5% 2 0,1 Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan

Audit secara independen dan memenuhi

kriteria yang ditetapkan

8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan

Pengendalian Intern 7,50% 3 0,225 Penerapan Manajemen Risiko telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia, telah dilakukannya penetapan

limit credit, namun pemantauan profil

risiko belum didukung dengan SIM yang

memadai.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

(Related Party) dan Debitur Besar (Large

Eksposure)

7,50% 2 0,15 Tidak terdapat pelanggaran dan

pelampauan BMPK, namun Kebijakan

mengenai Penyediaan Dana Besar sedang

dalam penyempurnaan. 10. Tranparansi Kondisi Keuangan dan Non

Keuangan Bank, Laporan GCG dan Laporan

Internal

15% 3 0,45 Informasi keuangan dan non keuangan

telah disampaikan dan dipublikasikan

secara transparan kepada pihak-pihak yang

ditetapkan, namun dengan adanya home

page Bank NTT, bank belum membuat

ketentuan yang mengatur penggunaannya,

sehingga terjadi kemungkinan

keterlambatan penyampaian laporan

tertentu pada home page bank. 11. Rencana Strategis Bank 5% 3 0,15 Rencana Bisnis Bank telah disiapkan sesuai

dengan ketentuan dan telah memperhatikan

rencana kedepan serta Realisasi Rencana

Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis

bank

Nilai Komposit 100% 2,475

Baik

SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BANK NTT PERIODE DESEMBER 2010

FAKTOR PENILAIAN :

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS

16


I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

TUJUAN

Untuk Menilai :

• Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha

Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris ;

• Efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ;

• Efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ;

• Kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain,

anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank ;

• Kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang

berlaku.

SUB FAKTOR

A. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris

KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga)

orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan komisaris

berdomisili di Indonesia.

3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota

Dewan Komisaris Independen.

4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah

memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite

Remunerasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.

5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali

terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang

Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap

jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat

Eksekutif.

• Pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan

; atau

• Yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu)

perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank ;

dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua

Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank

yang sama.

6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga

sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan

Komisaris dan/atau Direksi

1. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang, dan jumlah

Direksi 4 (empat) orang.

2. Seluruh Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia

3. Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2(dua) orang Komisaris

Independen dan 1 (satu) orang Komisaris.

4. Penggantian dan atau pengangkatan Dewan Komisaris

berdasarkan keputusan RUPS dan belum menggunakan

rekomendasi Komite Nominasi. Pada RUPS tahunan dan RUPS

luar biasa tahun 2010 tidak ada penggantian dan atau

pengangkatan Dewan Komisaris

5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, sebagaimana Surat Pernyataan Dewan

Komisaris yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada 1

(satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan.

6. Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan kekeluargaan

dengan sesama anggota Komisaris dan /atau Direksi lainnya,

sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani pada saat

akan mengikuti Fit and Profer Test

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris


1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha

Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi secara berkala

maupun sewaktu-waktu, dan memberikan nasihat ke Direksi

3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah

mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan strategis Bank.

4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan

kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana

kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam

Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang

berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah

menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan

Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil

pengawasan otoritas lainnya.

6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran

peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan

perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat

membahayakan kelangsungan usaha Bank.

7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung

1. Dewan Komisaris telah memastikan kegiatan usaha Bank

sebagaimana yang diwajibkan oleh Anggaran Dasar dan

Peraturan Bank Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip

GCG.

2. Dewan Komisaris baik setiap saat maupun secara berkala

melakukan pengawasan Bank dan memberikan nasihat kepada

Direksi.

3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dibuat secara

komprehensif dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) GCG

tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT,

yang antara lain mengatur :

1. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan strategis Bank.

2. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan

operasional Bank.

3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan

rekomendasi dari Divisi Pengawasan, Auditor Eksternal dan

hasil pengawasan otoritas lainnya.

4. Memberitahukan ke Bank Indonesia apabila ditemukan

pelanggaran yang membahayakan kelangsungan usaha Bank.

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab

secara independen.

2. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite

Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi pada

Juni 2008 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

17


jawab secara independen.

8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite

Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi

berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang

dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.

11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja

termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

3. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi

berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

4. Dewan komisaris telah memastikan bahwa Komite yang

dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif dimana telah

dilakukan Rapat Komite.

5. Dalam BPP GCG juga diatur tentang pedoman dan tata tertib

kerja Dewan Komisaris, termasuk pengaturan etika kerja, waktu

kerja, dan rapat.

C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris


1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling

kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik

atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota

Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan

berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam

hal tidak terjadi musyawarah mufakat.

3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah

rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting

opinions yang terjadi secara jelas.

4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh

anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.

5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan /atau

nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau

Direksi.

1. Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan secara berkala,

antara lain rapat internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan

Komisaris dan Direksi serta Rapat Komite Dewan Komisaris.

2. Pada Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam BPP

GCG, Rapat Dewan komisaris mengatur antara lain sebagai

berikut :

1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

2. Hasil Rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah rapat dan

didokumentasikan dengan baik termasuk dissenting opinions,

dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

3. Hasil Rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi yang

dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris


1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan :

1. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus)

atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank

dan Perusahaan lain

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota

Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang

Saham Pengendali.

3. Remunerasi dan fasilitas lain.

Pada laporan pelaksanaan GCG.

4. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk

kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang

merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

5. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan atau menerima

keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas

lainnya yang ditetapkan RUPS.

1. Tidak terdapat setoran saham Dewan Komisaris.

2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga

dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan /

atau Pemegang Saham Pengendali.

3. Kepemilikan saham Dewan Komisaris, hubungan keuangan,

hubungan kepengurusan serta hubungan keluarga, penerimaan

remunerasi telah diungkapkan pada laporan Pelaksanaan GCG

Bank NTT yang disampaikan untuk periode Desember 2009,

bersamaan dengan Laporan Tahunan Bank NTT tahun 2009.

4. Tidak terdapat Anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan

bank untuk kepentingan indvidu, mengambil atau menerima

keuntungan pribadi dari bank selain yang telah ditetapkan bank

yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test)


1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas,

kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan

anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak

yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen,

dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank

sendiri, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang

selama 1 (satu) tahun.

3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan

keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi

dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan

Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen.

- Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper

Test.

18


4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan

memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

KRITERIA PERINGKAT1 - FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Peringkat 1 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan

ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG,

telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.

• Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien

• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak melanggar ketentuan / peraturan yang

berlaku.

Peringkat 2 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha

Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

• Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun

masih terdapat kelemahan minor.

• Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.

• Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku.

Peringakat 3 • Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas

usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif

dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan

peringkat faktor.

• Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien

• Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang

berlaku.

Peringkat 4 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan

kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.

• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen.

• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat

kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan

Komposit GCG.

• Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.

• Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku.

Peringkat 5 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan

kompelksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.

• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat

pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam

CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS.

• Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien

• Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

/perundangan yang berlaku.

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN 2

Peringkat 2

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai

dengan prinsip-prinsip GCG.

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI

TUJUAN

Untuk menilai :

1. Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank,

kriteria minimum,dan tingkat independensi anggota Direksi ;

2. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi ;

3. Efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi ;

4. Kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi lain dan /atau Pemegang Saham Pengendali Bank ;

5. Kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

SUB FAKTOR

1. Komposisi, Kriteria dan independensi Direksi

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT

1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia

3. Penggantian dan / atau pengangkatan anggota Direksi telah

memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite

Remunerasi dan Nominasi.

4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling

kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat

Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).

1. Direksi Bank NTT berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari :

1. Direktur Utama

2. Direktur Kepatuhan

3. Direktur Pemasaran

4. Direktur Umum

5. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia

1. Pada RUPS tahun 2010, tidak terdapat penggantian dan/atau

pengangkatan anggota Direksi.

2. Seluruh Direksi Bank NTT memiliki pengalaman minimal 5

19


5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris,

Direksi atau pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau

lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam

PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank yakni menjadi Dewan

Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas

penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan

oleh Bank.

6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus)

dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada

keputusan rapat Dewan Komisaris.

8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan

keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi,

dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak

lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

(lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif

Bank.

3. Direksi tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, sebagaimana Surat Pernyataan Direksi yang menyatakan

tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga / perusahaan

bukan lembaga keuangan

1. Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada perusahaan lain.

2. Direksi telah mengangkat anggota Komite Dewan Komisaris,

sesuai dengan Surat Keputusan Direksi.

3. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan

sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak

lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi


1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan

kepengurusan Bank.

2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung

jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap

kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi.

4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR, dan Komite

Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.

5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi

dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank

Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang

bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai

dengan media yang mudah diakses pegawai.

8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa

profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang

bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi

lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan

biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang

memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat

khusus.

9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap,

akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.

10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah

mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

1. Direksi telah bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan

Bank.

2. Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan

Anggaran Dasar maupun Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

3. Prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dalam setiap kegiatan

usaha bank.

4. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI),

Satuan Kerja Kepatuhan dengan nama Divisi Kepatuhan, Satuan

Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan nama Divisi

Manajemen Risiko serta Komite Manajemen Risiko.

5. Direksi meminta Divisi terkait untuk menindaklanjuti segala

temuan audit dari SKAI, auditor eksternal, Bank Indonesia

dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

7. Direksi belum mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang

bersifat strategis kepada Pegawai dengan media yang mudah

diakses yaitu antara lain dalam BPP Kepegawaian, yang dapat di

akses dalam Portal Corporate University Bank NTT.

8. Direksi telah menggunakan tenaga konsultan yang didasari

kontrak yang jelas dan konsultan yang ditunjuk memiliki

kualifikasi atas pekerjaannya.

9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap,

akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris melalui laporan

bulanan Direksi ke Komisaris.

10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang

telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan

rapat dalam BPP GCG Buku II, Pedoman bagi Dewan Komisaris

dan Direksi.

11. Efektifitas Rapat Direksi


1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis

melalui mekanisme rapat Direksi

2. Pengambilan keputusan Direksi telah dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak

terjadi musyawarah mufakat.

3. Hasil Rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah dan

didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara

jelas dissenting opinion yg terjadi dlm rapat Direksi

4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat

diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta

1. Dalam rapat Direksi kebijakan dan keputusan strategis Direksi

dapat ditetapkan dan dituangkan dalam risalah rapat untuk dapat

diimplementasikan dan didokumentasikan sesuai ketentuan.

2. Dalam BPP GCG, efektifitas Rapat Direksi juga telah mengatur

diantaranya pengambilan keputusan Direksi telah dilakukan

bedasarkan musyawarah mufakat, hasil rapat dituangkan dalam

risalah rapat termasuk dissenting opinion.

20


tata tertib kerja yang berlaku.

D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi


1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan :

1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau

lebih pada bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan

perusahaan lain ( didalam dan di luar negeri)

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota

Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang

Saham Pengendali Bank.

3. Remunerasi dan fasilitas lain.

pada Laporan Pelaksanaan GCG.

4. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi,

keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi

keuntungan Bank.

5. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan

pribadi dari bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang

ditetapkan RUPS.

6. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak

memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari

modal disetor pada suatu perusahaan lain.

1. Tidak terdapat setoran Saham Direksi.

2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga

antara sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan

Pemegang Saham Pengendali.

3. Kepemilikan saham Dewan Komisaris, hubungan keuangan,

hubungan kepengurusan dan hubungan keluarga, serta

penerimaan remunerasi bagi anggota Direksi telah diungkapkan

pada laporan GCG yang disampaikan untuk periode Desember

2009.

4. Direksi tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi,

mengambil dan/atau menerima keuntungan dari bank yang

merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

5. Hal tersebut telah ditegaskan kembali dalam BPP GCG tentang

Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT.

6. Anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

1. Informasi Fit and Proper Test (F & P Test)

KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT

1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan

reputasi keuangan yang memadai.

2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang

independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan

saham dan hubungan keluarga.

3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah

memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

1. Kriteria tersebut telah dipenuhi oleh Bank NTT.

2. Direktur Utama berasal dari pihak independen.

3. Seluruh Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah

memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia.

FAKTOR KRITERIA PERINGKAT1 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Peringkat 1 1. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan

kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif

dan tidak ada kelemahan minor.

4. Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.

5. Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang

berlaku.

Peringkat 2 1. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha

Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun

masih terdapat kelemahan minor.

4. Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.

5. Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku.

Peringkat 3 1. Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas

usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif

dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan

peringkat faktor.

4. Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien

5. Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang

berlaku.

Peringkat 4 1. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan

kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen.

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat

kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan

Komposit GCG.

4. Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.

5. Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan / perundangan yang

berlaku.

Peringkat 5 1. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan

kompelksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

21


2. Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat

pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam

CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS.

4. Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien

5. Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan /

perundangan yang berlaku.

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2

Peringkat 2

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah

memenuhi prinsip-prinsip GCG.

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

TUJUAN

Untuk Menilai :

• Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite ;

• Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite ;

• Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.

SUB FAKTOR

A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite


1. Komite Audit

• Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang

Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli dibidang

keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang

ahli dibidang hukum atau perbankan.

• Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen

• Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite

Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.

• Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral

yang baik.

2. Komite Pemantau Risiko

• Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari

seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli

dibidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli

dibidang Manajemen Risiko.

• Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.

• Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite

Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak

Independen.

• Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak

dan moral yang baik.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri

dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan

seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya

Manusia atau seorang perwakilan pegawai.

• Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite

harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem

remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.

• Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris

Independen.

• Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris

Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

• Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka

:

- Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite

Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem

remunerasi Bank ; maka

- Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki

pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan

Bank.

4. Rangkap Jabatan Anggota Komite

1. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak

berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain.

2. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank

lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi,

kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab.

5. Independensi Anggota Komite

1. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham

dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi

1. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan

Remunerasi telah dibentuk pada Juni 2008 sesuai dengan

Peraturan Bank Indonesia.

2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan juga

merangkap sebagai anggota Komite.

3. Anggota Komite Audit seluruhnya berasal dari Komisaris

Independen dan Pihak Independen.

1. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen

dan juga merangkap sebagai anggota.

2. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari Komisaris

Independen dan Pihak Independen.

1. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris

Independen dan juga merangkap sebagai anggota Komite.

2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari

Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya

Manusia.

3. Rangkap Jabatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau

Risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

1. Seluruh anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga

dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham

22


dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan

Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen.

2. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota

Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang

sama dan tidak melakukan fungsi pengawas pihak-pihak lain

yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat

mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah

menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan.

Pengendali.

2. Tidak terdapat pihak independen anggota Komite yang berasal

dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal

dari bank yang sama, tidak melakukan fungsi pengawasan yang

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite


1. Komite Audit

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :

1. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan

dan pelaksanaa audit serta memantau tindak lanjut hasil audit

dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk

kecukupan proses pelaporan keuangan.

2. Komite Audit telah mereview :

1. Pelaksanaan tugas SKAI ;

2. Kesesuaian pelaksanan audit oleh oleh KAP dengan standar

audit yang berlaku ;

3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang

berlaku ; dan

4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan

SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

1. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai

ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan

Komisaris.

2. Komite Pemantau Risiko

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris,

Komite Pemantau Risiko :

1. Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko ;

2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite

Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :

• Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi

bagi :

1. Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada

RUPS ; dan

2. Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada

Direksi.

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah

mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual,

kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka

panjang Bank.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun

sistem, serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota

Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada

RUPS.

3. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon

anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan

kepada RUPS.

4. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak

Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan

Komisaris.

1. Komite Audit telah menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya

sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit telah

diatur dalam BPP GCG Bank NTT.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko telah diatur

dalam BPP GCG Bank NTT.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

telah diatur dalam BPP GCG Bank NTT.

C. Efektivitas Rapat Komite


1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.

2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling

kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah

anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang

dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota

termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif

atau perwakilan pegawai.

4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau

suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.

5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan

perbedaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan wajib

1. Telah diselenggarakan Rapat Komite sesuai kebutuhan Bank.

2. Kehadiran anggota Komite dalam Rapat Komite telah sesuai

dengan ketentuan.

3. Komite-komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja

sesuai jadwal / agenda Rapat yang telah ditetapkan, dan hasil

rapat telah didokumentasikan dengan baik serta dapat

dimanfaatkan secara optimal oleh anggota Dewan Komisaris.

23


didokumentasikan dengan baik.

6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat

dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris

KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE

Peringkat 1 1. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan

kompleksitas usaha Bank.

2. Pelaksanaan tugas Komite-komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan

keputusan Dewan Komisaris.

3. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara

efektif dan efisien.

Peringkat 2 4. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas

usaha Bank.

5. Pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.

6. Rekomendasi Komite-komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan

Komisaris.

1. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara


Peringkat 3 2. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan


3. Pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang

apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat faktor.

4. Rekomendasi Komite-komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan

keptusan Dewan Komisaris.

5. Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan Pedoman intern dan terselenggara secara

cukup efektif dan cukup efisien.

Peringkat 4 6. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan


7. Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup

signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.

8. Rekomendasi Komite-komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan

keputusan Dewan Komisaris.

1. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara

secara kurang efektif dan efisien.

Peringkat 5 2. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan


3. Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan

yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG.

4. Rekomendasi Komite-komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan

Dewan Komisaris.

5. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara

tidak efektif dan efisien.


Peringkat 3

1. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsinya tergambar dari

Rapat Komite yang telah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang ditetapkan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite telah diatur dalam BPP GCG, namun secara keseluruhan belum berjalan efektif, seperti

rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

TUJUAN

Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (disclosure) – nya serta dampak benturan

kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.

Penanganan Benturan Kepentingan


1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian

mengenai :

2. Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan

pegawai Bank.

3. Administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan

kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

4. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap

keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

5. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi

keuntungan Bank.

1. Penanganan Benturan Kepentingan telah diatur dalam BPP GCG

2. Bank mampu menghindari potensi terjadinya benturan

kepentingan.

KRITERIA PERINGKAT1 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Peringkat 1 1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan

efektif.

24


2. Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat,

telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.

3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Peringkat 2 4. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.

5. Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah

diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.


Peringkat 3 2. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif.

3. Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah

diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.


Peringkat 4 5. Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif.

6. Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat,

belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik.

1. Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi kuntungan Bank.

Peringkat 5 2. Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif.

3. Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak

diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik.

4. Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2

Perimgkat 3

- Bank cukup mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan

- Penanganan Benturan Kepentingan belum diatur dalam BPP GCG Bank NTT.

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

TUJUAN

Untuk menilai :

5. Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen

dengan lembaga otoritas yang berwenang ;

6. Efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan ;

7. Menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang / jenjang organisasi ;

1. Tersedianya MIS yang memadai agar satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan


1. Direktur Kepatuhan bertugas :

1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan bank

Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

melalui :

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan

memperhatikan prinsip kehati-hatian ;

2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak

menyimpang dari ketentuan ;

3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank terhadap

seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank

kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang

berwenang.

4. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank

Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan

keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan

tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang

berwenang sesuai struktur organisasi Bank.

6. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

7. Direksi telah

1. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk

dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.

2. Bertanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh

kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur keseluruh jenjang

organisasi terkait.

3. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan

yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan

kepatuhan Bank secara keseluruhan.

3. Satuan Kerja Kepatuhan telah :

1. Independen terhadap satuan kerja operasional.

2. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian

pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini

diseluruh jenjang organisasi.

4. Bank telah :

1. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk

menyelesaikan tugas secara efektif ;

1. Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan

secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan

Bank Indonesia.

2. Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah

kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah

memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan baik ketentuan Bank

Indonesia, peraturan dan ketentuan intern dan peraturan

perundang-undangan yang lain yang berlaku dalam rangka

pelaksanaan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga

kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang

dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Komisaris dan pihak

ekstern lainnya.

3. Penunjukkan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan Ketentuan

yang berlaku.

1. Kebijakan Kepatuhan Bank sudah berjalan baik.

2. Satuan Kerja Kepatuhan sudah terbentuk dengan nama Divisi

Kepatuhan yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.

3. Divisi Kepatuhan bertanggungjawab untuk memastikan Bank

telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur,

peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

4. Divisi Kepatuhan menyiapkan laporan berkala tentang pokok-

pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank

Indonesia dan pihak terkait.

25


2. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur

Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan

pihak terkait.

KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Peringkat 1 1. Kepatuhan bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan

komitmen yang telah dibuat.

2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif.

3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan

seluruh satuan kerja operasional.

4. Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan

sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Peringkat 2 1. Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap

ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS

Rating.

2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.

3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan

mayoritas satuan kerja operasional.

4. Pedoman, sistem, dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan

dan perundang-undangan yang berlaku.

Peringkat 3 1. Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan

dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya.

2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.

3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengeni kepatuhan

sebagian satuan kerja operasional.

4. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peringkat 4 1. Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan

dan komitmenj yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya.

2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang

efektif.

3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak

teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.

4. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai

dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peringkat 5 1. Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan

komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua)

masa triwulan

2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif.

3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan

kerja operasional.

4. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan



Peringkat 2

1. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan berjalan efektif.

2. Satuan Kerja Kepatuhan telah mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

3. Kepatuhan Bank sudah berjalan baik dan efektif.

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

TUJUAN

Untuk menilai :

1. Kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai Peraturan Bank Indonesia dan perundangundangan yang

berlaku ;

2. Efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern


1. Direksi bertanggung jawab :

1. Terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin

terselenggranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan

manajemen.

2. Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan

dan arahan Dewan Komisaris.

3. Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern

Bank kepada RUPS.

1. Bank :

1. Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh

aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan

dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.

2. Memiliki Standard Pelaksana Fungsi Audit Intern Bank

(SPFAIB), dengan :

1. Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) ;

2. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ;

1. Pelaksanaan fungsi Audit Intern telah berjalan dengan baik dan

efektif sesuai dengan SPFAIB

2. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah dibentuk dan independen

terhadap satuan kerja operasional.

3. Dalam melakukan fungsi audit, SKAI telah menyusun memiliki

pedoman pemeriksaan internal yaitu BPP Risk Based Audit.

26


3. Menyusun panduan audit intern.

1. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja

operasional.

2. Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas

pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB

oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.


menyelesaikan tugas secara efektif.

2. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu dan

keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan

berkelanjutan.

3. SKAI telah :

1. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan

cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana,

pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

2. Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian :

1. kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank ;

2. efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank ;

3. kualitas kinerja.

1. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan

yang berlaku.

2. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan

tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee.

3. Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan

prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan

yang berlaku.

1. SKAI melaksanakan audit sesuai dengan rencana tahunan yang

disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh

sumber daya Bank NTT, termasuk organisasi lain yang terafiliasi

dengan Bank NTT yang ditetapkan dengan mempertimbangkan

tingkat risikonya.

2. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur

Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur

Kepatuhan.

3. SKAI melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara


KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Peringkat 1 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar

minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor.

2. SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.

Peringkat 2 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum

yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah / dapat diatasi dengan tindakan

rutin.

2. SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.

Peringkat 3 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar

minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah /dapat diatasi dengan

tindakan rutin.

2. SKAI menjalankan fungsinya cukup independen dan obyektif.

Peringkat 4 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar

minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan.

2. SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.

Peringkat 5 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar

minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan.

2. SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.


Peringkat 2

1. Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif.

2. SKAI telah menyusun BPP Risk Based Audit sebagai pedoman pemeriksaan internal.

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

TUJUAN

Untuk menilai :

• Efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik ;

• Kualitas hasil audit Akuntan Publik ;

• Kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern


1. Dalam pelaksanaan Audit laporan keuangan Bank, Bank telah

menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

yang terdaftar di Bank Indonesia.

2. Penujukan Akuntan Publik dan KAP yang oleh Bank tidak lebih

dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu

memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari

Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan

Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspekaspek :

1. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk ;

2. Legalitas perjanjian kerja ;

3. Ruang lingkup audit ;

1. Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di

Bank Indonesia dan telah memenuhi aspek-aspek penugasan

audit.

2. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP yang sama tidak lebih

dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

3. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan keputusan

RUPS.

4. Akuntan Publik dan KAP telah menyampaikan hasil audit kepada

Bank dan mampu bekerja secara independen.

27


4. Standar profesional akuntan publik, dan

5. Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik

dimaksud.

5. Akuntan Publik dan Kap yang ditunjuk telah :

1. Menyampaikan hasil audit dan manajemen letter kepada Bank

tepat waktu ;

2. Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard

profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang

lingkup audit yang ditetapkan.

KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Peringkat 1 1. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang

ditetapkan dalam ketentuan3.

2. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.

3. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik / KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria

yang telah ditetapkan.

Peringkat 2 1. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan

dalam ketentuan3 namun terdapat kekurangan minor.

2. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.

3. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik / KAP telah independen dan cukup memenuhi kriteria yang

ditetapkan.

Peringkat 3 1. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang

ditetpakan dalam ketentuan 3 namun terdapat kekurangan.

2. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik.

3. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria

Peringkat 4 4. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang

ditetapkan dalam ketentuan3 dan terdapat kekurangan yang cukup material.

5. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik.

1. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP kurang independen.

Peringkat 5 2. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang

ditetapkan dalam ketentuan3 dan terdapat kekurangan yang material.

3. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik.

4. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP tidak independen


Peringkat 2

1. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.

2. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

TUJUAN

Untuk menilai :

1. Efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujun, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang

dihadapinya ;

2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan

kebijakan dan strategi manajemen risiko

Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern


1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas,

diantaranya :

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko

2. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan

kebijakan manajemen risiko.

3. Mengevalusi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait

dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan

Komisaris.

1. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas,

diantaranya :

1. Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko,

kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan,

prosedur dan penetapan limit.


menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif.

3. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu

keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara

berkala dan berkelanjutan.

3. Bank telah :

4. Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

5. Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan

mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi

manajemen risiko yang memadai.

1. Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan

handal.

1. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi terkait

dengan Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

Bank telah disusun dalam BPP Pengawasan Aktif Dewan

Komisaris dan Direksi dan juga diatur dalam BPP GCG Bank

NTT.

2. Profil Risiko Bank telah dimonitor setiap per triwulan.

3. Penerapan Manajemen Risiko cukup efektif namun sistem

informasinya masih dilakukan secara sederhana.

KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Peringkat 1 1. Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.

28


2. Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen

yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

3. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat konfrehensif dan sangat sesuai dengan tujan,

ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank.

4. Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang

sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.

5. Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.

Peringkat 2 1. Manajemen sangat efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.

2. Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit, sistem informasi manajemen yang

komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

3. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan

kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.

4. Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat,

ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.

5. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korekstif

sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi Bank.

Peringkat 3 1. Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.

2. Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, san penetapan limit, sistem informasi manajemen

yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

3. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan,

ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.

4. Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang

sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.

5. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak

segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.

Peringkat 4 6. Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.

7. Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen

yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

8. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan kebijakan

dan prosedur intern Bank.

9. Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang

sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.

1. Penerapan pengendalian intern menujukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan

tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.

Peringkat 5 1. Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.

2. Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen

yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

3. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran

dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.

4. Manajemen tidak efektif dalam memanntau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang

sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.

5. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggran material, yang

apabila tidak segerab dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang

signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TIDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2

Peringkat 3

1. Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

2. Pengendalian dan pemantauan risiko Bank berjalan cukup efektif.

3. Telah dilakukan pelaporan profil risiko per triwulan.

4. - Namun pengembangan sistem Manajemen Risiko masih perlu ditingkatkan

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE

EXPOSURES)

TUJUAN

Untuk menilai :

5. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) ;

6. Penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana ;

7. Independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan Dana Besar (large exposure)


1. Bank telah :

1. Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas

untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan

dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

2. Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan,

sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan


2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan

atau penyediaan dana besar telah :

1. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-

hatian maupun perundang undangan yang berlaku.

2. Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran /

diversifikasi portofolio penyediaan dana.

1. Bank belum memiliki pedoman tertulis mengenai Batas

Maksimum Pemberian Kredit yang diatur dalam BPP BMPK dan

telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang

mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan memperhatiakn

prinsip kehati-hatian.

2. Kebijakan Dana kepada Pihak Terkait tidak pernah melanggar

dan melampaui ketentuan BMPK.

3. Kepada Pihak Terkait telah dimintakan mengisi formulir

penyediaan dana kepada pihak terkait beserta keluarganya.

4. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana

29


1. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari

pihak terkait dan atau pihak lainnya.

2. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank

Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.

Besar diputuskan oleh manajemen secara independen.

5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK

kepada Bank Indonesia.

KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN

DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

Peringkat 1 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk

penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

2. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian.

3. Diversivikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan

dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan.

4. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan

dengan sangat independen.

Peringkat 2 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan

dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

2. Tdak ada pelanggran BMPK dan maupun prinsip kahti-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun

telah diselesaikan.

3. Diversivikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan dengan

total penyediaan dana tidak signifikan.


secara independen.

Peringkat 3 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk

penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

2. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada elampauan BMPK yang belum

diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan.

3. Diversivikasi penyediaan dana cukup merata.

4. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepad pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan

dengan kurang independen.

Peringkat 4 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan

belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

2. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum

diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan.

3. Diversivikasi penyediaan dan kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan

dengan total penyediaan dana signifikan.


dengan kurang independen.

Peringkat 5 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum

sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

2. Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampauan BMPK yang penyelesaiannya

telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan.

3. Diversivikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan

dengan total penyediaan dana sangat signifikan.

4. Pengambilan keputusan dalam penyeediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan

dengan tidak independen.

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE

EXPOSURES)

Peringkat 2

1. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK

2. Pengambilan Keputusan dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara

independen.

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE

GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL.

TUJUAN

Untuk menilai :

1. Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non keuangan yang disampaikan kepada stakeholders

(public) ;

2. Efektivitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah ;

3. Cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu ;

4. Cakupan pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG ;

5. Keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi

secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).

SUB FAKTOR

1. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan


1. Bank telah mentrasparansikan kondisi keuangan dan non

keuangan kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan

Publikasi triwulan dan telah melaporkannya kepada Bank

Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Bank wajib dan telah :

1. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan

1. Bank menstransparansikan laporan keuangan dan laporan non

keuangan melalui publikasi laporan keuangan triwulan, realisasi

bisnis bank dan melalui laporan tahunan bank, kepada Bank

Indonesia dan stakeholders sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

30


cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia

tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

2. Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan

Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank

dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

3. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan

penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank

Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

4. Menyampaikan Laporan tahunan paling tidak kepada :

1. Bank Indonesia ;

2. YLKI ;

3. Lembaga Pemeringkat di Indonesia ;

4. LPPI ;

5. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan ;

6. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan

7. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan

cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi :

1. Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangan)-nya ;

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan sekurangkurangnya

dalam 1(satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memilki

peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.

2. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan sesuai

Peraturan Bank Indoensia tentang Transparansi Kondisi

Keuangan Bank.

3. Bank telah menyusun BPP tentang Transparansi Informasi

Produk Bank.

4. Bank juga telah menyusun BPP Pengaduan Nasabah dan

menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia per

triwulan.

5. Telah adanya Instruksi Direksi yang mengatur tentang Mediasi

Perbankan, dan bank telah mengumumkan kepada nasabah

tentang Mediasi Perbankan.

6. Bank telah menyampaikan laporan tahunan kepada Bank

Indonesia dan pihak-pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

7. Bank telah menampilkan laporan tahunan bank pada homepage

Bank NTT untuk periode laporan tahun 2009, dan menampilkan

laporan publikasi bank untuk diketahui publik pada surat kabar

tempat kedudukan bank berada.

8. Laporan Peaksanaan Good Corporate Governance


1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan

cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

2. Laporan pelaksanaan GCG telah :

1. Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil

self assessment Bank.

2. Dilampiri hasil self assessmemt Bank.

3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil self

assessment dengan hasil pengawasan / pemeriksanaan Bank

Indonesia, Bank :

1. Merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil self

assessment dimaksud kepada publik melalui Laporan

2. Menyampaikan revisi hasil self assessment GCG Bank secara

lengkap kepada Bank Indonesia.

4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-

kurangnya kepada pihak-pihak :

1. Bank Indonesia;

2. YLKI;

3. Lembaga Pemeringkat di Indonesia;

4. Asosiasi Bank-Bank di indonesia;

5. LPPI;

6. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;

7. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan

Secara lengkap dan tepat waktu.

5.Bank telah menyajikan laporan pelaksnaan GCG dalam homepage

secara tepat waktu.

1. Laporan GCG disampaikan bank kepada Bank Indonesia sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-

prinsip pelaksanaan GCG.

2. Dalam Laporan tersebut telah mencerminkan tentang Hubungan

Keuangan, keluarga dan kepengurusan Dewan Komisaris dan

Direksi ; paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang

diterima Dewan Komisaris dan Direksi ; Rasio gaji tertinggi dan

terendah untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai tetap ;

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ; Jumlah penyimpangan

internal ; permasalahan hukum ; serta pemberian dana untuk

kegiatan sosial dan politik.

3. Laporan GCG ke Bank Indonesia juga dilampirkan dengan Self

Assessment Bank NTT.

1. Terdapat perbedaan predikat dalam penilaian hasil self

assessment antara bank dan Bank Indonesia untuk laporan GCG

periode 2009, namun revisi nilai komposit tersebut belum

dipublikasikan pada laporan keuangan publikasi dan disampaikan

ke Bank Indonesia.

2. Laporan GCG disampaikan kepada pihak-pihak sesuai dengan

Peraturan Bank Indoensia

3. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam

homepage Bank NTT.

4. Kecukupan Pelaporan Internal


1. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh

SIM yang handal.

2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.

3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh

sumber daya manusia yang kompeten.

4. Terdapat IT security system yang memadai.

1. Sistem Informasi Manajemen cukup memadai, dapat

menyediakan laporan core banking secara on line dan tepat

waktu.

KRITERIA PERINGKAT1–FAKTOR TRANSPARANI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL

Peringkat 1 1. Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui

homepage Bank dan media yang sangat mudah diakses.

2. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini & utuh

3. Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan

nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai.

4. Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat

tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem pelaporan Internal Bank mampu menyediakan

data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap, dan sangat handal serta efektif untuk

pengambilan keputusan manajemen.

Peringkat 2 1. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melaui

homepage dan media yang memadai.

31


2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini & utuh.

3. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah

dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

4. Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu

kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu

menmyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk


Peringkat 3 1. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui

homepage dan media yang cukup mudah diakses.

2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat, kini.

3. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan

nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.

4. Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh, telah disampaikan secara cukup

tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu

menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk


Peringkat 4 1. Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik.

2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat.

3. Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan

pengaduan nasabah secara kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang

memadai.

4. Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada shareholder

kurang sesuai ketentuan yang berlaku / terlambat.

5. Sistem Informasi Manajemen Bank khusunya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu

menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal & efektif untuk

Pengambilan keputusan manajemen.

Peringkat 5 1. Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik.

2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat.

3. Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengtelolaan

pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah.

4. Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh disampaikan kepada shareholder

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu

manyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk



Peringkat 3

1. Bank telah transparan dalam menyampaikan informasi Keuangan Bank dan Non Keuangan Bank baik pada laporan publikasi

maupun pada laporan tahunan Bank.

2. Bank Telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG dan hasil Self Assessment GCG kepada Bank Indonesia setempat dan

pihak tertentu tepat waktu.

3. Bank telah menyajikan laporan tahunan dan laporan GCG pada homepage, namun belum secara tepat waktu disebabkan

belum adanya ketentuan internal yang mengatur pelaksanaan homepage tersebut.

4. Bank belum merevisi perbedaan penilaian komposit self assessment antara bank dan Bank Indonesia.

XI. RENCANA STRATEGIS BANK

TUJUAN

Untuk menilai :

1. Kecukupan Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (bussiness plan) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran

starategis serta nilai-nilai perusahaan (corporate value)-nya ;

2. Kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (bussiness plan)

Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi (Corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan)


1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana

Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (bussiness plan)

sesuai dengan visi dan misi Bank.

2. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif,

terukur (achieable), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan

responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui

oleh Komisaris.

4. Direksi telah :

1. Mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis

Bank kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh

jenjang organisasi yang ada pada Bank ;

2. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif.

5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank :

1. Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana

Bisnis Bank ;

2. Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol System

(RCS) – strategic Risk ;

3. Memperhatiakn faktor eksternal dan faktor internal yang

1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana

Korporasi dan Rencana Bisnis sesuai dengan Visi dan Misi Bank.

2. Rencana kegiatan Bank telah tercermin pada Rencana Bisnis

untuk periode per tiga tahun yang disusun setiap tahun.

3. Rencana Bisnis telah disusun secara realistis, komprehensif,

teukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif

terhadap perubahan internal dan eksternal.

4. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun olek Direksi

Bank NTTdan disetujui oleh Dewan Komisaris.

5. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan

Rencana Bisnis kepada Pemegang Saham Pengendali pada RUPS

serta kepada seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.

6. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

32


mempengaruhi kelangsungan usaha Bank ;

4. Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan

yang sehat.

6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

Rencana Bisnis Bank (bussiness plan)

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, didalam Laporan Rencana

Bisnis telah dilampirkan Komentar Komisaris Bank NTT.

KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Peringkat 1 1. Rencana Bisnis Bank (business plan) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi

(corporate plan) Bank.

2. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun sangat realistis dan

telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan

yang sehat.

3. Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank

4. Low Strategic Rating.

Peringkat 2 1. Rencana Bisnis (business plan) Bank sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate

plan) Bank.

2. Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun secara realistis

dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas

perbankan yang sehat.

3. Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank

4. Low Strategic Rating atau Moderate to Low Starategic Risk Rating

Peringkat 3 1. Rencana Bisnis (business plan) Bank cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi


2. Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun cukup realistis

dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas


3. Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank

4. Moderate Starategic Risk Rating

Peringkat 4 1. Rencana Bisnis (business plan) Bank kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi


2. Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun kurang realistis

dan kurang memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas


3. Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank

4. High Strategic Risk Rating atau Moderate to High Strategic Risk Rating.

Peringkat 5 1. Rencana Bisnis (business plan) Bank tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi


2. Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun tidak realistis

dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas


3. Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank

4. High Strategic Risk Rating


Peringkat 3

1. Rencana Bisnis Bank telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan.

2. Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank

3. - Moderate Strategic Risk Rating

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE · PDF filePembahasan pengaruh reputasi bank - berita di koran. 2. ... laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko

Documents