ADMINISTRASI PENDIDIKAN DALAM PROFESI KEGURUAN
Makalah Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Profesi Keguruan
yang Dibina Oleh Ibu Erwin Qodariah, M.Pd
oleh :
Mardijah 201210060311016
Mawarita Rasyid 201210060311021
Rifna Dwi Hapsari 201210060311022
Shara Jannati 201210060311025
Eka Indriani 201210060311040
Riska Dwi Yelanitasari 201110060311015
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN KOMPUTASI
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, tak lupa pulashalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita NabiMuhammad SAW. Ucapan terima kasih kepada Bu Erwin, selaku dosenpembimbing Matakuliah Profesi Keguruan yang berkenan membimbing kamisehingga makalah ini dapat kami selesaikan tepat waktu.
Makalah ini mengupas “Administrasi Pendidikan dalam ProfesiKeguruan”, melalui makalah ini kami mencoba memaparkan pengertian,fungsi, lingkup, bidang garapan administrasi pendidikan, sertapelaksanaan peran guru yang memerlukan bantuan dari pemahaman danketerampilan dalam administrasi pendidikan di sekolah”.
Dalam penyusunan makalah ini, kami menyadari masih jauh darikesempurnaan baik dari segi isi, bentuk, maupun pemaparannya. Olehkarena itu, kami mengharapkan kritik konstruktif dari pembaca untukpenyempurnaan penulisan makalah selanjutnya.
Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaatseluas-luasnya terutama bagi mahasiswa dan calon pendidik khususnya.
Malang, 2 November 2013
Tim Penyusun
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.....................................................i
DAFTAR ISI........................................................iiBAB I PENDAHULUAN.................................................1
BAB II KAJIAN PUSTAKA..............................................2A. Pengertian dan Konsep Administrasi Pendidikan.................2
1. Pengertian Administrasi Pendidikan..........................22. Konsep Administrasi Pendidikan..............................3
B. Fungsi Administrasi Pendidikan................................71. Tujuan Pendidikan Menengah..................................7
2. Proses sebagai Fungsi Administrasi Pendidikan Menengah......8C. Lingkup Bidang Garapan Administrasi Pendidikan Menengah......11
D. Peranan Guru dalam Administrasi Pendidikan...................12BAB III PENUTUP...................................................13
DAFTAR PUSTAKA....................................................14
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai tenaga kependidikan khususnya guru, wawasan tentang
administrasi pendidikan amat penting karena pemahaman tentang latar
kerja guru. Wawasan itu dapat membantunya mengambil keputusan yang
tepat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.
Dalam hal ini setidaknya para tenaga kependidikan memahami
pengertian, fungsi, lingkup bidang garapan administrasi pendidikan,
serta pelaksanaan peran guru yang memerlukan bantuan pemahaman dan
keterampilan dalam administrasi pendidikan. Untuk itu perlu dipahami
pula peranan administrasi pendidikan dalam pelaksanaan sistem
pendidikan nasional serta peranan pendidikan administrasi pendidikan
dengan pencapaian tujuan sekolah.
B. Rumusan Masalah
a. Apa yang dimaksud dengan adminsitrasi pendidikan?
b. Apa fungsi administrasi pendidikan?
c. Bagaimana ruang lingkup garapan administrasi pendidikan?
d. Bagaimana peranan guru dalam administrasi pendidikan?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :
1
1. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan administrasi
pendidikan
2. Untuk memahami fungsi administrasi pendidikan
3. Untuk memahami lingkup garapan administrasi pendidikan
4. Untuk memahami peranan guru dalam administrasi pendidikan
2
BAB IIKAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian dan Konsep Administrasi Pendidikan
1. Pengertian Administrasi PendidikanPengertian administrasi pendidikan akan diterangkan dengan
meninjaunya dari berbagai aspeknya.
Pertama, administrasi pendidikan mempunyai pengetian kerja
sama untuk mencapai tujuan pendidikan.
Kedua, administrasi pendidikan mengandung pengertian
proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu dimulai
dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan,
penilaian.
Ketiga, administrasi pendidikan dapat dilihat dengan
kerangka berpikir sistem. Sistem adlah keseluruhan yang
terdiri dari bagian itu berinterksi dalam suatu untuk merubah
menjadi keluaran
Keempat, administrsi pendidikan juga dapat dilihat dari
segi memanjemen jika administrasi dilihat dari sudut ini,
perhatian tertuju pad usaha untuk melihat apakah pemanfaatan
sumber-sumber yang ada dalam mencapai tujaun pendidikan sudah
mencapai sasaran yang ditetapkan dan apakah dalam pencapaian
tujuan itu tidak terjadi pemborosan.
Kelima, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari
segi kepemimpinan. Administrasi pendidikan di lihat dari
kepemimpinan merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan
bagaimana kemampuan administrator pendidikan itu apakah ia
dapat melaksanakan tut wuri handayani, ing madyo mangun karso,
dan ing ngarso sung tulodho dalam pencapaian tujuan
pendidikan.
3
Keenam, administrsi pendididkan juga dapa dilihat dari
proses pengambilan keputusan. Kita tahu bahwa melakukan kerja
sama dan memimpin kegiatan sekelompok oranga bukanlah
pekerjaan yang mudah. Setiap kali, administrator dihadapkan
kepada bermacam masalah dan ia haru memecahkan masalah itu.
Ketujuh, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari
segi komunikasi. Komunikasi dapat diartikan secara sederhana
sebagai usaha untuk membuat orang lain mengerti apa yang kita
maksudkan, dan kita juga mengerti apa yang dimaksudkan orang
lain itu.
Kedelapan, administrasi seringkali di artika dalam
pengertian yang sempit yaitu kegiatan ketatausahaan yang
intinya adalah kegiatan rutin catat menyatat,
mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat
dengan segala aspeknya, serta mempersiapkan laporan.
2. Konsep Administrasi Pendidikan
Untuk memahami konsep-konsep yang erat hubungannya dengan
administrasi pendidikan di sekolah kita perlu menelusuri konsep
sistem pendidikan nasional, dan sekolah sebagai bagian dari sistem
pendidikan nasional itu.
a. Sistem Pendidikan Nasional
Barangkali cara yang paling baik untuk memahami sistem
pendidikan nasional adalah dengan membaca definisi sistem pendidikan
nasional itu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Supaya otentik dan tidak
keliru, ada baiknya dikutip langsung Bab I Pasal 1 Ayat 3 Undang-
undang tersebut, sebagai berikut:
4
“Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang
terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan
satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan
pendidikan.”
Dalam penjelasan undang-undang tersebut, dikemukakan bahwa
sebutan sistem pendidikan nasional merupakan perluasan dari
pengertian sistem pengajaran nasional seperti yang tertulis dalam
Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII, Pasal 31 Ayat 2. Perluasan ini
memungkinkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tidak membatasi pada
pengajaran saja, melainkan meluas kepada masalah yang berhubungan
dengan pembentukan manusia Indonesia. Beberapa hal lain yang kita
temukan mengenai sistem pendidikan nasional dalam undang-undang itu
adalah: a) Sistem pendidikan nasional merupakan alat dan sekaligus
tujuan yang sangat penting dalam mencapai cita-cita nasional; b)
sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh,
dan terpadu. Semesta diartikan sebagai terbuka bagi seluruh rakyat
dan berlaku di seluruh wilayah negara; menyeluruh diartikan sebagai
mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; dan terpadu
diartikan sebagai kesalingterkaitan sistem pendidikan nasional itu
dengan seluruh usaha pembangunan nasional; c) pengelolaan sistem
pendidikan nasional adalah tanggung jawab menteri P dan K (UUSPN No.
2/89 Pasal 49). Dari pengertian itu dapat dikemukakan unsur-unsur
penting dalam sistem pendidikan yang akan kita pekai sebagai titik
tolak pembahasan.
Pertama, sistem pendidikan nasional mempunyai satuan dan
kegiatan. Saruan pendidikan adalah lembaga kegiatan belajar-mengajar
yang dapat mempunyai wujud sekolah, kursus, kelompok belajar ataupun
bentuk lain yang berlangsung dalam bangunan tertentu atau tidak.
Yang terakhir ini misalnya satuan pendidikan yang penyelenggaraannya
menggunakan sistem jarak jauh. Dengan kegiatan pendidikan yang
5
dimaksudkan untuk semua usaha yang ditujukan dalam mencapai tujuan
pendidikan. Kegiatan itu dapat berlangsung dalam satuan pendidikan
atau dalam unit lain yang terkait, seperti yayasan, Kantor
Departemen P dan K di semua tingkat serta dalam berbagai lembaga di
luar Departemen P dan K, dan yang terkait atau yang menyelenggarakan
usaha pendidikan. Dengan perkataan lain, kegiatan yang dimaksud
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh unsur atau komponen sistem
dalam mencapai tujuan pendidikan baik sendiri-sendiri atau melalui
interaksi dengan sesamanya.
Kedua, sistem pendidikan nasional adalah alat dan tujuan dalam
mencapai cita-cita pendidikan nasional. Sebagai alat berarti sistem
itu merupakan wadah yang dialaminya terdapat kegiatan untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional. Sebagai tujuan, sistem pendidikan
nasional memberikan rambu-rambu ke mana arah dan bagaimana
seharusnya pendidikan nasional itu dikelola.
Ketiga, sebagai suatu sistem, pendidikan nasional harus
dilihat sebagai keseluruhan unsur atau komponen dan kegiatan
pendidikan yang ada di nusantara ini. Unsur-unsur yang membentuk
sistem ini saling berkaitan satu sama lain dan saling menunjang
dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jika kita
mengacu kepada penjelasan Undang-Undang Nomor 2/1989, maka dapat
kita temukan bahwa ciri sistem pendidikan nasional itu adalah: a)
berakar kepada kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD
1945, b) merupakan suatu kebulatan yang dikembangkan dalam usaha
mencapai tujuan nasional, c) mencakup jalur pendidikan sekolah dan
luar sekolah, d) mengatur jenjang, kurikulum, penetapan
kebijaksanaan (terpusat dan tak terpusat), tanggung jawab
penyelenggaraan pendidikan, kriteria dan kedudukan penyelenggaraan
pendidikan oleh pemerintah dan mesyarakat, kebebasan penyelenggaraan
6
pendidikan, serta kemudahan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai
dengan peserta didik dan lingkungan.
Unsur-unsur sistem pendidikan nasional menurut Undang-UndangNomor 2/1989 itu dapat dibedakan atas:
Unsur I : Dasar, fungsi, dan tujuan sistem (Bab I)
Unsur II : Norma yang dipakai dalam sistem (Bab III, X, XI, XII,XIII, Bab XVIII,
XV, XVI, Bab XIX, Bab XX)
Unsur III : Jenjang pendidikan (Bab V)
Unsur IV : Peserta didik (Bab VI)
Unsur V : Tenaga Kependidikan (Bab VII)
Unsur VI : Sumber daya pendidikan (Bab VIII)
Unsur V : Kurikulum (Bab IX)
Unsur VII : Organisasi (Bab XIV, XV)
Bila kita gambarkan dalam bentuk diagram, maka gambaran sistempendidikan nasional tersebut adalah seperti pada gambar 1.1 tentangskema sistem pendidikan nasional.
b. Sekolah sebagai Bagian Sistem Pendidikan Nasional
Telah disebutkan bahwa jenjang pendidikan adalah unsur atau
komponen sistem pendidikan nasional, yaitu termasuk dalam komponen
organisasi. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar
merupakan pendidikan sembilan tahun, terdiri dari program pendidikan
enam tahun di sekolah dasar dan program pendidikan tiga tahun di
sekolah lanjutan tingkat pertama (PP Nomor 28 Tahun 1990). Bentuk
satuan pendidikan dasar terdiri atas sekolah dasar dan sekolah dasar
luar biasa. Jika kita berbicara tentang sekolah menengah, maka kita
7
berbicara tentang dua jenjang sekolah karena sekolah menengah
pertama berada di jenjang pendidikan dasar, sedangkan sekolah di
atas sekolah menengah pertama berada pada jenjang pendidikan
menengah. Program pendidikan S1 dan LPTK (Lembaga Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan), dirancang untuk mengajar pada jenjang
pendidikan menengah, meskipun dengan kurikulum yang fleksibel
(luwes) lulusan S1 itu juga mampu mengajar pada jenjang pendidikan
dasar.
Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, pendidikan menengah
didefinisikan sebagai pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan
pendidikan dasar. Pendidikan menengah mempunyai bentuk satuan
pendidikan yang terdiri atas: a) sekolah menengah umum, b) sekolah
menengah kejuruan, c) sekolah menengah keagamaan, d) sekolah
menengah kedinasan, dan e) sekolah menengah luar biasa. Sebagai
suatu unsur atau komponen sistem pendidikan nasional, sekolah
menengah harus ikut menyumbang terhadap tercapainya tujuan
pendidikan nasional.
Berikut ini diberikan bagan (Gambar 1.1) yang melihat sistem
pendidikan dari unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sebagai suatu
sistem, pendidikan mempunyai masukan yang diolah melalui proses
tertentu untuk dijadikan keluaran. Peserta didik sebagai masukan,
diolah dalam proses pendidikan dan keluaran sebagai lulusan. Untuk
memudahkan unsur-unsur sistem pendidikan itu diidentifikasikan
sebagai unsur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
8
Dasar, Fungsi, dan TujuanNorma: hak warga negara, hari belajar dan libur sekolah, bahasa pengantar, penilaian, peran serta masyarakat, pengelolaan, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.Tenaga KependidikanSumber Daya PendidikanKurikulumBadan Pertimbangan Pendidikan NasionalOrganisasi (satuan, jalur, jenis, jenjang, pengelolaan)
Proses
LULUSAN
KeluaranMasukan
PESERTA
DIDIK
Gambar 1.1 Skema Sistem Pendidikan Nasional
Keterangan:
Kotak di sebelah kiri adalah masukan, di tengah adalah proses, dandi kanan adalah keluaran sistem pendidikan nasional.
B. Fungsi Administrasi Pendidikan
Paparan tentang fungsi administrasi pendidikan terutama dalam
konteks sekolah perlu dimulai dari tinjauan tentang tujuan
pendidikan, dalam hal ini tujuan sekolah menengah. Hal ini
disebabkan oleh adanya prinsip bahwa pada dasarnya kegiatan
administrasi pendidikan dimaksudkan untuk pencapaian tujuan
pendidikan itu.9
Tujuan itu dicapai dengan melalui serangkaian usaha mulai dari
perencaan sampai pelaksaan evaluasi terhadap usaha tersebut. Pada
dasarnya fungsi administrasi merupakan proses pencapaian tujuan
melalui serangkaian usaha tersebut (Longenecker, 1964). Oleh karena
itu, fungsi administrasi pendidikan dibicarakan sebagai serangkaian
proses kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan itu.
1. Tujuan Pendidikan MenengahTujuan pendidikan menengah perlu dibicarakan karena alasan
sebagai berikut :a. Tujuan menengah merupakan jabaran dari pendidikan nasional.
b. Tujuan pendidikan menengah merupakan titik berangkat
administrasi pada jenjang sekolah menengah.
c. Tujuan pendidikan menengah itu juga merupakan tolok ukur
keberhasilan kegiatan administrasi pendidikan di jenjang
pendidikan itu.
Di dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 itu disebutkan bahwatujuan nasional pendidikan adalah mencerdaskan kehidupanbangsa dan mengembangkan manusia indonesia seutuhnya, yaitumanusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang aha Esadan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan danketrampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadianyang mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawabkemasyarakatan dan kebangsaan.
Tujuan nasional tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuaninstituonal, yaitu tujuan untuk tiap jenjang pendidikan.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 adalah peraturan yangmengatur institusi pendidikan menengah. Dalam peraturanpemerintah tersebut dinyatakan bahwa tujuan pendidikanmenengah adalah :a. Meningkatkan pengetahuan sisiwa untuk melanjutkan pendidikan
pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri
10
sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
kesenian
b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat
dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan
sosial, budaya, dan alam sekitarnya.
Di dalam pasal 3 disebutkan bahwa : Pendidikan Menengah Umum mengutamakan penyiapan siswa untuk
melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi..
Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa
untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan ikap
professional.
Pendidikan Menengah Keagamaan mengutamakan penyiapan siswa
dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama
yang bersangkutan.
Pendidikan Menengah Kedinasan mengutamakan peningkatan
pegawai negri atau calon pegawai negri dalam melaksanakan
tugas kedinasan.
Pendidikan Menengah Luar Biasa diselenggarakan khusus untuk
siswa yang menyandang kelainan fisik atau mental.
Tujuan khusus SMA mencakup bidang pengetahuan, keterampilan,serta nilai dan sikap.a. Di bidang pengetahuan
1. Memiliki pengetahuan tentang agama dan atau kepercayaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar kenegaraan dan
pemerintahan eui dengan UUD 1945.
3. Memiliki pengetahuan yang fungsional tentang fakta dan
kejadian penting actual, baik lokal, regional, nasional
maupun internasional.
11
4. Mengetahui pengetahuan dasar dalam bidang matematika,
ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan
bahasa.
5. Memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis dan jenjang
pekerjaan yang ada di masyarakat serta syarat-syaratnya.
6. Memiliki pengetahuan tentang berbagai unsur kebudayaan
dan tradisi national.
7. Memiliki pengetahuan dasar tentang kependudukan,
kesejahteraan keluarga dan kesehatan.
b. Di bidang keterampilan
1. Menguasai cara belajar yang baik.
2. Memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan
sistematik.
3. Mampu membaca atau memahami isi bacaan yang agak lanjut
dalam bahasa indonesia dan bacaan sederhana dalam bahasa
inggris yang berguna baginya.
4. Memiliki keterampilan mengadakan komunikasi sosial dengan
orang lain, baik lisan maupun tulisan, dan keterampilan
mengekspresikan diri sendiri.
5. Memiliki keterampilan olahraga dan kebiasaan olahraga.
6. Memiliki keterampilan ekurang-kurangnya dalam atu cabang
kesenian.
7. Memiliki keterampilan dalam segi kesejahteraan eluarga
dan segi kesehatan.
8. Memiliki sekurang-kurangnya satu jenis keterampilan untuk
bekerja sesuai minat dan kebutuhan lingkungan.
c. Di bidang nilai dan sikap
1. Menerima dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.
12
2. Menerima dan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutya,serta
menghormati ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa yang dianut orang lain.
3. Mencintai sesama manusia,bangsa,dan lingkungan
sekitarnya.
4. Memiliki sikap demokratis dan tenggang rasa.
5. Memiliki rasa tanggung jawab dalam pekerjaan dan
masyarakat
6. Dapat mengapresiasikan kebudayaan dan tradisi nasional.
7. Percaya pada diri sendiri dan bersikap mahakarya.
8. Memiliki minat dan sikap positif terhadap ilmu
pengetahuan.
9. Memiliki kesadaran akan disiplin dan patuh pada peraturan
yang berlaku bebas dan jujur.
10. Memiliki inisiatif,daya kreatif,sikap kreatif,sikap
kritis,rasional,dan objektif dalam memecahkan persoalan.
11. Memilik sikap hematdan produktif.
12. Memiliki minat dan sikap yang positif dan konstruksi
terhadap olah raga dan hidup sehat.
13. Menghargai setiap jenis pekerjaan dan persentasi
kerja di masyarakat tanpa memandang tinggi rendahnya
nilai sosial/ekonomi masing-masing jenis pekerjaan
tersebut dan berjiwa pengabdian pada masyarakat.
14. Memiliki kesadaran menghargai waktu.
Tujuan nasional serta nasional serta tujuan institusionalitu harus selalu dijadikan pedoman sekolah dan guru dalammelaksanakan tugas-tugasnya. Untuk guru,tujuan-tujuan tersebutperlu dijabarkan lagi kedalam tujuan yang lebih sempitsehingga dapat dijadikan pedoman operasional dalam mengejar.
13
Berturut-turut institusional itu dijabarkan secara hierarkismenjadi tujuan; kurikuler
instruksional umum
instruksional khusus
Penjelasan macam-macam tujuan :a. Tujuan kurikuler, yaitu tujuan suatu mata pelajaran dalam
suatu institusi, misalnya tujuan pengajaran sejarah di
sekolah menengah umum.
b. Tujuan instruksional, yaitu tujuan suatu pokokbahasan
tertentu suatu mata pelajaran dalam suatu tingkat dan dalam
suatu jenjang istitusi
c. Tujan intruksional khusus, yaitu tujuan suatu mata pelajaran
dalam suatu periode atau unit waktu tertentu dalam suatu
tingkat pada jenjang institusi.
2. Proses sebagai Fungsi Administrasi Pendidikan Menengah
Agar kegiatan dalam komponen administrasi pendidikan menengahdapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, kegiatan tersebutharus dikelola melalui suatu tahapan proses yang merupakan siklus,mulai dari perencanaan, pengorganisir, pengarahan, pengkoordinasian,pembiayaan, pemantauan dan penilaian.
a. Perencanaan
Perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tetangpenetapan prosedur pencapaian, serta perkiraaan sumber yang dapatdisediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang dimaksud sumbermeliputi sumber manusia, material, uang dan waktu. Dalamperencanaan, kita mengenal beberapa tahap, yaitu tahap identifikasimasalah, tahap perumusan masalah, tahap penetepan tujuan, tahapidentifikasi alternatif, tahap pemilihan alternatif dan tahapelaborasi alternatif.
14
Proses perencanaan di sekolah harus dilaksanakan secarakolaboratif, artinya dengan mengikutsertakan personel sekolah dalamsemua tahap perencanaan itu. Pengikutsertaan ini akan menimbulkanperasaan ikut memiliki yang dapat memberikan dorongan kepada gurudan personel sekolah yang lain untuk berusaha agar rencana tersebutberhasil. Lingkup perencanaan meliputi semua komponen administrasipendidikan seperti yang telah disebutkan di muka, yaitu perencanaankurikulum, kemuridan, keuangan, prasarana dan sarana, kepegawaian,layanan khusus, hubungan masyarakat, proses belajar-mengajar sertafasilitasnya dan ketatausahaan sekolah.
Perencanaan pendidikan di pendidikan menengah dapat dibedakanatas beberapa kategori menurut jangkauan waktunya, timbulnya,besarnya, pendekatan serta pelakunya.
Menurut jangkauan waktunya, perencanaan di pendidikan menengahdapat dibagi menjadi perencanaan jangka pendek, perencanaan jangkamenengah dan perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendekadalah perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktuseminggu, sebulan sampai dua tahun. Perencanaan jangka menengahadalah perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu tiga sampai tujuhtahun, sedangkan perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yangdibuat untuk dilaksanakan untuk jangka waktu delapan sampai duapuluh lima tahun. Pembagian waktu ini bersifat kira-kira dan tiapahli dapat saja memberikan batas yang berlainan.
Menurut timbulnya, perencanaan dapat dibedakan atasperencanaan yang berasal dari bawah, misalnya mulai dari guru,kepala sekolah, kantor Departemen P dan K tingkat II, Kantor WilayahDepartemen P dan K sampai dengan Departemen P dan K; dan yangberasal dari atas, misalnya mulai dari pusat (Departemen P dan K)sampai kepada guru.
Dari sudut besarannya, perencanaan dapat dibedakan atasperencanaan makro, yaitu perencanaan pada tingkat nasional atautingkat departemen; perencanaan meso, yaitu pada tingkat direktoratjendral, direktorat atau provinsi sampai tingkat kantor departemenkecamatan; dan perencanaan mikro, yaitu yang dilaksanakan padatingkat sekolah atau kelas.
Menurut pendekatannya, perencanaan dapat dibedakan atasperencanaan terpadu, yaitu itu hanya melihat sumber secara terpisah-
15
pisah perencanaan yang menyatukan semua sumber dalam rangkamencapai tujuan serta melihat penggunaan sumber itu dalam kaitannyadengan pengelolaan sekolah secara menyeluruh; dan perencanaantercerai, yaitu hanya melihat sumber secara terpisah-pisah untuktujuan yang tertentu. Di samping itu, juga dapat dibedakanperencanaan berdasarkan program, yaitu yang didasarkan atas programyang dibuat secara menyeluruh dan perencanaan tambal sulam, yaituperencanaan yang dibuat berdasarkan kecenderungan berdasarkanpengalaman sebelumnya saja, tanpa dilihat adanya kemungkinanperubahan.
Menurut pelakunya, perencanaan dapat dibedakan atasperencanaan individual, yang dilakukan oleh guru secara sendiri-sendiri, perencanaan kelompok, dan perencanaan lembaga.
b. Pengorganisasian
Pengorganisasian di sekolah dapat didefinisikan sebagaikeseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang yaitu gurudan personel sekolah lainnya, serta mengalokasikan prasarana dansarana untuk menjunjung tugas orang-orang itu dalam rangka mencapaitujuan sekolah. Termasuk di dalam kegiatan pengorganisasian adalahpenetapan tugas, tanggung jawab, dan wewenang orang-orang tersebutserta mekanisme kerjanya sehingga dapat menjadi tercapainya tujuansekolah itu.
c. Pengarahan
Pengarahan diartikan sebagai suatu usaha untuk menjaga agarapa yang telah direncanakan dapat berjalan seperti yang dikehendaki.Suharsimi Arikunto (1988) memberikan definisi pengarahan sebagaipenjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap parapetugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agarpelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.
Kegiatan pengarahan dapat dilakukan dengan berbagai cara,antara lain dengan melaksanakan orientasi tentang pekerjaan yangakan dilakukan individu atau kelompok dan memberikan petunjuk umumdan petunjuk khusus, baik secara lisan maupun tertulis, secaralangsung maupun tidak langsung.
d. Pengkoordinasian
16
Pengkoordinasian di sekolah diartikan sebagai usaha untukmenyatupadukan kegiatan dari berbagai individu atau unit di sekolahagar kegiatan mereka berjalan selaras dengan anggota atau unitlainnya dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Pengkoordinasian dapatdilakukan melalui berbagai cara:
a. Melaksanakanpenjelasan singkat (briefing)
b.Mengadakan rapat kerja
c. Memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,
d.Memberi umpan balik tentang hasil suatu kegiatan
e. Pembiayaan
Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya sertamengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan menengah.Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapakandana yang mendukung rencana itu, penggunaan, serta pengawasanpenggunaan anggaran tersebut.
f. Penilaian
Dalam waktu-waktu tertentu, sekolah, pada umumnya atau anggotaorganisasi seperti guru, kepala sekolah, dan murid pada khususnyaharus melakukan penilaian tentang seberapa jauh tujuan yang telahditetapkan tercapai, serta mengetahui kekuatan dan kelemahan programyang dilaksanakan. Secara lebih rinci maksud penilaian adalah untuk:
a)Memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatuperiode kerja pekerjaan tersebut berhasil,
b)Menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien,
c)Memperoleh fakta-fakta tentang kesurakan-kesukaran dan untukmenghidarkan situasi yang dapat merusak,
d)Memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalammengembangkan organisasi sekolah.
17
C. Lingkup Bidang Garapan Administrasi Pendidikan Menengah
Administrasi pendidikan pada pokoknya adalah semua bentuk
usaha bersama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan
merancang,mengadakan dan memanfaatkan sumber-sumber (manusia,uang,
peralatan dan waktu). Tujuan pendidikan disini bermaksud memberikan
arah kegiatan serta kriteria keberhasilan kegiatan tersebut.
Untuk memahami apa yang telah diuraikan secara lebih baik,
secara ringkas perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
Administrasi pendidikan menengah merupakan bentuk kerjasama
personal pendidikan menengah untuk mencapai tujuan pendidikan
menengah.
Adiministrasi pendidikan menengah merupakan suatu proses yang
merupakan daur (siklus) penyelenggaraan pendidikan menengah,
dimulai dari perencanan, diikuti oleh pengorganisasian,
pengarahan, pelaksanaan, pemantauan dan penilain tentang usaha
sekolah untuk mencapai tujuannya.
Administrasi pendidikan menengah merupakan usaha untuk
melakukan system manajemen pendidikan menengah.
Bila diamati lebih lanjut, ada beberapa hal penting yang
menjadi ciri dari suatu organisasi sekolah, termasuk dalam
pendidikan menengah . diantaranya yaitu :
a) Adanya interaksi (saling pengaruh) antara berbagai unsure
sekolah. Interaksi itu sendiri meliputi : interaksi yang ada
disekolah itu sendiri, interaksi antara sekolah dengan lembaga
pendidikan lainnya, interaksi antara sekolah dengan lembaga
nonpendidikan serta interaksi antara sekolah dengan
masyarakat. Dalam interaksi ini mempunyai tujuan,pola serta
aturan.
18
b) Adanya kegiatan untuk mencapai tujuan sekolah yang sangat
banyak. Untuk mudahnya kegiatan ini dapat ditinjau dari dua
dimensi, yaitu dimensi pengajaran dan dimensi pengelolaan.
Jika kedua dimensi tersebut digabungkan maka kita dapat
membedakan kegiatan tersebut menjadi empat kategori pokok dan
satu kategori pendukung yaitu :
1) Yang berhubungan langsung dengan pengajaran sekaligus dengan
pengelolaan,meliputi: kurikulum,supervise
2) Yang berhubungan langsung dengan pengelolaan tetapi tidak
langsung dengan pengajaran,meliputi:kemuridan,keuangan,sarana
dan prasarana,kepegawaian, serta layanan khusus.
3) Yang tidak berhubunngan langsung baik dengan pengajaran maupun
dengan pengelolaan,meliputi: hubungan sekolah-
masyarakat(husemas) dan BP3.
4) Yang tidak berhubungan langsung dengan pengelolaan tetapi
langsung dengan pengajaran.
5) Kegiatan pendukung, yaitu pengelolaan ketatausahaan yang
diperlukan oleh semua butir 1-4.
D. Peranan Guru dalam Administrasi PendidikanPada umumnya kita mengetahui Tugas utama guru yaitu mengelola
proses belajar mengajar dalam suatu lingkungan tertentu yaitu
sekolah. Karena sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional dan
di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai
komponen-komponen yang lainya. Guru harus peka terhadap yang terjadi
pada lingkunganya.
Adaministrasi sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif,
artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerja sama, dan bukan
bersifat individual. Oleh karena itu semua personel sekolah ataupun
guru harus terlibat.
19
Di sekolah guru berada dalam administrasi sekolah. Dalam hubungan
administrasi sekolah guru di tuntut bekerja, disini guru berfungsi
sebagai administrator. Sebagai administrator guru dituntut bekerja
secara administratif dan teratur
Dalam buku pedoman administrasi dan supervisi yang di terbitkan oleh
depertemen pendidikan dan kebudayaan (1978,hal.4) tertulis tugas dan
bertanggung jawab guru sebagai adminitrator sbb ;
1) Menguasai program pengajaran (garis-garis besar program)
2) Menyusun program kegiatan mengajar
3) Menyusun model satuan pelajaran dan pembagian waktu
4) Melaksanakan tatausaha kelas, antara lain pencatatan data
murid
Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1992, pasal 20
yang mana dimaksudkan bahwa selain peranya untuk menyukseskan
kegiatan administrasi di sekolah, guru perlu secara sungguh-sungguh
menimba pengalaman dalam administrasi sekolah, jika karier yang di
tempuh nanti adalah menjadi pengawas , kepala sekolah atau pengelola
suatu pendidikan yang lain.
20
BAB IIIPENUTUP
A. Kesimpulan
Administrasi pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan
pendidikan. Pengertian Administrasi Pendidikan dapat
dirumuskan dari berbagai sudut pandang, seperti dari sudut
pandang kerja sama, proses kerja sama itu, sistem dan
mekanismenya, manajemen, kepemimpinan, proses pengambilan
keputusan, komunikasi dan ketatausahaan.
Adapun lingkup pembicaraan yang dibahas pada makalah ini
bahwa administrasi pendidikan juga tergantung pada aras
(level) tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yaitu pada
tingkat kelas sampai pada tingkat sistem pendidikan nasional.
Makin luas cakupannya makin banyak yang terlibat dan makin
kompleks permasalahannya.
B. Saran
Sebagai tenaga kependidikan, khususnya guru, wawasan
tentang administrasi pendidikan amat penting karena subjek ini
berbicara tentang latar kerja guru. Wawasan itu dapat
membantunya mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan
tugasnya.
21
DAFTAR PUSTAKA
Soetjipto, Raflis kosasi.2011.Profesi Keguruan.Jakarta:Rineka Cipta
http://jcedy.blogspot.com/2012/05/administrasi-pendidikan-dalam-
profesi.html diakses tanggal 29 Oktober 2013
http://harisnawati.blogspot.com/2012/12/administrasi-pendidikan-
dalam-profesi.html diakses tanggal 29 Oktober 2013
22