Makalah Profesi Keguruan (Administrasi Pendidikan)

ADMINISTRASI PENDIDIKAN DALAM PROFESI KEGURUAN

Makalah Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Profesi Keguruan

yang Dibina Oleh Ibu Erwin Qodariah, M.Pd

oleh :

Mardijah 201210060311016

Mawarita Rasyid 201210060311021

Rifna Dwi Hapsari 201210060311022

Shara Jannati 201210060311025

Eka Indriani 201210060311040

Riska Dwi Yelanitasari 201110060311015

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN KOMPUTASI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, tak lupa pulashalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita NabiMuhammad SAW. Ucapan terima kasih kepada Bu Erwin, selaku dosenpembimbing Matakuliah Profesi Keguruan yang berkenan membimbing kamisehingga makalah ini dapat kami selesaikan tepat waktu.

Makalah ini mengupas “Administrasi Pendidikan dalam ProfesiKeguruan”, melalui makalah ini kami mencoba memaparkan pengertian,fungsi, lingkup, bidang garapan administrasi pendidikan, sertapelaksanaan peran guru yang memerlukan bantuan dari pemahaman danketerampilan dalam administrasi pendidikan di sekolah”.

Dalam penyusunan makalah ini, kami menyadari masih jauh darikesempurnaan baik dari segi isi, bentuk, maupun pemaparannya. Olehkarena itu, kami mengharapkan kritik konstruktif dari pembaca untukpenyempurnaan penulisan makalah selanjutnya.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaatseluas-luasnya terutama bagi mahasiswa dan calon pendidik khususnya.

Malang, 2 November 2013

Tim Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....................................................i

DAFTAR ISI........................................................iiBAB I PENDAHULUAN.................................................1

BAB II KAJIAN PUSTAKA..............................................2A. Pengertian dan Konsep Administrasi Pendidikan.................2

1. Pengertian Administrasi Pendidikan..........................22. Konsep Administrasi Pendidikan..............................3

B. Fungsi Administrasi Pendidikan................................71. Tujuan Pendidikan Menengah..................................7

2. Proses sebagai Fungsi Administrasi Pendidikan Menengah......8C. Lingkup Bidang Garapan Administrasi Pendidikan Menengah......11

D. Peranan Guru dalam Administrasi Pendidikan...................12BAB III PENUTUP...................................................13

DAFTAR PUSTAKA....................................................14

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tenaga kependidikan khususnya guru, wawasan tentang

administrasi pendidikan amat penting karena pemahaman tentang latar

kerja guru. Wawasan itu dapat membantunya mengambil keputusan yang

tepat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.

Dalam hal ini setidaknya para tenaga kependidikan memahami

pengertian, fungsi, lingkup bidang garapan administrasi pendidikan,

serta pelaksanaan peran guru yang memerlukan bantuan pemahaman dan

keterampilan dalam administrasi pendidikan. Untuk itu perlu dipahami

pula peranan administrasi pendidikan dalam pelaksanaan sistem

pendidikan nasional serta peranan pendidikan administrasi pendidikan

dengan pencapaian tujuan sekolah.

B. Rumusan Masalah

a. Apa yang dimaksud dengan adminsitrasi pendidikan?

b. Apa fungsi administrasi pendidikan?

c. Bagaimana ruang lingkup garapan administrasi pendidikan?

d. Bagaimana peranan guru dalam administrasi pendidikan?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :

1

1. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan administrasi

pendidikan

2. Untuk memahami fungsi administrasi pendidikan

3. Untuk memahami lingkup garapan administrasi pendidikan

4. Untuk memahami peranan guru dalam administrasi pendidikan

2

BAB IIKAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Konsep Administrasi Pendidikan

1. Pengertian Administrasi PendidikanPengertian administrasi pendidikan akan diterangkan dengan

meninjaunya dari berbagai aspeknya.

Pertama, administrasi pendidikan mempunyai pengetian kerja

sama untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kedua, administrasi pendidikan mengandung pengertian

proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu dimulai

dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan,

penilaian.

Ketiga, administrasi pendidikan dapat dilihat dengan

kerangka berpikir sistem. Sistem adlah keseluruhan yang

terdiri dari bagian itu berinterksi dalam suatu untuk merubah

menjadi keluaran

Keempat, administrsi pendidikan juga dapat dilihat dari

segi memanjemen jika administrasi dilihat dari sudut ini,

perhatian tertuju pad usaha untuk melihat apakah pemanfaatan

sumber-sumber yang ada dalam mencapai tujaun pendidikan sudah

mencapai sasaran yang ditetapkan dan apakah dalam pencapaian

tujuan itu tidak terjadi pemborosan.

Kelima, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari

segi kepemimpinan. Administrasi pendidikan di lihat dari

kepemimpinan merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan

bagaimana kemampuan administrator pendidikan itu apakah ia

dapat melaksanakan tut wuri handayani, ing madyo mangun karso,

dan ing ngarso sung tulodho dalam pencapaian tujuan

pendidikan.

3

Keenam, administrsi pendididkan juga dapa dilihat dari

proses pengambilan keputusan. Kita tahu bahwa melakukan kerja

sama dan memimpin kegiatan sekelompok oranga bukanlah

pekerjaan yang mudah. Setiap kali, administrator dihadapkan

kepada bermacam masalah dan ia haru memecahkan masalah itu.

Ketujuh, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari

segi komunikasi. Komunikasi dapat diartikan secara sederhana

sebagai usaha untuk membuat orang lain mengerti apa yang kita

maksudkan, dan kita juga mengerti apa yang dimaksudkan orang

lain itu.

Kedelapan, administrasi seringkali di artika dalam

pengertian yang sempit yaitu kegiatan ketatausahaan yang

intinya adalah kegiatan rutin catat menyatat,

mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat

dengan segala aspeknya, serta mempersiapkan laporan.

2. Konsep Administrasi Pendidikan

Untuk memahami konsep-konsep yang erat hubungannya dengan

administrasi pendidikan di sekolah kita perlu menelusuri konsep

sistem pendidikan nasional, dan sekolah sebagai bagian dari sistem

pendidikan nasional itu.

a. Sistem Pendidikan Nasional

Barangkali cara yang paling baik untuk memahami sistem

pendidikan nasional adalah dengan membaca definisi sistem pendidikan

nasional itu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Supaya otentik dan tidak

keliru, ada baiknya dikutip langsung Bab I Pasal 1 Ayat 3 Undang-

undang tersebut, sebagai berikut:

4

“Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang

terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan

satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan

pendidikan.”

Dalam penjelasan undang-undang tersebut, dikemukakan bahwa

sebutan sistem pendidikan nasional merupakan perluasan dari

pengertian sistem pengajaran nasional seperti yang tertulis dalam

Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII, Pasal 31 Ayat 2. Perluasan ini

memungkinkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tidak membatasi pada

pengajaran saja, melainkan meluas kepada masalah yang berhubungan

dengan pembentukan manusia Indonesia. Beberapa hal lain yang kita

temukan mengenai sistem pendidikan nasional dalam undang-undang itu

adalah: a) Sistem pendidikan nasional merupakan alat dan sekaligus

tujuan yang sangat penting dalam mencapai cita-cita nasional; b)

sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh,

dan terpadu. Semesta diartikan sebagai terbuka bagi seluruh rakyat

dan berlaku di seluruh wilayah negara; menyeluruh diartikan sebagai

mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; dan terpadu

diartikan sebagai kesalingterkaitan sistem pendidikan nasional itu

dengan seluruh usaha pembangunan nasional; c) pengelolaan sistem

pendidikan nasional adalah tanggung jawab menteri P dan K (UUSPN No.

2/89 Pasal 49). Dari pengertian itu dapat dikemukakan unsur-unsur

penting dalam sistem pendidikan yang akan kita pekai sebagai titik

tolak pembahasan.

Pertama, sistem pendidikan nasional mempunyai satuan dan

kegiatan. Saruan pendidikan adalah lembaga kegiatan belajar-mengajar

yang dapat mempunyai wujud sekolah, kursus, kelompok belajar ataupun

bentuk lain yang berlangsung dalam bangunan tertentu atau tidak.

Yang terakhir ini misalnya satuan pendidikan yang penyelenggaraannya

menggunakan sistem jarak jauh. Dengan kegiatan pendidikan yang

5

dimaksudkan untuk semua usaha yang ditujukan dalam mencapai tujuan

pendidikan. Kegiatan itu dapat berlangsung dalam satuan pendidikan

atau dalam unit lain yang terkait, seperti yayasan, Kantor

Departemen P dan K di semua tingkat serta dalam berbagai lembaga di

luar Departemen P dan K, dan yang terkait atau yang menyelenggarakan

usaha pendidikan. Dengan perkataan lain, kegiatan yang dimaksud

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh unsur atau komponen sistem

dalam mencapai tujuan pendidikan baik sendiri-sendiri atau melalui

interaksi dengan sesamanya.

Kedua, sistem pendidikan nasional adalah alat dan tujuan dalam

mencapai cita-cita pendidikan nasional. Sebagai alat berarti sistem

itu merupakan wadah yang dialaminya terdapat kegiatan untuk mencapai

tujuan pendidikan nasional. Sebagai tujuan, sistem pendidikan

nasional memberikan rambu-rambu ke mana arah dan bagaimana

seharusnya pendidikan nasional itu dikelola.

Ketiga, sebagai suatu sistem, pendidikan nasional harus

dilihat sebagai keseluruhan unsur atau komponen dan kegiatan

pendidikan yang ada di nusantara ini. Unsur-unsur yang membentuk

sistem ini saling berkaitan satu sama lain dan saling menunjang

dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jika kita

mengacu kepada penjelasan Undang-Undang Nomor 2/1989, maka dapat

kita temukan bahwa ciri sistem pendidikan nasional itu adalah: a)

berakar kepada kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD

1945, b) merupakan suatu kebulatan yang dikembangkan dalam usaha

mencapai tujuan nasional, c) mencakup jalur pendidikan sekolah dan

luar sekolah, d) mengatur jenjang, kurikulum, penetapan

kebijaksanaan (terpusat dan tak terpusat), tanggung jawab

penyelenggaraan pendidikan, kriteria dan kedudukan penyelenggaraan

pendidikan oleh pemerintah dan mesyarakat, kebebasan penyelenggaraan

6

pendidikan, serta kemudahan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai

dengan peserta didik dan lingkungan.

Unsur-unsur sistem pendidikan nasional menurut Undang-UndangNomor 2/1989 itu dapat dibedakan atas:

Unsur I : Dasar, fungsi, dan tujuan sistem (Bab I)

Unsur II : Norma yang dipakai dalam sistem (Bab III, X, XI, XII,XIII, Bab XVIII,

XV, XVI, Bab XIX, Bab XX)

Unsur III : Jenjang pendidikan (Bab V)

Unsur IV : Peserta didik (Bab VI)

Unsur V : Tenaga Kependidikan (Bab VII)

Unsur VI : Sumber daya pendidikan (Bab VIII)

Unsur V : Kurikulum (Bab IX)

Unsur VII : Organisasi (Bab XIV, XV)

Bila kita gambarkan dalam bentuk diagram, maka gambaran sistempendidikan nasional tersebut adalah seperti pada gambar 1.1 tentangskema sistem pendidikan nasional.

b. Sekolah sebagai Bagian Sistem Pendidikan Nasional

Telah disebutkan bahwa jenjang pendidikan adalah unsur atau

komponen sistem pendidikan nasional, yaitu termasuk dalam komponen

organisasi. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar

merupakan pendidikan sembilan tahun, terdiri dari program pendidikan

enam tahun di sekolah dasar dan program pendidikan tiga tahun di

sekolah lanjutan tingkat pertama (PP Nomor 28 Tahun 1990). Bentuk

satuan pendidikan dasar terdiri atas sekolah dasar dan sekolah dasar

luar biasa. Jika kita berbicara tentang sekolah menengah, maka kita

7

berbicara tentang dua jenjang sekolah karena sekolah menengah

pertama berada di jenjang pendidikan dasar, sedangkan sekolah di

atas sekolah menengah pertama berada pada jenjang pendidikan

menengah. Program pendidikan S1 dan LPTK (Lembaga Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan), dirancang untuk mengajar pada jenjang

pendidikan menengah, meskipun dengan kurikulum yang fleksibel

(luwes) lulusan S1 itu juga mampu mengajar pada jenjang pendidikan

dasar.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, pendidikan menengah

didefinisikan sebagai pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan

pendidikan dasar. Pendidikan menengah mempunyai bentuk satuan

pendidikan yang terdiri atas: a) sekolah menengah umum, b) sekolah

menengah kejuruan, c) sekolah menengah keagamaan, d) sekolah

menengah kedinasan, dan e) sekolah menengah luar biasa. Sebagai

suatu unsur atau komponen sistem pendidikan nasional, sekolah

menengah harus ikut menyumbang terhadap tercapainya tujuan

pendidikan nasional.

Berikut ini diberikan bagan (Gambar 1.1) yang melihat sistem

pendidikan dari unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sebagai suatu

sistem, pendidikan mempunyai masukan yang diolah melalui proses

tertentu untuk dijadikan keluaran. Peserta didik sebagai masukan,

diolah dalam proses pendidikan dan keluaran sebagai lulusan. Untuk

memudahkan unsur-unsur sistem pendidikan itu diidentifikasikan

sebagai unsur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.

8

Dasar, Fungsi, dan TujuanNorma: hak warga negara, hari belajar dan libur sekolah, bahasa pengantar, penilaian, peran serta masyarakat, pengelolaan, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.Tenaga KependidikanSumber Daya PendidikanKurikulumBadan Pertimbangan Pendidikan NasionalOrganisasi (satuan, jalur, jenis, jenjang, pengelolaan)

Proses

LULUSAN

KeluaranMasukan

PESERTA

DIDIK

Gambar 1.1 Skema Sistem Pendidikan Nasional

Keterangan:

Kotak di sebelah kiri adalah masukan, di tengah adalah proses, dandi kanan adalah keluaran sistem pendidikan nasional.

B. Fungsi Administrasi Pendidikan

Paparan tentang fungsi administrasi pendidikan terutama dalam

konteks sekolah perlu dimulai dari tinjauan tentang tujuan

pendidikan, dalam hal ini tujuan sekolah menengah. Hal ini

disebabkan oleh adanya prinsip bahwa pada dasarnya kegiatan

administrasi pendidikan dimaksudkan untuk pencapaian tujuan

pendidikan itu.9

Tujuan itu dicapai dengan melalui serangkaian usaha mulai dari

perencaan sampai pelaksaan evaluasi terhadap usaha tersebut. Pada

dasarnya fungsi administrasi merupakan proses pencapaian tujuan

melalui serangkaian usaha tersebut (Longenecker, 1964). Oleh karena

itu, fungsi administrasi pendidikan dibicarakan sebagai serangkaian

proses kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan itu.

1. Tujuan Pendidikan MenengahTujuan pendidikan menengah perlu dibicarakan karena alasan

sebagai berikut :a. Tujuan menengah merupakan jabaran dari pendidikan nasional.

b. Tujuan pendidikan menengah merupakan titik berangkat

administrasi pada jenjang sekolah menengah.

c. Tujuan pendidikan menengah itu juga merupakan tolok ukur

keberhasilan kegiatan administrasi pendidikan di jenjang

pendidikan itu.

Di dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 itu disebutkan bahwatujuan nasional pendidikan adalah mencerdaskan kehidupanbangsa dan mengembangkan manusia indonesia seutuhnya, yaitumanusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang aha Esadan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan danketrampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadianyang mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawabkemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan nasional tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuaninstituonal, yaitu tujuan untuk tiap jenjang pendidikan.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 adalah peraturan yangmengatur institusi pendidikan menengah. Dalam peraturanpemerintah tersebut dinyatakan bahwa tujuan pendidikanmenengah adalah :a. Meningkatkan pengetahuan sisiwa untuk melanjutkan pendidikan

pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri

10

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan

kesenian

b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat

dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan

sosial, budaya, dan alam sekitarnya.

Di dalam pasal 3 disebutkan bahwa : Pendidikan Menengah Umum mengutamakan penyiapan siswa untuk

melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi..

Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa

untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan ikap

professional.

Pendidikan Menengah Keagamaan mengutamakan penyiapan siswa

dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama

yang bersangkutan.

Pendidikan Menengah Kedinasan mengutamakan peningkatan

pegawai negri atau calon pegawai negri dalam melaksanakan

tugas kedinasan.

Pendidikan Menengah Luar Biasa diselenggarakan khusus untuk

siswa yang menyandang kelainan fisik atau mental.

Tujuan khusus SMA mencakup bidang pengetahuan, keterampilan,serta nilai dan sikap.a. Di bidang pengetahuan

1. Memiliki pengetahuan tentang agama dan atau kepercayaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar kenegaraan dan

pemerintahan eui dengan UUD 1945.

3. Memiliki pengetahuan yang fungsional tentang fakta dan

kejadian penting actual, baik lokal, regional, nasional

maupun internasional.

11

4.  Mengetahui pengetahuan dasar dalam bidang matematika,

ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan

bahasa.

5. Memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis dan jenjang

pekerjaan yang ada di masyarakat serta syarat-syaratnya.

6. Memiliki pengetahuan tentang berbagai unsur kebudayaan

dan tradisi national.

7. Memiliki pengetahuan dasar tentang kependudukan,

kesejahteraan keluarga dan kesehatan.

b. Di bidang keterampilan

1. Menguasai cara belajar yang baik.

2. Memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan

sistematik.

3. Mampu membaca atau memahami isi bacaan yang agak lanjut

dalam bahasa indonesia dan bacaan sederhana dalam bahasa

inggris yang berguna baginya.

4. Memiliki keterampilan mengadakan komunikasi sosial dengan

orang lain, baik lisan maupun tulisan, dan keterampilan

mengekspresikan diri sendiri.

5. Memiliki keterampilan olahraga dan kebiasaan olahraga.

6. Memiliki keterampilan ekurang-kurangnya dalam atu cabang

kesenian.

7. Memiliki keterampilan dalam segi kesejahteraan eluarga

dan segi kesehatan.

8. Memiliki sekurang-kurangnya satu jenis keterampilan untuk

bekerja sesuai minat dan kebutuhan lingkungan.

c. Di bidang nilai dan sikap

1. Menerima dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.

12

2. Menerima dan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutya,serta

menghormati ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa yang dianut orang lain.

3. Mencintai sesama manusia,bangsa,dan lingkungan

sekitarnya.

4. Memiliki sikap demokratis dan tenggang rasa.

5. Memiliki rasa tanggung jawab dalam pekerjaan dan

masyarakat

6. Dapat mengapresiasikan kebudayaan dan tradisi nasional.

7. Percaya pada diri sendiri dan bersikap mahakarya.

8. Memiliki minat dan sikap positif terhadap ilmu

pengetahuan.

9. Memiliki kesadaran akan disiplin dan patuh pada peraturan

yang berlaku bebas dan jujur.

10. Memiliki inisiatif,daya kreatif,sikap kreatif,sikap

kritis,rasional,dan objektif dalam memecahkan persoalan.

11. Memilik sikap hematdan produktif.

12. Memiliki minat dan sikap yang positif dan konstruksi

terhadap olah raga dan hidup sehat.

13. Menghargai setiap jenis pekerjaan dan persentasi

kerja di masyarakat tanpa memandang tinggi rendahnya

nilai sosial/ekonomi masing-masing jenis pekerjaan

tersebut dan berjiwa pengabdian pada masyarakat.

14. Memiliki kesadaran menghargai waktu.

Tujuan nasional serta nasional serta tujuan institusionalitu harus selalu dijadikan pedoman sekolah dan guru dalammelaksanakan tugas-tugasnya. Untuk guru,tujuan-tujuan tersebutperlu dijabarkan lagi kedalam tujuan yang lebih sempitsehingga dapat dijadikan pedoman operasional dalam mengejar.

13

Berturut-turut institusional itu dijabarkan secara hierarkismenjadi tujuan; kurikuler

instruksional umum

instruksional khusus

Penjelasan macam-macam tujuan :a. Tujuan kurikuler, yaitu tujuan suatu mata pelajaran dalam

suatu institusi, misalnya tujuan pengajaran sejarah di

sekolah menengah umum.

b. Tujuan instruksional, yaitu tujuan suatu pokokbahasan

tertentu suatu mata pelajaran dalam suatu tingkat dan dalam

suatu jenjang istitusi

c. Tujan intruksional khusus, yaitu tujuan suatu mata pelajaran

dalam suatu periode atau unit waktu tertentu dalam suatu

tingkat pada jenjang institusi.

2. Proses sebagai Fungsi Administrasi Pendidikan Menengah

Agar kegiatan dalam komponen administrasi pendidikan menengahdapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, kegiatan tersebutharus dikelola melalui suatu tahapan proses yang merupakan siklus,mulai dari perencanaan, pengorganisir, pengarahan, pengkoordinasian,pembiayaan, pemantauan dan penilaian.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tetangpenetapan prosedur pencapaian, serta perkiraaan sumber yang dapatdisediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang dimaksud sumbermeliputi sumber manusia, material, uang dan waktu. Dalamperencanaan, kita mengenal beberapa tahap, yaitu tahap identifikasimasalah, tahap perumusan masalah, tahap penetepan tujuan, tahapidentifikasi alternatif, tahap pemilihan alternatif dan tahapelaborasi alternatif.

14

Proses perencanaan di sekolah harus dilaksanakan secarakolaboratif, artinya dengan mengikutsertakan personel sekolah dalamsemua tahap perencanaan itu. Pengikutsertaan ini akan menimbulkanperasaan ikut memiliki yang dapat memberikan dorongan kepada gurudan personel sekolah yang lain untuk berusaha agar rencana tersebutberhasil. Lingkup perencanaan meliputi semua komponen administrasipendidikan seperti yang telah disebutkan di muka, yaitu perencanaankurikulum, kemuridan, keuangan, prasarana dan sarana, kepegawaian,layanan khusus, hubungan masyarakat, proses belajar-mengajar sertafasilitasnya dan ketatausahaan sekolah.

Perencanaan pendidikan di pendidikan menengah dapat dibedakanatas beberapa kategori menurut jangkauan waktunya, timbulnya,besarnya, pendekatan serta pelakunya.

Menurut jangkauan waktunya, perencanaan di pendidikan menengahdapat dibagi menjadi perencanaan jangka pendek, perencanaan jangkamenengah dan perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendekadalah perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktuseminggu, sebulan sampai dua tahun. Perencanaan jangka menengahadalah perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu tiga sampai tujuhtahun, sedangkan perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yangdibuat untuk dilaksanakan untuk jangka waktu delapan sampai duapuluh lima tahun. Pembagian waktu ini bersifat kira-kira dan tiapahli dapat saja memberikan batas yang berlainan.

Menurut timbulnya, perencanaan dapat dibedakan atasperencanaan yang berasal dari bawah, misalnya mulai dari guru,kepala sekolah, kantor Departemen P dan K tingkat II, Kantor WilayahDepartemen P dan K sampai dengan Departemen P dan K; dan yangberasal dari atas, misalnya mulai dari pusat (Departemen P dan K)sampai kepada guru.

Dari sudut besarannya, perencanaan dapat dibedakan atasperencanaan makro, yaitu perencanaan pada tingkat nasional atautingkat departemen; perencanaan meso, yaitu pada tingkat direktoratjendral, direktorat atau provinsi sampai tingkat kantor departemenkecamatan; dan perencanaan mikro, yaitu yang dilaksanakan padatingkat sekolah atau kelas.

Menurut pendekatannya, perencanaan dapat dibedakan atasperencanaan terpadu, yaitu itu hanya melihat sumber secara terpisah-

15

pisah perencanaan yang menyatukan semua sumber dalam rangkamencapai tujuan serta melihat penggunaan sumber itu dalam kaitannyadengan pengelolaan sekolah secara menyeluruh; dan perencanaantercerai, yaitu hanya melihat sumber secara terpisah-pisah untuktujuan yang tertentu. Di samping itu, juga dapat dibedakanperencanaan berdasarkan program, yaitu yang didasarkan atas programyang dibuat secara menyeluruh dan perencanaan tambal sulam, yaituperencanaan yang dibuat berdasarkan kecenderungan berdasarkanpengalaman sebelumnya saja, tanpa dilihat adanya kemungkinanperubahan.

Menurut pelakunya, perencanaan dapat dibedakan atasperencanaan individual, yang dilakukan oleh guru secara sendiri-sendiri, perencanaan kelompok, dan perencanaan lembaga.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian di sekolah dapat didefinisikan sebagaikeseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang yaitu gurudan personel sekolah lainnya, serta mengalokasikan prasarana dansarana untuk menjunjung tugas orang-orang itu dalam rangka mencapaitujuan sekolah. Termasuk di dalam kegiatan pengorganisasian adalahpenetapan tugas, tanggung jawab, dan wewenang orang-orang tersebutserta mekanisme kerjanya sehingga dapat menjadi tercapainya tujuansekolah itu.

c. Pengarahan

Pengarahan diartikan sebagai suatu usaha untuk menjaga agarapa yang telah direncanakan dapat berjalan seperti yang dikehendaki.Suharsimi Arikunto (1988) memberikan definisi pengarahan sebagaipenjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap parapetugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agarpelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan pengarahan dapat dilakukan dengan berbagai cara,antara lain dengan melaksanakan orientasi tentang pekerjaan yangakan dilakukan individu atau kelompok dan memberikan petunjuk umumdan petunjuk khusus, baik secara lisan maupun tertulis, secaralangsung maupun tidak langsung.

d. Pengkoordinasian

16

Pengkoordinasian di sekolah diartikan sebagai usaha untukmenyatupadukan kegiatan dari berbagai individu atau unit di sekolahagar kegiatan mereka berjalan selaras dengan anggota atau unitlainnya dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Pengkoordinasian dapatdilakukan melalui berbagai cara:

a. Melaksanakanpenjelasan singkat (briefing)

b.Mengadakan rapat kerja

c. Memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,

d.Memberi umpan balik tentang hasil suatu kegiatan

e. Pembiayaan

Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya sertamengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan menengah.Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapakandana yang mendukung rencana itu, penggunaan, serta pengawasanpenggunaan anggaran tersebut.

f. Penilaian

Dalam waktu-waktu tertentu, sekolah, pada umumnya atau anggotaorganisasi seperti guru, kepala sekolah, dan murid pada khususnyaharus melakukan penilaian tentang seberapa jauh tujuan yang telahditetapkan tercapai, serta mengetahui kekuatan dan kelemahan programyang dilaksanakan. Secara lebih rinci maksud penilaian adalah untuk:

a)Memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatuperiode kerja pekerjaan tersebut berhasil,

b)Menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien,

c)Memperoleh fakta-fakta tentang kesurakan-kesukaran dan untukmenghidarkan situasi yang dapat merusak,

d)Memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalammengembangkan organisasi sekolah.

17

C. Lingkup Bidang Garapan Administrasi Pendidikan Menengah

Administrasi pendidikan pada pokoknya adalah semua bentuk

usaha bersama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan

merancang,mengadakan dan memanfaatkan sumber-sumber (manusia,uang,

peralatan dan waktu). Tujuan pendidikan disini bermaksud memberikan

arah kegiatan serta kriteria keberhasilan kegiatan tersebut.

Untuk memahami apa yang telah diuraikan secara lebih baik,

secara ringkas perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

Administrasi pendidikan menengah merupakan bentuk kerjasama

personal pendidikan menengah untuk mencapai tujuan pendidikan

menengah.

Adiministrasi pendidikan menengah merupakan suatu proses yang

merupakan daur (siklus) penyelenggaraan pendidikan menengah,

dimulai dari perencanan, diikuti oleh pengorganisasian,

pengarahan, pelaksanaan, pemantauan dan penilain tentang usaha

sekolah untuk mencapai tujuannya.

Administrasi pendidikan menengah merupakan usaha untuk

melakukan system manajemen pendidikan menengah.

Bila diamati lebih lanjut, ada beberapa hal penting yang

menjadi ciri dari suatu organisasi sekolah, termasuk dalam

pendidikan menengah . diantaranya yaitu :

a) Adanya interaksi (saling pengaruh) antara berbagai unsure

sekolah. Interaksi itu sendiri meliputi : interaksi yang ada

disekolah itu sendiri, interaksi antara sekolah dengan lembaga

pendidikan lainnya, interaksi antara sekolah dengan lembaga

nonpendidikan serta interaksi antara sekolah dengan

masyarakat. Dalam interaksi ini mempunyai tujuan,pola serta

aturan.

18

b) Adanya kegiatan untuk mencapai tujuan sekolah yang sangat

banyak. Untuk mudahnya kegiatan ini dapat ditinjau dari dua

dimensi, yaitu dimensi pengajaran dan dimensi pengelolaan.

Jika kedua dimensi tersebut digabungkan maka kita dapat

membedakan kegiatan tersebut menjadi empat kategori pokok dan

satu kategori pendukung yaitu :

1) Yang berhubungan langsung dengan pengajaran sekaligus dengan

pengelolaan,meliputi: kurikulum,supervise

2) Yang berhubungan langsung dengan pengelolaan tetapi tidak

langsung dengan pengajaran,meliputi:kemuridan,keuangan,sarana

dan prasarana,kepegawaian, serta layanan khusus.

3) Yang tidak berhubunngan langsung baik dengan pengajaran maupun

dengan pengelolaan,meliputi: hubungan sekolah-

masyarakat(husemas) dan BP3.

4) Yang tidak berhubungan langsung dengan pengelolaan tetapi

langsung dengan pengajaran.

5) Kegiatan pendukung, yaitu pengelolaan ketatausahaan yang

diperlukan oleh semua butir 1-4.

D. Peranan Guru dalam Administrasi PendidikanPada umumnya kita mengetahui Tugas utama guru yaitu mengelola

proses belajar mengajar dalam suatu lingkungan tertentu yaitu

sekolah. Karena sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional dan

di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai

komponen-komponen yang lainya. Guru harus peka terhadap yang terjadi

pada lingkunganya.

Adaministrasi sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif,

artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerja sama, dan bukan

bersifat individual. Oleh karena itu semua personel sekolah ataupun

guru harus terlibat.

19

Di sekolah guru berada dalam administrasi sekolah. Dalam hubungan

administrasi sekolah guru di tuntut bekerja, disini guru berfungsi

sebagai administrator. Sebagai administrator guru dituntut bekerja

secara administratif dan teratur

Dalam buku pedoman administrasi dan supervisi yang di terbitkan oleh

depertemen pendidikan dan kebudayaan (1978,hal.4) tertulis tugas dan

bertanggung jawab guru sebagai adminitrator sbb ;

1) Menguasai program pengajaran (garis-garis besar program)

2) Menyusun program kegiatan mengajar

3) Menyusun model satuan pelajaran dan pembagian waktu

4) Melaksanakan tatausaha kelas, antara lain pencatatan data

murid

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1992, pasal 20

yang mana dimaksudkan bahwa selain peranya untuk menyukseskan

kegiatan administrasi di sekolah, guru perlu secara sungguh-sungguh

menimba pengalaman dalam administrasi sekolah, jika karier yang di

tempuh nanti adalah menjadi pengawas , kepala sekolah atau pengelola

suatu pendidikan yang lain.

20

BAB IIIPENUTUP

A. Kesimpulan

Administrasi pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan

pendidikan. Pengertian Administrasi Pendidikan dapat

dirumuskan dari berbagai sudut pandang, seperti dari sudut

pandang kerja sama, proses kerja sama itu, sistem dan

mekanismenya, manajemen, kepemimpinan, proses pengambilan

keputusan, komunikasi dan ketatausahaan.

Adapun lingkup pembicaraan yang dibahas pada makalah ini

bahwa administrasi pendidikan juga tergantung pada aras

(level) tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yaitu pada

tingkat kelas sampai pada tingkat sistem pendidikan nasional.

Makin luas cakupannya makin banyak yang terlibat dan makin

kompleks permasalahannya.

B. Saran

Sebagai tenaga kependidikan, khususnya guru, wawasan

tentang administrasi pendidikan amat penting karena subjek ini

berbicara tentang latar kerja guru. Wawasan itu dapat

membantunya mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan

tugasnya.

21

DAFTAR PUSTAKA

Soetjipto, Raflis kosasi.2011.Profesi Keguruan.Jakarta:Rineka Cipta

http://jcedy.blogspot.com/2012/05/administrasi-pendidikan-dalam-

profesi.html diakses tanggal 29 Oktober 2013

http://harisnawati.blogspot.com/2012/12/administrasi-pendidikan-

dalam-profesi.html diakses tanggal 29 Oktober 2013

22