1
KORUPSIKORUPSIDALAMDALAM
PENGADAAN BARANG & JASA PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAHPEMERINTAH
Jakarta, 21 April 2011
2
PengadaanBarang/JasaPemerintah
Perpres No. 54 Tahun 2010 Keppres No.80 Tahun 2003 (7 Perpres Perubahan) Keppres No. 18 Tahun 2000
Kegiatan Utk peroleh Barang/Jasa Dibiayai APBN/APBD Proses Ren kebutuhan s/d selesai
EfisienEfektifTerbuka dan bersaingTransparanadil/tidak diskriminatif akuntabel
3
Aspek Hukum PBJ Pemerintah
Bertumpu pd kewenangan yg sah dr para pejabat yg terkait dlm pelaksanaan PBJ Keputusan
Persiapan Penetapan PenandatanganBerakhirnya
Penyedia Kontrak Kontrak
Barang/Jasa
HAN H. Perdata
H. Pidana
Bertumpu pd konsep perjanjian/kontrak Hubungan keperdataan
KKN Mark up Suap Perbuatan melawan hukum (kesalahan/schuld) & niat jahat (mens rea) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
TINDAK TINDAK PIDANAPIDANA
KORUPSIKORUPSI
4
UU No 30 Tahun 2002
Pasal 1 ayat (1)
Tindak Pidana Korupsi adalah :
TP sebagaimana dimaksud dalam UU 31/1999 ttg Pemberantasan TPK sebagaimana telah diubah dg UU 20/2001 ttg perubahan atas UU 31/1999 ttg pemberantasan TPK
.
5
KERUGIAN KEUANGAN NEGARAPasal 2 ; 3
SUAP MENYUAPPasal 5 (1) a,b (2) ; 6 (1) a,b (2) ; 11,
12 a,b,c,d, 13
PENGGELAPAN DALAM JABATANPasal 8 ; 9 ; 10 a,b,c
PEMERASANPasal 12 e, f, g
PERBUATAN CURANGPasal 7 (1) a,b,c,d (2) ; 12 h
BENTURAN KEPENTINGAN DLM PENGADAAN
Pasal 12 i
GRATIFIKASIPasal 12 B jo 12 C
UU NO. 31 TAHUN 1999 JO
UU NO. 20 TAHUN 2001
TPKTPK
6
MERINTANGI PROSES PEMERIKSAANPERKARA KORUPSI
Pasal 21
TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN /MEMBERIKAN KETERANGAN TDK BENAR
Pasal 22 Jo 28
BANK YG TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN REKENING TERSANGKA
Pasal 22 Jo. 29
SAKSI/AHLI YG MEMBERIKAN KETERANGAN/MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU
Pasal 22 Jo. 35
ORANG YANG MEMEGANG RAHASIA JABATANTIDAK MEMBERIKAN/MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSUPasal 22 Jo. 36
SAKSI YANG MEMBUKA IDENTITAS PELAPORPasal 24 Jo. 31
UU NO. 31 TAHUN 1999 JO
UU NO. 20 TAHUN 2001
TINDAK PIDANA YG BERKAITAN
TPK
7
UU No 30 Tahun 2002
Pasal 1
Pemberantasan TPK adalah Serangkaian tindakan untuk : mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan peran serta masyarakat
.
10
Tahun Kerugian Keuangan Negara (Rp) Keterangan
2004 10.087.500.000,00
2005 75.760.721.438,00
2006 21.180.161.370,00
2007 55.437.988.852,00
2008 95.807.967.639,00
2009 479.541.415.063,00
2010 181.650.700.725,00
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DLM TPK PBJKERUGIAN KEUANGAN NEGARA DLM TPK PBJ
11
Lebih dari 40% perkara Korupsi yang diajukan ke Persidangan adalah terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Banyaknya Kasus Korupsi yang terjadi pada sektor PBJ menunjukan buruknya sistem akuntabilitas dan transparansi serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi penyimpangan pada PBJ.
Penyimpangan dalam PBJ sudah mulai sejak tahap perencanaan (proses budgeting), implementasi sampai dengan pertanggungjawaban.
buruknya kualitas barang/jasa yang dihasilkan sehingga tidak dapat melayani kepentingan publik secara efektif dan efisien.
pemborosan anggaran karena penyusunan anggaran proyek yang digelembungkan.
masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
12
MODUS TPK DALAM PENGADAAN BARANG/JASAMODUS TPK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PERENCANAAN PBJ
PEMBENTUKAN PANITIA/PEJABAT PENGADAAN
PENETAPAN METODE PBJ
PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN
PENYUSUNAN HPS
PENYUSUNAN DOKUMEN PBJ
PERSIAPANPENGADAAN B/J
PEMERINTAH
PELAKSANAAN PB/J PEMBORONGAN
/JAS ALAINNYA
PELAKSANAAN PENGADAAN
JASA KONSULTASI
PENYUSUNAN KONTRAK
PELAKSANAAN KONTRAK
PROSESPENGADAAN B/J
PEMERINTAH
PROSESPERENCANAAN
ANGGARAN
PROSESSERAH TERIMA
&
PEMBAYARAN
13
MODUS TPK DALAM PENGADAAN BARANG/JASAMODUS TPK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PROSESPERENCANAAN
ANGGARAN
PEMANFAATAN INFO UTK PIHAK TERTENTU
SUAP PIHAK TERTENTUKE PEJABAT SATKER,
SETJEN
KEGIATAN YG DIUSULKANTIDAK SESUAI KEBUTUHAN
SUAP DLM RANGKA BAHAS ANGGARAN
FORMALITAS DOKUMEN UTK BAHAS ANGG, BACK
DATE
BACK DATE DOKUMEN ANGGARAN
14
PERENCANAAN PBJ
PEMBENTUKAN PANITIA/PEJABAT PENGADAAN
PENETAPAN METODE PBJ
PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN
PENYUSUNAN HPS
PENYUSUNAN DOKUMEN PBJ
PERSIAPANPENGADAAN B/J
PEMERINTAH
MODUS TPK DALAM PENGADAAN BARANG/JASAMODUS TPK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMAKETAN PEKERJAAN UTK AKOMODIR KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU (PESANAN/JATAH)
PENYUSUNAN SPESIFIKASI BARANG/JASA MENGARAH PADA MEREK TERTENTU SESUAI
PESANAN/KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU
PENYUSUNAN KRITERIA EVALUASI UTK AKOMODIR KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU
PENGANGKATAN PANITIA/PEJABAT PENGADAAN YANG DAPAT DIAJAK BEKERJASAMA (KOLUSI) ATAU TIDAK BERKUALIFIKASI (FORMALITAS)
GUNAKAN METODE PEMILIHAN/PENUNJUKAN LANGSUNG DGN ALASAN YANG TIDAK TEPAT ATAU
LELANG DENGAN SKENARIO TERTENTU (FORMALITAS)
JADWAL PENGADAAN FORMALITAS ATAU DISUSUN DGN SKENARIO UTK KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU
HPS DISUSUN TIDAK SESUAI KETENTUAN (SURVEY) BAHKAN BERSUMBER/TITIPAN PIHAK TERTENTU DGN
INDIKASI SUDAH DI MARK-UP
DOKUMEN PENGADAAN DISUSUN FORMALITAS, BACK DATE, NOMOR SISIPAN, DLL.
15
PELAKSANAAN PB/J PEMBORONGAN
/JAS ALAINNYA
PELAKSANAAN PENGADAAN
JASA KONSULTASI
PENYUSUNAN KONTRAK
PELAKSANAAN KONTRAK
PROSESPENGADAAN B/J
PEMERINTAH
MODUS TPK DALAM PENGADAAN BARANG/JASAMODUS TPK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PENGUMUMAN PENGADAAN TIDAK TRANSPARAN, TERBATAS, FIKTIF, DLL
AANWIJZING FORMALITAS, TIDAK TRANSPARAN, AKOMODIR KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU
SKENARIO DALAM PROSES PENDAFTARAN CALON PENYEDIA B/J & PENERIMAAN DOKUMEN PENAWARAN
PROSES EVALUASI TIDAK TRANSPARAN, POST BIDDING, STANDAR GANDA, FORMALITAS, DLL
SKENARIO DALAM PROSES SANGGAH, FORMALITAS, PENYELESAIAN SANGGAH TIDAK SESUAI KETENTUAN
PROSES PENYUSUNAN KONTRAK FORMALITAS, BAHKAN DISERAHKAN KEPADA CALON PEMENANG
PROSES TTD KONTRAK FORMALITAS, BACK DATE
PERUBAHAN KONTRAK TANPA ADENDUM, ADENDUM KONTRAK FORMALITAS
INTERVENSI DALAM PENETAPAN CALON PEMENANG / PENYEDIA B/J, PROSES PENGUMUMAN PEMENANG
TIDAK TRANSPARAN, SKENARIO.
16
MODUS TPK DALAM PENGADAAN BARANG/JASAMODUS TPK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PROSESSERAH TERIMA
&
PEMBAYARAN
PROSES PEMERIKSAAN B/J FORMALITAS, FIKTIF, DLL
DOKUMEN PEMERIKSAAN B/J FORMALITAS, FIKTIF, BACKDATE, DLL
SUAP KEPADA PANITIA PENERIMA
DOKUMEN & PERSYARATAN PENCAIRAN ANGGARAN FORMALITAS, FIKTIF, BACKDATE, DLL
SUAP KEPADA PETUGAS PELAKSANA PEMBAYARAN
PEMERASAN, PUNGLI, DANA TAKTIS, DLL DALAM PROSES PEMBAYARAN PEKERJAAN
ALIRAN DANA KEPADA PEJABAT/PANITIA (KICKBACK, GRATIFIKASI,)
SKENARIO PROSES PEMBAYARAN PEKERJAAN, REKENING BERSAMA UTK TAMPUNG PEMBAYARAN