PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PEMERINTAH BIDANG KONSTRUKSI BIDANG KONSTRUKSI Saifoe El Unas Saifoe El Unas Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Universitas Brawijaya PRESTASI INDONESIA PRESTASI INDONESIA Menurut PERC (Political & Economic Risk Consultancy) tentang Indonesia : Peringkat 1 dari 16 negara di Asia Pasifik Nilai 4 tahun terakhir (10 = sempurna): • 2008 : 7,98 • 2010 : 9,07 • 2009 : 8,32 • 2011 : 9,25 Peringkat 100 dr 182 negara di dunia dg nilai CPI = 3,0 (peringkat 1 : terbaik) Dalam hal KORUPSI Ladangnya : PENGADAAN BARANG/JASA
15
Embed
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BIDANG KONSTRUKSIsaifoemk.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/Pengadaan-Barang... · 2012-11-07 · PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BIDANG KONSTRUKSI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGADAAN BARANG/JASAPENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAHPEMERINTAH
BIDANG KONSTRUKSIBIDANG KONSTRUKSI
Saifoe El UnasSaifoe El Unas
Fakultas Teknik Universitas BrawijayaFakultas Teknik Universitas Brawijaya
PRESTASI INDONESIAPRESTASI INDONESIA
Menurut PERC (Political & Economic Risk Consultancy) tentang Indonesia :
� Peringkat 1 dari 16 negara di Asia Pasifik
� Nilai 4 tahun terakhir (10 = sempurna):
• 2008 : 7,98 • 2010 : 9,07
• 2009 : 8,32 • 2011 : 9,25
Peringkat 100 dr 182 negara di dunia dg nilai CPI = 3,0 (peringkat 1 : terbaik)
Dalam hal KORUPSI
Ladangnya : PENGADAAN BARANG/JASA
DASAR HUKUMDASAR HUKUM
1. PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penye-
lenggaraan Jasa Konstruksi.
2. PP. No. 59 Tahun 2010 tentang Perubah-an PP
No. 29 Tahun 2000.
3. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang
Perubahan ke 1 Perpres No. 54 Tahun 2010.
5. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan ke 2 Perpres No. 54 Tahun 2010.
RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP
•• Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari sebagian atau seluruhnya bersumber dari
APBN/APBDAPBN/APBD, termasuk, termasuk dari pinjaman/hibah dari pinjaman/hibah
dalam negeri yang diterima oleh pemerintahdalam negeri yang diterima oleh pemerintah..
•• Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau
seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar
Negeri (PHLN); jika ada perbedaan dengan cara Negeri (PHLN); jika ada perbedaan dengan cara
kesepakatan tentang tata cara pengadaankesepakatan tentang tata cara pengadaan..