PENGADAAN BARANG & JASA

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Bahan Singkat Kuliah Hukum Keuangan Negara

DASAR HUKUM PENGADAAN

1. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama : Pengadaan konsultan penilai aset ex-BPPN

3. Perpres No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua : Pengadaan logistik Pemilihan Kepala Daerah Bulan Juni-Juli 2005

4. Perpres No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga : Pengadaan di Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh dan Nias

5. Perpres No 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat : Pemberlakuan sertifikasi, tata cara pengumuman di surat kabar, dan lain-lain

6. Perpres No. 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima : Perpanjangan ketentuan khusus pengadaan BRR Aceh dan Nias

7. Perpres 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam : Pengadaan logistik Pilkada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Tujuan Perubahan KebijakanTujuan Perubahan Kebijakan

1. Meningkatkan persaingan usaha yang sehat.

2. Penyederhanaan prosedur.

3. Mengurangi ekonomi biaya tinggi.

4. Meningkatkan efisiensi hasil pengadaan

5. Melindungi dan memperluas peluang usaha kecil/koperasi kecil.

6. Meningkatkan profesionalisme SDM pelaksana dan pengelola kegiatan/proyek.

PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. EFISIEN

2. EFEKTIF

3. TERBUKA DAN BERSAING

4. TRANSPARAN

5. NON DISKRIMINATIF

6. AKUNTABEL

Peningkatan Kepastian Informasi Pengadaan

a. Pengumuman pengadaan wajib diumumkan melalui satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi

NO NILAI METODA PEMILIHAN TEMPAT PENGUMUMAN

1 < 1 MILYAR Pelelangan umum/terbatas Sekurang-kurangnya : Satu surat kabar provinsi Diupayakan diumumkan di website

“www.pengadannasional-bappenas.go.id

2 < 1 MILYAR Pelelangan umum/terbatas jika diyakini jumlah penyedia barang/jasa kurang dari 3

Satu surat kabar nasional (Harian Umum Media Indonesia)

Diupayakan diumumkan di website “www.pengadannasional-bappenas.go.id

3 > 1 MILYAR Pelelangan umum/terbatas Sekurang-kurangnya :• Satu surat kabar provinsi, dan• Satu surat kabar nasional (Harian

Umum Media Indonesia berlaku 6 Juni 2006 s.d 5 Juni 2007) Diperpanjang sd 30 Juni 2007.

• Diupayakan diumumkan di “www.pengadannasional-bappenas.go.id”

TRANSPARAN

b. Kewajiban mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa diawal pelaksanaan anggaran di website pengadaan nasional dengan alamat www.pengadaannasional-bappenas.go.id

c. Pada proses pengadaan dengan metoda Penunjukan Langsung wajib diumumkan nama paket, nilai paket, dan penyedia barang/jasa yang ditunjuk di papan pengumuman resmi

d. Pejabat Pembuat Komitmen wajib memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang di dalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan (Pasal 48 ayat 6)

ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF1. SPESIFIKASI DAN MERK

Spesifikasi teknis barang/bahan yang dipersyaratkan tidak mengarah pada merk atau produk tertentu, kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;

• Tidak datang dalam rapat penjelasan (AANWIJZIING) tidak boleh digugurkan

• Apabila terjadi perubahan, maka dilakukan adendum atas dokumen pemilihan penyedia dan wajib disampaikan kepada seluruh peserta, termasuk kepada peserta yang baru mendaftar setelah acara penjelasan.

2. KEHADIRAN DALAM AANWIJZING

AKUNTABEL1. TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas barang/jasa yang diadakan

1. Keppres 80 Tahun 2003 dan Perubahannya dapat memberikan sanksi berupa sanksi administrasi

2. Kesalaan prosedur, KKN dan mengakibatkan kerugiaan negara dalam pengadaan barang/jasa dapat dikenakan sanksi sesuai :

a. PP 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

c. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

d. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN

2. SANKSI

Lanjutan … sanksi sesuai :

e. Usaha Non Kecil (Menengah dan Besar) yang menyalah-gunakan kesempatan yang diperuntukan bagi Usaha Kecil dikenakan sanksi berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil;

f. Korupsi dikenakan sanksi...

KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

=1=

MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI, RANCANG BANGUN DAN PEREKAYASAAN

NASIONAL

SASARANNYA MEMPERLUAS :LAPANGAN KERJA

MENGEMBANGKAN INDUSTRI DALAM NEGERI

DALAM RANGKA :MENINGKATKAN DAYA SAING BARANG/JASA

PRODUKSI DALAM NEGERI PADA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

=2=

MENINGKATKAN PERAN SERTA USAHA KECIL TERMASUK

KOPERASI KECIL DAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM

PENGADAAN BARANG/JASA

=3=

MENYEDERHANAKAN KETENTUAN DAN TATA CARA UNTUK :

MEMPERCEPAT PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

=4=

MENINGKATKAN :PROFESIONALISME,

KEMANDIRIAN,TANGGUNG JAWAB

PENGGUNA, PANITIA/PEJABAT PENGADAAN, DAN PENYEDIA

BARANG/JASA

=5 dan 6=

MENINGKATKAN :PENERIMAAN NEGARA MELALUI

SEKTOR PERPAJAKAN

MENUMBUHKEMBANGKAN PERAN SERTA USAHA NASIONAL

=7 dan 8=

MENGHARUSKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

BARANG/JASA DILAKUKAN DI DALAM WILAYAH NEGARA RI

MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA MENGENAI RENCANA

PENGADAAN BARANG/JASA KECUALI PENGADAAN YANG BERSIFAT RAHASIA

PADA SETIAP AWAL PELAKSANAAN ANGGARAN KEPADA MASYARAKAT LUAS

1. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD

2. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan

3. Pengadaan barang/jasa untuk investasi dilingkungan BI, BHMN, BUMN, dan BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD

(Pasal 7 ayat (1))

RUANG LINGKUP PENGATURAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 DAN PERUBAHANNYA

Perencanaan (Planning)

Pemprograman (Programming)

Penganggaran (Budgeting)

Pengadaan (Procurement)

Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (Contract implementation and payment)

Penyerahan pekerjaan/barang (Handover)

Pemanfaatan dan pemeliharaan (Operation and maintenance)

KEDUDUKAN PENGADAAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN/PROYEK PEMBANGUNAN

CARA PENGADAAN

SWAKELOLA

Pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.

Dilaksanakan oleh: Instansi sendiri Instansi pemerintah lain Kelompok masyarakat/LSM

KONTRAK KEPADA PIHAK KETIGA

Penyedia barang/jasa : Badan usaha Perseorangan

Jenis pekerjaan : Barang Jasa pemborongan Jasa konsultansi Jasa lainnya

Anggaran dirinci menurut jenis belanja

Anggaran dimasukan dalam satu jenis belanja yang sesuai

(Permenkeu 55/PMK.2/2006)

KRITERIA PEKERJAAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SWAKELOLA

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok; dan/atau

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau

c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau

LANJUTAN KRITERIA …

d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau

f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau

e. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;

f. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi yang bersangkutan.

LANJUTAN KRITERIA …

Tindak Pidana Korupsi di Pengadaan Barang/Jasa

1. Mark-up;2. Pengadaan fiktif;3. Jumlah dan atau kualitas barang tidak sesuai

dengan dokumen anggaran dan dokumen pengadaan;

4. Tidak didukung ketersediaan dana;5. Pajak tidak disetor;6. Kelebihan pembayaran;7. PPh ditanggung proyek/kegiatan;8. Tidak mengenakan denda keterlambatan; atau9. Perjalanan Dinas tidak logis.