- 4 - PETUNJUK PE LAKS ANAAN PE NGADAAN B ARANG JASA/ PE ME RINTAH DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Dalam rangka percepatan pelaksanaan Belanja Negara/Daerah perlu percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, yaitu akuntabel, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Salah satu metode pengadaan yang paling banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dengan Metode Pengadaan Langsung, yaitu Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah. Dengan melihat banyak jumlah pengadaan langsung di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang proses pengadaan langsung, sehingga tujuan dari prinsip-prinsip pengadaan akan tercapai dengan baik. Dalam hal ini penulis mencoba membuat dan menyederhanakan bahasa dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahaannya, sehingga mudah dipahami bersama dan khususnya bagi semua pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rangkuman tersebut disusun didalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dengan Metode Pengadaan Langsung.
25
Embed
Juklak Pengadaan langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
7/25/2019 Juklak Pengadaan langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah