Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa - bulelengkab.go.id · Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa

Elite Slides Keynote Presentation

Konsolidasi Pengadaan

Barang/Jasa

Mengapa harus KONSOLIDASI… !!!!

Hasil Kajian Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Masalah PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

01

Permasalahan Umum

PERENCANAAN

Banyak K/L/D/I yang memaketkan anggaran masihmenggunakan pendekatanbesaran nominal (biasanyaRp. 200Juta). Tetapi tidakmenggunakan pendekatanefisiensi dan efektifitaspelaksanaan kegiatan

Pemaketan Pekerjaan

Hal-hal yang pada umumnya menjadi permasalahan atau yang

berpotensi menjadi masalah pada Tahapan Perencanaan

Terlambatnya proses pengadaan yang menyebabkan berkurangnyawaktu pelaksanaan pekerjaansehingga tidak dapat selesaidengan tepat waktu dan/ataumenyebabkan pekerjaan tidakdapat dilaksanakan

Proses Pengadaan

Terlambat

Masih terjadi di beberapaDaerah dikarenakanadanya dinamika politikdaerah. Pengesahananggaran menjadi masalahkarena seluruh kontrakpengadaan tidak dapatdilakukan kontrak

Pengesahan Anggaran

Terlambat

K/L/D/I tidak dapatmendeskripsikan kebutuhansecara kuantitatif atauterukur, sehinggamenyebabkan pelaksanaanpengadaan seringkali tidakakurat dan banyakmenimbulkantambah/kurang pekerjaan

Kebutuhan Tidak

Jelas

5

Permasalahan Umum PEMILIHAN

Beberapa hal yang seringkali menjadi hambatan pada tahapan

pemilihan yang terdiri dari pelelangan, seleksi ataupun dengan

pendekatan pemilihan yang lain

7

Penentuan persyaratan

kualifikasi yang

berlebihan, termasuk

ketidaktepatan dalam

menentukan persyaratan

kualifikasi dalam proses

pemilihan

Kurangnya minat

penyedia untuk

ikut berpartisipasi

dalam proses

pengadaan

barang/jasa

pemerintah

Banyaknya

pemilihan

(lelang/seleksi)

yang

mengalami

kegagalan

Post Bidding

yang dilakukan

oleh Kelompoka

Kerja ULP

ataupun

Penyedia.

Pelaksanaan Kontrak

Tambah/kurang

pekerjaan baik

volume, jenis

pekerjanaan,

spesifikasi teknis

pekerjaan

dan/atau jadwal

pelaksanaan

Perubahan

Kontrak

Penambahan

waktu

pelaksanaan

pekerjaan yang

disebabkan

kesalahan dari

penyedia sebagai

pelaksana

pekerjaan

Pemberian

Kesempatan

Penambahan

waktu

pelaksanaan

pekerjaan yang

disebabkan bukan

oleh penyedia,

contoh peristiwa

kompensasi,

keadaan kahar

Perpanjangan

Waktu

Atau sering

disebut

wanprestasi,

dilakukan karena

penyedia tidak

dapat

menyelesaikan

pekerjaan sesuai

dengan ketentuan

kontrak

Pemutusan

Kontrak

Usulan Solusi Pengadaan Barang/Jasa

Proses percepatan dilakukan

sesuai dengan amanat Pasal

73 yaitu proses pengadaan

pada tahun sebelumnya

untuk pekerjaan yang

membutuhkan waktu lama,

rutin, dan pekerjaan

kompleks

Percepatan

Proses

Pengadaan

Penggabungan paket

pengadaan menjadi satu

paket dan diproses

pengadaan satu kali.

Hemat waktu + tenaga

Konsolidasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa

yang berulang dan barang

bersifat umum, diusulkan

kedalam katalog LKPP

untuk dimasukkan agar

dapat dilakukan melalui e-

Purchasing/shopping

E-Purchasing

dengan

Katalog

Amanat Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan PerubahannyaPasal 129 ayat (7)

“Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah”

Amanat Peraturan

Draft Final Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan

Perubahannya

• Pasal 1 angka 48Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang

menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

• Pasal 21(1) Konsolidasi pengadaan dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan

pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.

(2) Konsolidasi pengadaan dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

• Pasal 90 ayat (1) huruf dKetentuan lebih lanjut mengenai Konsolidasi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah paling lama 120 (seratus

dua puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Temukan Kami..!!hukum-sanggah.lkpp.go.id

Terima Kasih