Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 i
KATA PENGANTAR
Pujisyukur kami panjatkankehadirat Allah SWT
ataslimpahanrahmatdanhidayahNyasehinggapenyusunanRencanaKerja (Renja)
Inspektorat Kota DumaiTahun 2014dapatdiselesaikandenganbaikdanlancar.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai ini adalah dokumen perencanaan
untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
padatahun 2014. PenyusunanRenjainidisesuaikandengantujuandansasaran yang
tertuangpadaRencanaStrategis (Renstra) Inspektorat Kota DumaiTahun 2011-
2015.
Saran danmasukanyang
bersifatmembangunsangatdiharapkangunaperbaikankinerjadimasamendatang.
Akhirnyadenganmemohonpetunjukdanbimbingandari Allah SWT
semogaInspektoratKota
Dumaimampumelaksanakantugaspokokdanfungsidengansebaik-baiknya.
Dumai, Februari 2013
INSPEKTUR
Drs. H. M. NIZAM, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 004
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 ii
DAFTAR ISI
Hal.
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................
1.1 Latar Belakang .....................................................................
1.2 Landasan Hukum .................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan ..............................................................
1.3.1 Maksud ......................................................................
1.3.2 Tujuan ........................................................................
1.4 Sistematika Penulisan ..........................................................
1
1
1
4
4
4
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....................
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Laludan CapaianRenstra ....................................................................
2.1.1 Analisis atas Capaian Sasaran Strategis ...................
2.1.2 Analisis KinerjaKegiatan ............................................
2.2 AnalisisKinerjaPelayanan SKPD ..........................................
2.3 Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsi ................
5
5
7
15
11
19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................
3.1 TujuandanSasaranRenja ......................................................
3.2 Program danKegiatan ...........................................................
22
22
24
BAB VII PENUTUP .....................................................................................
31
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja(Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode
satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja ini dilakukan melalui dua tahapan yang
merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:
1. Tahap perumusan rancangan Renja; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja.
Penyusunan rancangan Renjadimulai dengan fokus melakukan
pengajian terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-
tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian
RenstraInspektorat Kota Dumai.
1.2 Landasan Hukum
DalampenyusunanRencanaStrategisInspektorat Kota Dumai,
peraturanperundang-undangan yang dipergunakansebagairujukanadalah:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3829);
2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan
Negara yang bersihdanbebasKorupsi, KolusidanNepotisme(Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
5. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. PeraturanPemerintahNomor 25 tahun 2000
tentangKewenanganPemerintahdanKewenanganProvinsisebagai
Daerah Otonom.
9. Paraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 3
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. PeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 2007
tentangOrganisasiPerangkat Daerah.
12. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan,
TatacaraPenyusunan, Pengendalian,
danEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah.
13. PeraturanPemerintahNomor60 Tahun 2008tentangSistemPengendalian
Intern Pemerintah.
14. InstruksiPresidenNomor 7 Tahun 1999
tentangAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
PelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008
tentangTahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian,
danEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai,
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 seri D).
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun
2011 - 2015, (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 7seri
D).
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 4
21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas,
Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Dumai
1.3 MaksuddanTujuan
1.3.1 Maksud
PenyusunanRenjaInspektoratKota
Dumaidimaksudkanuntukmemberikanacuanbagipelaksanaantugasdanfungs
iInspektoratuntukkurunsatutahun(tahun 2014).
1.3.2 Tujuan
TujuanPenyusunanRenjainiadalahuntukmemberikanarah yang
jelasbagishareholder maupunstakeholderInspektoratKota
Dumaidalammenentukanhasilakhir yang ingindicapaipadaakhirtahun 2014.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Laludan CapaianRenstra
2.2 AnalisisKinerjaPelayanan
2.3 Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsi
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TujuandansasaranRenja
3.2 Program danKegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Laludan Capaian Renstra
Inspektorat Kota Dumai berkedudukan di Komplek Perkantoran
Walikota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai - Kota Dumai. Dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai, dan Peraturan
Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian
Tugas Inspektorat Kota Dumai.
Inspektorat Kota Dumai mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pelaksanaan urusan pemerintah kecamatan/kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas
Inspektorat Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Perencanaan program pengawasan.
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
Dalam pelaksanaan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung
jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, dimana sebagian besar kewenangan dan urusan pemerintah
berada pada pemerintah kabupaten/kota, maka Inspektorat Kota Dumai
diharapkan mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk mampu
menjadi pengawas dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan
publik.
Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota
Dumai tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja Renstra sampai dengan
tahun 2013 adalah sebagaimana terinci pada Tabel 1.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 - 6 -
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2013
Kota Dumai
Nama SKPD : Inspektorat Kota Dumai
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2014
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu
Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
2012
Realisasi Renja
SKPD
tahun 2012
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan Wajib
1 20
Bidang Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1 20 20
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
Presentase
menurunya nilai
penyimpangan
keuangan/kewajiban
setor kepada
daerah/negara
pertahun
10%
Rp1,932,255,613.
89
205
-10%
328
-6.80%
62,50
68,00
175
-10%
175
-10%
100
100
Presentase
penyelesaia tidaklanjut
hasil temuan aparat
pengawasan
WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP
1 20 20 01
Kegiatan Pelaksanaan
Pengawasan Internal secara
berkala
Laporan Hasil
Pemeriksaan
34 34 71 79 111,20 90 90 100
1 20 20 03
Kegiatan Pengendalian
Manajemen Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Laporan Hasil Reviu 1 1/thn 1 1 100 1 1 100
1 20 20 06 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
Laporan Monitoring
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
14 12 16 16 100 14 14 100
1 20 20 08 Kegiatan Evaluasi berkala
temuan hasil pengawasan
Pemutakhiran Data
temuan pengawasan 3 3 3 3 100 3 3 100
1 20 20 09 Kegiatan Meneliti / menilai
laporan wajib LP2P
Persentase PNS Wajib
LP2P yang
menyampaikan LP2P
100% 94% 99% 97% 98,42 100% 100% 100
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 - 7 -
Nama SKPD : Inspektorat Kota Dumai
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2014
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu
Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
2012
Realisasi Renja
SKPD
tahun 2012
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
tepat waktu
1 20 20 14 KegiatanPeningkatan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Jumlah PNS yang
mengikuti Bimtek SPIP
0 0 30 30 100 40 40 100
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 8
Adapun rincian Nilai Capaian Kinerja baik capaian sasaran maupun
kegiatan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
22..11..11 AAnnaalliissiiss aattaass CCaappaaiiaann SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss
Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator
kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:
11 Berkurangnya Angka Penyimpangan
Indikator kinerja sasaran strategis berkurangnya angka penyimpanganbeserta
target dan realisasinya adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
Menurunnya :
a. Jumlah Temuan 205 328 62,50%
b. Nilai penyimpangan
keuangan/kewajiban setor
kepada Daerah/Negara
-10%
-6,80%
68,00%
Program dan Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
adalah:
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
- Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
- Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Kegiatan Seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Program pada pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparat Pengawasan.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 9
- Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
- Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
- Kegiatan In House Training Aparatur Pengawasan
Adapun perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2011 adalah sebagai
berikut:
Indikator Kinerja Realisasi
2011 2012
Menurunnya :
a. Jumlah Temuan 75,93% 62,50%
b. Nilai penyimpangan
keuangan/kewajiban setor
kepada Daerah/Negara
717,7%
68,00%
Realisasi atas target kinerja untuk indikator menurunnya jumlah temuan pada
tahun 2012 adalah sebesar 62,50% atau turun dari realisasi pencapaian tahun 2011
yang mencapai 75,93%. Melalui pemeriksaan reguler yang dijalankan Inspektorat Kota
Dumai atas SKPD Kota Dumai pada tahun 2012 ditargetkan jumlah temuan berkurang
dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 205 temuan dengan asumsi dan harapan
bahwa hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya menjadi bahan pengendalian dan
perbaikan oleh SKPD Kota Dumai. Namun realisasi atas hasil pemeriksaan
menunjukkan peningkatan atas jumlah temuan menjadi 328 temuan, sehingga dapat
disimpulkan bahwa masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada SKPD kota
dumai guna meminimalisir jumlah temuan yang ada dengan indikasi masih adanya
temuan yang sifatnya berulang.
Untuk nilai penyimpangan keuangan/kewajiban setor kepada
Daerah/Negaraditargetkan terjadi penurunan sebesar 10 % dari nilai tahun
sebelumnya.Pada tahun 2011, melalui pemeriksaan Inspektorat Kota Dumai ditemukan
nilai kerugian dan atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah sebesar
Rp523.362.920,64 dan di tahun2012 nilai kerugian dan atau kewajiban setor kepada
Negara/Daerahturun menjadi sebesar Rp487.658.379,10 atau turun sebesar 6,82%.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 10
Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2012 dengan indikator kinerja penurunan
sebesar -10%, maka realisasi atas target kinerja yang sebesar -6,80% mengindikasikan
Inspektorat Kota Dumai hanya mampu mencapai kinerja atas indikator tersebut sebesar
68,00%. Dari pencapaian atas nilai tersebut, selain mengindikasikan semakin
meningkatnya komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menaati
peraturan perundang-undangan khususnya dibidang keuangan, namun kedepan perlu
adanya upaya peningkatan atas sistem pengendalian intern pada lingkup SKPD Kota
Dumai sehingga temuan-temuan yang bersifat keuangan tersebut dapat diminimalisir
atau dihilangkan.
22 Meningkatnya keandalan laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai
Indikator keberhasilan sasaran strategis meningkatnya keandalan laporan
keuangan Pemerintah Kota Dumai,beserta target dan realisasinya adalah sebagai
berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Keandalan Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Dumai
WDP WDP WDP
Program dan Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
adalah:
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa sebelum
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI terlebih dahulu
dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 11
Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas
laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Melalui Laporan Hasil Pemeriksaan BPKRI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Dumai Tahun 2010 Nomor 20.A/LHP/XVIII.PEK/08/2011, Nomor
20.B/LHP/XVIII.PEK/08/2011, Nomor 20.C/LHP/XVIII.PEK/08/2011 tanggal 01 Agustus
2011 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2010 memperoleh
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Adapun perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2011 adalah sebagai
berikut:
Indikator Kinerja Realisasi
2011 2012
Keandalan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Dumai
WDP WDP
33 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Indikator keberhasilan sasaran strategis meningkatnya penyelesaian tindak lanjut
hasil temuan pengawasan,beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil temuan
aparat pengawasan
96% 84,54% 88,06%
Program dan Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
adalah:
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 12
- Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011, maka dapat disandingkan
kondisi sebagai berikut:
Indikator Kinerja Realisasi
2011 2012
Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil temuan
aparat pengawasan
79.52% 88,06%
Dari tabel diatas terlihat peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil
temuan aparat pengawasan. Namun, jika dibandingkan target yang ingin dicapai,
terlihat masih rendahnya kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat
pengawasan, hal ini mengindikasikan masih kurangnya komiten auditan untuk segera
melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
44 Meningkatnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar pajak-pajak pribadi
Indikator keberhasilan sasaran strategis meningkatnya penyelesaian tindak lanjut
hasil temuan pengawasan,beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
Persentase PNS yang
menyampaikan LP2P tepat
waktu
99% 97% 98,42%
Program dan Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
adalah:
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 13
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Kegiatan Meneliti / menilai Laporan Wajib LP2P
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011, maka dapat disandingkan
kondisi sebagai berikut:
Indikator Kinerja Realisasi
2011 2012
Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil temuan
aparat pengawasan
82.78% 98,42%
Dari tabel diatas terlihat peningkatan atas realisasi pencapaian kenerja dengan
indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan.
Dimana, pada tahun 2012 realisasi capaian kinerja atas sasaran ini mencapai 98,42%
dari target 99% PNS wajib LP2P yang menyampaikan LP2P secara tepat waktu dan
terealisasi sebesar 97%.
55 Meningkatnya percepatan pemberantasan korupsi
Indikator keberhasilan sasaran strategis meningkatnya penyelesaian tindak lanjut
hasil temuan pengawasan,beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
Jumlah Diktum Inpres No. 5
Tahun 2004 yang
dilaksanakan
11 Diktum 9 Diktum 81,82%
Program dan Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran ini
adalah:
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 14
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Kegiatan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011, maka dapat disandingkan
kondisi sebagai berikut:
Indikator Kinerja Realisasi
2011 2012
Jumlah Diktum Inpres No. 5
Tahun 2004 yang dilaksanakan
- 81,82%
Diktum Inpres Nomor 5 tahun 2004, terdiri dari:
Diktum 1 : Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori
Penyelenggara Negara sesuai Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk
segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Diktum 2 : Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan
pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya.
Diktum 3 : Membuat penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya secara
berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja
tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja
serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya
baik berupa hasil maupun manfaat.
Diktum 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa
ataupun perijinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang
meliputi persyaratan- persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif
biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan
menghapuskan pungutan-pungutan liar.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 15
Diktum 5 : Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang
dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.
Diktum 6 : Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahhun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk
mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan
keuangan negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Diktum 7 : Menerapkan Kesederhanaan baik dalam Kedinasan maupun dalam
kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan
yang berdampak langsung pada keuangan negara.
Diktum 8 : Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan
korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan
cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara
tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan
terhadap saksi/tersangka.
Diktum 9 : Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk
melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang
berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas,
wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
Diktum 10 : Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk
meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.
Diktum 11 : Khusus kepada :
11. Gubernur dan Bupati/Walikota
a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik
dilingkungan pemerintah daerah.
b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar
dalam pelaksanaannya.
c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 16
keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Dari 11 diktum diatas, Pemerintah Kota Dumai telah menjalankan 9 diktum.
Diktum yang belum dapat dilaksanakan adalah diktum ke 5 (lima) dan 9 (sembilan),
namun telah dirintis pelaksanaannya pada tahun 2012 melalui penandatanganan Pakta
Integritas bagi seluruh PNS di lingkup Pemerintah Kota Dumai yang merupakan
langkah awal dalam proses persiapan Zona Integritas menuju penetapan Wilayah
Bebas Korupsi (WBK).
33..22..22 AAnnaalliissiiss KKiinneerrjjaa KKeeggiiaattaann
Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai adalah Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian.
Penanganan bidang pemerintahan umum khususnya bidang pengawasan oleh
Inspektorat Kota Dumai pada tahun 2012, dilakukan dengan melaksanakan 2 (dua)
program, yaitu:
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah.
Jumlah anggaran yang tersedia untuk program iniadalah sebesar
Rp1,830,223,300.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar
Rp1,694,316,500.00 atau 92,57%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar
Rp610,085,000.00dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar
Rp573,380,000.00 atau93,98%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 71 LHP dan terealisasi
sebanyak 79 LHP atau 111,2%. Meningkatnya realisasi outputkegiatan ini
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 17
disebabkan meningkatnya jumlah penanganan kasus/khusus, dari yang
dianggarkan sebanyak 26 kasus/khusus namun terealisasi penanganannya
sebanyak 33 kasus/khusus.
2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa
sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI
terlebih dahulu dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah. Dimana pada tahun
2012, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar
Rp95,620,000.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar
Rp88,380,000.00 atau92,72 %. Indikator kinerja keluarannya adalahLaporan
Hasil Reviu sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan atau 100%. Adapun
output yang dihasilkan berupa Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Dumai Tahun 2012, dengannomor indeks
790.04/INSP/LHR/58.02 tanggal 20 April 2012. Tujuan utama kegiatan ini adalah
untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar
Rp226,700,000.00dengan realisasi penyerapan anggaran
sebesarRp226,640,000.00atau99,97%. Adapun indikator kinerja keluarannya
adalah Laporan MonitoringTindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sebanyak
16 laporan dan terealisasi sebanyak 16 laporan atau 100%.
4. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar
Rp247,320,000.00dengan realisasi penyerapan anggaran
sebesarRp228,921,300.00atau92,56%. Adapun indikator kinerja keluarannya
adalah terlaksananya Rakorwasdanas dan Rakorwasda sebanyak 2 rakorwas,
dengan tingkat realisasi sebanyak 2 rakorwas atau pencapaian kegiatan sebesar
100%.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 18
5. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar
Rp341,333,000.00dengan realisasi penyerapan anggaran
sebesarRp306,634,500.00atau89,83%. Adapun indikator kinerja keluarannya
adalah pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 3 (tiga) kali
dan terealisasi 3 (tiga) kali atau 100%.
6. Meneliti / Menilai Laporan Wajib LP2P
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini
sebesarRp74,034,000.00 dengan realisasi penyerapan anggaran
sebesarRp72,279,600.00 atau 97,63%. Adapun indikator kinerja keluarannya
adalah Laporan Rekapitulasi LP2P terealisasi sebanyak 1 laporan dan Tanda
Terima LP2P sebanyak 2500 blanko dengan tingkat realisasi 1 laporan atau
100%, sedangkan untuk indikator kinerja keluaran Tanda Terima LP2P
terealisasi sebanyak 2722 blanko atau 108,88%. Besarnya capaian kegiatan ini
dipengaruhi penambahan jumlah pegawai wajib LP2P yang ada pada
Pemerintah Kota Dumai.
7. Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar
Rp48,420,000.00dengan realisasi penyerapan anggaran
sebesarRp42,564,800.00atau87,90%. Adapun indikator kinerja keluarannya
adalah Laporan evaluasi pelaksanaan Diktum Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dari
yang direncanakan sebanyak 2 laporan dan terealisasi sebanyak 1 laporan
atau 50%. Rendahnya tingkat capaian kegiatan ini disebabkan dari hasil
konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi diperoleh informasi bahwa laporan evaluasi
pelaksanaan Diktum Inpres Nomor 5 Tahun 2004 cukup disampaikan 1 (satu)
kali/laporan. Kedepan pemerintahan daerah lebih difokuskan untuk
memprsiapkan pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
8. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 19
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini
sebesarRp116,093,900.00dengan realisasi penyerapan anggaran
sebesarRp90,853,900.00 atau 78,26%. Adapun indikator kinerja keluarannya
adalah jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) sebanyak 30 orang dengan realisasi 30 orang atau 100%.
9. Seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini
sebesarRp70,617,400.00 dengan realisasi penyerapan anggaran
sebesarRp64,382,400.00 atau 91,17%. Adapun indikator kinerja keluarannya
adalah jumlah PNS yang mengikuti seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
sebanyak 56 orang dengan realisasi 56 orang atau 100%.
2. Program pada pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparat Pengawasan melalui kegiatan.
Jumlah anggaran yang tersedia untuk programiniadalah sebesar Rp275,977,200.00
dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp79,979,000.00 atau 28,98%.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai
berikut:
a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar
Rp111,680,000.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp0.00 atau
0%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah aparatur yang mengikuti
Diklat JFA, dari yang direncanakan sebanyak 8 orang, terealisasi sebanyak 1
(satu) orang atau tingkat capaian 12.5%. Rendahnya tingkat capaian kegiatan ini
disebabkan terlambatnya pengesahan APBD Perubahan T.A. 2012 sehingga
pelaksanaan diklat yang telah terjadwal pada kalender diklat Pusdiklat BPKP
tidak dapat diikuti.
b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar
Rp64,920,000.00 dengan relisasi penyerapan anggaran sebesar Rp0.00 atau
0%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah aparatur yang mengikuti
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 20
Diklat sebanyak 6 orang dan terealisasi 0 (nol) orang atau tingkat capaian 0%.
Rendahnya tingkat capaian kegiatan ini disebabkan terlambatnya pengesahan
APBD Perubahan T.A. 2012 sehingga pelaksanaan diklat yang telah terjadwal
pada kalender diklat Pusdiklat BPKP tidak dapat diikuti.
c. In House Training Aparatur Pengawasan
Pada pelaksanaan Kegiatan In House Training Aparatur Pengawasan
dialokasikan dana sebesar Rp99,377,200.00 dengan relisasi penyerapan
anggaran sebesar Rp79,979,000.00 atau 80.48%. Adapun indikator kinerja
keluarannya adalah jumlah aparatur yang mengikuti Diklat sebanyak 50 orang
dan terealisasi 50 orang atau 100%.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Indikator kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat
Kota Dumai serta sebagaimana yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama
(IKU) adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan
NO Indikator
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2010 Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Menurunnya :
- Jumlah temuan 220 190 175 150 75,93% 62,50% 100% 100%
- Nilai Kerugian
Daerah/ Negara Rp1,932,255,613.89 -10% -10% -10% 717,7% 68,00% 100% 100%
2 Meningkatnya
Persentase
Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Temuan
Aparat Pengawasan
100% 97% 98% 99% 79,52% 88,06% 100% 100%
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk
menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 21
Namun pada perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan
baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
Dalam era Otonomi Daerah yang disemangati dengan azaz desentralisasi
maka mandat untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di
Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugasdesentralisasi di bidang pengawasan
ada pada Inspektorat Kabupaten/Kota, dengan demikian Inspektorat Kota Dumai
memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah Kota
Dumai. Untuk itu, efektivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat memiliki peran yang sangat signifikan bagi keberhasilan
Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
Inspektorat Kota Dumai mempunyai peran besar dalam tujuan
mewujudkan good governance danclean government pada Pemerintah Kota
Dumai. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena terdapat berbagai
permasalahan yang ada dan sering mengemuka, baik dari dalam
institusiInspektorat secara khusus maupun Pemerintah Daerah Kota Dumai
secaraumum.
Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain, masih cukup tingginya
tingkatpenyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian
Negara/Daerah, masih sering terjadipelanggaran dalam pelaksanaan tugas oleh
aparatur sebagai akibat dari rendahnyapengetahuan akan peraturan
perundangan yang berlaku, masih rendahnya persentase penyelesaian tindak
lanjut hasil temuan aparat pengawasan, sertamasih terbatasnya aparatur
pengawasan yang berkualifikasi Auditor.
Perubahan mindset atau paradigma yang berkembang saat ini Aparat
Pengawas Internal Pemerintah(APIP) bukan lagi sebagai Watchdog atau
terkesan hanya mencari kesalahan, tetapi ke depan APIP harus mampu
berperan sebagai Early Warning System, Quality Assurance, Solution Maker,
Consultative Management dengan fokus pada terselenggaranya manajemen
risiko dan sistem pengendalian intern yang handal oleh manajemen. APIP harus
mampu mendorong kinerja pemerintahan yang excellent, cegah KKN (preventif),
sehingga perlu sinergitas antar APIP di dalam melaksanakan peran dan
fungsinya.
Berdasarkan indentifikasi terhadap masalah/faktorpenghambatdalam
rangka pengembangan kinerja Inspektorat Kota Dumai, secara garis besar dapat
disampaikan sebagai berikut:
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 22
1. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang
pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional pengawasan maupun
kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur
pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional
Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional
pengawasan.
3. Masih rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat
pengawasan.
4. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur pengawas yang berkualifikasi
Auditor.
Berdasarkan permasalahan diatas, beberapa hal yang dapat dilakukan
guna pengembangan kinerja Inspektorat Kota Dumai kedepan antara lain:
1. Mengusulkan anggaran untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan
yang dialokasikanuntuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan sumber
daya manusia aparaturpengawas.
2. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan sarana
danprasarana sesuai skala prioritas.
3. Rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor kepada Auditan ditujukan
untuk menghilangkan penyebab terjadinya kondisi/temuan sehingga
rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak
auditan secara tepat waktu. Sedangkan untuk temuan yang belum
ditindaklanjuti, penyelesaiannya diteruskan pada Majelis Pertimbangan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi (MP TP-TGR).
4. Mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan subtantif
lainnya baik yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan maupun yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 22
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Segenap jajaran Inspektorat Kota Dumai diharapkan mampu
berperan aktif untuk mencermati dan mendorong terselenggaranya tujuan
pembangunan dengan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi,
efektifitas, transparansi serta akuntabel.
Dengan adanyaperan tersebutdiatas, maka tujuan yang ditetapkan
diarahkan selain untuk terwujudnya good governace juga meningkatkan
profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bertitik
tolak dari visidan misi yang telahditetapkan, maka disusun tujuan
RenjaInspektorat Kota Dumai adalah: ”Meningkatkan Pengawasan
terhadap penggunaan sumber daya dan output SKPD serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah”.
SasaranRenjaInspektoratKotaDumaiTahun
2014merupakanpenjabarandaritujuan yang telahditetapkan secara
lebihspesifik dan terukur, menggambarkansesuatu yang
akandihasilkanpada periodeRenjaTahun 2014melaluiserangkaianprogram
dan kegiatan.
Adapun sasaran Renja Inspektorat Kota Dumaitahun2014
mendatang meliputi:
1. Berkurangnya angka penyimpangan;
2. Meningkatnya Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai;
3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
4. Meningkatnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar pajak-
pajak pribadi, dan;
5. Meningkatnya percepatan pemberantasan korupsi, serta;
Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang
akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 23
terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya
mendukung pencapaian sasaran yang terkait.
Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan
Inspektorat Kota Dumai menyusun Strategi dan kebijakan sebagaimana
berikut ini:
VISI : Terwujudnya Good Governance melalui Pengawasan yang Handal
MISI : 1. Mewujudkan manajemen pengawasan yang handal
2. Mendorongakselerasipenyelesaiantindaklanjuthasilpengawasan
3. Mewujudkan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan yang Profesional
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan yang dijalankan melalui
program/kegiatan
Meningkatkan Pengawasan terhadap penggunaan sumber daya dan output SKPD serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
1. Berkurangnya angka penyimpangan
MeningkatkankualitasPemeriksaanreguler, Kasus/ khususdanpengaduanmasyarakat
1. Peningkatansistempengawasan internal danpengendalianpelaksanaankebijakankepaladaerah
2. PenataandanPenyempurnaankebijakansistemdanprosedurpengawasan
3. Peningkatanprofesionalismetenagapemeriksadanaparaturpengawasan
2. Meningkatnya Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai;
MengoptimalkanReviuLaporanKeuanganPemerintah Kota Dumai
1. Peningkatansistempengawasan internal danpengendalianpelaksanaankebijakankepaladaerah
3. Meningkatnya penyelesaian tindak
Monitoring tindaklanjuthasiltemuanaparatpengawasan
1. Peningkatansistempengawasan internal danpengendalianpelaksanaankebijakankepaladaerah
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 24
VISI : Terwujudnya Good Governance melalui Pengawasan yang Handal
MISI : 1. Mewujudkan manajemen pengawasan yang handal
2. Mendorongakselerasipenyelesaiantindaklanjuthasilpengawasan
3. Mewujudkan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan yang Profesional
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan yang dijalankan melalui
program/kegiatan
lanjut hasil temuan pengawasan;
4. Meningkatnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar pajak-pajak pribadi, dan;
Inventarisasidanmeneliti/ menilaiLaporanPajak-pajakPribadi (LP2P)
1. Peningkatansistempengawasan internal danpengendalianpelaksanaankebijakankepaladaerah
5. Meningkatnya percepatan pemberantasan korupsi.
EvaluasipelaksanaanInpresNomor 5 Tahun 2004
1. Peningkatansistempengawasan internal danpengendalianpelaksanaankebijakankepaladaerah
3.2 Program danKegiatan
Berdasarkantujuan, sasaran dan strategi yang
ditetapkan,makadisusunlahkebijakan yang akan diambil dan tertuang pada
rencanaProgramdanKegiatanInspektorat Kota Dumaipadatahun 2014yang
mengarahkepadaadanyapeningkatanpengawasan yang
konsistendanterusmenerusdanberkesinambungandidasariatassistemdanpro
sedur yang baku, didukungoleh SDM yang
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 25
berintegritasdanprofesionalsehinggapeningkatantransparansidanakuntabilit
askinerjaPemerintah Kota Dumaidapatdiwujudkan.
Jumlahprogram dankegiatanyang
direncanakanakandilaksanakanolehInspektorat Kota Dumaipadatahun
2014terdiridari 8 (delapan) program dan34 (tigapuluhempat) kegiatan.
Adapun penyajian lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran,
strategiserta kebijakan yang diambil beserta indikatornya dapat dilihat pada
Tabel 3.Sedangkan,totalkebutuhandana/paguindikatif yang
dirincimenurutsumberpendanaannya,sebagaimanaTabel4.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 31
BAB IV
P E N U T U P
RencanaKerja (Renja) Inspektorat Kota Dumaitahun
2014inidiharapkanmenjadidasaruntukmemberikanarahdanpedomanbagisegenapp
ersonilInspektorat agar
dapatlebihmeningkatkankinerjanyaterutamadalammenunjangperwujudankepemeri
ntahan yang baikdanbersih (good governance and clean government).
Renja ini merupakan penjabaran rencana kerja tahunan berdasarkan
Renstra Inspektorat Kota Dumai Tahun 2011 – 2015 dalam menunjang
tercapainya Visi dan Misi Kota Dumai serta target dan Sasaran Pembangunan
yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014.
Renja ini merupakan bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan
Tahun Anggaran 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja ini, maka penetapan prioritas
pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi
diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan,
dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Dumai maupun dengan SKPD
yang membidangi fungsi lain, sehinggaInspektoratKota Dumaidiharapkan
mampumelaksanakantugasdanpengabdiandengansebaik –
baiknyasertamampumeningkatkanprestasikerja.
lembar 1 dari 4
Nama SKPD : INSPEKTORAT KOTA DUMAI
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Urusan Wajib1 20
1 20 01 Kota Dumai 100% 1.015.253.050Rp APBD 100% 1.015.253.050Rp
1 20 01 01 12 bln 41.550.000Rp 12 bln 41.550.000Rp
1 20 01 02 12 Bln 40.000.000Rp 12 Bln 40.000.000Rp
1 20 01 08 12 bln 59.828.050Rp 12 bln 59.828.050Rp
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bln 120.000.000Rp 12 bln 120.000.000Rp
1 20 01 11 100% 65.000.000Rp 100% 65.000.000Rp
1 20 01 12 12 bln 11.000.000Rp 12 bln 11.000.000Rp
1 20 01 15 12 bln 12.000.000Rp 12 bln 12.000.000Rp
1 20 01 17 12 bln 27.875.000Rp 12 bln 27.875.000Rp
1 20 01 18 12 bln 600.000.000Rp 12 bln 600.000.000Rp
Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Koordinasi antar Instansi
Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Alat Listrik/ Penerangan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi dan
Sumber Daya Air / Listrik
Jasa Komunikasi dan Sumber daya
Air / Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor
(1) (3)
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Administrasi
Perkantoran
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Perkiraan Maju Tahun 2015
Kota Dumai
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
lembar 2 dari 4
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)
1 20 01 20 12 bln 38.000.000Rp 12 bln 38.000.000Rp
1 20 02 Kota Dumai 100% 2.041.000.000Rp APBD 100% 412.000.000Rp
1 20 02 05 5 unit 1.250.000.000Rp - -Rp
1 20 02 07 100% 120.000.000Rp 100% 90.000.000Rp
1 20 02 18 2 paket 300.000.000Rp 2 paket 120.000.000Rp
1 20 02 22 100% 85.000.000Rp - -Rp
1 20 02 24 12 bln 150.000.000Rp 12 bln 150.000.000Rp
1 20 02 26 100% 22.000.000Rp 100% 22.000.000Rp
1 20 02 28 100% 30.000.000Rp 100% 30.000.000Rp
1 20 02 29 95% 24.000.000Rp -Rp
1 20 02 42 100% 60.000.000Rp -Rp
1 20 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Kota Dumai 100% 50.000.000Rp APBD 100% 50.000.000Rp
1 20 03 02 100% 50.000.000Rp 100% 50.000.000Rp
1 20 05 Kota Dumai 90% 30.000.000Rp APBD 90% 30.000.000Rp
1 20 05 01 90% 30.000.000Rp 90% 30.000.000Rp
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya kualitas
SDM/aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kualitas
SDM/aparatur
Pemeliharaan rutin / berkala
Peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin / berkala
mebeuleir
Terpeliharanya mebeuleir
Meningkatnya disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pakaian dinas & olahraga
Rehabilitasi sedang/berat rumah
gedung kantor
Rehabilitasi gedung kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Pengecatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/
operasional
Pemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya sarana dan
prasarana yang memadai
Pengadaan Perlengkapan Gedung
kantor
Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur yang memadai
Pembangunan Gedung Kantor
Lanjutan
Taman dan Gudang
Pengadaan kendaraan dinas/
operasional
Meningkatnya Jumlah Kendaraan
Dinas/ Operasional
Penyediaan jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan Kantor
lembar 3 dari 4
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)
1 20 06 Kota Dumai 100% 35.000.000Rp 100% 35.000.000Rp
1 20 06 01 3 35.000.000Rp 3 35.000.000Rp
1 20 20 Kota Dumai 2.324.281.400Rp APBD 2.078.593.900Rp
- Jumlah Temuan 160 150
- Nilai Penyimpangan 10% 10%
WTP WTP
99% 99%
100% 100%
11 11
1 20 20 01 Kota Dumai 90 1.200.000.000Rp 72 1.200.000.000Rp
1 20 20 03 Kota Dumai 1 95.620.000Rp 1 80.000.000Rp
1 20 20 06 Kota Dumai 97% 210.000.000Rp 98% 210.000.000Rp
1 20 20 07 Kota Dumai 2 145.790.000Rp 2 120.000.000Rp
1 20 20 08 Kota Dumai 3 360.325.000Rp 3 170.000.000Rp
1 20 20 09 Kota Dumai 99% 112.500.000Rp 100% 112.500.000Rp
1 20 20 10 Kota Dumai 2 116.093.900Rp 2 116.093.900Rp
Kegiatan Meneliti / menilai laporan
wajib LP2P
Persentase PNS yang
Menyampaikan LP2P tepat waktu
Kegiatan Peningkatan Kinerja
Instansi Pemerintah
Laporan Pelaksanaan Inpres No.5
Tahun 2004
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
Persentase Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Kegiatan Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehensif
Rakorwasda dan Rakorwasdanas
Kegiatan Evaluasi berkala temuan
hasil pengawasan
Terlaksananya Gelar Pengawasan
Meningkatnya Persentase Jumlah
PNS yang menyampaikan LP2P
tepat waktu
Meningkatnya Pelaksanaan
Diktum Inpres No.5 Tahun 2004
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara berkala
Laporan Hasil Pemeriksaan
Kegiatan Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Laporan Hasil Reviu
Penyusunan Laporan capaian
kinerja dan Iktisar realisasi kinerja
SKPD
Laporan Kinerja dan Keuangan
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Menurunnya :
Tercapainya Predikat WTP
Laporan Keuangan Pemko Dumai
Meningkatnya Penyelesaian
Temuan Hasil Pengawasan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja dan keuangan
lembar 4 dari 4
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)
1 20 20 14 Kota Dumai 35 83.952.500Rp 35 70.000.000Rp
1 20 21 Kota Dumai 95% 495.870.000Rp APBD 98% 495.870.000Rp
1 20 21 01 Kota Dumai 16 358.200.000Rp 16 358.200.000Rp
1 20 21 02 Kota Dumai 4 60.400.000Rp 4 60.400.000Rp
1 20 21 03 Kota Dumai 50 77.270.000Rp 50 77.270.000Rp
1 20 22 Kota Dumai 95% 150.000.000Rp APBD 98% 100.000.000Rp
1 20 22 01 Kota Dumai 3 150.000.000Rp 2 100.000.000Rp
6.141.404.450Rp 4.216.716.950Rp
In House Training Aparatur
Pengawasan
Jumlah Aparatur yang Mengikuti
Pelatihan pengawasan
JUMLAH
Program Penataan dan
Penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
Penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur pengawasan
Penyusunan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
Program peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Meningkatnya profesionalisme
aparatur pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Jumlah Aparatur yang mengikuti
Diklat Jabatan Fungsional Auditor
(JFA)
Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja
Jumlah Aparatur yang Mengikuti
Pelatihan pengawasan
Kegiatan Peningkatan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)
Jumlah PNS yang mengikuti
Bimtek SPIP
(1) (2) (3) (6)
- Temuan
- Jumlah temuan :
-
1 20 07 20 01
Kegiatan Pelaksanaan
Pengawasan Internal
secara berkala
1 20 07 20 07
Kegiatan Koordinasi
pengawasan yang lebih
komprehensif
1 20 07 20 11Kegiatan Peningkatan
SPIP
1 20 07 21
Program Peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
1 20 07 21 01
Kegiatan Pelatihan
pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
1 20 07 21 02
Kegiatan Pelatihan
teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas
kinerja
1 20 07 22
Program Penataan dan
Penyempurnaan
kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
1 20 07 22 01
Kegiatan Penyusunan
kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Meningkatnya
Keandalan
Laporan Keuangan
Pemerintah Kota
Dumai
1 20 07 20
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
1 20 07 20 03
Kegiatan Pengendalian
manajemen
pelaksanaan kebijakan
KDH
Meningkatnya
penyelesaian
tindak lanjut hasil
temuan
pengawasan
1 20 07 20
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
1 20 07 20 06
Kegiatan Tindak Lanjut
Hasil Temuan
Pengawasan
1 20 07 20 08
Evaluasi berkala
temuan hasil
pengawasan
Meningkatnya
kesadaran
Pegawai Negeri
Sipil dalam
membayar pajak-
pajak pribadi
1 20 07 20
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
1 20 07 20 09
Kegiatan Meneliti /
menilai laporan wajib
LP2P
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
1 Meningkatkan
Pengawasan
terhadap
penggunaan sumber
daya dan output
SKPD serta
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan kepala
daerah
Berkurangnya
angka
penyimpangan
Menurunnya jumlah
:
1
Menurunnya :
- Nilai
penyimpangan
keuangan/
kewajiban setor
kepada
Daerah/
Negara
Nilai penyimpangan
keuangan/ kewajiban
setor kepada
Daerah/Negara
(4) (5) (7)
20 07
Persentase
Penyelesaian Tindak
Lanjut hasil temuan
aparat pengawasan
Keandalan Laporan
Keuangan Pemko
Dumai
Tercapainya predikat
WTP Laporan
Keuangan Pemko
Dumai
Jumlah aparatur yang
berkualifikasi Auditor
Meningkatnya
profesionalisme aparatur
pengawasan
Terlaksanannya GELAR
WAS
Persentase PNS
yang
menyampaikan
LP2P tepat waktu
Meningkatnya
persentase jumlah PNS
yang menyampaikan
LP2P tepat waktu
Persentase PNS yang
menyampaikan LP2P
tepat waktu
Laporan Hasil Reviu
Persentase
Penyelesaian
Tindak Lanjut hasil
temuan aparat
pengawasan
Meningkatnya
penyelesaian temuan
hasil pengawasan
TABEL 3
sistem dan prosedur
pengawasan
Jumlah aparatur
Mengikuti pelatihan
pengawasan
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN INSPEKTORAT KOTA DUMAI
Penyempurnaan
kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Laporan Hasil
Pemeriksaan
Tersusunnya PKPT
Jumlah PNS yang
mengikuti Bimtek SPIP
20
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
(1) (2) (3) (6)
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
(4) (5) (7)
Meningkatnya
percepatan
pemberantasan
korupsi1 20 07 20
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
1 20 07 20 10
Kegiatan Peningkatan
Kinerja Instansi
Pemerintah
Jumlah Diktum
Inpres No. 5 Tahun
2004 yang telah
dilaksanakan
Meningkatnya
pelaksanaan Diktum
Inpres No. 5 Tahun
2004
Laporan Pelaksanaan
Inpres No. 5 Tahun
2004
NAMA SKPD : INSPEKTORAT KOTA DUMAI
Target Target Target
(1) (2) (4) (5) (5) (5) (6) (8)
A - 2.324.281.400Rp 2.078.593.900Rp
-
1 Kota Dumai 90 100% 1.200.000.000Rp 1.200.000.000Rp
- Jumlah Temuan 160
- Nilai Penyimpangan 10%
2 Kota Dumai WTP 1 100% 95.620.000Rp 80.000.000Rp
3 Kota Dumai 99% 14 97% 210.000.000Rp 210.000.000Rp
4 Kota Dumai 2 100% 145.790.000Rp 120.000.000Rp
- Jumlah Temuan 160
- Nilai Penyimpangan 10%
5 Kota Dumai 99% 3 98% 360.325.000Rp 170.000.000Rp
6 Kota Dumai 99% 100% 99% 112.500.000Rp 112.500.000Rp
7 Kota Dumai 90% 1 2 116.093.900Rp 116.093.900Rp
8 Kota Dumai 35 40 90% 83.952.500Rp 70.000.000Rp
B - 495.870.000Rp 495.870.000Rp
1 Kota Dumai 90% 16 16 358.200.000Rp 358.200.000Rp
2 Kota Dumai 94% 4 4 60.400.000Rp 60.400.000Rp
3 Kota Dumai 96% 50 95% 77.270.000Rp 77.270.000Rp
C - 150.000.000Rp 100.000.000Rp
-
1 Kota Dumai 3 3 3 150.000.000Rp 100.000.000Rp
2.970.151.400Rp 2.674.463.900Rp
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Hasil Program Keluaran Kegiatan
Rakorwasda dan Rakorwasdanas
Laporan Hasil Pemeriksaan
Laporan Hasil Reviu
Laporan Monitoring/Pemantauan
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Jumlah Aparatur yang mengikuti
Diklat Jabatan Fungsional
Jumlah Aparatur yang Mengikuti
Pelatihan pengawasan
Jumlah Aparatur yang Mengikuti
Pelatihan dikantor sendiri (PKS)/
In house training
Sistem dan Prosedur Pengawasan
Pelatihan dan pengembangan
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Jumlah Aparatur yang Mengikuti
Pelatihan pengawasan
Meningkatnya Koompetensi
Aparatur
Meningkatnya prosedur teknis
pengawasan
JUMLAH
Berkurangnya angka
penyimpangan
Meningkatnya penyelesaian tindak
lanjut hasil temuan Pengawasan
(3)(3)
Meningkatnya keandalan laporan
Keuangan Pemerintah Kota Dumai
Persentase Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Singkronisasi Jadwal Pemeriksaan
APIP
Persentase Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Meningkatnya Pelaksanaan
Diktum Inpres Nomor 5 Tahun
2004
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program Penataan dan
Penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
Penyusunan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
Menurunnya :
Menurunnya :
Kegiatan Meneliti / menilai laporan
wajib LP2P
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara berkala
Kegiatan Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Tercapainya Predikat WTP atas
Laporan Keuangan Pemko Dumai
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
Meningkatnya Penyelesaian
Temuan Hasil Pengawasan
Berkurangnya angka
penyimpangan
(3)
Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja
In House Training Aparatur
Pengawasan
Meningkatnya profesionalisme
aparatur pengawasan
Kegiatan Peningkatan Kinerja
Instansi Pemerintah
Meningkatnya upaya percepatan
pemberantasan korupsi
Kegiatan Peningkatan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)
Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek
SPIP
Program peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Meningkatnya profesionalisme
aparatur pengawasan
Terwujudnya peningkatan
penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang amanah
Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Meningkatnya profesionalisme
aparatur pengawasan
Kegiatan Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehensif
Kegiatan Evaluasi berkala temuan
hasil pengawasan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014
Kota Dumai
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/ KegiatanPrakiraan Maju
Indikator Kinerja Program/ KegiatanKebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifNo. Prioritas Daerah
Tolak Ukur Tolak Ukur
LokasiSasaran Daerah
Meningkatnya Persentase Jumlah
PNS yang menyampaikan LP2P
tepat waktu
Persentase PNS yang
Menyampaikan LP2P tepat waktu
Peningkatan Pemahaman SPIP
Meningkatnya penyelesaian tindak
lanjut hasil temuan Pengawasan
Berkurangnya angka
penyimpangan
Meningkatnya Penyelesaian
Temuan Hasil Pengawasan
Gelar Pengawasan dan
Pemutakhiran Data
Evaluasi dan pelaporan Wajib
LP2P
Laporan Pelaksanaan Inpres
Nomor 5 Tahun 2004
Jumlah PNS yang mengikuti
Bimtek SPIP
Meningkatnya penanganan
Pemeriksaan reguler, Kasus/
khusus dan pengaduan
masyarakat