KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2013 dapat diwujudkan. Kiranya RENJA ini dapat menjadi sarana bagi Kota Dumai untuk mewujudkan pendidikannya yang berkualitas, baik aparatur, tenaga pendidik dan kependidikan, maupun lembaga pendidikan yang mampu membangun manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian tinggi, serta mandiri, yang mana pencapaiannya diukur dalam berbagai indikator pembangunan tahun 2013. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan hasrat mulia tersebut RENJA ini bertujuan untuk meningkatkan target pencapaian pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yang akan difokuskan pada: 1). Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2). Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan 3). Peningkatan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan pencitraan publik seluruh jajaran pendidikan. Pencapaian tersebut ditetapkan dalam target perencanaan yang melalui tahap-tahap yang sudah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, baik melalui mekanisme bottom up planning maupun top down planning. Perencanaan yang efektif dan jelas kiranya dapat membantu kita semua dalam upaya pencapaian target pembangunan secara bersama-sama. Akhirnya dengan rampungnya RENJA ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama dalam pikiran, tenaga, bahkan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Dumai, sehingga pembangunan bidang pendidikan dapat semakin ditingkatkan sebagaimana harapan kita semua. Dumai, September 2012 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI Drs. H. SYA’ARI, MP Pembina Utama Muda, NIP. 19600816198601 1 001
75
Embed
KATA PENGANTAR - dumaikota.go.id · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2013 dapat
diwujudkan. Kiranya RENJA ini dapat menjadi sarana bagi Kota Dumai untuk
mewujudkan pendidikannya yang berkualitas, baik aparatur, tenaga pendidik dan
kependidikan, maupun lembaga pendidikan yang mampu membangun manusia
yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian tinggi, serta mandiri, yang
mana pencapaiannya diukur dalam berbagai indikator pembangunan tahun 2013.
Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan hasrat mulia tersebut RENJA
ini bertujuan untuk meningkatkan target pencapaian pembangunan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada yang akan difokuskan pada: 1). Pemerataan
dan perluasan akses pendidikan; 2). Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing;
dan 3). Peningkatan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan pencitraan publik
seluruh jajaran pendidikan.
Pencapaian tersebut ditetapkan dalam target perencanaan yang melalui
tahap-tahap yang sudah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, baik
melalui mekanisme bottom up planning maupun top down planning. Perencanaan
yang efektif dan jelas kiranya dapat membantu kita semua dalam upaya pencapaian
target pembangunan secara bersama-sama.
Akhirnya dengan rampungnya RENJA ini, diharapkan semua pihak dapat
bekerja sama dalam pikiran, tenaga, bahkan dukungan anggaran dari Pemerintah
Kota Dumai, sehingga pembangunan bidang pendidikan dapat semakin ditingkatkan
sebagaimana harapan kita semua.
Dumai, September 2012 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI
Drs. H. SYA’ARI, MP Pembina Utama Muda,
NIP. 19600816198601 1 001
1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2013
merupakan penjelasan tentang analisis gambaran pelayanan Dinas
Pendidikan Kota Dumai, evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota
Dumai Tahun Anggaran 2012, strategis kebijakan, target, program, dan
kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Kota Dumai sepanjang tahun 2013.
Program Pembangunan Pendidikan Kota Dumai diarahkan pada efesiensi
dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan agar secara efektif dapat memacu
peningkatan mutu, relevansi pendidikan dan daya saing, serta pemerataan
kesempatan belajar secara berkelanjutan.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2013 akan
menjadi acuan untuk penetapan kebijakan pendidikan dan perencanaan
program tahunan ke depan.
Selain itu RENJA Dinas Pendidikan juga merupakan komitmen dari seluruh
aparatur dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Dumai yang harus dipedomani
secara konsisten, karena RENJA ini merupakan perencanaan pendidikan
yang tak dapat dipisahkan dari Program Pembangunan Daerah Kota Dumai.
2 | P a g e
1.2. Landasan Hukum
RENJA Dinas Pendidikan Kota Dumai disusun dengan mengacu pada :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
3 | P a g e
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3952).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
4 | P a g e
Pemerintah Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam negeri Noor 13 Tahun 2006 tentang 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun tentang
Perubahan atasan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor : 0199/M
PPN/04/2010 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
5 | P a g e
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
25. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun
2009-2013.
1.3. Maksud dan Tujuan
Secara umum penyusunan RENJA Pendidikan Kota Dumai 2013
dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan sekaligus untuk memacu dan
mempercepat pencapaian dan pelaksanaannya.
Sedangkan tujuannya adalah:
1. Memberikan arah kebijakan pendidikan Kota Dumai khususnya pada
periode 2013.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana program tahunan
pengembangan pendidikan di Kota Dumai
3. Sebagai pedoman dalam mencapai target capaian (keberhasilan)
pengembangan pendidikan di Kota Dumai.
6 | P a g e
1.4. Sistematika Penulisan
RENJA Dinas Pendidikan Kota Dumai 2013 disusun berdasarkan sistematika
penulisan sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota
Dumai
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Dumai
BAB III. REVIEW PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2012
3.1. Identifikasi Isu Strategis Pendidikan Kota Dumai
3.2. Tantangan Pendidikan Kota Dumai 2011-2015
3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012
BAB IV. PENENTUAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013
4.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran
4.2. Program, Kegiatan, Sasaran, dan Target 2013
7 | P a g e
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
1. Tugas
Dinas Pendidikan Kota Dumai mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan di bidang pendidikan dalam merumuskan kebijaksanaan,
mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan program pendidikan
dan tenaga kependidikan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Walikota Dumai.
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagai mana tersebut di atas Dinas
Pendidikan mempunyai fungsi :
1) Perumusan kebijaksanaan di bidang pendidikan;
2) Pembinaan dan pengendalian pendidikan pra sekolah dan luar
sekolah;
3) Perencanaan, pengendalian, pembinaan, pengurusan dan
pengawasan pendidikan dasar dan menengah;
4) Perencanaan, pengendalian, pembinaan, pengurusan, dan
pengawasan manajemen pendidikan dasar dan menengah;
5) Perencanaan, pengendalian, pembinaan, pengurusan dan
pengawasan tenaga kependidikan;
6) Pembinaan dan pengendalian kurikulum dan muatan lokal;
7) Pembinaan dan pengawasan teknis edukatif dan administratif
kepada unsur terkait dengan bidang pendidikan;
8) Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketatausahaan;
pendidik dan tenaga 2 Persentase tenaga pendidik bersertifikat 35,5%
Kependidikan profesi (sertifikasi)
6 Meningkatnya pemenuhan 1 Prosentase Sekolah yang telah 82%
standar pelayanan minimal memenuhi Standar Pelayanan Minimal
2 Prosentase sekolah yang memiliki 71%
program berwawasan lingkungan
18 | P a g e
3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Dumai tahun 2012
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-
masing indikator kinerja sasaran.
Secara umum terdapat keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut
indikator kinerjanya. Namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis
yang belum berhasil dicapai pada tahun 2012. Terhadap beberapa sasaran yang
belum dapat dicapai, Dinas Pendidikan Kota Dumai telah melakukan analisis dan
evaluasi penanganannya. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya
tertuang pada bagian berikut ini.
A. Analisis Capaian Kinerja
A.1. Meningkatnya ketersediaan akses pendidikan pra sekolah
Ketersediaan akses pendidikan pra sekolah ditunjukkan melalui indikator
sebagai berikut :
Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA
Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat TK/RA
30
31,6
105
Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Dumai sebenarnya
cukup cepat. Tahun 2006 tercatat ada 31 TK di Kota Dumai, dan pada tahun
2012 angka itu bertambah hampir dua kali lipat menjadi 61 TK/RA. Hal inilah
yang dipandang sebagai salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan
angka partisipasi peserta didik.
Saat ini jumlah penduduk usia sekolah 4-6 tahun di Kota Dumai sebanyak 14.946
orang. Sedangkan jumlah peserta didik yang tertampung di lembaga pendidikan
19 | P a g e
pra sekolah berjumlah 4.443 orang. Dengan demikian Angka Partisipasi Kasar
pendidikan pra sekolah Kota Dumai saat ini adalah 29,72 %.
Selain itu saat ini di Kota Dumai telah terdapat 18 buah lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD), 23 kelompok bermain (play groups), dan lebih dari 10
buah tempat pembelajaran Al-Qur’an. Keberadaan lembaga-lembaga ini cukup
berkembang pesat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Sebagian peserta didik,
meskipun sudah dibatasi perbedaan usianya, tersebar di dalam berbagai
lembaga pendidikan pra sekolah ini.
Sementara itu sejak tahun 2004 sampai 2010 ini Pemerintah Kota Dumai belum
ada menambah unit sekolah baru TK. Jumlah TK Negeri di Kota Dumai saat ini
memang masih 2 (dua) unit yakni TKN Dumai Timur dan TK Negeri Medang
Kampai.
Bahkan dalam tahun 2012 Dinas Pendidikan Kota Dumai belum menambah
ruang kelas di kedua TK tersebut. Dan jumlah peserta didik yang paling banyak
tentu saja ada di sekolah swasta. Diharapkan di tahun mendatang, jika belum
sanggup membangun unit sekolah baru di beberapa kecamatan lainnya, minimal
harus dilaksanakan kegiatan penambahan ruang kelas di kedua TK negeri
Pembina tersebut.
Namun dengan keterbatasan anggaran pendidikan Kota Dumai usaha perluasan
akses pendidikan pra sekolah ini khususnya di dalam membangun unit sekolah
baru masih mengalami kendala. Oleh karena itu upaya tersebut harus dilakukan
dengan mengusahakan dana dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Inilah yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya di tahun-tahun mendatang.
Tentu saja dengan gencarnya sosialisasi dan munculnya kesadaran masyarakat
akan pentingnya pendidikan anak usia dini seharusnya di setiap kecamatan
minimal ada tersedia 1 (satu) TK Negeri yang berperan sebagai TK Pembina
bagi TK swasta lainnya.
20 | P a g e
A.2. Meningkatnya ketersediaan akses pendidikan dasar yang bermutu.
Ketersediaan akses pendidikan dasar yang bermutu ditunjukkan melalui
indikator sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI/SDLB/Paket A
Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B
Angka Putus Sekolah
Persentase ruang kelas kondisi baik
Rata-rata nilai ujian nasional SD
Rata-rata nilai ujian nasional SMP
97,5
85
0,20
89
7,25
7,20
98,65
84,59
0,04
92,2
6,97
7,71
101,2
99,52
200
103,4
96,14
107,08
Untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs kalau kita melihat angka partisipasi kasar
(APK) di tahun 2008-2010 sudah melebihi 100 %. Oleh karena itu pada tahun
2012 ini APK untuk tingkat pendidikan dasar tidak dijadikan lagi sebagai ukuran
indikator keberhasilan program/ kegiatan Dinas Pendidikan Kota Dumai.
Dengan kata lain data dikatakan bahwa sudah semua masyarakat usia sekolah
7-12 tahun dan 13-15 tahun tertampung di sekolah. Dengan kalimat lain dapat
disimpulkan bahwa Kota Dumai sudah berhasil dalam Program Nasional Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Persoalan yang dihadapi saat ini adalah masih terdapatnya disparitas akses dan
mutu pendidikan di setiap kecamatan. Jika dilihat dari APK tingkat SD/MI dan
SMP/MTs secara umum memang dapat dikatakan bahwa Kota Dumai telah
berhasil dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
21 | P a g e
Aktifitas pendidikan dasar tingkat SD/MI di Kota Dumai terkonsentrasi pada
Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs
banyak terkonsentrasi di Kecamatan Dumai Barat. Hal ini dikarenakan
persebaran sekolah SMP/MTs yang lebih banyak berada di Dumai Barat
sehingga penduduk usia sekolah dari kecamatan lain bersekolah di Dumai Barat.
Oleh karena itu kecamatan lainnya terutama Sungai Sembilan masih
membutuhkan perluasan akses pendidikan dasar seperti pembangunan unit
sekolah baru dan penambahan ruang kelas. Untuk masa mendatang perluasan
akses pendidikan sekaligus penyediaan alat praktik dan sarana peningkatan
mutu lainnya difokuskan ke kecamatan yang masih membutuhkan sehingga
kepadatan siswa tidak bertumpu pada kecamatan-kecamatan di tengah kota
saja.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/ Paket A
Pada tahun 2011 jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun di Kota Dumai
sebanyak 31.053, sedangkan jumlah peserta didik yang berusia 7-12 tahun di
tingkat pendidikan SD/MI/SDLB/ Paket A adalah 30.136 orang. Dengan
demikian APM SD/MI/SDLB/ Paket A adalah 97,84%.
Pada tahun 2012 jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun di Kota Dumai
sebanyak 35.239, sedangkan jumlah peserta didik yang berusia 7-12 tahun di
tingkat pendidikan SD/MI/SDLB/ Paket A adalah 34.783 orang. Dengan
demikian APM SD/MI/SDLB/ Paket A adalah 98,65%.
Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk
usia sekolah sebesar 4.186 orang. Apabila dilihat dari jumlah siswa yang
tertampung di SD/sederajat yakni 4.647 orang, artinya meskipun terdapat
penambahan jumlah penduduk, namun jumlah tersebut tetap tertampung
dalam lembaga pendidikan SD/sedejat di Kota Dumai, bahkan jumlah
siswanya lebih banyak. Dalam hal ini lembaga pendidikan tingkat
SD/sederajat sudah efektif dalam menampung penduduk usia sekolah,
22 | P a g e
sehingga APM SD/sederajat di Kota Dumai pada tahun 2012 mengalami
peningkatan.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B
Pada tahun 2011, berdasarkan data Badan Statistik Pendidikan jumlah
penduduk usia sekolah 13-15 tahun di Kota Dumai sebanyak 14.099,
sedangkan jumlah peserta didik yang berusia 13-15 tahun di tingkat
pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B adalah 11.973 orang. Dengan
demikian APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B adalah 84,92%.
Pada tahun 2012 jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun di Kota Dumai
sebanyak 16.604, sedangkan jumlah peserta didik yang berusia 13-15 tahun
di tingkat pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B adalah 14.045 orang.
Dengan demikian APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B adalah 84,59%. Dilihat dari
target pencapaian tahun 2012 yakni 85% dan dilihat dari APM tahun lalu
memang pencapaian tahun ini mengalami kemunduran, namun tidaklah
siqnifikan karena tidak melebihi 1 %.
Namun jika dilihat dari pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya jelas bahwa
APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 APM
SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 73,64 % dan di tahun 2010 sebesar 73,77
%.
Diharapkan di tahun mendatang target yang ditetapkan dievaluasi kembali
agar lebih realistis dan dapat dicapai dengan program dan kegiatan yang
efektif. Dan diharapkan upaya sosialisasi dan pengetatan usia sekolah ini
dapat tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.
Angka Putus Sekolah
Pada tahun 2011 diketahui data anak putus sekolah di tingkat SD sebanyak
18 orang dari 34.593 peserta didik di tingkat SD/MI atau sekitar 0,05%.
Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs jumlah anak putus sekolah sebanyak 5
orang dari 13.652 peserta didik atau sekitar 0,04%.
23 | P a g e
Pada tahun 2012 jumlah siswa putus sekolah di tingkat SD sebanyak 61
orang dari 34.783 atau sekitar 0,17%. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs
jumlah anak putus sekolah sebanyak 5 orang dari 13.445 peserta didik atau
sekitar 0,04%. Ada kenaikan jumlah siswa putus sekolah yang cukup banyak
yakni 43 orang dibandingkan tahun lalu. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi
Dinas Pendidikan agar program-program bagi siswa miskin dapat lebih
dioptimalkan dan tepat sasaran.
Sekalipun demikian jumlah ini dapat dikatakan sudah berhasil dimana Kota
Dumai dapat menekan angka putus sekolah di bawah 0,5 %. Program-
program yang selama ini mendukung adalah pembebasan biaya pendidikan
khususnya di sekolah negeri untuk tingkat SD dan SMP sederajat. Hal ini
dimungkinkan karena selain dana BOS Pusat, Pemerintah Kota Dumai sejak
tahun 2007 telah memberikan subsidi operasional sekolah untuk seluruh SD
dan SMP negeri. Untuk sekolah swasta masih memungut uang pendidikan di
luar dana BOS Pusat. Selain itu berbagai program bantuan beasiswa dari
pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat telah mampu mendukung
program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun di Kota
Dumai.
Diharapkan di tahun mendatang angka putus sekolah ini dapat semakin
diperkecil sehingga dipastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah dengan
alasan apapun baik alas an ekonomi ataupun faktor budaya. Sebab dengan
berbagai program penyediaan bantuan operasional sekolah dan beasiswa
bagi siswa miskin dipandang sudah sangat memadai bagi setiap keluarga
untuk menyekolahkan anaknya sampai dengan tamat SMP sederajat.
Persentase Jumlah Kelas Dalam Kondisi Baik
Perbaikan sarana dan pra sarana pendidikan terutama ruang kelas adalah
salah satu target Pemerintah Kota Dumai dalam 5 (lima) tahun ke depan.
Diharapkan di akhir tahun 2015 tidak ada lagi ruang kelas dalam kondisi rusak
sedang/berat. Oleh karena itu sejak tahun 2011 dan dilanjutkan tahun 2012
seluruh ruang kelas yang sudah dipetakan dalam kondisi rusak telah
24 | P a g e
dianggarkan perbaikannya secara bertahap dan menjadi skala prioritas dalam
kebijakan anggaran.
Jumlah ruangan kelas yang dapat diperbaiki tahun 2011 lalu sebanyak 134
ruang kelas. Kerusakan ruang kelas tersebut sebagian besar terdapat pada
lantai dan atap. Pada akhir tahun 2011 jumlah ruang kelas dalam kondisi baik
di Kota Dumai untuk tingkat SD sebanyak 903 unit dari 982 unit seluruh ruang
kelas yang ada atau sekitar 91,9%. Sedangkan untuk tingkat SMP jumlah
ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 271 unit dari 313 ruang kelas yang
ada atau sekitar 86,6%.
Pada tahun 2012 telah dilakukan rehabilitasi terhadap 30 ruang kelas yaitu 15
ruang kelas SD dan 15 ruang kelas tingkat SMP. Sementara itu melalui dana
APBN 2012 telah dilakukan rehabilitasi berat terhadap 12 SD dan 6 SMP,
rehabilitasi sedang/ringan terhadap 24 SD dan 11 SMP. Perbaikan sekolah
dengan dana APBN tersebut dapat menekan ruang kelas rusak berat dan
rusak sedang/berat. Sehingga di akhir tahun 2012 jumlah ruang kelas dalam
kondisi baik di Kota Dumai untuk tingkat SD sebanyak 974 unit dari 1.035 unit
seluruh ruang kelas yang ada atau sekitar 94,10%. Sedangkan untuk tingkat
SMP jumlah ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 290 unit dari 325 ruang
kelas yang ada atau sekitar 89,23%.
Tingkat Jumlah Ruang
Kelas
Ruang Kelas Kondisi
Baik %
SD 1.035 974 94,10
SMP 325 290 89,23
Jumlah 1.295 1.174 90,8
Dari tahun ke tahun jumlah ruangan kelas dalam kondisi rusak mengalami
penurunan. Pada tahun 2006 kondisi sarana/prasarana (ruang kelas) kurang
mendukung. Di tingkat SD ruang kelas yang layak pakai 70,15%, rusak ringan
21,85% dan rusak berat 8,00%. Di tingkat SMP/MTs layak pakai 92,26%,
rusak ringan 3,44% dan rusak berat 4,30%.
25 | P a g e
Pada tahun 2009, di tingkat SD ruang kelas yang dalam kondisi baik 86,74%,
rusak ringan 12,32% dan rusak berat 3,01%. Di tingkat SMP/MTs yang dalam
kondisi baik 81,76%, rusak ringan 16,12% dan rusak berat 2,90%.
Sebagaimana ditegaskan di atas diharapkan di masa mendatang jumlah
ruang kelas dan bangunan sekolah yang rusak berat sudah tidak ada lagi di
semua tingkat pendidikan dan jumlah bangunan sekolah yang rusak ringan
dapat ditekan sehingga kurang dari 5%. Ruang kelas yang baik dan nyaman
adalah salah satu syarat utama untuk mendukung proses belajar mengajar
yang kondusif dan berkualitas.
Hasil Ujian Nasional Tingkat SD/MI Tahun Pelajaran 2012/2013
Hasil UN dapat berfungsi sebagai alat evaluasi diri bagi sekolah, Kabupaten/Kota,
Provinsi dan Pemerintah. Berdasarkan analisis hasil UN maka Pemerintah Pusat,
Propinsi, Kabupaten/Kota dan sekolah dapat melakukan program tindak lanjut.
Bagi sekolah atau daerah yang nilainya masih rendah dapat melakukan
pelacakan dan diagnostik secara menyeluruh sehingga dapat perbaikan.
26 | P a g e
1. Persentase Tingkat Kelulusan Ujian Nasional
Persentase tingkat kelulusan ujian nasional tahun 2011/2012 sebagai berikut :
A. Tingkat SD/MI
Tingkat kelulusan siswa Sekolah Dasar/Madrasah di Kota Dumai tahun
2012 mencapai 100 persen, angka tersebut meningkat dibanding tahun lalu
yang mencapai 99.96 persen. Hasil di atas menunjukkan bahwa
persentase kelulusan tingkat SD/MI dengan tingkat ketidaklulusan 0%
dapat dikategorikan MEMUASKAN.
Tabel : Persentase Tingkat Kelulusan
Tingkat Jml
Siswa Jml
Lulus % Lulus
Jml Tidak Lulus
% Tdk Lulus
SD/MI 5.085 5.085 100% 0 0%
B. Tingkat SMP/MTs
Tingkat kelulusan siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah di Kota Dumai tahun 2012 mencapai 99,21 persen. Angka
tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 98,76% dari
4.292 peserta. Hasil di atas menunjukkan bahwa persentase kelulusan
tingkat SMP/MTS 99,21% dengan tingkat ketidaklulusan 0,79%, dapat
dikategorikan MEMUASKAN.
Tabel : Persentase Tingkat Kelulusan
Tingkat Jml
Siswa Jml
Lulus % Lulus
Jml Tidak Lulus
% Tdk Lulus
SMP/MTS 4.292 4.258 99,21% 34 0,79%
27 | P a g e
2. Perbandingan Capaian Persentase Kelulusan dan Nilai Ujian Nasional
tahun 2008 – 2012
Perbandingan capaian persentase kelulusan dan nilai ujian nasional tahun
2008 - 2012 disajikan dalam tabel dibawah berikut:
A. Tingkat SD/MI
Tabel : Capaian Persentase Kelulusan dan Capaian Nilai
Tingkat Tahun Persentase
Capaian Kelulusan
Prestasi Dari Tahun
Sebelumnya
Capaian Rerata
Nilai UN
Prestasi Dari Tahun
Sebelumnya
Peringkat Se-Prov
Riau
SD/MI
2008 99.79% Naik 6.71 Naik 5
2009 99.83% Naik 7.09 Naik 2
2010 99.98% Naik 6.67 Turun 2
2011 99.96% Turun 7.38 Naik 4
2012 100,00% Naik 7,12 Turun 8
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan
persentase capaian kelulusan, meningkat dari 99.96% pada tahun 2011
menjadi 100% pada tahun 2012. Namun bila dilihat dari capaian rerata nilai
UN terjadi penurunan yaitu 7,38% pada tahun 2011 turun menjadi 7.12%
pada tahun 2012. Dari 12 Kabupaten/Kota tersebar di Provinsi Riau, Kota
Dumai berada pada urutan ke-8, sedangkan pada tahun lalu berada pada
peringkat 4.
28 | P a g e
B. Tingkat SMP/MTs
Tabel : Capaian Persentase Kelulusan dan Capaian Nilai
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian
kelulusan tingkat SMP/MTs pada tahun 2012 terjadi dari tahun
sebelumnya, yakni dari 99,57% menjadi 99,21% pada tahun 2012. Namun
pada periode yang sama capaian rerata nilai UN tingkat SMP/MTs tahun
2012 terjadi peningkatan dari 7,61 pada tahun 2011 menjadi 7,71 pada
tahun 2012. Dari 12 Kabupeten/Kota yang berada di Provinsi Riau, Kota
Dumai memperoleh rangking ke-9 dan pada tahun sebelumnya juga
berada pada peringkat yang sama.
Rasio Siswa/Ruang Kelas/Rombongan Belajar
Selain indikator-indikator sebagaimana yang tertuang didalam Penetapan
Kinerja Pendidikan Dasar Tahun 2012 di atas berikut ini ditambahkan kondisi
pencapaian akses pendidikan dasar yakni rasio Siswa/ruang
kelas/rombongan belajar. Hal ini dipandang penting karena untuk menjamin
perluasan akses dapat diikuti dengan mutu pembelajaran, jumlah siswa per
ruang kelasnya harus dibatasi sampai batas efektif seorang pendidik dapat
memantau perkembangan setiap peserta didiknya. Untuk tingkat SD sederajat
jumlah ruang kelas yang tersedia di Kota Dumai adalah 1.035 unit dengan
jumlah siswa sebanyak 35.259 orang. Dengan demikian rasio siswa per ruang
kelas tingkat SD sederajat adalah 1 : 34.
Tingkat Tahun Persentase
Capaian Kelulusan
Prestasi Dari Tahun
Sebelumnya
Capaian Rerata
Nilai UN
Prestasi Dari Tahun
Sebelumnya
Peringkat Se-Prov
Riau
SMP/MTs
2008 93.08% Naik 6.43 Naik 7
2009 88.64% Turun 6.35 Turun 4
2010 91.06% Naik 7.53 Naik 3
2011 99.57% Naik 7.61 Naik 9
2012 99,21% Turun 7,71 Naik 9
29 | P a g e
Dari data di atas terlihat bahwa kita masih membutuhkan tambahan perluasan akses pendidikan khususnya untuk tingkat SD untuk mencapai standar pelayanan minimal pendidikan yakni 1 : 32. Selain hal itu persebaran siswa yang terfokus di kecamatan-kecamatan di tengah kota menyebabkan rasio siswa per ruang kelas juga cukup tinggi di kecamatan-kecamatan tersebut. Pada Jumlah ruang kelas tingkat SMP sederajat di Kota Dumai adalah 395 unit, sedangkan jumlah siswa sebanyak 14.045 orang. Dengan demikian rasio siswa per ruang kelas tingkat SMP sederajat adalah 1 : 35.
3. Meningkatnya ketersediaan akses pendidikan menengah yang terjangkau,
relevan dan bermutu.
Ketersediaan akses pendidikan menengah yang terjangkau, relevan, dan
bermutu ditunjukkan melalui indikator sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
Angka Putus Sekolah
Persentase ruang kelas kondisi baik
Rata-rata nilai ujian nasional SMA/SMK
Jumlah tamatan SMK yang bekerja di tahun kelulusan
89
70
0,25
92
7,60
28
75,37
63,58
0,14
92,12
7,59
28,41
84,68
90,82
180
100,13
99,87
101,46
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
Untuk tingkat sekolah menengah (SMA/MA/SMK) APK pada tahun 2012
sebesar 76,29%. Pencapaian ini memang perlu dievaluasi karena masih
cukup jauh dari target yang diharapkan. Jumlah siswa yang tertampung dalam
lembaga pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) di Kota Dumai tahun 2012
sebanyak 12.046 orang. Sedangkan jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang
tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada periode Oktober
2012 sebanyak 15.788 orang. Pertambahan penduduk 16-18 tahun ini cukup
tinggi, di mana tahun 2011 jumlah penduduk usia tersebut baru mencapai
13.211 orang (kenaikan lebih 2.500 orang). Sementara jumlah siswa
30 | P a g e
SMA/MA/SMK tahun 2011 sebanyak 11.193 orang. Artinya kenaikan jumlah
penduduk usia 16-18 tahun tersebut tidak diikuti dengan penambahan jumlah
peserta didik pada pendidikan menengah.
Namun kalau kita bandingkan dengan angka putus sekolah (yakni 0,08%)
menunjukkan tidak ditemukan angka yang siqnifikan yang mengatakan bahwa
penduduk usia sekolah tersebut mengalami masalah. Maka berdasarkan
pengamatan, kemungkinan terbesar dalam hal ini adalah banyaknya
penduduk usia sekolah 16-18 tahun yang masuk di Kota Dumai namun tidak
bersekolah.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
Melihat data APM di atas sebenarnya berkaitan dengan data APK. Hanya
saja pada APM kita membandingkan penduduk usia sekolah dengan siswa
dengan usia sekolah yang sama. APM lebih rendah dibandingkan APK
dikarenakan banyaknya penduduk yang seharusnya belum masuk di tingkat
sekolah tertentu namun sudah sekolah, meskipun usianya belum cukup. Atau
di sisi lain dapat melihat gejela kelebihan umur peserta didik pada jenjang
pendidikan tertentu.
Angka Putus Sekolah
Pada tahun 2012 diketahui data anak putus sekolah di tingkat SMA/MA/SMK
sebanyak 17 orang dari 11.929 peserta didik di tingkat SMA/MA/SMK atau
sekitar 0,15%. Jumlah ini dapat dikatakan sudah berhasil dimana Kota Dumai
dapat menekan angka putus sekolah di bawah 0,5%. Program-program yang
selama ini mendukung adalah sebagiamana disebutkan di atas yakni bantuan
pendidikan bagi siswa miskin yang bersumber dari APBD Kota Dumai yang
difokuskan kepada sekolah swasta (yang tidak mendapatkan bantuan
operasional sekolah dari Pemerintah Kota Dumai) dan Bantuan Operasional
Mutu (BOM) dari pemerintah pusat.
Diharapkan di tahun mendatang angka putus sekolah ini dapat semakin
diperkecil sehingga dipastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah dengan
alasan apapun baik alas an ekonomi ataupun faktor budaya. Sebab dengan
berbagai program penyediaan bantuan operasional sekolah dan beasiswa
31 | P a g e
bagi siswa miskin dipandang sudah sangat memadai bagi setiap keluarga
untuk menyekolahkan anaknya sampai dengan tamat sekolah menengah.
Peningkatan pendidikan terakhir bagi masyarakat Kota Dumai sangat
mendukung dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat
kesejahteraan masyarakat. Bahkan di masa mendatang diharapkan akan
semakin banyak lulusan sekolah menengah dapat melanjutkan ke pendidikan
tinggi dan dapat mengikuti berbagai pelatihan untuk dapat mengisi lapangan
kerja dari berbagai investasi berbagai perusahaan di Kota Dumai atau
membuka usaha sendiri yang juga sekaligus membuka lapangan kerja bagi
orang lain.
Persentase Jumlah Kelas Dalam Kondisi Baik
Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan menengah adalah target
Pemerintah Kota Dumai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Diharapkan di akhir
tahun 2015 tidak ada lagi ruang kelas dalam kondisi rusak sedang/berat.
Di tahun 2012 telah dilaksanakan beberapa perbaikan bangunan sekolah
yang meliputi perbaikan atap dan lantai sekolah yang rusak. Meskipun
jumlahnya belum banyak, namun secara bertahap seluruh ruang belajar akan
dalam kondisi baik di akhir tahun 2015 mendatang.Pada akhir tahun 2012
jumlah ruang kelas dalam kondisi baik di Kota Dumai untuk tingkat SMA
sebanyak 184 unit dari 202 unit seluruh ruang kelas yang ada atau sekitar
91,08%. Sedangkan untuk tingkat SMK jumlah ruang kelas dalam kondisi baik
sebanyak 115 unit dari 130 ruang kelas yang ada atau sekitar 88,4% (lihat
tabel). Di tahun-tahun mendatang angka ini akan semakin ditingkatkan
terutama untuk tingkat SMP.
Tingkat Jumlah Ruang
Kelas Ruang Kelas Kondisi Baik
%
SMA 202 182 91,1
SMK 130 115 88,4
Jumlah 332 297 89,5
32 | P a g e
Sebagaimana ditegaskan di atas diharapkan di masa mendatang jumlah
ruang kelas dan bangunan sekolah yang rusak berat sudah tidak ada lagi di
semua tingkat pendidikan dan jumlah bangunan sekolah yang rusak ringan
dapat ditekan sehingga kurang dari 5%. Ruang kelas yang baik dan nyaman
adalah salah satu syarat utama untuk mendukung proses belajar mengajar
yang kondusif dan berkualitas.
Hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012 Tingkat SMA/SMK/MA
Hasil UN dapat berfungsi sebagai alat evaluasi diri bagi sekolah,
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah. Berdasarkan analisis hasil UN
maka Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan sekolah dapat
melakukan program tindak lanjut. Bagi sekolah atau daerah yang nilainya
masih rendah dapat melakukan pelacakan dan diagnostic secara menyeluruh
sehingga dapat dilakukan perbaikan. Persentase tingkat kelulusan ujian
nasional tahun 2011/2012 sebagai berikut:
Tabel : Persentase Tingkat Kelulusan Tingkat SMA/MA
No Tingkat Jml
Siswa
Jml
Lulus % Lulus
Jml
Tidak
Lulus
% Tdk
Lulus
1 SMA/MA/SMK 3.535 3.521 99.60% 14 0.39%
Dari 3.535 peserta yang mengikuti ujian nasional sebanyak 3.521 orang yang
lulus dengan tingkat kelulusan mencapai 99.60 persen. Hasil diatas
menunjukkan bahwa persentase kelulusan tingkat SMA/MA dengan tingkat
ketidak lulusan 0.39 persen dapat dikategorikan MEMUASKAN
Ujian nasional memang dapat menjadi indikator mutu pendidikan di sebuah
daerah. Dan yang menjadi pembanding adalah hasil ujian nasional di daerah
lain. Namun ujian nasional bukan satu-satunya indikator keberhasilan atau
mutu pendidikan. Dan hasil ujian nasional sangat dipengaruhi oleh banyak hal
lain seperti kualitas guru, metode pembelajaran, dan kurikulum.
Jika hanya melihat hasil ujian nasional ini meskipun mengalami peningkatan
namun belum membuat prestasi pendidikan Kota Dumai dalam hal hasil ujian
nasional menjadi kebanggaan bersama. Masih banyak hal yang perlu
33 | P a g e
dievaluasi dan dibenahi ke depan dengan berbagai strategi dan program kerja
yang lebih efektif sehingga angka kelulusan ujian nasional di Kota Dumai
dapat menjadi yang terdepan di Provinsi Riau.
4. Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dilihat dari
indikator sebagai berikut:
Persentase Pendidik Berpendidikan S-1 atau D-4
Dalam upaya memenuhi amanat UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen, pemerintah Kota Dumai menyadari bahwa ada banyak hal yang harus
dibenahi. Hal ini terutama karena masih banyak sekali tenaga pendidik belum
memiliki tingkat pendidikan setara S-1, sebagaimana tuntutan undang-
undang.
Oleh karena itu sejak tahun 2007 sampai sekarang telah dilaksanakan
program penyetaraan guru dengan memberikan bantuan pendidikan termasuk
kerjasama dengan Universitas Riau (UR) dalam meningkatkan kualifikasi
pendidikan para guru. Salah satu yang penting bahwa syarat kualifikasi guru
adalah berpendidikan strata satu (S1). Oleh karena itu sejak tahun 2007
Pemerintah Kota Dumai telah memulai kerjasama dengan pihak Universitas
Riau dalam membantu proses perkuliahan S1 tersebut.
Tentu saja masih banyak tenaga pendidik yang harus membenahi diri. Oleh
karena itu untuk mempercepat pemenuhan tuntutan undang-undang, selain
terbatasnya anggaran untuk menyekolahkan para guru, Dinas Pendidikan
Kota Dumai berkoordinasi dengan Universitas Terbuka dan Universitas Riau
sehingga dapat menambah akses bagi para guru dalam mencapai pendidikan
setara sarjana.
Pada tabel di bawah ini dapat kita lihat persentase kualifikasi pendidik
berpendidikan S-1 atau D-4 pada masing-masing tingkat pendidikan:
34 | P a g e
Jumlah Guru Guru S-1 %
4.795 2.885 60,17
Sebagaimana kita lihat pada tabel di atas bahwa masih sebesar 60,16% guru
yang berijazah S-1, hal ini memang mengalami peningkatan dibandingkan
tahun 2011 di mana masih 56,7% tenaga pendidik yang memiliki ijazah setara
sarjana. Angka ini sudah lebih baik dibandingkan dengan 3 (dua) tahun
sebelumnya dimana pada tahun 2009 baru 43% pendidikan yang
berkualifikasi S-1 atau D-4 dan pada tahun 2010 angkat tersebut naik menjadi
48%.
Persoalan yang masih cukup serius adalah pada tingkat pendidikan TK dan
SD. Sampai tahun 2011 jumlah guru TK yang memiliki ijazah S-1 masih 54
orang dari 535 orang (10,21%). Oleh karenanya pada tahun 2012 dan 2013
telah direncanakan sharing program antara Pemerintah Kota Dumai dengan
Pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan bantuan pendidikan bagi guru
TK untuk melanjutkan pendidikan menjadi S-1 untuk sebanyak 30 orang.
Diharapkan hal ini akan menjadi pemicu bagi guru lain untuk melakukan hal
yang sama. Sehingga di tahun-tahun mendatang diharapkan jumlah guru TK
yang mendapatkan program ini akan dapat semakin ditingkatkan.
Untuk tingkat SD jumlah guru yang S1 sebanyak 1.128 orang dari 2.206
orang guru (51,13%). Sebagian besar guru masih berpendidikan SPG (setara
SMA) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) serata D-2. Namun
sampai saat ini sudah cukup banyak guru yang melanjutkan pendidikan ke
jenjang sarjana dan sedang dalam proses pendidikan. Diharapkan dalam
beberapa tahun mendatang mereka sudah menamatkan pendidikan sehingga
persentase guru berpendidikan S-1 dapat semakin meningkat.
Sementara itu pada tingkat pendidikan SMP/MTs jumlah guru yang sudah
berijazah S-1 sebanyak 812 dari 1.048 orang (77,48%). Dan SMA/MA/SMK
jumlah guru berpendidikan S-1 berjumlah 891 orang dari 1.006 orang guru
(88,6%).
35 | P a g e
Angka ini walaupun sudah cukup baik namun harus ditingkatkan secara
maksimal sehingga di akhir tahun 2015 untuk kedua jenjang pendidikan ini
diharapkan jumlah guru berpendidikan S-1 sudah di atas 95% dari
keseluruhan jumlah guru.
Program sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan juga adalah program
nasional yang dilaksanakan Pemerintah Kota Dumai, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi pendidik
dan tenaga kependidikan dimaksudkan sebagai legitimasi status profesi
seorang pendidik. Dengan status sebagai professional, konsekuensinya harus
ada pengakuan dalam hal tunjangan profesi. Kota Dumai, seperti daerah
lainnya mendapatkan quota dari Pemerintah Pusat setiap tahunnya.
Sampai dengan tahun 2011/2012 ini jumlah tenaga pendidik dan pengawas
sekolah yang telah mendapatkan sertifikasi sebanyak 1.726 orang dari 4.795
tenaga pendidik (36%).
5. Capaian Program dan Keuangan
Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012 secara
keseluruhan capaian program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Dumai
adalah 97,52%, sedangkan realisasi fisik sebesar 96,80% realisasi
anggaran keuangannya 96,64%. Lebih jelasnya dapat dilihat dari terhadap
tingkat pencapaian program dan anggaran dapat dilihat dalam lampiran
RENJA.
36 | P a g e
BAB IV
PENENTUAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013
4.1 PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN Setelah mengevaluasi hasil pencapaian kinerja, program, kegiatan, dan anggaran
Dinas Pendidikan Kota Dumai pada tahun anggaran 2012 yang lalu, maka
ditetapkan rencana kinerja pada tahun 2013, sebagaimana tabel di bawah ini: