BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Rumah sakit merupakan tempat kerja yang unik dan kompleks, tidak saja menyediakan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga merupakan tempat pendidikan dan penelitian
kedokteran. Semakin luas pelayanan kesehatan dan fungsi suatu rumah sakit maka semakin
kompleks peralatan dan fasilitasnya. Kerumitan yang meliputi segala hal tersebut menyebabkan
rumah sakit mempunyai potensi yang bahaya yang sangat besar, tidak hanya bagi pasien dan
tenaga medis, risiko ini juga membahayakan pengunjung rumah sakit tersebut.
Hasil laporan National Safety Council (NSC) tahun 1988 menunjukkan bahwa terjadinya
kecelakaan di rumah sakit 41% lebih besar dari pekerja di industri lain. Kasus yang sering terjadi
adalah tertusuk jarum, terkilir, sakit pinggang, tergores/terpotong, luka bakar, dan penyakit
infeksi, dan sebagainya. Sejumlah kasus dilaporkan mendapatkan kompensasi pada pekerja
rumah sakit yaitu sprains, strains: 52%; contussion, crushing, bruising: 11%; cuts, laceration,
puncture: 10,8%; fractures: 5,6%; multiple injuries: 2,1%; thermal burns: 2%; scratches,
abrasions: 1,9%; infections: 1,3%; dermatitis : 1,2%; dan lain-lain: 12,4% (US Departement of
Laboratorium, Bureau of Laboratorium Statistics, 1983).
Khusus di Indonesia, data penelitian sehubungan dengan bahaya-bahaya di rumah sakit
belum tergambar dengan jelas namun diyakini bahwa banyak keluhan-keluhan dari para petugas
di rumah sakit, sehubungan dengan bahaya-bahaya yang ada di rumah sakit. Selain itu, Gun
(1983) memberikan catatan bahwa terdapat beberapa kasus penyakit kronis yang di derita
petugas rumah sakit, yaitu hipertensi, varises, anemia (pada kebanyakan wanita), penyakit ginjal
dan saluran kemih (69% wanita), dermatitis dan urtikaria (57% wanita), seperti nyeri tulang
belakang dan pergeseran discuc intervertebrae. Ditambahkan juga bahwa terdapat beberapa
kasus penyakit akut yang diderita petugas rumah sakit lebih besar 1,5 kali dari petugas atau
pekerja lain, yaitu penyakit infeksi dan parasit, saluran pernafasan, saluran cerna, dan keluhan
1
lainnya sepeti sakit telinga, sakit kepala, gangguan saluran kemih, masalah kelahiran anak,
gangguan pada saat kehamilan penyakit kulit dan sistem otot dan tulang rangka.
Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen K3 yang benar-benar jelas, kontinyu, serta
konsekuen dengan misi yang diemban, yaitu mengurangi nilai kecelakaan kerja, termasuk
penyakit akibat kerja, bahkan dapat dieliminasikan.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang disebutkan sebelumnya, makalah ini mempunyai batasan-
batasan permasalahan yang diangkat, antara lain:
a) Pengertian Rumah Sakit?
b) Gambaran Umum Potensi Bahaya Rumah Sakit?
c) Pengertian Sistem Manajemen K3 Rumah Sakit?
d) Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja?
e) Tujuan Keselamatan Kerja?
f) Pengorganisasian SMK3 di Rumah Sakit?
g) Pelaksanaan SMK3 di Rumah Sakit?
h) Pemantauan dan Evaluasi SMK3?
i) Kritikisasi Pedoman Pelaksanaan SMK3 yang benar dengan kenyataan di lapangan ?
2
1.3 Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah SIMK3, UU K3,
Manajemen Risiko Lingkungan Industri. Selain itu, terdapat beberapa tujuan lain dalam
penulisan makalah ini, yaitu:
a) Memaparkan pengertian umum rumah sakit.
b) Memaparkan potensi bahaya yang terdapat didalamnya.
c) Memaparkan pengertian umum sistem manajemen K3 rumah sakit.
d) Memaparkan pedoman sistem manajemen K3 yang disesuai dengan peraturan yang
dikeluarkan.
e) Memaparkan tentang tujuan adanya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit.
f) Memaparkan mengenai sistem pengorganisasian SMK3 di rumah sakit.
g) Memaparkan mengenai pelaksanaan SMK3 di rumah sakit.
h) Memaparkan proses pemantauan dan evaluasi SMK3.
i) Memaparkan mengenai pelaksanaan audit SMK3.
j) Mengkritikisasi pedoman pelaksanaan SMK3 yang benar dengan kenyataan di lapangan.
1.4 Metode Penulisan
Dalam penulisan makalah yang berjudul “SMK3 Di Rumah Sakit”, penulis melakukan
studi pustaka, baik dengan menggunakan referensi dari buku bacaan, bahan kuliah yang
diberikan oleh dosen, maupun berasal dari internet.
3
1.5 Sistematika Penulisan
Pada makalah ini, penulis menjelaskan tentang sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja di rumah sakit dimulai dengan bab pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. Bab
berikutnya, tim penulis membahas masalah-masalah yang telah tim rumusan, sesuai dengan apa
yang talah tim paparkan dalam subbab sebelumnya. Bab ketiga merupakan bab penutup dalam
makalah ini. Pada bagian ini tim penulis menyimpulkan dari apa ayang telah tim penulis bahas.
Dan disini tim juga memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalah yang
dikemukakan.
4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan
Keselamatan Kerja, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga
kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan
oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti
peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem
Manajemen K3.
Jika memperhatikan isi dari pasal di atas maka jelaslah bahwa Rumah Sakit (RS)
termasuk ke dalam kriteria tempat kerja dengan berbagai ancaman bahaya yang dapat
menimbulkan dampak kesehatan, tidak hanya terhadap para pelaku langsung yang bekerja d RS,
tapi juga terhadap pasien maupun pengunjung RS. Sehingga sudah seharusnya pihak pengelola
RS menerapkan upaya-upaya K3 di RS.
Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat diberikan batasan sebagai
berikut: SMK3 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi
struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan prosedur, proses dan sumberdaya
yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan
dengan kegiatan kerja guna terciptanya kerja yang aman, efisien dan produktif.
5
2.2 Gambaran Umum Risiko Bahaya Di Rumah Sakit
Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan
kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
Rumah sakit merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan dan
pemeliharaan kesehatan dengan berbagai fasilitas dan peralatan kesehatannya. Rumah sakit
sebagai tempat kerja yang unik dan kompleks tidak saja menyediakan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat, tetapi juga merupakan tempat pendidikan dan penelitian kedokteran. Semakin luas
pelayanan kesehatan dan fungsi suatu rumah sakit maka semakin kompleks peralatan dan
fasilitasnya.
Potensi bahaya di rumah sakit, selain penyakit-penyakit infeksi juga ada potensi bahaya-
bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di rumah sakit, yaitu kecelakaan (peledakan,
kebakaran, kecelakaan yang berhubungan dengan instalasi listrik, dan sumber-sumber cedera
lainnya), radiasi, bahan-bahan kimia yang berbahaya, gas-gas anestesi, gangguan psikososial,
dan ergonomi. Semua potensi-potensi bahaya tersebut jelas mengancam jiwa bagi kehidupan
bagi para karyawan di rumah sakit, para pasien maupun para pengunjung yang ada di lingkungan
rumah sakit.
Rumah sakit mempunyai karakteristik khusus yang dapat meningkatkan peluang
kecelakaan. Misalnya, petugas acapkali menggunakan dan menyerahkan instrumen benda-benda
tajam tanpa melihat atau membiarkan orang lain tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ruang
kerja yang terbatas dan kemampuan melihat apa yang sedang terjadi di area operasi bagi
sejumlah anggota tim (perawat instrumen atau asisten) dapat menjadi buruk. Hal ini dapat
mempercepat dan menambah stres kecemasan, kelelahan, frustasi dan kadang-kadang bahkan
kemarahan.
6
Pada akhirnya, paparan atas darah acapkali terjadi tanpa sepengetahuan orang tersebut,
biasanya tidak diketahui hingga sarung tangan dilepaskan pada akhir prosedur yang
memperpanjang durasi paparan. Pada kenyataannya, jari jemari acap kali menjadi tempat
goresan kecil dan luka, meningkatkan risiko infeksi terhadap patogen yang ditularkan lewat
darah. Kondisi gawat darurat dapat terjadi setiap waktu dan mengganggu kegiatan rutin.
Mencegah luka dan paparan (agen yang menyebabkan infeksi) pada kondisi ini sesungguhnya
suatu yang menantang (Advanced Precaution for Today’s OR).
Dari berbagai potensi bahaya tersebut, maka perlu upaya untuk mengendalikan,
meminimalisasi dan bila mungkin meniadakannya, oleh karena itu K3 rumah sakit perlu dikelola
dengan baik. Agar penyelenggaraan K3 rumah sakit lebih efektif, efesien dan terpadu diperlukan
sebuah manajemen K3 di rumah sakit baik bagi pengelola maupun karyawan rumah sakit.
2.3 Sistem Manajemen K3 Di Rumah Sakit
Kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit merupakan upaya untuk memberikan
jaminan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara
pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi
kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Manajemen K3 di rumah sakit adalah suatu proses
kegiatan yang dimulai dengan tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengendalian yang bertujuan untuk memberdayakan K3 di rumah sakit.
7
Tinjauan umum tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tidak terlepas dari
pembahasan manajemen secara keseluruhan. Manajemen merupakan suatu proses pencapaian
tujuan secara efisien dan efektif, melalui pengarahan, penggerakan dan pengendalian kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam suatu bentuk kerja. Sedangkan
sistem manajemen merupakan rangkaian proses kegiatan manajemen yang teratur dan integrasi
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja akhir-
akhir ini terus berkembang seiring dengan kemajuan sains dan teknologi dalam bidang industri.
Keadaan ini merubah pandangan masyarakat industri terhadap pentingnya penerapan K3 secara
sungguh-sungguh dalam kegiatannya.
2.4 Tujuan Penerapan SMK3
Tujuan dari diterapkannya Sistem Manajemen K3 ini pada Rumah Sakit adalah
terciptanya cara kerja, lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan karyawan RS. Kesehatan kerja menurut Suma’mur didefinisikan
sebagai spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya, agar masyarakat
pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik atau mental maupun sosial
dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit/gangguan-gangguan
kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap
penyakit-penyakit umum.
Adapun tujuan keselamatan kerja menurut Suma’mur (1987) adalah sebagai berikut :
1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk
kesejahteraan hidup dan untuk meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
2. Menjamin setiap keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.
8
Menurut WHO / ILO (1995), Kesehatan kerja bertujuan:
a) Untuk peningkatan dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-
tingginya bagi pekerja disemua jenis pekerjaan.
b) Pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi
pekerjaan.
c) Perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari resiko akibat faktor yang merugikan
kesehatan; dan penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja
yang disesuaikan dengan kondisi fisiologi dan psikologisnya.
Adapun beberapa hal strategis yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam kebijakan
keselamatan kerja tersebut, antara lain :
a) Orientasi karyawan, untuk meningkatkan pengetahuan keselamatan kerja karyawan
tersebut
b) Penggunaan alat pelindung diri
c) Penataan tempat kerja yang baik dan aman
d) Pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi latihan, kelengkapan peralatan P3K,
pertolongan pada kasus luka dan mengatasi perdarahan, pada kasus patah tulang, terkilir,
luka bakar, cedera otot dan persendian, kasus cedera mata
e) Pencegahan kebakaran
f) Perizinan, yaitu perizinan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan sumber nyala api,
perizinan untuk penggalian, untuk kelistrikan.
9
2.5 Pedoman SMK3
Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja menurut Peraturan Menteri
Kesehatan 2007 terdiri atas meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
1. Tahap persiapan (komitmen dan kebijakan)
Komitmen diwujudkan dalam bentuk kebijakan (policy) tertulis, jelas dan mudah
dimengerti serta diketahui oleh seluruh karyawan rumah sakit. Manajemen rumah sakit
mengidentifikasi dan menyediakan semua sumber daya esensial seperti pendanaan,
tenaga K3 dan sarana untuk terlaksananya program K3 di rumah sakit. Kebijakan K3
di rumah sakit diwujudkan dalam bentuk wadah K3RS dalam struktur organisasi
rumah sakit.
Untuk melaksanakan komitmen dan kebijakan K3 rumah sakit, perlu disusun
strategi antara lain:
a) Advokasi sosialisasi program K3 rumah sakit
b) Menetapkan tujuan yang jelas
c) Organisasi dan penugasan yang jelas
d) Meningkatkan SDM profesional di bidang K3 rumah sakit pada setiap unit
kerja di lingkungan rumah sakit
e) Sumber daya yang harus didukung oleh manajemen puncak
f) Kajian resiko secara kualitatif dan kuantitatif
g) Membuat program kerja K3 rumah sakit yang mengutamakan upaya
peningkatan dan pencegahan
h) Monitoring dan evaluasi secara internal dan eksternal secara berkala
10
2. Tahap perencanaan
Rumah sakit harus membuat perencanaan yang efektif agar tercapai keberhasilan
penerapan sistem manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur.
Perencanaan K3 di rumah sakit dapat mengacu pada standar sistem manajemen K3RS
diantaranya self assesment akreditasi K3 rumah sakit dan SMK3.
Perencanaan meliputi:
a) Identifikasi sumber bahaya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya
Jenis kecelakaan dan PAK yang mungkin dapat terjadi
Penilaian faktor resiko, yaitu proses untuk menentukan ada tidaknya resiko
dengan jalan melakukan penilaian bahaya potensial yang menimbulkan risiko
kesehatan dan keselamatan kerja.
Pengendalian faktor risiko, dilakukan melalui empat tingkatan
pengendalian risiko yaitu menghilangkan bahaya, menggantikan sumber risiko
dengan sarana/peralatan lain yang tingkat risikonya lebih rendah /tidak ada
(engneering/rekayasa), administrasi dan alat pelindung pribadi (APP)
b) Membuat peraturan, yaitu rumah sakit harus membuat, menetapkan dan
melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan peraturan,
perundangan dan ketentuan mengenai K3 lainnya yang berlaku. SOP ini harus
dievaluasi, diperbaharui dan harus dikomunikasikan serta disosialisasikan pada
karyawan dan pihak yang terkait.
c) Tujuan dan sasaran, yaitu rumah sakit harus mempertimbangkan peraturan
perundang-undangan, bahaya potensial, dan risiko K3 yang bisa diukur,
satuan/indikator pengukuran, sasaran pencapaian dan jangka waktu pencapaian
(SMART)
11
d) Indikator kinerja, harus dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang
sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SMK3
rumah sakit.
e) Program kerja, yaitu rumah sakit harus menetapkan dan melaksanakan proram
K3 rumah sakit, untuk mencapai sasaran harus ada monitoring, evaluasi dan
dicatat serta dilaporkan.
3. Tahap penerapan atau pelaksanaan
Pelaksanaan K3 harus merupakan bagian dari semua kegiatan operasional. Maka
dari itu pekerjaan atau tugas apapun tidak dapat diselesaikan secara efisien kecuali jika
si pekerja telah mengikuti setiap tindak pencegahan dan peratuan K3 untuk melindungi
dirinya dan kawan kerjanya. Sesuai dengan konsep sebab akibat kecelakaan serta
prinsip pencegahan kecelakaan, maka pengelompokan unsur K3 diarahkan kepada
pengendalian sebab dan pengurangan akibat terjadinya kecelakaan.
Pelaksanaan K3 di rumah sakit sangat tergantung dari rasa tanggung jawab manajemen
dan petugas terhadap tugas dan kewajiban masing-masing serta kerja sama dalam
pelaksanaan K3. Tanggung jawab ini harus ditanamkan melalui adanya aturan yang
jelas. Pola pembagian tanggung jawab, penyuluhan kepada semua petugas, bimbingan
dan latihan serta penegakan disiplin. Ketua organisasi/satuan pelaksana K3 rumah
sakit secara spesifik harus mempersiapkan data dan informasi pelaksanaan K3 di
semua tempat kerja, merumuskan permasalahan serta menganalisis penyebab
timbulnya masalah bersama unit-unit kerja, kemudian mencari jalan pemecahannya
dan mengkomunikasikannya kepada unit-unit kerja, sehingga dapat dilaksanakan
dengan baik. Selanjutnya memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program, untuk
menilai sejauh mana program yang dilaksanakan telah berhasil. Kalau masih terdapat
kekurangan, maka perlu diidentifikasi penyimpangannya serta dicari pemecahannya.
12
2.6 Organisasi K3
Organisasi/unit pelaksana K3 rumah sakit membantu melakukan upaya promosi di
lingkungan rumah sakit baik pada petugas, pasien, maupun pengunjung yaitu mengenai segala
upaya pencegahan KAK dan PAK di rumah sakit.
Juga bisa diadakan lomba pelaksanaan K3 antar bagian atau unit kerja yang ada di
lingkungan kerja rumah sakit, dan yang terbaik atau terbagus adalah pelaksanaan dan penerapan
K3 nya mendapat reward dari direktur rumah sakit.
a. Tugas dan fungsi organisasi/unit pelaksana K3 rumah sakit,
– Tugas pokok :
Memberi rekomendasi dan pertimbangan kepada direktur rumah sakit mengenai masalah-
masalah yang berkaitan dengan K3
Merumuskan kebijakan, peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan prosedur
Membuat program K3 rumah sakit
– Fungsi :
Mengumpulkan dan mengolah seluruh data dan informasi serta permasalahan yang
berhubungan dengan K3
Membantu direktur rumah sakit mengadakan dan meningkatkan upaya promosi K3,
pelatihan dan penelitian K3 di rumah sakit
Pengawasan terhadap pelaksanaan program K3
Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan tindakan korektif
Koordinasi dengan unit-unit lain yang menjadi anggota K3 rumah sakit
Memberi nasehat tentang manajemen K3 di tempat kerja, kontrol bahaya, mengeluarkan
peraturan dan inisiatif pencegahan
Investigasi dan melaporkan kecelakaan, dan merekomendasikan sesuai kegiatannya
Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru, pembangunan gedung dan
proses
13
b. Struktur Organisasi K3 di Rumah Sakit
Organisasi K3 berada satu tingkat di bawah direktur dan bukan merupakan kerja rangkap.
• Model 1 : Merupakan organisasi yang terstruktur dan bertanggung jawab kepada direktur
rumah sakit. Bentuk organisasi K3 di rumah sakit merupakan organisasi struktural yang
terintegrasi ke dalam komite yang ada di rumah sakit dan disesuaikan dengan kondisi/kelas
masing-masing rumah sakit, misalnya komite medis/nosokomial
• Model 2 : Merupakan unit organisasi fungsional (non struktural), bertanggung jawab langsung
ke direktur rumah sakit. Nama organisasinya adalah unit pelaksana K3 RS, yang dibantu oleh
unit K3 yang beranggotakan seluruh unit kerja di rumah sakit.
c. Keanggotaan
Organisasi/unit pelaksana K3 rumah sakit beranggotakan unsur-unsur dari petugas dan
jajaran direksi rumah sakit
Organisasi/unit pelaksana K3 rumah sakit terdiri dari sekurang-kurangnya ketua,
sekretaris,dan anggota. Organisasi/unit pelaksana K3 dipimpin oleh ketua.
Pelaksanaan tugas ketua dibantu oleh wakil ketua dan sekretaris serta anggota
Ketua organisasi/unit pelalsana K3 RS sebaiknya adalah salah satu manajemen tertinggi
di rumah sakit atau sekurang-kurangnya manajemen dibawah langsung direktur rumah
sakit.
Sedang sekretaris organisasi/unit pelaksana K3 rumah sakit adalah seorang tenaga
profesional K3 rumah sakit, yaitu manajer K3 rumah sakit atau ahli K3
14
d. Mekanisme kerja
Ketua organisasi/unit pelaksana K3 rumah sakit memimpin dan mengkoordinasikan
kegiatan organisasi/unit pelaksana K3 rumah sakit
Sekretaris organisasi/unit pelaksana K3 rumah sakit memimpin dan mengkoordinasikan
tugas-tugas kesekretariatan dan melaksanakan keputusan organisasi/unit pelaksana K3
rumah sakit
Anggota organisasi/unit pelaksana K3 RS mengikuti rapat organisasi/unit pelaksana K3
RS dan melakukan pembahasan atas persoalan yang diajukan dalam rapat, serta
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan organisasi.
2.7 Tahap Pengukuran dan Evaluasi
Pada dasarnya pemantauan dan evaluasi K3 di rumah sakit adalah salah satu fungsi
manajemen K3 rumah sakit yang berupa suatu langkah yang diambil untuk mengetahui dan
menilai sampai sejauh mana proses kegiatan K3 rumah sakit itu berjalan dan mempertanyakan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu kegiatan K3 rumah sakit dalam mencapai tujuan
yang ditetapkan.
Pemantauan dan evaluasi meliputi :
Pencatatan dan pelaporan K3 terintegrasi ke dalam sistem pelaporan RS (SPRS);
Pencatatan dan pelaporan K3
Pencatatan semua kegiatan K3
Pencatatan dan pelaporan KAK
15
Inspeksi dan pengujian
Inspeksi K3 merupakan suatu kegiatan untuk menilai keadaan K3 secara umum dan tidak
terlalu mendalam. Inspeksi K3 di rumah sakit dilakukan secara berkala, terutama oleh petugas
K3 rumah sakit sehingga kejadian PAK dan KAK dapat dicegah sedini mungkin. Kegiatan lain
adalah pengujian baik terhadap lingkungan maupun pemeriksaan terhadap pekerja berisiko
seperti biological monitoring (pemantauan secara biologis).
2.8 Melaksanakan Audit K3
Audit K3 meliputi falsafah dan tujuan, administrasi dan pengelolaan, karyawan dan
pimpinan, fasilitas dan peralatan, kebijakan dan prosedur, pengembangan karyawan dan program
pendidikan, evaluasi dan pengendalian. Tujuan audit K3 :
Untuk menilai potensi bahaya, gangguan kesehatan dan keselamatan
Memastikan dan menilai pengelolaan K3 telah dilaksanakan sesuai ketentuan
Menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial serta pengembangan mutu.
Tahap peninjauan ulang dan peningkatan
Perbaikan dan pencegahan didasarkan atas hasil temuan dari audit, identifikasi, penilaian
risiko direkomendasikan kepada manajemen puncak. Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak
manajemen secara berkesinambungan untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan dalam
pencapaian kebijakan dan tujuan K3.
Informasi dikumpulkan dari hasil monitoring tempat kerja dan lingkungan kerja rumah sakit
terutama yang berkaitan dengan sumber bahaya potensial baik yang berasal dari kondisi
berbahaya maupun tindakan berbahaya serta data dari bagian K3 berupa laporan pelaksanaan K3
dan analisisnya.
16
Data dan informasi dibahas dalam organisasi/unit pelaksana K3 rumah sakit untuk
menemukan penyebab masalah dan merumuskan tindakan korektif maupun tindakan preventif.
Hasil rumusan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada direktur rumah sakit.
Rekomendasi berisi saran tindak lanjut dari organisasi/unit pelaksana K3 RS serta alternatif-
alternatif pilihan serta perkiraan hasil/konsekuensi setiap pilihan.
2.9 Bentuk Kegiatan Penunjang K3
Bentuk kegiatan yang mendukung terselengaranya sistem manajemen K3 agar berjalan
dengan benar, meliputi :
a) Penyuluhan K3 ke semua petugas RS
b) Pelatihan K3 yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dengan perilaku tertentu agar
berperilaku sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai produk akhir dari
pelatihan
Sedangkan, dalam melaksanakan program K3 sesuai peraturan yang berlaku, dapat
dilakukan kegiatan yang diantaranya :
a) Pemeriksaan kesehatan petugas (prakarya, berkala dan khusus)
b) Penyediaan alat pelindung diri dan keselamatan kerja
c) Penyiapan pedoman pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat
d) Penempatan pekerja pada pekerjaan yang sesuai kondisi kesehatan
e) Pengobatan pekerja yang menderita sakit
f) Menciptakan lingkungan kerja yang higienis secara teratur melalui monitoring
lingkungan kerja dari hazard yang ada
g) Melakukan biological monitoring
h) Melaksanakan surveilans kesehatan pekerja
17
2.10 Dasar Hukum Terkait dengan SMK3
Adapun dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 antara lain,
UU No.1 tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
UU No.1 tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan
Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: PER.05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat
Hubungan Kerja
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman
Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1217/Menkes/SK/IX/2001 tentang Pedoman
Penanganan Dampak Radiasi
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1335/Menkes/SK/X/2002 tentang Standar
Operasional Pengambilan dan Pengukuran Kualitas Udara Rumah Sakit
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1439/Menkes/SK/XI/2002 tentang Penggunaan
Gas Medis pada Sarana Pelayanan Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 351/Menkes/SK/III/2003 tentang Komite
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sektor Kesehatan
18
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.432/MENKES/SK/IV/2007
Tentang Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit
BAB III
19
KESIMPULAN dan SARAN
3.1 Kesimpulan
Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan
kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
Rumah sakit merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan dan
pemeliharaan kesehatan dengan berbagai fasilitas dan peralatan kesehatannya.
Potensi bahaya di rumah sakit, selain penyakit-penyakit infeksi juga ada potensi bahaya-
bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di rumah sakit, yaitu kecelakaan (peledakan,
kebakaran, kecelakaan yang berhubungan dengan instalasi listrik, dan sumber-sumber cedera
lainnya), radiasi, bahan-bahan kimia yang berbahaya, gas-gas anestesi, gangguan psikososial,
dan ergonomi. Semua potensi-potensi bahaya tersebut jelas mengancam jiwa bagi kehidupan
bagi para karyawan di rumah sakit, para pasien maupun para pengunjung yang ada di lingkungan
rumah sakit. Rumah sakit mempunyai karakteristik khusus yang dapat meningkatkan peluang
kecelakaan. Misalnya, petugas acapkali menggunakan dan menyerahkan instrumen benda-benda
tajam tanpa melihat atau membiarkan orang lain tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ruang
kerja yang terbatas dan kemampuan melihat apa yang sedang terjadi di area operasi bagi
sejumlah anggota tim (perawat instrumen atau asisten) dapat menjadi buruk. Hal ini dapat
mempercepat dan menambah stres kecemasan, kelelahan, frustasi dan kadang-kadang bahkan
kemarahan. Pada akhirnya, paparan atas darah acapkali terjadi tanpa sepengetahuan orang
tersebut, biasanya tidak diketahui hingga sarung tangan dilepaskan pada akhir prosedur yang
memperpanjang durasi paparan. Pada kenyataannya, jari jemari acap kali menjadi tempat
goresan kecil dan luka, meningkatkan risiko infeksi terhadap patogen yang ditularkan lewat
darah.
20
Tujuan dari diterapkannya Sistem Manajemen K3 ini pada Rumah Sakit adalah
terciptanya cara kerja, lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan karyawan RS.
Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja menurut Peraturan Menteri
Kesehatan 2007 terdiri atas meliputi langkah-langkah sebagai berikut Tahap persiapan
(komitmen dan kebijakan), Tahap perencanaan, Tahap penerapan atau pelaksanaan, Tahap
Pengukuran dan evaluasi, Tahap peninjauan ulang dan peningkatan.
Bentuk kegiatan yang mendukung terselengaranya sistem manajemen K3 agar berjalan
dengan benar, meliputi penyuluhan K3 ke semua petugas RS, pelatihan K3 yang disesuaikan
dengan kebutuhan individu dengan perilaku tertentu agar berperilaku sesuai dengan yang telah
ditentukan sebelumnya sebagai produk akhir dari pelatihan.
Adapun dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 antara lain:
UU No.1 tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
UU No.23 tahun 1992 Tentang Kesehatan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan
Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: PER.05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat
Hubungan Kerja
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman
Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
21
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1217/Menkes/SK/IX/2001 tentang Pedoman
Penanganan Dampak Radiasi
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1335/Menkes/SK/X/2002 tentang Standar
Operasional Pengambilan dan Pengukuran Kualitas Udara Rumah Sakit
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1335/Menkes/SK/X/2002 tentang Standar
Operasional Pengambilan dan Pengukuran Kualitas Udara Rumah Sakit
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1439/Menkes/SK/XI/2002 tentang Penggunaan
Gas Medis pada Sarana Pelayanan Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 351/Menkes/SK/III/2003 tentang Komite
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sektor Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
3.2 Saran
Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) khususnya di Indonesia secara umum
diperkirakan termasuk rendah. Pada tahun 2008 Indonesia menempati posisi yang buruk jauh di
bawah Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand. Kondisi tersebut mencerminkan kesiapan
daya saing pelayanan dan kualitas saranan kesehatan Indonesia di dunia internasional masih
sangat rendah. Indonesia akan sulit menghadapi persaingan global karena mengalami
ketidakefisienan pemanfaatan tenaga kerja (produktivitas kerja yang rendah). Padahal kemajuan
pelayanan tersebut sangat ditentukan peranan mutu tenaga kerjanya. Karena itu disamping
perhatian instansi itu sendiri, pemerintah juga perlu memfasilitasi dengan peraturan atau aturan
perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nuansanya harus bersifat manusiawi atau
bermartabat. kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis sejak lama. Faktor
keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada
gilirannya pada kinerja pelayanan kesehatan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja
semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.
22
DAFTAR PUSTAKA
Allen, carol Vestal, 1998, Memahami Proses keperawatan dengan pendekatan latihan , alih
bahasa Cristantie Effendy, Jakarta : EGC
Depkes RI, 1991, pedoman uraian tugas tenaga keperawatan dirumah sakit, Jakarta.:Depkes RI
Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung : Rosdakarya, 1996
http://www.scribd.com/doc/17348984/Pedoman-Penyelenggaraan-K3-RS
depkes.go.id
http://xa.yimg.com/kq/groups/1051902/593954642/name/K3+RS_HANIFA.pdf
__.2003.Bunga Rampai Hyperkes dan KK.Universitas Diponegoro: Semarang
P.K, Sumakmur.1996. Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Gunung Agung: Jakarta
Departemen Kesehatan RI, Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di
Rumah Sakit. Viewed 24 october 2011
<http://www.depkes.go.id/downloads/Kepmenkes/KMK%20432-IV%20K3%20RS.pdf>
23