I(OMPASo Sabtuo Senin 0 Selasa o Mingguo Rabu o Kamis • Jumat

6 720 21 22

14 1529 30 31

(i)5 823

9 10 1124 25 26

12 1327 28

oMar OApr OMei OJun OJul 0 Ags OSep OOkt ONov ODes

Dilema Pembuktian TerbalikOleh ROMLI ATMASASMITA

Doktrin hukum pi-dana dan konvensiinternasional

mengenai perlindunganhak asasi manusia tidakmengakui pembuktianterbalik untuk menentu-kan kesalahan tersangka.

Namun, pembuktian terbalikuntuk menetapkan perampasanaset tindak pidana, sejak tahun2000, telah dipraktikkan dalamsistem hukum perampasan asettindak pidana di Amerika Serikatmelalui sarana hukum keperda-taan (civil based forfeiture ataunon-conviction based forfeiture/NCB). Lazimnya, sejak lama di-akui sistem hukum perampasanaset tindak pidana melalui saranahukum pidana (criminal basedforfeiture/CB) yang dilaksanakanberdasarkan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatanhukum tetap.

Di dalam sistem hukum acarapidana Indonesia digunakan caraCB, dan perlu menunggu waktu400 hari untuk sampai pada pu-tusan yang memperoleh kekuat-an hukum tetap. Adapun peram-pasan aset tindak pidana melaluiNCB tidak perlu menunggu wak-tu selama itu karena penuntutumum dapat segera membawaterdakwa ke pengadilan dengancara pembuktian terbalik atasaset terdakwa yang diduga ber-asal dari tindak pidana

Praktik NCB di Amerika Seri-kat dan Inggris, juga di beberapanegara Uni Eropa, berhasil me-ngembalikan keuangan secarasignifikan dari organisasi keja-hatan, terutama yang berasal darikejahatan narkotik dan pencu-cian uang. Model perampasanaset NCB dengan pembuktianterbalik tidak melanggar HAMkarena didasarkan pada teori ba-lancedprobability principle, yangmemisahkan antara aset tindakpidana dan pemiliknya. Hal itudidasarkan premis bahwa per-lindungan hak terdakwa untukdianggap tidak bersalah (pradugatak bersalah) dan prinsip non-selfincrimination harus diimbangikewajiban terdakwa membukti-

kan asal-usul aset yang dimi-likinya Teori ini masih mem-berikan jaminan perlindunganhak asasi tersangka untuk di-anggap tidak bersalah, sebaliknyatidak memberikan jaminan per-lindungan hak kepemilikan ter-dakwa atas aset yang diduga ber-asal dari tindak pidana, kecualiyang bersangkutan dapat mem-buktikan sebaliknya

Lahirnya konsep NCB dise-babkan perkembangan organisa-si kejahatan transnasional pasca-perang dingin telah meningkat-kan aset organisasi kejahatan tigakali APBN negara berkembang,terutama diperoleh dari kejahat-an narkotik dan pencucian uang.Perkembangan itu dipandang se-bagai ancaman terhadap keten-teraman dan ketertiban duniaFakta tersebut membuktikanbahwa efek jera penghukumantidak cukup dan tidak berhasilsecara tuntas memerangi keja-hatan transnasional. Bahkan, didalam penjara sekalipun, orga-nisasi kejahatan dapat mengen-dalikan aktivitas kejahatannya,sedangkan ancaman hukumanmati dalam sistem hukum negaramaju telanjur tidak dia,kui.

Beranjak dari kenyataan ter-sebut, terjadi perubahan drastisdalam kebijakan kriminal, khu-susnya di negara maju, yaitustrategi perampasan aset organi-sasi kejahatan atau yang didugaberasal dari kejahatan terbuktilebih ampuh sehingga dapat "me-matikan" kehidupan organisasikejahatan. Pengalaman DEAmenggunakan cara perampasanmelalui sarana hukum perdata(civil based forfeiture) berhasilsecara signifikan membekukandan merampas aset organisasikejahatan. Langkah hukum pem-buktian terbalik dengan NCB, diAmerika Serikat berdasarkan VUPembaruan tentang PerampasanAset melalui Keperdataan (CivilAsset Forfeiture Reform ActjCAFRA) Tahun 2000 dan di Ing-gris dengan VU Tindak PidanaPencucian Uang (proceed of Cri-me Act) Tahun 2002. Di In-donesia, langkah hukum pem-buktian melalui VU Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pi-

dana Pencucian Uang, VU No-mor 31 Tahun 1999jo VU Nomor20 Tahun 2001 tentang Pembe-rantasan Tindak Pidana Korupsi,serta VU Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika

Perkuat sistem pelaporanSesungguhnya, pembuktian

terbalik melalui CB dan NCB diIndonesia akan lebih mudah di-laksanakan jika sistem pelaporanharta kekayaan penyelenggaranegara telah dilaksanakan secarakonsisten dan sistemik. Sistempelaporan harta kekayaan penye-lenggara negara yang demikianakan memberikan dukungan sig-nifikan terhadap aparat penegakhukum, termasuk KPK, dalammenyita dan merampas aset pe-nyelenggara negara yang didugaberasal dari tindak pidana

Sistem pelaporan harta keka-yaan yang telah diatur dalam VUNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Ber-sih dan Bebas dari KKN masihperlu direvisi dan diperkuat de-ngan sistem pembuktian terbalikjika ditemukan bukti awal (primafacie evidence) aset penyeleng-gara negara diduga berasal daritindak pidana Jika sistem pela-poran harta kekayaan, sistem kla-rifikasi, dan sistem verifikasi asetpenyelenggara negara berjalanbaik sejak diberlakukan VU No-mor 28 Tahun 1999, maka peris-tiwa Gayus Tambunan sejak lamadapat dicegah.

Mencuatnya kasus Gayus me-rupakan momentum yang men-dorong pemerintah mempertim-bangkan secara serius pember-lakuan RUO Perampasan AsetKejahatan (RVU PAK). Peme-rintah telah menyusun RVUPAK, tetapi masih menggunakanmodel perampasan berdasarkancriminal based conviction danRVU PAK tidak menggunakancara perampasan CB dan NCBbersamaan.

Penggunaan model perampas-an CB dan NCB secara bersama-an memerlukan dukungan sum-ber daya manusia dan anggaranyang memadai Jika tidak, milljangan diharapkan aspirasi pem-buktian terbalik terhadap asetyang diduga berasal dari keja-

l[tlplng Hum•• Onpad 2011

hatan dapat dicapai dalam waktudekat. Untuk tujuan perampasanaset dengan cara CB dan NCBmelalui pembuktian terbalik di-perlukan. database harta keka-yaan penyelenggara negara yangakurat, serta data wajib pajakyang akurat dari semua warganegara ataupun orang asing.Uraian ini hanya mengenai

tindak pidana oleh penyeleng-gara negara yang berdampak sig- r------~~-------nifikan terhadap peningkatanharta kekayaannya; belum me-nyentuh bagaimana terhadapkorporasi asing dan nasionalyang didirikan secara legal tetapimelakukan aktivitas ilegal yangberdampak merugikan kepen-tingan nasional. VU yang mem-berlakukan kewajiban pelaporanharta kekayaan tidak dapat di-berlakukan terhadap korporasitersebut, kecuali korporasi yangtelah termasuk daftar peserta pa-sar modal (perusahaan terbuka).Konvensi PBB Antikorupsi

2003 yang telah diratifikasi de-ngan VU Nomor 7 Tahun 2006telah memasukkan ketentuantentang suap di sektor swasta(bribery in the private sector) dansuap di sektor publik (bribery inthe public sector), diperkuat ke-tentuan perbuatan memperkayadiri sendiri secara tidak sah (illicitenrichment) yang ditujukan ter-hadap pejabat publik. Tiga tindakpidana barn dalam perundang-undangan nasional yang akan da-tang merupakan ujung tombakuntuk mempercepat proses re-formasi birokrasi, baik secarapreventif maupun represif.Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 20n dan Nomor 2 Tahun20n, antara lain, meliputi peng-gunaan metode pembuktian ter-balik dalam mengefektifkan pe-negakan hukum, seharnsnya da-pat diwujudkan dalam waktusingkat jika isyarat dalam inprestersebut dapat segera dipahamioleh para pelaksananya dengan .mengarnbil langkah-langkahstrategis dan sistematis yang be-nar-benar diperlukan. Salah satulangkah tersebut adalah segeradiberlakukan VU PerampasanAset Tindak Pidana yang memu-at dua model perampasan asetmelalui CB dan NCB. Namun,

--~----

yang terpenting dari pemberla-kuan VU tersebut adalah masihdiperlukan ketentuan lain yangmengatur khusus sistem checkand balances agar VU barn ter-sebut tidak disalahgunakan un-tuk kepentingan politik dan tidakrentan dari suap dan KKN.

ROMLI ATMASASMITAGuru Besar Hukum Pidana In-

temasional Universitas Padjadjaran