Implikasi PP No 24 Tahun 2018 Terhadap Perizinan Lingkungan
& Langkah Tindak lanjutnya
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Usaha dan Kegiatan (Dit. PDL-UK)
Ir. Ary Sudijanto, MSE Direktur PDLUK
Ketentuan-Ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik (OSS) yang terkait dengan Perizinan Lingkungan (1)
1. Pasal 1 angka 21-26 terkait dengan pengertian: a. Izin Lingkungan; b. UKL-UPL; c. Amdal d. Andal e. RKL f. RPL;
2. Pasal 19: Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha;
3. Pasal 32 ayat (2) huruf c:Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen;
4. Pasal 35: usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan( KEK, Kawasan Industri, Kawasam perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) tidak wajib memiliki Izin Lingkungan, tetapi wajib memiliki RKL-RPL Rinci yang disyahkan oleh pengelola Kawasan (Amdal dan Izin Lingkungan hanya untuk Kawasan)
Ketentuan-Ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik (OSS) yang terkait dengan Perizinan Lingkungan (2)
5. Pasal 37 ayat (2): Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatannya harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lingkungan;
6. Pasal 38: Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dapat melakukan kegiatan:
• pengadaan tanah;
• Perubahan luas lahan;
• Pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya (belum menyelesaiakan Amdal belum dapat melakukan kegiatan pembangunan gedung);
• Pengadaan peralatan atau sarana;
• Pengadaan SDM;
• Penyelesaian Sertifikasi atau kelaikan;
• Pelaksanaan uji coba produksi (commissioning); dan/atau
• Pelaksanaan produksi;
Ketentuan-Ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik (OSS) yang terkait dengan Perizinan Lingkungan (3)
7. Pasal 50 huruf a, Pasal 51-Pasal 53: Pemenuhan komitment Izin Lingkungan dengan melengkapi UKL-UPL (Proses penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL serta penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL);
8. Pasal 50 huruf b, Pasal 54-Pasal 61: Pemenuhan komitment Izin Lingkungan dengan melengkapi AMDAL (Proses penyusunan dan penilaian Amdal serta penetapan keputusan kelayalan LH atau ketidaklayakan LH);
9. Pasal 62: Integrasi Analisis Dampak Lalu Lintas ke dalam Amdal atau UKL-UPL;
10. Pasal 63-64: integrasi Izin PPLH (PLB3, pembuangan air limbah ke laut, pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah) ke dalam Izin Lingkungan:
• Mekanisme penyusunan dan penilaian Amdal atau UKL-UPL pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan;
• Perubahan Izin Lingkungan;
Ketentuan-Ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik (OSS) yang terkait dengan Perizinan Lingkungan (4)
11. Pasal 65: Lembaga OSS mengumumkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan; 12. Pasal 66-67: Perubahan usaha dan/atau kegiatan serta Perubahan Izin Lingkungan; 13. Pasal 68: KLHK membangun dan mengembangkan sistem untuk mendukung
pelaksanaan sistem OSS (Sistem Informasi Amdal UKL-UPL dan SPPL – Amdal.Net: www.amdal.id);
14. Pasal 70: Pemrakarsa = pelaku Usaha; 15. Pasal 71: PP No. 27 Tahun 2012 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan
PP 24/2018; 16. Pasal 81-83: Pengawasan terhadap:
• pemenuhan komitmen (pemenuhan komitmen IL); • pengawasan terhadap pemenuhan standar, lisensi, dan/atau pendaftaran;
dan/atau • usaha dan/atau kegiatan;
17. Pasal 84-89: Reformasi Peraturan perizinan berusaha untuk 20 sektor yang tercantum di dalam lampiran PP 24/2018);
Implikasi PP No. 24 Tahun 2018 terhadap Sistem Perizinanan Lingkungan
Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang masuk dalam Sistem
OSS (Tercantum di Lampiran I PP 24/2018)
Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang TIDAK/BELUM masuk
dalam Sistem OSS (Tidak Tercantum di Lampiran I PP 24/2018)
PUU yang akan digunakan: 1) PP 24 Tahun 2018; 2) PP 27 Tahun 2012; dan 3) Peraturan MENLHK tentang Tata Laksana Penyusunan,
Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH untuk mendukung Sistem OSS (Peraturan Menteri LHK Baru: Satu atau beberapa Peraturan Menteri LHK)
Dua Sistem Perizinan Lingkungan:
PUU yang akan digunakan: 1) PP 27 Tahun 2012; dan 2) Peraturan MENLH/MENLHK eksisting terkait dengan
Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (i.e. Peraturan MENLH No. 16/2012, Peraturan MENLH No. 17/2012, Peraturan MENLH No. 8/2013)
1
2
Pasal 35 PP 24/2018: Ketentuan Izin Lingkungan di Kawasan
Perusahaan Industri A
Perusahaan Industri B
Perusahaan Industri D
Perusahaan Industri E
Kawasan (KEK, Kawasan Industri, Kawasam perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas). Contoh Kawasan Industri: 1) Amdal Kawasan Industri; 2) Izin Lingkungan Kawasan Industri
Setiap pelaku usaha di dalam kawasan (i.e. Perusahaan Industri /Tenant di dalam Kawasan Industri):
1) Tidak wajib memiliki Izin Lingkungan, cukup dengan Izin Lingkungan Kawasan
2) Wajib Memiliki RKL-RPL Rinci yang disusun berdasarkan RKL-RPL Kawasan Industri;
3) RKL-RPL Rinci disyahkan oleh Pengelola Kawasan Industri;
Perusahaan Industri C
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PENGAWASAN ATAS RKL-RPL RINCI DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(DIRJEN GAKKUM KLHK)
Implikasi Ketetuan Pasal 35 PP 24/2012 terhadap Penaatan Lingkungan Hidup terhadap
Pengelola Kawasan dan Pelaku Usaha (Tenant) di Dalam Kawasan (i.e. Kawasan Industri)
Perusahaan Industri A
Perusahaan Industri B
Perusahaan Industri D
Perusahaan Industri C
Kawasan Industri: 1) Amdal Kawasan Industri; 2) Izin Lingkungan Kawasan Industri
Pemegang Izin Lingkungan:
Pengelola Kawasan
Pelaku Usaha di dalam
Kawasan Industri (Tenant)
a. Menyusun RKL-RPL Rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan; b. Melaksanakan Pengelolaan LH berdasarkan RKL-RPL Rinci; c. Melaksanakan Pemantauan LH berdasarkan RKL-RPL Rinci ; d. Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci kepada Pengelola Kawasan
• Pelaksana Ketentuan Pasal 53 PP 27/2012;
• Subyek Penerapan Pasal 71 PP 27/2012
Terkait dengan ketentuan: • Pasal 71 UU 32/2009: ketaatan
terhadap PUU PPLH; • Pasal 72: ketaatan terhadap Izin
Lingkungan
Bagaimana mekanisme pembangian tanggung jawab hukum antara Pengelola Kawasan dan Tenant terkait dengan penaatan terhadap lingkungan hidup: 1. Obyek pengawasan dan
penegakan hukum LH; 2. Penerapan Sanksi Adm,
Pidana dan Perdata POLA HUBUNGAN antara Pemerintah (Pusat dan Daerah), Pengelola Kawasan Industri dan Pelaku Usaha di dalam Kawasan Industri terkait dengan aspek PPLH
Pelaku usaha di dalam kawasan (Tenant) tidak wajib Izin Lingkungan
Pelaku Usaha
pernyataan Komitmen
Lembaga OSS
Izin Lingkungan
berdasarkan komitmen
Melengkapi UKL-UPL sesuai formulir UKL-
UPL
Pengajukan UKL-UPL
(Paling lama 10 hari setelah IL
diterbitkan)
Persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan
menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui
sistem OSS
Izin Usaha Berdasarkan Komitment
(i.e. diterbitkan setelah IL
diterbitkan)
Pernyataan Komitmen Pemenuhan: a. Izin Lokasi; b. Izin Lokasi perairan; c. IZIN LINGKUNGAN; d. IMB
Pernyataan Komitmen Izin Lingkungan dengan
MELENGKAPI UKL-UPL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI UKL-UPL: 10 hari + 5 hari + 5 hari apabila ada perbaikan
Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL merupakan
pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan
Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan Melengkapi UKL-UPL berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan
Pasal 50-53 PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
Catatan (Persyaratan): Pelaku usaha diharapkan telah memiliki data dan informasi yang memadai untuk penyusunan dokumen LH sebelum mengajukan ke OSS
• deskripsi rinci rencana usaha;
• dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
• program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Pengajuan UKL-UPL
diumumkan di sistem OSS
Pemeriksaan UKL-UPL
(Paling lama 5 hari setelah disampaikan
Pelaku Usaha)
Tidak ada perbaikan
Perbaikan UKL-UPL dan penyampaian kembali (Paling lama 5 hari setelah
diterima hasil pemeriksaan)
hasil evaluasi kepada
Pelaku Usaha melalui
sistem OSS
Ada perbaikan
CATATAN PENTING!: tidak menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1), Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku.
PEMENUHAN KOMITMEN Izin Lokasi dan/atau Izin Lokasi Perairan, IMB dan Izin Usaha untuk setiap kegiatan usaha dalam Lampiran
PP 24 Tahun 2018
Pelaku Usaha
pernyataan Komitmen
Lembaga OSS
Izin Lingkungan
berdasarkan komitmen
Pengumuman
dan
Konsultasi
Publik oleh
Pemrakarsa
Pengisian
Formulir KA
oleh
Pemrakarsa
Pemeriksaan
Formulir KA
oleh Tim
Teknis
Penyusunan
ANDAL &
RKL-RPL
oleh
Pemrakarsa
Penilaian
atau
Penilaian
akhir ANDAL
& RKL-RPL
Oleh KPA
Rekom hasil penilaian
atau Penilaian
Akhir Andal dan RKL-RPL
oleh KPA
Izin Usaha Berdasarkan Komitment
(i.e. diterbitkan setelah IL diterbitkan)
Pernyataan Komitmen Pemenuhan: a. Izin Lokasi; b. Izin Lokasi perairan; c. IZIN LINGKUNGAN; d. IMB
Pernyataan Komitmen Izin Lingkungan dengan
MELENGKAPI AMDAL
Pasal 53 ayat (7): Penyusunan Dokumen Amdal harus dimulai dilakukan paling lama 30 hari setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan
Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan Melengkapi AMDAL berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan
Pasal 50, Pasal 54-60 PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
Catatan (Persyaratan): Pelaku usaha diharapkan telah memiliki data dan informasi yang memadai untuk penyusunan dokumen LH sebelum mengajukan ke OSS
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI AMDAL
CATATAN PENTING!: TIDAK ADA KETENTUAN terkait dengan proses Amdal yang menyatakan bahwa apabila Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan LH tidak ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku.
keputusan kelayakan LH atau ketidak-layakan LH
perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL
Penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan pemenuhan dokumen
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b.
Proses pengumuman dan konsultasi publik serta formulir KA sebagai dasar penyunan Andal dan RKL-RPL harus sudah selesai paling lama 30 hari setelah Lembaga OSS
menerbitkan IL
Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL, penilaian akhir serta penyampaian hasil penilaian akhir, dan penetapan keputusan kelayakan atau
ketidaklayakan LH diatur dalam Peraturan Menteri LHK
PEMENUHAN KOMITMEN Izin Lokasi dan/atau Izin Lokasi Perairan, IMB dan Izin Usaha untuk setiap kegiatan usaha dalam Lampiran
PP 24 Tahun 2018
Pelaku Usaha
pernyataan Komitmen
Lembaga OSS
Izin Lingkungan
berdasarkan komitmen
Pengumuman
dan
Konsultasi
Publik oleh
Pemrakarsa
Pengisian
Formulir KA
oleh
Pemrakarsa
Pemeriksaan
Formulir KA
oleh Tim
Teknis
Penyusunan
ANDAL &
RKL-RPL
oleh
Pemrakarsa
Penilaian
atau
Penilaian
akhir ANDAL
& RKL-RPL
Oleh KPA
Rekom hasil penilaian
atau Penilaian
Akhir Andal dan RKL-RPL
oleh KPA
Izin Usaha Berdasarkan Komitment
(i.e. diterbitkan setelah Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB
diterbitkan)
Pernyataan Komitmen Pemenuhan: a. Izin Lokasi; b. IZIN LINGKUNGAN; c. IMB
Pernyataan Komitmen Izin Lingkungan dengan
MELENGKAPI AMDAL
Contoh Proses Pemenuhan Komitmen Usaha di untuk Kegiatan PLTU Beserta Jaringan Transmisi di dalam Kawasan Hutan
Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
Catatan (Persyaratan): Pelaku usaha diharapkan telah memiliki data dan informasi yang memadai untuk penyusunan dokumen LH sebelum mengajukan ke OSS
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI AMDAL
keputusan kelayakan LH atau ketidak-layakan LH
perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL
Penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan pemenuhan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf b.
PEMENUHAN KOMITMEN dalam jangka waktu tertentu antara lain: 1. Izin Lokasi (sektor BPN/ATR); 2. IMB (Sektor PUPR); 3. Izin Usaha Penyedian Tenaga Listrik dan Izin Operasi (sektor
Ketenaga Listrikan); 4. Izin Pembangunan Pelabuhan (TUKS/TELSUS) (Sektor
Perhubungan); 5. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) (Sektor LHK)
Sharing/Pertukaran data & Informasi dalam Proses pemenuhan komitmen
Pelibatan Masyarakat dalam Proses Amdal & UKL-UPL
Ketentuan-ketentuan Pelibatan Masyarakat dalam proses UKL-UPL dan Amdal dalam PP No. 24/2018: 1. Proses UKL-UPL (Pasal 52 ayat (2))
a. Pengumuman UKL-UPL yang diajukan ke Lembaga OSS di Sistem OSS; 2. Proses Amdal (Pasal 55)
a. Penyusunan Amdal melibatkan masyarakat terkena dampak dan dapat pula melibatkan masyarakat pemerhati;
b. Pelibatan masyarakat tersebut melalui: • Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan melalui sistem OSS, media massa
dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan • Konsultasi publik;
c. Masyarakat berhak mengajukan SPT dalam jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan
Catatan: 1. PP No 24/2018 tidak mengatur ketentuan pelibatan masyarakat dalam proses penilaian Amdal; 2. Dengan demikian, Ketentuan pelibatan masyarakat dalam proses penilaian Amdal tetap mengikuti
ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Pasal 62-64 PP No 24/2012: Integrasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan
Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL)
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Izin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL)
Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) sesuai
ketentuan PUU
Izin di Bidang LH Izin PPLH):
1. Pengelolaan LB3; 2. Pembuangan air limbah ke laut; 3. Pembuangan air limbah ke sumber air; 4. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke
tanah
Melengkapi (Penyusunan & Penilaian)
Amdal atau UKL-UPL
Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan
Perubahan Izin Lingkungan
(Perubahan Kelola-Pantau)
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-
UPL
Penyusunan & Penilaian Amdal
atau UKL-UPL
Perubahan Izin Lingkungan terkait dengan Perubahan Izin PPLH serta Integrasinya
Kelola-Pantau yang masih bersifat Umum
Belum tersedia Informasi untuk mengkaji persyaratan izin PPLH
Kelola-Pantau sudah Rinci & Operasional
Sudah tersedia Informasi untuk mengkaji persyaratan izin PPLH: Kajian Izin PPLH (i.e. PLB3, pembuangan air limbah ke sungai & laut) terintegrasi ke dalam Kajian AMDAL/UKL-UPL
SKKL/Rekomendasi UKL-UPL sudah memuat/ melampirkan persyaratan dan kewajiban Izin
PPLH secara Rinci
SKKL/Rekomendasi UKL-UPL mencantumkan izin Bidang LH (PPLH)
yang harus ditindaklanjuti
Dinilai oleh Unit Kerja Teknis
Perubahan SKKL/Rekomendasi UKL-UPL sudah memuat/ melampirkan persyaratan dan
kewajiban Izin PPLH secara rinci
Implementasi Izin Lingkungan
Perubahan Izin Lingkungan Berdasarkan Komitmen:
(PerubahanKelola-Pantau: Kajian Izin PPLH)
i.e. Unit Pengendalian Pencemaran atau LB3
Pasal 64 PP 24/2018: Integrasi Izin Bidang LH (Izin PPLH) ke dalam Izin Lingkungan
Pasal 85 PP 24 Tahun 2018: Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas Perizinan Berusaha pada: 1. sektor ketenagalistrikan; 2. sektor pertanian; 3. sektor lingkungan hidup dan kehutanan; 4. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 5. sektor kelautan dan perikanan; 6. sektor kesehatan; 7. sektor obat dan makanan; 8. sektor perindustrian; 9. sektor perdagangan; 10. sektor perhubungan; 11. sektor komunikasi dan informatika; 12. sektor keuangan; 13. sektor pariwisata; 14. sektor pendidikan dan kebudayaan; 15. sektor pendidikan tinggi; 16. sektor agama dan keagamaan; 17. sektor ketenagakerjaan; 18. sektor kepolisian; 19. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan 20. sektor ketenaganukliran,
Perizinan Berusaha Yang Belum masuk Sistem OSS:
1. Bidang/Sektor Pertahanan;
2. Bidang/Sektor Teknologi Satelit;
3. Bidang/Sektor Pertambangan Minerba;
4. Bidang/Sektor MIGAS
5. Pengembangan Panas Bumi
6. Jenis-Jenis Kegiatan tertentu di dalam Sektor yang tercantum di dalam Lampiran PP 24/2018 (Tidak semua kegiatan wajib Amdal/UKL-UPL di setiap sektor tersebut tercatum dalam Lampiran PP24/2018) – Next Slide
Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS
Beberapa Contoh Jenis-jenis Kegiatan Tertentu Di Dalam Sektor Yang Tercantum Di Dalam
Lampiran PP 24/2018 Yang Tidak/Belum Masuk Ke Dalam Sistem OSS
1. Sektor PU dan Perumahan Rakyat (Lampiran Halaman 24-26): Jenis-jenis kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dibawah ini tidak/belum tercantum di dalam Lampiran PP24/2018 untuk sektor PU dan Perumahan Rakyat (di luar sistem OSS):
a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya; b. Daerah Irigasi (pembangunan baru, peningkatan luas, cetak sawah); c. Pengembangan rawa; d. Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara; e. Normalisasi sungai; f. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol g. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan; h. Pembangunan subway/underpass. Terowongan fly over, jembatan i. Pembangunan TPA dan persampahan lainnya; j. Pembangunan saluran drainase; k. Pembangunan jaringan air bersih
Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha: Penyusunan Peraturan Menteri LHK Sebagai Peraturan
Pelaksanaan PP 24/2012 yang terkait dengan Perizinan Lingkungan dalam Sistem OSS (1)
PP 24/2012 (OSS) memberikan mandat kepada Menteri LHK untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri LHK sebagai peraturan pelaksanaan PP OSS, yaitu antara lain:
1. Pasal 35 ayat (4) PP OSS: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan atas RKL-RPL rinci diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Pasal 35 ayat (5) PP OSS: Kegiatan usaha merupakan usaha mikro dan kecil atau kegiatan usaha yang wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pedoman Penetapan usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL);
3. Pasal 51 ayat (3) PP OSS:Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk masing-masing sektor bidang usaha setelah mendapat pertimbangan dari menteri atau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha terkait (Pedoman Formulir UKL-UPL Spesisfik untuk Setiap Jenis Kegiatan di Setiap Sektor);
Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha: Penyusunan Peraturan Menteri LHK Sebagai Peraturan
Pelaksanaan PP 24/2012 yang terkait dengan Perizinan Lingkungan dalam Sistem OSS (2)
PP 24/2012 (OSS) memberikan mandat kepada Menteri LHK untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri LHK sebagai peraturan pelaksanaan PP OSS, yaitu antara lain:
4. Pasal 55 ayat (7) PP OSS: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Pasal 56 ayat (2) PP OSS:Formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk masing-masing sektor bidang usaha setelah mendapat pertimbangan dari menteri atau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha terkait;
6. Pasal 61 PP OSS: Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal, RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, penilaian akhir serta penyampaian hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dan penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha: Penyusunan Peraturan Menteri LHK Sebagai Peraturan
Pelaksanaan PP 24/2012 yang terkait dengan Perizinan Lingkungan dalam Sistem OSS (3)
PP 24/2012 (OSS) memberikan mandat kepada Menteri LHK untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri LHK sebagai peraturan pelaksanaan PP OSS, yaitu antara lain:
7. Pasal 66 ayat (7) PP OSS:Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Pasal 69 ayat (2) PP OSS: kegiatan usaha mikro dan kecil dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pedoman penetapan usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL) terkait dengan amanat Pasal 35 ayat (5) PP OSS (pedoman penetapan usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL)
Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha: Penyusunan Peraturan Menteri LHK Sebagai Peraturan
Pelaksanaan PP 24/2012 yang terkait dengan Perizinan Lingkungan dalam Sistem OSS (4)
1. Selain Peraturan MENLHK tersebut yang diamanatkan oleh PP OSS, juga ada beberapa peraturan MENLHK yang perlu ditetapkan, yaitu:
a. Rancangan Peraturan MENLHK tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
b. Rancangan Peraturan MENLHK tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Kabupaten/Kota yang telah Memiliki RDTR;
c. Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal (Revisi Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012)
2. Disamping itu juga dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem OSS, KLHK perlu menyusun dan mengembangan berbagai standar pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (teknologi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup) untuk berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL
Website AMDAL: Imformasi Publik
tentang Kajian Dampak Lingkungan
Sistem Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup
Sistem Informasi Geo-spasial Kajian Dampak
Lingkungan
Sistem Informasi Publik terkait proses penyusunan & penilaian
Dokumen LH
Sistem Informasi Pelaksanaan Izin Lingkungan
Pasal 68 PP 24/2018: Pengembangan Sistem Informasi Amdal, UKL-UPL
dan SPPL (Amdal.Net – www.amdal.id) untuk Mendukung Sistem OSS
Pasal 68 PP 24 Tahun 2009: KLHK membangun dan mengembangkan sistem untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS.
• Amdal • UKL-UPL • SPPL; • Audit LH • DELH • DPLH
Web GIS AMDAL
Terpantau seluruh Indonesia
Amdal Digital: Ringkas/Concise
http://49.0.2.21/klh/admin/index.php?page=validatorsubsransi&get=201801151054465a5c2606d8838
Matrik Pelingkupan versi digital
(Sistematis dan Pasti Konsisten)
http://49.0.2.21/klh/admin/index.php?page=dampakpotensial1&get=201801232201485a674e5ca183c
Bagan Alir Pelingkupan versi digital
(Sistematis dan Pasti Konsisten)
Peta Batas Wilayah Studi berbasis GIS dalam Amdal.Net
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Drektorat Jenderal Planolgi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PK-TL)
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Manggala Wanabakti Building, Blok IV Lantai 6 Wing C
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270 Phone: +62-21-5705090, Faximile: +62-21-5705090
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Terima kasih