Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 9
Pemerintah Kota Mataram
BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD
TAHUN LALU
Bagian ini memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu (Tahun 2014) dan permasalahan pembangunan daerah.
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah
mencakup Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek
Pelayanan, dan Aspek Daya Saing dengan indikator makro, sebagai berikut:
INDIKATOR MAKRO
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
ASPEK KESEJAHTERAAN
MASAYARAKAT
ASPEK PELAYANAN UMUM
ASPEK DAYA SAING
Karakteristik Lokasi dan Wilayah Potensi Pengembangan Wilayah Wilayah Rawan Bencana Demografi
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Fokus Layanan Urusan Wajib Fokus Layanan Urusan Pilihan
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Fokus Iklim Berinvestasi Fokus Sumber Daya Manusia
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 10
Pemerintah Kota Mataram
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
a. Luas dan Wilayah Administrasi
Kota Mataram adalah salah satu dari 10 (sepuluh) bagian wilayah
kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terletak di Pulau Lombok,
dengan luas wilayah 61,30 Km2 (6.130 Ha). Luas wilayah Kota Mataram 0,30
persen dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153,15 Km2), menjadikan Kota
Mataram sebagai kota terkecil dari kabupaten/kota yang ada. Adapun luas
wilayah Kota Mataram dirinci menurut kecamatan dan kelurahan dapat dilihat
pada berikut
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Mataram menurut Kecamatan dan Kelurahan
No. Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)
1. Kecamatan Ampenan
Ampenan Selatan
83,92
Ampenan
Tengah 59,00
Ampenan Utara 249,36
Banjar 41,37
Bintaro 81,77
Dayan Peken 53,87
Kebon Sari 57,52
Pejarakan Karya 73,94
Pajeruk 84,54
Taman Sari 160,71
Luas Kecamatan Ampenan 945,29
No. Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)
2. Kecamatan Cakranegara
Cakranegara Barat
51,34
Cilinaya 128,94
Sapta Marga 85,72
Cakra Timur 67,03
Mayura 101,97
Cakra Selatan 73,24
Cakra Selatan Baru
55,76
Cakra Utara 129,43
Karang Taliwang 61,59
Sayangsayang 212,00
Luas Kecamatan Cakranegara 967,02
5.31%
13.33%
8.86%
6.93%
10.54% 7.57% 5.77%
13.38%
6.37%
21.92%
Kecamatan Cakranegara Cakranegara Barat
Cilinaya
Sapta Marga
Cakra Timur
Mayura
Cakra Selatan
Cakra Selatan Baru
Cakra Utara
Karang Taliwang
Sayangsayang
8.87%
6.24%
26.36%
4.37% 8.64%
5.69%
6.08% 7.82%
8.94%
16.99%
Kecamatan Ampenan Ampenan Selatan
Ampenan Tengah
Ampenan Utara
Banjar
Bintaro
Dayan Peken
Kebon Sari
Pejarakan Karya
Pajeruk
Taman Sari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 11
Pemerintah Kota Mataram
No. Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)
3. Kecamatan Mataram
Pejanggik 103,49
Mataram Timur 123,51
Pagesangan 195,60
Pagesangan
Barat 75,28
Pagesangan
Timur 110,12
Pagutan Barat 103,58
Pagutan 186,39
Pagutan Timur 91,03
Punia 87,53
Luas Kecamatan Mataram 1.076,53
No. Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)
4. Kecamatan Sandubaya
Selagalas 299,00
Bertais 103,50
Mandalika 100,48
Babakan 109,56
Turida 197,44
Dasan Cermen 158,07
Abian Tubuh Baru
63,95
Luas Kecamatan Sandubaya 1.032,00
No. Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)
5. Kecamatan
Sekarbela
Kekalik Jaya 135,18
Tanjung Karang Permai
67,81
Tanjung Karang 257,01
Karang Pule 106,75
Jempong Baru 465,25
Luas Kecamatan Sekarbela 964,19
9.61%
11.47%
18.17%
6.99% 10.23%
9.62%
17.31%
8.46%
8.13%
Kecamatan Mataram
Pejanggik
Mataram Timur
Pagesangan
Pagesangan Barat
Pagesangan Timur
Pagutan Barat
Pagutan
Pagutan Timur
Punia
28.97%
10.03%
9.74% 10.62%
19.13%
15.32% 6.20%
Kecamatan Sandubaya
Selagalas
Bertais
Mandalika
Babakan
Turida
Dasan Cermen
Abian Tubuh Baru
13.10%
6.57%
24.90%
10.34%
45.08%
Kecamatan Sekarbela
Kekalik Jaya
Tanjung Karang
Permai
Tanjung Karang
Karang Pule
Jempong Baru
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 12
Pemerintah Kota Mataram
No. Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)
6. Kecamatan
Selaparang
Rembiga 315,00
Karang Baru 237,00
Monjok Timur 36,88
Monjok 134,70
Monjok Barat 50,42
Mataram Barat 68,64
Gomong 38,84
Dasan Agung 79,25
Dasan Agung Baru
115,75
Luas Kecamatan Selaparang 1.076,48
Luas Kota Mataram 6.130,03
Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah Kecamatan, 50
Kelurahan dan 321 lingkungan. Kecamatan Cakranegara memiliki jumlah wilayah
kelurahan dan lingkungan terbanyak yaitu 10 Kelurahan dan 72 lingkungan
sedangkan Kecamatan Sekarbela memiliki jumlah wilayah kelurahan dan
lingkungan terkecil yaitu 5 Kelurahan dan 34 lingkungan, sebagaimana tabel dan
berikut :
Tabel 2.2 Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan
serta Luas Wilayah di Kota Mataram Tahun 2014
Kecamatan Jumlah
Kelurahan Jumlah
Lingkungan Luas Wilayah
(Km2) Persentase
(%)
Ampenan 10 55 9,46 15,43
Sekarbela 5 34 10,32 16,84
Mataram 9 55 10,76 17,55
Selaparang 9 61 10,77 17,57
Cakranegara 10 72 9,67 15,77
Sandubaya 7 44 10,32 16,84
Jumlah 50 321 61,30 100,00
Sumber: BPS Kota Mataram
29.26%
22.02%
3.43% 12.51% 4.68%
6.38%
3.61%
7.36%
10.75%
Kecamatan Selaparang Rembiga
Karang Baru
Monjok Timur
Monjok
Monjok Barat
Mataram Barat
Gomong
Dasan Agung
Dasan Agung Baru
Ampenan
15.43%
Sekarbela
16.84% Mataram
17.55%
Selaparang
17.57%
Cakranegara
15,77%
Sandubaya
16.84%
KOTA MATARAM
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 13
Pemerintah Kota Mataram
Kota Mataram
b. Letak dan Batas Wilayah
Secara astronomis Kota Mataram terletak pada posisi antara 08o33’ dan
08o38’ Lintang Selatan dan antara 116o04’ dan 116o10’ Bujur Timur, dengan
panjang garis pantai 9 km dengan batas wilayah yaitu:
Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten
Lombok Barat
Bagian Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
Bagian Barat : Selat Lombok
Gambar 2.1. Letak Geografis Kota Mataram di Provinsi NTB
c. Topografi
Bentuk topografi wilayah Kota Mataram bervariasi dari datar sampai agak
curam dengan klasifikasi sebagai berikut:
Lereng 0–2%, bentuk wilayah datar, seluas 4.652,057 Ha (75,9 %).
Lereng 2–8%, bentuk wilayah agak landai, seluas 1.299,147 Ha (21,20%).
Lereng 8-15%,bentuk wilayah bergelombang, seluas 174,283 Ha (2,84 %).
Lereng 15-25%, bentuk wilayah curam, seluas 4,568 Ha (0,07%).
Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota
Mataram adalah hamparan datar.
Ketinggian tanah bervariasi yaitu Kecamatan Cakranegara mencapai 25 meter,
Kecamatan Mataram 15 meter dan Kecamatan Ampenan 5 meter dari
permukaan laut termasuk daerah pantai.
d. Geologi dan Jenis Tanah
Satuan batuan yang tersingkap di Kota Mataram terdiri dari batuan gunung
api, batuan sedimen, serta batuan terobosan yang umurnya berkisar dari jaman
tersier sampai kuarter. Formasi bantuan yang terbentuk adalah Formasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 14
Pemerintah Kota Mataram
Kalipalung (TQp) yang mempunyai anggota Selayar (TQs), Formasi Kalibalak
(TQb), dan Formasi Lekopiko (Qvl) dengan jenis batuan sebagai berikut:
Formasi Kalipalung : Breksi gampingan dan lava.
Anggota Selayar : Batu pasir tuffan dan batu lempung tuffan dengan
sisipan tipis karbon.
Formasi Kalibabak : Breksi dan lava.
Formasi Lekopiko : Tuff berbatu apung, breksi lahar, dan lava.
Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut, dan
pecahan koral tersebar hampir di seluruh Kota Mataram, khususnya di daerah
muara sungai. Kota termasuk dalam Busur Bergunung Api Nusa Tenggara Barat,
yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda
sebelah barat. Busur tersebut terbentang dari Pulau Jawa ke Nusa Tenggara dan
melengkung mengitari Laut Banda. Kota Mataram sendiri tidak memiliki daerah
pegunungan dengan timbulan kasar.
e. Hidrologi
Kota Mataram memiliki potensi air tanah (aquifer) yang cukup besar. Hal ini
dapat dilihat di beberapa bagian wilayah Kota Mataram, seperti Kelurahan
Rembiga (Kecamatan Selaparang), Kelurahan Sayangsayang (Kecamatan
Cakranegara), dan Kecamatan Mataram memiliki kedalaman akuifer 5-7 m.
Sedangkan Kelurahan Monjok dan Kelurahan Dasan Agung bagian utara
(Kecamatan Selaparang) memiliki kedalaman air tanah hingga 15 m. Di samping
potensi akuifer, Kota Mataram masih dapat mensuplai kebutuhan air bersih yang
berasal dari mata air Sarasuta, Ranget, dan Saraswata di Kecamatan Narmada
(Kabupaten Lombok barat).
Titik-titik mata air tersebar di Kelurahan Pejeruk, Karang Baru,
Sayangsayang, Cakranegara Utara, Dasan Cermen, Babakan, Mandalika, dan
Pagesangan Tengah. Kota Mataram dialiri empat sungai besar yang berfungsi
sebagai drainase alam, yaitu Sungai Jangkok (86 km dengan luas 1.712,12 Ha),
Sungai Ancar (21 km dengan luas 858,47 Ha), Sungai Brenyok (42 km dengan
luas 2.277,55 Ha), dan Sungai Midang (26 km dengan luas 562,47 Ha). Hulu
sungai-sungai tersebut berada di sekitar lereng Gunung Rinjani dan bermuara di
Selat Lombok.
f. Klimatologi
Menurut Stasiun Klimatologi I Mataram, suhu udara rata-rata di Mataram
berkisar antara 21,03°C sampai dengan 26,62°C. Untuk kelembaban udara rata-
rata bervariasi, dari 77% sampai dengan 87%. Curah hujan tertinggi tercatat
pada bulan Januari sebesar 424 mm dan hari hujan terbanyak tercatat pada
bulan Januari sebesar 29 hari.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 15
Pemerintah Kota Mataram
g. Penggunaan lahan
Pola guna lahan di Kota Mataram dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
cenderung berkembang secara linier, konsentrik, dan parsial. Perkembangan pola
linear terjadi karena tata guna lahan mengikuti pola jaringan jalan yang ada,
seperti pada koridor utama Kota Mataram di Jalan Yos Sudarso – Jalan Langko –
Jalan Pejanggik – Jalan Selaparang – Jalan Sandubaya (Ampenan-Mataram-
Cakranegara). Perkembangan guna lahan secara konsentrik ditunjang pola
jaringan jalan yang berbentuk grid (mengelompok) seperti yang tersebar di
Kawasan Cakranegara dan sekitarnya.
Sedangkan pola guna lahan yang berkembang secara parsial terjadi di
Kelurahan Rembiga, Sayangsayang di bagian utara, Kelurahan Jempong Baru,
Pagutan, dan pusat permukiman di Kawasan Bertais. Pada pola linier,
konsentrik, dan parsial tersebut terjadi penyatuan-penyatuan guna lahan,
sehingga terbentuklah kawasan terbangun yang telah berkembang seperti saat
ini. Perubahan penggunaan lahan menjadi kawasan terbangun terjadi pada lahan
non-terbangun dengan perubahan yang bersifat fungsional, seperti kawasan
permukiman berubah menjadi kawasan pusat perdagangan dan jasa.
Neraca penggunaan tanah Kota Mataram pada tahun 2013 menunjukkan
komposisi yang berimbang antara penggunaan tanah terbangun sebesar 3.176,25
Ha (51,82%) dan non terbangun seluas 2.953,25 Ha (48,18%) dari total luas
wilayah Kota Mataram seluas 6.130 Ha. Penggunaan lahan di Kota Mataram
sampai 2012 didominasi oleh kawasan perumahan (39,17%) dan tanah pertanian
(45,08%). Dalam perkembangannya konversi lahan sebagian besar untuk fungsi
perumahan, perkantoran, pendidikan serta untuk pertokoan. Hal ini tentunya
terjadi dengan semakin pesatnya dinamika perkembangan dan pertumbuhan
Kota yang berimplikasi pada penyesuaian terhadap kebutuhan lahan untuk
pengembangannya, sebagaimana Tabel 2.3 berikut.
Tabel 2.3
Penggunaan Lahan Menurut Kesesuaian dengan RUTR (Ha) di Kota Mataram Tahun 2011-2013
No Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha)
2011 2012 2013
1 Perumahan 2.338,56 2.352,18 2.401,12
2 Lapangan Olahraga 46,10 46,10 46,10
3 Kuburan 51,64 51,64 51,64
4 Perkantoran 115,36 115,45 115,45
5 Pendidikan 146,50 151,82 151,82
6 Kesehatan 20,95 23,37 23,37
7 Ibadah 63,33 63,33 63,33
8 Pasar / Terminal 67,35 68,35 68,35
9 Pertokoan / SPBU 97,80 101,98 102,78
10 Warung / Rumah Makan 0,40 1,32 1,56
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 16
Pemerintah Kota Mataram
No Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha)
2011 2012 2013
11 Hotel 18,91 18,91 18,91
12 Pergudangan 50,60 50,60 50,01
13 Industri dan Jasa 51,75 51,75 51,24
14 Taman Kota 6,07 6,07 6,07
15 Tanah Diperuntukan 125,32 125,82 129,88
16 Tanah Pertanian 2,847,47 2,819,42 2,763,49
17 Tanah Tidak Diusahakan 81,88 81,89 81,89
Kota Mataram 6.130,00 6.130,00 6.130,00
Sumber: Mataram Dalam Angka, 2014
Sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi NTB tahun 2014, lahan di Kota Mataram digunakan
untuk wilayah Permukiman (3.263,93 ha), Industri (843,53 ha), Persawahan
(1.881,56 ha), Perairan Darat (94,43 ha), dan Tanah terbuka (46,45 ha).
2. Potensi Pengembangan Wilayah
Dalam RTRW Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta kegiatan
perdagangan dan jasa skala regional. Sementara, dalam RTRW Provinsi NTB, Kota
Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di
bidang pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Kota Mataram sebagai PKN dan KSP
memiliki potensi yang sangat strategis dalam pengembangan wilayah kota.
Secara kewilayahan Kota Mataram dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan
dengan fungsi utama adalah:
1) Wilayah Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan
dan jasa serta pariwisata;
2) Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran
pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan;
3) Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perdagangan dan pusat bisnis.
Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan mampu
untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting
dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah baik dalam bidang
ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan, yaitu:
a. Kawasan strategis bidang pariwisata;
Kawasan pariwisata biasanya akan membawa pada efek berganda (multiplier
effects), sehingga mampu menghasilkan pemasukan bagi suatu wilayah. Kawasan
strategis bidang pariwisata ditetapkan di beberapa lokasi berikut ini:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 17
Pemerintah Kota Mataram
1) Kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga (Kecamatan
Selaparang) dan Kelurahan Ampenan Utara (Kecamatan Ampenan) sebagai
kawasan pariwisata dengan konsep MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and
Exhibitions) yang berbasis lingkungan;
2) Kawasan Mayura yang terdiri dari Taman Mayura, Pura Meru, dan kolam
pemandian Mayura di Kelurahan Mayura (Kecamatan Cakranegara);
3) Kawasan Udayana di Kelurahan Kebon Sari dan Kelurahan Pejarakan Karya
(Kecamatan Ampenan);
4) Kawasan Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan
Barat (Kecamatan Mataram), dan Kelurahan Karang Pule (Kecamatan Sekarbela);
5) Kawasan Mapak yang terdiri dari pariwisata pantai, situs makam Loang Baloq,
dan taman rekreasi, serta kawasan pengembangan pelabuhan wisata yang
membentang dari Kelurahan Tanjung Karang hingga Kelurahan Jempong Baru
(Kecamatan Sekarbela);
6) Kawasan Kota Tepian Air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, dan
Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan);
7) Kawasan Sayang-Sayang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang-sayang
(Kecamatan Sandubaya) sebagai kawasan pariwisata kuliner.
b. Kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa.
Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bidang perdagangan dan jasa
ditetapkan di lokasi berikut:
1) Pusat perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan
Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan);
2) Pusat perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara di Kelurahan
Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan
Cakranegara Timur, dan Kelurahan Cakranegara Selatan;
3) Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika.
c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
Kawasan strategis di bidang sosial budaya ditetapkan pada sebuah kawasan
yang dianggap memiliki nilai historis maupun kegiatan-kegiatan budaya untuk
tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya. Kawasan strategis
ini juga merupakan aset wisata sejarah dan budaya yang dapat menunjukkan jati diri
maupun penanda Kota Mataram. Kawasan-kawasan tersebut adalah:
1) Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro (Kecamatan Ampenan);
2) Kawasan Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya (Kecamatan Cakranegara);
3) Kawasan Pusat Kajian Islam (Islamic Center) di Kelurahan Dasan Agung;
4) Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah dan Ampenan
Selatan (Kecamatan Ampenan).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 18
Pemerintah Kota Mataram
d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup di Kota Mataram adalah:
1) Kawasan konservasi di sepanjang Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai
Ancar, dan Sungai Brenyok;
2) Kawasan konservasi sempadan pantai Selat Lombok sepanjang 8 - 9 km;
3) Kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur (Kecamatan Mataram) serta
Kelurahan Sayang-sayang dan Selagalas (Kecamatan Sandubaya);
4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tiap tanah pecatu yang terdapat di Kota
Mataram.
3. Wilayah Rawan Bencana
Dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 wilayah rawan bencana di Kota
Mataram, antara lain:
1) Longsor, Genangan, dan Banjir
Kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah datar-
landai dan dilalui oleh empat sungai besar, menyebabkan tiap daerah aliran
sungai tersebut menjadi daerah rawan longsor terutama di musim penghujan.
Selain bencana longsor, beberapa titik di Kota Mataram terutama di Kecamatan
Sekarbela, Mataram, dan Cakranegara kerap terjadi genangan dan banjir.
Genangan air ini, selain disebabkan oleh kondisi topografi yang cenderung datar,
juga disebabkan oleh banyaknya saluran drainase yang tidak berfungsi secara
optimal. Beralihnya fungsi dari saluran irigasi menjadi drainase/air buangan.
2) Gelombang Pasang dan Tsunami
Wilayah-wilayah yang rentan terkena bencana gelombang pasang dan tsunami
adalah wilayah yang dekat dengan pantai (Selat Lombok) atau dengan kata lain
adalah kawasan pesisir. Wilayah-wilayah yang masuk dalam kawasan rawan
gelombang pasang dan tsunami adalah Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan
Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung
Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru.
3) Abrasi Pantai
Abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak
tinggi pada waktu tertentu yang terus menerus. Hal ini dikarenakan pantai tidak
memiliki penahan gelombang, sehingga mempercepat proses terjadinya abrasi
pantai. Kawasan yang rawan abrasi pantai di Kota Mataram adalah wilayah
pesisir yang telah disebutkan di atas. Salah satu dampak abrasi pantai adalah
terjadinya intrusi air laut yang dapat mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah
Kota Mataram.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 19
Pemerintah Kota Mataram
4) Gempa Bumi
Gempa bumi merupakan fenomena alam yang waktu kejadiannya tidak bisa
diprediksi. Kondisi tektonik di wilayah Provinsi NTB, khususnya Kota Mataram
merupakan jalur tumbukan lempeng Hindia-Australia dengan lempeng Euro-Asia
menyebabkan wilayah ini memiliki ancaman kegempaan yang potensial. Selain
ini terdapat ancaman dari utara berupa patahan busur belakang. Kedalaman
pusat gempa di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya adalah sekitar 50 km.
4. Kondisi Demografi
a. Jumlah Penduduk
Kota Mataram merupakan daerah otonom dengan luas wilayah terkecil di
Provinsi NTB, namun dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif besar.
Berdasarkan data BPS, penduduk Kota Mataram pada tahun 2011 hingga tahun
2014 didominasi oleh penduduk perempuan dengan selisih antara penduduk
perempuan dan laki-laki 4.928 jiwa pada tahun 2014. Jumlah penduduk tahun
2014 mengalami peningkatan 9.188 jiwa dari tahun 2013. Besarnya jumlah
penduduk tersebut di satu sisi dapat menjadi potensi Sumber Daya Manusia bagi
pembangunan Kota Mataram di segala bidang, namun di sisi yang lain banyak
kebutuhan sosial kemasyarakatan yang harus dipenuhi.
Lebih jelas mengenai gambaran komposisi jumlah penduduk Kota Mataram
tahun 2011 hingga tahun 2014 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat
sebagaimana gambar berikut.
Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Kota Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2012 - 2014
Sumber : BPS Kota Mataram, 2015
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
2012 2013 2014
2012 2013 2014
Laki - Laki 208,886 213,520 218,068
Perempuan 213,787 218,356 222,996
Total Penduduk 422,673 431,876 441,064
Laki - Laki
Perempuan
Total Penduduk
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 20
Pemerintah Kota Mataram
b. Pertumbuhan Penduduk
Kota Mataram pada tahun 2011 hingga tahun 2014 mengalami
pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sebagai akibat kelahiran alami
dan migrasi. Kedudukan dan fungsi Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi,
pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa menjadi
penyebab tingginya migrasi ke Kota Mataram dibandingkan daerah lain di
Provinsi NTB. Peningkatan jumlah penduduk tersebut terjadi merata di seluruh
wilayah kecamatan di Kota Mataram. Kepadatan penduduk Kota Mataram tahun
2014 yaitu 7.195 jiwa/km² dimana angka tersebut menjadikan Kota Mataram
memiliki tingkat kepadatan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2012-2014
No Kecamatan Luas
Wilayah (Km2 )
Penduduk (Jiwa)
Kepadatan Penduduk (Jiwa /Km2)
2012 2013 2014 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Ampenan 9,46 82.585 84.324 86.052 8.730 8.914 9.096
2 Sekarbela 10,32 57.792 60.123 62.508 5.600 5.826 6.057
3 Mataram 10,76 77.397 79.420 81.450 7.193 7.381 7.570
4 Selaparang 10,77 73.806 74.181 74.513 6.853 6.888 6.919
5 Cakranegara 9,67 65.488 66.026 66.516 6.772 6.828 6.879
6 Sandubaya 10,32 65.605 67.802 70.025 6.357 6.570 6.785
Jumlah/Total 61,30 422.673 431.876 441.064 6.895 7.045 7.195
Sumber: data proyeksi BPS Kota Mataram, 2015
Dari tabel 2.4 diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Ampenan memiliki
jumlah penduduk terbanyak tiap tahunnya, dengan luas wilayah terkecil jumlah
penduduk di wilayah ini menghasilkan kepadatan penduduk yang paling tinggi
dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di Kota Mataram, pada tahun 2014
Kepadatan Penduduk di Kecamatan Ampenan sebesar 9.096
Jiwa/Km2.Sedangkan jumlah Kecamatan Sekarbela dengan luas wilayah terbesar
ketiga memiliki jumlah penduduk terkecil sehingga kepadatan penduduknya
paling rendah yaitu 6.057 Jiwa/Km2 pada tahun 2014.
5. Struktur dan Komposisi Penduduk
Secara umum komposisi penduduk Kota Mataram pada tahun 2014
didominasi oleh penduduk perempuan. Kondisi ini terjadi hampir di semua
kelompok umur terutama pada kelompok usia di atas 14 tahun. Namun pada
kelompok umur dengan jumlah terbesar yaitu 20-24 tahun, penduduk laki-laki
lebih banyak daripada peduduk perempuan dengan jumlah selisih 2.941 jiwa.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 21
Pemerintah Kota Mataram
Menurut komposisi umur, komposisi penduduk tahun 2014 terbanyak pada
umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 56.105 jiwa, sedangkan komposisi penduduk
terkecil pada kelompok umur 70-74 tahun 4.896.
Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014
Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
0 – 4 21.347 20.428 41.775
5 – 9 19.760 18.988 38.748
10 – 14 18.861 17.990 36.851
15 – 19 22.487 22.767 45.254
20 – 24 29.523 26.582 56.105
25 – 29 18.394 19.352 37.746
30 – 34 16.852 19.384 36.236
35 – 39 15.312 16.925 32.237
40 – 44 14.541 15.578 30.119
45 – 49 11.762 12.306 24.068
50 – 54 9.246 9.541 18.787
55 – 59 7.615 7.853 15.468
60 – 64 4.891 5.290 10.181
65 – 69 3.408 3.985 7.393
70 – 74 2.121 2.775 4.896
75 + 1.948 3.252 5.200
Jumlah 218.068 222.996 441.064 Sumber: BPS Kota Mataram, 2015.
Jika dikelompokkan masing-masing menurut jenis kelamin dan kelompok
usia produktif maka komposisi penduduk Kota Mataram dapat dilihat pada
gambar di bawah ini.
Gambar 2.3
Persentase Penduduk Kota Mataram
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014
Gambar 2.4
Struktur Umur Penduduk
Kota Mataram Tahun 2013
49.44
%
50.56
%
Laki-laki
Perempuan
26.61%
69.42%
3.97%
0 -14 thn 15 - 64 thn > 65 thn
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 22
Pemerintah Kota Mataram
Melihat kondisi struktur umur penduduk Kota Mataram pada tahun 2014
termasuk dalam transisi demografi yang menguntungkan karena proporsi
penduduk terbesar adalah yang berusia 15 sampai 64 tahun atau yang masih
dalam usia produktif. Kondisi demografi ini disebut menguntungkan karena
berpeluang untuk menciptakan kesejahteraan bila penduduk produktif tersebut
merupakan sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi terhadap
pembangunan. Proporsi penduduk wanita yang lebih besar dan tingginya jumlah
penduduk usia produktif ini perlu di antisipasi oleh pemerintah dengan kebijakan
pembangunan daerah yang pro gender dan pro job.
Jika disusun dalam struktur piramida, penduduk Kota Mataram termasuk
dalam Piramida Penduduk Muda yaitu kondisi penduduk yang memiliki
pertumbuhan penduduk yang cepat dimana angka kelahiran jauh lebih tinggi
jika dibandingkan dengan angka kematian. Hal ini ditandai dengan komposisi
jumlah penduduk usia muda sangat besar, sedangkan usia tua sedikit
sebagaimana dapat dilihat seperti gambar di atas
Gambar 2.5 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2014
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
40,000 30,000 20,000 10,000 00 10,000 20,000 30,000
0 – 4
5 – 9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 +
Jumlah Penduduk
Kelompok Umur Laki-laki Perempuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 23
Pemerintah Kota Mataram
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah dari nilai tambah yang
diciptakan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah pada tahun
tertentu. Dengan kata lain, PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah
dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya guna menciptakan nilai tambah
bagi masing-masing sektor perekonomian.
Menurut data BPS Kota Mataram, hingga tahun 2014 nilai PDRB Kota
Mataram Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan,
dimana pada tahun 2014 PDRB ADHB Kota Mataram menjadi Rp.8,116 triliun
atau mengalami peningkatan sebesar 15,58% dari tahun 2013. Sejalan dengan
PDRB ADHB, nilai PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga
mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 PDRB ADHK sebesar Rp.2,43 triliun,
meningkat menjadi Rp.2,63 triliun pada tahun 2013 dan menjadi Rp.2,84 triliun
pada tahun 2014
Tabel 2.6
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Mataram Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2014
Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rp.) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rp.)
2012* 2013** 2014*** 2012* 2013** 2014***
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian 218.470.419 241.666.672 265.314.721 91.015.340 92.823.309 95.014.395
Pertambangan
& Penggalian 663.802 701.816 736.305 313.601 314.573 316.335
Industri
Pengolahan 613.314.304 668.264.359 743.426.751 293.450.261 307.858.669 326.207.700
Listrik, Gas,
Air 71.596.604 82.907.708 95.669.685 21.298.973 23.421.960 25.647.700
Bangunan 583.903.454 669.098.062 781.009.156 245.802.804 267.998.797 292.440.287
Perdagangan,
Hotel &
Restoran
1.397.171.260 1.695.799.388 2.022.777.111 524.314.619 582.996.649 647.532.922
Pengangkutan
& Komunikasi 1.182.536.034 1.319.148.200 1.452.809.230 476.425.057 497.939.720 522.245.263
Keuangan,
Persewaan &
Jasa
Perusahaan
1.196.064.654 1.413.991.859 1.689.150.598 486.286.378 541.705.980 605.286.889
Jasa-Jasa 829.208.988 930.799.139 1.064.855.196 290.910.948 310.328.988 330.816.924
PDRB 6.092.929.519 7.022.377.203 8.115.748.753 2.429.817.981 2.625.388.645 2.845.507.761
Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara ***) Angka Prediksi
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 24
Pemerintah Kota Mataram
Gambar 2.6
Kontribusi Masing-masing Sektor (persen) terhadap Pembentukan PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kota Mataram Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014
Sebagai ibukota Provinsi, Kota Mataram menjadi pusat perdagangan dan
jasa dimana arus keluar masuk barang dari berbagai daerah serta jasa terjadi di
Kota Mataram. Peranan pemerintah daerah dalam mendukung aktivitas
perdagangan cukup besar yang ditandai dengannya banyaknya bangunan ruko-
ruko baru di Kota Mataram. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun
2014 menjadi leading sector bagi perekonomian yang mana tercermin dalam nilai
tambah bruto atas PDRB ADHB pada sektor ini mencapai nilai sebesar Rp.2,02
trilliun atau kontribusi sektor ini pada pembentukan PDRB ADHB Kota Mataram
sebesar 24,92 persen. Penyumbang terbesar dari sektor ini adalah subsektor
perdagangan besar dan eceran. Pada nilai tambah bruto ADH Konstan sektor ini
sebesar Rp.647,53 miliar rupiah atau berkontribusi 22,76 persen.
Penyumbang PDRB terbesar kedua adalah sektor Keuangan, Persewaan dan
Jasa Perusahaan yang menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Pada
tahun 2014 nilai tambah bruto atas PDRB ADHB pada sektor ini mencapai
sebesar Rp.1,68 trilliun, dengan kata lain kontribusi sektor ini sebesar 20,81
persen. Subsektor Bank merupakan kontributor dominan dimana kegiatan
perbankan merupakan penunjang semua kegiatan perekonomian masyarakat
baik melalui simpanan maupun kredit yang tersalurkan, selanjutnya yang lain
dihasilkan oleh lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, sewa
bangunan, dan jasa perusahaan. Nilai tambah bruto ADH Konstan sektor ini
sebesar Rp.605,28 miliar rupiah atau berkontribusi 21,27 persen.
0 1,000,000,000 2,000,000,000
Pertanian
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas, Air
Bangunan
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
Jasa-Jasa
3,27%
0,01%
9,16%
1,18%
9,62
24,92%
17,90%
20,81%
13,12%
3,34%
0,01%
11,46%
0,90%
10,28
22,76%
18,35%
21.27%
11,63%
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rp.) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rp.)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 25
Pemerintah Kota Mataram
Perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah, salah satunya sangat
ditentukan oleh kelancaran distribusi hasil kegiatan produksi dan didukung oleh
kegiatan komunikasi yang memadai. Sektor pengangkutan dan komunikasi pada
tahun 2014 telah menghasilkan nilai tambah bruto adh berlaku sebesar Rp 1,45
trilliun atau kontribusi 17,90 persen. Untuk nilai tambah bruto adh konstan,
sektor ini mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp.522,24 miliar atau
berkontribusi sebesar 18,35 persen.
Kontribusi sektor jasa-jasa terhadap pembentukan PDRB ADHB Kota
Mataram tahun 2014 sebesar Rp.1,06 triliun atau 13,12 persen, dimana nilai
tambah yang dihasilkan sektor ini masih didominasi oleh subsektor
pemerintahan umum dibandingkan oleh subsektor swasta termasuk perorangan.
Sedangkan nilai tambah bruto ADHK sektor ini sebesar Rp. 330,81 miliar atau
dengan kontribusi sebesar 11,63 persen.
Sektor industri pengolahan pada tahun 2014 mampu menciptakan nilai
tambah bruto ADHB sebesar Rp. 743,42 miliar dengan kontribusi sebesar 9,16
persen. Sektor industri pengolahan memiliki potensi yang besar untuk
berkembang menjadi leading sektor bagi perekonomian Kota Mataram. Industri
pengolahan memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan sektor
perekonomian lainnya. Sektor bangunan pada tahun 2014 juga memberikan
kontribusi yang cukup signifikan pada pembentukan PDRB Kota Mataram
dengan memberikan nilai tambah Rp.781 miliar atau kontribusi sebesar 9,62
persen pada PDRB ADHB dan Rp.292,44 miliar atau 1,28 persen pada PDRB
ADHK.
Sektor listrik, gas dan air bersih memberikan nilai tambah PDRB ADHB
Rp.95,66 miliar senilai dengan kontribusi yang tetap dengan tahun sebelumnya
yaitu sebesar 1,18 persen dan pada PDRB ADHK dengan nilai tambah Rp.292,44
miliar atau kontribusi 0,90 persen. Sektor pertanian dan sektor pertambangan
memberikan kontribusi yang tidak terlalu tinggi pada pembentukan PDRB Kota
Mataram. Pada tahun 2014 sektor pertanian memberikan nilai tambah bruto
ADHB sebesar Rp.265,31 miliar dengan kontribusi sebesar 3,27 persen dan nilai
tambah bruto ADHK Rp. 95,01 miliar atau kontribusi 3,34%. Sedangkan sektor
pertambangan memberikan kontribusi sebesar 0,01 persen pada PDRB Kota
Mataram dengan nilai tambah bruto ADHB Rp.736,81 juta dan ADHK Rp.316,3
juta.
Pembentukan PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Kota Mataram
dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok sektor yaitu: kelompok sektor Primer
terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian; kelompok
sektor Sekunder terdiri dari sektor Industri sektor Pengolahan, Listrik, Gas, Air,
dan sektor Bangunan; dan; sektor Tersier terdiri dari sektor perdagangan hotel &
restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor bank, usaha persewaan &
jasa perusahaan dan sektor jasa- jasa.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 26
Pemerintah Kota Mataram
Gambar 2.7 PDRB Kota Mataram Menurut Kelompok Sektor Tahun
2012-2014 (Ribu Rp)
Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara ***) Angka Prediksi
Sumber: Dokumen PDRB Kota Mataram, 2013; BPS Kota Mataram, 2015.
Peranan PDRB atas dasar harga berlaku menurut kelompok sektor dalam
kurun waktu 2012-2014 masih didominasi oleh kelompok sektor tersier. Pada
tahun 2014 kontribusi sektor tersier mengalami peningkatan dari 76,32 persen
pada tahun 2013 menjadi 76,76 persen. Hal ini menggambarkan struktur
perekonomian Kota Mataram mengarah kepada struktur jasa (Service City),
dimana Kota Mataram yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat
mempunyai fungsi-fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perdagangan, jasa dan pariwisata. Sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial. Juga sebagai pusat pelayanan
bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis. Karena fungsinya sebagai pusat
pelayanan-pelayanan tersebut, maka kebutuhan akan jasa pendukungnya cukup
tinggi.
Struktur perekonomian di setiap kecamatan di Kota Mataram secara umum
sama yaitu pada sektor tersier sangat menonjol sedangkan sektor primer sangat
kecil peranannya. Gambaran kinerja perekonomian kecamatan dapat dianalisa
dari data berikut :
0.00
1,000,000,000.00
2,000,000,000.00
3,000,000,000.00
4,000,000,000.00
5,000,000,000.00
6,000,000,000.00
7,000,000,000.00
2012* 2013** 2014***
3,60% 3,45% 3,28%
20,82% 20,22% 19,96%
75,58%
76,32%
76,76%
2012* 2013** 2014***
Primer 219,134,221.00 242,368,488.00 266,051,026.00
Sekunder 1,268,814,362.00 1,420,270,129.00 1,620,105,592.00
Tersier 4,604,980,936.00 5,359,738,586.00 6,229,592,135.00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 27
Pemerintah Kota Mataram
Tabel 2.7 PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2011-
2013 Kota Mataram
No Kecamatan PDRB ADHB (Rp.000) PDRB ADHK (Rp.000)
2011 2012* 2013** 2011 2012* 2013**
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ampenan 674.103.473 763.565.986 877.181.149 291.355.138 318.179.389 341.739.449
2 Sekarbela 448.994.312 507.559.850 574.657.923 197.098.377 213.986.722 227.046.109
3 Mataram 806.604.103 936.982.270 1.075.617.986 327.621.180 358.242.089 386.947.682
4 Selaparang 1.304.581.291 1.260.092.753 1.442.284.321 595.016.668 491.100.464 529.699.500
5 Cakranegara 1.282.759.111 1.499.107.672 1.738.687.360 546.945.075 606.133.845 660.533.449
6 Sandubaya 978.049.907 1.125.620.988 1.313.948.464 400.559.220 442.175.472 479.422.456
Jumlah/Total 5.495.092.197 6.092.929.519 7.022.377.203 2.358.595.658 2.429.817.981 2.625.388.645
Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: Dokumen PDRB Kecamatan di Kota Mataram, 2013.
Memperhatikan PDRB yang dihasilkan oleh kecamatan se-Kota Mataram
dalam kurun waktu 2012-2013 tampak cukup bervariasi dimana kecamatan
yang mencapai PDRB tertinggi atas dasar harga berlaku adalah Kecamatan
Cakranegara dan yang terkecil adalah Kecamatan Sekarbela. Semua Kecamatan
di Kota Mataram mengalami peningkatan PDRB yang positif. Keunggulam
masing-masing Kecamatan dalam hal pembentukan nilai tambah PDRB juga
bervariasi dan berbeda. Kecamatan Ampenan dan Sekarbela memberikan
kontribusi terbesar pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, listrik,
gas dna air bersih, serta sektor bangunan.
Kecamatan Cakranegara memberikan kontribusi terbesar pada sektor
industri pengolahan, sektor keuangan dan jasa perusahaan serta sektor
perdagangan, hotel dan restoran. Sementara Kecamatan Sandubaya memberikan
kontribusi terbesar pada sektor pengangkutan dan komunikasi, sedangkan
Kecamatan Mataram dan Selaparang memberikan kontribusi terbesar pada
sektor jasa-jasa terutama jasa pemerintahan.
2. Laju Inflasi
Salah satu indikasi stabilnya perekonomian suatu daerah adalah harga
barang. Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen,
atau merupakan persentase perubahan dari indeks harga konsumen (IHK).
Dalam PDRB, kenaikan harga barang-barang dicerminkan oleh perkembangan
laju indeks harga implisit (IHI). Indeks harga implisit menggambarkan tingkat
inflasi yang menyeluruh dari seluruh kegiatan perekonomian mulai sektor
pertanian sampai dengan jasa-jasa atau dengan kata lain tingkat perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 28
Pemerintah Kota Mataram
6.38
4.1
9.27 7,18
0
5
10
2011 2012 2013 2014
Gambar 2.8 LAJU INFLASI KOTA MATARAM TAHUN 2011 - 2014
2011 2012 2013 2014
1,56
1,010,72 0,61
-1,03
0,91
4,55
0,78
-1,51
0,62
0,03
0,771,48
0,30
-0,39 -0,49
-0,04
0,45
0,98
0,73 0,26 0,30
1,14
2,27
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nop Des
2013 2014
indeks harga implisit menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada
sektor/sub sektor. Secara agregat indeks harga implisit menunjukkan tingkat
perubahan harga yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.
Perkembangan harga barang akan mempengaruhi kemampuan masyarakat
membeli barang-barang kebutuhan hidup. Sehingga dalam hal ini pertumbuhan
ekonomi yang tinggi apabila tanpa diikuti oleh stabilnya harga-harga barang,
dikatakan belum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Inflasi pada tahun 2014 dapat ditekan, hasilnya nilai inflasi tahun 2014 lebih
kecil dibanding tahun 2013. Inflasi pada tahun 2014 yaitu 7,18% atau menurun
2,09% dari tahun 2013 sebesar 9,27%.
Sumber : BPS Kota Mataram dan Bank Indonesia, 2015
Adapun fluktuasi inflasi bulanan selama tahun 2013 dan 2014 dapat
dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2.9
Inflasi bulanan Kota Mataram (%) Tahun 2013-2014
Sumber : BPS Kota Mataram dan Bank Indonesia, 2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 29
Pemerintah Kota Mataram
Dari gambar dapat terlihat bahwa tingkat inflasi tertinggi pada tahun 2013
terjadi pada bulan Juli dengan nilai 4,55%, sedangkan pada tahun 2014 tingkat
inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan nilai 2,27%. Sementara pada
tahun 2013 terjadi deflasi sebesar 1,51% di bulan September pada dan pada
tahun 2014 terjadi deflasi pada bulan April sebesar 0,49%. Adapun penyebab
utama inflasi pada tahun 2014 antara lain didorong permintaan saat Maulid Nabi
Muhammad SAW (Januari), Hari Raya Idul Fitri (Juli) dan efek kenaikan BBM
pada akhir tahun 2014 (Desember).
Bank Indonesia telah memetakan inflasi yang terjadi di Kota Mataram
tahun 2014, hasil pemetaan menunjukan bahwa trend yang berbeda dengan
daerah lain dimana di kota Mataram ketika perayaan Maulid Nabi Muhammad
SAW terjadi inflasi yang tinggi bahkan lebih tinggi daripada saat Idul Fitri.
Komoditi yang paling sering menjadi penyumbang inflasi tertinggi sepanjang
tahun 2014 yaitu beras, tongkol pindang, tomat sayur, cabai rawit, dan daging
ayam ras. Perkembangan Inflasi Kota Mataram menjadi perhatian bagi NTB
karena memiliki bobot terbesar bagi inflasi NTB secara keseluruhan.
3. PDRB per Kapita
Angka PDRB per Kapita memberikan gambaran kasar bagian PDRB yang
diterima secara rata-rata oleh seluruh penduduk dalam suatu daerah. Meskipun
kasar, PDRB per Kapita tetap ianggap relevan digunakan untuk mengukur
kemakmuran suatu daerah. Angka ini merupakan hasil pembagian antara
besaran PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Adapun
perkembangan pendapatan per Kapita Kota Mataram dapat dilihat sebagai
berikut :
Gambar 2.10 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mataram
Tahun 2011-2014
**data prediksi
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015.
Pada Tahun 2014 PDRB Per Kapita Kota Mataram atas harga berlaku
mencapai kisaran Rp. 18.822.000, yang mana mengalami peningkatan sebesar
12,48% dibandingkan dengan tahun 2013.
2011 2012 2013 2014**
PDRB Per Kapita
(Rp.000/tahun)13,504 14,745 16,734 18,822
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 30
Pemerintah Kota Mataram
4. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas
perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya
peningkatan, sedangkan pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya
perlambatan dalam kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan oleh laju PDRB
berdasarkan harga konstan. Berbagai kebijakan diambil pemerintah untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakan tersebut akan
tercermin dari kondisi makro ekonomi yang kondusif seperti tingkat inflasi yang
cukup terkendali dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat terhadap mata
uang asing terutama Dolar Amerika (USD).
Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram kurun waktu
2011-2014 dapat dilihat sebagai berikut:
**data prediksi
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
Pada tahun 2013 masa transisi perpindahan bandara Selaparang ke
Bandara Internasional Lombok telah selesai, sehingga pertumbuhan ekonomi
Kota Mataram yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan lebih baik
dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012. Pada tahun 2012
pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kota Mataram mencapai 3,02 persen
sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mencapai 8,05 persen dan terus
meningkat di tahun 2014 mencapai 8,38 persen. Pada tahun 2012 sektor
pengangkutan dan komunikasi khususnya subsektor angkutan udara tidak lagi
berkontribusi terhadap pembentukan PDRB, hal inilah yang menyebabkan
pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sangat rendah.
7.67
3.02
8.05
8,38**
0
5
10
2011 2012 2013 2014
Gambar 2.11 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MATARAM
TAHUN 2011-2014
2011 2012 2013 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 31
Pemerintah Kota Mataram
b. Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Kemiskinan
Selama tahun 2011-2014 jumlah penduduk miskin Kota Mataram terus
mengalami penurunan. Dengan kecenderungan selalu menurun di beberapa
tahun terakhir, Angka kemiskinan diharapkan akan terus dapat ditekan sekecil
mungkin sehingga kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram dapat dinikmati
secara menyeluruh dan merata. Penurunan angka kemiskinan Kota Mataram
yang juga menjadi tanda peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat
sebagaimana grafik berikut:
Grafik 1.9 Penduduk Miskin di Kota Mataram Tahun 2011 - 2014
*data proyeksi diolah Sumber: BPS Kota Mataram (2011-2013)
Berkurangnya jumlah penduduk miskin setiap tahunnya seiring dengan
meningkatnya IPM Kota Mataram. Hal ini juga dapat diartikan bahwa pendapatan
penduduk semakin meningkat, karena secara konseptual penduduk miskin
adalah penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari pendapatan yang
dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya.
2. Pendidikan
Penduduk usia 10 tahun keatas dari hasil Susenas menunjukkan,
pencapaian angka melek huruf (AMH) di Kota Mataram tahun 2014 telah
mencapai angka 94,31 persen. Sedangkan penduduk yang masih buta huruf
sebesar 5,69 persen. Jumlah itu kebanyakan di dominasi oleh penduduk
perempuan dan penduduk usia lanjut. Diperlukan kerja keras semua pihak
sehingga buta huruf di Kota Mataram bisa berangsur-angsur berkurang.
2011 2012 2013 2014*
Jumlah Penduduk Miskin
(Jiwa)53,736 49,633 46,670 44,772
Persentase Penduduk Miskin
Kota Mataram (%)13.18 11.87 10.75 10.06
0
2
4
6
8
10
12
14
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000Jiwa %
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 32
Pemerintah Kota Mataram
Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Mataram dari tahun ke tahun
semakin meningkat dengan semakin sadarnya masyarakat akan arti pentingnya
pendidikan. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah selama 9,22 tahun, tahun
2014 rata – rata lama sekolah meningkat signifikan menjadi 9,89. Artinya rata-
rata penduduk Kota Mataram bersekolah selama 9,89 tahun atau setingkat
dengan kelas 1 SMA. Dengan demikian wajib belajar 9 tahun di Kota Mataram
sudah dapat dilampaui.
Gambar 2.12
Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah
Kota Mataram Tahun 2012 – 2014
Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Mataram Periode 2011-2015
Adapun persentase tingkat kelulusan pada tahun 2013 untuk tingkat SD
sebesar 99,83 persen, tingkat SMP kelulusan sebesar 100 persen dan tingkat
SLTA kelulusan sebesar 98,05 persen. Untuk kelulusan MI, MTs, dan MA masing
– masing 100 persen, 100 persen, dan 96,92 persen. Dengan semakin baiknya
ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, serta kualitas tenaga pendidik dapat
meningkatkan mutu pendidikan penduduk.
Pembangunan bidang pendidikan di Kota Mataram merupakan proses
panjang untuk meningkatkan daya saing warga Kota Mataram. Berbagai
kebijakan untuk memberikan hasil yang memuaskan dengan meningkatnya IPM
Kota Mataram.
Daya serap penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, dapat
dilihat dengan menggunakan indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan
Angka Partisipasi Murni (APM).
Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah murid pada
setiap jenjang pendidikan (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket
C), tanpa memperhitungkan umur, terhadap jumlah warga kota kelompok usia
2011 2012 2013 2014
AMH (%) 91.85 92.25 93.68 94.31
RLS (tahun) 9.22 9.68 9.69 9.89
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10
90.5
91
91.5
92
92.5
93
93.5
94
94.5
Rata-rata Lama
Sekolah
Angka Melek
Huruf
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 33
Pemerintah Kota Mataram
sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai. Sedangkan Angka Partisipasi
Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah
(7-12, 13-15, 16-18 tahun) pada jenjang pendidikan tertentu ( SD/MI/Paket A,
SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C) terhadap jumlah warga kota kelompok
usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai.
Berikut gambaran perkembangan APK dan APM di Kota Mataram pada
tahun 2012-2013 :
Gambar 2.13
Perkembangan APM dan APK untuk SD/Setara, SMP/Setara
dan SMU/Setara Di Kota Mataram Tahun 2012 – 2014
Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Mataram Periode 2011-2015
Dari gambar dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar tahun 2012 -
2014 pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A mencapai lebih dari 100% dimana
hal ini disebabkan terdapat murid sekolah yang berusia di luar usia resmi
sekolah atau terdapat murid sekolah yang berasal dari luar Kota Mataram. Pada
jenjang pendidikan SMP/MTs/PAket B dan SMA/MA/PAket C juga mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun, terutama untuk tahun 2014 mencapai lebih
dari 100% dengan factor penyebab sama dengan yang terjadi pada tingkat
SD/MI/Paket A.
Angka Partisipasi Murni tahun 2014 juga mengalami peningkatan di semua
jenjang pendidikan kecuali pada tingkat SMP/MTs/Paket B yang mengalami
penurunan. APK SD sampai dengan 2014 telah tercapai sebesar 110,4% dan
melampaui target RPJMD yang ditetapkan sebesar 105,27%, termasuk APM SD
sampai dengan 2014 telah tercapai sebesar 98,91% dan melampaui target
RPJMD yang ditetapkan sebesar 89,68%. Sementara capaian untuk APK dan
APM SMP/MTs/Paket B serta APK dan APM SMA/SMK/MA/Paket C dipengaruhi
oleh masih tingginya biaya pendidikan pada dua jenjang pendidikan tersebut.
100.7
91.8 84.63 94.76
74.22
64.41
101.35
96.82
75.91
95.91
83.19
64.67
110.4 106.65
92.16
98.91
77.82
67.01
60
66
72
78
84
90
96
102
108
APK SD APK SMP APK SMA APM SD APM SMP APM SMA
2012 2013 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 34
Pemerintah Kota Mataram
Dalam mengatasi keterbatasan tersebut, Pemerintah Kota Mataram melakukan
mekanisme pembiayaan tambahan melalui BOSDA untuk memberikan
pembebasan biaya pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu.
3. Kesehatan
Kota Mataram dengan karakteristik perkotaan yang berkembang
membutuhkan upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang memadai bagi
masyarakat. Hal ini menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota Mataram, agar
derajat kesehatan selalu meningkat dan lebih baik. Muara dari kualitas
kesehatan masyarakat, akan tergambarkan dalam Angka Harapan Hidup (AHH),
Angka kelangsungan hidup bayi dan persentase balita gizi buruk. Adapun
capaian kualitas kesehatan masyarakat Kota Mataram yang terukur dari
indikator-indikator tersebut di atas dapat dilihat sebagai berikut :
Gambar 2.14
Perkembangan Angka Indikator Kesehatan Kota Mataram 2011-2014
Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Mataram Periode 2011-2015
Setiap tahunnya angka harapan hidup Kota Mataram mengalami
peningkatan, selama kurun waktu 2011 – 2014. Angka Harapan Hidup (AHH)
Kota Mataram pada tahun 2011 mencapai 67,13 tahun meningkat 1,67 menjadi
68,80 tahun pada tahun 2014. Meningkatnya AHH mencerminkan derajat
kesehatan masyarakat Kota Mataram dari tahun ke tahun semakin baik oleh
karena meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan, intensitas penyuluhan
kesehatan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap arti hidup sehat.
Pada kasus prevalensi gizi buruk terjadi pada anak usia Balita sebagai
dampak kekurangan asupan gizi. Langkah penurunan angka kejadian gizi buruk
setiap tahunnya dilakukan dengan mengefektifkan mekanisme pendataan,
kontrol kejadian, dan intervensi penanganannya.
2.5 2.5 2.25
40.82 40.31
43.22 44.5
67.13 67.62 68.12 68.63
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014
PGB AHH & AHKB
Prevalensi Gizi Buruk (%)Angka Kelangsung-an Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup (%)Angka Harapan Hidup (Tahun)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 35
Pemerintah Kota Mataram
4. Ketenagakerjaan
Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang
sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Pemerintah Kota Mataram terus
mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan cara membekali
masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan
sesuai yang dikehendaki. Bahkan, pemerintah sangat mengharapkan agar
masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan
peluang yang ada atau membuka kesempatan kerja. Menurut data statistik yang
dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah
pengangguran penduduk Kota Mataram tahun 2014 sebanyak 9.530 jiwa atau
menurun 212 jiwa dari tahun 2013 yang berjumlah 9.742 jiwa.
Indikator yang memliki relevansi dalam pengukuran tingkat keberhasilan
pelaksanaan program/kegiatan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
merupakan indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang
penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari, merujuk pada
suatu waktu dalam periode survey. Sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
merupakan peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk
bekerja.
Terjadinya penurunan TPAK tidak serta merta diartikan minimnya kinerja
pemerintah Kota Mataram dalam hal penanganan ketenagakerjaan akan tetapi
lebih pada pola penghitungan yang digunakan, dimana penghitungan TPAK
didasarkan atas jumlah angkatan kerja berbanding jumlah penduduk usia kerja
sehingga dapat dijelaskan bahwa angkatan kerja berdasarkan kelompok umur
yaitu 15-24 tahun (kelompok usia sekolah) dan umur 65 ke atas (kelompok
purna bakti/pensiun) lebih banyak masuk ke kelompok bukan angkatan kerja.
Dengan demikian terjadi penurunan rasio jumlah angkatan kerja terhadap
jumlah penduduk usia kerja yang berimplikasi pada berfluktuasinya angka TPAK.
Gambar 2.15
Perkembangan Angka Indikator Ketenagakerjaan Kota Mataram 2011-2014
Sumber: BPS Kota Mataram, 2015
6.7 6.53 5.48 4.79
64.71 61.98 56.15
61.2
93.3 93.47 94.52 95.21
4
5
6
7
45
65
85
105
2011 2012 2013 2014
TPT TPAK & TKK
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 36
Pemerintah Kota Mataram
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menunjukkan besarnya penyerapan
angkatan kerja terhadap pasar kerja. Meningkatnya TKK tidak terlepas dari
upaya pemerintah Kota Mataram diantaranya dengan menjalin kerjasama secara
intens dan berkelanjutan dengan stakehoder ketenagakerjaan, peningkatan
kapasitas dan profesionalisme pencari kerja, adanya regulasi ketenagakerjaan
yang berorientasi pada pemanfaatan tenaga kerja lokal serta keterbukaan akses
informasi melalui bursa tenaga kerja online.
c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Jumlah grup/sanggar kesenian di Kota Mataram berfluktuasi dari tahun ke
tahun sebagaimana diuraikan dalam berikut:
Tabel 2.8 Rasio Grup Kesenian/Sanggar Kesenian per 10.000 penduduk
di Kota Mataram Tahun 2014
No Uraian Jumlah
1 Jumlah Grup/Sanggar Kesenian 206
2 Jumlah Penduduk 441.064
Rasio Sanggar Kesenian per 10.000 penduduk 4,67
Sumber : BPS Kota Mataram, 2015 dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, 2014
Sementara itu kondisi jumlah klub olahraga dan lapangan olah raga yang
ada di Kota Mataram menunjang peningkatan prestasi di even olahraga baik
tingkat nasional maupun internasional. Rasio klub olahraga di Kota Mataram,
sebagaimana tabel terlampir:
Tabel 2.9 Rasio Klub Olahraga per 10.000 penduduk
di Kota Mataram Tahun 2013
No Uraian Jumlah
1 Jumlah Klub Olahraga 55
2 Jumlah Penduduk 441.064
Rasio Klub Olahraga per 10.000 penduduk 1,25
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, 2014
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
1. Fokus Layanan Urusan Wajib
a. Pendidikan
Program pendidikan gratis yang dilaksanakan secara nasional untuk
tingkat SD dan SMP sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk
melanjutkan sekolah termasuk Kota Mataram. Dengan dilaksanakan program
pendidikan gratis diharapkan kualitas pendidikan di Kota Mataram meningkat.
Pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 37
Pemerintah Kota Mataram
strategis meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang ditetapkan dalam
RKPD Tahun 2014.
Tabel 2.10 Statistik Sekolah di Kota Mataram Tahun 2013
URAIAN TK & RA SD & MI SMP & MTs SMA, SMK, MA
Sekolah 117 184 58 56
Guru 640 2.608 1.645 2.097
Murid 6.661 47.155 23.235 22.465
Sumber: Mataram dalam Angka 2014
Kebijakan pemerintah yang semakin memperhatikan pendidikan maka
fasilitas pendidikan di Kota Mataram juga semakin meningkat. Tahun 2013 Di
Kota Mataram terdapat 95 Pra sekolah atau TK, 184 SD sederajat (2012:179), 62
SMP sederajat (2012:62) dan 56 SMA sederajat (2012:55) yang tersebar di enam
kecamatan. Tenaga pengajar masing – masing 497 guru TK, 2.608 guru SD,
1.645 guru SMP dan 2.097 guru SMA.
Tabel 2.11 Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5-24 tahun
Di Kota Mataram Tahun 2013 (%)
Jenis Kelamin Tidak/Belum
Pernah Sekolah Masih
Bersekolah Tidak Bersekolah
Lagi
Laki-laki 8,52 71,21 20,26
Perempuan 7,87 68,58 23,55
Laki-laki & Perempuan 8,20 69,89 21,91
Sumber: Buku Statistik Daerah Kota Mataram, 2014
Program belajar 9 tahun di Kota Mataram sedang diupayakan meningkat
menjadi 12 tahun. Jika dilihat dari tingkat pendidikan penduduk usia 10 keatas
tahun 2013 umumnya pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMA yaitu
sebanyak 29,64 persen, terdapat penduduk lulusan Perguruan tinggi sebanyak
8,02 persen. Untuk melihat penduduk usia sekolah umumnya mengacu pada
penduduk usia 5- 24 tahun. Dari seluruh penduduk usia ini sebanyak 69,28
persen masih bersekolah sedangkan 21,91 persen sudah tidak bersekolah lagi,
dan sebanyak 8,2 persen tidak pernah atau belum bersekolah. Masih adanya
penduduk usia 5-24 tahun yang tidak atau belum bersekolah ini perlu menjadi
perhatian semua pihak, karena masih ada warga Kota Mataram yang belum
pernah mengenyam pendidikan di era modern ini.
Data penunjang layanan pendidikan Kota Mataram tahun 2014 dapat
dilihat sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 38
Pemerintah Kota Mataram
Tabel 2.12
Pembangunan Urusan Wajib Pendidikan Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1. Pendidikan dasar:
1.1. Angka partisipasi sekolah % 110,4
1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
% 37,81
1.3. Rasio guru/murid % 587,55
1.4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata % 58,82
2. Pendidikan menengah:
2.1. Angka partisipasi sekolah % 35,22
2.2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
% 37,81
2.3. Rasio guru terhadap murid % 1:25
2.4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata
% 36,7
2.5. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
% 99,1
3. Fasilitas Pendidikan:
3.1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
% 2,601
3.2. Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
% 1,881
4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
4.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 0,3
5. Angka Putus Sekolah:
5.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0,14
5.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0,39
5.3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA % 1,7
6. Angka Kelulusan:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 39
Pemerintah Kota Mataram
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
6.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100
6.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100
6.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % 99,9
6.4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
% 110,04
6.5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
% 124,24
6.6. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 90,97
b. Kesehatan
Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi
serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai sebuah investasi untuk
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Pembangunan bidang kesehatan
bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan
kesehatan secara mudah, merata, dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan diarahkan
untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan
masyarakat yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014.
Kondisi umum kesehatan di Kota Mataram dipengaruhi oleh berbagai faktor
yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara faktor yang
mempengaruhi pelayanan kesehatan ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan
kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan
manajemen kesehatan. Kebijakan dalam memfungsikan Puskesmas sebagai
Pelayanan Perawatan dengan ketersediaan 4 Puskesmas Perawatan di Kota
Mataram agar masyarakat dapat lebih efisien dalam mendapatkan layanan
kesehatan, serta dalam memberikan pemerataan pelayanan antara RSUD dan
Puskesmas, sehingga optimalisasi pelayanan kesehatan tingkat pratama atau
pelayanan kesehatan tingkat dasar dapat dicapai. Sebagai sebuah Kota dengan
dinamika yang kompleks, penanganan penyakit tertentu membutuhkan
penanganan khusus dan berkelanjutan, seperti Penanganan HIV-AIDS, Gizi
Buruk dan Gizi Kurang. Langkah-langkah optimalisasi dilakukan dengan
penguatan kelembagaan dan jejaring kerja yang jelas dan berkesinambungan
antara stakeholders terkait.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 40
Pemerintah Kota Mataram
Guna melayani masyarakat di bidang kesehatan di Kota Mataram, pada
tahun 2014 terdapat fasilitas kesehatan yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.13
Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Mataram Tahun 2014
No Sarana Kesehatan Jumlah Keterangan
1 RSU Pemerintah 2 RSUD Pemprov NTB & Kota Mataram
2 RSU TNI/Polri 2 TNI/Polri
3 RSU Swasta 5
RS Islam Siti Hajar, RS Saint Antonius, RS Risa, RS Biomedika, RS Harapan Keluarga
4 Rumah Sakit Jiwa 1 Pemprov NTB
5 Rumah Bersalin 7 Swasta
6 Balai Kesehatan Mata 1 Pemprov NTB
7 Klinik 5 Swasta
8 Puskesmas Perawatan 4 Pemerintah Kota Mataram
9 Puskesmas Non Perawatan 7 Pemerintah Kota Mataram
10 Puskesmas Pembantu 18 Pemerintah Kota Mataram
11 UP2F 1 Swasta
12 Poskesdes 24 Pemerintah Kota/Kabupaten
13 Posyandu 344 Pemerintah Kota/Kabupaten
14 Poskestren 12 Swasta
15 Praktek Dokter Perorangan 523 Swasta
Sumber: Mataram Dalam Angka, 2014
Di bawah ini diuraikan mengenai sebaran (proporsi) jumlah Puskesmas &
Pustu di Kota Mataram diuraikan sebagai berikut:
Gambar 2.16 Sebaran Puskesmas, Pustu dan Poskesdes di masing-masing Kecamatan di Kota
Mataram:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 41
Pemerintah Kota Mataram
Sumber: Dinas Kesehatan, 2014
Tersedianya tenaga medis juga sangat menunjang, dengan banyaknya
tenaga medis masyarakat dapat terlayani dengan baik. Hal ini terlihat jumlah
dokter umum sebanyak 28 orang, dokter spesialis 37 orang, dokter gigi 12 orang,
dan perawat sebanyak 118 orang. Dengan ketersediaanya fasilitas kesehatan
maka akses masyarakat akan kesehatan menjadi mudah. Keberhasilan
pelayanan kesehatan masyarakat tidak saja meningkatkan usia harapan hidup
namun seseorang akan tetap aktif sampai usia lanjut hal ini otomatis akan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Tabel 2.14
Pembangunan Urusan Wajib Kesehatan Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB KESEHATAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1. Rasio Posyandu per satuan balita % 7,67
2. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
% 0,06
3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk % 0,02
4. Rasio dokter per satuan penduduk % 0,086
5. Rasio tenaga medis per satuan penduduk % 0,022
6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
% 120,93
AMPENAN SEKARBELA MATARAM SELAPARANGCAKRANEGAR
ASANDUBAYA
PUSKESMAS 2 2 1 3 1 2
PUSTU 2 5 0 5 1 5
POSKESDES 1 6 2 5 1 9
0
2
4
6
8
10
PUSKESMAS PUSTU POSKESDES
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 42
Pemerintah Kota Mataram
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB KESEHATAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
%
88,25
8. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% 92
9. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
perawatan %
100
10. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
% 60,13
11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
% 100
12. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
% 10,83
13. Cakupan kunjungan bayi % 92,99
14. Cakupan puskesmas % 183,33
15. Cakupan pembantu puskesmas % 36
c. Pekerjaan Umum
Penyelenggaraan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum. Layanan Urusan Wajib Pekerjaan Umum diarahkan untuk
mencapai sasaran strategis Fungsi Saluran Drainase, Optimalisasi Penataan
Sempadan Sungai dan Pantai, dan Meningkatkan penanganan perumahan tidak
layak huni dan kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan dalam RKPD
Tahun 2014.
Pembangunan urusan pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan
prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor
penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung
keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta
pembangunan sektor-sektor lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang
memadai yang dikelola secara efisien, akan menciptakan peningkatan
aksesibilitas dan kinerja sistem transportasi sehingga kegiatan perdagangan dan
jasa akan berkembang dan memicu keunggulan daya saing perekonomian. Pada
sisi lainnya tersedianya sarana prasarana perkotaan yang memadai, akan
mampu minimalisir terjadinya bencana serta dampaknya yang menghambat
kemajuan perkembangan kota.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 43
Pemerintah Kota Mataram
Tabel 2.15 Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Cakupan layanan air bersih % 68,24
2 Jalan dalam Kondisi Baik km 291.514
3 Panjang jalan km 347,188
4 Cakupan drainase dalam kondisi baik
% 91,10
5 Panjang drainase dalam kondisi baik
M 399.602,39
6 Pembangunan turap/talud/bronjong
M 1.646
7 Panjang normalisasi sungai M
1.400
8 Rumah tidak layak huni Unit
721
9 Rumah tinggal ber-sanitasi %
78,94
10
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
km 83,94
11 Rasio Jaringan Irigasi % 73,48
12 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
% 3,27
13 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
% 19,35
14 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
% 2,37
15 Rasio rumah layak huni % 241,70
17 Panjang jalan dilalui Roda 4 km 84,32
19 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
km 291.514
22 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
km 9,16
24 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
M2 73,48
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 44
Pemerintah Kota Mataram
25 Lingkungan Permukiman ha 4,95
Cakupan layanan air bersih sebagai salah satu komponen layanan dasar
masyarakat mengalami peningkatan. Dari jumlah rumah tangga sebanyak
124.128 RT dengan pelanggan air minum sebanyak 51.388 pelanggan pada
tahun 2013, meningkat menjadi 132.000 RT atau 54.613 pelanggan, terjadi
peningkatan sebesar 26,7% dari 41,54% pada tahun 2013 menjadi 68,24%
pelanggan pada tahun 2014. Salah satu yang berkontribusi pada peningkatan
cakupan layanan air bersih melalui sambungan langsung PDAM adalah adanya
Program Sambungan Air Bersih Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
Pemerintah Australia melalui AUSaid.
Adapun kebutuhan air baku PDAM sampai dengan saat ini masih
mengandalkan suplai dari mata air Sarasuta, Ranget dan Saraswaka di
Kabupaten Lombok Barat. Namun demikian sudah mulai dirintis untuk
menambah kapasitas suplai air melalui pemanfaatan beberapa potensi air bawah
tanah di Kota Mataram yang sudah dilakukan survei dan penetapan lokasi oleh
tim dari Universitas Gajah Mada, seperti di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan
Sayang-sayang. Kedalaman air tanah tersebut antara 5–7 meter, kecuali di
beberapa lokasi, seperti Cakranegara, Monjok dan Dasan Agung bagian utara
kedalaman air tanah mencapai 15 meter.
Kinerja Bina Marga ditunjukkan dengan status jalan dengan kondisi jalan
baik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram tahun 2014
meningkat sebesar 12,03% dari tahun 2013. Penambahan panjang jalan pada
tahun 2014 adalah sepanjang 13.270 km dari panjang jalan tahun 2013. Adapun
status jalan provinsi dan nasional yang juga mengalami perbaikan pada beberapa
ruas diantaranya Jalan TGH. Faisal, Jalan Bung Karno, Jalan Saleh Sungkar,
Jalan Energi dan lain-lain. Perbaikan tersebut juga disertai dengan penataan
drainase dan trotoar. Kinerja Bina Marga juga dapat dilihat dengan adanya
peningkatan panjang jalan sebagai akibat dibukanya ruas jalan baru diantaranya
jalan tembus dari ruas Jalan Bung Hatta menuju Jalan Jenderal Sudirman,
akses BIL menuju Kota Mataram tembus Jalan Gajah Mada, dan Jalan Dakota.
Jalan baru tersebut selain mengurai kemacetan pada ruas jalan tertentu, juga
membuka akses dari dan ke Kota Mataram yang diharapkan dapat memberikan
dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitarnya. Adanya peningkatan
kinerja kebinamargaan sangat didukung oleh kemitraan dan kerjasama yang baik
antara Pemerintah Kota Mataram dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat melalui Balai Pemeliharaan Jalan Nusa Tenggara I.
Kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah
datar-landai dan dilalui oleh empat sungai besar berpotensi untuk menimbulkan
genangan pada beberapa titik, sehingga dalam perancangan sistem drainase
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 45
Pemerintah Kota Mataram
harus memperhatikan kondisi tersebut. Beberapa titik di Kota Mataram terutama
di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan Ampenan kerap terjadi genangan.
Pada tahun 2014 persentase cakupan drainase dalam kondisi baik
meningkat sebesar 2,82% dari 88,28% pada tahun 2013, menjadi 91,10%.
Kondisi tersebut dapat dicapai, selain dengan pemeliharaan saluran drainase,
juga melalui pembangunan drainase baru. Panjang drainase dalam kondisi baik
pada tahun 2013 sebesar 387.232,7 bertambah menjadi 399.602,39 pada tahun
2014, atau terjadi peningkatan 3,19 %.
Pemeliharaan drainase juga dilakukan melalui pengerahan Pasukan Biru
dalam memastikan drainase berfungsi sebagaimana mestinya yang didukung oleh
170 Orang pada tahun 2013, dan meningkat menjadi 220 orang pada tahun
2014.
Pembangunan turap/talud/bronjong sepanjang 1.646m. Pada tahun 2013
dilakukan normalisasi pada ruas Sungai Unus sepanjang 2.400 m dan 1.400 m
pada Sungai Remeneng pada tahun 2014. Penataan tepi sungai ditangani pula
melalui pembangunan jalan tepi Sungai Jangkok sepanjang 2.075m yang
ditangani melalui kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Satker
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTB. Sedangkan penataan
sempadan pantai dilakukan dengan melakukan pembangunan jetty pada muara
Sungai Unus yang dapat mencegah terjadinya abrasi pantai. Penataan sempadan
pantai tidak hanya dalam upaya mengurangi abrasi, namun dilakukan untuk
merevitalisasi kawasan dengan menambah ruang publik dan ruang terbuka
hijau. Penataan pantai dilakukan di Pantai Gading di Kawasan Mapak,
Pembangunan RTH Muara Jangkok, dan Penataan kembali kawasan Eks-
Pelabuhan Ampenan.
d. Urusan Wajib Perumahan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Perumahan dilaksanakan oleh Satuan
Dinas Pekerjaan Umum, Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah. Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan diarahkan untuk
mencapai sasaran strategis Meningkatnya efektifitas layanan penanggulangan
bencana daerah, yang ditetapkan dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2014
Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat
mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di
dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.
Jumlah rumah di Kota Mataram pada akhir tahun 2014 adalah sebanyak
101.415 unit, dengan jumlah rumah layak sebanyak 99.518, dan rumah tidak
layak sebanyak 1.897 unit. Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) hingga
tahun 2014 telah mengintervensi 3.900 unit rumah. Intervensi tersebut
dilakukan dengan memberikan stimulan perbaikan rumah kepada Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui beberapa pihak baik itu SKPD Kota
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 46
Pemerintah Kota Mataram
Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Pusat, PNPM
Mandiri Perkotaan, BAZNAS Kota Mataram dan Pihak Peduli Lainnya. Pada tahun
2014 jumlah penanganan mengalami penurunan karena Pemerintah Provinsi
NTB dan Pemerintah Pusat menganggap penanganan RTLH hampir tuntas,
sehingga kontribusi penanganan diluar Pemerintah Kota Mataram berkurang.
Pada tahun 2014 penanganan RTLH dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mataram sebanyak 12 unit, PNPM-MP sebanyak 418, Badan Pemberdayaan
Masyarakat sebanyak 86 unit, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi sebanyak 25 unit,
BAZNAS Kota Mataram sebanyak 74 unit, Dana Pembangunan Kelurahan
sebanyak 16 unit, dan Dinas Sosial Kota Mataram sebanyak 90 unit. Sisa RTLH
pada tahun 2014 adalah sebanyak 1.866 unit.
Pengurangan luasan kawasan kumuh memiliki beberapa kriteria yaitu
vitalitas non ekonomi kawasan, vitalitas ekonomi, status tanah dan kondisi
prasarana dan sarana berupa kondisi jalan, drainase, air bersih dan air limbah.
Penanganan RTLH dan kawasan permukiman kumuh dilakukan melalui
penyediaan air bersih dan sanitasi. Penyediaan air bersih dilakukan melalui
Sambungan PDAM, Sumur Gali, Kran Umum atau Hidran Umum, Sumur Bor,
Sumur Pompa Tangan dan Perlindungan Mata Air. Pada tahun 2013 penyediaan
air bersih sudah mencakup 41,54% dan pada tahun 2014 mencapai 68,24%.
Di bidang sanitasi, cakupan sanitasi pada tahun 2013 mencapai 79,13%
dan pada tahun 2014 mencapai 78,94%. Penurunan cakupan sanitasi
disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk yang tidak dapat diimbangi oleh
pembangunan sarana sanitasi seperti Jamban dan MCK Komunal.
Dalam menangani bencana kebakaran, pada tahun 2013 Pemerintah Kota
Mataram memiliki 9 unit mobil pemadam kebakaran dan bertambah menjadi 10
unit mobil pemadam kebakaran pada tahun 2014. Untuk mengantisipasi
kejadian awal kebakaran, dilakukan upaya mendekatkan sarana kebakaran
berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada Kepala Lingkungan se-Kota
Mataram. Pada tahun 2013 jumlah APAR yang diserahkan kepada lingkungan
berjumlah 100 unit, dan pada tahun 2014 bertambah 100 unit sehingga saat ini
200 Lingkungan telah memiliki APAR.
Tabel 2.16
Pembangunan Urusan Wajib Perumahan Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PERUMAHAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Daya tanggap darurat bencana % 83,35
2 Jumlah kendaraan pemadam kebakaran
unit 10
3 Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
unit 200
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 47
Pemerintah Kota Mataram
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PERUMAHAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
4 Rumah tangga pengguna air bersih % 68,24
6 Rumah tangga ber-Sanitasi % 78,94
7 Lingkungan pemukiman kumuh
%
4,95
8 Rumah layak huni
%
98,13
Dari 14 jenis bencana yang ada di Indonesia, 9 jenis berpotensi terjadi di
Kota Mataram antara lain : banjir atau genangan, gempa bumi, tsunami,
gelombang laut ekstrim dan abrasi pantai, angin kencang/ putting beliung,
kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan konflik sosial.
Pada tahun 2013 kejadian bencana di Kota Mataram sebanyak 64 kali
kejadian sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 35 kali. Pemerintah Kota
Mataram senantiasa mengupayakan untuk dapat mengantisipasi terjadinya
bencana alam maupun bencana sosial. Sebagaimana yang dilakukan bersama
GIZ Jerman dan Institut Teknologi Bandung dalam penyiapan Peta Rawan
Bencana di Kota Mataram. Dengan adanya peta tersebut diharapkan
meningkatnya kesiapsiagaan akan terjadinya bencana. Meningkatnya daya
tanggap darurat bencana dari 82,50% pada tahun 2013 menjadi 83,35% pada
tahun 2014 atau meningkat 0,85%, didukung oleh semakin terampilnya tenaga
TRC yang pada tahun 2013 berjumlah 50 orang meningkat menjadi 54 orang
pada tahun 2014. Jumlah peralatan tanggap bencana juga mengalami
peningkatan. Jumlah perahu karet pada tahun 2013 berjumlah 4 unit, pada
tahun 2014 bertambah menjadi 6 unit. Tahun 2014, Pemerintah Kota Mataram
memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat berupa satu buah Kendaraan
Rescue, dimana kendaraan ini dilengkapi dengan peralatan lengkap untuk
membantu bila terjadi bencana.
e. Urusan Wajib Penataan Ruang
Penyelenggaraan Urusan Wajib Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas
Tata Kota Dan Dinas Pertamanan. Pelaksanaan Urusan Wajib Penataan Ruang
diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Efektivitas
Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup,
yang ditetapkan dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2014.
Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah komitmen Pemerintah
Kota Mataram untuk secara bertahap menambah dan menata Ruang Terbuka
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 48
Pemerintah Kota Mataram
Hijau (RTH) baik berupa taman kota di setiap sudut kota, RTH jalur di jalan jalan
utama dan jalan-jalan baru serta di areal permakaman.
Di samping itu pula, melakukan upaya penghematan energi listrik (green
energy) melalui penggantian lampu PJU yang konvensional dengan daya listrik
yang besar dengan Lampu berteknologi Light Emitting Diode (LED) dengan
spesifikasi daya yang lebih rendah namun memiliki pencahayaan yang lebih
terang, yang dilakukan di beberapa ruas jalan utama di Kota Mataram dengan
jumlah 564 titik lampu.
Tabel 2.17 Pembagunan Urusan Wajib Penataan Ruang Kota Mataram
Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB TATA RUANG
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 12,50
2 Rasio Tempat Pemakaman Umum
(TPU)
% 19,35
3 Jumlah Titik Penerangan Jalan
Umum (PJU)
Unit 6.580
4 Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB) yang diterbitkan
Unit 1.349
6 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
%
9,588
7 Ruang publik yang berubah peruntukannya
%
13,568
Isu pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan
tantangan bagi Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan rencana tata
ruang pada tahun 2031. Kota Mataram dengan luas 6.130 Ha membutuhkan 20
persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik setara dengan luas 460,86 Ha (1.226
km2). Saat ini RTH Publik Kota Mataram mencapai 12,50 persen atau seluas
765,57 Ha meningkat 0,02 persen dari tahun 2013, dimana penambahan RTH
yang relatif kecil ini berasal dari penambahan RTH Jalur pada beberapa jalan-
jalan baru.
Salah satu isu penataan ruang yang mendesak saat ini adalah pemenuhan
rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU). Sejauh ini Pemerintah Kota Mataram
hanya menata pemakaman umum sesuai aspirasi masyarakat. Kegiatan itu
berupa penembokan, paving block, pengurukan, penerangan makam,
pembangunan atau penataan fasilitas pemakaman. Selanjutnya diserahkan
pengelolaannya kepada masyarakat sekitar pemakaman tersebut, Pemerintah
Kota Mataram akan terus berikhtiar untuk menambah luasan RTH untuk
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 49
Pemerintah Kota Mataram
memenuhi rasio Tempat Pemakaman Umum. Indikator rasio TPU menunjukkan
saat ini jumlah areal pemakaman yang ada di wilayah Kota Mataram sebanyak 51
areal pemakaman dengan luas sebesar 197.181 meter persegi.
Komitmen Pemerintah Kota Mataram untuk memenuhi ketersediaan RTH
Publik dan Privat 30% pada tahun 2031 dilakukan pula melalui upaya-upaya
koordinasi dan sinkronisasi program daerah dengan pemerintah pusat,
diantaranya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang diinisiasi oleh
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaaan Umum Republik
Indonesia dengan kegiatan antara lain: Pembangunan Taman Abian Tubuh,
Taman Muara Jangkok, Pembentukan Forum Kota Hijau, serta Kampanye Kota
Hijau melalui Green Festival dan Aksi Kota Hijau.
Bertambahnya jumlah PJU pada tahun 2014 yang berjumlah 6.580 titik
merupakan upaya Pemerintah Kota Mataram dalam memenuhi standar
pelayanan minimum bidang perhubungan. Penambahan jumlah dari tahun 2013
mencapai 790 titik. Penambahan tersebut selain pada ruas-ruas jalan yang
belum memiliki PJU, juga terjadi penambahan pada ruas-ruas jalan baru.
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan upaya pengendalian
pemanfaatan ruang. Jumlah IMB yang dikeluarkan pada tahun 2013 sebanyak
1.762 ijin, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 1.349 ijin. Menurunnya ijin
yang diterbitkan memberikan gambaran bahwa dari ijin yang diusulkan terdapat
ijin yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang.
f. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram.
Pelaksanaan kebijakan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan diarahkan
untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata
pemerintahan yang baik (Good Governance), yang ditetapkan dalam RKPD Tahun
2014
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan yang akan dilakukan pada masa depan melalui urutan pilihan dan
penggunaan sumber daya secara tepat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 50
Pemerintah Kota Mataram
Ruang lingkup urusan perencanaan pembangunan meliputi tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan
pembangunan daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan efektif. Perencanaan
pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian
pelaksanaan pembangunan. Selain itu, perencanaan pembangunan juga disusun
dengan mendorong keterlibatan masyarakat, akademisi dan lembaga masyarakat
lainnya dalam proses perencanaan.
Keseluruhan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan
dilaksanakan sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib
Perencanaan Pembangunan yang bertujuan untuk mencapai salah satu sasaran
strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015,
yaitu “Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance”. Capaian Indikator Kinerja Utama urusan wajib Perencanaan
Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.18 Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Perencanaan
Pembangunan Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Persentase tingkat perwujudan usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat
%
80,00
2 Persentase ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD sesuai dengan UU 25/2004 tentang SPPN
%
100,00
3 Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS
sebagai dasar penetapan RAPBD
%
100,00
4 Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD
%
90,00
5 Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
%
75,00
6 Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat
% 85,29
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 51
Pemerintah Kota Mataram
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
waktu, berdasarkan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014
7 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada/Tidak Ada
8 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada/Tidak Ada
9 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada/Tidak Ada
10 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
% 100%
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001, Musyawarah
Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) merupakan wadah partisipasi
masyarakat dalam merumuskan usulan program/kegiatan pembangunan yang
nantinya menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Kota
Mataram. Keterlibatan pemangku kepentingan pembangunan dalam MPBM
untuk mengakomodir keterwakilan segala unsur masyarakat salah satunya
seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, partisipasi perempuan melalui kader
posyandu, dan lain-lain. Dengan demikian perwujudan usulan masyarakat yang
direalisasikan dalam APBD mencapai 80% dari keseluruhan usulan program dan
kegiatan yang ada.
Pada tahun 2014, telah disusun dokumen perencanaan sebagaimana
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 37 tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014, dengan registrasi sebagai
berikut:
1. RKPD Kota Mataram Tahun 2015 ditetapkan tanggal 31 Mei 2014.
2. Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 2015 telah disusun dan disampaikan
kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 26 Juni 2014.
3. Rancangan KUA dan PPAS RAPBD PERUBAHAN 2014 telah disusun dan
disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 24 Mei 2014.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 52
Pemerintah Kota Mataram
Dapat diartikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam
rangka sinergitas dan konsistensi perencanaan, program dan kegiatan dalam
RKPD yang dituangkan dalam KUA dan PPAS telah diselaraskan dengan program
dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD.
Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses
menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan.
Data dan informasi perencanaan pembangunan yang tersedia pada tahun 2014
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.19
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2014
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram
5 Dokumen RKPD, KUA, PPAS
2 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
2 Dokumen PK, LAKIP
3 Data Kajian Perencanaan 35 Kajian -
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014,
ditegaskan bahwa penyampaian LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah
disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LAKIP
menjadi salah satu bahan bagi kelengkapan penyusunan LKPJ (Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram kepada DPRD Kota
Mataram, sehingga ketepatan waktu penyampaian LAKIP SKPD menjadi indikator
yang penting untuk dipenuhi.
g. Urusan Wajib Perhubungan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Perhubungan dilaksananakan oleh Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaan Urusan Wajib
Perhubungan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya
Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik yang ditetapkan dalam
RKPD Kota Mataram 2014.
Tabel 2.20 Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Perhubungan Kota
Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Rasio terpasangnya fasilitas keselamatan & perlengkapan
% 60,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 53
Pemerintah Kota Mataram
jalan
2 Jumlah arus penumpang angkutan umum
Orang 552.442
4 Jumlah uji kir angkutan umum unit 18.341
5 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
unit 1
6 Angkutan darat % 2,6
7 Kepemilikan KIR angkutan umum
% 88
8 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
menit 15
9 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Rp. 15.000-100.000
10 Pemasangan Rambu-rambu titik 1.656
Pada tahun 2014 indikator tersebut terealisasi sebesar 60%, meningkat 6%
dari tahun 2013 sebesar 54%. Adapun rincian pemasangan fasilitas keselamatan
dan perlengkapan jalan tahun 2014 adalah Rambu – Rambu Lalu Lintas
terpasang sebanyak 1.295 unit, meningkat 198 unit dari tahun 2013; Rambu
Pendahulu Penunjuk Jurusan terpasang sebanyak 113 unit, meningkat sebanyak
20 unit dari tahun 2013; Marka Jalan terpasang seluas 2.454 m2, meningkat
sebesar 1.224 m2 dari tahun 2013; Paku Marka Jalan terpasang sebanyak 1.073
unit, meningkat sebanyak 396 unit dari tahun 2013; Pagar Pengaman Jalan
terpasang sepanjang 850 meter, meningkat 150 meter dari tahun 2013; Warning
Light terpasang sebanyak 11 unit, meningkat sebanyak 3 unit dari tahun 2013.
Kompleksitas Urusan Wajib Perhubungan dihadapkan pada ketersediaan
SDM yang belum memadai, disisi lain keberadaan Kota Mataram menuju
Mataram Metro menghadapi persoalan perhubungan yang membutuhkan
penanganan secara terpadu dan terintegrasi.
h. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh
Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan Dinas Pertamanan.
Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup diarahkan untuk mencapai
sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air,
Berkurangnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang ditetapkan dalam
RKPD Kota Mataram Tahun 2014.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 54
Pemerintah Kota Mataram
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk
melestarikan fungsinya yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,
pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Dasar
dan prinsip pengelolaannya adalah untuk mencapai kelestarian hubungan
manusia dengan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Perkembangan jumlah penduduk yang cukup pesat diiringi peningkatan
pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya menyebabkan tingginya permintaan akan
pembangunan permukiman dan perdagangan baik barang maupun jasa di Kota
Mataram. Hal ini menyebabkan tingginya alih fungsi lahan pada kawasan
pertanian menjadi kawasan non pertanian yang secara tidak langsung
menyebabkan gangguan pada ketersedian kawasan resapan air. Oleh karena itu
untuk mengatasinya Pemerintah Kota Mataram melaksanakan Program
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam untuk menambah cakupan
biopori atau sumur resapan pada beberapa titik genangan.
Tabel 2.21 Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Kota
Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Rasio Ketersediaan kawasan resapan air
% 75,65
2 Jumlah Sumur Resapan titik 8
3 Jumlah Biopori Stang, Unit Casing
50 228
4 Cakupan Layanan Persampahan
% 65,0
5 Penanganan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan
kasus 5
6 Pelestarian Sumber Daya Alam titik 36
7 Persentase penanganan sampah % 65
10 Pencemaran status mutu air
% 50
11 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
% 28,5
12 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
% 22,2
13 Tempat pembuangan sampah
% 71,17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 55
Pemerintah Kota Mataram
(TPS) per satuan penduduk
14 Penegakan hukum lingkungan
% 100
Kawasan resapan air di Kota Mataram pada tahun 2014 mengalami
peningkatan 1,15 % dari tahun 2013 sebesar 74,50 % menjadi 75,65 %. Kawasan
resapan air ini didukung oleh ketersediaan sumur-sumur resapan. Jumlah
Sumur Resapan mengalami peningkatan sebesar 3 titik pada tahun 2014 dari 5
titik pada tahun 2013. Selain itu jumlah Biopori juga mengalami peningkatan 18
unit casing pada tahun 2014 dari 10 unit casing pada tahun 2013.
Ruas sungai yang berada di Kota Mataram merupakan hilir aliran sungai
yang ada di Pulau Lombok. Hal tersebut menyebabkan Kota Mataram berpeluang
mengalami terjadinya genangan atau banjir. Sungai besar yang melintasi wilayah
Kota Mataram berjumlah empat sungai dan semuanya bermuara di sepanjang
pesisir barat Kota Mataram. Sebagai upaya pencegahan potensi genangan
dibutuhkan kawasan resapan air untuk mengurangi run off air hujan yang
langsung ke aliran sungai.
Sumur resapan yang dibangun di empat lingkungan, antara lain:
Lingkungan Arong Arong dan Lingkungan Darul Hikmah Kelurahan Dasan
Agung, Lingkungan Karang Jangu Kelurahan Sapta Marga, Lingkungan Kebun
Jeruk, Pejeruk Perluasan, Pejeruk Baru Kelurahan Pejeruk dan Lingkungan
Kebun Bawak Timur Kelurahan Kebun Sari. Masing-masing dengan diameter 1,2
meter dan kedalaman 3 meter. Disamping sumur resapan juga dibangun
BIOPORI sebanyak 228 unit yang didukung dengan alat pengebor 50 unit.
Guna meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, Pemerintah Kota
Mataram melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,
akan menambah cakupan biopori dan sumur resapan pada kawasan yang rawan
genangan. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) juga dilakukan dengan
mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Mataram.
Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan ketersediaan
kawasan resapan air, adalah sebagai berikut : Melakukan pengendalian dalam
pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam alih fungsi lahan terutama
pada kawasan resapan air dan kawasan permukiman; Menambah luasan RTH
dengan membangun Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) di Kelurahan
Selagalas; Penyediaan dan penanaman Pohon Pelindung; Mengimplementasikan
dokumen Survey Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dalam pengkajian Dampak
Lingkungan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 56
Pemerintah Kota Mataram
Prioritas lain yang ditangani dalam urusan lingkungan hidup adalah
mengatasi masalah persampahan. Hingga saat ini, dari total volume sampah
sebanyak 1.350 m3 per hari pada tahun 2014, yang tertangani adalah 831,76m3
perhari atau hanya sekitar 65% dari total volume sampah. Sehingga dalam
rangka mengimbangi penambahan volume sampah, Pemerintah Kota Mataram
memerlukan peningkatan jumlah sarana prasarana persampahan seperti dump
truck, arm roll, pick up dan container. Upaya lain dalam mengatasi persoalan
sampah adalah dengan mengurangi jumlah timbulan sampah melalui Gerakan
LISAN dan Bank Sampah Kota Mataram.
Upaya-upaya lain yang dapat menjadi indikator kinerja urusan wajib
lingkungan hidup adalah jumlah penanganan pengaduan terhadap pencemaran
dan kerusakan lingkungan serta jumlah titik perlindungan sumber daya alam.
Untuk jumlah pengaduan, Pada tahun 2014 yang dapat diselesaikan sebanyak 5
kasus dari 5 yang diadukan, menurun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 7
kasus dari 7 kasus yang diadukan. Sementara pelestarian sumber daya alam
dilihat dari perlinungan mata air dimana antara tahun 2013 dan 2014 tidak ada
bertambah ataupun berkurang. Artinya jumlah mata air yang ada masih
terpelihara dan terjaga dengan baik.
i. Urusan Wajib Pertanahan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram. Pelaksanaan Urusan
Wajib Pertanahan diarahkan untuk meningkatkan penyediaan dan pelayanan
infrastruktur perkotaan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014
Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 jumlah tanah yang
dibebaskan seluas 167.547 m2, yang diperuntukan untuk tanah bangunan
kantor pemerintah seluas 21.273 m2 dan untuk fasilitas umum seluas 146.274
m2, terutama pembebasan lahan untuk pembangunan jalan.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran Meningkatnya
Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan Bagian
Umum Setda Kota Mataram adalah sebagai berikut:
Tabel 2.22 Pembagunan Urusan Wajib Pertanahan Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PERTANAHAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Luas Tanah yang dibebaskan Ha 70.791
2 Persentase luas lahan bersertifikat
% 8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 57
Pemerintah Kota Mataram
3 Penyelesaian kasus tanah Negara
Kasus 50 228
4 Penyelesaian izin lokasi %
65,0
Pada tahun 2014, jumlah tanah yang dibebaskan sejak tahun 2013
sejumlah 70.791 m2, meningkat seluas 16.888 m2 yang diperuntukan untuk
failitas umum terutama pembebasan lahan untuk pembangunan jalan. Selain
untuk jalan, terdapat kebutuhan lahan dalam rangka pembangunan gedung
kantor. Perlu diketahui bahwa masih terdapat banyak SKPD Kota Mataram yang
menggunakan fasilitas gedung pinjaman dari Pemerintah Provinsi NTB. Selain
untuk jalan dan bangunan kantor, terdapat kebutuhan lahan dalam rangka
pembangunan jaringan air irigasi, bangunan pasar, pembangunan sekolah dan
makam. Pada Tahun 2015, rencana pembebasan lahan akan terus diupayakan
dalam rangka mendukung kelanjutan pembangunan dan peningkatan jalan,
penyediaan lahan untuk rumah potong hewan di Gubuk Mamben, Sekarbela
serta rencana relokasi Pasar Kebon Roek di Kebon Talo, Ampenan.
j. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyelenggaraan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram.
Pelaksanaan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan untuk
mencapai sasaran strategis meningkatkan Efektivitas Pemerataan dan Kualitas
Pelayanan Publik yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014.
Dalam rangka pencapaian tertib administrasi kependudukan, upaya
pencatatan dan pendataan terhadap pertumbuhan dan pergerakan penduduk
Kota Mataram dilakukan dengan mengoptimalkan mekanisme pelayanan
kependudukan secara terpadu dan tetap mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
dilaksanakan dalam rangka pemberian pelayanan publik bidang Kependudukan
dan Catatan Sipil yang merata dan adil dengan mengedepankan aspek
transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan Urusan Wajib Kependudukan dan
Catatan Sipil dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi
Kependudukan, bertujuan meningkatkan tertib administrasi kependudukan
dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang
kependudukan, Pengembangan data base kependudukan, Sosialisasi kebijakan
kependudukan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Pelayanan Akta Perkawinan
dan Perceraian, Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian, Pengawasan
Administrasi Kependudukan, Pelayanan Akta Perubahan Nama
Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Penyusunan
Perencanaan, Penataan dan Analisis Kependudukan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 58
Pemerintah Kota Mataram
Tabel 2.23 Pembagunan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Rasio Penduduk ber-KTP % 86,91
2 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
% 0,869
3 Rasio bayi berakte kelahiran % 0,815
4 Rasio pasangan berakte nikah % 0,249
5 Kepemilikan KTP % 0,869
6 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
% 0,256
7 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
Ada/Tidak ADA
8 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Sudah/belum SUDAH
Program e-KTP yang dilaksanakan di Kota Mataram selaras dengan
prioritas nasional untuk mengembangkan identitas tunggal bagi seluruh warga
Negara Indonesia. Optimalisasi e-KTP dalam kerangka SIAK (Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan) sasarannya diarahkan untuk validitas data
kependudukan. Dengan diberlakukannya e-KTP secara tidak langsung akan
memudahkan pendataan penduduk Kota Mataram, terutama yang terkait dengan
validitas data. Pada tahun 2014 penduduk Kota Mataram yang memiliki KTP
sebanyak 247.706 jiwa meningkat sebesar 25.251 dari tahun 2013 yang
berjumlah 222.455 jiwa atau 11,36% dari keseluruhan penduduk Kota Mataram
sebanyak 441.064 jiwa, sehingga rasio penduduk ber-KTP sebesar 86,91%.
Secara lengkap data penduduk wajib KTP dan Penduduk ber-KTP untuk masing-
masing kecamatan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.24 Data Kependudukan Per Kecamatan Tahun 2014
NO
KECAMATAN
JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP
JUMLAH KTP ELEKTRONIK YANG
TERCETAK
1 AMPENAN 58.664 51.573
2 MATARAM 52.732 45.963
3 CAKRANEGARA 48.115 42.347
4 SEKARBELA 35.109 29.838
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 59
Pemerintah Kota Mataram
5 SELAPARANG 47.483 41.722
6 SANDUBAYA 42.897 36.262
JUMLAH 285.000 247.706
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, 2014.
Berdasarkan tabel 2.24 terdapat penduduk yang belum melakukan
perekaman data e-KTP, terhadap penduduk yang belum melakukan perekaman
tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan upaya yang terpadu
dan berkesinambungan, antara lain operasionalisasi mobil e-KTP dan jemput
bola, sehingga diharapkan dalam jangka waktu tertentu dapat diminimalkan
penduduk Kota Mataram yang belum memiliki KTP.
k. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kota Mataram. Pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan
keseteraan gender yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014
Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan
bagian integral dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang merata dan
berkeadilan. Gerakan emansipasi perempuan dalam segala aspek pembangunan
harus diapresiasikan dengan memberikan kesetaraan peran antara perempuan
dan laki-laki dari sisi pengarusutamaan gender serta peningkatan kualitas hidup
dan perlindungan terhadap perempuan.
Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan
Indikator kinerja utama Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Angka Melek
Huruf Perempuan. Adapun realisasi capaian masing-masing indikator, dapat
dilihat pada tabel dan grafik, sebagai berikut:
Tabel 2.25
Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
- 57,77
2 Angka Melek Huruf Perempuan % 90,03
3 Persentase partisipasi % 36,01
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 60
Pemerintah Kota Mataram
perempuan di lembaga pemerintah
4 Partisipasi perempuan di lembaga swasta
% 63,99
5 Rasio KDRT % 0,08
7 Partisipasi angkatan kerja perempuan
% 6.044
Indeks Pemberdayaan Gender adalah indeks komposit yang mengukur
peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif
perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi
berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan
sumber daya ekonomi. Angka IPG sebesar 57,77 dipengaruhi oleh implementasi
kebijakan gender dengan memberikan peluang keterlibatan perempuan dalam
pembangunan.
Populasi penduduk perempuan Kota Mataram lebih banyak dibandingkan
penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai sex ratio sebesar 98 (kurang
dari 100) yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98
penduduk laki-laki. Angka Melek Huruf (AMH) di Kota Mataram mulai tahun
2014 mencapai diatas 94,31%, baik perempuan maupun laki-laki. Sedangkan
untuk penduduk yang masih buta huruf sebesar 5,69 persen yang didominasi
oleh penduduk usia lanjut.
Disamping itu, dalam mewujudkan kesetaraan gender telah dilakukan
upaya-upaya, antara lain dengan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam
pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan dengan
menargetkan proporsi peserta Musrenbang/MPBM sebesar 30 persen adalah
peserta dari unsur perempuan, membuka seluas-luasnya informasi yang dapat
diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, meningkatkan pengetahuan dan
pengembangan diri perempuan dengan membuka kesempatan pembentukan
lembaga-lembaga non formal pemerhati perempuan, ibu dan anak, serta
meningkatkan ruang expresi perempuan melalui peningkatan frekuensi acara
berbasis gender bernilai kebangsaan seperti Peringatan Hari Ibu, Hari Kartini,
dan lain-lain.
Dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan
perempuan serta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan, telah dilaksanakan sosialisasi PPRG untuk 50 orang, rakor pokja
PUG dan PA dengan peserta sebanyak 140 orang, sosialisasi UU PDKRT, PA dan
Traficking dengan peserta sebanyak 200 orang, Sosialisasi dalam rangka
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 61
Pemerintah Kota Mataram
peringatan hari ibu dengan peserta sebanyak 100 orang, kemudian sosialisasi
Kota Layak Anak dengan peserta sebanyak 80 orang, sosialisasi kesehatan
reproduksi anak yang berperspektif agama dengan peserta sebanyak 65 orang,
ada juga pertemuan dan pembinaan forum anak serta pembinaan/pendampingan
terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
Jumlah kasus yang melibatkan anak pada tahun 2014 sebanyak 74 kasus,
mengalami penurunan 39 kasus dibandingkan tahun 2013 yaitu 113 kasus. Hal
ini karena adanya peningkatan kinerja dari mitra kerja yaitu LPA (Lembaga
Perlindungan Anak) yang secara intens mengadakan sosialisasi di masyarakat
sehingga kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya perlindungan anak
semakin meningkat.
l. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Penyelenggaraan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kota Mataram. Pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas
keluarga yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014.
Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program nasional yang
bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sehingga tercapai
Penduduk Tumbuh Seimbang dengan tujuan terciptanya keluarga kecil bahagia
dan sejahtera. Keberhasilan program KB didukung oleh pola pemberdayaan
masyarakat yang tepat dan komitmen semua pihak dalam memahami pentingnya
program KB.
Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya Pendewasaan
Usia Perkawinan (PUP) telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain konseling
KRR bagi remaja yang dilaksanakan di pondok pesantren, SLTA/SLTP, dan
melakukan penyuluhan di setiap kelurahan dalam rangka meningkatkan
pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.
Disamping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga
prasejahtera dan KS I, telah dilakukan pemberian bantuan modal, pembinaan
kepada kelompok UPPKS, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina
Keluarga Lansia. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan jumlah KS dari
78.141 menjadi 78.950.
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB dilihat dari
meningkatnya penggunan alat kontrasepsi bagi peserta KB aktif mengalami
peningkatan sebesar 17.960 Pasangan Usia Subur (PUS). Guna memaksimalkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 62
Pemerintah Kota Mataram
program KB dilakukan advokasi kepada masyarakat sehingga dapat
meningkatkan pencapaian program KB.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:
Tabel 2.26 Pembagunan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota
Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Jumlah Keluarga Sejahtera jiwa
78.950
2 Cakupan Layanan PUS ber-KB Aktif
jiwa 67.605
3 Rata-rata jumlah anak per keluarga
jiwa 1,51
4 Rasio akseptor KB %
69,52
5 Cakupan peserta KB aktif % 73,90
6 Jumlah Keluarga Sejahtera Jiwa 78,95
m. Urusan Wajib Sosial
Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram. Pada pelaksanaan Urusan Wajib
Sosial diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya Upaya
Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat yang ditetapkan dalam RKPD
Tahun 2014
Perkembangan Kota Mataram sebagai kota urban dengan karakteristik
heterogenitas-nya dihadapkan pada permasalahan sosial kemasyarakatan yang
makin beragam. Daya tarik Kota Mataram yang berdampak pada meningkatnya
arus urbanisasi masyarakat menjadikan permasalahan sosial terus meningkat
setiap tahunnya. Selain urbanisasi, dinamika pertumbuhan penduduk dengan
rata-rata 1,7% setiap tahunnya menjadi faktor yang mempengaruhi makin
beragamnya permasalahan sosial kemasyarakatan, antara lain penyandang
masalah kesejahteraan sosial, anak terlantar, fakir miskin dan penyakit sosial
lainnya. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib sosial
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.27
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 63
Pemerintah Kota Mataram
Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Sosial Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB SOSIAL
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Persentase Penduduk Miskin % 10,06
2 Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo/Panti Rehabilitasi yang bina
unit 16
3 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
unit 16
4 PMKS yg memperoleh bantuan sosial
orang 7.264
Dalam konteks pembangunan manusia masalah kemiskinan dapat menjadi
akar dari permasalahan sosial dalam suatu daerah. Kota dengan kepadatan
penduduk yang cukup tinggi rawan akan masalah kemiskinan. Kinerja dalam
penanganan kemiskinan adalah kemampuan menekan angka kemiskinan sesuai
dengan target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2014, upaya untuk
mempercepat penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui program
pembangunan yang berkelanjutan antara lain menerapkan layanan kesehatan
gratis, bantuan siswa miskin, bedah rumah, sambungan gratis air bersih bagi
MBR, bantuan beras miskin (raskin), bantuan beras bagi penduduk Jompo,
bantuan modal usaha, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), dan Santunan Kematian.
Menurut data BPS Kota Mataram jumlah penduduk miskin yang ada di
Kota Mataram tahun 2014 sebanyak 44.772 jiwa menurun sebesar 1.898 jiwa
atau sebesar 0,69 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang berjumlah
46.670 jiwa. Berkurangnya jumlah penduduk miskin berkontribusi terhadap
peningkatan IPM Kota Mataram.
Untuk indikator Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dilakukan melalui peningkatan kemampuan petugas dan pendamping
sosial PMKS, pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS serta
pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).
n. Urusan Wajib Ketenagakerjaan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram. Penyelenggaraan Urusan
Wajib Ketenagakerjaan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 64
Pemerintah Kota Mataram
meningkatnya ketersediaan lapangan kerja yang ditetapkan dalam RKPD Tahun
2014.
Tenaga kerja (sumber daya manusia) merupakan modal yang sangat
dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah ketenagakerjaan
semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk, yang memerlukan
perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan
cara membekali masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat memasuki
lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki. Bahkan, pemerintah sangat
mengharapkan agar masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri
dengan memanfaatkan peluang yang ada atau membuka kesempatan kerja.
Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib
Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.28
Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib KetenagaKerjaan Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
% 61,20
2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) % 95,21
3 Angka partisipasi angkatan kerja
orang 7.264
5 Tingkat partisipasi angkatan
kerja % 61.20%
6 Pencari kerja yang ditempatkan % 61.20%
7 Tingkat pengangguran terbuka % 7.08
8 Keselamatan dan perlindungan % 4.79%
9 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
% 44.72
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 65
Pemerintah Kota Mataram
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didifinisikan sebagai indikator
ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif
secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam
periode survey. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Mataram pada tahun
2014 mengalami peningkatan sebesar 5,05% dari tahun 2013. Peningkatan TPAK
Kota Mataram didukung oleh kondusivitas wilayah, berkembangnya sektor formal
dan sektor informal serta keberadaan wirausaha baru dan ekonomi kreatif
masyarakat.
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan peluang seseorang penduduk
usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Secara umum TKK
mengalami peningkatan sebesar 0,69 % dari 94,52% pada tahun 2013 menjadi
95.21% tahun 2014. Peningkatan tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah
Kota Mataram terkait keterbukaan usaha melalui kemudahan pemberian ijin
usaha (SITU), TDP, IMB di bidang perdagangan dan jasa, diharapkan dapat
menyebabkan menurunnya penduduk tidak bekerja (menganggur) di Kota
Mataram. Kemudahan ini didukung dengan peningkatan kinerja pelayanan
perijinan terpadu melalui pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Mataram serta kebijakan pelimpahan kewenangan
Walikota Mataram kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kota Mataram dalam penandatanganan ijin.
Hal lain yang mempengaruhi adalah bertumbuhnya sektor tersier yang
positif terkait berkembangnya pasar modern yang menggunakan tenaga kerja
lokal, sehingga diharapkan sebagian besar angkatan kerja dapat tertampung di
lapangan usaha dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sebagai bagian lain dari penilaian kinerja oleh pihak independent, Dinas
Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Mataram atas penilaian Ombusdman
RI perwakilan Nusa Tenggara Barat dalam penilaian kinerja pelayanan publik
bidang ketenagakerjaan (AK 1/Kartu Kuning) dengan nilai 890 berada pada Zona
Hijau.
o. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penyelenggaraan Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.
Penyelenggaraan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya efektifitas
pengembangan usaha yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014.
Urusan Koperasi merupakan urusan yang dianggap penting bagi
perkembangan perekonomian Indonesia dalam kaitannya mendukung usaha
kecil dan menengah. Koperasi adalah sebuah kata yang tidak asing untuk
didengar bagi masyarakat Indonesia karena mencerminkan budaya bangsa yang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 66
Pemerintah Kota Mataram
gotong royong dan tolong menolong. Dalam konteks Indonesia, koperasi
merupakan bentuk usaha yang sah, dimana keberadaannya diakui dalam UUD
1945. Koperasi adalah bentuk kegiatan usaha yang paling ideal dimana
anggotanya bertindak sebagai produsen, konsumen dan sekaligus juga sebagai
pemilik. Koperasi pertama kali muncul pada awal abad ke-19 sebagai reaksi
sistem ekonomi liberal dimana pada waktu itu segolong kecil pemilik modal
menguasai kehidupan masyarakat.
Tabel 2.29 Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Koperasi dan UKM Kota
Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Jumlah Wirausaha Baru WUB 2.082
2 Koperasi Berkualitas Unit 133
3 Koperasi Aktif Unit 355
4 Persentase koperasi aktif % 59,76 %
7 Usaha Mikro dan Kecil % 92,50%
Dalam perkembanganya, pertumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) di Kota
Mataram menunjukan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun
sebelumnya. Berdasarkan target yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2014
sebesar 1.840 WUB, pemerintah Kota Mataram telah berhasil melampaui target
tersebut dengan realisasi sebesar 2.082 WUB atau terjadi peningkatan sebesar
167 % dari jumlah WUB tahun 2013. Keberhasilan tersebut tentunya tidak
terlepas dari upaya startegis yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berupa 1)
peningkatkan kemampuan kewirausahaan, 2) membudayakan kewirausahaan, 3)
pemberdayaan sumberdaya 4) pendayagunaan sumber daya, serta 5)
pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro.
Disisi lain, dalam kaitannya dengan upaya peningkatan iklim usaha yang
kondusif di Kota Mataram serta daya dukungnya dalam penciptaan WUB, peran
koperasi menjadi prioritas perhatian pemerintah Kota Mataram. Dalam
perkembangannya jumlah koperasi di Kota Mataram Tahun 2014 tercatat
sebanyak 594 unit, dimana terjadi peningkatan sebanyak 6 unit koperasi dari
588 unit Koperasi di tahun 2013. Dari total 594 unit koperasi di Kota Mataram
masih terdapat koperasi yang tidak aktif yang membutuhkan pembinaan dan
pendampingan lebih lanjut, sehingga keberadaan koperasi aktif yang berjumlah
355 akan dapat makin ditingkatkan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 67
Pemerintah Kota Mataram
Masih besarnya proporsi koperasi tidak aktif terlepas dari belum
optimalnya kinerja program/kegiatan, akan tetapi lebih pada beberapa faktor
diantaranya koperasi yang berada di wilayah pemekaran dan masuk dalam
binaan pemerintah Kota Mataram tercatat sebagai koperasi tidak aktif serta
terkendala prosedur penghapusan.
Upaya peningkatan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi berkualitas
diintervensi melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan
Pelatihan Perkoperasian, Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi
Berprestasi, serta Peningkatan Penataan Data Koperasi. Dari jumlah koperasi
aktif yang ada, secara berkesinambungan dilakukan penilaian kinerja dalam
rangka penetapkan koperasi yang berkualitas. Dasar penetapan kinerja koperasi
dilakukan melalui Pemeringkatan Koperasi yang mengacu pada Permen Nomor
06/Per/M.KUMKM/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang perubahan atas
Permen nomor 22/KEP/M.KUMKM/IV/2007 tanggal 16 April 2007 tentang
pemeringkatan koperasi. Berdasarkan hasil pengklasifikasian/penilaian yang
dilakukan ditetapkan 133 koperasi berkualitas, meningkat sebanyak 5 koperasi
dari tahun sebelumnya.
p. Urusan Wajib Penanaman Modal
Penanaman modal dalam suatu Negara maupun daerah mempunyai peran
yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah.
Peningkatan investasi dapat meningkatkan PAD secara langsung yang dapat
dibelanjakan untuk program pembangunan. Selain itu, besarnya investasi dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat terkait dengan kesempatan kerja yang
lebih luas. Dari sisi peran pemerintah, harus mengupayakan pembenahan
terhadap peningkatan pelayanan secara prima dalam menunjang iklim
berinvestasi.
Penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mataram sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. Penyelenggaraan Urusan Wajib
Penanaman Modal diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu
meningkatnya kepastian berinvestasi yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014.
Peningkatan pelayanan perizinan pada BPMP2T diatur dengan Peraturan
Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang
Perijinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Mataram yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik
bidang perijinan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 68
Pemerintah Kota Mataram
Tabel 2.30 Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Penanaman Modal Kota
Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB)
Rp (ribuan)
2.365.478.459*
2 Laju Pertumbuhan Investasi % 12,76*
3 Penyelesaian Ijin Investasi Tepat Waktu
% 97
4 Laju Pertumbuhan Investasi % 12,76*
*) Angka perkiraan Sumber : BPS Kota Mataram, BPMP2T data diolah
Berdasarkan PDRB Penggunaan, investasi dikenal sebagai Pembentukan
Modal Tetap Brutto (PMTB). PMTB menggambarkan adanya proses penambahan
dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu. PMTB disebut sebagai
brutto karena di dalamnya masih terkandung unsur penyusutan, atau nilai
barang modal sebelum diperhitungkan nilai penyusutannya. Atas dasar nilai
PMTB, perkembangan investasi di Kota Mataram menunjukan perkembangan
yang cukup baik. Pada tahun 2014 tercatat peningkatan PMTB sebesar Rp
267.679.187.000 dari Rp.2.097.799.272.000.000,- pada tahun 2013 menjadi
Rp.2.365.478.459.000.000,-.
Laju pertumbuhan investasi selama tahun 2014 mengalami peningkatan
sebesar 0,38% dari 12,38% pada tahun 2013 menjadi 12.76 % di tahun 2014.
Bila dilihat kontribusi masing-masing sektor ekonomi tergambarkan bahwa laju
pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang menjadi inti dari perkembangan laju
investasi yang positif tersebut. Pertumbuhan per sektor pada tahun 2014,
terdapat dua sektor yang menunjukan laju yang besar yaitu sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan (11,74%) serta sektor perdagangan, hotel dan
restoran (11,07%). Hal ini menunjukan bahwa Kota Mataram berhasil
memanfaatkan keunggulannya sebagai pusat pemerintahan serta pusat
perdagangan dan jasa dengan terus menjaga dan meningkatkan iklim
berinvestasi dan berusaha.
Indikator Meningkatnya Efektifitas Pengembangan Usaha capaiannya
didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan Peningkatan Kwalitas Pelayanan
Publik, yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan
perijinan termasuk di dalamnya adalah yang berkaitan dengan waktu
penyelesaian izin. Waktu penyelesaian Izin IMB, PIMB, ILOK, SITU MB, HO, SIUP,
TDP, TDG, TDI/IUI dan Perluasan, IUJK, Ijin Hotel, Ijin Rumah Makan, Ijin
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 69
Pemerintah Kota Mataram
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Ijin Usaha Jasa Pariwisata, Ijin Sewa Lahan
dan lain-lain dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelayananya. Pada tahun
2014 ijin yang ditangani sebanyak 6.330 izin, terjadi peningkatan pelayanan dari
tahun 2013 yang sebanyak 2.312 izin atau terjadi peningkatan pelayanan
perijinan sebesar 273%. Dari 6.330 ijin yang dilayani pada tahun 2014 terdapat
peningkatan pelayanan perijinan tepat waktu dari 90% yang ditargetkan menjadi
97% atau melampaui target sebesar 7%.
q. Urusan Wajib Kebudayaan
Sebagai ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram dengan keberagaman budaya
tetap peduli dalam upaya pelestarian terhadap nilai-nilai kebudayaan dan
keragaman budaya. Penyelenggaraan Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan
oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dan Dinas Pendidikan dan
Olahraga. Pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan diarahkan untuk mencapai
sasaran strategis meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang
mencerminkan kearifan lokal, yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014.
Tabel 2.31
Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Kebudayaan Kota Mataram
Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Jumlah sanggar seni dan budaya
sanggar 203
2 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
kegiatan 56
3 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
lokasi 4
4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Lokasi 5
5 Jumlah Pranata Adat lembaga
7
Penyelenggaran Festival Seni & Budaya berupa Festival Gendang Beleq,
Bale Ganjur, Qasidah, dan Serakalan Barzanji diselenggarakan di Kota Mataram.
Dalam upaya mempertahankan seni budaya lokal daerah, penyelenggaraan
festival tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk
mengetahui keberadaan budaya daerahnya.
Jumlah sanggar seni 203 tersebar di seluruh kecamatan. Sanggar seni yang
ada berupa sanggar seni tari, seni rudat, zikir jaman, peresean, cupak gerantang,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 70
Pemerintah Kota Mataram
hadrah dan qasidah. Selain sanggar seni, terdapat beberapa komunitas seni yang
dikembangkan oleh komunitas muda dalam mengembangkan seni akustik,
keroncong, dan sebagainya.
Jumlah situs di Kota Mataram sampai dengan saat ini sebanyak 4 situs,
yaitu: Taman Mayura, Pure Miru, Makam Van Ham, dan Makam Loang Baloq.
Situs tersebut telah tercatat di Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar Bali yang
wilayah kerjanya termasuk Kota Mataram. Selain 4 situs tersebut, terdapat
beberapa situs lainnya yang dilestarikan dan dipublikasikan sebagai Cagar
Budaya Kota Mataram, antara lain: Makam Dende Seleh, Makam Tuan Guru
Tretetet, Masjid Lebai Sandar, Makam Al Kaff dan Titi Gangsa Sayang Sayang.
r. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga
Pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan peran
aktif dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan serta
menumbuhkan dan meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Peningkatan
kualitas sumber daya pemuda, organisasi pemuda merupakan tujuan strategis
dalam upaya menciptakan SDM Kota Mataram yang sehat jasmani dan rohani,
serta mampu berdaya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilaksanakan
penyelenggaraan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga. Urusan Wajib
Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota Mataram. Pelaksanaan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga
diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas pendidikan
yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014
Tabel 2.32 Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga
Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Jumlah Organisasi Pemuda buah 71
2 Jumlah Organisasi Keolahragaan
buah 30
3 Jumlah kegiatan kepemudaan Jenis 5
4 Jumlah kegiatan olahraga Jenis 5
5 Jumlah lapangan olahraga buah 43
6 Jumlah organisasi pemuda buah 60
7 Jumlah organisasi olahraga buah 50
8 Jumlah kegiatan kepemudaan buah 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 71
Pemerintah Kota Mataram
9 Jumlah kegiatan olahraga buah 5
10 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
buah 4
Capaian kinerja kepemudaan dan olahraga dilakukan dengan
mengoptimalkan wadah organisasi yang ada yaitu organisasi kepemudaan
meliputi organisasi kepemudaan sebanyak 71 buah yang terdiri dari 11
organisasi kepemudaan yang berada di sekolah, dan 60 organisasi kepemudaan
yang berada di luar sekolah. Organisasi kepemudaan di sekolah terdiri dari
Forum Organisasi Siswa Intra Sekolah (FK-OSIS), Paskibraka, Pramuka, Palang
Merah Remaja (PMR), UKS, Kelompok Sukarela Remaja (KSR), Sahabat Teman
Sebaya (STS), Sanggar Olahraga Rekreasi, dan Kelompok Pencinta Alam. Kegiatan
kepemudaan yang dilaksanakan sebanyak 5 jenis yaitu Latihan Dasar
Kepemimpinan Pelajar dan Kepemudaan, Pembinaan Paskibraka, Musabaqah
Pelajar Kota Mataram (MTQ, MFQ/MHQ, MSQ dan MKQ), Pelaksanaan Tadarus
Al-Qur’an Pelajar dan Guru Pembina Imtaq, Pertukaran Pemuda Antar Daerah, serta Lawatan Sejarah Pelajar.
Sedangkan untuk indikator utama olahraga dilakukan dengan
mengoptimalkan organisasi olahraga yang terdiri dari 50 jenis olahraga, yang
telah memiliki kepengurusan cabang olahraga di Kota Mataram sebanyak 30
cabang dan 20 cabang kepengurusannya belum terbentuk di Kota Mataram.
Kegiatan keolahragaan sebanyak 5 kali secara rutin dilakukan setiap tahun,
antara lain Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Liga Pendidikan
Indonesia (LPI), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi Olahraga
Unggulan Daerah (KOUD), dan Pekan Olahraga Antar Satuan Pendidikan. Dalam
mendukung pembinaan olahraga di sekolah didukung oleh 43 lapangan olahraga
berupa lapangan basket, lapangan volley dan lain-lain.
Dalam mengoptimalkan pembinaan olahraga professional di luar sekolah,
dengan keberadaan Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Mataram diarahkan
untuk meningkatkan prestasi atlet Kota Mataram terutama dalam menghadapi
event olahraga regional dan nasional. Untuk mendukung capaian prestasi atlet
Pemerintah Kota Mataram telah memberikan bantuan stimulus baik kepada atlet
maupun pelatih masing-masing Cabang Olahraga (Cabor). Dalam
mengoptimalkan pengelolaan sarana olahraga khususnya Stadion Malomba telah
dibentuk Badan Pengelola Stadion Legenda Malomba Ampenan dengan
Keputusan Walikota.
s. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kota Mataram memiliki karakteristik heterogenitas dari sisi agama, ras,
suku dan golongan. Kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 72
Pemerintah Kota Mataram
berpeluang untuk terjadinya konflik, sehingga upaya preventif dalam
mengantisipasi konflik dan sejenisnya dilakukan melalui komunikasi, koordinasi
dan sosialisasi yang intensif dengan unsur kepolisian, TNI, lembaga adat dan
kemasyarakatan. Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Mataram, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan
untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota
Mataram yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014.
Tabel 2.33
Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Cakupan Penanganan Konflik kasus 2
2 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP
kegiatan 1
3 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
kegiatan 1
4 Jumlah Tower Peringatan Dini Tsunami
Unit 1
5 Inventaris Peralatan Penanggulangan Bencana
Unit 42
6 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Kali 1
7 Kegiatan pembinaan politik daerah
Kali 1
Komposisi penduduk Kota Mataram yang majemuk dengan berbagai ras,
suku dan agama dapat menyimpan potensi konflik, jika tidak ditangani dengan
benar. Dalam mengoptimalkan penanganan konflik, beberapa hal yang
dilakukan: pertama, meningkatkan intervensi kebijakan Pemerintah Kota
Mataram yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin
potensi konflik. Kedua, Pemerintah Daerah secara terus menerus dan aktif
memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat koordinasi, serta melakukan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 73
Pemerintah Kota Mataram
mediasi penanganan konflik. Tidak ketinggalan keberadaan Komunitas Intelejen
Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan. Upaya lain adalah
memfasilitasi dan mendukung program kerja sejumlah ormas yang merupakan
wadah masyarakat untuk membangun pemahaman atas pluralisme dan
keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB). Disamping itu,
dilaksanakan pula sosialisasi yang efektif untuk Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (PEKAT) pada 6 kecamatan dan penurunan penanganan konflik dari
4 kasus pada tahun 2013 menjadi hanya 2 kasus pada tahun 2014. Upaya
penanganan konflik tersebut dengan melakukan musyawarah perdamaian
dengan penandatanganan ikrar perdamaian antara pihak yang bertikai dengan
melibatkan Tokoh Masyarakat (Toma) dan Tokoh Agama (Toga).
Kota Mataram merupakan salah satu Kota/Kabupaten di Prop. NTB
termasuk dalam zona rawan bencana. Dari 14 jenis bencana yang ada di
Indonesia, beberapa jenis berpotensi terjadi di Kota Mataram antara lain:
Longsor, genangan, banjir, gelombang pasang dan tsunami, abrasi pantai, gempa
bumi, angin puting beliung, kebakaran, serta konflik sosial. Potensi bencana ini
tentu dipengaruhi oleh kondisi geografis, tofografi, geologis, klimatologi, demografi
dan faktor tektonik wilayah NTB dan Indonesia umumnya.
Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Mataram dari
ancaman bencana, khususnya gelombang pasang/tsunami, pada tahun 2013
Kota Mataram mendapat bantuan Tower Peringatan Dini Tsunami dari BMKG
Pusat kerjasama dengan GIZ yang dipasang di halaman kantor Kelurahan
Ampenan Selatan.
Dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana baik pencegahan,
pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana, peringatan dini, kesiapsiagaan
pada pra bencana, maupun pencarian, pertolongan dan evakuasi, pemulihan
darurat saat terjadi bencana, serta rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca
bencana telah disediakan sarana dan fasilitas penunjang yang memadai agar
tujuan penanggulan bencana untuk penyelamatan dan mengurangi penderitaan
korban dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pada
tahun 2013 telah disediakan 22 unit peralatan penanggulangan bencana berupa
perahu karet, mesin chainsaw, tenda dan lain-lain. Serta tahun 2014
ditambahkan sekitar 20 unit peralatan yang sebagian besar dananya bersumber
dari APBN.
t. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Dan Persandian
Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 74
Pemerintah Kota Mataram
dilaksanakan oleh: Dinas Pendapatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Sekretariat Daerah Kota Mataram; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Asset Daerah; Kecamatan Cakranegara; Kecamatan Mataram; Kecamatan
Ampenan; Kecamatan Selaparang; Kecamatan Sandubaya; Kecamatan Sekarbela;
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
Implementasi keseluruhan program dan kegiatan Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan untuk mencapai sasaran
strategis yang tertuang dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2014, yaitu
“Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah”; “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance” dan “Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SOP”.
Tabel 2.34 Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian Kota Mataram Tahun 2014”
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Realisasi PAD Rp. (juta) 202.589,01
2 Persentase Capaian PAD terhadap target
% 126,23
3 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
% 18,70
4 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon
% 65.36
5 Jumlah pelanggaran disiplin PNS
kasus 10
6 Presentase bezeting pegawai % 90.54
7 Monev perijinan pada bagian ekonomi (SITU, HO)
izin 975
8 Penyaluran Raskin Yang Tepat Sasaran
RTS 28.533
9 Penetapan Perda APBD Tepat Waktu
% 100
10 Jumlah pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) / E-Procurement.
Paket 58
11 Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
Orang 87
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 75
Pemerintah Kota Mataram
12 SKPD yang mempunyai SPM &
SOP SKPD 15
13 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
- 0.55
14 Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
- 0.0186
15 Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan
- 0.20
16 Pertumbuhan ekonomi % 8.38
18 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
- Website BPMP2T
19 Jumlah Penegakan PERDA buah 222
20 Cakupan patroli petugas Satpol PP
% 90
22 Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
orang 186
23 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota
% 100
24 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
menit 14
25 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
% 64
Potensi PAD menjadi semakin meningkat sejak berlakunya Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena
diberikannya kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungut
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya menjadi
kewenangan pusat. Kedua komponen ini memberikan peningkatan yang
signifikan bagi peningkatan PAD secara keseluruhan.
Pada tahun 2013, realisasi PAD sebesar Rp. 139.877.149.931,54 meningkat
sebesar Rp. 62.713.659.311,71 atau 44,83% dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp.
202.589.009.699,25. Realisasi pada tahun 2014 tersebut melampaui target yang
ditetapkan yaitu sebesar 126,23%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 76
Pemerintah Kota Mataram
Peningkatan kemandirian daerah juga terlihat dari peningkatan persentase
PAD terhadap Pendapatan APBD yaitu dari 16,24% di tahun 2013 meningkat
sebesar 2,46% menjadi 18,70% tahun 2014. Peningkatan ini terjadi karena upaya
yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram melalui intensifikasi dalam proses
pemungutan potensi pendapatan daerah khususnya penerimaan dari pajak
daerah dan retribusi daerah; serta ekstensifikasi potensi pendapatan daerah
dengan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah dengan
mengidentifikasi potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan,
mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, memperbaiki basis data objek,
menjaring wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah baru melalui pendataan
rutin setiap triwulan.
Terkait dengan persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat
sesuai eselon, sampai tahun 2013, pejabat struktural yang telah mengikuti
diklatpim sebanyak 54 orang, terdiri dari diklatpim tingkat II sebanyak 5 orang,
diklatpim tingkat III sebanyak 19 orang, dan diklatpim tingkat IV sebanyak 30
orang. Sedangkan pada tahun 2014, pejabat struktural yang mengikuti diklatpim
sebanyak 41 orang, yang terdiri dari diklatpim tingkat III sebanyak 10 orang dan
diklatpim tingkat IV sebanyak 31 orang.
Terkait dengan jumlah pelanggaran disiplin PNS, pada tahun 2013 kasus
yang ditangani sebanyak 36 kasus terdiri dari ijin cerai sebanyak 28 kasus dan 8
kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat. Sedangkan pada tahun
2014 kasus yang ditangani sebanyak 34 kasus yang terdiri dari ijin cerai
sebanyak 24 kasus dan 10 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan
berat. Capaian indikator kinerja rasio pelanggaran disiplin PNS tercapai 100%
dari target kasus 14 dapat ditekan hanya 10 kasus pelanggaran disiplin PNS
tingkat sedang dan berat pada tahun 2014. Penurunan kasus pelanggaran
disiplin PNS tersebut merupakan dampak positif adanya kejelasan pemberian
sanksi bagi PNS yang melakukan tindak pelanggaran disiplin PNS sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Terkait dengan bezeting pegawai, mengacu pada peraturan yang ditetapkan
oleh Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah
ditindaklanjuti dengan penyampaian Usulan Formasi CPNS Daerah oleh
Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2014 dan Susunan Kekuatan Pegawai.
Realiasasi capaian target bezetting pegawai sebesar 90,54% dari target sebesar
94%. Tidak dapat terpenuhinya target yang diharapkan pada capaian kinerja
tahun 2014 disebabkan beberapa hal, antara lain karena adanya ketentuan
Pemerintah Pusat melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi yang memberlakukan kebijakan moratorium penerimaan
CPNS mulai tahun 2011 sampai 2013, dimana dalam kebijakan tersebut telah
ditetapkan bahwa daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak diperkenankan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 77
Pemerintah Kota Mataram
melaksanakan rekruitmen CPNS apabila Belanja Tidak Langsung (BTL) yang
tertuang dalam APBD melebihi 50%, serta jumlah tenaga honorer kategori II yang
ada di Kabupaten/Kota lebih dari 500 orang. Menindaklanjuti kebijakan tersebut,
Pemerintah Kota Mataram telah menyusun formasi CPNS dengan
mempertimbangkan azas zero growth yaitu pengangkatan CPNS yang didasarkan
pada perhitungan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun (purna tugas).
Dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelembagaan DPRD,
keberadaan Sekretariat DPRD sebagai salah satu lembaga daerah sangat
diperlukan. Peran lembaga ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sehingga dapat mewujudkan hubungan yang
harmonis antara Eksekutif (Pemerintah Kota Mataram) dengan Legislatif (DPRD
Kota Mataram). Upaya meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga legislatif,
dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain Penyusunan dan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 6 Rancangan Perda,
hearing/dialog dan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan
tokoh agama, rapat-rapat alat kelengkapan dewan, rapat paripurna, kunjungan
kerja, kegiatan panitia khusus dan fraksi-fraksi DPRD, kegiatan reses dan
pelayanan bantuan hukum Pemda. Dalam menunjang kegiatan DPRD Kota
Mataram dialokasikan anggaran sebesar Rp.21.448.924.000 dengan realisasi
sebesar Rp.17.995.330.196 atau 84,00%.
Pelaksanaan kinerja program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat , dan Program Peningkatan Penanaman Modal
Daerah dalam monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengajuan perijinan SITU
dan HO terjadi peningkatan kinerja dari yang ditargetkan, yaitu dari 555 izin di
tahun 2013 menjadi 975 izin di tahun 2014.
Pelaksanaan penyaluran Beras Miskin (Raskin) dimana data penerima
Raskin merupakan kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah Rumah
Tangga Sasaran (RTS) yang ditetapkan untuk Kota Mataram sebanyak 28.533.
Tersalurkannya Raskin kepada 28.533 RTS di tahun 2013 dan 2014 menjadi
salah satu kinerja bagi tercapainya sasaran Meningkatnya Efektivitas
Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance.
Pembinaan umat beragama di Kota Mataram dilaksanakan secara intensif
dalam kegiatan sehari-hari. Dengan digalakkan imtaq di sekolah-sekolah dan
kantor-kantor pada hari Jum’at diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Mataram dapat lebih ditingkatkan, utamanya dari segi religiusitasnya.
Jumlah pemeluk agama di Kota Mataram tercatat sebanyak 388.898 jiwa
pemeluk agama islam, 68.242 jiwa pemeluk agama Hindu, 18.017 jiwa pemeluk
Nasrani, dan 7.653 jiwa pemeluk agama Budha dan lainnya. Untuk mendukung
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 78
Pemerintah Kota Mataram
pelaksanaan kehidupan beragama di Kota Mataram, telah dibangun sarana
peribadatan, yaitu 232 Masjid, 163 Pura, 15 Gereja Kristen, 2 Gereja Katholik,
dan 11 Vihara. Sementara itu, terdapat beberapa lembaga pendidikan agama
sejak dini, yaitu sebanyak 36 Raudhatul Athfal (RA), 24 Madrasah Ibtidaiyah (MI),
22 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 12 Madrasah Aliyah (MA), 7 sekolah katholik,
dan 6 sekolah kristen.
Dalam rangka mewujudkan salah satu Visi Kota Mataram yaitu Religius,
dapat tergambar dalam dukungan berbagai kegiatan keagamaan yang secara
rutin dilakukan setiap tahun oleh berbagai pemeluk agama di Kota Mataram.
Beberapa kegiatan keagamaan tersebut antara lain: (1) Festival Maulid, (2)
Festival Lebaran Topat, (3) MTQ/MFQ, (4) Pawai Ogoh-ogoh. Pertemuan antar
umat beragama dilakukan selama 5 kali dalam satu tahun dengan melibatkan
seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
Banyaknya lembaga kelembagaan mengalami peningkatan sebesar 0,44 persen
dari tahun 2013 sebanyak 46 kegiatan menjadi 52 kegiatan di tahun 2014.
Namun, terjadi penurunan realisasi akibat bertambahnya target capaian yang
diinginkan di tahun 2014, yang menyebabkan capaian tercapai 89,81 persen.
Implementasi pelayanan publik sangat berkaitan dengan penyelenggaran
pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan. Pemantapan komitmen dalam
mendukung Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dan implementasi
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Mataram
merupakan bagian penting bagi terselenggaranya Good Governance.
Jika merujuk hasil Survey KPK terkait Integritas Daerah (ID), Kota Mataram
menunjukkan progress ID yang positif pada 7,36 yang berada 1,36 diatas nilai
standar minimal KPK sebesar 6,00. Hasil survey KPK menunjukkan kinerja
pelayanan publik terutama pada unit pelayanan perijinan, pelayanan kesehatan
dasar Puskesmas dan Pengadaan Barang Jasa memiliki kriteria sangat baik.
Dalam mendukung pencapaian Integritas Daerah pada bidang lainnya dilakukan
upaya peningkatan dalam sistem pengawasan internal, koordinasi pengawasan
serta pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan pengelolaan keuangan
daerah.
Dalam peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan dilakukan pelatihan diklat fungsional pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan untuk memenuhi ketersediaan tenaga
fungsional auditor yang memadai . Jumlah auditor tahun 2014 sebanyak 21
orang meningkat sebanyak 2 orang dibandingkan tahun 2013 sebanyak 19
orang. Ketersediaan tenaga auditor dapat mendukung pelaksanaan sistem
pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 79
Pemerintah Kota Mataram
Kinerja pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penyusunan APBD
setelah proses perencanaan. Ketepatan waktu dalam penetapan APBD menjadi
hal penting guna kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahanan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan
penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember
tahun anggaran sebelumnya. Sesuai dengan amanat Permendagri tersebut,
Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan APBD tepat waktu setiap tahunnya.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, dengan semangat reformasi
pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-
Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara, dimana disebutkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang saat ini dalam
penyusunanya wajib mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Berdasarkan ketiga regulasi tersebut pada pada tahun 2010 Pemerintah
menerbitkan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas
pertanggungjawaban kinerja pemerintah yang merupakan revisi dari Peraturan
pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah
dimana Peraturan pemerintah dimaksud mewajibkan penerapan akuntansi
berbasis akrual oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dari yang
sebelumnya “ berbasis kas menuju akrual” dan ditegaskan pula dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang
penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat Tahun
Anggaran 2015.
Dalam mendukung penyesuaian-penyesuaian penerapan peraturan
perundang-undangan tersebut Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2014
melalui BPKAD membangun SimDaPers dalam rangka pencatatan persediaan
yang mendukung Sistem Informasi yang telah dibangun sebelumnya, yaitu
SimDa dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga Pemerintah dalam
penyediaan Tehnologi Informasi (BPKP, Depdagri, Depkeu) dalam penyediaan
Sistem informasi Pengelolaan keuangan. Sistem informasi yang telah
dibangunpun tetap dibenahi guna mengakomodir solusi permasalahan yang
terjadi pada tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir tahun 2014, Simda telah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 80
Pemerintah Kota Mataram
dikembangkan menjadi versi 2.7. dimana aplikasi ini mendukung penerapan
akuntansi berbasis akrual dan terintegrasi dengan pencatatan barang milik
daerah dalam rangka memenuhi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pengelolan Barang Milik Daerah (BMD).
Dalam upaya penanganan masalah Hukum dan HAM dilakukan 4 kali
Konsultasi Publik dan 6 kali publikasi produk hukum daerah selama tahun
2013. Guna peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan aparatur
dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai HAM telah tersusun Rencana Aksi
Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang menjadi dasar pelaksanaan harmonisasi
nilai-nilai HAM ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Kota Mataram.
Disamping itu, Penegakan Peraturan Daerah sebagai bagian penting
pelaksanaan kebijakan daerah terus digalakkan, mulai dari tahapan sosialisasi
yang intensif, uji coba, dan penerapan produk hukum daerah tersebut. Tim
penegakan PERDA berupa tim operasional 20 orang.
Tabel 2.35 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan Pemerintah Kota Mataram
Tahun 2013-2014
Produk Hukum Tahun 2013 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kota
Mataram 11 Perda 10 Perda
Peraturan Walikota Mataram 41 Perwal 51 Perwal
Keputusan Walikota Mataram 984 Keputusan 1212 Keputusan
Sumber : LAKIP Setda Kota Mataram Tahun 2014
Pada Tahun Anggaran 2013 jumlah paket lelang yang sudah ditenderkan
sejumlah 57 paket, dan Tahun Anggaran 2014 jumlah paket yang melalui proses
lelang sejumlah 58 Paket.
Jumlah PNS yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa
pada tahun 2013 sebanyak 120 orang, sedangkan pada tahun 2014 berjumlah 87
orang, berkurang sebanyak 33 orang. Hal tersebut disebabkan sebagian PNS
yang bersertifikat menduduki Jabatan Struktural di SKPD masing-masing dan
tidak mau memperpanjang sertifikat yang dimiliki. Selain itu beberapa PNS yang
bersertifikat telah memasuki masa pensiun.
Dari tabel 2.31 menunjukkan bahwa IKU yang berkaitan dengan
penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal. Beberapa
SKPD teknis telah menetapkan SPM (13 SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian
terkait di Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada
masyarakat, saat ini standar yang digunakan masih mengacu pada penetapan
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 5
Tahun 2008. Tupoksi yang sudah ada menjadi acuan pelaksanaan tugas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 81
Pemerintah Kota Mataram
kedinasan, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. Upaya yang
dilakukan saat ini, yang difasilitasi oleh SKPD terkait, adalah: Melaksanakan
asistensi penyusunan SPM dan SOP yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota
Mataram, Memantau pelaksanaan penerapan SPM dan SOP melalui mekanisme
monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran, yang dilaksanakan oleh Bagian APP
Setda Kota Mataram dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, dan Menyusun
draft Perwal tentang Penyusunan SOP dan SPM, termasuk pula urgensi dan
kebutuhannya bagi kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan serta efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).
u. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh
Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Kantor
Ketahanan Pangan Kota Mataram. Penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan
Pangan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya
efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang ditetapkan dalam RKPD
Tahun 2014.
Tabel 2.36
Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Ketahanan Pangan Kota
Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Ketersediaan dan Cadangan
Pangan
Ketersediaan Energi dan Protein
Per Kapita % 171,78
3 Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga dan Akses
Pangan di Daerah
% 100
Stabilitas Harga dan Pasokan
Pangan % 100
4 Penganekaragaman dan
Keamana Pangan
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) % 80,80
Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan % 50
4 Penanganan Kerawanan Pangan % 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 82
Pemerintah Kota Mataram
5 Cakupan Bina Kelompok Petani % 85,00
6 Cakupan layanan penyuluhan % 68,17
7 Regulasi ketahanan pangan regulasi 2
Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja indikator utama urusan wajib
ketahanan pangan rata-rata sudah tercapai. Untuk Indikator Ketersediaan dan
Cadangan Pangan dilihat dari Ketersediaan Energi dan Protein, tahun 2014
mengalami peningkatan dengan presentase sebesar 23,52 % dari tahun 2013
sebesar 148,26% menjadi 171,78 % pada tahun 2014, dimana energi dan protein
per kapita ( energi : 119,66%) lebih tinggi 19,65 % dari target 100 % dan (Protein :
223,91 %) lebih tinggi 123,91 % dari target 100%. Sementara realisasi
ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah, stabilitas harga
dan pasokan pangan masing-masing sebesar 100 %. Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) yang menjadi indikator kinerja telah mencapai 80,80 % dengan
peningkatan 3,6 % dibandingkan tahun 2013 sebesar 77,20%. Untuk diketahui
bahwa penyusunan PPH berdasarkan data tahun sebelumnya, sehingga PPH
yang disusun pada tahun 2014 merupakan data PPH pada tahun 2013. Pada
tahun 2014, Kinerja Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami
penurunan sebesar 50% dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai
realisasi 100%. Hal ini didasarkan dari hasil uji laboraturium yang dilaksanakan
oleh Laboratorium MIPA Universitas Mataram terdapat 2 sampel produk segar
yang terkontaminasi oleh polutan, tetapi masih berada dibawah ambang Batas
Maksimum Residu (BMR) sesuai standar yang berlaku untuk dikonsumsi.
Untuk Penanganan Kerawanan Pangan sesuai SPM mencapai 100% dengan
mengacu data SKPG, data peta kerawanan pangan dan data jumlah keluarga
prasejahtera.
Peningkatan Cakupan bina kelompok petani pada tahun 2014 sebesar 15 %
dari tahun 2013, disebabkan oleh peningkatan pelatihan tani dan agrobisnis,
penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis, pembinaan dan
pendampingan kelompok tani, pemberdayaan dan pendampingan keluarga tani
miskin/Gakin (Program peningkatan kesejahteraan petani).
Cakupan layanan penyuluhan pada tahun 2014 mencapai 68,17% dengan
peningkatan 0,94% dibanding tahun 2013 sebesar 67,23%. Hal ini dikarenakan
adanya peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kota,
Peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan sebagai posko pelaksanaan
pembangunan pertanian, dan peningkatan penumbuhan dan pemberdayaan
penyuluh pertanian swadaya melalui Pos Penyuluhan Desa. Dengan peningkatan
jumlah kelompok tani dan gapoktan pemerintah Kota Mataram pada Tahun 2015
menargetkan cakupan layanan penyuluhan sebesar 68,17%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 83
Pemerintah Kota Mataram
v. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram. Pelaksanaan
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan untuk mencapai
sasaran strategis Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi
masyarakat yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014.
Dalam rangka mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan, dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan modal kepada pokmas yang
telah disalurkan kepada 50 pokmas guna meningkatkan kemampuan manajerial
pokmas dalam pengelolaan unit usahanya, kepada 50 orang anggota pokmas
diberikan pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan. Hingga tahun 2014,
sebanyak 150 anggota pokmas telah mengikuti pelatihan. Untuk perbaiki
kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak pada tingkat posyandu,
dilaksanakan bimbingan teknis kepada 50 orang kader posyandu. Diharapkan
melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini, kualitas pelayanan kesehatan ibu dan
anak di posyandu akan mengalami peningkatan, sehingga dapat mendukung
upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak balita. Masih
terkait dengan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan,
dilaksanakan pemberian bantuan beras kepada 2000 orang warga jompo/lansia.
Dengan bantuan ini diharapkan dapat mengurangi kesulitan mereka dalam
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Selain capaian program dan kegiatan di atas, salah satu capaian program
dan kegiatan lainnya yang tak kalah penting adalah terlaksananya rehabilitasi
rumah tidak layak huni sejumlah 1.175 unit, sehingga sampai dengan tahun
2014 sebanyak 1.089 unit yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Mataram.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas sanitasi serta pemenuhan
kebutuhan air bersih bagi masyarakat, dilaksanakan program pengadaan MCK
dan sarana air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan sanitasi dasar dan air bersih.
Tabel 2.37
Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kota Mataram 2014
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Kelompok 50
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 84
Pemerintah Kota Mataram
2 Jumlah kelompok binaan PKK Kelompok 56
5 Jumlah PKK aktif Kelompok 57
6 Posyandu aktif Kelompok 346
7 Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat LKM 50
8 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
% 90
w. Urusan Wajib Statistik
Penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.
Pelaksanaan Urusan Wajib Statistik diarahkan untuk mencapai sasaran
strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance), yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014, bertujuan menyediakan
data dan informasi sebagai bahan acuan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa: Penyusunan Buku Profile
Daerah Kota Mataram, Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka, Penyusunan
Buku Kecamatan Dalam Angka, Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat,
Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik, Koordinasi Penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
Tabel 2.38
Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Statistik Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB STATISTIK
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Persentase tingkat ketersediaan
sistem informasi dan data-data
yang menunjang perencanaan
pembangunan
% 85,00
2 Buku ”Mataram dalam angka” Ada/Tidak Ada ada
3 Buku ”PDRB Kota Mataram” Ada/Tidak Ada ada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 85
Pemerintah Kota Mataram
Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses
menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan.
Data dan informasi statistik untuk menunjang proses perencanaan
pembangunan yang tersedia pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.39 Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2014
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1 Dokumen Statistik Daerah
12 Dokumen - Daerah Dalam Angka
- Kecamatan dalam Angka
- Indikator Kesejahteraan Rakyat
- Produk Domestik Regional Bruto
- Indeks Pembangunan Manusia
x. Urusan Wajib Kearsipan
Penyelenggaraan Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram. Pelaksanaan Urusan Wajib
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan untuk mencapai sasaran
strategis Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan
Good Governance yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014.
Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan selama tahun 2014 antara lain
penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah melalui pengadaan sarana
pengolahan, penyimpanan arsip dan penataan dokumen/arsip daerah. Selain itu
untuk menunjang ketertiban penyelenggaraan kegiatan kearsipan, berpedoman
pada Peraturan Walikota Mataram Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan.
Dalam upaya mewujudkan tata kelola arsip dilaksanakan pelatihan dan
pembinaan bidang kearsipan kepada staf kearsipan seluruh SKPD se-Kota
Mataram dengan harapan adanya peningkatan kemampuan aparatur pengelola
arsip SKPD secara mandiri, efektif dan efisien.
Tabel 2.40 Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Kearsipan Kota Mataram
Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB KEARSIPAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Pengelolaan arsip secara baku 17
2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan
kegiatan 4
y. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan
Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Bagian Pengelolaan
Data Elektronik dan Informatika. Pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 86
Pemerintah Kota Mataram
Informatika diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya
Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publikyang ditetapkan dalam
RKPD Kota Mataram 2014.
Tabel 2.41 Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Jumlah Website milik Pemerintah Daerah
Unit 25
2 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Kecamatan 6
3 Rasio Wartel/Warnet terhadap penduduk
% 25
5 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
% 0,073
6 Jumlah surat kabar nasional/lokal
Surat kabar 10
7 Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Stasiun 20
8 Web site milik pemerintah daerah
Jaringan 25
9 Pameran/expo kegiatan 5
Sampai dengan tahun 2014 jaringan komunikasi dan informasi antar SKPD
yang telah memiliki dan mengoperasikan jaringan internet untuk mendukung
kemudahan akses informasi di lingkungan internal maupun eksternal sebanyak
25 SKPD.
Selain upaya pengembangan jaringan, dilakukan pula pengembangan
sistem informasi, melalui peningkatan kapasitas bandwith internet dan
upgrading program aplikasi website dan hosting/domain yang disewa, serta mulai
digunakannya layanan SMS kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota Mataram
dan masyarakat dalam menyampaikan informasi layanan publik. Selain itu,
untuk memberikan pedoman dalam pengembangan sistem dan pemberian
pelayanan informasi telah disusun pedoman master plan, blue print dan SOP
TIK.
Kemudian dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penguasaan
teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya dan berdaya guna.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 87
Pemerintah Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat
dalam pemanfaatan dan pengawasan penggunaan teknologi informasi. Dimana
pada tahun 2014 telah terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 6
Kecamatan Kota Mataram, meningkat dari 1 Kecamatan pada tahun 2013.
Akhirnya untuk mendukung pengembangan jaringan dan sistem informasi,
dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan
informasi melalui pelatihan TIK. Sampai dengan tahun 2014, sejumlah 159
aparatur SKPD telah mengikuti pelatihan internet dan pelatihan TIK diluar
daerah yang telah diikuti oleh aparatur Bagian PDEI.
z. Urusan Wajib Perpustakaan
Pembangunan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan BUDAYA
GEMAR MEMBACA dan kualitas layanan perpustakaan, baik dalam hal akses
dan kapasitas, serta utilitas yang memadai melalui sinergi antara perpustakaan
dengan satuan pendidikan, promosi gemar membaca dengan memanfaatkan
perpustakaan dan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam
membentuk KOMUNITAS BACA.
Penyelenggaraan Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram. Pelaksanaan Urusan Wajib
Perpustakaan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya
kualitas pendidikan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014.
Tabel 2.42 Capaian Indikator Pembagunan Urusan Wajib Perpustakaan Kota Mataram
Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Rata-rata kunjungan perpustakaan
orang 30.513
2 Cakupan Layanan Perpustakaan
unit 158
3 Jumlah perpustakaan unit 187
4 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
orang 5.489
5 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
eksemplar 49.883
Capaian urusan wajib perpustakaan diarahkan untuk mendukung
peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan rata-rata kunjungan
perpustakaan dari tahun 2013 sebesar 27.549 orang menjadi sebesar 30.513
orang pada tahun 2014 atau sebesar 11%. Akselerasi cakupan layanan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 88
Pemerintah Kota Mataram
perpusatakan dilakukan dengan optimalisasi layanan Perpustakaan Keliling
sebanyak satu unit yang merupakan bantuan dari Perpusatakaan Nasional RI.
Sebagai alternatif pilihan masyarakat untuk mengakses perpustakaan,
keberadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang berjumlah 39 TBM dapat
memperpendek jarak layanan perpustakaan bagi masyarakat Kota Mataram.
2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
a. Urusan Pilihan Pertanian
Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas
Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram. Penyelenggaraan Urusan
Pilihan Pertanian diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya
efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang ditetapkan dalam RKPD
Kota Mataram Tahun 2014
Tabel 2.43 Capaian Indikator Pembagunan Urusan Pilihan Pertanian Kota Mataram
Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Kw/Ha 39
2 Produktifitas rata-rata Padi Kw/Ha 62,00
3 Produktifitas rata-rata kedelai Kw/Ha 16,00
4 Cakupan Bina Kelompok Tani % 85,00
5 Cakupan layanan penyuluhan % 68,17
6 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Kw/Ha 62
7 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
% 3.34
Kondisi lahan pertanian di Kota Mataram saat ini tersebar di 6 Kecamatan.
Ketersediaan jumlah areal pengembangan pertanian antar kecamatan satu
dengan yang lainnya mengalami perbedaan yang disebabkan oleh perubahan
fungsi lahan dan perbedaan luas kawasan. Saat ini Kecamatan Sandubaya
memiliki sebaran lahan pertanian tertinggi dibandingkan Kecamatan lainnya
seluas 603,96 Hektar, dan Kecamatan Ampenan dengan sebaran terendah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 89
Pemerintah Kota Mataram
seluas 173,41 Hektar. Jika dilihat dari capaian sasaran produktifitas rata-rata
padi pada tahun 2013 dengan realisasi sebesar 57,00 kw/Ha telah terjadi
peningkatan sebesar 5 Kw/H pada tahun 2014 menjadi 62,00 Kw/Ha . Hal ini
karena ditunjang dengan adanya pengadaan bibit bermutu dan pupuk baik dari
provinsi maupun Kota Mataram kepada kelompok tani serta sarana prasarana
seperti jalan usaha tani, mesin traktor, sumur bor, dan mesin air. Hal ini juga
didukung oleh meningkatnya presentase jumlah cakupan bina kelompok tani
sebesar 15% yang diikuti dengan meningkatnya cakupan layanan penyuluhan
sebesar 0,94%.
Dengan keterbatasan lahan pertanian di Kota Mataram, produksi hasil
panen tetap dipertahankan, terutama kedelai. Hal ini dapat tercapai melalui
intensifikasi pertanian, bahkan Kelompok Petani Kedelai Kota Mataram dapat
meraih juara nasional. Kinerja urusan pilihan pertanian dapat terlihat dari
meningkatnya realisasi produktifitas rata-rata padi terhadap target yang
dicanangkan pada tahun 2014.
b. Urusan Pilihan Pariwisata
Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram. Penyelenggaraan Urusan Pilihan
Pariwisata diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya efektifitas
pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal yang
ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014
Tabel 2.44 Capaian Indikator Pembagunan Urusan Pilihan Pariwisata Kota Mataram
Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN PARIWISATA
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap
PDRB
% 22,76
2 Angka kunjungan wisatawan Orang 429.325
3 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
% 22,76
Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Kota
Mataram ADH Konstan mengalami peningkatan sebesar 0,55% dari 22,21%
tahun 2013 menjadi 22,76% pada tahun 2014. Sedangkan jika dilihat dari
kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran ADH Berlaku terjadi
peningkatan yang lebih signifikan sebesar 0,78% dari 24,15% tahun 2013
menjadi 24.92% pada tahun 2014. Perkembangan positif ini sejalan dengan geliat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 90
Pemerintah Kota Mataram
pembangunan di Kota Mataram dengan memperhatikan posisi strategis Kota
Mataram sebagai pusat pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Barat dan pusat
perdagangan dan jasa.
Disisi lain, penataan dan restrukturisasi kawasan pantai dan Kota Tua
Ampenan serta kawasan-kawasan destinasi dan situs bersejarah di Kota
Mataram, menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik
maupun mancanegara untuk lebih mengenal Kota Mataram. Peningkatan jumlah
kunjungan wisatawan menjadi indikator utama dan memiliki korelasi untuk
melihat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan kepariwisataan, dimana
pada tahun 2014, terjadi peningkatan sebesar 30.053 wisatawan dari 399.272
wisatawan tahun 2013 menjadi 429.325 wisatawan. Upaya peningkatan tingkat
kunjungan wisatawan dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya
pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri,
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Jenis Paket dan
Paket Wisata Unggulan.
c. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh
Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram. Penyelenggaraan
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mencapai sasaran
strategis yaitu Meningkatnya Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah
yang ditetapkan dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2014
Tabel 2.45 Capaian Indikator Pembagunan Urusan Pilihan Kelautan Perikanan Kota
Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN KELAUTAN PERIKANAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Tingkat Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Thn
27,94
2 Produksi Perikanan Tangkap Ton 1.672,80
3 Produksi Perikanan Budidaya Ton 284,18
4 Produksi perikanan Ton 1.956,98
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi
ikan dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat gemar makan ikan yang
di canangkan oleh pemerintah Kota Mataram menghasilkan terjadinya
peningkatan yang signifikan pada pola konsumsi masyarakat. Peningkatan pada
tahun 2014 menunjukan angka 5,44 kg/Kapita/Tahun dari tahun 2013 sebesar
22,5 kg/kapita/Tahun menjadi 27,94 kg/kapita/Tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 91
Pemerintah Kota Mataram
Peningkatan konsumsi ikan masyarakat disertai pula dengan ketersediaan
ikan di pasaran. Dari tabel 4.26, dapat dilihat capaian indikator kinerja utama
menunjukkan terjadinya peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 364
ton dari 1.308,80 pada tahun 2013 menjadi 1.672,80 pada tahun 2014 yang
ditunjang dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana perikanan seperti
motor tempel, kapal motor, pukat kantong, jaring insang, jaring angkat dan
pancing.
Sedangkan dari sisi kinerja Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar terjadi
peningkatan sebesar 11,73 ton yaitu sebesar 272,45 tahun 2013 menjadi 284,18
ton pada tahun 2014. Kenaikan tersebut didukung adanya upaya Penyediaan
Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang ditargetkan pada kelompok
pembudidayaan ikan air tawar serta melalui perluasan area pembudidayaan air
tawar seperti keramba, kolam dan mina padi.
d. Urusan Pilihan Perdagangan
Penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram. Penyelenggaraan
Urusan Pilihan Perdagangan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis
meningkatnya efektifitas pengembangan usaha yang ditetapkan dalam RKPD
Tahun 2014
Tabel 2.46 Capaian Indikator Pembagunan Urusan Pilihan Perdagangan Kota Mataram
Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN KELAUTAN PERIKANAN
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 Jumlah Usaha Perdagangan Unit usaha 1.687
2 Tingkat Inflasi % 7,18
3 Penataan PKL Titik 19
4 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
% 24.15%
6 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
% 5.27%
Perkembangan usaha di Kota Mataram menunjukan pertumbuhan yang
signifikan berdasarkan jumlah SIUP, TDP, TDI, TDG, IUI yang diterbitkan.
Jumlah usaha perdagangan pada tahun 2014 meningkat sebanyak 1.164 unit
usaha atau 222,56% dari 523 unit usaha tahun 2013 menjadi 1.687 unit usaha
di tahun 2014.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 92
Pemerintah Kota Mataram
Dari sisi tingkat inflasi di Kota Mataram menujukkan penurunan yang
signifikan yaitu sebesar 2,09% dari 9,27% tahun 2013 menjadi 7,18% pada
tahun 2014. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan
pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi serta perkembangan harga
sembako dan komoditas strategis lainnya di Kota Mataram pada 4 (empat) pasar
tradisional serta melalui koordinasi yang intensif oleh Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID) Kota Mataram berkontribusi positif dalam pengendalian inflasi.
Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125
Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Permendagri disebutkan bahwa
tujuan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk memberikan
kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan
peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL
menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri; dan untuk mewujudkan kota
yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan
yang memadai dan berwawasan lingkungan.
Dalam upaya mengimplementasikan peraturan tersebut, Pemerintah Kota
Mataram telah melaksanakan penataan titik-titik PKL. Pada tahun 2014 jumlah
titik PKL yang ditata sejumlah 19 titik, meningkat sebanyak 5 titik dari tahun
2013.
e. Urusan Pilihan Industri
Penyelenggaraan Urusan Pilihan Industri dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram. Penyelenggaraan
Urusan Pilihan Industri diarahkan untuk mencapai sasaran strategis
Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berbasis
Sumber Daya Lokal yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014
Tabel 2.47
Capaian Indikator Pembagunan Urusan Pilihan Industri Kota Mataram Tahun 2014
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN INDUSTRI
No Indikator Pembangunan Satuan Realisasi
2014
1 PDRB sektor industri pengolahan ADH Konstan
(juta) 326.207,05
2 Perkembangan jumlah IKM : a. Formal b. Non Formal
Unit Usaha Unit Usaha
1.947 1.707
3 Penataan PKL Titik 19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 93
Pemerintah Kota Mataram
4 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
% 9.52%
6 Pertumbuhan Industri. % 4.28%
7 Cakupan bina kelompok pengrajin
% 53.12%
Berdasarkan tabel 2.48, perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Atas Dasar Harga (ADH) Konstan mengalami peningkatan sebesar Rp.18.348,38
juta atau 5,96% dari Rp.307.858,67 juta tahun 2013 menjadi Rp.326.207,05
juta. Peningkatan PDRB sektor industri pengolahan sejalan dengan pesatnya
perkembangan sektor-sektor Industri Kecil Menengah di Kota Mataram baik
industri formal maupun industri non formal. Pemberian kemudahan ijin usaha
serta jaminan dukungan kerjasama kemitraan usaha industri mikro, kecil dan
menengah dengan pihak swasta dan perbankan berkontribusi positif dalam
peningkatan PDRB sektor Industri Pengolahan.
Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota
Mataram di tahun 2014 melaksanakan berbagai upaya, antara lain: melakukan
pembinaan IKM serta kemampuan teknologi industri, pemberian kemudahan ijin
usaha serta bantuan peralatan dan Pengembangan Ekonomi Produktif, Fasilitasi
kerjasama kemitraan IKM dengan swasta.
Pemerintah Kota Mataram secara intensif telah melakukan upaya
peningkatan klaster unggulan di sentra-sentra industri. Penanganan secara
intensif dimaksudkan dalam rangka percepatan peningkatan daya saing industri
dari berbagai aspek secara menyeluruh.
Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota
Mataram melaksanakan berbagai upaya, antara lain: Meningkatkan cakupan
potensi unggulan daerah pada masing-masing kelurahan, dengan melakukan
mapping potensi; Meningkatkan penyelenggaraan serta keikutsertaan dalam
event-event sebagai sarana pemasaran hasil produksi unggulan daerah; Menjaga
stabilitas ekonomi daerah, dengan mempertahankan kondusivitas wilayah.
Dari berbagai upaya tersebut, terjadi pengembangan jumlah IKM dari tahun
ke tahun. Jumlah IKM formal di Kota Mataram pada tahun 2014 sebanyak 1.947
mengalami peningkatan sejumlah 80 unit usaha dari jumlah IKM tahun 2013
yang sejumlah 1.867 unit usaha. Sedangkan IKM non formal mengalami
peningkatan sejumlah 57 unit usaha, yaitu dari sejumlah 1.650 unit usaha di
tahun 2013 menjadi 1.707 unit usaha di tahun 2014.
f. Ketransmigrasian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 94
Pemerintah Kota Mataram
Urusan Wajib Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Mataram. Penyelenggaraan Urusan Pilihan
Ketransmigrasian diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya
Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat yang ditetapkan dalam
RKPD Tahun 2014
Kecilnya alokasi anggaran untuk urusan pilihan transmigrasi disebabkan
oleh Kota Mataram bukan sebagai tujuan lokasi transmigrasi, namun pengirim
transmigran. Alokasi ini diperuntukkan melaksanakan sosialisasi dan
penjaringan calon transmigran.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun 2014
adalah sebesar Rp. 961,096 milyar atau meningkat 18,26 persen dari yang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun 2013 yaitu sebesar Rp.
812,709 Milyar.
Dari sisi daya saing anggaran daerah, penerimaan pendapatan daerah Kota
Mataram tahun 2013 di dominasi oleh oleh dana perimbangan dengan perbandingan
terhadap PAD sebesar 70:30. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
penerimaan masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari Dana
Perimbangan. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram
meningkat dari Rp. 95,87 milyar dengan rencana hanya Rp. 65,56 milyar di tahun
2012 menjadi Rp. 139,87 milyar dengan rencana Rp. 124,95 milyar. Sehingga pada
tahun 2013 total penerimaan daerah Kota Mataram adalah Rp. 865 milyar, meningkat
Rp. 56 milyar dari tahun lalu dan Rp. 13 milyar lebih banyak dari yang ditargetkan.
2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
Kemampuan suatu daerah utuk dapat bersaing dalam pembangunan juga
diukur dari ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang menunjang
kegatan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Transportasi merupakan
salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial
dan ekonomi suatu daerah, Kota Mataram tidak dapat dilepaskan dari kota-kota
disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota antara wilayah yang sangat
tinggi di kota Mataram sebagai pusat pemerintahan tingkat Provinsi, pendidikan,
perdagangan, jasa dan keuangan. Selain itu salah satu instrument untuk menjaga
kesinambungan perencanaan pembangunan nasional dengan daerah adalah
instrument penataan ruang. Penataan ruang yang meliputi perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang mutlak dibutuhkan dalam rangka
menjamin hak kepemilikan setiap orang, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 95
Pemerintah Kota Mataram
sosial, dan mengelola perkembangan pembangunan yang terjadi, serta mewujudkan
tata ruang Kota Mataram yang aman, nyaman dan berkelanjutan.
Perkembangan perekonomian Kota mataram juga dapat dilihat dari
perkembangan sektor Bank dan Asuransi, dimana kegiatan perbankan merupakan
penunjang semua kegiatan perekonomian masyarakat baik melalui simpanan
maupun kredit yang tersalurkan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat pada
perkembangan sektor hotel dan restoran yang menandakan kegiatan ekonomi
masyarakat semakin berkembang.
Aspek daya saing daerah juga dilihat dari aspek aksesibilitas air bersih kepada
masyarakat, yang mana menandai tingkat kelayakan hidup masyarakat pada suatu
daerah.
Adapun perkembangan aspek daya saing daerah Kota Mataram dalam Fokus
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dapat dilihat pada data berikut :
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTUKTUR
NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN 2014
1. PERHUBUNGAN
1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
% 10,09
1.2. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
Orang/barang
20.942
1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
orang 522.422
2. PENATAAN RUANG
2.1. Luas wilayah produktif ha 6,330
2.2. Luas wilayah industri ha 0,478
2.3. Luas wilayah kebanjiran - -
2.4. Luas wilayah kekeringan - -
2.5. Luas wilayah perkotaan ha 145,5748345
3. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
3.1. Jenis dan jumlah bank dan cabang
kantor 61
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 96
Pemerintah Kota Mataram
3.2. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang
kantor 12
3.3. Jenis, kelas, dan jumlah restoran restoran 211
3.4. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
Unit Hotel Bintang : 12
Hotel Non Bintang : 87
4. LINGKUNGAN HIDUP
4.1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
% 68,24
3. Fokus Iklim Berinvestasi
Ukuran lain yang dapat menggambarkan perekonomian wilayah adalah
besarnya investasi swasta yang masuk (PMA dan PMDN). Dalam era otonomi daerah,
persaingan investor asing cenderung semakin ketat. Meskipun investasi asing
sebagian besar merupakan industri padat modal, tetapi banyak daerah berkeinginan
untuk meningkatkan investasi asing di daerahnya untuk mempercepat
berkembangnya perekonomian daerah, pemerintah daerah harus mampu
meningkatkan pertumbuhan investasi di daerahnya tidak hanya yang berskala besar
seperti dilakukan oleh PMA atau PMDN, namun investasi yang dilakukan masyarakat
menengah ke bawah juga sangat penting karena dengan bertambahnya investasi
diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga nantinya
masalah pengangguran dapat teratasi.
Berdasarkan PDRB Penggunaan, investasi dikenal sebagai Pembentukan Modal
Tetap Brutto (PMTB). PMTB menggambarkan adanya proses penambahan dan
pengurangan barang modal pada tahun tertentu. PMTB disebut sebagai brutto karena
di dalamnya masih terkandung unsur penyusutan, atau nilai barang modal sebelum
diperhitungkan nilai penyusutannya. Atas dasar nilai PMTB, perkembangan investasi
di Kota Mataram menunjukan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2014
tercatat peningkatan PMTB sebesar Rp 267.679.187.000 dari
Rp.2.097.799.272.000.000,- pada tahun 2013 menjadi Rp.2.365.478.459.000.000,-.
Peningkatan nilai investasi yang cukup signifikan mengindikasikan iklim keamanan
yang kondusif, serta peran aktif semua pihak dalam meningkatkan minat investor
dalam menanamkan modalnya di Kota Mataram. Besarnya nilai investasi yang masuk
juga memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan perekonomian Kota
Mataram.
Bidang usaha investasi yang telah ada saat ini antara lain:
Jasa Telekomunikasi Seluler,
Perdagangan (ekport-import),
Jasa rekreasi wisata,
Jasa konsultansi pengembangan bisnis dan manajemen,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 97
Pemerintah Kota Mataram
Biro perjalanan wisata, dan,
Jasa penyediaan gedung perkantoran dan pusat bisnis.
Adapun perkembangan aspek daya saing daerah Kota Mataram dalam Fokus
Iklim Berinvestasi dapat dilihat pada data berikut :
FOKUS IKLIM BERINVESTASI
BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN 2014
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Angka kriminalitas kasus 1296
Jumlah demo Kali/tahun 18
Lama proses perijinan
- IMB - PIMB - ILOK - SITU MB - HO - SIUP - TDP - TDG - TDI/IUI dan Perluasan - IUJK - Ijin Hotel - Ijin Rumah Makan - Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum - Ijin Usaha Jasa Pariwisata - Ijin Sewa Lahan
Hari Hari Hari Hari Hari
Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari
30 30 30 30 30
7 7 7 7 14 14 14 14 14
7
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
macam Pajak: 10; Retribusi 16
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
jenis 9 Perda
4. Fokus Sumber Daya Manusia
Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Mataram juga merupakan aset dalam
kemampuan daya saing. Kota Mataram menjadi pusat pendidikan dan
pengembangan karir karena fasilitas pendidikan dasar hingga tingkat perguruan
tinggi sudah tersedia secara memadai, pusat kegiatan pemerintahan terutama
tingkat nasional, provinsi dan Kota, serta pusat kegiatan bisnis dan keuangan.
Tingkat pendidikan tenaga kerja yang lulus strata satu atau lebih menjadi
salah satu tolok ukur kualitas tenaga kerja. Begitu pula dengan rasio
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 98
Pemerintah Kota Mataram
ketergantungan yang dapat mengukur besar beban yang ditanggung oleh
penduduk usia produktif atau usia kerja di Kota Mataram dengan
membandingkan penduduk yang dianggap belum produktif (0-14 tahun) atau
sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64
tahun). Adapun gambaran Rasio ketergantungan penduduk Kita Mataram dapat
dilihat sebagai berikut :
Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa rasio ketergantungan penduduk tahun
2014 sebesar 44%, artinya setiap 100 orang penduduk Kota Mataram yang
berusia kerja mempunyai tanggungan sebesar 44 orang yang belum produktif
dan tidak produktif lagi, terdiri dari rasio ketergantungan penduduk usia muda
sebesar 38% dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 6%.
Penduduk usia kerja di Kota Mataram masih dibebani tanggung jawab akan
penduduk usia muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung
jawab terhadap penduduk usia tua. Sehingga kebijakan dan program perlu
memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar maupun pendidikan.
Adapun perkembangan aspek daya saing daerah Kota Mataram dalam
Fokus Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada data berikut :
FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA
NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR SATUAN 2014
1. KETENAGAKERJAAN
1.1. Rasio lulusan S1/S2/S3 % 0,083823726
1.2. Rasio ketergantungan % 0,445884843
Grafik 1.7. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Mataram Tahun 2014
0%
20%
40%
60%
Rasio ketergantungan
Muda
Rasio ketergantungan
Tua
Rasio Ketegantuangan
Total
38%
6%
44%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 99
Pemerintah Kota Mataram
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI
TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Bagian ini merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan
akumulasi capaian program dan kegiatan tahun 2014 yang dapat dilihat dari
seberapa besar capaian masing-masing sasaran strategis RPMJD 2011-2015 di tahun
2014.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama tahun 2014 dapat dilihat dari
tingkat capaian masing-masing Misi RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, dengan
mengacu pada penetapan sasaran-sasaran strategis dengan mengimplementasikan
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Keputusan Walikota Mataram
Nomor: 657/IX/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota
Mataram Tahun 2011-2015.
Dengan mengacu pada 5 (lima) MISI RPJMD, kerangka pencapaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan tetap diarahkan dalam upaya pencapaian sasaran
strategis melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian kinerja pemerintahan
selama lima tahun (2011-2015). Adapun sasaran strategis dimaksud, sebagai berikut:
1. Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram.
2. Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan.
4. Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan
lokal.
6. Meningkatnya kesetaraan gender.
7. Meningkatnya kualitas keluarga.
8. Meningkatnya pendapatan per kapita.
9. Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat.
10. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.
11. Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.
12. Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah.
13. Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis
sumber daya lokal.
14. Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah.
15. Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM.
16. Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha.
17. Meningkatnya kepastian berinvestasi.
18. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good
Governance.
19. Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP.
20. Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 100
Pemerintah Kota Mataram
21. Meningkatnya fungsi saluran drainase.
22. Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air.
23. Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai.
24. Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan
permukiman kumuh.
25. Meningkatnya ketersediaan media expresi dan ruang publik.
26. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang
berwawasan lingkungan hidup.
27. Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah.
Pencapaian 27 Sasaran Strategis RPJMD Kota Mataram 2011-2015
merupakan muara dari seluruh capaian yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) terkait implementasi setiap urusan dan program. Sasaran merupakan
bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat
untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram.
Sasaran kinerja juga lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja
program yang menyangkut keseluruhan Satuan Kerja Pemerintah Kota Mataram.
Masing-masing sasaran strategis telah memiliki indikator capaian kinerja,
dengan mengukur seberapa besar target-target indikator kinerja setiap urusan dalam
RKPD 2014 dapat dicapai. Apabila capaian program dan kegiatan melampaui target
indikator berarti pelaksanaan program dan kegiatan dinilai berhasil. Namun jika
pencapaian program dan kegiatan dibawah target yang telah ditetapkan, maka dalam
penetapan prioritas selanjutnya dipertimbangkan untuk dientaskan dan kemungkinan
dilanjutkan ke tahap program dan kegiatan berikutnya.
Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program tahun 2014 ada dua hal utama
yang dinilai, yakni: capaian kinerja indikator makro dan capaian pelaksanaan
program RKPD 2014. Indikator makro merupakan variabel-variabel yang berdampak
luas. Oleh karena itu, indikator makro lebih berorientasi kepada pencapaian target-
target visi ataupun misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015. Sedangkan
capaian pelaksanaan program RKPD 2014 diukur dari seberapa besar pencapaian dari
target urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana tertuang dalam RKPD 2014.
Gambar 2.12: Keterkaitan Misi dan Sasaran Strategis
MISI 1
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya Kondusivitas wilayah Kota
Mataram.
2. Meningkatnya toleransi masyarakat dalam
kehidupan beragama.
Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 101
Pemerintah Kota Mataram
MISI 2
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing
1. Meningkatkan kualitas pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas dan derajat
kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya internalisasi nilai seni dan
budaya yang mencerminkan kearifan lokal.
4. Meningkatnya kesetaraan gender.
5. Meningkatnya kualitas keluarga
MISI 3
Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah
1. Meningkatnya pendapatan per kapita.
2. Meningkatnya upaya penanganan
masalah sosial ekonomi masyarakat.
3. Meningkatnya ketersediaan lapangan
kerja.
4. Meningkatnya stabilitas pertumbuhan
ekonomi daerah.
5. Meningkatnya efektivitas pemenuhan
kebutuhan pangan daerah.
6. Meningkatnya efektivitas pengembangan
potensi unggulan daerah berbasis
sumber daya lokal.
7. Meningkatnya kemandirian pembiayaan
daerah.
8. Meningkatnya efektivitas pengembangan
sistem dan akses permodalan UMKM.
9. Meningkatnya efektivitas
pengembangan usaha.
10. Meningkatnya kepastian berinvestasi.
MISI 4
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance)
1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan Good Governance
2. Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan
SOP.
3. Meningkatnya efektivitas pemerataan dan
kualitas pelayanan publik.
1. Meningkatnya fungsi saluran drainase. 2. Meningkatnya ketersediaan kawasan
resapan air. 3. Optimalisasi penataan sempadan sungai
dan pantai. 4. Meningkatnya penanganan perumahan
tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh.
5. Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik.
6. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup.
7. Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan
MISI 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 102
Pemerintah Kota Mataram
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam mengidentifikasi permasalahan strategis yang dihadapi oleh Kota
Mataram juga dilakukan berdasarkan pendekatan 4 (empat) aspek yang digunakan
untuk mengukur Keberhasilan kinerja pembangunan daerah, yaitu (a) aspek geografis
dan demografi; (b) aspek Kesejahteraan rakyat; (c) aspek pelayanan, dan (d) aspek
daya saing.
a) Aspek Geografis dan Demografis, permasalahan yang dihadapai adalah:
1. Jumlah penduduk mencapai 441.064 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk
mencapai 2,13% per tahun menggambarkan tingginya tingkat kepadatan
penduduk Kota Mataram yang mencapai angka rata-rata 7.195 jiwa/km2
pada 2014.
2. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian cukup tinggi di
Kota Mataram. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya lahan pertanian
seluas 55,93 Ha dari tahun 2012 ke tahun 2013.
3. Masih tingginya permukiman padat dan kumuh di Kota Mataram. Menurut
data luas kawasan kumuh di Kota Mataram seluas 303,58 Ha.
4. Masih terdapat titik genangan air serta ancaman bencana abrasi khususnya
bagi masyarakat pesisir pantai Ampenan yang sulit dikendalikan dan
diprediksi secara pasti.
b) Aspek Kesejahteraan Rakyat
1. Masalah-masalah kesehatan yang masih dihadapi dan perlu mendapat
perhatian lebih lanjut di antaranya adalah tingginya masih angka kematian
ibu dan bayi; penyebaran penyakit menular serta status gizi bayi dan balita;
masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat masyakat serta
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Kemajuan pembangunan Kota Mataram berdampak pada tingginya
urbanisasi karena “daya tarik” para pencari pekerjaan di Kota Mataram. Tidak saja dari penduduk kota Mataram, tetapi penduduk dari luar Kota
Mataram. Sementara jika dilihat data penduduk menurut struktur penduduk
Kota Mataram pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) berjumlah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 103
Pemerintah Kota Mataram
69,42%, namun kelompok ini memiliki akses yang lemah terhadap pasar
kerja dan sektor produktif. Sehingga hal ini menyebabkan tingginya angka
pengangguran di Kota Mataram. Akibatnya tingginya angka pengangguran
dan keterbatasan lapangan kerja, angka kemiskinan juga belum dapat
dikurangi secara signifikan. Penduduk kemiskinan masih berada pada angka
10,06% dari jumlah penduduk.
c) Aspek Pelayanan
1. Belum meratanya kualitas pendidikan dan lemahnya pengawasan
penyelenggaraan pendidikan. Masalah ini selalu mencuat ketika masa
penerimaaan siswa baru setiap tahun ajaran baru dimulai. Hal ini dipicu
akibat adanya dikotomi istilah “sekolah favorit dan non favorit”. Akhirnya kondisi ini cenderung dimanfaatkan untuk praktek penerimaaan siswa baru
secara tidak transparan dan untuk itu diperlukan pengawasan dalam
penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah.
2. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan
jaringannya serta ketersediaan tenaga SDM dengan jumlah dan kompetensi
yang memadai sehingga pelayanannya menjadi belum optimal. Disisi lain
akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin juga masih perlu
ditingkatkan.
3. Belum optimalnya pelayanan air bersih bagi masyarakat miskin. Salah satu
masalah pelayanan infrastruktur dasar (utilitas) masyarakat perkotaan
adalah air bersih.
4. Belum optimalnya pelayanan persampahan. Volume sampah di Kota
Mataram secara signifikan meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas
rumah tangga di wilayah pemukiman baru, serta kawasan perdagangan dan
jasa yang tumbuh secara merata di wilayah kota. Hal ini disebabkan
kemampuan dan keterbatasan sarana prasarana serta perilaku masyarakat
yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi
masyarakat.
5. Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung untuk ketertiban dan
keselamatan berlalu lintas serta masalah kemacetan di beberapa titik dan
waktu-waktu tertentu.
d) Aspek Daya Saing
1. Tingkat ketergantungan daerah masih sangat tinggi. APBD kecil dan sangat
tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU), sementara kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD masih rendah.
2. Pelayanan perijinan yang belum didasarkan pada standar pelayanan
minimum yang dipersyaratkan khususnya dalam memberikan pelayanan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 104
Pemerintah Kota Mataram
publik kepada masyarakat, disamping itu, belum adanya pedoman untuk
insentif dalam berinvestasi serta masih lemahnya data dan informasi peluang
investasi.