1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pembangunan merupakan serangkaian upaya yang terencana untuk
mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Tujuan pokok ini adalah
berupa terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat. Menurut Siagian (1997)
dalam Safi’i (2009), pembangunan adalah suatu usaha atau suatu rangkaian
usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara
sadar oleh suatu bangsa dan negara yang diselenggarakan secara sadar oleh
pemerintah bersama dengan masyarakatnya, menuju suatu pembinaan bangsa
(nation building). Sasaran utama yang ingin dicapai dari suatu pembangunan
adalah meningkatnya pendapatan yang selanjutnya didukung oleh pemerataan
pendapatan. Adanya pemerataan ini diharapkan bahwa hasil dari
pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah saja, melainkan
tersebar secara merata ke wilayah-wilayah yang lainnya, sehingga
kesenjangan antar wilayah pun dapat diminimalkan.
Berdasarkan pada tinjauan ilmu geografi, wilayah yang satu dengan
wilayah yang lain memiliki perbedaan yang unik. Keunikan antarwilayah
inilah yang kemudian menjadi potensi yang dapat dikembangkan dalam
rangka mendorong kemajuan wilayah. Keunikan inilah yang menjadikan
masing-masing wilayah memiliki orientasi pembangunan yang berbeda-beda.
Seperti misalnya pada wilayah pesisir, maka orientasi pengembangan
wilayahnya adalah pada sektor kelautan.
Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau
Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Trenggalek juga memiliki potensi yang cukup besar
dalam bidang kelautan. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Trenggalek
yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga menjadikannya
kaya akan potensi perikanan. Keseriusan pemerintah dalam mengelola
2
sumberdaya kelautan ini terlihat dengan dilaksanakannya pembangunan
Pelabuhan Perikanan Nasional di Kabupaten Trenggalek yang terletak di
Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo pada tahun 2003. Semakin lama,
kegiatan perikanan di Kabupaten Trenggalek semakin optimal, hal ini
ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi perikanan selama kurun
waktu sepuluh tahun terakhir.
Pembangunan di bidang kelautan dalam beberapa tahun terakhir
menjadi salah satu fokus kajian bagi pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Trenggalek tahun 2010-2015, yang menjadikan
perubahan status dan fungsi pelabuhan perikanan Prigi dari Pelabuhan
Perikanan Nusantara (PPN) menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS)
sebagai salah satu isu strategis pembangunan yang bekaitan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS). Pada dokumen RTRW kabupaten Trenggalek tahun 2011-2031
direncanakan bahwasannya peningkatan status pelabuhan perikanan tersebut
akan dilaksanakan pada tahun 2016-2018.
Pelaksanaan pembangunan pelabuhan tak hanya membutuhkan
dukungan dari aspek ekonomi, infrastruktur, tetapi juga dukungan dari aspek
masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi sangat
penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, masyarakat
bukan hanya menjadi objek atau sasaran yang dikenai pembangunan, tetapi
juga sekaligus berperan sebagai subjek yang melaksanakan pembangunan. Di
samping itu, pendapat atau aspirasi masyarakat menjadi suatu hal yang harus
dipertimbangkan, karena ketidaksinkronan antara pembuat kebijakan dengan
masyarakat hanya akan menghambat berjalannya proses pembangunan.
Daerah yang dijadikan sebagai lokasi pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah Kecamatan Watulimo. Alasan pemilihan lokasi ini
diantaranya adalah letak dari Pelabuhan Perikanan yang berada di Kecamatan
Watulimo, khususnya di Desa Tasikmadu.
3
Penelitian “Persepsi Masyarakat untuk Arahan Pengembangan
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi di Kabupaten Trenggalek” ini
penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui persepsi masyarakat di
Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek terhadap pengembangan
pelabuhan perikanan yang direncanakan pelaksanaannya tahun 2016-2018.
Analisis dalam penelitian ini meliputi analisis persepsi masyarakat yang
dijadikan sebagai tolok ukur kesiapan masyarakat dalam menghadapi
pembangunan, yang selanjutnya dari persepsi tersebut dapat disusun suatu
arahan pengembangan yang sesuai aspirasi masyarakat.
1.2. Perumusan masalah
Pelaksanaan pembangunan pelabuhan tentu saja akan memberikan
pengaruh terhadap kondisi wilayah di sekitarnya. Seperti misalnya adalah
perubahan dalam pemanfaatan lahan, menimbulkan dampak lingkungan, dan
juga memberikan pengaruh terhadap perubahan aktivitas masyarakat di
sekitar pelabuhan. Oleh karena itulah, penelitian mengenai persepsi
masyarakat terhadap pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra di
Kabupaten Trenggalek ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna
melihat kesiapan dari masyarakat dalam menghadapi perubahan pemanfaatan
lahan, perubahan lingkungan, dan perubahan aktivitas masyarakat akibat
adanya pengembangan pelabuhan.
Perumusan masalah pada penelitian ini dapat dijabarkan dalam
beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut :
1. bagaimanakah kebijakan pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam
rangka mendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra di
tahun 2016 - 2018 ?
2. bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pengembangan Pelabuhan
Perikanan Samudra di Kabupaten Trenggalek ? Faktor- faktor apa sajakah
yang menentukannya ?
4
3. bagaimanakah arahan pengembangan pelabuhan Perikanan Samudra di
Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan kebijakan dari pemerintah dan
aspirasi dari masyarakat ?
1.3. Tujuan Penelitian
Persiapan wilayah untuk pengembangan pelabuhan membutuhkan
waktu yang tidak singkat. Meskipun pembangunan Pelabuhan Perikanan
Samudra di Pantai Prigi direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2016-2018,
namun persiapannya harus disusun secara matang mulai saat ini agar
dukungan dari berbagai aspek yang terkait dengan pelabuhan dapat berjalan
sesuai dengan kapasitasnya, termasuk di antaranya adalah kesiapan
masyarakat. Oleh karena itu, penelitian terkait analisis persepsi masyarakat
terhadap pengembangan pelabuhan ini memiliki tujuan untuk :
1. mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka
mendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra di tahun 2016
– 2018.
2. mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengembangan Pelabuhan
Perikanan Samudra di Kabupaten Trenggalek dan faktor-faktor yang
menentukan persepsi tersebut.
3. mengetahui arahan pengembangan pelabuhan Perikanan Samudra di
Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan kebijakan dari pemerintah dan
aspirasi dari masyarakat.
1.4. Kegunaan Penelitian
Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1. Kegunaan Praktis
Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk pengembangan
Pelabuhan Perikanan Samudra.
5
Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian ini
diharapkan dapat lebih mengembangkan ilmu yang diperoleh selama
mengenyam bangku kuliah.
2. Kegunaan Akademis
Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan sebagai acuan bagi
civitas akademika.
1.5. Tinjauan Pustaka
1.5.1. Pendekatan dalam Ilmu Geografi
Menurut Yunus (2008), dalam ilmu Geografi, terdapat 3 pendekatan
utama yang digunakan, yaitu pendekatan keruangan (spatial approach),
pendekatan ekologis (ecological approach), dan pendekatan kompleks
wilayah (region complex approach).
a. Pendekatan Keruangan (Spatial Approach)
Pendekatan keruangan merupakan suatu metoda analisis yang
menekankan analisisnya pada eksistensi ruang (space) sebagai wadah
untuk mengakomodasikan kegiatan manusia dalam menjelaskan
fenomena geosfer. Oleh karena objek studi geografi adalah geospheric
phenomena, maka segala sesuatu yang terkait dengan objek dalam ruang
dapat disoroti dapat disoroti dari berbagai matra antara lain (1) pola
(pattern); (2) struktur (structure); (3) proses (proccess); (4) interaksi
(interaction); (5) organisasi dalam sistem keruangan (organisation within
the spatial system); (6) asosiasi (association); (7) tendensi atau
kecenderungan (tendency or trends); (8) pembandingan (comparison);
dan (9) sinergisme keruangan (spatial synergism).
b. Pendekatan Ekologis (Ecological Approach)
Geografi adalah ilmu yang bersifat “human oriented” sehingga
manusia dan kegiatan manusia selalu menjadi fokus analisis dalam
6
keterkaitannya dengan lingkungan biotik, abiotik maupun lingkungan
sosial, ekonomi, dan kulturalnya (Dangana and Tropp, 1995, dalam
Yunus, 2008). Menurut Yunus (2008), manusia dalam hal ini tidak boleh
diartikan sebagai makhluk biologis semata yang setaraf dengan makhluk
hidup lainnya. Akan tetapi, manusia adalah sosok yang dikaruniai daya
cipta, rasa, karsa, dan karya atau makhluk yang berbudi daya. Oleh
karena itu interrelasi antara manusia dan atau kegiatannya dengan
lingkungannya akan menjadi tekanan analisis dalam pendekatan ekologi
yang dikembangkan dalam disiplin Geografi. Berdasarkan inventarisasi
penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa pendekatan ekologi dalam
Geografi mempunyai 4 tema analisis utama, yaitu :
1. human behaviour – environment theme of analysis;
2. human activity (performance) – environment theme of analysis;
3. physiconatural features (performance) – environment theme of
analysis;
4. physicoartificial features (performance) – environment theme of
analysis;
c. Pendekatan Kompleks Kewilayahan (Regional Complex Approach)
Pendekatan kompleks kewilayahan merupakan integrasi dari
pendekatan keruangan dan pendekatan ekologis. Istilah regional complex
mengisyaratkan adanya pemahaman yang mendalam tentang property
yang ada dalam wilayah yang bersangkutan dan merupakan regional
entity. Kompleksitas gejala menjadi dasar pemahaman utama dari
eksistensi wilayah di samping efek internalitas dan eksternalitas (Yunus,
2008).
1.5.2. Geografi dan Pembangunan
Geografi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kaitan
sesama antara manusia, ruang, ekologi, kawasan, dan perubahan-perubahan
yang terjadi sebagai akibat dari kaitan sesama tersebut (Bintarto, 1975).
7
Perubahan
Perubahan lokasi Perubahan
perkembangan Perubahan sikap
Perubahan secara
fisik, ada gerakan
perluasan daerah
Terjadi perpindahan
karena tempat
semula sudah jenuh
Pengaturan atau
penyesuaian sikap
terhadap tempat
yang didiami
Pembangunan merupakan realisasi dari suatu perencanaan, baik pada daerah-
daerah kosong maupun pada daerah yang sudah didiami. Sifat pembangunan
dapat diartikan sebagai suatu usaha dengan melakukan perombakan yang
bertahap, dengan cara tambal sulam. Pembangunan bisa juga dilakukan
dengan cara menciptakan sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah
ada sebelumnya.
Menurut Bintarto (1975), manusia selalu beradaptasi terhadap
lingkungannya dan bereaksi aktif terhadap lingkungannya. Kegiatan manusia
inilah yang kemudian mencerminkan dan mengakibatkan terjadinya
perubahan, baik itu perubahan sosial, ekonomi, budaya, politis, dan lain- lain.
1.5.3. Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan
Persepsi merupakan proses pemberian makna oleh individu terhadap
stimulus atau rangsangan yang diberikan. Stimulus atau rangsangan ini dapat
berupa informasi, objek, dan lain- lain yang berasal dari lingkungan sekitar.
Bahkan dapat juga stimulus ini berupa kebijakan dari pemerintah, yang
kemudian memunculkan persepsi dari masyarakat.
Gambar. 1.1. Perubahan Akibat Aktivitas Manusia, menurut Bintarto (1975)
8
Ditinjau secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa latin perceptio
yang memiliki arti menerima atau mengambil. Menurut Irwanto (1989),
persepsi adalah proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan
antargejala, maupun peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti.
Lebih lanjut lagi, Walgito (2000) menjelaskan bahwasannya persepsi
merupakan proses yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri
individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan
dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam
persepsi tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi yang diberikan
oleh individu sangat terkait erat dengan pengalamannya, cara berpikirnya,
serta aspek-aspek lain yang mempengaruhi. Meskipun stimulus yang
diberikan pada beberapa individu tersebut sama, tetapi belum tentu persepsi
yang muncul dari tiap-tiap individu akan sama.
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi individu dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
berkaitan dengan perasaan, pengalaman, pemikiran, motivasi, serta kerangka
acuan. Faktor eksternal berupa stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan
sekitar.
Masyarakat atau dalam bahasa inggris disebut society yang memiliki
arti kawan, secara lebih luas dapat didefinisikan sebagai kesatuan sosial yang
terdiri atas kumpulan individu- individu yang saling bergaul berinteraksi
karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang
merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang
bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama. Pembangunan
merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak stakeholders.
Keberhasilan pembangunan akan dapat dicapai dengan adanya dukungan dari
masing-masing stakeholders. Di samping itu, dalam pembangunan sebuah
wilayah, peran serta masyarakat dalam bentuk aspirasi juga sangat
dibutuhkan.
9
1.5.4. Pembangunan Sektor Kelautan di Indonesia
Indonesia adalah negara maritim yang memiliki garis pantai
terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada. Luasnya wilayah perairan
yang hampir mencapai 70% dari luas keseluruhan Negara Indonesia,
menjadikan negara ini memiliki kekayaan yang luar biasa dalam hal kelautan.
14 persen dari terumbu karang di dunia terdapat di wilayah perairan
Indonesia. Ribuan jenis ikan juga dapat ditemui di negara ini. Kegiatan di
bidang perikanan memberikan sumbangan yang begitu menjanjikan bagi
pemerintah Indonesia.
Potensi kelautan yang tinggi di Indonesia ini tentu harus dikelola dan
dijaga dengan sebaik mungkin. Ditinjau dari aspek geografis, wilayah
perairan Indonesia berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia,
Filipina, Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Republik Palau,
dan Timor Leste. Hal ini dapat menjadi sebuah potensi tersendiri, namun juga
dapat menjadi suatu kelemahan. Jika antarnegara yang berbatasan tersebut
dapat menjalin suatu kerjasama yang tersinergi melalui agenda bersama
sehingga menguatkan hubungan luar negeri, maka hal itu merupakan sebuah
potensi. Akan tetapi, jika di daerah perbatasan justru terjadi perebutan
wilayah, maka hal tersebut akan memicu konflik yang dapat menimbulkan
ketegangan antarnegara yang berbatasan, sehingga kerjasama untuk
penjagaan terhadap wilayah perairan pun tidak dapat dilakukan secara
bersama-sama. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan serta
meminimalisir perebutan wilayah perbatasan, perlu untuk melakukan
penjagaan oleh tenaga militer di wilayah perbatasan perairan Indonesia.
Di samping dari penjagaan yang kuat di wilayah perairan, banyak hal
yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan potensi kelautan di Indonesia.
Salah satunya adalah dengan adanya pelabuhan yang dibangun untuk
membantu proses pengelolaan dan manajemen sumberdaya kelautan.
10
1.5.5. Pelabuhan dan Jenis-Jenisnya
Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung dari gelombang
yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi dermaga tempat
kapal dapat tertambat untuk melakukan bongkar muat barang dan sebagai
tempat penyimpanan untuk menunggu keberangkatan berikutnya
(Triatmodjo, 2002). Pengertian pelabuhan menurut Pasal 1 UU No.21 Tahun
1992 tentang Pelayaran, merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan
perairan dengan batas-batas tertentu, yang di dalamnya berlangsung kegiatan
pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Kegiatan-kegiatan menyangkut kapal-
kapal yang bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat
barang, fasilitas keselamatan pelayaran, serta sebagai tempat perpindahan
intra dan antarmoda transportasi.
Menurut Triatmodjo (2002), ditinjau dari segi penggunaannya,
pelabuhan dapat dibedakan menjadi :
1. pelabuhan ikan
Pada umumnya pelabuhan ikan tidak memerlukan kedalaman air yang
besar, karena kapal untuk menangkap ikan umumnya berukuran tidak
terlalu besar.
2. pelabuhan minyak
Pelabuhan ini harus diletakkan agak jauh dari keperluan umum dan tidak
memerlukan dermaga atau pangkalan, melainkan cukup membuat
jembatan perancah.
3. pelabuhan barang
Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas
untuk bongkar muat barang.
4. pelabuhan penumpang
Pelabuhan ini memiliki stasiun penumpang yang melayani segala
kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang bepergian,
seperti kantor imigrasi, duane, keamanan, direksi pelabuhan, maskapai
pelayaran, dan sebagainya.
11
5. pelabuhan campuran
Pelabuhan ini biasanya merupakan pencampuran yang terbatas untuk
penumpang dan barang.
6. pelabuhan militer
Pelabuhan ini memiliki daerah perairan yang cukup luas untuk
memungkinkan gerakan cepat kapal-kapal perang dan agar letak
bangunan cukup terpisah.
1.5.6. Pelabuhan Perikanan
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
08 tahun 2012, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan
sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat
ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
penunjang perikanan. Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
(2005), pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perikanan yang berfungsi
sebagai tempat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat
pemasaran, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat
mengumpulkan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta
pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar
operasional kapal perikanan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 tahun 2012, di
dalamnya juga terdapat pengaturan klasifikasi jenis-jenis pelabuhan
perikanan yang dikelompokkan ke dalam empat kelas, dan masing-masing
mempunyai kriteria yang berbeda-beda.
a. Pelabuhan Perikanan kelas A atau Pelabuhan Perikanan Samudra
(PPS)
Kriteria teknis terdiri atas :
12
1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan
di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan
laut lepas,
2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran
sekurangkurangnya 60 GT,
3. panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman
kolam sekurang-kurangnya minus 3 m,
4. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit
atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT, dan
5. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.
Kriteria operasional terdiri atas :
1. ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor,
2. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan
rata-rata 50 ton per hari, dan
3. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
b. Pelabuhan Perikanan kelas B atau Pelabuhan Perikanan Nusantara
(PPN)
Kriteria teknis terdiri atas :
1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan
di perairan Indonesia dan ZEEI,
2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran
sekurang-kurangnya 30 GT,
3. panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman
kolam sekurang-kurangnya minus 3 m,
4. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau
jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT, dan
5. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.
Kriteria operasional terdiri atas :
13
1. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan
rata-rata 30 ton per hari, dan
2. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
c. Pelabuhan Perikanan kelas C atau Pelabuhan Perikanan Pantai
(PPP)
Kriteria teknis terdiri atas :
1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan
di perairan Indonesia,
2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran
sekurangkurangnya 10 GT,
3. panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman
kolam sekurang-kurangnya minus 2 m,
4. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau
jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT, dan
5. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.
Kriteria operasional terdiri atas :
1. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan
rata-rata 5 ton per hari, dan
2. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
d. Pelabuhan Perikanan kelas D atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Kriteria teknis terdiri atas :
1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan
di perairan Indonesia,
2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran
sekurangkurangnya 5 GT,
3. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam
sekurang-kurangnya minus 1 m,
14
4. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau
jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT, dan
5. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.
Kriteria operasional terdiri atas :
1. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan
rata-rata 2 ton per hari.
Pelabuhan perikanan sebagai prasarana penangkapan ikan menjadi
faktor yang cukup penting dalam pengembangan kegiatan perikanan.
Pelabuhan perikanan sebagai tempat berlabuh dan tertambat kapal untuk
membongkar hasil tangkapannya menjadi penunjang dalam kelancaran
kegiatan produksi di sektor perikanan karena menjadi penghubung antara
daerah foreland dengan hinterlandnya. Pelabuhan perikanan dengan
berbagai kelengkapan fasilitas yang dimilikinya berfungsi sebagai pusat
kegiatan di bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.
1.5.7. Komparasi Permasalahan Pelabuhan di Indonesia dengan
Negara-Negara Lainnya
Permasalahan yang terjadi seputar pembangunan pelabuhan ternyata
tidak hanya ada di Indonesia saja. Bahkan di negara-negara lain yang sudah
maju sekalipun, permasalahan itu tetap muncul. Salah satu contohnya adalah
di beberapa bagian wilayah negara Spanyol. Banyaknya megaproyek yang
dilaksanakan di lokasi pelabuhan di negara Spanyol, pada akhirnya
membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Lebih parah lagi, jika
dilakukan penilaian secara ekonomis, diketahui bahwasannya kerusakan
lingkungan yang terjadi juga memberikan ancaman yang cukup besar
terhadap keberlanjutan sektor perikanan. Pemerintah pun mulai turun tangan
dengan melakukan perencanaan tata ruang kawasan pesisir, karena melihat
dari contoh kasus di Amerika dan Korea, sedimentasi di laut yang disebabkan
oleh aktivitas pelabuhan akan berdampak pada kegiatan perikanan yang
15
berujung pada menurunnya habitat ikan sehingga berimbas juga terhadap
kerugian ekonomi secara lebih luas.
Berbeda dengan kondisi di Spanyol, di Northern Ireland permasalahan
pada lingkungan pelabuhan justru terletak di aspek sosialnya, yakni pada
kehidupan nelayan. Keterkaitan antara masyarakat dengan aktivitas perikanan
sangatlah erat. Kegiatan perikanan oleh masyarakat tidak hanya dianggap
sebagai pekerjaan, atau pun sumber penghasilan, tetapi dianggap sebagai
aktivitas sosial kebudayaan yang tentu saja akan mempengaruhi proses
pembuatan kebijakan.
1.5.8. Penelitian Sebelumnya
M. Yuditrinurcahyo dalam tesisnya menjelaskan bahwa tujuan
penelitiannya adalah untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap Rencana
Umum Tata Ruang di Kota Kendal dengan sasaran penelitiannya adalah
mengidentifikasi tata guna lahan, perkembangan kota, struktur tata ruang kota
serta mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap RUTRK Kendal.
Analisis data yang digunakan antara lain perkembangan fisik kota yang
meliputi penggunaan lahan, perkembangan penggunaan lahan, perbandingan
penggunaan lahan. Faktor - faktor yang mempengaruhi perkembangan
penggunaan lahan meliputi faktor penduduk, ekonomi, transpotasi, fasilitas
pelayanan kota dan kebijakan. Analisis persepsi masyarakat terhadap
RUTRK meliputi Kebijakan pengembangan kota, Rencana pemanfaatan
ruang kota, Rencana terhadap RUTRK meliputi struktur tingkat pelayanan,
Rencana sistem transportasi, dan Rencana sistem jaringan utilitas kota. Alat
analisis yang digunakan meliputi statistik dan tabulasi.
Roni Oktora dalam tesisnya menjelaskan bahwa tujuan penelitiannya
adalah untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap status kepemilikan dan
rencana perubahan tata guna lahan di sekitar kawasan pembangunan jalan
lingkar utara Kota Solok, pengaruh pembangunan jalan lingkar utara Kota
Solok terhadap perkembangan kawasan, manfaat jalan lingkar utara Kota
16
Solok terhadap kelancaran transportasi, dan dampak lingkungan akibat
pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok. Penelitian yang digunakan
termasuk tipe penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan persepsi
pemilik lahan dan masyarakat Kota Solok terhadap pembangunan jalan
lingkar utara Kota Solok dengan menggunakan teknik pengumpulan data
berupa kuesioner kepada 100 orang responden.
Hadi Supraktika dalam disertasinya mengungkapkan bahwasannya
salah satu problematika empirik perencanaan Pelabuhan Perikanan Prigi
adalah belum jelasnya pembagian pengelolaan setiap fasilitas pelabuhan yang
ada. Pengumpulan data dilakukan dari kalangan pengambil kebijakan dan
masyarakat pesisir Trenggalek. Perencanaan pembangunan pelabuhan
perikanan Prigi dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem
pembangunan terpadu dengan prioritas pengembangan kawasan strategis.
Peneliti berpendapat bahwa untuk mempercepat pengembangan PPN Prigi
menuju PPS, dalam implementasi perencanaan pembangunan meliputi
pengembangan luas lahan, peningkatan ikan tangkapan, peningkatan jumlah
kapal, peningkatan ukuran kapal, peningkatan pengeloaan arus dan
gelombang, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan industri, serta
harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholders, dan
pihak asing.
1.5.9. Kerangka Pemikiran
Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-
D) Kabupaten Trenggalek tahun 2005-2025 adalah untuk mewujudkan Kabupaten
Trenggalek yang sejahtera dan berakhlak, melalui penerapan kebijakan dan
pelaksanaan program secara terfokus dan bertahap, dengan memberikan prioritas
utama pada kebijakan dan program yang bernilai strategis berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
serangkaian aturan perundangan terkait lainnya. Visi Kabupaten Trenggalek itu
dituangkan ke dalam tujuh Misi guna mencapai tujuan pembangunan jangka
17
panjang daerah periode 20 tahun mendatang. Misi tersebut di antaranya adalah
arah kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang salah
satunya berupa pengembangan potensi sumberdaya kelautan. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Trenggalek tahun
2005-2025 ini kemudian dijadikan sebagai payung untuk penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Trenggalek
periode 5 tahunan, yakni tahun 2010-2015.
RPJP-D dan RPJM-D dalam penyusunannya harus selaras dengan
Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek yang ada.
Pada Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek,
terdapat beberapa rincian program utama pembangunan yang salah satunya adalah
perikanan tangkap. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1. Indikasi Program Pembangunan Kabupaten Trenggalek
No Program Utama Lokasi
RPJM -1
(2011-2015)
RPJM – 2
(2016-2020)
2.4.1. Perikanan Tangkap 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Peningkatan Pelabuhan
Perikanan Nusantara (PPN)
menjadi Pelabuhan
Perikanan Samudra (PPS)
Kecamatan Watulimo
2 Pembangunan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
Kecamatan Munjungan
dan Panggul
3 Pembangunan Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI)
Kecamatan Munjungan
dan Panggul
4 Pembangunan cold storage
dan pabrik es
Kecamatan Watulimo,
Munjungan, dan
Panggul
5 Pembangunan pasar ikan Kecamatan Kampak
6 Peningkatan kapasitas
peralatan tangkap,
terutama perahu nelayan
Kecamatan Watulimo,
Munjungan
7 Pembinaan nelayan
tangkap
Kecamatan Watulimo,
Munjungan
8 Pengembangan perikanan
budidaya (jaring apung)
Kecamatan Watulimo,
Munjungan
9 Pembinaan petani ikan
budidaya laut
Kecamatan Watulimo,
Munjungan
Sumber : Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek
Perencanaan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah tentu dalam
perumusan maupun pelaksanaannya membutuhkan aspirasi dari masyarakat.
18
Posisi masyarakat saat ini dalam pembangunan tidak hanya sebagai objek yang
dikenai dampak pembangunan tetapi juga sekaligus sebagai subjek yang turut
serta dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat mempunyai peran yang
besar dalam menentukan sukses atau tidaknya program pembangunan yang
dilaksanakan. Begitu pula dalam rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan
Nusantara menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra di Kabupaten Trenggalek.
Dalam hal ini, persepsi (penilaian) masyarakat terhadap pengembangan pelabuhan
menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pengembangan pelabuhan ini
akan membawa dampak atau pengaruh yang cukup luas terhadap kondisi fisik
lingkungan maupun sosial kemasyarakatan. Persepsi (penilaian) masyarakat, yang
dalam hal ini menyangkut persepsi terhadap a) informasi dan transparansi
peningkatan status pelabuhan, b) perubahan status pelabuhan, c) perubahan
pemanfaatan lahan, d) dampak lingkungan, dan e) perubahan aktivitas / mata
pencaharian, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka
menyusun arahan pengembangan pelabuhan yang sesuai dengan orientasi
kebijakan pemerintah dan juga aspirasi dari masyarakat.
Kerangka pemikiran dari penelitian ini secara lebih ringkas dapat dilihat
pada Gambar 1.2. di halaman berikutnya.
19
Perda RTRW No. 15 Tahun 2012
RPJP-D Kab. Trenggalek
Tahun 2005-2025
RPJM-D Kab. Trenggalek
Tahun 2010-2015
Renstra-SKPD Kab. Trenggalek
Tahun 2012
Pengembangan
PPN menjadi PPS
Persepsi
Masyarakat
Dampak
lingkungan
Perubahan pemanfaatan
lahan
Informasi dan transparansi
peningkatan status pelabuhan
Arahan
pengembangan
Kepentingan dan Kebutuhan
Masyarakat
Demand /
permintaan
Perubahan aktivitas atau
mata pencaharian
Perubahan status
pelabuhan
Gambar 1.2. Diagram Alir Kerangka Pemikiran
20
1.6. Batasan Istilah
1. Persepsi adalah proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan
antargejala, maupun peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan
dimengerti. Persepsi merupakan proses yang integrated, maka seluruh apa
yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan
berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri
individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut.
2. Masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut society yang memiliki arti
kawan, secara lebih luas dapat didefinisikan sebagai kesatuan sosial yang
terdiri dari kumpulan individu- individu yang saling bergaul berinteraksi
karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang
merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu
yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama.
3. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan
sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar
muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang perikanan. (UU No. 45 Tahun 2009 Tentang
Perikanan)
4. Pelabuhan Perikanan kelas B atau Pelabuhan Perikanan Nusantara
(PPN) adalah pelabuhan yang memiliki kriteria teknis terdiri atas :
a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan
di perairan Indonesia dan ZEEI,
b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran
sekurang-kurangnya 30 GT,
21
c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman
kolam sekurang-kurangnya minus 3 m,
d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau
jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT, dan
e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.
Kriteria operasional terdiri atas :
a. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan
rata-rata 30 ton per hari, dan
b. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 tahun 2012)
5. Pelabuhan Perikanan kelas A atau Pelabuhan Perikanan Samudra
(PPS) adalah pelabuhan yang memiliki kriteria teknis terdiri atas :
a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan
di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan
laut lepas,
b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran
sekurangkurangnya 60 GT,
c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman
kolam sekurang-kurangnya minus 3 m,
d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit
atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT, dan
e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.
Kriteria operasional terdiri atas :
a. ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor,
b. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan
rata-rata 50 ton per hari, dan
c. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 tahun 2012)