••
(
i
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RISALAH RAPAT KERJA KOMISI Ill DPR-RI
dengan
MENTERI KEHAKIMAN R.I. DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT Ill
RANCANGAN UNDANG-UNDANG . TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
- -MASA. PERSIDANGAN II
TAHUN SIDAN~ 1992-1993 RAKER KE: 2
Selasa 19 Januari 1993 .
. . SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI
BIRO PERSIDANGAN BAGlAN SEKRETARIAT KOMl81 HJ
Jat\arta, .tanua't 1ttt
\
• 1~;!t~'''~iaaaa1111111111111111111111111111111111t111111t11t111111i1111• :1
BELUM DIKOREKSI
DEWAN PERWAKll..AN RAKYAT REPUULIK INDONESIA
RISALAH RAPAT KOMISI (BIDANG KEHAKIMAN DAN
III DPR-RI KE..:JAKSAAN)
Tahun Sidang
Masa Persidangan Rapat kerja ke
J'enis Rapat s i f a t
Hari/Tanggal Dimulai pukul
.T e m p a t
A c a r a
K e t u a
Sekretaris H a d i r
: 1992-1993
III 2
Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman RI Terbuka
: Selasa, 19 Januari 1993 : 09.00 WIB
Wacanasabha III Gedung DPR-RI. : Pembahasan Oaftar Inventarisasi Masalah
(DIM) Persandingan Fraksi-fraksi atas RUU tentang Pembentukan Pengadilan Ting
gi Tata Usaha Negara Surabaya. S. Suhardi, SH.
Ny. Si~ti Nurhajati, SH : 30 orang dari 40 Anggota.
KOMIS! III DPR-RI :
1. s. Suhardi, SH., 2. Deng Rumadji, SH., 3. Prof.H.Z. Ansari Ahmad, SH., 4. H. Sukardi Effendi, SH., 5. Djupri,
SH., 6. Abdul Rachim., 7. Ny. Soemartini O, SH., 8. Ors. M. Ali Talha., 9. Ors. M. Zahri Amin., 10. Zainuddin AG., 11. Ors. Moeljono· AR., 12. Ors. Taufiequrochman R, SH., 13. Waltom Silitonga., 14. Djoko Premati Soenardi, SH.,
15. Evita Asmalda, SH., 16. H. Umar Mansyur S., 17. Soewarno Djojomardowo, SH., 18. Ny.Farida Syamsi C, SH., 19.
Sutrisno, SH., 20. Hisom Prasetyo, SH., 21. Soebagjo, SH., 22. H.Ny.Hartini M Kasran, SH., 23. Soesanto Bangoenna-
goro, SH., 24. Ors. HRB. M. Rofik K, SH., 25. H. Syamsul Mu'arif, BA., 26. Mohammad Rusdy Thahir, SH., 27. H. Oesman
Sahidi, SH., 28. Handjojo Putro, SH., 29. Y.B. Wiyanjono, SH., 30. Nana Mulyana Sukanta.
PEMERINTAH :
1. Ismail Saleh, SH : Menteri Kehakiman RI. ,;
2. Ny. Lies Soegondo, SH Direktur Jenderal BAOILUMTUN.
3. Dr. Bagir Manan, SH . Direktur Perundang-undangan. . 4. Ny. Fatimah Achyar. SH : Direktur Pra TUN Mahkamah Agung 5. Sulis Sugito, SH : Direktur Tata Laksana. 6. Beserta Staf
KETUA RAPAT
- 2 -
KBTUA RAPAT (S. SUHARDI, SH.)
Assalamu 1ala1kum Wr. Wb.
Rekan-rekan Kom1s1 III DPR-RI yang kami hormati, Bapak Menteri beserta Star yang kam1 hormat1,
Sesua1 TATIB DPR-RI Pasal 100, pada Raker Kom1s1 III dengan Pemerintah dalam hal 1n1 Bapak Menter1 Kehak1man, sudah d1had1r1 oleh aeluruh unsur Fraks1 dan Anggota yang had1r pada har1 1n1 adalah 26 orang. Jad1 leb1h dari aaparuh, dansan demikian sudah quorum dan Raker 1n1 dapat mengamb1l keputusan-keputusan secara sah. Dengan dem1k1an Raker Kom1s1 III DPR-RI dengan Menter1 Kehaklman d1buka ••••••••
( KBTUIC PALU )
Rekan-rekan Kom1a1 III DPR-RI yans kam1 hormat1, Bapak Menter1 1erta 11
luruh Stat yang kam1 hormat1, dan Rekan-rakan dar1 Maas Media yang kami hormat1, berd8!tarkan basil rapat dengan pemer1ntah pada Raker tanggal 14 Januar1 1993, te lah d1sepakat1 jadwal acara Pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan T1ngg1 Tata Osaha Negara Surabaya.
Pada har1 1n1 acara kam1 1ngatkan kembal1, urutan acara adalah sebaga1 berikut a
1. Pengantar Musyawarab S1ngkat dar1 Fraks1-fraks1 terhadap RUU Pembentukan PT. TUN SURABAYA.
2. Sambutan S1ngkat Pemer1ntah Terhadap Pengantar Musyawarah S1ngkat · Fraka1-fraks1.
3. Pembahasan DIM Persand1ngan Fraks1-traks1 ltas RUU Tentang Pembentuk an PT. TUN SURABAYA.
Apakah ada uaul-uaul lain d1 samp1ng Acara yang kita sepakat1 1n1, tidak ada. Ba
·1k kalau begitu mar1lah k1ta langsung aaja menginjak kepada Acara Yang Pertama ya1tu Pengantar Muayawarah S1ngkat Fraks1-traka1 terhadap RUU Pembentukan PT.TUN SURABAYA.
Untuk pertama kalinya kam1 pers1lahkan dar1 Fraks1 ABRI,
FRllSI ABRI (NY. SOMARTINI D, SH.) a
Terima kasih Bapak P1mp1nan, Assalamu 1ala1kum Wr. Wb.
PENGANTAR MUSVAWARAM FRAKSI ADRI DALAM PEMBICARAAN TINGKAT III
RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA T E N T A N G
PEMDENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAUA NEGARA SURABAYA
YTH. • • • •
- 3 -
Yth. sdr. Pimpinan rapot, Yth. Sdr. Menteri Kehokiman Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah beserta Stof 1
Anggota Komisi III dan hadirin sekalian yang komi hormati.
Pertama-tama marilah kite panJotkon puJi don syukur kehadirat Tuhan Vang Maha Esa atas korunia-Nya kepada kita ~ekalian, sehingga pada hari ini kita depot berkump~l dala~ keadaan sehat wal afi'at guna bersama-sama mengawali Pembicaraon Tingkat I I I pembahasan Rancangan Undang-undang ten tang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaho Negara Surabaya dengan penyampoian Pengantar Musyawarah dari masing-masing Fraksi. Terimo kasih kami sampaikan kepoda Pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pengantar Musymvarah F roks 1 ABR I.
Sdr. Pimpinan dan hadirin sekalion yang kami hormati . •
Dalam raogka mewuJudkan masyarakat adil don makmur berdasarkan Pancasila melalui Pembangunan Nasional, peranan don keikutsertaan Pemerintah dalam kehidupan kemasyarakatan akan semakin meMingkat.
Peningkatan pelayanan itu.ada kalanya melampaui ·bates kewenangan administrasinya, sehingga mungkin dirosakan merugikan kepentingan onggota masyarakat tertentu, yang dapat menimbulkan sengketa tata usoha negora. Sebagai negora hukum yang berdasarkan Pancasila, kita telah bersepakat untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Paso! 6 oyot {2) Undong-uridang ini menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tota Usahq Negara berkedudukan di Ibukota Propinsi dengan .doerah 11ukumnya meliputi wilayah Propinsi tersebut (ybs) 1 Jodi idealnya dimasa datang di inginkan adanya satu Pengadi lan Tinggi.. Tota Usaha Negara di setiap Propinsi. Namun sebagaimana dijeloskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang·Nomor 5 Tahun 1986, pembentukan Pengad.ilan Tinggi Tata Usaha Negara akan dilakukan secoro bertahap di'sesuaikan dengan urgensi don kemampuan doya dan:dana yang tersedia.
Untuk •••••••
I·
..
,,., 4 -.
Untuk pertama kalinya dibentuk 3 (tiga) buah Pengadilan Tinggi Tota Usoho Negara yoitu Pengadilan Tinggi Tata Usaho Negara Medan, Jakarta don UJung Pandang, sebogaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990. Selarna ini kita saksikan bahwa sengketo toto usoha negaro yang diselesaikan ke Perodilan Tota Usaha Negara semakin meningkat, sementora itu kemampuan negaro untuk membentuk beberapa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang baru narnpaknya sudah memungkinkan.
Olet·1 karena itu Fraksi ABRI menyombut dengan gembira diojukannya Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pengodilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ini, sehinggo penyelesaion sengketo tato usaha negara diharapkon depot lebiJ1 . cepat don para pencari keadilan mendapat pelayanan yang lebil'l boik korena Jarak antaro Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara don poro pencGri keadilan lebil1 dekc1t.
Dolam penela~han Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pengad il an T ingg i Ta~a Usaha Neg a r·a Surabaya in i F rok s i ABR I bertolok dari pokok pikiran yang merupakan sikap'politik Fraksi. ABRI sebagoi berikut :
1. Secora substansial harus mampu meningkotkor) pelayanan terhadop para pencari keadilan sehingga lebih menJarnin penyelesaion ,Perkara yang cepat don tepot dengan biaya yang terJangkau oleh masyarakat.
2. secorc1 formal horus menghasi lkan Undang-undang ten tang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang nc1lar, padat don baku
.Dengan menggunokan pokok-pokok pikiran tersebut Fraksi ABRI menyrnnpaikan beberapa hal sebagai berikut
Yong berkoitan ctengan Pokok Pikiran Pertamo.
1. Pembentukan Pengadilan Tinggi ,Tota Usaha Negara.
~
a. ••••••••••••••
·~l
1
..... --
- 5 -
a. Seperti telah dikemukakan di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara normati f dibentuk di setiap Propinsi. Oleh karena i tu kata "pada dasarnya" dalam konsiderans Menimbang butir a, kami sarankan seyogianya dihapuskan don diganti dengan kata "perlu dibentuk" karena kata "pada dasarnya" itu memuot konotasi seoloholoh pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di
setiop Propinsi hanya opsional saJa.
· b. Namun demikian, pembentukan Pengadilah Tinggi Tata Usaha Negara di setiap Propinsi dilakukan secoro Dertahop sesuai dengan kemampuan daya dan dona yang tersedio. Karena itulah masih perlu ditegaskan bahwa daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ini akan berubah apabi la ado pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Propinsi loin yang dengan berlakunya Undang-undang ini merupakan sol ah satu doe rah hukum Pengadi lan Tinggi Tata Usana Negara Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, Froksi ABRI menganggop perlu menambahkan satu pasal yang berbunyi :
Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya sebagaimona ditentukan dalam Pasal 2 Undang-unaang ini~ ber laku sampa1 terben tuknya Pengadi 1 an Ti ng9J Tata Usoha Negara lainnya se-bagalmana dimaksud dolam Posol 6 oyat (2) Undang-undang Nomor S Tahun 1986 tentang Perodilan Tata Usaha Negara.
2. Soot berlakunya Undang-undang.
Didolam Rancangan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Undang-undang ini mulai. berlaku pada tanggal diundangkannya. Soot pemberlakukan sangat penting dikaitkan dengan wewenang yang akan dialihkan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta don Pengadilan· Tinggi Tata Usaha Negara UJung Pandang kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Berdasarkan hal tersebut Fraksi ABRI ingin menanyakan seJauh mono kesiapan Pemerintah dalam reaJisasi pelaksanaan Undangundang ini. Seondainya diperkirakan kesiapon tersebut belum depot sepenuhnya d1reol1sos1kan, apakah t1dak eeyog1gnya diberikon tenggang woktu ontara pengundanaan donean 1aat berlakunya Undong-undang te~sebut.
Yang •••••••••••
I·
- 6 -
Yang berkaitan dengan Pokok Pikiran Kedua.
Fraksi ABRI menilai bahwa perumusan dan sistimatika Rancangan Undang-undang ini telah mengarah kepada pembakuan, karena nampaknya sudah toot asas dengan sistimatika Undangundang yang semacam, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990, don Fraksi ABRI berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 itu sudah cukup nalar dan padu:
Mengenai beberapa tanggapan, pertanyaan don saran penyempurnaan yang selengkapnya telah kami tuangkan dalam Daftar Inventorisasi Masalah (DIM).
Sdr. Pimpinan, Sdr. Menteri Kehakiman don hadirin yang kami horma.ti.
Mengingat bahwa kita sudah pernah membahas Rancangan Undangundang semacam ini diwaktu yang lalu, · Fraksi ADRI mengharapkan pembahosan dapat berJalan lancar sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, .-tanpa mengurangi bobot materi Rancangan Undangundong. Kami ·yak in bahwa dengari keari fan dan suasana keke luargaan don musyawarah dari sumua pihak harapan kami ini dapat diwujudkan.
Dem1k1anlah Pengantar Musyawarah dar1 Frakai ABRI telah kami sampa1kan, dan atas kesabaran untuk meng1kut1nya, kami ucapkan terima kasih. Assalamu•ala1kum Wr. Wb.
/
KETUA RAPAT a
Terima kasih kami aampa1kan kepada Yang Terhormat lbu Sumart1n1 yang te
lah menyampa1kan Pengantar Musyawarah Singlcat mewak111 Fraksinya ya1tu Fraks1 ABRI. Dan selanjutnya kami persilahkan F.PP Musyawarah Singkatnya. Kami persilahkan,
F.PP (H. OE!SMAN SAHIDI, SH.) a
untuk menyampaikan Pengantar
Pengantar ••••••••••••••
- 7 -
PENGAHTAR MUSYAWARAB SING·KAT
TERHADAP
R. U. U • 'fEN'f ANG P~BBHTUXAN PENGADll.LAN Tl.N9Gl.
TATA USABA NEG.ARA SUR.ABAYA.
Assai~u'a.J.ailrum w.w. Sdr. Pimpinan Xth. Sdr .• Men,teri Kehakiman R.1. beserta Staf' yang kBmi hormati. Rekan-rekan anggota Komisi lII D.P.R.-R.I. Yth.
Pertama-tam·a marilah kita panjatkan puji syukur kita keha~l.irat ALLAH SWT. atas rabmat dan karunia-NYA yang telah dicurahkan kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat had1r·berkumpul untult mengadakan mut)yawarah mengena1 R. U•·V· tentang Pembentukan Pengad11an •.r1ngg:L •:ata Usaha Negara Surabaya, di dalam keadaan sehat wal at1at.
Perken~nkanJ.ah k&mi, .rraks.1 Pe:z-s·atuan Pembangunan, .mengucap.:. kan terimakasih kepada Pemerintah yang telah mienyamp&ikan R.u.u. i"t.u dengan Amanat Pres.iden R.l. No. it.07/PU/Xll/1992 tgl. :50 Desember 1992 kepada Dewan yang dila·n;iutka~ del)gan Keterangan Pe-merintah yang disampaikan oleh Sdr. nenteri K.ehak1man R.I. dihada
pan Sidang .Paripurna Dewan pada tgl. 13 J:anuari 199:5.
• aadirin yang kami,. horuiat1. '
.Pasal 125 Peraturan 1'ata Tertib De.wan menyebutkan, bahwa pembahasan .R.u.u. dilakukan m&lalui empat tingkat pembicaraan, keouali apabila Badan Musyawarah menentukan pembabasan dengan prosedur s.1ngkat. Rapat .aadan l'lusyawarah pada tg1·. 11 Jlanuari 199~ te1ah memutuskan, bahwa pembicaraan tingkat 111 mengenai R.U.U. tentang Pembentukan .Pengad11an i•inggi ~ata Us:aha .Kegara Surabaya i tu dilakukan dalam Rapat Komisi lil tanpa me1a1ui pembicaraan tingkat JI. Dengan demikian, maka pembahasan R.u.u. t~rs.ebut dilakukan dengan
prosedur singkat.
:
Hadirin
i
- a -
Hadirin yang kami hormati.
Sebagaimana kita ketahui, pasal 10 dari u.u. No.5 ~ahun 1986 tentang ~erad11an ~ata usaha Negara menyebutkan, bahwa ~engad11an Tinggi ~ata usaha Hegara dibentuk densan undang7undang; sedangkan paaal 6 ayat t2) 4ar1 u.u. itu meriYebutkan, bahw~ Pengad11an Tinggi Tata usaha Negar~ berkedudutan di ibu k·ota propins1, dan daerah hukumnya meliputi w11ayab pr~lin•1.
Ap;b11a kita ber-asumsi, bahwa daerah hukUm Pengadi.Lan 'tinggi Tata usaha Negara ~~rabaya yang tercantum dida1am R.u.u. tentang · .t>embentukan .t>engadUan 'ringgi Tata Usaba .ftegara tlurabaya tersebut a1erupakan tahapan ael•. menuju pelakaanaan pasu.1 Ii ayut t2) u.u. No.5 Tahun· 1986 secara murni, maka .dengan memperhat1kan materi
. yang termuat d'i da1am R.11.U. teroebut serta proaedur i-enye1ema1annya yall8 ditempuh, maka k&mi berpendapat ketentuan-ketentuan yang terdapat di da1am u.u. No.5 ~ahun 1986 itu tel&h terperiuhi. ~erhubung dengan itu kami, ~rakei ~ersatuan ~embangunan, mufakat apab11a kita ber~ama-sama memul.ai membahas R.u.u. Tentang Hembentuknn ~engadilan ~inggi_~ata Usaha ~egara ~urabaya yang telah diajukan oleh Pemerintab tersebut.
Sd';r. Pi.mpinan Xtb. ' . DemikianJ.ah Pengantar M.usyawarah Singkat kami, Fraksi Pe.rea-
-"1 i
1
tuan Pembansunan·, terhudnp R.u.u. yang ako.n kit·ll bnhal'I bormo.ma itu, e·I
dengan harapan semoga pem.bah.asannya akan berja1an is.near dan me:ng-· . I -hasilkan rumusan yang('terbaik 11ebagili subst'ansi tatanan hukum yang da.paf
;~ memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat demi kelancara~ .P.embangunan -Nasional. Adapun us.ul.an kami untuk ·menyempurnakan R.u.u. tersebut,
. e~dah disampaikan me1a1ui D.ll.M. yang diserabkan ke Bekertar1at Komisi III.
Akhirnya, apabil& ada h&l-h&l yans tid&k berkenan di hati hadirin yang kam1 hormat1, kami mohon maa:r yang sebe.sar .. besarnya.
Wassa1amu•a1a1kum. w.w.
Ill'' . • , , , , , , ,,, , , , , ,
- 9 -
KETUA RAPAT
Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak H. Oesman Sa
h1d1, SH yang telah menyampaikan Pengantar Musyawarah Singkatnya mewak111
F.PP.
Selanjutnya kami pers1lahkan F.PDI
F.PDI (Y.B. WIYANJONO, SH.)
Terima kasih
PENCil·,NTl·'f< l"IUE\Y ~\Wf.,HAt·l FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
TEf~Hf.H.)/.w:· Bl.JU TENT f.'NlJ PEMl:'.,ENTUl<{.\N F'ENGl~D I l.AN TI N(:J(:l I T/.\Tl\ us~~\H(.\ NEU~\H(-\ UIJf\f'.)[I{\ y {) •
............................ "'"'''"" ....... ,,, ... , ............... t ....................... _ ..... nn•···•-U•Httt•l .... •tt1N1t"'l""'' ................. h .. 111tUltlttUtMl•ll ... , ......................... "'"'""'" ...... , ........................ " .... _ .. ,H_'"'"'U""l•H .. \t_ .... u"'''' ............. ""H ....... ._ .. ,H ..... ,M"'"'"·-· ........ ...
y t h • ::> d r" • p i mp i IUH'l ~~ 0 m :.i. b'G .i • ;~ Yth. Sdr. Menteri Kehakiman yang mewakili Pemerintah. Yth. Sdr. Segenap Anggota Komisi dan·hadirin yang kami hormati.
F'uji ByukL.tr kc:tmi pc.~nj.:.\tkc:\n keh.·~td1rat. Tuh.::\n 11 yJ.~nrJ t•~·~li~\h melimp~~h
kan Rahmat dan Berkahnya kepada kita sekalian, untuk mel~ksanak~n· t. L.t <1J c:\ t:; d .::·~mi k e pen t j, n g .to\ n m ca s y C:\ rt!:\ k 17:\ t 11 b a rl <:.lg:; .:i\ , d an r' E~ o t:\ r .:·:\ Hf;.' p Lt b l .i. k kit.~\ tf::?n.-.: in ta.
Smm1.:>ql~ Sj. ni:i\ r ~~w.,bj, j ~\k fiiti\rl lir\ii\nny.::\ mr.1~rti\ti'J)Ltk i p.i. k i r.::\n 11 h.::\ ti c:lt::\l"'I m;~~n1.tb.::l ,. .. i k i t t!.\ ~ \i.H.? h i l'HJ l~J cl d t:l' ,., g .~·u1 pen u h r .:Hu\ pt.~ n:>e:' Ltd 11~ I'" t.'\ .u, l:H~ 1·· s .r:\ n~ 1:.1 ""' liii •~\mt:\ k i "t c:" selesaikan RUU Pembentukan PT.TUN Surabaya dengan cepat~ tepat, bii\.ik d.'~\n bi:-:~ni~~r.
Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah yang telah memperM.i.rlph1:"n nuu i:~·r. TUN Bu1···~,b1i\\Yc\'.\11 tiH•:11rtt:."\ tt:.;il.~\h mt.~~ny1~mp~\ikc';\l'l d1~\n IYlf.:;'m-· berikan penjelasannya kepada DPR pada Rapat Paripurna Tanggal 13 J anLCar i 19'~3.
Langkc:nh y.:.'o\ng di t1:•Nnpuh Pemt'U'rin"tti:~h ini 11 me·munjukc::u·- kfi~'pt:kc.'..:.\an d~\n
kesigapan positip yang berdampak ganda.
1). Mc;:~mt:·~nl.th.i tunt.ut..:.~n pemEi\'l"'cii\tac::\ri mc:a•rnpt:\~rc::>lG•h kG'.::\diltAn di bidc:';\n<;J Penyelenggaraan Hukum Tata Usaha Negara.
2)R Memacu menciptakan ~par~tur P~morintah yang bersih dan berwibawa. Karena itu Fraksi POI menyambut baik dan menyam-. paikan pe:.mgharg~·an. Harapan dan usul kami, agar di saat-saat mendatang disusul dengan Pembentukan PT,TUN di lbu Kot~ Propensi yang lain, !l.li(i~ hi n C;'J<;;J ci:\ c:: epi\ 't tEf~r' PEiml..\ hl k e.1 tt:m tl.lr.m r.:·a ~ac\ 1 6 Ci\ ya t: ( 2) uu N<::>. ~'.\ T .i;\ ht..tn l '~tlb •
S ~·~1 b c::l o .. ~, i w "'' j u d n i c!\ t: F r cl:\ k !Fj i F~D r u n tu k d i:~ p .!:\ t m tx~1 n y •~' l E? s:~ ~\ i k .::-:\ n F~ u U p··r .. TUN Surct\t.:>c:~y1:A ~f.·:tc::.~'\r.rA c:t.tpi:l\'l:~ t.:~p11.'t.~ b11:\ik c.l,~n b~n.~,,; .. Fri.i\kn:..i ~\.:\mi telah mcimyapaikan Dcr:dtc:~r lnv(;~ntari!ls Masc:\lc\h DIM l<l~~pc.;dca Sf?krt:?tt:':\r-.i.:.;t. f((::>m.i!i:>.i pc':'\d1!\ T.:i\nqq.::~1 11.., ~J.::\nUi::\r·i 1c19~;; pao.i ~ t..:;li~'sLtai kesep.::i~.:ir:\tan yang telc:\h kita tK\C:.o\t Ti::\rll~H;J~\l l.L~ ~J .. ~\l"ILl~ff·i 1993.
Setelah • • • • • • • •
- 10 -
!:M t l~ l 1t\ h nH.~t m ta\ h ~\\W~ R LJ u pt:~\"' t:> er.~ n t:. u lqu·, pr . r u l\J Eh .. 11'" (iii b •'IA y ill\ b f.lt tl!HV:H" t..il\
penjelasannya y~ng disampaikan oleh Baudar~ Menteri K~hakim~n p .:.'\ d c:\ 1 :::.~ J ct\ n U ti';\ I'" i 1 f.~ t.~ ~~ !I F , ... cl:\ k ~ll .i. k iii\ m j, b t~~ , ... p till l"I d iii\ p 1'1i\ t b 1'i1I h w 1'i'1\ 't:. :1. d e'i'i\ k. 1'i1' ti /;i\ ha 1-tu' l Pr insi pi i l / mendasar :\.ic.t 1 n.'m •~ULJ t.er!!H~bu t 11 y.~H'\CJ nu~WHi.:11·· l t.t"· kan pemikiran dan pembahasan.yang mendalam!I Karena sebelumnya hl? l 1\l h d .i bu 41., t d 1ilf'\ d i pu b.HS k 1!H'\ l.Jl.J 1:::. •::?m l:H;.1t''l tu k 1\'i\ 1'11 pr . TUl\I !:it (·::~m c~\ c:: 1::1 m yaitu UU No. 10 Tahun 1990.
Sehingga yang pt~ny<:1~n1pu1•·n·r-«::\n 11
perlu k~ta bahas ~~ t::t l c:inq I•:. t':l\ p1i'1\n (?) d .ri\n
dan musyawarahkan n c-:·:~ ,·,"A k !ii• i <::> n .·:.1 l n y i~~ •
Berkaitan dengan itu, kami sampaikan beberapa usul perubahan dan penyempurnaan RUU Pembentukan PTMTUN Surabaya ~ebagai berikut~
Sebagaimana diketahui bahwa konsiderans dalem suatu UU mengandung Filosofi, motivasi yang didalamnya termasuk kcnstatasi-kcnstat~~i bf~' rd cii\~ii:':\ r k c\l"l he:\ i .. ~hti\ l t'.C1~1'"11!>~bu t k ~·:\m.i u1mu 1 k ~·,,n u
l). l•,~c,nt•.t.id,~r.mrltl mtr11·1imb.t~•·iQ hu1··u·r ti\) perlu d.i. ·i:.~mb1ilh k<-:·1'1::1iil"\1:U.L'\n Pasc.d 10 UU 14 Tahun 1 <;>70 r~11 'l:ang Ketentue:u1-·Kete11 tuan Pokok Kek \.tG.tsaan ~~f:?hak i man, sf:~br.u~~r.1.i indl.1k dar .i l.JU Nn. 5· Tiahun .1 <186 TRntang P~radilmn Tata Us~hM Nag~r~- ~ahingga jalas alur pengaturannya serta tampQk kcnsistensinya.
2). Konsiderans Mm"limL.o.:~n~} huru·t' b) c::litH:\Pl.t!ll> ·kil\l'"~:'ll''lii1\ l ... ,:·nnbii1\t:Jll1\ P<1·:~1'"1ii\c:Jj, .....
lan Tata Usaha Negara bukan lagi sebagai lembaga baru. S(·:r:r.~r~·:\ °fl"Jrm,~l t:elc\'~h lah:i.r Tii:\hun l.9f3/.;, di:\n 'tl\111 :l~i\h c:l.i. t:indtii\k lanjuti deng~n dibentukny~ b~ber~pa P~ngMdil~n TUN di berbagai Daerah, oleh karena itu muat~n tersebut $Ud~h tidak rmlevan maka dihapus saj~.
~$) • Konsiderans menimban~) huru ·f c::;) yc::'\n<;J ber i!iii i:>~·n i l ai .:.~n bt1:\hwc::1 PT. TUN Jakarta dtan F'T. TUN U.h.U1~l Pi~H)dti.\1'1~) yci.'\11<~ tnt'.\1li.il'1<1)"'•tn1::t!:;.in~1 meliputi sembilan dan sepuluh wilayah Prop~n~i/D~erah Tk. I, dipandang terlalu lua$ adalah penilaian sekarang ini~ maka o unsur waktu ~jsini perlu ditegaskan dengan penyantuman kata 11 kin.i 11 dimLtk•lfl k~l\lim.~t "dip.:.\nd.tm~;J t1iu·1.:.,lu lu1u• 0
•
4). Konsiderans mengingat butir 1. perlu ditambahkan Pasal 27 ~:\'f'1::\t ( 1) lJUi:> .tCJ4~3. ~~4:.\ra1·11t\ buny.i P~l\~i>.·~~l .in.i. ' 1 1i!>ac;J1ii\l1'ii\ wa.r,;;J1ii\l"\•i:i(;1~ra bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu de~gan tidak ada kecualinya "jugc:--\ menjc:.~di pr~rlu ditegaim~:.~m me::u:.1u~:. c:lcalc::\m Konsiderans mengingat, karena sebag~imana diketahui pihakpihak yang berpekara dalam Pengadilan TUN adal~h crang ata~ Badan Hukum b~rhadapan dmng~n Instan~i ~tau PeJMb~t Pemarintah, oleh karena itu perlu di tegaskan terhadap pihak-pihak ters~~bllt, lrltlH"ek1a dipt::\ll"'l1l'~kL1kc'::\l'l ~Uimi~ d.i.h1t\dcli\Pi1Ul hl..lkt .. tm, tcU'\Pc'i:\
kec:uali.
Hal
Hal • • • • • • • •
••••••••
,_;·-.
r
~ ..
5) •
- 11 -
Hal tersebut untuk memberikan ~esan kepada masyarak~t cari k~~dilan, bahw~ Per~dilan TUN ini b~tul-b~tul mi:~ l ,~\k sanio\k ct\n 'f un~i 1a .i ny.'=1 ti:>t:·Jb1':.'\~.l•':i\ i Ecti:\d an Pmr·.~"d i l !i:\l'"I y~\n~;J tidak memih•k, dan terlepas dari pen~aruh kekua~a~n termasuk kekuas~~n Pemerintah.
p~m···
m\k W\n t:u~b.::.\s
C:ipi.ipLtra
Di k tum Pasa 1 4 yang mengc:\ tur masr.:.' lc:~h pc:,rkara Yi.tnQ talc.th d im.asul( kclr'\ k£~ PT .. TUN J ak t:.\I''' ta ~ t.au lJ .. hmo P~ru:lam(J,. y.iui; '"''°'''' t ,t, ..... nya termast.lk · daerah Hukum Pl'. TUN Surabaya 11 dc:\lcam Pascal terse-b\..lt digunakan ka:ta "termasuk 0 •
0 Senok •tA l'a ta Usi.\hi.\ Nagar•L y.nn; bH"m,u1n .. tk · da l Mm •••• " k i r• 11ya kata tertnasuk l ebih tepa t di gan ti .. ada 11 karena 11 termasuk" menunj uk an wi lay ah sedang y~ng d .i ·tel!"ang kan da lam in i · ad •TA l ah·.·· ·.·121.t:.ll.t:.1... .... ~.i.f.l.1.l.-J-al.lAb. ... ~J.ll.aU.~."·t:.'l. • c:J .i r.:.r. TUN ,, ~ k 'IA r ·t flA C:\tau. ~ur-abaya 11 j adi perkara yarag. telah berada ·.· cU PT tersebut. Maka lebih tepc.\t kalal.l .kite::\ gunca~am .. ktl\~ci:'
Penj el a5C\n·. UmlUR.
a) • Al iru?a. 2 ka ta "diu yang digunakan c::li bt!l ~·~~c:o\rH;J hLtkl.lm Pengadilan Tinggi Tata Usalia Neg4'ra~' ,!.l Jakar1:cm UJung Pandan~J II agar dihapus seE>l.lC\l pr.myebutct\11 dcr:\l cli\tn
10 Tahun L986~ ·
Apabilca' dimaksud menurdu~~kan tempc:o\t 11 kira11yc:\ "di" c::l~\pc::\t 'l:etap dipakai dengan menambah kata " yang berkedudukan" dimµka 0 di·u • "· .
b.J. Alinea 3 Kal imat yang menjelaskan bahwa Pe'ngacfi Ian i·ata Negara ~erupakan suatu le~b~ga.baru, sesu~i pemikiran dalam kcnsiderans, lebih baik di ha pus k.:u"&ma sud ah lembagca barulagi.
Selanjutnya untuk menampung tujuan PE~mbentukan PT.TUN YcUH;;J baru ·1ni yaitu
i) .. Untuk meningka~kan daya guna dan hasil guna p~laksan~~n·tu~as dan wewenang ~iedua PT. TUN yang tel ah ada • · ·· ' · ·
2). Untuk memudahkan par~ pencari keadilan dalam p~nyelesai~n sengket~ y~ng menJa.di kewenanQan Per~dilan ratei.' Usaht:.\ Naga,_;· ra, sesl..tc?\i .d~ngan aza$ Peradi lan .yang 5H~derhana, cepc:~t dan murah dinam rangka pemerataan memperol'(:lh ke.adi lan.
Maka penguraMgan Jangkauan daerah hukum PT.TUN Jakarta dan PT.TUN UJ.ung P~ndang dalam alinea 3 semestinya dikaitan dengan perlu di bentuknya PT.TUN Surab~y~.
Dengan •.•• •.• •••
r - 12 -
Dengan dem1k1an penjelasan alinea 3 menjadi lebih s1ngkat namun sudah
padat dan berkesinambungan dengan alinea 4 dan 5.
Demikian beberapa perubahan/penyempurnaan RUU PT. TUN Surabaya yang diusulkan
oleh F.PDI secara umum dalam Pengantar Musyawarah. Sedangkan penjelasan lebih r1nc1 mengena1 usulan tersebut akan kami sampaikan
dalam kesempatan berikutnya.
Atas perhatian Sidang yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.
KETUA RAPAT
Terima kasih kam1 sampaikan kepada· yang terhormat Bapak Y11 B. WIYANJO
NO, SH yang telah menyainpa1kan Pengantar Musyawarah S1ngkat mewakili fraksi
nya yaitu F.PDI. Dan selanjutnya untuk giliran yang keempat, waktu kami hatur
kan kepada F.KP , kami persilahkan,
F.KP (SOEBAGJO, SH.)
Terima kasih Saudara Ketua,
Assalamu'ala1kum Wr. Wb.
Pimpinan Komisi III, Saudara Menter! Kehakiman beserta Star yang kami
hormat1, Rekan-rekan Komis! III yang terhormat.
Sebelum F.KP menyampaikan Pengantar Musyawarah, izinkanlah kami menyampaikan
suatu hal terlebih dahulu yaitu berkenaan dengan adanya Tambahan DIM dari F.KP
menyusuli DIM yang telah disampaikan pada Sekretaris Komis! III yang telah di
himpun dalam DIM Persandingan. Yaitu adanya DIM Tambahan mengenai usul F.KP ,
adanya Pasal Baru yaitu sebagai Pasal 4 Baru yang substansi materinya mungkin I
telah d1sampa1kan juga kepada Anggota-anggota Komis! III yang terhormat, juga
termasuk Saudara Menter! Kehakiman. Tiada lain tambahan in! memang semata ada .. nya kesalahan tehnis yang sebetulnya telah disusun oleh F.KP namun tidak ter•
tul1s dalam DIM yang.disampaikan kepada Sekretariat Komis! III. Untuk 1tulah
mohon bisa d1ter1ma DIM Tambahan ini sebelum memasuki pembahasan DIM permasa
lahan menyangkut RUU Pembentukan PT. TUN Surabaya. Dan selanjutnya kam1 seral!
kan kepada Juru Bicara F.KP yaitu ·NY. FARIDA SYAMSI CHADARIA, SH untuk me -
nyampaikan Pengantar Musyawarah F.KP.
F .KP. {NY. FARIDA SYAMSI CHADARIA, SH.)
Terima kasih
••••••• '
- --~-----------
- 13 -
PENGANTAR MUSYAWARAH FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DPR-RI
DALAM MEMASUKI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPU~LIK INDONESIA
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Aeaalamualaikum Wr.Wb.
Yang terhormat Sdr. Pimpinan, Yang terhormat Sdr. Mentori Kehakiman yang mewakili
Pemerintah, Yang terhormat Para Anggota Komisi-III,
Hadirin sekalian yang kami muliakan.
Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama perkenalkanlah kami mengajak saudara-eaudara semua untult memanjatkan Puji Syukur kehadhirat Tuhan Yang Maha Kuasa, eekaligus memohon rakhmat dan
hidayahnya sehingga kita semua diberikan iman, kesehatan, keselamatan dan kemampuan dalam menjalankan tusae dan · pen~abdisn
.terhadap nusa, bangsa dan negara.
Hadirin yang kami hormati,
Frakei Karya Pembangunan menyambut gembira dan bereyukur, karena
rapat kerja kali ini adalah merupakan periatiwa penting kedua kalinya untuk membahae Rnnonn8nn Undons-und~n~ Pen~adilan Tata
Usaha Negara, setelah . dua setengah tahun yang lalu, dimana Pemerintah ·telah menyampaikan Keteran"an Pemerintah atas
Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang, yang kemudian
pada tanggal 30 Oktober 1990 Rancangan Undang-undang t~rsebut
telah dieahkan menjadi Undans-undan1 Republilc Indoneeia Nomor 10 Tahun 1990 tentans Pem~entukan fenaadilan T1n11i Tata U••h• Ne~a~a Jaka~ta, H•d•n d•n UJ""' Pandanle
• ' • t • •
•
~ -~-----------------
- 14 t~dr. Pimpinan clan Para An~gota Dewan yan/il t,(9rhormat,
!\~ri~\.lvrn ·pud.:.1 pa~l lH1ri. ln1 .ntL•.,Jnl' 111u1•upul,,a,, t'Llllhth.H.ll.ltl lun1~luLnn
d..-u· \ up.:,y,r.\ Pc11ner.\.nt-:1h be1'r:::amn Vt~wtrn ynnti! l:ierl·\rJrtnll\t, c.lalam rangka
mewu.judk.;,,n salah satu pilar nt)gnra hukum melHlui PfJmbltngtmllll d.'Jll
i>nn/i!embi:UH;!:.rn d.l b.\.ckrng Perad.l l.:rn '.l\:lt.•:l llr:"'ahr.1 Ni::,gart:-t sebar.~aimana
·n.rng t.ert.uang d.:llmn l~et..r::intw.-\n Ptwal 6 ayl!.tt < 2) Undang-undang
N1.1mor r, T~\hun 1H86 t.ont.an~ Pc~rritdl..l.:m 'l'nt:.u Ur.wlrn NogaN\, Solain
cL::-.r i pad.:-\ i tu. hal ini 1.h1(.ta merttpaka.n langkah rna.:lu bag.i
perkembangan peradilan di negara kita. yaitu guna memperoepat
preses penyelesaian sengketa perkara Tata Usaha Negara.
Hadirin yang kami hormati,
Hakikat dibentuknya Badan Pengadilan tersebut adalah dalam rangka
upayn tcrciptanya daya guna clan hasil gurin tugaa Peradilan Tata
Usaha Negara pada umtunnya chm Pen•r..t~1dllctn '.L'.l.nr~td. '.l'ttt,a Ut:JF.tha Ne~ara
~~ura.ba\'!\ pada khueuemya·, menginiitat "1an(ikausn daerah hukum
Pengadilan 'l'inggi 'l'ata Usaha Neg~rcl '"lakart.a, Hedun' dan Ujunt;!
Panda11g dipandang terlalu luas. baik dari segi jangkauan wilayah daerah hukumnya maupun jangkauan pelaksanaan tugas Pengadilan
Tata Usaha Negara.
Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat~
P~rkenankanlah pada Rapat Kerja yani terhormat ini, Frakei Karya
Pembangunan menggunakan kesempatan me1wampa.ikan
pemikiran yang oleh Fraksi kami dianggap panting
dengan pembahasan Rancangan Undan[r:!···undnng ten l~·::m,.;.c
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yaitu :
,,
· b(!jqwt•apt1
sehubungan
Pembentukan
\ 1. Sesuai
tanggal
dengan keputusan Rapat Badan Husyawarah Dewan pad a
bahwa 11 Januari 1993 yang lalu telah ditetapkan,
pernba h.s.sa n Rancangan Undang- undan(~ Pr::i111\Jf;,ntu kr:,1 n
Pr:inr-1ad l. lan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tempuh melalui
prosedur singkat (short cut)~ sehingga diharapkan pada tnn~gol
28 Januari 1993 nanti sudah ada pengambilan keputusan atas
R.ic.lncangan tJndang-undan~ terruebut .
Assumsi kita mengapa Rancangan Undang-undang tersebut pembahaeannva dilakukan den1an proaedur sinikat, karena diharapkan aeca.t-a kwal1tatif tidak ak.an banyal~ J>•Pm••aJ.ahan karena hanya terd1r1 dar1 llma pamai, A1•••n i•~n
adalah • • • • •
I -
I -
I
·~·
..
~-~--------=----
- 15 -AJtht1~th 11r.h1t1Vli ~•n'1talarnnn dalt.un pembahmen11 annterl oerupa yaitu fJttd1.i11rr.•undun1t Nontor 10 'rahun 1990 tentang Pembentukan l?P."r1itt1dt11!ttt 'l'initjti. 'l'nt. .. ~ fJru~hl.l Ne(:%1:wt.• ,Jf:lk~at·t.a. Hcdnn dnn U.i11nr1.
P~1.nd1.:mg.
H.tthkma dtdrtm r<ap'.\t Kondsi.-JTT. r1:trln ti!.lrl/1.{i!ild l 1t ~ft.UlHlH·i. um:~
lT.du l~.·lt!Lh diput.ueikan unt.uk t.idak membentuk Pan1tia J\erja.
'l''?!'n::~1 t .. :J btJgi Fr.sksi Ka.r~l'-t P~mbangunt3n masalahn~'a men"iadi
t· i ··l.·1 I~ r:~r-":=:~···.l~·1·hArtf.l ~f1t:'P.rt, i ~''"lf' kl tn d11r.cn, kn r•!'ll~ denunn· od1:u1~'"
fJrid~.nH! ··unr.lr;sng tent.~rng PembcntuJu:m Pengadi lan Tinggi 'rata Usaha
Nt;if{.:n·.~1 Surab.1:1~''!' f:\kF.ln ber.s.1klbal:. c:li:m het•peno;aruh terhadt\J:•
Und,~ng·-un•:i·:tng Nr.nnor 10 '.l'ahun 19BO tentang Pembentukan
P~ngadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Hedan dan Ujung P,1:ind.~1ria~ khuuusril.'Et Pz:uni.l :.::: u~•r:it ( 1.l dt\I'\ ~1~,,~,t (3) n\engenal
daerah hukum. Namun demikian dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor
t<) 'l'c.,hun 1990 l tu juga d isebu tkan bahwa daerah hukum
Pena~rlllan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta~ Medan clan Ujung
Pandang bersifat sementara. sedangkan dalam Rancangan Undang-Pembentukan Pengud l l.an 'l'inggi •ra ta Usaha Negara
Sur~baya ketentuan seperti itu tidak ada, padahal daerah hukum
PengF:tdi 1.1111 'finggi 'l'att..l Ur;ahn Negara Surabaya melip\1.ti tu,iuh
buuh wll.ayah Propinsi. \
Sehubunga.n dengan hal tersebut, Fraksi kami berpendapat bahwa pentttt:1.pan daera.h hukum p,~niV.:ldi !an 'l'inggi '!!ata. Usa.ha Negara
Surr.1br.t~'a hanya bersifat sementara sampai terbentukn}'a
P1?nsuv.J l l.1.111 'f.':lnf,lfl .I. '1'1.~ t.r.t I frnt1h.-:1 NMM•''H"-=.a ln .t. lll"l~'fl rinbr1r.rn t r111111r1
d irn~.km1d de.lam Paaa 1 6 aynt ( ~~ .> Undang-undang Nomcn' 5 'rf.\hun
U~t=tt3 tr-mt:r.mR Perarlil.An 'l'1.1t...~1 l.J.r.;nhr.1 NP.fl.t.tN1.
')leh karena itu Fraksi Karya Pembangunan berpendapat·perlu ada
rumt 1t·:~tl n ~'1':\ nf;! m~ngn tu rn~..'n. EH? t:. :l cJ,:i k- t. i daknya d 1 u t•1:1.i k.:in d;;J J. tur1
Pen'"i '·~ l.ris;.rn Umum a tau Penj e. lasan Pasalnya.
Dalam Keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Saudara
Henteri Kehakiman dihadapan Sidang Paripurna Dewan pada
t 0:mg1-t1J I. 13 .Januat' i 1993 ytrn@: l;du Ii tae1 f~ancangan Undang-undang
tentang Pembentukan Pengadilan 'l1inggi 'l'ata Usaha Nega~a
Surab'9~.ra t.e lah diungkapkan : 11 bahwa untuk melaksanakan
kett:?ntu.i.m Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
pembe11tukan Pengadilan Tina~i Tata Usaha Negara dilakukan FJP.C1.1\'fl bertaha:p". Untuk h&&l t•r••but VvaJJ•i. k•m.t. m•n•h•Jt•Ptt•n, dala.m r~n,11';a mewu~udkan •••• P•M•P•t.••rt k••••••••n MtMP•••·'•h k Ji t l•hueua11uft da 1.u1t P•rtV• L•••f..•n ••n•k•*• 1'•i• U1•h• f!f)(. t.Ln ~ '
r.epat, ••d•~h•n• ·•~t• d•n••n ~~·v• v•n• N"grtr-. 1.1f!eara
teJt~angkau •••
r I.;
1·
- 16 -terjan~kau oleh eeluruh lapienn maayarakat, proeea ~embentukan Peradilan Tata Ueaha Ne,ara balk Pen"adilan Tin8i1 Tata Ueaha Neaara maupun Pen1adilan Tata Ueaha Neaara di eetiap 1bu kota Kabupaten/Kota Hadva, dapat tarealieir · lebih oepat eeeuai dengan ekala prioritae waktu menurut daerah yani dipandan~
po~ensial atau mendesak untuk eeaera dibentuknya Peradilan
Tata Ueaha Nesara.
Saudara Pimpinan dan hndirin yang kami hormati, Porkenankanlah pada keeempatan ini pbla rraksi kami m~n~ojak
semua pihak aiar didalam rangka memaeuki pembahaean Ranoangan
Undang-undans ini senantiaea menaembanakart suaeana dialoaie yani
demokratis, den~an men~utamakan prinsip-prinsip mueyawarah dan mufakat dalam pengambilan setiap keputuean.
Fraksi kami menaharapkan agar pembahaean Rancangan Undang-undang ini selalu berlaneeune dalam euasana kekeluar8aan, keakraban dan kete~bukaan, karena dengan sikap-eikap sep~rti itulah akan memudahkan basi kita didalam memadukan eesenap pikiran dan
persamaan vana berkembana dalam membnhae Rnnoan"an Undan"-undnn"
inL Kesemuanya itu tidak lain dimakeudkan untuk memberiltan karya yan(l
terbaik bagi'bangsa dan negara. · Hadirin yang k~_mi hormati,
Didalam memasuki pembahaean Rancangan Undang-undana
kami telah mengajukan beberapa maealah baik bersifat maupun redaksional yang dituangkan dalam Daftar
Hasalah CDIH), semuanya itu tidak lain dimaksudkan
ini Frakei
eubstaneial Inyentarisaei· untuk lebih
menyempurnakan • Ra.ncang~n Undang-undang ini. Pada keaempatan ini
Fraksi Karya Pe .. ~bangunan ingin pula menyampaikan terima kaeih kepada Saudara Menter! Kehakiman yang telah menyiapkan jawaban
terhadap Daftar Inventariaaai Maaalah, eehingga akan lebih memudahkan dan mempercepat proses pembahasan. Kami juga
senantiasa konsisten terhadap tekad kita eemua untuk menyeleeaikan pembahasan RanoanQan UndanQ-undana ini ·seeuai
dengan jadwal waktu yang telah kita setujui bereama, Dan densan
Pembangunan mem!=»hon ridho Tulum Yan11 Maha Ku•••, l7itAJu1t
siap untuk membahae Ra.noansan ·.Undan1•Undaru1
Demikianlah Pensantar Husyawarah Fraks1 Karya Pembangunan yang merupnkan pentiantar dalntn ll\C111\llt:SUld,· pombaha.,on nanat.anJ,iU1n Undanr.i
undang ini. Semoa:a 'l'uhan Yan• Hah• Ku••• ••n•n,i••• tn•J. i.r1t,.•ht••n P•lshm•• ••n hidavahnya kepad• kt..'• ,..,,,.,.., · \. Sekian, Wassa1amu1 a1a1kum W~, Wb,
JS!f YA ' , , ,, ,, , , I
J
- 17 -
l\C:'.t.UA:
Terima kasih kami mlRlpaika.n kepada yang terhormat Ibu Farida
Syan1si. Chndar.iu, 8H yang Lttlnh nu:mynmpaikan pengantar singkat duri
Farksi Karya Pembangunan. Selanjutnya dengan segala hormat waktu kami
haturkan kepada Pemerintah dalam hal ini adalah Bapak Henteri Ke ha k i nrn n u n tu k nw n y fUl pa 1 k an u u nab u tun t.:d. n g k u L Po mt'? r i. n ta h Lo duuJ 11 p
pengantar musyawarah singkat dari farksi-fraksi, dengan segala hormat
waktu kami haturkan.
efiliKRlli.TAli i.MENTERI KE.H.AKIMAN.1 : Assalammualaikum Wr. Wb.,
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III dan hadirin yang kami hormati.
Agak berbeda dengan Fraksi ABRI yang melimpahkan Pengantar Husyawarah
Singkat ini kepada juru bicaranya yang kebetulan wanita dan juga
Fraksi Karya Pembangunan melimpahkan penyampaian Pengantar Husyawarah
Singkat kepada juru bicaranya yang kebetulan juga wanita~ maka
PBmerintah dalnm ha.l ini Menleri Kehnkirraan tidak bisa melimpuhko.n,
menyampaikan sambutan singkat Pemerintah ini kepada stafnya yang
kebetulan hadir pada hari ini yaitu yang dua-duanya wanita sehingga
~"'·-"" akan samoiakan sendir-i
Pertama-tama kami mengajak hadirin sekaliari untuk senantiasa
men~~~rukur i rahma t dan karunia Allah SWT, karana hanya dengan
rt\hrna t dan karuniaNya lah, padn ha1•l ~rang be1 .. bahaaia ini, ki ta
dapat. berkumpul kembali untuk membahas HUU tentang Pembentukan
Pengadilan Tinsgi Tata Usaha Negara Surabaya pada pembahaaan
tinskat 111 di Komisi III DPR. Mudah-mudahan dengan ri!10 dan
rahmatNya pula, pembahatsan RlJU ini dapat ki ta selesai~an 1 tepat
pada waktun~ra.
tfl''inH:\ kns\h ates keputuRan "Badun Musyawarah'' Dew;:ui nnt.11k
mempergunakan "acara singkat" dalam membahas RUU ten tang
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ini
tan pa melalui l'embica1•aan tingkat I I dan langsung pad a
pembicaraan tingkat III. Cara ini ditempuh tidak semata-mata
ka1•ena mater! yang d.1atu1• d! dalam nuu tontons PemberJ~UJcan
Pensadilan Tinssi Tata U•aha Nosa~a Suieobav• .i•uh 1•bih ••d.t.Jcia
dit>andinsk•n ,,,,,,,,,,,,
- 18 -
dibandingkan dengan RUU y~ng lain miaalnya l.'ang 1nengatur tentang
lablh didorona
oleh tekad Pimplnan dan para Anggota Dewan yang terhormat, untuk
lebih meningkatkan dayagunc.\ dan hasilguna peluksanaan tugaa-
tugas Dewan.
Untuk melengkapi pembahasan dengan £\Cara slnglcat dan aambutan
singkat kami ini, 1naka telah kami aiapkan pula jawaban singkat
Pemerlntah a.t.as DIM RUU Pengadilan Tinggi TUN Surabaya haeil
kompilasi F1-aksi-Fraksi, dapat pula
mempersingkat pembahasannya.
Pimpinan dan Anggota Komisi III Yang •rerhormat,
Pembahasan sebuah RUU danaan Koruisi III aelalu
menggembi rakan kami. Bukan kare~a l{omisi I I I adalah mi tra kerj a
Departemen Kehaldman, sehingga kami aelalu mendapat lcemudahan,
tetapl karena kami telah mengenal dengan baik forum Kqmiei III
· ini. yang balk aecaN\ lnd l viduc\l maupun £raksi aenantiaan
mendorong kami untuk selalu beraiap-aiap menghadapi bahasan
bahaaan, pe1·tanyaa11-'pe1•tanyaan kritis bahkan kad~ng-kadang
t.t!t'den~ar begitu "galak ... Dan netpal'tl at>lt.\m~' lnl Juunl tu1njukkon,
bahwa kami salulu mensahud;.\pi hal-hal i tu donsan pen uh
kesembi N\lUl dan kesaba1'un. J\esembil-aan dan kacs~bt.wan i tu aemata
ma ta didasarkan t>adn lwyaklnan dan pon{tt\laman r:mlama inl. Gikap
kritis Anggota Komi:31 III aomatit-mata dido1•ong oleh rasa
tanggungjawab dan keinginan yang beaa1 .. untuk .aaJ..al.u menflbaailkao
mg te1•bajk. Bahkan setia1::- RUU yang lolos dari J{omiai III kami
harapkan dapat menjadi hant.uk halw bagi keaeluruhan RUU yana
dihasilkan DPR. Harapan ini menurut hemat ~ami tidak berlebih-
leb1han. Ka1'ena 1 tu sudah eeyogyanya Ko1nisi 111 vans momb.t.dansi
hukum memegans pel9anan vans ••,•n•ntukan dal••n P•1,,lta)l•l•n #I.,,.,
RUU. Hun11kin tidak bal91eb1h•1ebi.han, '•P•~f.I.• "'""'•h•n 111.t•jf
• 1·u,op , , , , , ' •
- 19 -
setiap· RUU yang dibahas di DPR mempero!eh semaoam
akhit'" da1'i Komiel III untuk monol1t1 ae1-,elc-aupelc: tolcnia
porunda11s-undansan balk dalam panulioan, konaiatenmi povumuaan,
konsistensi dengan bet•bagal undang-undang yang ada dan lain
sebagainva. · · \
Saudara Pirupinari dan Anggota Komiai III Yang· Terhormat.\
Raaa tanggungjawab yang 1:1elama ini ditunJukkan Komis! III
dibukl~ikan dengan kelaziman penyelesaian pembahasan yang tepat
walstu, te1Mt mu.t.u dan tepat ~· Kalau1)un sekali-kali dijumpai
tarikan-tarikan a1•gumentasi. • tidaklah dimaksudkan untuk
mempersulit jalannya pembahasan, sehingga sesuatu yang aulit
makin di tambah suli t dan yang mudah mala}u~n dibuat sulit.
Helihat Jumlah paaalnya, memang HUU tentang Pembentukan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ini terbilans
sedikit - hanya lima pasal. Tetapi mengandung makna yang besar
dalam ~~aya lebih memant~pkan pelakaanaan kekuasaan kehakiman
dalam Negara Kesatuan Hepublllt lhdoneslo yang berdasarkan atas
hukum densan mewuJudlcan tata perad!lan yaus cepat dan murah.
Dengan pemben tuJum l'engedl lan •r .lr1ggl Ta ta Usaha Negara Surabaya
· 1111, be1•art;l ki ta "mengurangi" daerab hukum Pensadllan T1nss1
Tata Ueaha Negara yang telah cJlbentuJc berdaoarkan Undans-undang
.Nomor .10 Tahun 1990 tentans Pembentulcan Pengadllan 'l'lnssl Tata
Ueaha Negara Jakar~~. Medan dan UJung Pandans. Densan demikian,
be1•art;i makln memberlkan Jc:emudahan kepoda para penoar1 ksadllan
dalam Jcesempa tan memperoleh keadilan, terutaana
penyelesaia~ sengketa t;ata ueaha negara.
Plmpinan dan Ansaota Jtbu1lei Ill Yana •rerbormat;,
Pengalaman dan kearifan Bapak dan Ibu akan
dalam
selalU
mensil·insi pembahasan llUU lnl. Semosa kelJcutaertaan Komlal III,
eebagai amal b~aktl mudah-·mudahan tidak akan sekedar
memperoleh imbalan di alarn .t•aya in!• tetapi naenJadl amal shaleh
disisi Allah Subhanahu Walat• ala~
Sakal! ~l Jcam1 uoapkan tal'itna k••lh ata11 p•rh•lf1'•n lawfl•••• eaudara aeka11ap.
Wassalanunu•a1aiku1n·.wr •. Wb.
117.MA ' ""'",
,_ 20 -
KETUA :
Terima kasih Bapak Menteri yang telah memberikan sambutan
singkat Pemetintah terhadap Pengantar Husyawarah Singkat
Fraksi-fraksi yang begitu simpatik. Saya kira sambutan dari
Pemerintah ini clan terutama kami dari Komisi III mengucap
kan terima kasih juga atas support yang kalau tidak mau
kami katakan agak berlebihan, yaitu apeal terhadap Pemerin
tah agar setiap RUU yang dibahas di DPR itu memperoleh se -
macam penelitian akhir .dari Kom:lsi III, khususnya ya.ng me
nyangkut aspek-aspek tekhnis, b~ik dalam penulisan, konsis
tensi perumusan dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi ka-
. mi ucapkan dan ·kepada Bapak Menteri Kehakiman yang mewakili
Pemerintah.
Dengan demikian para hadirin ,yang kami muliakan, Sidang
yang kami hormati, acara yang kedua telah dapat kita
selesaikan dengan baik dan waktu masih pagi sekali, jadi
dengan suasana yang masih sejuk dan energik ini marilah
kita lanjutkan saja acara yang ke tiga, yaitu Pembahasan
DIM persandingan Fraksi-fraksi atas RUU tentang Pembentukan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
Dihadapan kita mudah-mudahan tidak ada yang terlewat, sudah
di~ampaikan oleh Sekretariat kami yaitu Daftar Inveritasi
Masalah (DIM) yang sudah dikompulir oleh Sekret\ariat dari
seluruh, kompilasi dari Fraksi-fraksi dan juga\ tanggapan
atati jawaban Pemerintah terhadap DIM juga yang terakhir
tadi disampaikan oleh Pak Subagjo, SH., DIM tambahan dari
FKP. Tadi pagi kita sudah ada semacam pembicaraan informil
antara Pimpinan dengan Bapak Menteri seperti mekanisme yang
terdahulu supaya kelihatan hari ini sudah ada hasil, maka
berdasarkan persandingan DIM ini Pemerintah tel ah
menanggapi dan sekaligus menjawab ada hal-hal yang telah
disetujui Pemerintah, ada hal-hal yang belum disetujui
Pemerintah, jadi kalau saya boleh mengusulkan maka usulan
usulan yang sama dari ke empat farksi dan kemudian
disetujui oleh Pemerintah, itu kita dahulukan untuk kita
11etujui , , , : , , , 1,,:
I ..
-21-
setujui saja, yang tetap-tetap, misalnya disini halaman 4
nomor urut 8, hal~man 5 nomor urut 7. Jadi, apakah ingin
kami tawarkan apakah prinsip ini yang kami sampaikan ini
dapat disetujui ?, prinsip-prinsipnya dulu, hal-hal yang
sudah disetujui oleh Pemerintah dari Fraksi-fraksi ini yang
sudah tidak ada perubahan kita setujui saja, saya tawarkan
dulu, tenang saja, Fraksi ABRI ?
FRAKSI ABRI <NY. SUMARTINI Q. S.H.) : Terima kasih pada Bapak Pimpinan, kami kira kemungkinan
karena kami melihat didalam DIM Persandingan ada juga yang
menyatakan kosong Pak, jadi apakah ini dianggap sudah
setuju atau tidak, ini kami kira menjadi pertimbangan,
karena tokh pasal-pasal ya.ng ki ta balms in i t i.Jak begi tu
banyak sehingga bagaimana kalau kita tetap ~mbahasnya mulai dari awal saja, untuk membuka kesempatan kepada yang
lainnya mungkin ada saran-saran begitu, terima kasih.
KETUA. : Terima kasih dari Fraksi ABRI, kami persilahkan mohon
pendapat dari Fraksi PP.
FPP <H. OESMAN SAHIDI. SH) =
Assa.la.mmu 'alaikum Wr. Wb., mc:rnjawab Suudnru lu11ni do.ri
Fraksi ABRI, tadi ada istilah kosong dan sebagainya itu,
dengan ini kami jelaskan bahwa dalam hal ini sebetulnya
kami berpegang kepada hukum yang lima didalam hukum Islam,
yaitu Al'Akhkam Al'Hamzah dimana salah satunya adalah
mubah, oleh karena itu maka dalam hal ini kami kosongkan
dalam arti kata boleh ya boleh, tidak ya tidak, tapi kalau
umum, pendapat umum kalau dia diam· itu berarti setuju,
demikianlah, terima kasih.
Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.
KETUA :
Terima kasih Fraksi PP dan selanjutnya kami mohon pendapat
dari Farksi POI.
de.lam,,,,,,
I •
\ I
-22-
L.ED.l < Y . B A.._iU .. YAN.JO.N.O ........ S .• JL.. : Terima kasih Pimpinan, jadi untuk mempercepat pembahasan
yang belum serasi saya kira yang sudah serasi clan semua
sama dikolom dulu itu kita setujui bersama mengurangi
permasalahan, soal pembacaan keseluruhan nanli Lokh
diurutkan kembali dari awal, kami setuju Pimpinan, terima
kasih.
KETUA : Terima kasih kepada Fraksi PDI, dan selanjutnya kami
persilahkan Fraksi Karya Pembangunan ..
FKP <H. NY. HARTINI M KASRAN. SH :
Terima kasih Saudara Pimpinan, setelah Fraksi PP memberi
penjelasan sedemikian rupa atas pertanyaan dari Fraksi ABRI
tadi, maka Fraksi Karya menyetujui untuk pengesahan dari
semua DIM yang tercantum tetap, demikian dan sekali lagi terima kasih.
KETUA :
're r i ma k as i h Fr a ks i Ka r y i1 P om ban ~tu n u n ) u d u IH.nn crn L n r d n r i
Bapak Menteri, tidak ada, barangkali dengan penjelasan dari
Fraksi PP, dari Fraksi ABRI sudah plong begitu, mohon
dijawab Bu.
F.ABRI <NY. SUMARTINI D. SH) : Dengan keterangan dari FPP Pak, kami menyetujui untuk
supaya segera bisa ada hasilnya begitu, meskipun pagi-pagi
kita sudah berhasil beberapa point yang sudah kita
selesaikan dari pembahasan RUU ini kami menyetujui saran
dari Bapak Ketua tadi, terima kasih Pak.
KETUA) :
Terima kasih dari Fraksi ABRI atas persetujuannya, baik
jadi kita lihat urutan yang pertama, nomor urut yang
pe~tama,,,,,, ,, .• ,,
•
-23-
pertama mengenai judul dari Fraksi ABRI tetap, FKP tetap,
FPP t.etap,. FPDI setuju, Pemerinta.h bagaimana inJ. komentar ·
nya Pak '?
Ba i k , j a. d i de rig an de m i k .i. a r 1 !:Jn y a in g j n b a ca k n n bun y .i. n ask uh :
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOHOR TAHUN
TENT ANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLJK INDONESIA,
Disetujui ?
(Ketuk Palu)
Kemudian nomor urut 6,
LM.TERUPSI_EK.f_U2.R.'i~ .... JlRB_._ __ liQHIL_fil1liK._KOESOEMODI_L_QGO. SH_l :
Menurut saya ini masih ada masalah, karena FPDI\ini masih
punya keterkaitan dengan usulnya yang di b, dia akan
be rub ah no me r k a 1 au u s u l n ya d i :::; cd:. u j u i , ~::;a ya k i r a a. d a
masalah.
KETUA :
Terima kasih, saya kembalikan kepada POI.
L.P.DJ. .... L.Y ..• _8._ •... j\TIYAH'...T.ONO ... :3HJ : Hemang mengena.i mater i t. ich.1.k ada masalah ,• namun karena
nn.nt.i urutan menyangkut kam:i. mohon untuk nanti saja Pak,
sekian Pak.
KETUA
Baik, bagaimana kita liwati saja dulu nomor 6, baik kita
sekarang, ~rutan 7 bagaimana ? maaih, baik, nomor urut e, Fraksi ABRI tetap, Fraksi Karya Pembangunan tetap, fPP
kososng ....... .
-24-
kosong berarti setuju, FPDI tetap dan Pemerintah sudah
barang tentu menyetujui.
Bunyi naskah
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Letnbaran Negara
Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lemb~ran Negara Nomor 2951);
Dapat disetujui ?
(Ketuk Palu)
Kemudian 9, disini didalam DIM terlihat Fraksi BARI tetap,
FKP tetap, FPP kosong berarti tetap, POI tetap, Pemerintah
tetap, bunyi naskah RUU :
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3316);
Dapat disetujui naskah ini ?
(Ketuk Palu)
Nomor
tetap,
urut 10, disini didalam DIM Fraksi ABRI ~etap, FKP
FPP kosong berarti tetap, FPDI tetap, bunyi naskah
RUU :
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
Dapat disetujui ?
(Ketuk Palu)
Nomor urut 11, Fraksi ABRI tetap, FKP tetap, FPP tetap,
FPDI tetap,
Pemerintah setuju
pemerintah setuju, Suny1 neskah :
- 25 -
5. Undang-undang Nomor 10 T~hun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung
Pandang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429) ;
Dapat disetujui ? KETUK PALU 1 X
12. Fraksi ABRI tetap, FKP tetap, FPP kosong berarti tetap, fraksi POI tetap, pemerintah setuju. Naskah RUU berbunyi :
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Dapat disetujui ?
INTERUPSI PEMERINTAH Hanya penulisan saja, ini nantinya jangan sampai DPR-RI dibawah , didalam naskah RUU itu memanjang, saya kembalikan saja kepada yang sudah-sudah apakah memanjang apakah berdua ini.
KETUA RAPAT :
Yang benar itu OPR-RI, bukan DPR, lalu RI-nya dibawah, saya kira
betul apa yang disampaikan oleh bapak Menteri Kehakiman, penulisan
nya ad\l ah : \ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Apa betul begitu penulisannya bu Hartini. Mohan pihak sekretariat
untuk membenarkan penulisan DPR-RI itu penulisannya satu baris. Baik terima kas1h ko~eksi pemerintah. Disetujui ?
KETUK PALU 1 X
Baik, selanjutnya nomor 20 halaman delapan , DIM nomor 20 ini FABRI menyatakan tetap, FKP tetap, FPP tetap, dan FPDI tetap. Apakah untuk sel an,jutnya bol eh di tul is sebagai dokumentasi ·di si ni
k o song ....... .
I .
- 26 - \ kosong ditulis tetap dari FPP. Jadi mohon diperbaiki dari Sekretari-
o at supaya kosng-kosong , supaya kelihatan gagah ditulis "tetap" begi-tu, sebagai dokumentasi otentik. Nomor urut 20, bunyi naskah :
b. sudah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Ujung Pandang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
INTERUPSI PEMERINTAH :
Ada kesalahan pak, kurang "Tinggi" pak, dari naskah RUU " sudah diaju-kan keapda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ........ ", kurang kali-mat "Tinggi" pak.
KETUA RAPAT :
Baik saya ulangi. Jadi naskah yang benar, ini namanya tik fault, saya ulangi lagi bunyinya adalah 11
b. sudah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atau Ujung Pandang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
Dapatkah disetujui ?
KETUK PALU 1 X
Baik sekarang kita menuju kehalaman 9, nomor urut 23, F.ABRI kosong, apa betul begitu, Sekretariat tolong diperbaiki ini mestinya ada tu-1 isan "tetap", FKP tetap, FPP tetap, F.PDI tetap. Sebelum saya bacakan apa ada tulisan yang salah pak Menteri.
PEMERINTAH : Nanti penulisannya saja pak.
KETUA RAPAT :
Baik kami bacakan naskah RUU
Disahkan di Jakarta pada tanggal ..... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO Diund~ngkan di Jakarta pada tanggal
MENTERl/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MOEROIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN
Ya,,.,,,,,
- 2? -
Ya silakan, tik fault saja pak.
PEMERINTAH :
Harusnya SEKRETARIS, SEKRERATIS.
KETUA RAPAT :
...
Tolong dikoreksi Sekretariat bukan SEKRERATIS, tetapi SEKEETARIS, ada koreksi lagi tulisan, silakan. Ada koreksi lagi dari FKP.
FKP .M. RUSDY THAHER,SH :
'rerima kasih bapak Pimpinan. Ini bukan koreksi, cuma sekedar barangkali pertanyaan, karena penulisan ini apakah memang kita harus setujui seperti ini. Masalahnya ada -lah, ~emang Undang-undang ini direncanakan tanggal 28 Januari sud.ah bisa diselesaikan o:leh DPR, akan tetapi penandatanganan oleh Bapak Presiden mungkin beberapa bulan kemudian. Sehingga timbul pertanyaan apakah kita_ tidak memperkirakan bahwa Sidang Umum MPR itu dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 11 Maret dan pembentukan Kabinet yang akan datang, apakah ·masih dalam batas waktu, tenggang waktu i tu pena.n
datang~~leh Bapak Presiden. Sehingga posisi yang akan kita setujui Menteri Sekretaris Negara tetap. Sekedar pertanyaan saja saudara Ketua.
KETUA RAPAT : Apakah yang diperkirakan hanya yang dibawah atau yang diat1s juga, mo
hon pendapat dari pemerintah.
PEMERINTAH :
Ki ta tempuh cara yang juga ,_bisa ki ta sepakati bersama karena a<la dua RUU di DPR sekarang. Sa tu· adalah· HAPBN dan yang kedua adalah ini, d_isi tulah nanti kita• .. 'terapkan suatu perlakyan yang sama. Yang kedua, ini disetujui 0ewan tanggal 28 Januari, tentunya diusahakan dari Dewan pun kalau bisa mengirimkannya ke pemerintah itu jangansampai sesudah tanggal 11 Maret. Jadi tergantung Dewan sendiri, Dewan i tu mengirimkannya -kapan. ____ Ka_la'l1 _ Dewan mengirimkannya katakanlah tanggal 1 Maret, Insya Allah pemGrin-tahpun sudah bisa, lalu di ta.ndangani sebelum tanggal 1 ·1 Maret. Jadi berpulang kembali pada Dewan kapan menyampaikannya ke pemerintah.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : 111
erima kasih pak Menteri, Saya kira supaya nama ini tetap semuanya, prosesingnya dip2rcepat, ada
usul lagi setelah.begitu.
Baik ••••••••••
- 28 - ...
Baik, dapatkah disetujui ?
KETUK PALU 1 X
Jadi sudah 8 masal~h yang disetujui untuk sementara ini. ·~l'"\~i' \ ~·-
A e k a rang ki ta men~il(jak halaman berikutnya mengenai PeriJel~is.::lh-~--
INTERUPSI FABRI NY.·SUMARTINI ·n, SH:
Didalam DIM kami ada ralat didalam halaman 3, ini juga rupanya salah ketik, pada nomor urut 5 butir_ d sesudah kata "Surabaya ••••• ", i tu sebetulnya tidak.ada. Karena sesuai dengan usul kami sesudah perubahan pun kan tid2k kami cantumkan.. Jadi ini salah ketik. Seharusnya hanya yang pertarna saja, jadi hanya saran yang pertama yaitu kata "yang berked.r1duka.n dli", dian tara kata "Negara" dan "Surabaya" dihapus, itu saja. Jadi kata "sesudah kata" itu dianggap tidak ada, salah ketik.
KETUA RAPAT : Jadi bunyinya bagaimana bu ?
F.ABRI NY. SUMARTINI D, SH
Jadi setelah perub~han ada dibawahnya itu, ini hanya erata. Sebelum . . ~
masuk kedalam pasa1_penjelasan. /,:1,l,.
KETUA RAPAT :
Baik, jadi koreksi:-:<lari FABRI dihalaman 3 disi tu usul perubahan butir d, bunyinya yang b~?ar hanya, bunyinya adalah demikian ; kata "yang berkedudukan di" dfantara kata "Negara" dan "Surabaya" dihapus. Kalimat tiga baris dibawahnya mohon dianggap tidak ada, yaitu yang berbunyi Sesudah kata "Surabaya •••••• dstnya •••• hukumnya" dianggap tidak ada. Baik kita menginjak kehalaman berikutnya, di Penjelasan.
INTERUPSI FKP NY.H. HARTIN! M KASRAN,SH :
Ini Pe.rijelasan Umum ya pak yang dimaksud, kami rriohon untuk bisanya menge nai penjelasan ini diserahkan kepada Timus atau Timcil pak, jadi tidak di pembahasan sekarang.
KETUA RAPAT
Yang tetap, tetap itu bu.
FKP NY. H. HARTINI.M KASRAN,SH
Pasal demi pasal yang materi saja pak, yang di penjelasannya nanti saja, penjelasan umumnya. Penjelasannya seyogyanya di Timus atau Timcil.
KETUA RAPAT :
Jadi judulnya saya kira bisa disetujui, kita lihat FABRI ini kosong atau tetap, tetap ya, FKP tetap, FPP tetap, FPDI tetap. Saya bacakan :
P en j e l a s an •••
- 29 -
P E N J E L A S A N A T A S
UND;\NG UND.ANG REPUBLIK INDONESIA
Dapat disetujui ?
NO MOR TA HUN 1.'ENTANG
PEMBENTUKA.N PENGADIL.A1~ TINGGI
TATA USAHA NEGARA SURABAYA
KETUK PALU 1 X
INTERUPSI FABRI NY. SUMARTINI D, SH :
Maaf interupsi pak ketua. Kalau ini setuju pak yang ta ••.•
KETUA RAPAT : Ini dulu bu, setuju, silakan bu Sumartini.
FABRI NY. SUMARTINI D, SH :
'l'erima kasih pak. Ini juga koreksi terhadap Sekretaria t untuk halaman
terakhir, penjelasan halaman nomor 4, disitu kami tidak menuliskan usul perubahan. Didalam DIM kami tidak ada menulis demikian, usul perubnhan tidak ad.a, tapi disini diketik. Ini tidak adc:i pak.
KETUA RAPAT :
Baik, begitu, jadi mohon dibuka halaman 4 nomor urut DIM 8, FABRI disini tertulis usul perubahan, itu rnohon dianggap tidak ada setelah mendapatkan penjelasan dari FABRI. Jadi yang lain-lain kita tunda dulu.
INTERUPSI FKP NY. ·. H. HARTINI M KASRAN, SH
Interupsi pak, usur ini d::_\ri FKP, jadi saya mohon ada, hanya salah kamar pak, mohon dikoreksi. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Jadi setelah mendapa tkan penjelasan ctari FKP maka usul ini sesunf;guhnya adalah usul perubahan dari FKP, apakah bunyinya demikian juga bu Harti·ni. Oleh karena i tu mohon sepenutmya ini digeser kekolom FKP.
Terima ka::~ih.
Apakah yang disetujui hanya ini saja, 9, 10, 11, 12, 13 apa bisa dibahQ.s sekarang untuk disetujui, FABRI ?
Sebab ini penjelas;m pak Menteri.
Baik sementara ini saja dulu. Dengan demikian sudah disetujui 9 masalah.
Apa masih ada me~usulkan untuk di break dulu, pak Menteri ada usul untuk di beeak. Terus saja dulu.
Bai~, m3rilah ki ta lanjutkan pembahssan DIM ini, sekarang sampai pada nomor urut 2, seluruh ffaksi mengajukan usul dan disini juga sw:lah ada
tanggapan-tanggapan dari pemerintah •. Untuk masalah ini kami silakan dari FABRI.
FABr~r •••••••••.•
- 30 -
FABRI NY. SUMARTINI D, SH :
Terima kasih bapak pimpinan. Sesuai dengan DIM yang kami sampaikan untuk 1"1 enim~~Jang butir ~' kami menyarankan, ada dua hal yang kami sarankan yaitu yang pertama ad2lah kata "pada dasarnya".diantara kata "Negara" dan "Pengsdilan" diha.pus, diganti kata "perlu d:ibentuk". Kata "dibentuk" diantara kata "Nega~" dan "disetiap" dihapus, sehingga setelah perubahan bunyinya menjadi ; Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (~) Undang-undang Nomor
5 Tahun 1996 ten~ang Peradilan Tata Usaha Negara, perlu dibentuk Pengetdilan Tingg1 Tata Usaha Negara di setiap ibukota Propinsi.
Alasa.nnya adalah penggunaan kata "pac:f_a dasarnya" kurang tepat, karena sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undnng-undang Nomor 5 Tahun 1986 memang seharusnya disetiap ibukota propinsi ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan inipun juga mengacµ kepada undang-undang yang lalu yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990. Terim~ kasih pak.
KETUA RAPAT :
Terima kasih FABFtE, dan kami persilakan FPP.
FPP H. OESMAN SAHIDI, SH
Assalamu'alaikum Wr Wb Disini kami mengusulkan ada usul perubahan baris keempat, kalimat " ••• ibukota Propinsi ••• " P-nya ini kecil. Kalau Propinsi itu merupakan istilah umum general name biasanya P-nya huruf kecil, tapi kalau Propinsi itu dikaitkan dengan tempat, itu jadi nama khuaus P-nya itu · hurt.if besar. Dengan demikian maka kami usulkan agar P disitu diganti dengan P huruf kecil ( p). Jadi ibukota Propinsi; jadi P kecil ( p). , Terima kasih.
KETUA RAPAT
Terima kasih, jadi FPP mengusulkan penulisan P besD.r menjadi P kecil (p), kami persilakan ctari F.PDI.
F.PDI HANDJOJO PUXRO, SH : Terima kasih Saud§.:ra pimpinan. Dari FPDI mengusul]{an ada suatu perubahari, mengenai penamba~han .. adanya_ suatu passl didalam pasal Und~ng-undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menurut hemat kami adalah merupakan suatu undang-undang pokok yang melah.irkann.ya .. , Selanjutnya melahirkan daripada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.
Jadi ••••••••••
- 31 -
Jadi disini adalah _nierupakan sumber hukum daripada lahirnya Und~mg
undang Nomor 5 Tahun 1986, jadi kiranya tidak ada salarmya kalau te tap dicantumkan _de?gan menginga t Pas:?.l 10 jelas meny3 takan adanya Peradilan Tata Usaha Negara menurut undang-und.3ng dimaksud. Untuk ini kami tetap sependap9t denp;an pendirian kami sekiranya diterima, kami tetap mencantumkan penambahan adanya "Pasal 10 dari pada Undang-unda11g Nomor 14 Tahun 1970 •• " Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih, jadi FPDI mengusulkan adanya penamb-3han tertulis didalam DIM ini dengan riesening yang disebutkan tadi. Selanjutnya kami persilakan FKP.
FKP SUTRISNO, SH
Terima kasih(bapak Ketua. Dari FKP sesuai clengan apa yang telah dituangkan dalam DIM, maka ada beberapa usulan pe~:Fubahan yai tu pertama kata "pada dasarnya" i tu dihapus, kemudian yang kedua kata "ibukota11 , itu dihapus dan ketiga s~ sudah kata "Propinsi" ditambah kalimat "yang berkedudukan di ibukota Propinsi". Sehingga bunyi nya adalah sebagai berikut setelah mengalami ... p.e.ru.b.ahan.
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tin_g gi Tata Usaha Negara dibentuk disetiap Propinsi yang berkedudukan di ibukota Propinsi
Sebagai tambahan, maka alasan rwnusan ini sebenarnya sekedar merupakan suatu penekanan dan penegasan, narnun juga memberikan fleksibeli tas sebagaimana apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam Keter~ ngan Pemerintah bahwa penyusunan Peradilan Tinggi ini adalah sifatnya berte.hap. Jadi demikian, teriina l<asih.
KETUA RAPA T :
Terima kasih jurub'lcara FKP, yang didalam usul perubahannya acla dua ka ta yang dihapus, tetapi aria penarnb8han ka ta. A tas usul-usul perub~ han ini kami mohon tanggapan dari pihak p :·metintah. Jfam:j. persilakan.
PEMERINTAH :
~ Saudara pimpinan, sebelum pemerin tah ·menyampaikan tanggapannya apakah juga tidak ditempuh prosedur yaitu terhadap apa yang dikemukakan FABRI
mendapat tanggapan dari lain fraks i, yang disampaikan oleh FKP kemudian mendapatkan tanggapan dari ketiga fraksi lain, demikian seterusnya baru pemerintah, kami tanya lebih dahulu bagaimana prosedurnya
apakah •••••••
- 32 -. "
apakah kami langsung ataukah yang disampaikan fraksi-fraksi itu
lalu ditanggapi, sehingga pemerintah paling akhir, begitu.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Saran yang disampaikan pak Menteri baik juga, tapi daripada antar fraksi menanggapi saya kira ditanggapi sec3rp. ke.::;eluruhan
oleh pihak pemerintah, kemudian dikembalikan kepac:.a .fraksi. Barangkali nan ti setelah ada tanggapan aarj pihak perner.intah, d.§.
ri pak Menteri mungkin sudah ada sinkronisasi, ada titik-titik pertemuan, daripada nanti antar fraksi berdebat. Barangkali sekarang ada air dingin dulu dari pihak pemerintah d.§. lam rangka tan~gapannya sekaligus mensinkrtonkan, pendapat kami
begi tu. -·-·-- __ --~- ...... . Barangkali adatanggapan dari fraksi-fraksi kami persilakan.
FABRI NY. SUMARTINI D, SH : Terima kasih Japak Pimpinan, kami kira usul saran penda:;;at d~:ri
bapak Menteri i tu ada baiknya, karena ki ta harapkan bapak Menteri nanti yang menjadi gongnya, begitu. Jadi sesudah ki ta saling menanggapi begi tu, nan ti gongnya i tu saya kira adalah pendapat d2ri bapak Menteri. Jadi kami memang sepend.§. pat usul dari bapak Menteri, terima kasih bapak Ketua.
KETUA RAPA T :
Ada pend3pat dn,ri fraksi-fraksi lain, FPP kami persilakan.
·FPP H. OESMAN SAHIDI, SH :
Bapak Ketua yang terhormat, saya kira apabila kita menangga.pi tiap fraksi saling menanggapi saya kira agak sedikit riskan untuk mempercepat penyelesaian pembicaraan ini.
Oleh karena i tu saya setuju den~san pendapat sauc!ara Ketua t3.di yang mengatakan bahwa sebaiknya dari pihak pemerintah dulu
seb~g~i •••••••••••
33
sebogoi nanti penyejuk pikiran dnri kito semuonya.
Terima kasih.
KETUA :
Terima Kasfti' 1Frnksi .pp ~:r-c:1 s l:.::mgg:"Jponny:i. Moh on t~ingg:i
pan fari Fraksi --PDI.
FPDI (Y.b. WIYANJONO, SH)
Terimn kosih Pimpinnn, Menurut k::imi nkan lebih mnntnp sehinggn k::m1i nknn merasn
terlibot semuanyo didolom membahns masing-mnsing doripadn fro~ si karena knmi jugn akan dicobo untuk mengerti, memahnmi dan kemudion membuat rumusan bersomn yang paling baik, dengnn demikion akan_lebih berbobot nilainya kemcmtapan dnri penerim.'lan klausula-klausula yang ado disini.
Jodi soya setuju bahwa opa yang diongkat oleh frnksi,ditanggapai olen frnksi yang lain kemudian Pak Menter!.
Kemungkinan satu fraksi sudoh terlibat dengnn yang lain itu sehingga itu sudah tercapai, tidak dinngkat lagi kan bisa
juga. Terima kasH1·.
KETUA :
Terima kasih PDI. Fraksi Karya kami persilahkan.
FKP ( H. NY. HAR'I'Ii" I M. KASRAl~, SH)
Terimn knsih. Frnksi Knrya menyetujui npa. yang diusulkan Fraksi ABRI
den Froksi PDI yaitu bnhwa kita soling nrah frQksi aiberiknn
kesempotan untuk soling menonggapi dulu, bnru kemudian Pemerintnh.
Terimn kasih.
KETUA i/'-
~apak So~sbhto komi persilnhkan.
FKP (SOESANTO BM~GOENNAGORO, SH)
Kepnda kawnn-k::-1wan dari Froksi Kary a, s nyrt sediki t men.1m
oah mono yang paling ennk. Apci yang diusulkan oleh Ke.tua_it\L ...
sebetulny.J ••••
34 . . ..... . . -· ··~-"·'··· ..... ~. ~· .....
sebetulnya sesuai deng::m terobosan yang seloma in1 sud.clh ki tet
bikin korenn bukan rahosia lagi bahwa deng~n ~anya DIM tertulis ini Pak Menteri sebetulnya sudah diketahui pendap~tnya,
dengan demikian itu kesejukJn ada tinggal sekarang frnksi -
fraksi setelah ~9k Menteri secora resmi mengutarakan pendapnt
nya, apakah sudoh tepat yang diusulkan Pok Menteri, inkasu di
dalam perkara konsider3ns ini, rnenunjuk kepoda undang-undang
yang telah ado, hol ini sejnlan dengon usul dnripado Pnk Ketu8 dengan demiki::m, memnng sebaiknya Pak Menteri, ~dimint:1 men::mggapi dari semuo yang sudoh dikemukaknn ~tu. Apnknh :1k~n konsi~
ten dengnn opo yang sudnh tertulis ini dnn ini dokumen resmi
dan buknn rahnsio lngi.
Dengnn demiki::m mungkin dciri frDksi-froksi setel.1h Pak
Menteri mengutarokan pendapatnyo :Jkan s ecora efisien, mant1
yang paling tepot, paling benar. Boru disitu ditaruh.
Jndi memong sayo mendukung Soudaro Ketua, yang
agar Pok Menteri jugn dalam sesion ini memberikan tongg~pnn lebih dahulu, bnru kepadn floor.
Terima kosih.
KETUA : ...
Baik. Jadi S'DYD 'ingin meletakknn kcisus posisinya. RUU
ini dibahns antnra DPR don Pemerintah. Jndi sup8yo did0lam
pembohasan sudoh~barong tentu ado bedn pendap6t dan sekorang
ini mnsing-mnsing fraksi sudah mengajukan uIM-nyn.
Knrena mnsing-mnsing sudah mengajuk::m DIM-nyr.l, n,:1skclh
ini disornpoikon Pemerintqh, mestinyo seteloh mengajuknn usulon usulan, Pemerintah menanggopi, tetapi ini ndnlnh forum demokrQ
si, jadi kalau memang menghendaki antora frnksi oeradu ~rgumen
lagi pc,dahril Pemerintnh. Ini kan konsep sud;ih d ciri Pemerintar:,
froksi-fraksi sudah menanggopi, sekorong dib0lik Pemerintah
atas usulan-usulan peruboh8n tonggapannya Pemerintah b~gaiman8,
sebab mekanisme y.:ing lnma juga begi tu, tapi k,11 ~u menghendaki
yang lain, tida~,apo-apo tetapi ingin snya beritnhukan, Peme
rintah buknn se9ngai gongnya. Jodi ini mohon dicntat, ini pem
bahasan jndi som~-snma.
APn ado pendapot lagi Pok Menteri ?
PEMERINTAH . . . . .
35
PEMERINTAH !:
Kalau tanggopan Pemerintah memang sudah diterima oleh masing-mnsing fraksi. 1l'ndi kami · trmyo tony::-1 perlakunnnya, ap_Q knh knmi jawob langsung atouknh diantora fraksi ndn jugo sn
ling mennnggapi, sebob kalnu soling menongg?pi Pemerint~h jugo tinggnl menyetujui. Ambil contoh snjn frnksi ABRI menyoran k::m kotci pndo dnsarny:-i"dih:::ipus", Froksi Kr.try<J setuju. V~LLau
PDI don PPP jugo s etuju, Pemerintah juga setuju, mnksT1~TnY-cf·-· ---·
tidak terlalu memaksClk:m Pernerintoh, tupi kol:1u sek~Tettj Pemerintah diminta untuk menonggapi secoro langsung dan tidnk te£ lebih dnhulu antar froksi, knmi tetop lunjutkon knreno ini s~ dah: kami siopkan, tinggal baco saja.
Terima kasih.
KETUA :
Baik, jndi ini ado usulnn mekonisme baru dari FT·:iksi ABRI dan sekarang sudah adri tanggapan. S:.iya kembalikan lagi kepoda Fraksi ABRI mekanisme yrmg mciu di tem:,:1uh secnrr:i yrmg lnlu nt.~1u
seperti apo yang diusulkon Fraksi ABRI.
Kami persilnhkan.
F .ABRI (NY,. SUMARTINI D., SH)
Terima knsih bapak Fimpinan,
Sebenornya kalau tadi kami menyatokcm gong i tu buk::in berarti bnhwo menterilah yang menentukan d~ri hasil pembic~raon honya maksud k8mi adaloh sesudah poro frnksi ini snling mennnE gapi, kemudion Pemerintoh ini mercingkum hasi 1 d ori. t::mggnpan Ban soron dori porn anggota frn\c-:i ini bogaim::mr\ tnngggapcinny~ d..-iri t-'emerintoh.
Lalu mengericii bahwa;apakoh ini kemudian ini ditanggapi oleh Pemerintah ,· kami rnsa se betulnya ki ta semua sudah di bagi jawaban dari Pemerintah don ~it~ bisn membaco.
Kami kira ini untuk menyingkat karena nanti Pemerintoh kami kira- belum biso menjawnb op~ t_;.ebetulnya maksud dari para
fraksi dengan permasolnhan yang disompoikan. Jodi kalou non~i ~isepakati, mnsih tetop, ini deng8n
ontara fraksi dulu supnyn setiap fraksi ini mengungkopk~ln dulu, opa seoetulnyo latcir be\ai<ringnya, kemudi nn b,:igaimnn.:-i t::mggapan ki tn terh~~d0p ini, . kort:mci ini b:iru settu putornn.
Terima kosih.
KETUA ..........
'36
Silohknn Ibu Hortini.
FKP (H.NY. HARTINI M. KASRAN, SH) :
Menambah opo yang dikemukokan Ibu Sumortini, moka pada putoron yang berikut itu maksud do~i Froksi Karyn adnlah agar
.supaya sekaligus kita dopat juga menonggopi penjelason dari
Pem~rintah atou tonggopan Pemerintoh. Jodi mironya masing-mosing fraksi biso lebih lengkop
mengemukakan pendapatnya, orgumentosinyn.
Terimo kas1.h.
KETUA :
Ado usul logi. Silohkon PDI.
FPDI (
Terima kasih Pimpin::m,
Kami ingin lnngsung S::1jn. Knlau bnpak Menteri sudah teri
ma bahwa opo yang disnmpaikan kepada kitn diynkini don kitn
ooca bersomo moko diombil oleh Pimpinan sojo lomgsung dituntun oleh Pimpinrtn bnhwn menimbnng butir Q , itu per~osnlnhannya
I ado beberopo point, dilontor ol~h Pimpinnn,· ditnnggapi bersamo itu selesai.
Jodi kalou seakon-okon todi tiap fraksi mengutarakan,
kemudion ditnnggopi yang lain, ini Pimpinon-lnh yang meresume.kan dnri permasolohon yang ado dilontarkon kemudion ditong
gopi bersoma. .. --- . ··~-·-·-·-·"- .............. .
Soya kira dengan dernikiond<_on lebih cepot. Terim0 kasih.
KETUA :
Froksi PP ado tambohon. Jodi soya kiro break dulu. Silohknn.
__ (_·\'.!_:"; ____ ) : )
Terimo ko~fh Pimpi~on, Kalou diberikan kesempaton kepodo sotu fraksi untuk me
nonggapi fraksi yang loin, mungki~ ini okan bertele-tele, ~opi dnri npo ynng telah dikemukokon oleh setinp froksi, kira
nyo Pimpinnn itu untuk mengombil suotu sikap, bogi yang sudoh
s:Jmo . . . . . . . . . . .
37 ...
soma, ini ditowarknn kepndo yang loin, bagnimon0 sikap y~ng loin sehingga Pimpinnn itu bisa mengarahkan kitn ini, untuk mengnmbil suatu sikap, kemudicn bognimnnn tnnggapon pemerin tah. Hinggn kito horapkan Pimpinnnlnh yang mengarahknn kitn ini. Jodi mono yang oknn .dinmbil, demikion Pok, terimn kasih.
KETUA :
Memnng sesuoi cengon teori pendidikan, knlau sudah lebih 2 jam hnrus break dulu, jadi kito break dulu sekitnr 10 menit, se'tuju ?
c H.APAT SETUJU ..
Skorsing knriif cabut dan Rapat Kerja ini kita b~ka kemba-" li.
Kita t:.1di ingin menentukon sikap atnu menyntvkan pendapat dalam r nngka pembahasan DIM ini. J ridi tndi ada 2 pendapat yang satu supnyn pendapot-pendnpat frnksi itu kitn bnhns nntnr fraksi dulu, kemudinn pihak Pemerintah belokangan, tetapi ado froksi jugo mengusulknn sup::-iya di tempuh mek~nisme ynng __ Q.Jdl.~ .... _ mDsing-masing frnksi mengemukakon pendnpntnya kemudinn knrenn satu ronde semun jadi kebnginn, semuo frnksi keb~inn kemudi-
. . an pihak Pemerintah ki to dengnr pend:Jp,'Jtnyn. J:-,di masih belum ~do sinkronisnsi ates pendapnt bogaimana meknnisme didolam pembahasan DIM ini.
Untuk ini }<;ami kembolikon logi kepad~ fraksi-fraksi don mohon tnnggnpan'.", ,
Kami persilahknn FKP.
FKP (H.NY. HARTINI M. KASRAN, SH)
'Terima kosih Saudora Ketun,'
Fraksi kami tetap pad:i pendapat kami t::idi bahwn seyogyonya diberi putaran seknli untuk pendelpot d ciri t1loson ntnu C"1rgumentr.1si dnri mnsing-mnsing usulcm DIM d.:-m disertni jugn dengnn tanggapnn terhndnp penjelasnn Pemerintnh ynng telnh dise~ rahkan kepnda kita, sehingga dengan demikian mnnn. yaDg ~udnh
disetujui dnn disepnknti langsung his8 terbncn. Demikian dari kami, terima knsih.
KETUA ; • Masih belum jelns, maksudnya kolau satu putnran itu se
muo fraksi mennnggapi, Pemerintoh menanggnpi, bagnimana yang
dikehendaki . . . . .
38
dikehendoki oleh FKP.
FKP (H.NY. HARTIN! M. KASRAN, SH) : 1Froksi-fraksi- sajo menonggapi.
KETUA :
'
...
-·
, Ya. Jadi semunnyo t~nggopnn froksi-fraksi.snjo. Jodi Pemerintah belum, podohol ini nosknhnyo Pemerintah.
Kami persilohl<ot\, dari FrrJksi ABRI.
FABRI (NY. SUMARTINI D., SH) :
Terimo kasih Bapak Pimpinon, Kami, sesuoi dengnn usul saran komi todi dmn jugn seteloh
mmendengor sbran dari FKP, mnksud komi memong demikion. Jodi sesudah nonti putoron yo~g berikutnyo ini ndalnh setinp froksi menanggapi pendopat ''.~ori .frnksi-froksi dnn jugo dori Pemerintah boru kemudion tonggopon pori Pemerintnh ntns hosil tang-!· gapan dori froksi-froksi.
Terimo kosih.
KETUA :
Moksudnyo fraksi-frriksi menanggopi dulu, baru Pemerintnh atau bogoimona. Soya belum jelos.
F.ABRI (NY. SUMARTINI D.,SHJ :
Terima.kasih. i Jodi untuk putaron pertoma todi setiap froksi mennnggapi,
Pemerintoh bel1'.nn perlu menonggopi koreno tonggopannyo ini sudah1 didolom noskoh yang 'telah dibagikan don semunnyn ini kito sudah boco.
Jodi kolou Bopok Menteri jugo menonggopi, hnnyo memboco yang oda disini don kami,hnrapkan tonggapon dari Pemerintoh itu nantinyo sudah sekoligus dengon hosil tnnggopon dori mosi~_g mosing fraksi, sehinggo komi menyaronkon untuk putnron berikutnro boru tonggap'on dori fraksi-froksi.
:; Jodi soma sebetulnyn usul dnri Fraksi Karyn Pembongunan. Terimn kosih.
KETUA l I • • • • • • • • •
. ···--· ............. ..._ ........ -· -
39
KETUA ;
Bnik. Dori Fraksi PDI. ···--· ........... --ol. ............. ...
FPDI (Y.B. WIYANJONO) :·
Terimo ~nsih Pimpinan, Jodi menggombork::m urutcm pembnhasan ini, say a ing.i.n ber
prinsip pada kebersamoon. Jndi pertamo, seperti todi mosing -
rnasing menjeloskon permosnlohon yang ada, kemudian pado setiap butir permasolohan diangkat, kemudion Bopak Menteri otau doku
mentasi bior sekali lagi mengutaroknn opa yang ado dibuku B8pok
Menteri, semuanya sudah rota. Kemudian putaran berikutnya ndaloh komi mnsing-m8sing di
beri · kesempaton untuk melil10t perbedoon yang nda, artinyo usulan dari Fraksi Karyn, dari Fraksi AdRI termosuk tnnggopan do
ri Menter!. Knlou sesion kedua itu sudah berhosil, syukur, kolou be
lµm dibuka keboli sesion ketiga. Demikian, terimo kosih.
KETUA :
Baik. Frnksi PP.
FPP (H. OESMAf~ SAHIDI, SH)
Soudara Ketuo,
Soya kira todi kito teloh mengel~orkon pendopatnya masing-mnsing, snyn kirn untuk sopnn sontunnya soya kiro ~ito
berikan kepadn Pemerintab l~bih dahulu don kemudian setelah itu boru kita membohas antar kito dengan jugo terhodop Peme
rintah. Sekion, terimn kosih.
KETUA :
Terima kasih. Jndi menurut pendapat knmi, ini kan t1ngt
gapan terhadnp FHJU, fraksi-fr:iksi didalom DIM ini sudnh meny:1E1, poikon tnnggapannyo. Pem~rint;:ih kalau tidok menyompoik:m sec::1-ra resmi didnlam forum ini, bernrti tidok menanggapi, npa begi tu.
J adi menurut pengertisn soya, sekrtrong rpenyomp::dk::m terha
dap RUU ini, froksi-froksi menanggapi lalu atas tnnggopan ini
jug a • • • • • • • •
... -··. .......................... . ........... - .. ' ~
40 . ,.
JUgn Pemerintah men.cmggt1pi, seb.clb k0lau Pemerintr'h SE?c~1rn resmi tidak menyompnik::m dril::m1 forum y~mg resmi ini di::mggap Perrie
rintah tidrik punya. tnnggopcm.
Sayo kira peJ?dnpnt k:.imi begitu, sciyci mohon sek3li lngi t~nggnpnn ini. Jndi menurut kami tanggapnn terhndnp RUU ini sem~n froksi menanggapi, Pem~rintoh ju~a menorGgapi •
. Atos tanggapon-tonggapah ini kito sinkronknn nanti didolam sasion atau putaran kedua. Mahon sinkronisasi dnri pendo
pat ini.
Kami persilohknn Froksi ABRI.
F.ABRI (NY. SUMARTINI D., SH) :
Terimo kosih Bopak Pimpinon, Kalau tadi dijelaskan ini :Jd<Jl.:1h putaron pe:rtomn ini ha
nya sekednr menyampaiknn apa yang tertulis, jndi belum snling menanggapi don kepada Pemerintoh diberikon Kesempatan pula yang soma dengan setiop fraksi sebogai dokumen resmi, knmi septandopat onru pndn put:ir~m kedun i tul:Jh s.~ling tnnggnp ontorn froksi-f:fnksi.
Terimn knsih'.
KETUA :
Frnksi Knryo, kami persilohkon.
FKP (H.NY HARTINI M. KASRAN, SH)
Terimo knsih Snudnro Pimpinon, Memang wrilaupun s ecnrn formal tidok diberi kesemp:1tnn
kepodo Pemerintah menanggopi, namun dengnn odonyo jnwobnn Pe-,
merintah ini sudah merupakon penjelosnn don tnnggnpon terhodn~
semuo penjelasnn otau usul di DIM. Jodi itu soma dengon memberi kesempotnn kepodo Pemcrintah,
hnnya Pemerintoh belum mengerti, bngaimana pendnpat frnksi -fraksi ini menge:iini tnnggnpnn Pemerintah tndi. Jndi woloupun tidak diberi kesempntan ini sudoh berarti Pemerintnh sudah memberi tonggnpoh kepnda froksi.Lfraksi honyo tidnk formal kesempotnn itu hanyo berupa suatu tonggapan tertulis.
Oleh knrenn itu seyogynnya Pemerintnh mengerti opn dnn bogoimona pendnpot Prnksi-fr8ksi.
Demikion dnri komi, terimo kosih.
KETUA . . . . . . . .
'
41 ...
KETUA : -·
!4'rnksi PDI, knmi pedd lnhkrm.
FPDI (Y.b. WIYANJONO, SHl
Terima kasih Pimpinnn, Knmi bisn memahami dnn setuju apn yang diut~raknn Pimpinnn
tqdi.
Terima kasih.
KETUA :
FPP (H. OESMAN SAHIDI, SH)
Sebagaimona t~di telah kami kemukakan, kami setuju dengan
usul Pimpinan.
Terima kasih. ···-·· .................. _ ···~·· ....... .
KETUA ; .
Fraksi Kary a tndi· meri ver pendripat cdari Fr::1ksi ABHI ~ Fr::1k
si sendiri pendiriannya sekarang sudah berubah.
Jodi mohon pendapat sekali logi dari FKP.
FKP ( H. NY. HAHT I!H M. IC:..::.:RA.N I SH) :
Kami setuju apa yang dikemukokan. Terima kasih.
FKP (SUBA°'JO, SH) (Int:erupsi)
Jndi menomo[lh np:J y.cing tel,-:1h berkernb,'.lng v1dn sesion ini
jadi sebetulnyo semua c~r~ y~ng teloh dis~mp~ik~n boik oleh
Pimpinan ntau Ketua Rapnt mnupun olch fr~ksi-fr~ksi podo do
sarny.J tujurmny,'J .'.:tdolah untuk mencriri j.1l~m ynng p:iling b:1ili:.
Kemudinn timbul beber:Jp:::i pendqpot y.:mg ku~.,.mg sej:Jlon,
bahwa untuk mencari jalon keJ.uar mu~gkin tisa kita tempuh bah
wa dalam sesion pert8mo.ini juga ~emerintah, karena Ketuo ta
di telah menegasknn bohwa \{edudukan fr.:iksi-frJksi rr:Jupun Pe
merintah itu adalnh snmo. thdi c1p:1 solahr:.ya, k;-:11ou kitn sepG
koti sajo. sesion pertcima Jn.ipun E·ernerintah w01.au;·)un telDh me!!l
berikan tnnggapon jnwaban tertulis, tapi inipun ~nsih merupnknn
tanggapcin atau jowaban nwol yang sehingga bisa berkembang di-
dalnm ••••••
•
42 ...
dolam pembohas8n sesion-sesien berikutnya •. Jndi s aya' kirn untuK merhpercep0t proses ini, seyogy:1ny.':"l
kitn .sepakati bersnmn Pemerintnhpun diberikon k0sempntnn untuk tnnggapnn nwnl otns usul dnri froksi-frnksi yang tel~h disnm
paikan didnlam DIM ini. Seki~n, terima knsih.
KETUA :
S~yn kira, kesepntnkan mem~ng ~erlu dic~pni untuk kelnn
C.Jrnn dnlom pembcihnsnn- pembelhasan selonjutnyo. Cl eh k:n· 0 na i tu
sebelum kitn lanjutkan pernbcihosan sclcmjutnya y:-ing nrinti :.ikan sampai kepada giliran Pernerintah, ap3kah Pemerintah adn kom~n
tar.
PEMERINTAh :
Terimokasih Saudora Pimpinnn, Didalam DIM ini kita lihat nomor 2 ABRI ada usul perubo
han, FKP usul perubahan, FPP usul perubahon, PDI usul peruba
han. Makenisme yang sudah-sudah, binsonyc1 knlnu dipersil-Jhknn
sesion pertnmn katakanlah muled. clori Fr:::iksi ASRI, pC1d::1h.c1l Fr.:i}S,
si ABRI membacnkr.m pendnpiJtnya didcil:Jm kolom Frnksi ABRI. Lnlu yang n.edUiJ biosr.my::1 Frnl<.:si l~BRI-pun jug,'1 men'lnggnpi
usul perubohan ynng diojuknn oleh froksi-frnksi lain, demiki8n
set1rusnyo lolu akhirnjn Perr:erintah, t~pi tndi nnmpokny::i itu mnsing-mosing frnksi-frnks.i h.'Jnyo membCJcok;in pend.'lp::ltny;-1 sen
diri~sendiri don tidak mennnggapi usul perubah~n dori loin-loin fraksi.
Oleh ka:rena ini sudah demik,ion rnoko, ::nya teruskan sajn
dengon,pendapat Pemerintah naumn demikion mnsih hiso dibuko
kemungkinan nonti pado nomor urut 3, kwlau bis:J m.'1sing-rn:1sing
n?nti mendopat gilirdn Froksi ABRI usul perubohon jugo sekoli gus menanggopi pendnpot q ari FKF, FPP dnn juga FPDI, sehingga nonti podo giliran ?emerintah sekaligus soya sudoh men getohui
Pemeriritah mengetwhui pendopotcbri seluruh froksi. J[)di untuk nomor 3 sajo. n::1t1ti borongknli bisa giliran
p~rtama itu seknligus fraksi mengemukakan pendapatnya sendiri m::iupun JUgo m.emberikan tanggapnn usul perub:ihcm ya!ng dietjukcm oleh frriksi l::iin.
Jodi kami lnngsung saja sekarnng yang homor 2 kalnu di-
ijinktm • • • •
···-·· ........... -..1, ............... .
... 14-3
ijinkon oleh Snudnro Ketua. -·
KETUA :
Cumo ingin memberikan cl~~-, jcidi suatu frGksi tid<::lk . .., \ · .. \
biso menonggopi · :f·r.nksi lnin sebel um secora resmi fr8ksi i th I
.mengernukakan usul·perubahannyo.
PEMERINTAH :
Jndi tidok, sntu s~s!on itu mesti mengemukokan dulu usul , I . .
perubohannyo. Baik dolnm_sotu sosion usul perub~honny0 sendiri diajukon lalu yang kedun 'tnnggnpan terhodnp usul perubcih::m
fraksi \yang loin. Itu yang sudah-sudoh begitu.
KETUA :
Yo. Tapi mesti satu sa~ion dulu. Semun mengairuknknn dulu
kolau semuo mau, baru menanggapi.
PEMERINTAH :
Yo. Ini ef-isiensi sekali, s atu·se:sion otau du· sesion,
tinggnl Pimpinan-snja yang meng::Jrahkan.
KETUA :
Baik, nnnti nkan kitn coba untuk nomor\ berikutnyn, knmi
persilahkon Bopok Menteri.
···-······"'··- ............. . PEMERINTAH :
Terimn k'nsih Saudaro Pi.mpinan, . Mengenoi usl penyempurn:J.cm dnri keempr1t fraksi tersebut
Pemerintah berpendnpat, bnhwa rumusan konsidera~s menimbang
huruf .Q. ini sebo;iknya disesuoiknn dengon konsiderans menim
bang huruf .fl Undong-undcing 1'-lomor 10 Tnhun 1990n·tentnng Pembe.!2
tukan Pengodidilnn Tinggi Tata Usahn Negnra _Jakarto, Med:in
don Ujung Panda~g.
Selnnjutnyn sebngai t.1mboh.~m penjelnson sehubung~in dengnn I '
· usul penyempurnrian FPDI Pemerintcih tid~1k E~ epend::-1prit kareno p:J-
sal ~ersebut mengenCli perint~1h pembentuknn peradil:Jn T&tn
Usahd Negara dan Peradilnn tersebLt tel.c1h di bentuk dengnn Undong-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tent:ing :-_)erndilnn T:itn Usnha Negara.
Terimn knsih. KF/rUA ;
44 ...
KETUA: . •
! Silnhknn FABRI. ii
d FABRI (NY. Sillr:.\P.TINI D, SH) :
Terimn kosih. J
Terhodnp rnenimbnng butir ".n", untuk usulan d n~i FPP ka -
reno ini hClnyn usulnn rednksionril, sc:w::i kirri ini ridnti ki tn i
serohkon kepndn TIMUS krireha mem8ng knl~u kitn mengncu kepada ntm.i konsistensi dengnn Undo~g-Und.:mg NomoY' 10 Tnhun 1990,
memong propinsi np"-nyri mi.olah huruf kecil.
Jndi kolnu konsistensi dengnn i tu .. 1rnmi menyetujq.t .. ~-~':1~ ........ . dori FPPo
Sedongkjn Ll~ul dari FKP. y8ng hQmpir snmn dengnn usul kn
Ipi, hr1nyo di akhir dnri k:Jlimrit ini di trnnbnh 11 berkf1duduk:1n di
ibukotn propinsi". Terhnd.'.lp usul ini menurut pendr1pnt knmi DP.fl
koh sudah sepnntasny0 ntnu opaknh sudnh w~iktunyo untuk peny_£
buton berkeduduknn ini dise 1_-:utknn d.::1l.:1m butir ":i"., kr:1ren~1 kem
bali kepndn konsistensi dengnn Und::mg-Und.~mg y--1ng sebelumnyn
untuk keduduknn ini k:1lou tidrik s ::11.:ih di~u:ytknn didnlnm pn
snlnya. Kciren:.-i i tuloh komi berpendt1pcit b.::1hwci untuk k~t8 "ber:
kedudukan" in:l bel urn perl u d'ic :-intu:dcctn di d:-1lcirn knnsidernn
butir "a" ini. Sednngkrin untuk usul::1n y:-ing 1.'.linnyn k0rni me -
nyetujui snma dengon knmi. Selanjutnyri ·men~mggopi usul dari FPDI, rnenurut pendc1p:.-it
komi memrmg nda ;relevrmsi pnsnl ini dengnn Undnng-Und:ing rit:iu ~ :: '
RUU ini1 nomun demiki:'."lu k:-:1mi berpendnprit b:irnvo penc~nturn::m I
posal ini berkelebihan. Karena yang kito bnhns sekorang ini 8dnlnh buknn perndil::m Tata Usalrn Negorn, tetnpi bngi dnri . . .
Per~dilan Tata Usaha negnrn, yoitu Pengndilon Tinggi Tota Usoho Negarn. Kalnu yong kita b~hns ini ndolnh perndilan Ta
ta Usnho Negara, memong pas~l ini perlu dicnntumkon d.'llnm butir "henimbrmg". Inipun jugD k::1mi rneng~1cu ntr1p konsisten
dengnn Undang-Undnng yring se~elumnyr1 y;:li tu Undrin;-uhrl:·mg No
mor 10 trihun 1990, dimtinn did~;l'.lm konsidernns jugn tidnk me
nyebutknn prisnl 10 inio Kr1ren~' kernb:-ili lr1gi bnhwn y::mg kitn
bnhas ini odnloh peng~dilnn Tineci Tota Us~hn Negnra bukan Perodilon Tntn Usnha Negoro.
Jodi. knlnu ini diccit;itumlcrm, menurut pendnpDt knrni ;ini berkelebihan. Kami ~iro ini juga sesuoi dengnn ripn yang di
kemuknkon oleh P~merintah didalnm cototannya. Terimo kasih.
KETUA:
, Baik, jcidi i tulah pendc,pnt FABHI d~m knmi persilnhkr:m
FKP.
I FKP ( •••••••••••••
--~---------I - -
;,,· f~ ·, ,., ,.
l~5 ... ···-·· ......... .-..... ............ ..
FKP ( SOEWARNO DJOJOI«iAHDO';iO, SH):
Terima knsih. Pnda kesemp,atan ini knmi ingin menyornpniknn mengenoi DIM
yang telnh diajukon oleh Frttlrni K. .. !ryc1, dirrwna t::1di telnl1 lrnmi
boca. Maka pndn kesempatcm ini k:::imi ingin mentingg::1pi usulnn
perubahnn yr.mg diojuknn oleh rek~in-rekcm frr1k~.d y.:mg lnin,
terutomo yring pertnmo dori Ft~BRI, kelHwtnnny . ., memClng ki tn ag~k berbeda didalnm merujuk atnu rujukon yong kito nmbil,dn
ri ~p terutamo I'.\1engombil rujuk::-~n yr.mg tertur1ng didnlnm Undang4Undnng Nomor 5 Tnhun 1986, terutamn dnlam nynt (2) 9
:Sedrmgkan knlnu yang diungk.8~-:ckcin oleh rel\nn d :iri FKP, le
bih mengarnh kepado
· kepada ••••••••••••
- I
46 ...
kepada Undang-undang Nomor JO yaitu dengan menggunakan kata "perlu
dibentuk". Oleh karena itu kami lebih meng€11'1'~, bawahi bahwa konsis
t en t er had a p· a pa yang t er tu an g d id a 1 am Pas a 1 6 a ya t ( 2 ) Un d an g-u n -
dang Nomor 5 ini, maka disini tidak kita temukan kata-kata ''perlu di
bentuk'' itu. Oleh karena itu, dasar-dasar pertimbangan itu maka kita
mengusulkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang -!/
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara
ini· 1 dibentuk disetiap propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi,
jadi ini sesuai d~~gan Pasal 6 ayat (2). Sedangkan a~a yang disampai l
k an d a r i re k an F;g P · ::k am i r as a k a 1 au k i t a k a i t k an den g ~ n k on s is t ens i '
dengan Undang-und~P,g Nomor 5 Tahun 1986 ini memang mempunyai kesama7
an dengan apa yang:diusulkan oleh rekan nBRI 1 yait~ penggunaan huruf
kecil kata "propin··.~;i" itu. Jadi kami rasa tidak ada masalah atau .den~
an kata lain kita ~isa menerima hal tersebut. Sedangkan terhadap apa
yang disampaikan oleh rekan FPDI yang me~gu~ulkan adanya tambahan P~
s a 1 IO Undang-undang Nomor 14 Tab un l 9 7 0 tent ang Ket en tu·a·ff-p O'ko'k-.. Ke
kuas aan Kehkkiman,kami rasa ini perlu dipertimbangkan ulang karena me
mang kalau kita dalami, kurang adanya relevansi dari pada apa yang ki
ta bicarakan mengenai Peradilan 1ata Usaha ini,dan kemudian kalau itu
kita kaitkan pasal-pasal yang ada didalam ketentuan Pasal 10 Undang
undang Nomor 14 inipun itu juga ada kurang ada relevansinya sebagai
mana tad i d iungkfi,p;-kan o leh rekan FAB RI b ahwa yang k i ta ha rapkan di
d al am pembahasan,,;i:pi adalah menyangkut masal·ah-masalah yang berhu
bungan d engan Pflll;lf~n tukan Pe"'!)<t<'-d.avi Ti ngg i. Se dangkan ap a yang di t ~ angkan didalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 adal~~ yg.
mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Sedangkan apa yang diungkapkan oleh pihak Pemerintah kami rasa kami
konform dengan apa yang kami utarakan dengan FABRI yaitu dalam arti
bahwa kita merujuk pada Undang-undang Noh-\ors Tahun 1986 sehingga de
ngan demikian maka kata "perlu dibentuk" kiranya dapat ditiadakan
dati sebagai pengganti sebagaimana apa yang diungkapkan oleh FK~ dida
lam DIM ini. Terima kas ih.
KETUA RAPAT (S. SUHARDI, SH)
J ad i "b e r k e du du k an " t e t a p y a • J a d i FK P t e t a p men g o )'"J-1 h! 1 ~ s up a ya
dl. tamll'a h "yang berkedudukan". r P Kemudian "P" diganti dengan "p" saya
kira semua sama dan mengenai usul penambahan Pas~l 10 Undang-und~ng
Nomor 14 Tahun 1970 itu sama pendapatnya dengan FABRI.
Kami persilahka~. FPDI. """Y<
FPDI (Y.B. WIYANJONO, SH)
Terima kasi'g; Pimpinan, p~rtama mendanggapi dari usul dari rekan
FPP . . . . . . . . .
'
47 ...
FPP, karena konsistensi dengan Undari~-undang ·Nomor 5 I 9 B 6. __ ~.e.Y . .? ... ~.~-.r ~- . t 2:.. dak ada masalah bagi kami untuk dapat menerima.
K emu d i an u n tu k FK P , k a 1 i ma t y an g d i g u n a k an " d i b e n t u k d i s e t i a p f'-r o p i n -
si yang berkedudukan diibukota propinsi'1 kiranya masih tepat karena di
dalam naskah itu langsung menyebutkan 11 ibukota propinsi" diharapkan su
dab dengan suatu pengertian bahwa itu diwilayah propinsi.
Dengan demikian kami lebih cenderung dari rumusal kelengkapan yang di
buat oleh rekan dari FKP.
Khusus mengenai hal yang agak sama yaitu "pada dasarnya" baik FKP mau
pun FABRI menginginkan itu ditiadakan kami melihat bahwa urgensi yang
ada pada menimbang butir 11 a", kenapa dikatakan "pada dasarnya" karena
sebetulnya setiap wilayah propinsi itu diharapkan diadakan satu. Na -
mun karena sekarang~~ni belum mampu maka penyebutan ini adalah penyeb~
tan kutipan dari s~atu pasal undang-undangnya, tetapi pengertian yang
b a r u te r j 8 n g k au s e k: a rang me n y-&\ d a r i a t a s k on d i s i yang s eh a r u s n ya •
Jadi ini masalah "da.son dan dasennya". Oleh karena itu menurut saya
justru pada dasarnya itu tidak perlu ada disini. Kalimat berikut ada
lah disambung dengan apa yang disampai~an oleh teman dari FKP.
Jadi demikianlah pendapat dari fraksi kami.
KE TU A RAP A T ( S • SUH A RD I , SH )
Mengenai tambahan itu ?
FPDI (Y.B. WIYANJONO, SH)
Terima ksih Pak, sebetulnya FPDI itu ingin lengkap, jadi mengait
menyempurnakan, mant.ap. Tetapi kalau tema-teman lain dari fraksi meng~
takan bahwa sudah ~~kup, sudah menukik ke persoalan, tidak keberatan
Pak kami men iadaka,n, i tu, ter ima · kas ih.
KETUA RAPAT (S .• SUHARDI, SH)
Teri ma k as i h FP DI , · k am i per s i 1 ah k an FPP.
FPP (H. OESMAN SAHIDI, SH)
Saudara Pimpinan yang terhormat, bagi kami sebenarnya konsideran
dari "a" ini ingin kami analogkan dengan konsideran "a" di Undang-un
d an g No mor 1 0 Tahu n 1 9 9 0 , s e h in g g a d en g an d em i k i an ma k a k a t a " p ad a 1.::
dasarnyfl" itu sebaiknya juga dihapus dan kemudian diganti dengan "peE_
1 u d i be n tu k d i s e t i a p k o t a pr o p in s i ii , p r op in s i d i s i tu j u g a h u r u f n ya
adalah huruf kecil. Kemudian mengenai usul dari FPDI, ka-
rena PDI sudah sangat toleran sekali, maka kami tidak menanggapi lebih
lanjut. Terima kasiha
KETUA RAPAT (S. SUHARDI, SH)
Terima kasih FPP, jadi kalau saya boleh simpulkan maka fraksi-frak
si berpendapat "P" diganti dengan "p" yang selanjutnya saya kira redak
sionil nanti kittt- :serahkan kepada Timnil ... K.emudian menghendaki fraksi-
fraks i ....... .
•
48
fraksi kata "berkedudukan". Kemudian kata "pada dasarnya" ada dua pe~
dapa t t et a p perlu .a tau fr.a ks i 1 a in ada f raks i yang mengha rapkan 11 pad a
dasarnya'' itu dihapu~. Sedangkan penambahan Pasal 10 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 19702yang diusulkan oleh PDI karena dianggap ini sudah
menukik kepada persoalan,jadi oke kalau usulan ini dicabut. Demikian
pendapat dari fraksi-fraksi, kami persilahkan tanggapan dari pihak Pe
merintah.
PEMERIN'J.'.JAH (MENTER! KEHAKIMAN RI)
Terima kasih saudara Pimpinan, yang pertama dari FABRI, Pemerin-
tah dapat memahami apa yang di~ampaikan FABRI, sehingga Pemerintah ti
dak berkeberatan apabila kata "pada dasarnya" itu dihapuskan.
Ya(lg kedua, tambahan kata "perlu dibentuk" inipun juga terdapat dida
lam menimbang "a", Und·ang-undang Nomor 10 Tahun 1990 sehingga sesuai
dengan tanggapan Pemerintah yang telah kami bacakan tadi supaya dis~
suaikan dengan ·, '·'konsideran menimbang huruf a" dari Undang-undang No
mor 10 Tahun 1990,; :maka saran FABRI juga dapat diterima oleh Pemerin
tah, sehingga adatambahan kata 11 perlu dibentuk" dan kata "pada dasa.E_
n ya 11 i tu d i h a p u s • FK P k a t a 11 p a d a d a s a r n y a " j u g a d i h a p u s , P em e r i n t a h
s e tu j u 1• Ka 1 i ma t t am b ah an ya i tu " yang be r k e dud u k an d i i bu k o t a p r op in s i "
Pemerintah berpendapat untuk tidak perlu dimasukkan, dengan demikian
hanya terdapat kalimat "perlu dibentuk disetiap ibukota propinsi" sa
ja, oleh karena kata "berk~dudukan" itu nanti kita jumpai dalam Pasal
I. Dalam Pasal 1 itu nanti kata"berkedudukan" kita jumpai disitu, se-
hingga dalam konsideran itu hanya cukup adanya suatu keperluan untuk
membentuk suatu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diibukota propin
s i. Saran dari- FPP dapat diterima oleh Pemerintah yaitu "propinsi"
pakai "p" inipun juga sesuai dengan yang baku yang pernah juga diha
s i lkan oleh DPR yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990.
Sarap dari PDI yaitu tambahan Pasal
karena Pasal 10 itu ayat (I) saja
IO tidak releva~ oleh
itu menyangkut masalah peradilan
yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,dan Peradi.,
lan Tata Usaha ~e~~ra itu Pasal IO ayat (I).
Ayat (2) itu Mahkamah Agung adalah Pengadilan·Negara tertinggi, jadi
tidak ada relevan~lnya. Ayat (3) itu masalah kasasi dapat diminta p~: da Mahkamah Agung, jadi kurang relevan. Ayat (4) mengenai pengawasan
tertinggi juga kurang relevan sehingga tambahan Pasal JO ini dianggap
tidak perlu. Sekian tanggapan kami, terima kasih.
KETUA RAPAT (S. SUHARDI, SH)
Terima kasih Bapak Menter~, jadi sudah ada kesepaka~n5etelah ada
tanggapan dari Pemerintah kata "pada dasarnya" dihapus. Kemudian penas
bahan kata "perlu dibentuk" disetujui oleh pihak Pemerintah. Yang
mas ih ..•......
l
I •
49
masih belum sinkron adalah "berkedudukan" yang menurut Pemerintah apa
berkedudukan itu tidak usah dicantumkan dalam "menimbang" ini karena
nanti akan dijumpai pada Pasal 1. Pasal 1 berbunyi
"Membentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha ~(~)i-1"c't Surabaya berkedudukan . ~
di Surabaya''. Jadi dengan penjelasan ini Pemerintah berpendapat supa-
ya kata "berkedudukan" itu tidak usah dicantumkan. Bar-angkali setelah
menu n j u k pa s a 1 J ii foi d i a~ g gap b ah a s a Jaw any a o v e r b o d e,9 b e g i t u d an
oleh karena itu kar,;~;na masih ada satu masalah yangbeb..lW\, ~1n~.r~11, kami ~ i --:~
ingin tawarkan seka)i lagi kepada fr~ksi-fraksi. Kami persilahkan
FAB RI.
FA B RI ( NY • SUM.A R TIN I D , SH )
Terima kasih. ~;a'pak Pimpinan, kalau dibaca usul FABRI, FABRI ti-\
dak menyarankan untuk ditambah "berkedudukan". Jadi tet'ap·····rni· .. trsul
dari FABRI yang berarti disetujui oleh Pemerintah.
KE TUA RAPA.T ( S. SUH ARDI, SH)
Baik, jadi kalau begitu FKP yang mengusulkan kami persilahkan.
FKP ( S OEBA GJO ,· SH)
Terima kasih saudara Ketua, setelah mendengar penjelasan saudara
Menteri terhadap :iLS:·.ul-usul fraksi, kemudian penekanan Saudara Menteri
terhadap khususnj:~i:;u,sul FKP'. mengenai rumusan terakhir yang disempur -
n a k a C\ o 1 e h FK P , • J#Afi• s e b e n a r n y a FK P t e t a p i n g i n me mp e r t a h a n k a n u s u 1 n y a
ka re n a ha 1 in i ad' d 1 ah s e s u a i b e 'n a r de n g an rum u s an d a r i k on s i d e r an bu -
tir "a" itu sendiri yang diawali dengan kata atau kalimat "bahwa sesu
ai dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) Undang-undang dan seterusnya".
Jadi pengertian sesuai ini tentunya harus pas ben.ar dengan bunyi pa
sal yang bersangkutan. Sedangkan kalau kita simak kembali bunyi Pa
sal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi
" P e n g a d i 1 an Ti n g g i Ta t a U s ah a N e g a r. a b e r k e d u d u k a n d i i b u k o t a p r o p i n s i
dan seterusnya". Dengan tetap mengacu.pada konsep awal dari Pemerin
tah yang mengawali konsideran menimbang butir "a" ini dengan kalimat
"bahwa sesuai dengan", inilah yang ingin kita tetap pertahankan bah
wa kita tentunya juga harus konsekuen terhadap ketentuan atau hal
hal yang telah diatur undang-undang yang terdahulu. Dan hal ini ter
lebih kalau kita ingat tiahwa rumusan didalam konsideran menimbang ada
lah 'berisi konstaAasi fakta-fakta yang menggerakkan kita untuk memben
tu k u n d an g-u n d a n1&'fil n i. Kon s tat as i fa kt a - £a kt a in i tent u n ya k i t a k a i t -
k a n k em b a 1 i 1 a g i .. ,~ ~~,g d a b u n y i P a s a 1 6 a ya t ( 2 ) Un d a n g - u n d a n g N 0 m 0 r 5
Tahun 1986, sehi,n·~·sa dengan dernfkian kami mohon juga bisa dipahami
oleh fraksi-fraksi yang lain mengenai usulan Fraksi Karya ini terma-
s u k j u g a P em e r i n, t :Cf',P ,· S e d a n g me n g e n a i i s t i 1 a h 11 p e r 1 u d i b e n t u k 11 s e b a _
gaimana ............
! -
. ,.
•
50
gaimana telah disebutkan tadi yang FKP mengusulkan kata "perlu" ini dihapus, kiranya apabila memang memperoleh kesepakatan dalam forum
in i FKP j u g a t i d a k · b e r k e b e r a t an d i gun a k an n y a k a t a " p e r 1 u d i b e n t u k "
ini yang dalam usulcln FKP sendiri sebenarnya kata "perlu" ini terl~
lu berlebihan. Say,S .kira demikian pendapat dari FKP, terima kasih.
KE TUA RAPA T ( S •. SUHARDI, SH)
Jadi masih konsisten dengan usulannya, mohon pendapat dari Peme
rintah karena FKP mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pa
sal 6 ayat (2), disitu memang ada kata-kata "berkedudukan". Mohon
tanggapan dari Pemerintah.
PEMERINTAH (MENTER! KEHAKIMAN)
'Terima kasih Saudara Pimpinan, kalau kita utur dari segi J.u~ul
maka judul ini adalah tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Us~
ha Negara Surabaya. Dengan adanya judul itu rnaka kita rnulai dari
"Bab Menimbang". Mengapa Bab Menimbang, tentunya juga dikembalikan p~
da judul, karena itu dibatasi kata "dibentuk" dan belum menyinggung
masalah kedudukan, jadi baru menyinggung masalah pembentukan, karena
judulnya adalah Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sura
baya sehingga dalam menimbang inipun juga langsung yang disebut
adalah sesuatu perfimbangan yang menyatakan perlu dibentuk, "a" per
lu dibentuk, jadi b~~lum sampai menyangkut masalah "berkedudukan".
Memang benar apa y~~g dikemukakan oleh FKP bahwa sesuai dengan Pasal
6 ayat (2) itu ada· kata-kata "berkedudukan diibukota propinsi".
Inipun juga kita jumpai didalam Undang-undang Nornor IO Tahun 1990.
Didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 juga ada kata "bahwa sesu
ai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ne~
gara perlu dibentuk disetiap ibuk?ta propinsi", disini juga tidak
ada kata "berkedudukan". Oleh karena Pemerintah l--61.dipun juga sudah
menawarkan, apakah tidak kembali lagi kepada apa yang sudah pernah
dihasilkan yaitu dalam konsideran menimbang "a" Undang-undang Nornor
10 itu tidak ada kata "berkedudukan". Kata berkedudukan baru ada
didalam batang t~buh tetapi tidak didalamkonsideran~ Tetap ada kata
"kedudukan" itu ~~tcipi hanya penempatannya saja tidak dikonsideran
tetapi didalam batang tubuh didalam pasalnya, sehingga Pasal 6 ayat
(2) itu nanti implementasinya adalah didalarn batang tubuh •
Pasal 6 ayat (2) tidak didalam konsideran menimbang tetapi didalarn
pasal, didalam pasal itu lebih konkrit itu kata "berkedudukan" itu.
Ini tanggapan dari Pemerintah, mungkin dari fraksi-fraksi lain ada
tanggapan terima kasih.
KE TUA . . . . . . . . . . .
51
KETUA RAPAT (S. SUHARPI, SH):
Silahkan dari fraksi-fraksi ada tanggapan. FKP dulu barangkali
setelah ada penjelasan dari Pak Menteri sudah ada gambaran lain.
FKP (SOEBAGJO, SH)
Terima kasih S~udara Ketua, jadi setelah mebdengar kembali tang
gapan dari Saudara Menteri, jadi FKP ingin mengendapkan masalah ini
dulu dan untuk ini mungkin bisa rapat ini untuk diskors sebentar se
hingga bisa diperoleh kesepakatan. Terima kasih.
KE TU A RAP A T ( S • SUH A RD I , SH )
Perlu di skors untuk lobby_ ?
PEME RIN TAH (MEN TE RI KEHAKIMAN)
Saya kira sebelum di skors Saudara Ketua mbok satu ronde lagi.
1 KE TU A RAP A T ( S • SUH A RD I , SH )
Baik, kami persilahkan FPDI.
FPDI (Y.B. WIYANJONO, SH)
Terima kasih Saudara Ketua, kalau mendasarkan kepada bunyi Pasal
6 ayat (2) Undang~undangnya sendiri, kami memang cenderung untuk se
p ah am de n g an re k a,n E;K P k arena d i s in i k e in g in an d id a 1 am me m bent u kn ya
itu sebetulnya merup~kan suatu kesatuan menur~t kami, tidak dipisah -
pisahkan ini adalah keinginan membentuknya itu. Dengan demikian kar~
na ini yang disinggung adalah Pasal 6 ay~t (2)nya itu kami lebih man
tap kalau memakai redaksi itu, · . seperti yang kami utar.akan- a·Imuka: ta·
di. Sekian terima kasih.
KE TUA RAPA T ( S. SURA.RD!, SH)
Jadi sekarang FPDI setuju dengan pendapat FKP, terima kasih.
Baik, dari FABRI.
FA B RI ( NY • S UMA R TIN I D , SH )
Terima kasih Pak, kami dapat konsisten d~ngan pendapat kami ta
di bahwa mengenai "kedudukan" itu akan diatur dalam batang tubuh.
Kita juga harus melihat memang ~idalam Undang-undnag Nomor 5 Tahun
1986 ini memang disitu Pasal 6 ini judulnya adalah "tempat kedudukan"
bukan m~rupakan suatu konsideran begitu. Jadi kalau ini diambil anskh
begitu saja kepad~ konsideran, saya kira tetap kita perlu pertimbang
kan mengenai apa i±u sebetulnya yang perlu kita cantumkan dalam kon
s id e ran men i m bang i' t u , bu k an b e g i t u s a j a k i t a am b i 1 d a r i i s i b ah a s a
yang,bersangkutan. ~~rena judul dari pasal itupun sudah menunjukkan
tempat kedudukan, j~di memang pantas kalau disini ini disebut kedudu
kannya. Tetapi didalan RUU ini butir ."a" ini baru mempertimbangkan
mengenai .•...•..•.....
52 ...
·mengenai pembentukannya, pembentukan Pengadilan Negeri mana itu. be
lum ~embicarakan atau menuangkan tempat kedudukannya kerana nanti
akan lebih baik kallau tempat kedudukan ini sudah dicantumkan didalam
batang tubuh sama halnya dengan kita konsekuensi dengan sistimatika
yang sudah pernah kift·a sepakati bersama. Demikian pula tadi kami men
dukung pendapat dari' Bapak Menteri Kehakiman bahwa Undang-undang
Nomot 10 Tahun 1990 ini adalah yang sudah disepakati oleh kita semua .,
jadi inipun juga perlu kita perhatikan. Jadi kami tetap berpendapat
bahwa"kedudukan" perlu dicantumkan didalam butir konsideran. Terima
kasih.
KE TUA RAPA T (S. SUHARDI, SH)
Terima ksih, jadi FABRI berpendapat bahwa "berkedudukan" ini ti
dak usah dicantumkan didalam pertimbangan ini.
Kami persilahkan FPPo ~· -............... ___._ ............ .
FPP (H. OESMAN SAHIDI, SH)
Saudara Pimpinan yang terhormat, kembali kami kepada apa yang t~
lab kami usulkan tadi bahwa hendaknya konsideran "a" ini dari RUU ter
sebut dianalogkan dengan konsideran "a" dari Undang-unda.n.s Nomor JO
Tahun 1990. Terima(.kasih. • . . <,.i,
KE TU A RAP A T ( S ~ SU HA RD I , SH )
B a i k , j ad i FP P · t i d a k me n g h e n d a k i 11 k e du d u k an 11 i n i , " k e d u d u k an "
ini bisa dicantumkan didalam konsideran butir "a". Demikian, jadi sa
ya, kira sudah bisa ·ai skors a tau ada tanggapan lagi dari pihak Peme
rintah •.
PEMERINTAH (MENTER! KEHAKIMAN)
Jadi judul adalah tentang "Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara". Kata "memben.tuk" ini kita jumpai tidak hanya didalam
meni~bang "a", tetapi konsekuen juga menimbang 11 b 11 juga ada kata 11 pem . -.-
bentukan 11, konsideran menimbang 11 c" juga ada kata "yang dibentuk",
konsideran 11 b" pun juga ada kata "pe·rlu membentuk", konsideran "c 11
Pun j u g a ad a k at a "1p em be n tu k an" . J ad i me man g a 1 am p i k i ran n ya ad a 1 ah
'il
"pembentukan". Yang agak ngganjel dan mungkin mernang ngganjel dari ; l ~ ;
FK P ad a 1 ah Pa s a 1 '.9. ~ Ji ya t .( 2 ) • Ka 1 au i t u d i an g gap n g g an j e 1 ma k a b a ran .8.
kali ganjelannya bi,sa dihilangkan yaitu tidak usah menyebut pasal bi
sa saja bahwa sesuai den~an ketentuan Undang-undang Nornor 5 Tahun
1986, sehingga dengan demikian Pasal 6 ayat (2)nya tidak kita sing -
gung, sebab Pasal 6 ayat (2) itu mengenai ternpat kedudukan, jadi kita
hanya batasi saja bahwa undang-undangnya sajalah disebut tidak
us ah •.....••...•..
53 . "
usah pasalnya, kalau ini kita ingin memperbaiki undang-undang Nomor
IO artinya ada peningkatan kualitas katakanlah mutu sehingga Pasal 6
ayat (2}nya itu barang kali tidak perlu disin~gung hanya langsung sa
ja bahwa sesuai dengan perintah Undang-und4~g Nomor 5 artinya bukan
~~perintah tetapi sesuai dengan ketentuanlah, yaitu ketentuannya
apa ya ketentuan Unda~g-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara. Selanjutnya tidak usah lalu "tambahkan kedudukan"
itu tidak disebut karena tidak ada Pasal 6 ayat (2). Kalau Pasal 6
ayat (2) itu dianggap sesuatu yang ngganjel oleh FKP karena bunyinya
Pasal 6 ayat (2) itu memang ada kata "kedudukan". Kalau itu kita hi
langkan maka lalu ya judulnya "pembentukan" ya "a" ya ada kata "pe!!!. !
bentukan" semuanya "a, b, c" itu semuanya kata "bentuk-bentuk" itu
·ada semuanya. Itu ~~ja barang kali jalan keluar pengantar makan siang
Terima kasih.
KE TUA RAPA T ( s·. SUHARDI, SH)
J ad i ad a j e 1 a.n k e 1 u a r in i k arena me man g Pa s a 1 6 a ya t ( 2 ) i t u
heavy nya soal kedµdukan jadi supaya menjadikan ganjelan maka Pemeri~
tab memberikan way. out supaya bunyi Pasal 6 ayat (2) ini dihapuskan.
Tetapi apakah ini menjadikan sesuatu yang sudah dianggap jelas ya ti
dak jelas atau tambah jelas atau bagaimana kami persilahkan, kami
persilahkan FKP dulu. 'I
: FKP. (MOH. RUS DY THAR IR, SH)
Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Menteri yang kami hormati, meng~
nai diktum menimbang ini memang sudah merupakan perde~atan atau kata
kanlah diskusi yang sangat hangat di FKP sendiri pada awalnya, mengapa
FKP me· ~gu~hlkan; dasar pertimbangannya adalah sebagaimana kita keta
hui dan pernah kit( pelajari bahwa diktum ~enimbang itu adalah me
muat dasar-dasar filosofis.Pertimbangan-pert~mbangan filosofis dari
pada suatu Undang~undang, pemikiran-pemikiran yang sipatnya sosiolo
gis, hal-hal yang bersipat konstat~tif dan ~eb~gainya sehingga pada
diskusi dalam penyusunan DIM ini berkembang pemildran ··--· ............ ········· .. .
bahwa ••••••••••
{1.,,,
. •'
-54-
bahwa seyogyanya pencantuman suatu pasal undang-undang bukanlah
ditempatkan pada diktum "menimbang", akan tetapi hal itu ditempat
kan di dalam p~rtimbangan "mengingat", oleh karena "mengingat" itu I
memuat usul-usul atau hal-hal yang sifatnya yuridis, sedangkan
pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya filosofis, sosiologis,
konservatif dan sebagainya ditempatkan dibagia~ pertimbangan
"menimbang".
FKP pada awalnya di dalam penyusunan DIM ini juga ingin melakukan
koreksi terhad~~~ndang-undang Nomor 10 Tahun 1990, disana berkem
bang diskusi, ka1au memang kita dasarnya adalah konkordans dengan
undang-undang itu perlu pemikiran baru, apakah yang dulu itu
dirumuskan seperti itu, itu lebih benar daripada pemikiran kita
yang berkembang sepanjang hal-hal itu sesuai deA§~ff- pr~nsip
prinsip bai~ dari kajian akademis maupun hal-hal lain, mungkin
pertimbangan dalam mengkoreksi hal-hal yang tidak benar.
Kami sangat sependapat dengan Bapak Menteri, bahwa kita juga perlu
melakukan koreksi terhadap hal-hal seperti ini. Sebab kalau kita
tinjau memang Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
itu tidak membicarakan mengenai pembentukan kelembagaan, akan
tetapi yang dicantumkan disana adalah kedudukan.
Disinilah FKP ingin mengusulkan supaya ada penambahan kata-kata
disana, kata-kata "berkedudukan" karena harus konsisten dengan apa
yang tercantum' di dalam Pasal 6. Akan tetapi usul pak Menteri
ingin menggantikan atau sependapat dengan FKP, hal itu sangat
menggembirakan kita semua. Oleh karena janganlah kita senantiasa
bertitik tolak kepada hanya berdasarkan konkordans saja terhadap
suatu undang-undang, apabila penyusunan dari undang-undang itu
sendiri menurut kajian akademi~ maupun pertimbangan-pertimbangan
yang lain mungkin lebih benar apabila kita melakukan perubahan
sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penyusunan peratur
an perundang-undangan.
Cukup sekian bapak, terima kasih. Assalarnu'alaikum Warakhmatul
lahi Wabarakatuh.
KETUA :
Terima kasih, pak Bagjo ada tambahan lagi ?
F.K.P. (S0EBAGJO, SH) • "J ·i·;, (":
Saya 1ng1n menambahkan, jadi setelah berkembang dan tadi
disarankan ........ .
-SS-
disarankan oleh' pak Menteri untuk di renungkan sambi 1 makan siang
mengenai hal ini saya kira ini jalan keluar yang sudah mendekati
ti tik final.
Jadi saya kira terima kasih apa yang disampaikan oleh pak Menteri
dan tentunya juga dalam ke~empatan ini karena tadi FPDI telah·
mendukung pendapat FKP, jadi apabila nanti ada penyesuaian tentu
nya mohon jiwa besar dari FPDI untuk juga menyesuaikan dengan
perkembangan yang akan terjadi setelah makan siang tadi. Untuk
ini saya kira p~rlu diskors dulu untuk tidak cepat-cepat mengetok
konsiderans but~r a ini. Terima kasih
KETUA :
Baik, jadi' · '"berkedudukan" ini masih belum final, jadi untuk
itu kita skors untuk mengadakan lobby. Atau apakah dari Fraksi
fraksi mau ada pendapat dulu, nanti saja.
Baik kalau begi_tu ki ta skors, yang pertama untuk mengadakan lobby
yaitu untuk mensinkronkan usul dari FKP mengenai kata "kedudukan"
supaya tetap dicantumkan di dalam menimbang huruf a ini.
Dan selanjutnya kita lanjutkan juga skors ini untuk makan siang,
jadi kita mulai lagi jam 12.30 WIB, setuju.
Sidang kami skors.
( Rapat diskors jam 12.00 s.d 13.20 WIB )
I
Skorsing kami cabut dan Rapat Kerja dengan Pemerintah kita buka
kembali
( Ketok palu )
Jadi setelah m~lakukan lobby yang cukup lama, p~mbicaraan muter
bulak-balik, akhirnya usul dari FKP mengenai "berkedudukan" sudah
bisa ki ta tampun-g. Dan untuk menampung i tu' dengan mengambi 1 sa tu
kesepakatan bahwa didalam pembahasan RUU ttg. Pembentukan Peng
adilan Tinggi Tata Usaha Negara· Surabaya ·ini merujuk.J~~.P_Eda per-................
timbangan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990. Bunyi dari RUU ini
adalah :
a. babwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang
Namer 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peng
adilan Tinggi Tata Usaha Negara perlu dibentuk di setiap ibuko
ta Propinsi; ;"1
L 1..0,'
Dapat disetujuf ~ setuju toh
PEMERINTAH ............ .
. -56-
PEMERINTAH (MENTER! KEHAKIMAN) :
Mungkin redaksional saja pak ini, barangkali kata "perlu
dibentuk" seperti saran F.ABRI didahulukan, mungkin lebih manis
barangkali kalimatnya.
Sehingga kalimatnya : "perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Tat.a .Usaha
Negara di ibukota propinsi".
J'adi kalimat "perlu dibentuk" i tu ·didahulukan.
KETUA :
Baik, j adi .. punyi nya menj adi :
a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlu
dibentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di setiap ibukota
Propinsi;
Memang lebih manis kalimatnya, setuju ?
( Ketok palu )
Kemudian "Menimbang huruf b", bunyinya sebagai berikut :
b. bahwa Pengadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
merupakan lembaga baru yang pembentukannya memerlukan perenca-
1naan serta .persiapan yang sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan
nya dilakukan secara bertahap;
Ini menurut kesepakatan daripada lobby, yaitu Mengingat b sama
dengan Mengingat b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990.
PEMERINTAH (MENTER! KEHAKIMAN)
Maaf Saudara Ketua, langsung saja tiap-tiap Fraksi dipersi
lahkan membaca sendiri, menyampaikan pendapatnya. Jadi langsung
saja setiap fraksi menyampaikan sesuai dengan DIM-nya, ini saran
saja.
KETUA :
Bukankah tadi telah terjadi kesepakatan
PEMERINTAH (MENTER! KEHAKIMAN)
Yang b belum pak ,;,;, t
KETUA ··--· ..... 11,,_.....,,. ............ .
':-·
-57-
KEI_UA
Saya pikir tadi sampai c. Kalau begitu kami persilahkan
Fraksi ABRI.
f_.ABRL_(NY. SUMARTINI D. SH) :
Terima kasih Bapak Pimpinan, sebelum kami menyarankan usul
kami ini, kami ingin menyarankan mengenai cara pembahasan ini.
Bagaimana untuk mempersingkat cara pembahasan, sebab kalau di
dalam pembacaan bersama ini kita sudah sekaligus menanggapi penda
pat dari Fraksi lain.
KETUA :
Ada tanggapan,
Usulnya ini membacakan usulan sekaligus menanggapi usulan Fraksi
lain. Fraksi Karya
F.K.P. (NY. HARTIN! M. KASRAN, SH)
Kami setuju saja
_KETUB
F.PDI setuju
F.PDI (Y.B. WIYANJONO, SH) :
Kami bisa setuju, tetapi permasalahannya lantas berarti nanti
setelah semuanya bicara nanti pak Menteri untuk menyampaikan
formalitas yang dibawa pak Menteri dimana, sekaligus masuk.
Sebentar pak, karena usulnya begitu mendadak kami akan urutkan
jalan pikiran saya dahulu. Jadi usul dari F.ABRI menurut tanggap
an saya tidak rnerubah cara yang tadi.
KETUA :
Merubah
f .PDI (Y.B. WIYANJONO, SH) :
Jadi acara pertama tadi hilang langsung masuk ke putaran
kedua sekaligus. Kalau ini dianggap sekaligus begitu lebih dulu
diumumkan saja pak keresmian dari semua materi DIM ini, termasuk
punya pak Menteri sudah dianggap resmi masuk saja. Karena tadi
putaran pertama itu untuk keresmian dan formalitas dan untuk dokumentasi.
K~TUft ' , ' ' ' , , , I ' , • , • '
-SB-
KETUA
Tidak ini baru usul, nanti saya juga menanggapi, sebab kita
kan belum tahu jalan pikirannya dari masing-masing Fraksi itu, kok
langsung ditanggapi, bisa saja begitu. Ini kan ada hal-hal yang
secara inplisif tidak tercover disini, belum dijelaskan sebelum
dijelaskan oleh Fraksi-fraksi. Jalan pikirannya inikan lain.
Jadi apa yang ada disini ada hal-hal yang tidak tersirat disini,
yang bisa dijelaskan setelah dia mengemukakan ini daripada DIM
itu. Seperti tadi, jadi masing-masing mengemukakan jalan
ditambah argurnen-argumen yang ada, atau hal-hal aneh yang
tercover dalam DIM ini, meskipun tadi sudah berjalan dengan
sekarang ada usulan baru. Jadi sekarang mohon ditanggapi
F.PDI.
F.PDI (Y~B. WIYANJONO, SH)
ini
belum
baik,
oleh
Fraksi POI karena di dalam DIM-nya belum dijelaskan sehingga
perlku mengungkapkan penjelasan. Dengan demikian bagi F.PDI lebih
senang kalau seperti tadi saja, ya memang butuh waktu sedikit
tetapi lebih matang. Terima kasih.
KETUA
Mahon maaf FPP terlewati, kami persilahkan.
F.P.P (H. OESMAN SAHIDI. SH) :
Setuju dengan usul ABRI, jadi nanti kita sekaligus saja,
terima kasih.
KETUA :
Fraksi Karya kami persilahkan
F.K.P. (H. NY. HARTIN! M. KASRAN. SH)
Fraksi ABRI tadi langsung menanggapi juga tanggapan Fraksi
fraksi lain, FKP untuk praktisnya selain mengungkapkan alasan
argumentasinya juga akan langsung menanggapi argumentasi Fraksi
fraksi lain plus Pemerintah.
KE TUA
Lalu Pemerintah sendiri tidak ada tanggapan, jadi dengan
persepsi begini seolah-olah kita jadi Betoro Kresno, padahal belum
mene rangkan ........ .
-59-
menerangkan teta~i .seolah-olah sudah mengerti, jadi tidak apa-apa
kalau memang semuanya mempunyai fiksen seolah-olah sudah mengerti
apa yang punyanya orang lain tidak apa-apa kalau ini memang sudah
kesepakatan.
Bagaimana dari F.PDI, jadi tiga Fraksi menghendaki supaya lang
sung, silahkan.
F.PDI (HANDJOJO PUTRO. SH) :
Terima kasih Saudara Pimpinan, khususnya dari F.PDI banyak
yang belum ada: riseningnya, untuk penjelasannya apa itu belum ada,
jadi apa yang 1'.riiU di tanggapi oleh Fraksi lain pak. Jadi sebaiknya
kita kembali ke.pada yang lama saja pak. Terima kasih.
KETUA :
Ada pendapat lain, Fraksi ABRI.
Ini kok yang sekarang dengan yang tadi agak berbeda, saya tidak
tahu apakah karena telah lahap makan, silahkan Fraksi ABRI.
F.ABRI (NY. SUMARTINI D. SH)
Terima kasih Bapak Pimpinan, bukan berarti kami tidak konsek
wen dengan usul kami yang pertama, tetapi setelah tadi sedemikian
lama kita hanya membahas satu butir saja, lalu baru kemudian tahap
yang kedua menanggapi ini. Itulah latar belakangnya, dan kalau
ini untuk selanjutnya saya kira jalan yan~ ditempuh adalah yang
dipersilahkan untuk menyampaikan dulu adalah Fraksi yang rnengemu
kakan usulan yang berat itu. Misalnya contohnya untuk butir d ini
yang be rat usulan adalah dari POI, jadi dipersilahka-n ··rraksi ... PDI ·
lebih dahulu me.ngernukakan a1asa'nnya kenapa buti r d ini dihapus.
Karena kalau karni lihat usul dari F.ABRI, FKP dan FPP itu sebetul-
nya secara Pr.insipiil tidak ada hal yang berbeda. Tetapi kalau
memang semuan~a menghendaki akan seperti yang tadi ditempuh, kami
terserah saja kepada forum ini, ini agar supaya lebih tepat.
Terima kasih.
KETUA
Kalau usulnya sama-sama berat, mulai dari mana bu.
Baik kami persilahkan FKP.
F.K.P ............ .
-60-
F.K.P. (SOEBAGJO. SH)
Terima kasih Saudara Ketua, jadi untuk mencari jalan keluar
ini kami dari FKP ingin menyarankan, bahwa season pertama masing
masing Fraksi sesuai dengan DIM.yang ada itu mengajukan usul
perubahannya djsertai dengan argumentasinya mengapa mengajukan
usul perubahar{~':. i tu. Kalau season pertama oleh masi ng-masi ng
Fraksi dianggap perlu untuk menanggapi atau tidak menanggapi
Fraksi lain terserah, termasuk juga menanggapi tanggapan dari
Pemerintah, itu··terserah Fraksinya apakah itu nanti akan diserah
kan kepada season berikutnya, kalau memang lebih dari satu season
yang diberikan kesempatan kepada floor ini.
Saya kira demikian Saudara Ketua.
KE TUA
Jadi sebelum forum ini dibuka, Pimpinan hanya menjembatani
saja kemauan daripada floor. Fraksi POI
F.PDI (Y.B~ WIYANJONO, SH) :
Terima F~$ih Pimpinan, saya kira saya cocok dengan yang
pertama, jadf t~~perti tadi saja yaitu semua mengutarakan dulu.
Han~a yang ~~~ua kami kurang begitu sependapat karena kalau ada
yang diperbolehkan dan ada yang tidak nantinya seasonnya mau
dibutuhkan berapa kali. Jadi itu malah menjadi tidak tertib, le
bih baik mengikuti seper.ti apa yang sudah diputuskan bersama tadi,
jadi nggak usah dirubah-rubah, jalan. Jadi sejak awal kita itu
menggunakan, pertama masing-masing menggunakan argumentasi apa
yang ada di DIM, pak Menteri juga. Setelah itu kita masing-masing
membahas semuanya. Saya kira kembali yang tadi saja pak, terima
kasih.
KETUA
Baik, jadi kalau saya boleh usulkan, jadi tetap saja seperti
tadi, kalau mau menyinggung-nyinggung sudah membac~ tidak apa-apa,
begitu saja. Jadi menyampaikan semua DIM masing-masing karena
sudah DIM i~l kompilasi termasuk punya Pemerintah sudah sampai
kepada tangan Anggota Fraksi, kalau itu mau nyinggung boleh saja ~:-.I
tetapi pada dasarnya mengemukakan sambil menyampaikan pendirian
masing-masing terhadap DIM ini. Begi tu say-a ki ra. Pak Menteri.
PEMERINTAH ......... .
-61-
PEMERINTAH' (MENTER! KEHAKIMAN) :
Saya setuju dengan pendapat Ketua, jadi hak Fraksi untuk
menyampaikan itu. Dan untuk ronde pertama ini saya menyarankan
agar yang mulai terlebih dahulu adalah Fraksi POI, itu apabila
disetujui pak. Jadi Fraksi POI diberikan kesempatan pertama dalam
season pertama ini. Terima kasih.
KETUA :
Ya kalau urutan tidak usah ditentukan, mana saja yang enak.
Untuk pertama karena sebagai penghormatan kepada POI, kami persi
lahkan F.PDI. Tetapi tidak berarti paten harus begini, ya cari
enaknya lah begitu. Kami persilahkan.
F.PDI (Y.B. WIYANJONO, SH) :
Teri ma ,Jsasi-i h Bapak Pimpinan, khusus untuk butir "Menimbang b"
POI mengi ngi n:k1~'n dihapuskan karena F.PDI berpendapat bahwa lembaga
i:ni bukan ba:r;u lagi. Sehingga kalau penyebutan baru diulang
sesuai denga~ apa yang pernah dibuat dalam Undang-undang Nomor 10
Tahun 1990. Ini akan berakhir kapan penyebutan barunya. ,,
Oleh karenahya POI menginginkan dihapus saja, kalau toh diperta-
hankan masih perlu suatu kata penolong yang bisa menjembatani
antara yang dulu pernah ada benar-benar baru dan ini bukan baru
lagi. !tu saja yang dimaksudkan disini pak. Terima kasih.
KETUA :
Terima kasih, yang ringan-ringan lagj ~arangkali, banyak juga ··-·· ......... -.... ··~
ini usulan dari FPP. Kami persilahkan.
F. P. P (H •' :'·OESMAN SAHIDI. SH)
Terima ,kasih Saudara Ketua, kami hanya sedikit saja mengemu
kakan usul 'per1
ubahan yaitu hanya membalik kata saja, yaitu baris
kedua kalimat "lembaga yang baru, sehingga pembentukannya" diganti
menjadi "'lembaga baru yang pembentukannya".
Dan yang kedua baris keempat kalimat "yang sebaik-baiknya" itu
ditambah dengan (,).
Kemudian yang kata "sehingga" itu kami usulkan untuk dihapus.
Terima kasih.
KETUA :
Terima kasih, kami persilahkan FKP
F.K.P. --·--·-----
-62-
F.K.P. (DRS. H.R.B. MOHD. ROFIK KOESOEMODILOGO, SHl
Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,
Saudara Ketua Rapat, Saudara-saudara Pimpinan Komisi, Saudara
Menteri Kehakiman beserta Staf yang amat saya horrnati, para Anggo
ta dan hadirin yang saya muliakan.
Alhamdullilah saya dapat kesempatan dari Ketua Rapat untuk rnenyam
paikan risening dasar-dasar pemikiran mengapa FKP mengajukan usul
perubahan seperti yang terangkum di dalam DIM yang kita hadapi
bersama ini. ' . ·.<,r;-'
Yang pertama kata "yang" diantara kata "lembaga" dan "baru" diha
pus, agar kita lebih pasti bahwa memang lembaga yang sedang kita
bicarakan ini'" ·1embaga baru. Karena keberadaan yang diantara
kata "lembaga":dan "baru" itu tidak ada maknanya, berlebihan.
Oleh karena itu Fraksi meminta untuk dihapus.
Kemudian kata "sehingga" diganti dengan kata "yang". Kata yang
disini agaknya lebih memfungsikan sebagai ancik-ancik untuk memu
lai suatu anak kalimat.
Sehingga kalimatnya akan berbunyi yang pembentukannya memer
lukan ..... ", itu anak kalimat.
Setelah kata. ·"sebaik-baiknya" diberi tanda koma (,) agar memberi
kesempatan ke.pada setiap pembaca undang-undang ini nanti untuk
menikmati pef:'lge.rtian kalimat i tu secara utuh, supaya tidak sampai
terjadi salah tafsir yang akan berakibat kepada kesalahan pelaksa
naannya.
Untuk itu FKP berpendapat "dan" ini kata penghubung untuk kata
sandang, "itu" kata ganti penunjuk. Ini akan lebih pas kalau dari
tiga kata ini dipakai satu kata saja, oleh karena itu usulnya·
adalah kata "dan untuk itu" dihapus diganti dengan "sehingga".
Sehingga juga pada hakekatnya adalah kata penghubung, daripada
memakai tiga kata untuk mengertian satu kata 'penghubung, FKP
berpendapat pakai saja satu kata penghubung "sehingga".
Lalu kata "juga perlu", ini kok rasa-rasanya tidak pas sebagai
bahasa hukum. oleh karena itu FKP mengusulkan untuk dihapus.
Ternyata setelah dipadukan dengan pendapat pihak Pemerintah .nam-, paknya tidak ada kesimpang-siuran, bahkan apabila perubahan dari
FKP ini bisa diterima oleh rapat pada siang hari ini berarti ini
kembali kepad~' rumusan Undang-undang Nomor 10 Tahun 'T99u··· f<"htrsusnya t•.;
yang tertera ·~~pada butir b tadi.
Pertimbangan
63
Pert1mbangan lait)td~ri pada F.KP dengan kes1mpulan pemikiran bahwa apabila se : '. f1 :.
telah perubahan .1rt.i ~emud1an kal1mat seluruhnya berbunyi :
"Babwa Pengadilan di 11ngkungan Perad1lan TUN merupakan Lembaga Baru, yang Pero
bentukannya memerlukan perencanaan serta pers1apan seba1k-ba1knya, sehingga
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap". Saya k1ra setiap orang yang t1dak
buta hurup, membaca kalimat 1n1 cukup cepat mencerna.
Kes1mpulannya apa yang kam1 sampaikan 1tu yaitu lebih mencerminkan b~
hasa hukum, kemudian saj1an kal1mat "hemat kata", sehingga terasa padat, rln§.
kas dan lugas. Secara 1d1omat1k ketata bahasaan, sudah tercakup didalamnya yal
tu menggunakan bahasa yang tepat dan benar. Kemudia.n leb1h dar1 1tu nampaknya
rumusan yang d1ajukan oleh F.KP 1n1 makrot dengan rumusan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1990 khususnya Konsideransmenimbang pada but1r "b". Ini mengena1 la
tar belakang pengusulan dar1 F.KP. ' Kemudian sekaligus karena memang sudah d11z1nkan kalau memang 1ng1n
menanggapi p1k1ran-p1k1ran teman yang lain, terutama dar1 rekan-rekan F.ABRI ' '
saya sungguh amat~ }.>erbahagia dengan usulan F. ABRI yan'g d1s1 tu dlseoUt ..... ·1ab1h
cant1k susunan ka1J_mat, mantik, untuk saya kok leb1h cantik 1n1. Berarti sudah
klop dengan 1d1o~~t1k, gramatika yang saya katakan tad1. Berart1 tidak ada ma
salah ABRI dengan F.KP 1n1, karena memang disitu di ke dari 1n1 memang menurut
tata bahasa d1a a~alah prepos1t1on/kata depan. Kalau dia harus bertemu nama
sebuah tempat, at~u kata benda, maka dia d1tul1s tersend1r1, t1dak d1gabung.
Seh1ngga usulnya ABRI 1n1 memang betul, di lingkungan, di nya dipisah, beda
dengan d1 pada kata-kata yang lain. Kemudian hal-hal yang lain yang terutama
disampaikan oleh rekan-rekan F.PP pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang
pr1ns1p. Saya yakin bahwa F.PP an~aikata diajak kembali ke konsep seperti Un
dang-undang Nomor 10 sub "b", saya yakin bahwa F.PP in1 akan sependapat dengan
F.KP. Akh1rnya untuk rekan yang saya c~nta1 dar1 F.PDI, saya ingin memberikan
kejelasan bahwa yang pertama saya tidak sependapat kalau d1hapus. Saya bukan
Rofik tetapi F ·~.~:' t1dak sependapat kalau pert1mbangan butir "b" 1n1 dihapus.
Karena pada hak~~atnya butir "b" 1n1 merupakan sesuatu pert1mbangan yang ter
t~ang pada but1r.~*'b" 1n1, merupakan alur p1k1ran yang jenjangnya memang harus
dem1k1an. Jadi setelah pembentukannya yang menjadi pertimbangan, lalu pikiran
ber1kutnya baga1mana cara membentuknya. Dlsitu d1jelaskan seba1k-ba1knya ber
tahap, persiapannya yang1
bagus, dan semacamnya. Jad1 diaturlah 1tu dalam p1k1r
an yang kedua. Pada kons1der~menimbang butir "a" itu tad1, merupakan suatu
pernyataan barangkal1, bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 1tu mengamanat
kan kepada Republik 1n1 bahwa memang harus ada PT. TUN di tiap Ibukota Prop1n
s1. Dan mel1hat kehadiran undang-undang itu send1r1, s1apapun mengert1 bahwa
melihat •••••••
64
mel1hat dar1 pada i.~~hn waktu, 1n1 lembaganya memang lembaga baru. Oleh kare-. :. ~:. ~.
na 1 tu perlu peren·c~alirn, pers1apan, pelaksanaan yang seba1k-ba1knya dan ber-.. . -~'.: ~ ~~
tahap 1 tu, jadi 1rri' mengalir, kata Pak Menter1. Jadi pertimbangan yang "a" itu
kemudian kerangka ptkir kita akan turun lagi ke bawah setelah membentuk baga1
mana cara membentuknya.
Kemudian Ibu/Bapak yang kami hormati, pada tingkat ber1kutnya setelah
d1sebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN, orang menjad1
tahu bahwa peradilan di 11ngkungan Perad1lan TUN 1tu merupakan lembaga baru
sepert1 yang saya katakan tadi. Karena merupakan lembaga baru timbul pikiran
pada konsideran yang tersebut d1 dalam but1r "b" itu tadi. Sedangkan ber1kut
nya tahap yang pertama tad! telah dibentuk PT. TUN di Jakarta, Medan, Ujung
Pandang dengan UU No.10 Tahun 1990, kebetulan uraian pertimbangannya seperti
yang saya katakan tadi. Dengan damlk1an karena menurut Harian Media Indonesia
1n1 seakan-akan sepert1 cerbung/cer1ta bersambung, jad1 kalau sampai d1h1lang
kan but1r "b", 1n1 merupakan suatu pem1k1ran yang kalau langsung kepada "c", ujuk-ujuk h1lang p1k1ran k1ta 1n1. Maka sepert1 1klan TV 1tu, "Loh Kok Loyo".
Jad1 t1dak sambung"' antara but1r "a", kalau langsung ke "c" t!dak sambung. Oleh
karena itu dar1 F'.,t(P "a sampai e" konsideran 1tu jangan sampai d1kurang -
kurangi karena 1nl}:~lur p1k1ran untuk datang kepada. suatu kesimpulan, memang i:: t
d1perlukan undang~undang didalam melah1rkan PT. TUN Surabaya 1tu.
Saya k1ra Ketua, 1tulah yang bisa saya sampaikan dengan 1t1kad tidak
1ng1n menggurui k~pada para pakar yang ada d1s1n1 dar1 kalangan fraks! apala
g1 pemerintah. Itu sekedar dasar-dasar p1k1ran yang b1sa kami sampaikan, baik
didalam melandasi usulan maupun dalam menanggapi ke1ng1nan sementara fraks1
lain. Mohon maaf, kurangleb1hnya, semoga pada kesempatan yang akan datang Si
dang 1n1 akan lebih lancar, cepat selesa1, seperti yang direncanakan oleh Ko
m1s1 pada saat Raker dengan Pemerintah, jadwal menyelesaikan RUU 1n1. Dem1k1-
an Saudara Ketua, terima kas1h dan seka11 lagi mohon maaf.
Assalamu•alaikum Wr. Wb.
KETUA ~A'.Pl:ir·
Terima ,k~~(lh Pak Rofik, sebelum dilanjutkan kepada tanggapan F. ABRI,
sesuai dengan TlTIB DPR-RI, Raker itu d1mula1 jam 09.00 - 14.00 WIB. Sesua1
dengan jam yang· ada, sekarang jam 14.00 kurang satu men1t. Jadi mohon persetu
juan untuk dilanjutkan sampai jam 14.30 WIB atau k1ta selesaikan saja sampa1
selesa1nya but1r "b", begitu. Bagaimana Pak Menter!, setuju ?
KETUK PALU ) Silahkan F.ABRI,
F.ABRI ••••••• ··-......... oj,., .... " ............... .
65
F. ABRI (NY .~t~'SUMARTINI D, SH. )
Terima kasih Bapak Pimpinan, i_;:1: t"·.fl t
Usul dari F.ABRI V~~.'. tidak banyak, karena hanya menyangkut tata bahasa saja,
ya1 tu terhadap but117. ~b" kons1deran men1rnbang 1n1, kata di lingkungan dianta
ra kata Pengadilan dan Peradilan ditulis terp1sah antara kata "di" dengan "ling
kungan". Dan kata "yang" diantara.kata "Lembaga dan Baru" dihapus, sehingga
buny1nya "Bahwa Perad1lan di lingkungan Perad1lan TUN merupakan lembaga baru,
seh1ngga pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-ba
1knya dan untuk 1tu pelaksanaannya juga perlu dilakukan secara bertahap"z Hal
1n1 alasannya adalah sesuai dengan tata bahasa dan leb1h mantik, sedangkan ta
di karena fraks1-fraks1 lain sudah menyampaikan DIM atau tanggapannya terhadap •. (·~,::k ..
but1r 1n1, kam1 s~:kaligus akan menanggapi usul dar1 F. KP maupun F. PP 1n1 tidak - : -~ ·JF~<~~ '~, .. ~:<
menyangkut hal y~rig. pr1ns1p hanya redaksional saja. Jadi menurut pendapat F. 'i;<E-m;•r :
ABRI bisa nanti d1'$erahkan kepada TIMUS untuk menata tata bahasa yang lebih : . ,~ .. ~ ! r , i ~ • I
bagus. Dan kalau memang akan d1sesua1kan dengan UU No. 10 Tahun 1990, mungk1n
saran dar1 F.KP 1n1 memang agak m1rip dengan buny1 UU No. 10 yang berkaitan
dengan butir tersebut. Dem1k1an juga dari F.PP, hanya redaksional saja, jad1
mungk1n b1sa d1selesa1kan oleh TIMUS.
Menanggapi saran dar1 F.PDI, F.ABRI kurang sependapat dengan saran bah
wa butir "b" 1n1 harus dihapus. Pem1k1ran F.ABRI adalah bahwa memang Pemben -
tukan Pengad1lan di lingkungan Peradilan TUN yang berka1tan dengan Pengadilan
T1ngg1, 1n1 adalah merupakan hal yang baru. Dan sesua1 juga dengan but1r-but1r
yang berkaitan dengan hal 1n1 yang berkaitan dengan konsideran menimbang, se
h!ngga lebih mengal1r dan karena merupakan lembaga yang baru juga memerlukan
perencanaan dan persiapan sehingga pelaksanaannya d1lakukan secara bertahap.
Jadi tahapan 1n1pun F.ABRI mengira memang diamanatkan juga oleh UU No. 5 Tahun
1986 karena memang kemampuan pemerintah berdasarkan kepada daya dan dana. Jad1 'r
menurut pendapat ;:.ABRI but1r "b" tetap d1cantumkan dengan redaksional yang
nant1 bisa dirumusican dalam TIMUS. 1~ ·'·"'
Ter1ma kasih
KETUA RAPAT
Baik, jadi 4 Fraksi sudah menanggapi dan kalau diamat! d1s!n1, F.KP dengan ••••• ( tidak terekam) ,
•• -·. ·~ ......... h.. • .......... .
Kami persilahkan Pak Menter!,
PEMERINTAH (MENKEH)
Terima kas1h Saudara Ketua,
Apa yang disampaikan oleh Pemer1ntah secara tertul1s d1anggap sudah dibaca,
jad1 t1dak d1ul~g1 lag1. Itu yang pertama, yang kedua, mater1 dari butir'"b"
ini •••••••
66
1n1 ada 3 yaitu :
1. Peradilan TUN merupakan lembaga baru.
2. Memerlukan perencanaan serta pers1apan seba1k-ba1knya.
3. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
F.ABRI, F.KP, F.PP ket1ga-t1ganya memberikan tanggapan secara redak -
s1onal, jad1 bukan substans1onal. Pemerintah setuju atas tanggapan--tanggapan
ketiga fraks1 1n1 dan untuk itu pemerintah menyarankan untuk mener1ma saran
ataupun usu! perubahan dari F.KP, rumusan yang disamp;;lkan oleh F.KP 1n1 bisa
d1ter1ma oleh peme,r1ntah. Dan ber!kutnya kami mohon kesediaan F.PDI untuk ki
ranya bisa tetap mempertahankan "b" ini karena memang Pengad1lan di lingkungan
TUN 1tu merupakan lembaga baru. Karena merupakan lembaga baru, pembentukannya
memerlukan perencanaan serta persiapan dan untuk 1tu pelaksanaannya dilakukan
secara bertahap. Kalau bukan merupakan lembaga baru, t1dak memerlukan perenca
naan, pers1apan, t1dak memerlukan pelaksanaan secara bertahap. Justru karena
1n1 lembaga baru, maka harus d!rencanakan, d1persiapkan dan dilaksana.kan seca
ra bertahap. Nanti kalau ada RUU lagi, tetap lembaga baru lagi, begttu. Baru
nya 1tu karena memerlukan perencanaan, persiapan, kalau lembaga yang lama ti
dak perlu lag1 perencanaan, tidak perlu lag1 persiapan, dan tidak perlu lag1
pelaksanaan secara bertahap. Karena 1tu saudara Ketua dan Anggota Kom1s1 III
yang kami hormati, k1ranya b1sa d1terima dan pemer1ntah setuju terhadap saran
dan usul perubahan dari F.KP. Ter1ma kasih
KETUA RAPAT
Ter1ma·kas1h Pak Mente!'i,
Jadi Pak Menter! mengusulkan dan saya kira disini mengusulkan agar usul peru
bahan yang disampaikan oleh F.KP bisa disepakati menjad1 rurnusan dari RUU 1n1.
Xalau d!amati hampir sama rumusan yang disampa1kan antara F.KP dengan F.ABRI
dan nampaknya leb1h mengacLt kepada UU No. 10 Tahun 1990, hanya d1h1langkan yang
nya.
F.PP saya kira usulnya in1 dalam rangka memperba1k1 redaksi, oleh ka
rena !tu dengan uraian yang disampa1kan oleh ketiga fraks1 ditambah oleh Pak
Menter!, baran~ali u.sulan dar·l F. PDI ini bisa dlpertimbangl<an. Kai.111 persilah
kan dar1 F.PDI,
•• -··' ........ ~ .. to.. • •••
F.PDI (Y.B. WIYANJONO, SH.)
Terima kas~h atas tanggapan, perhat:tan dan permasalahan-.permasalahan
yang telah di ter.?rygkan kepada. F. PDI. D1s1n1 kemungk1nan ada sua tu perbedaan
persepsi mengena~ kalimat "Pengadilan dl lingkungan Peradilan TUN", kalau Peng
ad1lan T1ngg1 Surabaya yang akan kita bentuk, memang d1aku1 sebaga1 lembaga
baru .......
67
.. -··' ........ ~........ . ....... '••
baru. Besok memben~µk lag1 lembaga baru lag1, tetap1 yang d!sebut menimbang
huruf "b" 1n1 adalai1 bahwa "Pengadilan di lingkungan Peradilan TUN merupakan
lembaga yang baru" •. Karena kal1matnya demikian, F.PDI berplkir bahwa lembaga
TUN 1n1 d1anggap baru, sedangkan kenyata_an TUN 1tu sendiri sudah dilahirkan
tahun 1986 dengan tahun 1990 Pengadilan Tinggi TUN kelua1'. Dengan demik1an bu
kan baru lag! untuk Peradilan d1 lingkungan Per·adilan TUN inl, F. ?DI bisa me
ner1ma manakala d1sebut PT. TUN Surabaya baru. Ini yang F.PDI minta tad1, co
balah F.PDI d1bantu untuk mendapatkan sesuatu yang daf:.iaL u1eujembatan1 penger
tian yang baru dengan setiap kal1 dlulangi yang baru lagi. Lembaga Perad1lan
TUN 1tu sendlr1, kalau S1dang 1n1 berikenan tanpa m~ugawbil suatu usul yang be
g1 tu drast1s. F. POI mengusulkan sua tu tambahan ~:alima t penyambung d~ngan per
seps1 sepert1 yang F .POI kemukakan. Yang pertamci. d.ts1ni yang dihilangKan oleh
rekan F.KP , 1tu d1gant1 reiat1f saja, kar·ena yang lama lembaga TUN itu sudah
ada. Sekarang memang relatif' baru, tetapi tidak haru seperti kita membuat UU
No. 10 'fahun 1990. Kalau Tahun 1990 yang lalu kite. bisa mengatabin memang ba
ru, 1tu pem1k1ran dari F.PDI.
Jad1 F.PDI mengusulkan kalimat dari LKP itu tetap bi~a dipaka1 dengan
catataJl bahwa d1antar-a i<ata "lembaga dan barun itu di tambah kata
})engan dem1k1an sudah menyambung semua, terima kasih
KETUA RAPAT
11!'elat1f".
Baik, jadi setelah mempert1mbang~can dan menerima alasan-alasan yang
d1sampa1kan oleh pemerintah maupun fraks1-fraks1, maka F.PDI sampa1 pada ke -
simpulan rumusan dar1 l-' ... KP di ter·:tma hanya di tambah ~:ata d1belakang kata meru
pal<an, didepan lembaga baru ditambah kata "relat..t.f'· Jadi bunyinya adalah me
rupal(an lembaga relatif baru. Kami per-sllahkan Pak Menter1,
PEMERINTJ\Jl ( MENKEH)
Kata Perad1lan yang baru it.u kita jumpai dalam Penjelasnn UU No. 5 Ta
hun 1986 Pasal 145~ ·Dan Pasal 145 UU No.5 Tahun 1986 "L1ngkungan Perad1lan TUN
ini ~erupakan 11ngkungan peradilan yang baru yang pembentukannyn rnemerlukan
perencanaan dan persiapan yang matang oleh pemer1ntah dan neterusnya".
Jad1 pertama mengacu kepada Pasal 145, yang lcedua memang baru 1n1, bahkan ba
ru 2 tahun yang lalu, jadi maslh gres. Memang betul-betul baru~ Jad1 bukan ti
dak perlu d1tambal1 kata "t"'elaurn, menmng 1n.t baru~ Jad1 lc1ta rncmang tonjolkan
s1fat barunya, sifat pembaruan. Jad1 2 hal it~l:ih, psPta~ra rne~1ga::u trnpada Pa
sal 145 penji:lasannya, dan yang l<edua ~e:nang Pt?rndilan d111nglcungan p,3radilan
TUN 1n1 mernang merupal<.sn leri1baga ba:('u, bal1kan baru 2 tah1Jn. Je.:H belum lama
yurisprudens1 •••••••
..
68
yur1sprudens1 saj a dapa t dil<f' takan b(3lum ada. Perkara yang masuk sampa1 Mahka
mah Agung 1 tu belum ada yur1sprudens1nya. Jn.d:i me1!1ang hetul-betul baru, mas1h
harus mencari sesuatu pengalaman beg1t.u.
Dem1k1an tambahan penjela.san kami, ter1TM. kasj h
KETUA RAPAT Bagaimana Pak W1yanjono,
F.PDI (Y.B. WIYANJONO. SH.)
Terima kasih Saudara Pimpinan,
Beg1n1 saja Pak P1mp1nan, F'. PDI ingl!l bert?.nya kepada Pak Henter!;
-"kira-kira ulcuran untuk suatu perundang-undangan disebut baru. ~edang 1 lama,
baga1mana Pak ?".
Karena r"'\PDI niengc..negap bahwa kemar1n :ahun 1986 !::ude.h ada, ket:J..ka rn1:!mbentuk
baru d1sadar1 1 tu baru d1c1ptakan. Lernbaga 1 tu baru di ctp takan, lrnrnl sadar,
1n1 mengerti. Keraud1an berkembang sampai ::ieke.r?..ng, lembage. ii1i menv.rut. F.PDI
suciah berurn.ur 7 tahun, seh1np-£,a bukan baru lag! mem.wu t f .. PD!. Im tar1ggapan
Pak Menter!, rnohon untuk dibantu d1jelaskan .. Mak2 l<alau dilab1rkan itu baru,F.
PDI mengert1, setuju, sekarang menurut P.PDI bukan bnru lagL Kalau inl masih
disebut baru, k1ra-k1ra monurut peraturan perundangan, baru 1tu sampai umur
berapa, sedang berapa. K1ra-k1ra begitu Pak, seh1ngga. maI1t2p menerima, sekian
KETUA RAPAT:
Karena pertanyaan 1n1 langsung kepad;;:i Pak 1-1enteci, saya langsung metr.:
pel--~ilahkan lcep:~da Pf.lk M!.?n teri, sil3.hkan
P&i¥1ERIN1'AH (MEN KEH)
!tu tidak betul kalau dikatakan 7 tfl.bun, lrnrena pembentukan baru tahun
1990. Kalau dar1 segi Undang-undangnya No. 5 Tahun 1986 belum lahir 1tu. Arti
nya 1nstrul<:si PT. TUN belum ada, ittt baru undang ... unctang induknyn. Undang-undang
induknya memerintahl<an pembentukannya dengan undang-undetng lagi. Undang-undang
yang d1per1ntahkan 1tu baru tahun 1990, baru 2 tahun. Dan ukuran bar·u, sedang,
lama, tadi saya kemukakant sekarane ini yur.ispr•udemd atm1 k<~pub.igan. .. Mahkamah
Agung mengenai ht1Jus-ka8U~j dl Pene;adilan TUN TtnGlrn t Pcrtamn belum ada. Jad1
belum ada yurisprudenui 3arna ~:jokali i- j ad:L bt~tul·-be tul lx:cu, fLJI :1r,m~r;1 j uga ba·
ru belajar. Dnn Hak:Lrnnyn juE;u b::l~U·-!Ja:~u jug::i Li~., belum c.1du ;1~1l:i.m yanc larns
dar1 Pengadi.lan TUN 1 tu. 2 bhun 1 t.u J'..lc~d b:wu b•!J.nja1· :'...tu, betu:.-·be':.ul bar'u
1tu. Gedungnya baru, Hak!rnnya baru, juga baru belajar, lembaganya juga baru,
belum •••••••
69
belum banyak d1kenal bahkan belum banyak yang mengerti apa Pengadilan TUN 1tu.
Pejabat Pemer1antah banyak juga yang belum paham, Wartawan juga belum menger
t1, baga1manas1h Pen~adilan TUN 1tu sesungguhnya. Bahkan dulu d1katakan 1n1
nanti putusan Pengadilan TUN, Pejabat Pemerintah nanti masuk Lembaga Pemasya
rakatan. Jad1 Pengacara pun masih belajar, para Penggugat/rakyat pun Juga be
lum mengetahu1 mana yang bisa d1gugat, mana yang tidak. Jad1 betul-betul baru
1tu. Semuanya masih dalam tingkat baru belajar, justru d1s1n1 letak t1t1k b€
ratnya kebaruan itu. Supaya mereka tahu 1n1 baru, harus hat1-hat1 kita. Merner
lukan persiapan, perencanaan yang matang d1s1tu ukuran barunya.
Inilah mudah-mudahan lebih meyakinkan F.PDI yang juga tentunya secara
demokrat1s dapat d1ter1ma, ter1ma kas1h Pak
KETUA RAPAT
Masih kurang jelas, Pak Wiyanjono ?
F.PDI (Y.B. WIYANJONO, SH.)
Terima kas1h Pimpinan,
Jadi apa yang saya harapkan sudah terjawab oleh Pak Menter!,
Baru bukan ukuran us1a, yang pertama, tetap1 mengena1 eks1stens1, kes1apan,
keberadaan dar1 pada Pengad1lan TUN 1tu send1r1. D1samp1ng juga past1 usia di
perh1tungkan, oleh karena dengan penjelasan demikian rupa oleh Pak Menter1 ta
di, F.PDI setuju saja d1sebut baru 1n1. Tetap1 suat~ saat Pak Menterlt F.PDI
akan mengatakan sudah tidak baru lagi 1n1 Pak Menter! untuk pembuatan suatu
saat. Jad1 tidak harus kalau kita membuat suatu Peradilan T1ngg1 disuatu Ibu-
kota Propins1, kita sebut baru. Suatu saat sudah tidak baru Pak Menter1, sudah
mantap beg1tu. Terima kasih Pimpinan
KETUA RAPAT
Terima kasih Pak Wiyanjono,
Jadi dengan dem1k1an maka redaksinya akan berbuny1 demikian;
"b .. bahwa Pengad1lan di lingkungan Perad1lan TUN merupakan lernbaga baru,
yang pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan sebaik-ba1knyat
sehingga pelaksanaannya d1lakukan secara bertahap;"
Dapat d1setuju1 ?
( RAPAT SETUJU )
Terima kas1h, jadi sesua1 dengan kesepakatan k!ta tadi, k1ta akan me
nyelesaikan butir "b" dan sekarang sudah kita sepakat1, maka Udak ada alasan
lain •••••••
•
•
70
lain untuk menunda Raker 1n1. oleh karena 1tu seizin Bapak Menter1 dan rekan
rekan seluruh Anggota Komis! III DPR-RI, maka Raker 1n1 kam1 akh1r1, ditunda
sampai esok har1 Kam1s, 21 Januar1 1993 Jam 09.00 WIB. Terima kasih
{ RAPAT DISKORS )
RAPAT DITUTUP JAM 14.18 WIB.
Jakarta, 19 januar1 1993
a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT,
./1-1 ,;;~1·(.""·tl·· ····.-// 1 /{Lil(: , ----~-·
~ !!,J I
. -------/I • -~-- \_I
(NY. SITT! NURHAJATI, SH.)
N.I.P 210000424