27. INDIRI CHUNDA THITA SYAHRUL, SE, MM - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20180322-014315-5827.pdf · Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur

RISALAH RAPAT KOMISIIV DPR-RI BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,

DEWAN KELAUTAN INDONESIA SERTA PERUM BULOG

Tahun Sidang Masa Persidangan Rapatke Jenis Rapat

2011-2012 IV

Rapat Kerja Terbuka Sifat Rapat

Dengan Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Dalam Negeri.

Harirr anggal Waktu Tern pat

Acara

Kamis, 4 Juli 2013 10.00 WIB Ruang Rapat Komisi IV DPR-RI Gedung Nusantara DPR-RI, Senayan-Jakarta 1. Pengantar Pimpinan Rapat; 2. Laporan Panitia Kerja; 3. Pendapat Mini Fraksi sebagai sikap akhir; 4. Pendapat Mini Pemerintah sebagai sikap akhir; 5. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan

tingkat II dan penandatanganan Naskah RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Anggota Hadir Mitra Ke~a

IR. E. HERMAN KHAERON, M.Si Ety Tiyastuti, SE

dari 51 orang Anggota Komisi IV DPR-RI Menteri Pertanian, Meneteri Keuangan, Menteri Hukum HAM, dan Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya

dan

ANGGOTA KOMISI IV DPR-RI :

1. IR. E. HERMAN KHAERON, M.Si 2. FIRMAN SOEBAGYO, SE,MH 3. DRS. H. IBNU MUL TAZAM 4. DRS. JAFAR NAINGGOLAN, MM 5. ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.IP 6. SRI HIDAYATI 7. IR. DJOKO UDJIANTO 8. IR. H.M. ROSYID HIDAYAT 9. Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING 10.Hj. NURLIAH, SH, MH 11.ADI SUKEMI, ST, MM 12. Hj. TETTY KADI BAWONO 13. DR.(Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO 14. H. HARDISOESILO 15. ROBERT JOPPY KARDINAL

16.1AN SIAGIAN 17.SUDIN 18.DJUWARTO 19.1R. MARSANTO, MS 20. DRS. I MADE URIP, M.Si 21. BAH RUDIN SYARKAWIE 22. HONING SAN NY 23. MA'MUR HASANUDDIN, MA 24. HB. IR. NABIEL AL MUSAWWA,M.Si 25.AKBAR ZULFAKAR, ST 26. VIVA YOGA MAULADI, M. Si 27. INDIRI CHUNDA THITA SYAHRUL, SE, MM 28. H. HENDRA S SINGKARU, SE 29. JAZILUL FAWAID, SQ, MS 30. PEGGY PATRICIA PATIPPI 31. ANAKAGUNG JELANTIK SANJAYA 32. DRS. H.A. MURADY DARMANSYAH

ANGGOTA YANG IZIN : 1. H.M. ROMAHURMUZIY, ST, MT 2. H.M. All YACOB 3. H. DARIZAL BASIR 4. HJ.ITI OCTAVIA JAYABAYA,SE,MM 5. MAIMARATANDO 6. DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si 7. DR. IR. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH 8. I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, SH 9. Hj. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS

2

10. DR. MUHAMMAD PRAKOSA 11. H. DJUWARTO 12.1R. MINDO SIANIPAR 13. HERMANTO, SE,MM 14. H.RAHMAN AMIN 15.HJ. DEWI CORYATI, M.Si 16. H.SUKIMAN, S.Pd, MM 17. DRS.H.WAN ABU BAKAR,MS,MSi 18.HJ. IRNA NARULITA, SE,MM 19.DRS. H. ZAINUTTAUHID SAADI, M.Si 20.ABDUL WACHID

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, SEIF-PG):

Assalammu'ailakum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR Rl yang kami hormati. Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya. Hadirin yang berbahagia.

3

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini dapat bertemu untuk melaksanakan tug as konstitusional kita dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai dengan jadwal acara rapatrapat DPR Rl pada Masa Persidangan IV Masa Sidang 2012-2013 yang telah diputuskan dalam Rapat Bamus DPR Rl tanggal 4 April 2013 dan keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR Rl tanggal 16 Mei 2013, maka pada hari ini Kamis tanggal 4 Juli 2013 kita dapat menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dalam rangka pengambilan keputusan tingkat I atas RUU tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani atau disingkat Perlintan. lni ada korban istilah karena kemarin kita sudah dari awal, sudah terbiasa lidahnya PPP, ada yang protes Pak Sus karena ini tahun politik jadi apapun menjadi sensitif.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR Rl telah hadir lebih daripada separuh Anggota Komisi IV DPR Rl, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Sesuai dengan Pasal245 ayat (1) Tata Tertib DPR Rl kuorum telah tercapai dan sesuai dengan Pasal 240 Peraturan Tata Tertib DPR Rl Rapat Keija ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAP AT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Rapat Kerja ini dimulai padapukul10.00 WIB dan akan diakhiri 12.00 WIB, namun apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan peraturan Tata Tertib Pasal219 atau sesuai dengan kesepakatan bersama dengan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat Komisi IV DPR Rl. 2. Laporan Panitia Ke~a. 3. Pembacaan naskah RUU. 4. Pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir 5. Pendapat mini pemerintah sebagai sikap akhir. 6. Penandatangan naskah RUU, dan 7. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II· dalam Rapat

Paripurna. Apa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Sesuai dengan mekanisme pembahasan yang telah disetujui dalam Rapat Ke~a tanggal 21 November 2012 pembahasan RUU tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani lebih lanjut diserahkan oleh Panitia Kerja dan hasil kerja atau pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Ke~a.

Bapak-lbu yang saya hormati, khususnya Pak Menteri Pertanian.

lni satu prestasi yang luar biasa bagi Kementerian Pertanian karena didalam masa periode 2009-2014 ternyata alhamdulillahirrabil'a/amin 3 Undang-undang telah kami undangkan, ini satu prestasi yang sangat luar biasa dan ini juga menunjukkan bahwa satu kerjasama yang baik antara Komisi IV DPR Rl dengan pemerintah dalam pembahasan RUU dan yang paling menarik adalah memang Undang-undang yang kita undangkan ini terutama adalah Undang-undang Hortikultura yang dalam sejarah belum pernah ada, ini menjadi inisiatif DPR Rl dan ini juga yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat petani kita. Kemudian Undang-undang Pangan dan sekarang Perlintan juga mendapatkan respon yang positif bagi masyarakat

4

petani dan sebentar lagi kita juga akan masuk dalam pembahasan yaitu revisi Undang-undang Nakeswan dan kemudian Undang-undang Perkebunan. Kalau ini dua-duanya bisa selesai pada masa jabatan ini, ini mungkin prestasi yang sangat luar biasa karena ada kurang lebih 5 Undang-undang di Komisi IV DPR Rl sendiri bisa mengkontribusikan 5 Undang-undang dan insya Allah dari Menteri Kehutanan juga kami sudah menyetujui 1 Undang-undang. Walaupun Undang-undang dari Kehutanan ini cukup lama, memakan track record 11 tahun yaitu pembalakan kerusakan hutan dan akhirnya juga bisa disahkan pada masa sidang ini.

Untuk mempersingkat waktu kepada yang terhormat Saudara lr. Herman Khaeron, M.Si Pimpinan Panja kami persilakan untuk hasil kerja atau hasil pembahasannya.

Waktu kami persilakan.

KETUA PANJA (IR. E. HERMAN KHAERON,M.SIIF·PD):

Bismillahirrahmanirrahim.

Laporan Panitia Kerja Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Dalam Rapat Kerja Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012·2013 Tanggal4 Juli 2013

Assalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ohm suastiastu. Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR Rl yang saya hormati. Saudara Menteri Pertanian beserta seluruh jajarannya yang kami hormati. Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili beserta jajarannya. Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya. Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya yang kami hormati. Hadirin-hadirot yang berbahagia.

Mengawali Rapat Kerja pembahasan tingkat I RUU tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU tentang Perlintan hari ini pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Kerja tanggal 26 November 2012 Panitia Ke~a yang terdiri dari 4 orang Pimpinan dan 21 orang Anggota Komisi IV DPR Rl yaitu :

1. Saudara M. Romahurmuziy, ST MT, Ketua Komisi, Fraksi PPP. 2. lr. Herman Khaeron, M.Si Wakil Ketua, Fraksi Partai Demokrat. 3. Saudara Firman Soebagyo, SE., MH, Wakil Ketua, Fraksi Partai Golkar. 4. Saudara Drs. lbnu Multazam Wakil Ketua, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 5. Saudara H.M. Ali Yakob Anggota dari Fraksi Partai Demokrat. 6. Drs. Jafar Nainggolan, MM, Anggota komisi dari Fraksi Partai Demokrat. 7. lr. H. M. Rosyid Hidayat Anggota, Fraksi Partai Demokrat. 8. Saudara Maimara Tando Anggota dari Fraksi Partai Demokrat. 9. Saudara Drs. Yusran Aspar, M.Si Anggota Fraksi Partai Demokrat. 10. DR. Kapt. Anthon Sihombing, Anggota Fraksi Partai Golkar. 11. Saudara Adi Sukemi, ST., MM, Anggota, Fraksi Partai Golkar. 12. Saudari Tetty Kadi Bawono, Anggota, Fraksi Partai Golkar. 13. Saudara DR. lr. H. Siswono Yudohusodo, Anggota, Fraksi Golkar. 14. Saudara lan Siagian, Anggota Fraksi POl Pe~uangan. 15. Saudara lr. Mindo Sianipar, Anggota Fraksi POl Perjuangan. 16. lr. H. Marsanto, MS, Anggota, Fraksi POl Perjuangan. 17. Saudara Drs. I Made Urip, M.Si, Anggota Fraksi POl Perjuangan. 18. H. Rahman Amin, anggota Fraksi PKS. 19. Habib IR. Nabiel AI Musawa, M. Sl, Anggota Fraksi PKS. 20. Saudara Viva Yoga Mauladi, M.SI, Anggota Fraksi PAN 21. Saudara H. Sukiman, Spd., MM, Anggota Fraksi PAN. 22. Saudari Hj. lrna Narulita, SE., MM, Anggota Fraksi PPP. 23. Saudari Peggi Patricia Patippi, Anggota Fraksi PKB 24. Saudara Anak Agung Jwelantik Sanjaya, Anggota Fraksi Gerindra. 25. Drs. H. A. Murady Darmansyah dari Fraksi Hanura.

5

Bapak-lbu yang kami hormati. Pembahasan pada tingkat Panja dimulai sejak tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 1 Juli

2013. Selanjutnya Rapat Tim Perumus, Tim Kecil dilakukan pada tanggal 20- 22 Mei 2013 dan dilanjutkan dengan Rapat Timsin sinkronisasi dari tanggal 26-28 Juni 2013. Sesuai dengan mekanisme pembahasan yang telah disepakati Panitia Kerja bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya pada Rapat Kerja. Pimpinan dan Angota Panitia Kerja bersama pemerintah yang dikoordinir oleh Saudara Profesor Ahmad Suryana Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian Pit. dengan didampingi wakil dari pemerintah ahli hukum dan ahli bahasa telah beke~a keras guna menyelesaikan RUU ini.

Berkat kesungguhan dan ketekunan serta keinginan luhur Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja bersama pemerintah DIM atau materi RUU yang menjadi tanggung jawab Panitia Kerja dapat diselesaikan tepat waktu dan hasilnya dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Menyetujui judul yaitu Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

2. RUU ini mendelegasikan pembentukan 2 peraturan pemerintah dan 5 peraturan menteri. 3. Dari semula 12 bab menjadi 10 bab, serta yang semula 118 pasal menjadi 108 pasal.

Setelah melalui proses pembahasan yang dilakukan oleh panitia kerja, tim perumus, tim kecil dan tim sinkronisasi sistematika dari RUU ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I, ketentuan umum. 2. Bab II, azaz tujuan dan lingkup pengaturan. 3. Bab Ill, perencanaan. 4. Bab IV, perlindungan petani yang terdiri dari:

Bagian kesatu, umum. Bagian kedua, para sarana pertanian dan sarana produksi pertanian, yang terdiri dari: a. Paragraf satu, pra sarana pertanian. b. Paragraf kedua, sarana produksi pertanian.

- Bagian ketiga, kepastian usaha. Bagian keempat harga komoditas pertanian, yang terdiri dari: a. Paragraf satu, umum. b. Paragraf dua, tarif bea masuk komoditas pertanian. c. Paragraf tiga, tempat pemasukan komoditas pertanian. d. Paragraf empat, persyaratan administratif dan standar mutu. Bag ian kelima, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.

- Bagian keen am, ganti rugi gagal panan akibat kejadian luar biasa. Bagian ketujuh, sistem peringatan dini dan dampak perubahan iklim. Bagian kedelapan, asuransi pertanian.

5. Bab V, pemberdayaan petani - Bagian kesatu, umum.

Bagian kedua, pendidikan dan pelatihan. Bagian ketiga, penyuluhan dan pendampingan. Bagian keempat, sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian. Bagian kelima, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, yang terdiri dari: a. Paragraf 1, umum. b. Paragraf 2, konsolidasi lahan pertanian. c. Paragraf tiga, jaminan luasan lahan pertanian. Bagian keenam, fasilitasi pembiayaan dan poermodalan. Bagian ketujuh, akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi. Bagian kedelapan, penguatan kelembagaan yang terdiri dari: a. Paragraf 1, umum. b. Paragraf 2, kelembagaan petani. c. Paragraf 3, kelembagaan ekonomi petani.

6. Bab VI, pembiayaan dan pendanaan. Bagian kesatu, umum. Bagian kedua, lembaga perbankan. Bagian ketiga, lembaga pembiayaan petani.

7. Bab VII pengawasan. 8. Bab VIII peran serta masyarakat. 9. Bab IX ketentuan pidana. 10. Bab X ketentuan penutup.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR Rl yang kami hormati. Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya. Hadirin yang berbahagia.

6

Sebelum mengakhiri laporan ini kami atas nama Pimpinan Panitia Kerja mengucapkan terima kasih kepada tim eksitensi Sekretariat Jenderal Komisi IV DPR Rl, ahli bahasa, serta tim dari pemerintah yang tidak mengenal Ielah dan penuh kesabaran dalam membantu kelancaran tugas dan tanggung jawab Panitia Kerja.

Demikian laporan Panitia Kerja Pembahasan tingkat I RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta meridhoi hasil kerja kita.

Jakarta, 4 Juli 2013 Ketua Panitia Kerja lr. Herman Khaeron, M.Si A-483, ditandatangani

T erima kasih.

KETUA RAP AT:

Terima kasih kepada Pimpinan Panitia Kerja yang telah melaporkan hasil keraj atau hasil pembahasannya.

Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang hadir, ada sesuatu yang menarik Pak Menteri dari pembahasan RUU yang telah kita selesaikan yaitu cermatnya daripada tim Panja, karena hambatanhambatan didalam pelaksanaan Undang-undang itu biasanya adalah di peraturan turunan. Sehingga salah satu contoh perlindungan lahan pertanian berkelanjutan itu sampai ada amanat 13 peraturan pemerintah, sehingga tidak bisa berjalan secara efektif. Namun Undang-undang yang kita undangkan ini panitia kerja dengan sangat cermat bisa meminimalis daripada peraturan pemerintah itu, salah satu tadi yang telah disebutkan Pak Herman hanya mengamanatkan 2 peraturan pemerintah dan 5 peraturan menteri. Artinya lnsya Allah Undang-undang ini ketika diundangkan langsung bisa dijalankan.

Baik, apakah bisa disetujui laporan dari Panitia Kerja?

(RAPAT SETUJU)

Alhamdulillahirrabil'alamin. Selanjutnya adalah pembacaan naskah RUU, tentunya kami akan menawarkan naskah RUU ini

apakah perlu dibacakan secara keseluruhan atau dianggap sudah dibacakan karena saat rapat Tim Sinkronisasi sudah dibacakan dengan teliti dan detil oleh Pimpinan dan anggota tim sinkronisasi.

F·PDIP (IAN SIAGIAN):

Pimpinan, saya rasa perlu dibacakan supaya nanti bisa, kalau ada hilang pasal bisa direkam itu, dibacakan penuh.

Terima kasih.

F·PG (H. HARDISOESILO):

Ketua, sudah memiliki semacam kepercayaan kepada Beliau, kita sudah memiliki mekanisme, sudah ada terjadi, sepanjang tidak dibacakan dianggap sudah dibacakan, tapi harus ditandatangani di paraf oleh seluruh fraksi dan pemerintah, itu yang berubah itu belum ditandatangani mungkin. Kalau mau diubah kebiasaan kita, saya kira kita pertimbangkan kembali pemikiran ini.

Terima kasih.

7

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Hardi dan Pak lan. Tentunya apa yang telah kami sampaikan tadi secara cermat memang tidak ada perubahan

perubahan dari hasil akhir yag dibahas tim sinkronisasi. Oleh karena itu mungkin kita bisa sepakati untuk kita lanjutkan pandangan mini fraksi, bisa sepakat Pak ya?.

(RAPAT SETUJU) Silakan.

F·PDIP (SUDIN):

Pimpinan, jangan cepat-cepat ketok palu Pimpinan. Sinkronisasi itukan Cuma berapa gelintir manusianya, disini dibacakan apa salahnya untuk

meminimalisir kesalahan-kesalahan atau ada pasal yang tidak diinginkan masuk, apa salahnya sih dibacakan toh Cuma berapa menit saja, jangan asal ketok saja Pimpinan.

F·PD (IR. H. M. ROSYID HIDAYAT):

Ketua, jadi begini kita punya mekanisme yang sudah bertahap dari Rapat Ke~a kemudian ditugaskan panja, panja ditugaskan ke timus, timus ditugaskan ke timsin. Kemudian balik lagi dari timsin, ke timus, dari timus ke panja, panja ke Rapat Kerja. Jadi dari timus ke panja ini sebenarnya kita sudah membahas panjang. Jadi saya kira kalau kemudian hal-hal yang terjadi di timus dan timsin kita ulangi disini, ini alangkah lamanya kita membahas Undang-undang. Jadi hal-hal yang sudah mafhum di pembahasan panja maupun di timsin, toh masing-masing sudah terwakili didalam forum itu.

Jadi menurut saya saya setuju dengan Saudara Pimpinan, untuk dilanjutkan dengan pandangan fraksi, kalau ada hal-hal yang berkeberatan atau catatan apapun bisa seluas.

F·PDIP (SUDIN):

Pimpinan, kalau fraksi lain tidak mau membacakan, itu hak mereka, tetapi POl Perjuangan harus membacakan karena tadi kami diperintah oleh Kapoksi Pak Marsanto untuk membacakannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Jadi kita sepakat bahwa naskah RUU ini tidak perlu dibacakan secara menyeleruh karena sudah

dibahas oleh tim sinkronisasi, namun pandangan fraksi tetap kita bacakan siapa tahu nanti ada keberatankeberatan. Jadi itu bisa menjadi catatan atau minderhetnot, kita sepakati Pak ya.

(RAPAT SETUJU) F·PDIP (IAN SIAGIAN):

Pimpinan, sebagai kata akhir dari saya pengalaman kita di Undang-undang Hortikultura dan pangan dibacakan RUU lengkap, habis itu dibacakan dengan pandangan fraksi. Hanya itu saja permintaan saya, kalau toh misalnya rapat menentukan tidak menerima usul ini, tidak apa-apa. Jadi bisa digantikan dengan Pak Herman, Pak Firman kan gitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Tidak mengurangi rasa hormat usulan Pak lan, kita lanjutkan untuk pembacaan mini fraksi dan kita

mulai dari Fraksi PDIP, kita kasih penghormatan.

F·PDIP (lr. H. MARSANTO, M.S):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Disampaikan oleh lr. Marsanto, M.S nomor Anggota A-390

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ohm suastiastu. Merdeka.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR Rl yang kami hormati. Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya.

8

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya dan segenap hadirin yang kami muliakan. Hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limphana rahmat dan karunia-Nya sehingga pad a hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja pengambilan putusan tingkat I RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam keadaan sehat wal'afiat.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan selamat menyambut bulan suci ramadhan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak-lbu, Saudara-saudari yang menjalankannya. Ooa dan harapan kami semoga Bapak-lbu dan Saudara-saudara diberi kekuatan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Saudara Pimpinan Komisi, Para Menteri dan segenap Anggota Komisi IV DPR Rl yang kami horrnati.

Sebelum RUU ini diajukan ke Sidang Paripurna untuk ditetapkan dan disahkan sebagai Undangundang, kami dari Fraksi POl Perjuangan menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Pertama, Fraksi POl Perjuangan sekali lagi menyampaikan persetujuan atas judul RUU ini yakni Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sebagaimana diketahui dalam sektor pertanian ada 3 komponen utama yang saling terkait yakni lahan, komoditas dan petani. Namun demikian subjek pembangunan pertanian adalah petani sebagai garda terdepan produksi komoditi pertanian tidak selayaknya petani hanya ditempatkan sebagai alat penekan inflasi. UUO 1945 sebenarnya telah menjamin hak-hak azazi manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 A sampai dengan 28C, diantaranya hak atas pemenuhankebutuhan dasar, hak untuk jaminan perlindungan pribadi, serta hak hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang nyaman.

Secara normatif, Undang-undang Nomor 41 T ahun 2009 tetang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebenarnya telah mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga disebutkan yang dilindungi dan diberdayakan meliputi petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan sebagai produksi pangan.

Saat ini petani menghadapi berbagai kondisi yang membuat usaha tani yang dijalankannya semakin sulit berkembang. Kondisi yang dihadapi petani antara lain adalah harta input atau sarana produksi semakin mahal, masuknya produk import yang menekan harga produk didalam negeri, rendahnya aksesibilitas terhadap sumber informasi pasar, teknologi dan modal yang terbatas, serta tidak adanya asuransi yang memberi jaminan atas resiko produksi yang dihadapi. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian yang membuat semakin banyaknya petani gurem di negara ini. akhirnya minat generasi muda terjun ke sektor pertaian juga ikut menurun, ketergantungan produk pangan dan pertanian import akan menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi pangsa ini di masa yang akan datang.

Kedua, bentuk perlindungan sesungguhnya yang dibutuhkan petani untuk menjamin bisa terus produksi adalah mneingkatkan luas dan status lahan garapan, penyediaan modal ke~a. biaya konsumsi, serta benih, bibit dan pupuk yang berkualitas dan terjangkau. Selanjutnya adalah jaminan pasar dan harga yang stabil, sehingga memberikan keuntungan bagi petani.

9

Ketiga, rencana Undang-undang ini membedakan antara kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan petani terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi dan dewan komoditas nasional. Sedangkan kelembagaan ekonomi petani berupa badan usaha milik petani sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dinyatakan "badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pengutamaan koperasi sebagai badan hukum untuk kelembagaan ekonomi petani. lni merupakan sebuah langkah besar untuk mewujudkan cita-cita para pendiri negara yang menginginkan koperasi dapat menjadi soko guru perekonomian nasional, koperasi merupakan perwujudan usaha bersama berdasarkan azaz kewarganegaraan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 UUD 1945.

Kami menekankan juga agar keberadaan kelembagaan ekonomi petani dan berbagai kelembagaan petani lainnya bisa bersinergi, jangan sampai terjadi tumpang tindih yang berdampak negatif bagi upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungnan petani.

Saudara Pimpinan Komisi, Para Menteri dan segenap Anggota Komisi IV DPR Rl yang kami hormati.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan setuju RUU Rl tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk disahkan menjadi Undang-undang dengan beberapa pokok pikiran diatas.

Demikian pandangan Fraksi PDI Perjuangan DPR Rl kami sampaikan, semoga upaya kita untuk mensejahterakan kaum marhaein di Indonesia mendapat ridho daripada-Nya.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Jakarta, 4 Juli 2013 Pimpinan Paksi IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR Rl Ketua, Minda Sianipar A-389, ditandatangi. Sekretaris, Honing Sanny A-405, ditandatangani. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Wa 'alaikum sa/am warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Pak Marsanto yang mewakili Fraksi PDIP. Sebetulnya yang kami tunggu yang saat kalimat akhir Pak, setuju saja. Kami persilakan untuk

menyerahkan. Tentunya kita adil untuk memberikan reward kepada masing-masing Anggota yang mewakili fraksi

fraksi dan hadir tepat waktu. Pertama tadi PDIP, kedua sekarang kita berikan penghormatan kepada PKS karena nunggunya lama.

F-PKS (HB. IR. NABIEL AL MUSAWA, M. Sl):


Bismillahirrahmanirrahim. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Rl terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Disampaikan oleh lr. Habib Nabiel AI-Musawa, M.Si nomor Anggota A-93

Bismil/ahirrahmanirrahim.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR Rl. Yang kami hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati Menteri Keuangan ·Republik Indonesia beserta jajarannya, serta Seluruh hadirin yang kami hormati.

10

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang sudah melimpahkan nikmat-Nya sehingga pada saat ini kita semua masih berkesempatan menjalankan tugas kenegaraan kita dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan dengan agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, lnsan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Petani sebagai pelaku uatam pembangunan pertanian sebagian besar didominasi oleh petanipetani dengan usaha kurang dari 2 hektar untuk tanaman pang an dan tidak memiliki izin usaha bagi petani hortikultura, peternak dan pekebun yang bergerak pada usaha budidaya atau on farm dan hanya sebagian kecil pelaku utama pembangunan pertanian yang berasal dari usaha menengah besar pada umumnnya mereka berkonsentrasi pada usaha hulu, hilir dan jasa pendukung.

Selama ini petani telah memberikan kontribusi yang sangat nyata terhadap penyediaan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia, penyediaan bahan baku bagi industri, peningkatan pada PDB dan PDRB, peningkatan devisa negara melalui eksport produk pertanian, penyediaan lapangan kerja dan pelestarian lingkungan hidup. Namun demikian keberhasilan petani dalam mewujudkan ketahanan pangan, ekonomi, sosial, politik bahkan keamanan nasional belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakadilan bagi petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian karena didalam konstitusi diamanatkan bahwa egara harus menjamin hak petani sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan, penghidupan yang layak, mengembangkan diri, berserikat, menyampaikan pendapat dan memperoleh pendidikan.

Upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani juga merupakan upaya melindungi sektor pertanian Indonesia dari semua ancaman neo liberalisasi global, pengaturan dan penyempitan lahan, komoditas pasar, sarana produksi, sistem informasi, pembiayaan dan kelembagaan merupakan pengaturan terhadap pertanian secara menyeluruh dan termasuk upaya revitalisasi sektor pertanian.

Disamping itu Indonesia mempertegas komitmennya untuk menjamin terselenggaranya hak azazi manusia terutama hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi dan hak mengembangkan diri sebagaimana telah diratifikasi dalam konvenant internasional yang harus secara konkrit diejawantahkan dalam berbagai Undang-undang, program, serta kegiatan sebagai pelaksanaan penegakan hak azazi manusia.

Hadirin sekalian yang terhormat.

Perkenankanlah Fraksi Keadilan Sejahtera dalam penyampaian pandanga akhir mini terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengemukakan beberapa pandangan mengenai RUU ini:

1. Fraksi PKS sekali lagi menegaskan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani dengan segala upaya untuk membantu petani dalam mengehadapi permasalahan serta meningkatkan kemampuan petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kualitas serta kehidupan yang lebih baik.

2. Fraksi PKS sekali lagi menegaskan pentingnya pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian dengan segala kemudahan pendaftaran, akses dan bantuan pembayaran premi yang tidak memberatkan petani.

11

3. Untuk konsolidasi dan jaminan luas lahan pertanian, Fraksi PKS memandang perlunya dilakukan konsolidasi dan koordinasi lintas sektoral antar para pemangku kepentingan dibawah menteri koordinator terkait.

4. Fraksi PKS menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan serta permodalan usaha tani melalui pinjaman modal, bantuan penguatan modal, subsidi bunga kredit dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial.

5. Fraksi PKS menegaskan pemerintah dean pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani berkewajiban menugasi lembaga pembiayaan pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan usaha tani dengan persyaratan yang sederhana dan prosedur yang cepat.

Bapak·lbu sekalian yang kami hormati.

Demikianlah pendapat Fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, selanjutnya seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Fraksi PKS menerima dan menyetujui Rancangan Undang-undang ini untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat II dan disahkan dalam Paripurna DPR Rl menjadi Undang-undang dengan memperhatikan semua catatan yang telah disampaikan.

Wabillahittaufiq wal hidayah. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 4 Juli 2013 Pimpinan Fraksi PKS DPR Rl Ketua DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA Sekretaris KH. lr. Abdul Hakim, MM Ditandatangani.

KETUA RAP AT:

Terima kasih dari Fraksi PKS. Kami persilakan Bib. Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golkar.

F·PG (Hj. TETTY KADI BAWONO):

Pendapat Mini Fraksi Partai Golongan Karya DPR Rl atas Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada

Pembicaraan Pengambilan Keputusan Tingkat I dibacakan oleh Tetty Kadi Bawono, Anggota DPR Rl A-217

Yang kami hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia. Yang kami hormati Menteri Keuangan atau yang mewakili. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili. Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM. Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR Rl, Para Anggota DPR Rl. Hadirin yang kami hormati.

Assalammu'alaikum warahmatul/ahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selama sejahtera buat kita semua.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti rapat pagi ini untuk menyampaikan pendapat mini fraksi pada pembicaraan tingkat I yang merupakan bagian dari penyusunan Undang-undang yang strategis bagi pembangunan pertanian nasional yaitu Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sebagaimana diketahui bahwa RUU ini merupakan rancangan Undang-undang Indonesia inisiatif dari DPR Rl.

12

Para Menteri, Pimpinan Rapat, Anggota DPR Rl dan hadirin yang kami hormati.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan secara jelas bahwa tujuan kehidupan kebangsaan kita yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Didalam Pasal 28 A UUD 1945 telah mengamanahkan pada setiap orang bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu Pasal 28 c UUD 1945 juga telah mengamanahkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh mafaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan salah satu elemen penting profesi dalam perekonomian nasional khususnya pembangunan sektor pertanian adalah profesi petani.

Perlindungan dan petani diperlukan tidak hanya untuk pembangunan pertanian, tetapi juga upaya untuk mendorong terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia. Bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan negara-negara yang memiliki daratan luas umumnya sangat ditentukan oleh kemajuan pertaniannya, negara-negara dengan tipologi tersebut mengalami kemajuan menjadi negara industri maju melalui industrialisasi pertaniannya terlebih dahulu. Pertumbuhan ekonomi negara bertipologi tersebut dapat terjadi secara berkelanjutan apabila pertanian tumbuh menjadi sektor yang kuat dan sehat dan proses tersebut tidak hanya dicirikan pada peninkatan produktivitas, efisien, dan daya saing produk-produk pertanian serta berkembangnya industri-industri berbasis poertanian, tetapi lebih disebabkan karena kemajuan dan kesejahteraan masyarakat petani dan pedesaan.

Fraksi Partai Gokar DPR Rl memandang bahwa diperlukan langkah-langkah strategis untuk melindungi petani dari ketidakadilan pasar yang terkait dengan input, lahan, modal, output dan lainnya. Langkah tersebut dilakukan bagian panting untuk memberdayakan petani dalam rangka menjamin kesejahteraannya serta meningkatkan semangat dan motivasi serta keadilan bagi petani sebagai human capital di sektor pertanian, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha tani. Maka perlindungan pemberdayaan petani dan pemenuhan hak-hak petani sebagai produsen pertanian me5rupakan sautu keharusan untuk kelangsungan pertanian itu sendiri.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Setelah melakukan pembahasan yang intensif serta masukan dari akademisi organisasi petani dan masyarakat, maka Fraksi Partai Golkar DPR Rl perlu menyampaikan pandangan dalam pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Beberapa pandangan tersebut antara lain adalah: 1. Terkait dengan kepemilikan dan perlindungan lahan petani, Fraksi Partai Golkar DPR Rl berpendapat

dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mendorong pengaturan luas lahan minimum kepemilikan per kepala keluarga petani melalui konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian untuk menjamin tingkat kesejahteraannya. Kepemilikan luas lahan minimum itu diperlukan agar skala usaha petani mencapai ukuran untuk menjamin tingkat kesejahteraannya. Untuk itu Fraksi Partai Golkar memandang bahwa dalam rangka meningkatkan usaha tani RUU ini perlu mengatur pemberian paling luas 2 hektar tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pada petani yang telah berusaha tani paling sedikit 5 tahun berturut-turut dengan pemanfaatan lahan pertanian terlantar dengan tetap melakukan sinkronisasi terhadap Undang-undang yang lain, termasuk Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini menjadi pentingn mengingat mayoritas petani didominasi oleh petani penggarap dan petani yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar.

2. Dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Fraksi Partai Golkar juga berpendapat perlunya memberikan perlindungan bagi petani dari fluktuasi harga yang dapat merugikan petani, memberikan jaminan termasuk asuransi kepada petani termasuk buruh tani khususnya pad a saat gagal panen akibat faktor cuaca. Jaminan dan asuransi ini diperlukan selain untuk mencegah lahan dimiliki tidak sampai dijual juga memberikan motivasi bertanam bagi petani. Sebagai bagian dari upaya tersebut maka RUU ini perlu mendorong agar pendapataan dan sistem informasi terhadap jumlah petani dan jenis usahanya dikelola dengan tepat, termasuk sosialisasi kepada petani sebagai subjek yang diberikan perlindungan.

3. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini harus dapat menjawab permasalahan petani dalam memperoleh pra sarana pertanian dan sarana produksi pertanian yang memadai. Dalam arti tepat harga, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jenis dan tepat lokasi serta yang utama adalah kemampuan petani untuk mendapatkan akses pasar melalui pengembangan pasar dan penyiapan anggaran memadai.

4. Terkait dengan akses permodalan Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa RUU ini harus dapat menjawab permasalahan petani menghadapi kesulitan pembiayaan permodalan melalui penugasan khusus bank pemerintah untuk pertanian khususnya bagi petani, mendorong kemudahan prosedur dan

13

persyaratan yang lunak untuk pembiayaan pertanian melalui pembentukan unit khusus pertanian, serta penyaluran kredit dan pembiayaan usaha tani yang harus ditetapkan secara jelas dan memadai.

5. Terkait dengan profesi petani, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memperkuat posisi profesi petani menjadi profesi yang membanggakan melalui beragam instrumen diantaranya pengembangan program pelatihan dan pemagangan, pemberian beasiswa dan pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis dengan mendorong pengalokasian anggaran yang memadai.

6. Selain itu sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia petani, Fraksi Partai Golkar juga memandang RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini perlu mendorong pengelolaan pendampingan terhadap petani untuk meningkatkan kualitas usaha tani melalui peningkatan fungsi dan peran penyuluh pertanian serta memastikan penempatannya pad a setiap desa di seluruh tanah air.

Pimpinan Rapat dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Fraksi Partai Golkar DPR Rl berharap RUU ini dapat menjadi dasar memperkukat pembangunan nasional khususnya untuk memperjuagkan kesejahteraan petani. Diharapkan juga RUU ini dapat menjadi langkah maju bagi upaya meningkatkan peran pertanian sebagai kekuatan terbesar perekonomian nasional. Berdasarkan berbagai pertimbangan diatas, maka diawali dengan bismillahirrahmanirrahim Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui pembicaraan tingkat I RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.

Akhirnya Fraksi Partai Golkar DPR Rl menyampaikan penghargaan pada tim pemerintah dan fraksi-fraksi yang telah dengan sungguh-sungguh bertekad menyelesaikan RUU ini kepada Deputi Perundang-undangan Setjen DPR Rl dan Sekretariat Komisi IV DPR Rl kami juga mengucapkan terima kasih atas jerih payahnya dalam membantu membahas dan menyelesaikan RUU ini. tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada media massa baik cetak maupun elektronik yang telah meliput dan menyampaikan kepada publik tentang perkembangan selama pembahasan RUU ini berlangsung.

Demikian pandangan Fraksi partai Golkar ini disampaikan semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.


Jakarta, 4 Juli 2013 Fraksi Partai Golongan Karya Firman Soebagyo, SE., MH Ketua, ditandatangani Hardisoesilo, sekretaris ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bu Tetty. Selanjutnya kami persilakan Fraksi Gerindra.

F·GERINDRA (ANAK AGUNG JELANTIK SANJAYA):


Pandangan Akhir Mini Fraksi Partai Gerindra DPR Rl terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Disampaikan oleh Agung Jelantik Sanjaya, Nomor Anggota A·39

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ohm suastiastu.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR Rl. Saudara Menteri Pertanian yang saya hormati beserta jajarannya.

14

Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya atau yang mewakili. Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili beserta jajarannya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili beserta jajarannya, serta Hadirin dan hadirot yang berbahagia.

Pertama-tama perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka mendengarkan pandangan akhir mini fraksi-fraksi tentang rencana Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pada hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana kita maklumi bersama saat ini Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti bahwa sebagian besar rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Namun sebagai tumpuan kehidupan mayoritas rakyat sektor pertanian dan sektor petani kita nampaknya tidak pernah beranjak dari kubangan kemiskinan. Padahal kesejahteraan petani yang relatif rendah dan menurun saat ini akan sangat menentukan prospek ketahanan pangan kita ke depan. Petani yang merupakan warga terbesar di Republik ini dengan hanya memiliki lahan-lahan rata-rata 0,3 hektar telah dihimpit oleh kemiskinan struktural. Nilai tukar petani yang fluktuatif menyebabkan pendapatan para petani tidak mencukupi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Partai Gerindra sangat mendorog kebijakan pembangunan yang pro petani untuk mengikis kemiskinan struktural dan melindungi petani yang termarginalisasi akibat proses pembangunan. Oleh karena itu pembangunan ekonomi ke depan seyogyanya dititikberatkan pada pembangunan sektor pertanian yaitu sektor yang merupakan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Pembangunan pertanian ini hendaknya dilakukan melalui pendekatan menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Ada keterkaitan antar usaha petani yang serta antar sektor, termasuk sektor industri menuju kerjasama saling menguntungkan.

Dalam konteks ini diperlukan penataan dan penyelesaian masalah-masalah klasik di sektor pertanian seperti pengadaan pupuk, benih, lahan, infrastruktur, modal dan pemasaran hasil pertanian. Kebijakan terintegrasi yang berpihak kepada petani akan menjadikan sektor pertanian Indonesia maju dan sebagai bangsa kita akan berdaulat secara pangan. Monopoli harus dicegah baik dalam sektor industri maupun distribusi. Pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha di sektor pertanian harus dilindungi dari praktek monopoli dan konglomerasi. Kondisi saat ini kita rasakan belum adil, sub sistem produksi on farm masih menjadi mata rantai terlemah. Petani sebagai produsen masih dihadapkan kepada permasalahan ketersediaan input berupa benih, produk, obat-obatan dan lainnya denga harga terjangka.

Sementara itu juga petani menghadapi resiko produksi sebagai konsekuensi atau ketergantungan pada alam dan resiko harga. Dengan kondisi ini petani sulit mencapai produktivitas dalam upaya meningkatkan tarat hidup, sampai saat ini nilai tukar petani masih rencdah dan petani masih banyak ikut menikmati peningkatan nilai harga, nilai tambah produk pertanian karena itu pembangunan pertanian dengan strategi pendekatan sistem agri bisnis masih harus terus ditingkatkan.

Partai Gerindra sangat mendukung pembangunan pertanian diarahkan untuk kebijakan yang berpihak kepada pertanian, pelayanan, penyuluhan dan pennyediaan infrastruktur yang memadai, kebijakan pertanahan yang berkeadilan, kemmudahan akses permodalan, serta upaya pemerataan bagi nilai tambah sebagai upaya mneingkatkan nilai tukar petani menuju kemakmuran petani.

Partai Gerindra mendukung upaya untuk memperjuangkan perlindungan petani serta komoditinya. Perlindungan dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pentingnya keberadaan petani. Bagi Partai Gerindra profesi petani adalah profesi mulia yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.

Oleh karena itu gagasan dilahirkannya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi penting karena pada saat ini ketentuan mengenai perlindungan petani diatur tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa masalah perlindungan dan pemberdayaan petani perlu diatur dalam Undang-undang tersendiri untuk memberikan jaminan yang lebih besar bagi kesejahteraan petani. Ketidaktegasan pengaturan mengenai perlindungan pemberdayaan petani selama ini menurut keyakinan Partai Gerindra telah berimplikasi pada terpuruknya nasib petani di Indonesia.

Oleh karena itu RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hendaknya benar-benar mengatur persoalan-persoalan pokok yang saat ini dihadapi oleh petani Indonesia, antara lain:

15

1. Rencana Undang-undang ini hendaknya mampu menjadi katup pengaman adanya masalahmasalah konflik agraria yang sekarang terjadi di beberapa daerah sebagai masalah pertanian yang sifatnya mendasar, karenanya rencana Undang-undang harus menggambarkan road map perlindungan dan pemberdayaan petani.

2. Rencana Undang-undang ini harus cukup kuat mengatasi adannya ketimpangan atas alat penguasaan tanah dan sumber-sumber pokok agraria lainnya karena persoalan terbesar yang saat ini dihadapi oleh petani adalah adanya ketimpangan kepemilikan lahan dan alat-alat produksi bagi petani.

3. Rencana Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perlu menempatkan agenda reformasi agraria sebagai solusi untuk melindungi dan pemberdayaan petani karena terpinggirkannya kaum petai saat ini disebabkan oleh karena tidak dijalankannya reformasi agraria sebagaimana pesan Bung Karno dan amanat Undang-undang Pokok-pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Para hadirin yang kami hormati.

Memperhatikan kondisi-kondisi riil seperti yang telah diuraikan diatas Fraksi Partai Gerindra berharap rencana Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini bisa menjadi momentum bagi berbagai pihak khususnya pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis antara lain:

1. Mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro kepada petani sebagai negara agraris, arah pembangunan pemerintah harusnya dipusatkan kepada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat petani dan bukan sebaliknya malah mengesampingkan sektor riil dan kesejahteraan masyarakat petani. Menurut keyakinan kami revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan triple track strategy untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional.

2. Mendorong pemerintah untuk melindungi produk-produk komoditas pertanian petani Indonesia dari produk asing. Urgensi dari kebijakan serta aturan perlindungan petani karena sebagian besar atau lebih dari 70% masyarakat miskin di pedesaan bekerja di sektor pertanian.

3. Mendorong pemerintah untuk melaksanakan pembangunan pertanian dengan strategi pendekatan sistem agribisnis, pertama memajukan desa secara berkelanjutan dan sumber daya pertanian diberbagai wilayah dan keanekaragaman komoditas pangan.

Para hadirin yang kami hormati.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan rencana Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Fraksi Gerindra DPR Rl menyampaikan beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan:

1. Fraksi Gerindra mendorong lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan sektor pertanian khususnya sektor usaha tani. Oleh karena itu dengan disahkannya rencana Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini hendaknya segera dapat tetap pada upaya ke depan mewujudkan bank pertanian secara khusus setelah adanya perubahan Undang-undang tentang Bank Indonesia yang saat ini dalam, disetujui dalam bentuk revisi pertanian di setiap perbankan.

2. Sebagaimana tindak lanjut upaya perlindungan petani perlu adanya asuransi kerugian bagi petani dalam setiap usahanya, sehingga pemerintah diharapkan betul-betul bisa memberikan perhatian khusus tentang masalah pertanian mengingat iklim yang saat ini yang sangat susah diprediksi.

3. Dengan disahkannya rencana Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hendaknya segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi, terutama terhadap instansi terkait dan pemerintah kabupaten kota dengan adanya sosialisasi ini diharapkan pihak terkait tersebut dapat segera mulai menyiapkan aturan-aturan yang akan ditetapkan terutama dalam memberikan fasilitasi dan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat petani dalam arti yang seluas-luasnya sesuai dengan amanat Undang-undang ini.

Sidang Dewan yang saya hormati.

Setelah mencermati dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam rencana Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka Fraksi Gerindra DPR Rl dengan

16

ini menyatakan menyetujui rencana Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dibawa ke tingkat II pembahasan selanjutnya untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Demikian pendapat Fraksi Gerindra DPR Rl atas RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atas segala perhatian Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat kami ucapkan terima kasih.

Wassa/ammu'a/aikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohm santi-santi.

Pimpinan Fraksi Gerindra DPR Rl Ketua H. Ahmad Musani A-21 ditandatangani Sekretaris Eddie Prabowo, MM., MBA A-19 ditandatangani

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Agung Jelantik dari Fraksi Gerindra. Kami persilakan untuk menyerahkan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Fraksi PPP.

f.ppp (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI):


Pendapat akhir Mini Fraksl Partai Persatuan Pembangunan DPR Rl Terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Disampaikan pada Rapat Kerja KomisiiV DPR Rl oleh Anggota DPR Rl A-305 Zainut Tauhid Sa'adi

Yang terhormat Saudara Pimplnan Rapat. Yang terhormat Menteri Pertanian. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Menterl Dalam Negerl atau yang mewaklll. Yang terhormat Menterl Hukum dan HAM atau yang mewaklll, dan Yang terhormat Rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR Rl dan Hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, inayah dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti Rapat Ke~a Komisi IV DPR Rl dalam rangka membahas RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan pemberdayaan petani atau RUU PPP. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita kekasih tercinta dan teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Saudara Plmplnan Rapat.

Hari ini kita kembali akan membahas salah satu peraturan perundangan yang sangat strategis dan penting bagi kehidupan berbangsa kita karena RUU ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani yang merupakan bagian terbesar dari rakyat kita yang belum tersejahterakan. Fraksi PPP berpandangan bahwa RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani akan melengkapi peraturan perundangan lain di sektor pertanian dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mensejahterakan petani.

Fraksi PPP menilai bahwa RUU ini telah secara komprehansif dan terpadu mengatur memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani. Perlindungan dan pemberdayan petani tersebut meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan azaz kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, efisiensi berkeadilan dan keberlanjutan. Fraksi kami juga melihat bahwa dalam RUU ini diatur mengenai bentuk kebijakan yang dapat memberikan perlindungan kepada petani seperti pengaturan import, komoditas pertanian sesuai musim panen dan atau kebutuhan konsumsi dalam negeri, penyediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu dan harga te~angkau oleh petani. Subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk komoditas pertanian dan juga

17

kebijakan non tarif barier serta penetapan tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean.

Kemudian menurut Fraksi kami yang tak kalah pentingnya adalah bentuk perlindungan petani dengan suransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim dan atau jenis resiko lain yang ditetapkan oleh menterib vserta pemberian ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Fraksi PPP berharap berbagai bentuk perlindungan tersebut dapat memberikan insentif bagi para petani kita dan warga negara kita untuk mengelola sektor pertanian secara baik dan efisien dan bukannya malahan menimbulkan moral hazard.

Rapat Komisi IV DPR Rl yang terhormat.

Selain memberikan parlindungan RUU ini juga mengatur manganai pembardayaan patani yang mamiliki peranan panting untuk mancapai kasajahtaraan patani. Pambardayaan patani dilakukan dangan mamberikan insantif, mamajukan dan maningkatkan usaha tani, manumbuhkan dan manguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan bardaya saing tinggi dalam mangalola usaha tani. Sasaran, perlindungan dan pembardayaan patani adalah para petani tarutama kapada petani penggarap paling luas 2 hektar, patani yang mampunyai lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan paling luas 2 hektar, patani hortikultura, pekabun atau paternak usaha kacil sesuai dangan katantuan paraturan perundangan.

Dengan demikian Fraksi PPP menilai bahwa usaha perlindungan pemberdayaan yang sasarannya adalah petani kita yang selama ini dikatagorikan sebagai para petani sub sistem. Maka dangan malalui RUU ini mereka dapat disejahterakan sehingga sektor pertanian tidak lagi menjadi sektor yang inefisien dengan marginal return yang negatif.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Menteri Pertanian, Saudara Menteri Keuangan, Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Salanjutnya dang an mangucapkan bismillahirrahmanirrahim saraya bertawakkal kapada allah SWT Fraksi Partai Parsatuan Pembangunan menyetujui tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Patani atau RUU PPP ditaruskan pambahasannya pada pambicaraan tingkat II Rapat Paripurna DPR Rl disatujui untuk manjadi Undang-undang.

Damikianlah pandapat akhir Fraksi PPP atas parhatian Saudara-saudara Pimpinan Rapat, Para Menteri yang hadir, Rakan-rakan Anggota Dewan, para insan pars dan hadirin sakalian kami ucapkan tarima kasih.

Wallahu muafiq illamintoriq. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 4 Juli 2013 Wakil Paksi Komisi IV DPR Rl Zainut Tauhid Sa'adi ditandatangani.

Tarima kasih.

KETUA RAPAT:

Sambil manunggu Pak Mantari basarta jajarannya, kami sampaikan parmohonan maaf Pak Romy salama 1 minggu ini mamang tidak bisa aktif karena ada tugas-tugas panting di partai politik, salah satunya juga mamparjuangkan 2 Dapil yang balum lolos ini. Sahingga Pak Romy minta izin tidak bisa mamimpin rapat siang hari ini.

Kami persilakan Pak. Salanjutnya kami parsilakan dari PKB.

F-KB (JAZILUL FAWAID, SQ):

Assalammu'alaikum warahmatul/ahi wabarakatuh.

Pendapat Mini Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Disampaikan oleh Jazilul Fawaid, Anggota A-160

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat. Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian beserta jajaran. Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajaran. Yang terhormar Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajaran. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beserta jajaran. Hadirin yang berbahagia.

18

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa berkenan mencurahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga bersama-sama dapat menghadiri rapat Komisi IV DPR Rl dalam rangka membahas pengambilan keputusan atas RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sholawat dan salam senantiasa kita tunjukkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladaan kepada umat manusia untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran, memegang teguh kejujuran, serta menegakkan keadilan.

Selanjutnya perkenankanlah Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR Rl menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Rapat yagn telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat mini fraksi terhadap RUU ini.

Saudara Pimpinan Rapat, Pak Menteri, Para Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Setelah sekian lama proses pembahasan di Dewan terkait RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani akhirnya penantian panjang petani kita akan hadirnya sebuah Undang-undang yang mampu memberikan payung hukum terhadap keberadaan dan kesejahteraan mereka akan segera berakhir. Dengan akan disahkan dan ditetapkannya RUU untuk menjadi Undang-undang.

Dengan akan disahkannya RUU ini untuk menjadi Undang-undang maka kita semua berharap besar bahwa kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan petani dan menganggap sektor pertanian sebagai sektor yang dipandang sebelah mata tidak akan pemah te~adi lagi. Melalui Undang-undang ini kerja keras petani kita akan segera diikuti dengan peningkatan kesejahteraannya sebab pembangunan sektor pertanian tidak hanya berorientasi kepada peningkatan produksi, melainkan juga diikuti dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan petani.

Sekali lagi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ingin menegaskan bahwa salah satu cara untuk mengakhiri kenestapaan petani Indonesia adalah melalui keberadaan sebuah Undang-undang yang mampu melindungi dan memberdayakan petani. Sebuah Undang-undang yang tidak hanya melindungi eksistensi dan hak azazi petani dalam tataran nasional maupun internasional khususnya dari serangan neo liberalisasi ekonomi dunia, tetapi juga memberdayakan petani agar mereka lebih berdaulat, mandiri dan sejahtera. Melalui RUU ini semua problem yang dihadapi petani Indonesia seperti masalah harga, pra sarana pertanian, kemudahan memperoleh sarana produksi, jaminan kepastian usaha, resiko usaha tani, pembiayaan, permodalan dan sebagainya diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Dengan demikian RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini akan efektif mengakhiri perhatian negara yang kurang terhadap nasib dan kesejahteraan petani selama ini.


Sebagai salah fraksi yang mendorong dijadikannya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi RUU lnisiatif DPR Rl, Fraksi Partai Kebnagkitan Bangsa sangat berharap RUU ini segera dapat disahkan menjadi Undang-undang resmi. Namun Fraksi PKB memberikan catatan-catatan terhadap RUU yang hendak disahkan ini dalam pelaksanan nantinya menjadi lebih operatif, efektif dan berdaya gunaantara lain:

1. Fraksi PKB secara garis besar menyetujui semua materi, substansi dan hasil pembahasan tentang RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini telah mengatur dengan baik tentang mekanisme perencanaan, perlindungan petani, pembiayaan, pemberdayaan petani, pengawasan, peran serta masyarakat agar petani senantiasa mendapatkan haknya guna mendapatkan kesejahteraan. Meski begitu Fraksi PKB berharap agar Undang-undang ini disesuaikan dan disinkronisasi kembali dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain di sektor pertanian ataupun keuangan dan perbankan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan sejumlah masalah tersebut, seperti

19

Undang-undang Pangan, Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang Hortikultura, Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman, RUU Lembaga Keuangan Mikro dan sebagainya. lni penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih saling mendelegasikan atau tabrakan antara RUU ini dengan sejumlah peraturan perundangan lainnya sehingga RUU ini tidak menjadi kontra produktif.

2. Fraksi PKB juga menyambut baik bahwa dalam RUU ini usulan FPKB agar memasukkan klausul tentang pemberian insentif dan pemberlakuan pajak yang lebih adil atau serendahrendahnya bagi lahan pertanian produktif untuk membendung terjadinya konversi lahan yang kiat marak terjadi telah diakomodasi dan tercantum didalam draft RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

3. Begitu pula halnya dengan usulan Fraksi PKB perlunya pemberian sanksi tegas bagi masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan pengalihan lahan pertanian telah termaktub dalam RUU ini. hal ini adalah langkah maju sebab ketentuan hukum tentang hal tersebut selama ini cukup lemah. Dengan demikian substansi RUU ini akan memberikan bobot dan benar-benar memberikan perlindungan yang maksimal kepada petani dan dunia pertanian di Indonesia.

4. Khusus masalah asuransi pertanian Fraksi PKB menyambut baik masukannya asuransi pertanian sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada petani akibat kerugian gagal panen, bencana alam, dampak perubahan iklim dan sebagainya. Meski begitu Fraksi PKB tetap mengingatkan kepada semua fraksi agar pengaturan tentang asuransi pertanian ini tidak akan membebani petani ataupun keuangan negara. Lebih dari itu Fraksi PKB tetap berpendapat tentang perlunya sinkronisasi dengan regulasi yang mengatur tentang jaminan sosial atau asuransi yang sekarang di tengah dibahas di Pansus atau di komisi seperti RUU BPJS sebab Fraksi PKB tidak ingin keberadaan asuransi pertanian dalam RUU ini justeru dimandulkan keberadaannya oleh Undang-undang lainnya.

5. Selain itu Fraksi PKB juga mengapresiasi terkiait dimasukkannya jumlah substansi dalam upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kemandirinan pangan dan ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani melalui pengaturan tentang pembiayaan dan pendanaan untuk perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai bagian pokok pada faktor produksi selain lahan dan teknologi. RUU ini telah melakukan upaya terobosan dalam pembiayaan dan pendanaan sektor pertanian melalui lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan yang lainnya yang akan membantu permodalan bagi petani atau usaha tani dengan prinsip dan mekanisme yang tidak memberatkan, mudah dan lunak bagi petani.

6. Fraksi PKB meminta kepada seluruh fraksi untuk bersama-sama mengawal RUU ini dalam rangka pelaksanaan nantinya tetap dalam semangat, spirit dan tujuan awalnya yakni melindungi dan memberdayakan petani produk dan pelaku usaha pertanian dalam negeri.


Demikian pendapat mini Fraksi PKB DPR Rl terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua proses yang telah berlangsung di Dewan selama ini. dengan memohon ridho dan rahmat Allah SWT dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Fraksi PKB menyatakan menyetujui RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-undang.

Atas perhatian Pimpinan Rapat, Para Anggota Dewan, Para Menteri Fraksi PKB DPR Rl menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta mohon maaf bila ada khilaf dan kesalahan.

Wallahu muafiq illamintoriq. Wassalammu'alaikum warahmatullahl wabarakatuh.

Jakarta, 4 Juli 2013 Pimpinan Fraksi PKB DPR Rl Mrwan Jatar, Ketua ditandatangani. M. Arif Dakiri, Sekretaris ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAP AT:

Baik, terima kasih dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Silakan Pak untuk diserahkan ke depan. Untuk urutan ketujuh ini dari Fraksi Partai Demokrat. Kami persilakan.

F·PD (Drs. JAFAR NAINGGOLAN, MM):

T erima kasih Pimpinan.

20

Pimpinan sungguh bijak, kami urutan ketujuh sesuai urutan partainya dan mudah-mudahan setelah ini PAN urutan kedelapan.

Pendapat Mini Fraksi Partai Demokrat terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Yang dibacakan oleh Jafar Nainggolan Nomor Anggota 423

Assalammu'alaikum warahmatu//ahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR Rl Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili. Para Anggota Komisi IV DPR Rl dan hadirin yang kami muliakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mengemban amanah rakyat dan menjalankan tugas konstitusional sebagai Anggota DPR Rl untuk menyampaikan pendapat mini fraksi terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada Rapat Ke~a Komisi IV DPR Rl hari ini.

Fraksi PD DPR Rl senantiasa mendukung upaya penyusunan suatu peraturan perundangundangan yang berkualitas sebagai salah satu pelaksanaan fungsi legislasi DPR Rl sebagaimana ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal22 A.

Saudara Pimpinan, Saudara Menteri dan Para Anggota Komisi IV DPR Rl yang kami hormati.

Perkenankan terlebih dahulu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Anggota Komisi IV DPR Rl yang telag mencurahkan waktu, tenaga dan pemikiran dalam pembahasan RUU dari awal hingga hari ini. kmai juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas kerjasamanya selama ini sehingga seluruh pembahasan RUU ini dapat berjalan dengan baik.


Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian maka setiap warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan. Saat ini struktur ekonomi Indonesia masih berfokus pada sektor pertanian dan industri yang mengolah hasil alam. Jumlah petani di Indonesia mencapai lebih 40% dari total angkatan kerja. Petani Indonesia pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana dan pra sarana produksi, pembiayaan usaha dan akses pasar. Selain itu juga menghadapi kondisi ketidakpastian yang terkait dengan perubahan iklim, resiko bencana alam, kegagalan panen, globalisasi, gejolak ekonomi global serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani karena itu diperlukan upaya nyata negara untuk melindungi dan memberdayakan petani.


Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani pada saat ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistematik dan holistik sehingga kurang memberikan jaminan hukum serta keadilan bagi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Adapun tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani adalah :

21

1. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan tarat kesejahteraan kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

2. Menyediakan pra sarana dan saran pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani.

3. Memberikan kepastian usaha tani. 4. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, gagal panen dan juga

pengaturan pemasukan produk pertanian. 5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam

menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan 6. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan petani dan perbankan yang melayani

kepentingan usaha tani.


RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini merupakan RUU lnisiatif Komisi IV DPR Rl. Proses pembahasan RUU ini telah melibatkan para stakeholder atau kelompok pemangku kepentingan dengan memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan isi RUU. Fraksi Partai Demokrat dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui agar RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dilanjutkan ke pembahasan tingkat II.

Demikian pendapat mini Fraksi PO dalam Rapat Ke~a Komisi IV DPR Rl hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Jakarta, 4 Juli 2013 Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR Rl Ketua, DR. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si Nomor Anggota 515 ditandatangani Sekretaris, San Mustafa SA Nomor Anggota 480 ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Jafar Nainggolan yang telah menyampaikan pendapat mini fraksi. Selanjutnya kami berikan kesempatan dari fraksi yang sudah siap bertempur 2014 baik legislatif

dan presidennya karena sudah punya calon presiden dan wakil presiden Pak, dari sekian partai yang paling siap adalah Hanura.

Kami persipakan Pak Murady.

F·HANURA (DRS. H. A. MURADY DARMANSJAH):

Terima kasih. Dan mohon izin memakai nomor 9.


Pimpinan Komisi IV, Rekan Komisi IV DPR Rl yang saya hormati. Pak Menteri yang saya hormati, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan atau yang mewakili. Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili dan Menteri Hukum dan HAM yang mewakili.

Alhamdulillahirrabil'a/amin puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan karunia sehingga kita masih diberi kemampuan berfikir, berkreatif dan bermufakat dalam kesempatan menyelesaikan Undang-undang ini. Fraksi Partai Hanura DPR Rl memandang perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan amanah Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Untuk itu negara mempunyai tanggung jawab melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara tersebut, negara mempunyai kewajiban menyelenggarakan perlindungan dan

22

pemberdayaan masyarakat petani secara terencana yang berazazkan kepada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, keberkeadilan dan berkelanjutan.

Fraksi Partai Hanura memandang petani yang merupakan profesi terbesar dari penduduk Indonesia saat ini belum terlindungi atau belum diberdayakan sepenuhnya. Kondisi aktual yang menjadi perhatian kami dari Fraksi Hanura adalah dengan adanya Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan melalui beberapa kebijakan yang sangat penting dan esensi kepemilikan lahan garapan yang minimum 2 hektar mendapatkan kemudahan modal kerja, memperoleh pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat guna yang memadai, memperoleh perlindungan asuransi. Oleh sebab itu kami merupakan usulan yang terpokok menjadikan inti dari Undang-undang ini adalah adanya jaminan asuransi yang ditanggung oleh negara bila terjadi gagal panen dalam usaha pertanian tersebut. Terciptanya akses informasi pasar untuk memasarkan hasil pertanian yang sesuai dengan harga yang layak.

Plmpinan, hadirin yang saya hormati.

Perlindungan dan pemberdayaan petani selama ini belum diatur oleh aturan perundangan yang komprehensif holistik, sistematik sehingga kurang memberikan tekanan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petani dan pelaku usaha dibidang pertanian. Kehadiran Undang-undang ini tentunya diharapkan dapat mewujudkan tujuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 RUU ini yakni:

a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan tarat kesejahteraan kualitas dan kehidupan petani yang lebih baik.

b. Menyediakan pra sarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani.

c. Memberikan kepastian usaha tani. d. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktek ekonomi biaya tinggi dan gagal panen serta

kebijakan-kebijakan yang dapat mengganggu penambahan indeks daripada hasil petani. e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam

menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, berkelanjutan dan f. Menumbuhkan, mengembangkan kelembagaan pemberdayaan pertanian yang melayani

kepentingan usaha tani.

Pimpinan dan Anggota Panja yang kami hormati.

Fraksi Hanura DPR Rl berpendapat upaya melindungi memberdayakan juga merupakan usaha melindunghi sektor pertanian Indonesia dari ancaman neo liberalisme global. Pengaturan mengenai lahan komoditas, pasar sarana produksi, sistem informasi, pembiayaan kelembagaan merupakan pengaturan terhadap pertanian secara menyeluruh dan termasuk sebagai usaha merevitalisasi sektor pertanian. Beberapa bentuk kebijakan yang dapat dijadikan untuk melindungi kepentingan petani nasional antara subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk bagi produk yang merupakan bagi pesaing dan penetapan pintu masuk import barang yang dapat mengganggu pasar daripada pertanian. Penetapan tarif masuk berdasarkan pada harga pasar domestik komoditas strategis nasional dan lokal, serta produksi kebutuhan nasional. Selain itu juga dilakukan penetapan pintu masuk barang import barang yang bertujuan melindungi hasil pertanian para petani lokal. Penetapan pintu masuk barang import komoditas pertanian tidak boleh berdekatan dengan sentra produksi komoditas pertanian yang dilengkapi dengan balai karantina.

Fraksi Hanura DPR Rl memandang perlu ada pengawasan sebagai jaminan tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi laporan pemantauan evaluasi. Pengawasan tersebut dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta kabupaten yang sesuai dengan kewenangannya. Hasilnya berupa laporan merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Selain itu Fraksi Partai Hanura berpendapat peraturan turunan Undangundang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini dapat membuka peran masyarakat dalam pemberdayaan petani dengan membantu dan menyelenggarakan kegiatan seperti pendidikan non formal, pelatihan, pemagangan atau dengan mengadakan penyuluhan, penguatan kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani serta memfasilitasi sumber pembiayaan dan permodalan.

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini memiliki makna yang menentukan perbaikan usaha tani, walaupun telah te~adi peningkatan produksi namun belum tentu diikuti oleh kenaikan keuntungan usaha tani yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakadilan yang selama ini dialami oleh petani.

23

Dengan demikian Fraksi Hanura memandang ada beberap hal yang perlu diperhatikan dalam RUU ini:

1. Hak dasar untuk melindungi petani dan membuat petani berdaulat seperti hak atas pangan, ebnih, sumber daya genetik, modal juga dibebaskan dari salah kriminalisasi merupakan muatan penting yang harus diakomodir dalam Undang-undang ini.

2. Niat melakukan perlindungan bagi produsen panga khususnya petani yang tertuang dalam rencana Undang-undang ini harus berdasarkan pemahaman yang mendalam dari pemerintah agar tidak menjadikan penyerahan pengurusan pangan ke tangan para investor yang tidak bertanggungjawab.

3. Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini setelah disahkan mesti dilakukan sosialisasi oleh pemerintah bersama Anggota DPR Rl kepada seluruh stakeholder pertanian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan sejumlah catatan Fraksi Hanura dengan mengucapkan dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang menyatakan setuju rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II sesuai dengan mekanisme dan T ata T ertib yang berlaku di DPR Rl.

Demikian pandangan mini Fraksi Partai Hanura DPR Rl atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Bekerja untuk keunggulan bangsa dan saatnya hati nurani bicara.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Fraksi Partai Hanura H. Syarifuddin Suding, Nomor Anggota 16, ditandatangani Saleh Husein, Nomor Anggota A-13 ditandatangani

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Murady, kami persilakan untuk menyerahkan. Kami persilakan Pak Viva Yoga Muladi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, gongnya.

F-PAN rJIVA YOGA MAULADI, M.SI):

T erima kasih Pak Ketua.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Rl terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Bismillahirrahmanirrahim. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohm suastiastu. Merdeka. Salam sejahtera bagi kita semua.

Para Pimpinan dan Anggota yang kami hormati. Saudaraku Menteri Pertanian yang kami hormati. Saudaraku Menteri Keuangan yang kami hormati atau yang mewakili. Saudaraku Menteri Dalam Negeri yang kami hormati. Saudaraku Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia, taufiq dan hidayah-Nya kita dapat hadir mengikuti Rapat Kerja dalam rangka memberikan pandangan terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Fraksi PAN berpendapat bahwa sebagian besar petani di Republik ini belum memenuhi posisi tawar yang kuat dan mereka juga belum memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Para petani umumnya masih lemah dan memiliki ketergantungan yang sangat besar pada pihak lain. Untuk itu Fraksi PAN berpandangan bahwa RUU ini memiliki makna yang sangat strategis untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani agar mereka lebih kuat dan mandiri.

24

Fraksi PAN memandanga bahwa kita harus memberikan perhatian yang serius terhadap aspek ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mencapai swasembada dan kedaulatan pangan itu diperlukan petani yang kuat dan berdaya. Negara yang mampu mencapai swasembada dan daulat pangan merupakan ciri negara yang maju yang akan mampu membaca bangsanya bersaing dengan bangsabangsa lain, apalagi konstitusi kita secara tegas memberikan amanat kepada negara untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, termasuk didalamnya mewujudkan para petani kita yang kuat, sejahtera dan berdaya.


Terkait pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Fraksi PAN berharap agar RUU ini harus benar-benar mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani. Untuk itu Fraksi PAN perlu menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

Yang pertama, perlu diperhatikan dengan cermat sasaran perlindungan dan pemberdayaan petani yang akan diberikan sesuai Pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa sasaran yang harus diberikan perlindungan adalah petani penggarap dan petani pemilik lahan maksimum 2 hektar, petani hortikultura, pekebun atau petemak skala kecil. Berdasarkan pengalaman seringkali program pemerintah masih salah sasaran. Di era otonomi daerah kewenangan pelaksanaan program termasuk didalamnya penentuan target sasaran berada pada pemerintah kabupaten kota. Namun pada prakteknya masih banyak ditemui berbagai persoalan. Untuk itu agar dalam penetapan sasaran program dapat tepat sasaran, maka pemerintah pusat harus melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan dan supervisi yang terpadu dan sistematis.

Selain itu Fraksi PAN berpendapat meskipun tyerjadi peningkatan produksi pertanian yang cukup besar, namun belum tentu diikuti oleh kenaikan keuntungan usaha tani yang besar yang dapat dinikmati oleh petani. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan. Petani selalu dihadapkan pada permasalahan harga import, harga input usaha tani yang besar dan harga jual produk yang rendah ini merupakan bukti nyata dari ketidakberdayaan petani dalam menjalankan usaha taninya. Semestinya apabila te~adi kenaikan produksi usaha tani sudah selayaknya akan diikuti adanya peningkatan keuntungan yang dapat dinikmati para petani. Dalam implementasi sistem usaha tani semestinya faktor kenaikan keuntungan seharusnya mnejadi faktor panting dan tidak hanya menjadi masalah kenaikan jumlah produksi saja yang diperhatikan. Salama ini kita sering membanggakan bahwa telah terjadi kenaikan produksi pangan yang cukup besar. Namun kenyataannya kenaikan produksi tersebut tidak sebanding lurus dengan meningkatkan kesejahteraan petani produsen. Hal ini merupakan salah satu bukti ketidakberdayaan para petani kita dalam menjalankan usaha taninya.


Selanjutnya yang kedua, penerapan sistem pasar bebas seperti saat ini kenyataannya telah melemahkan posisi tawar petani dalam perdagangan komoditas pertanian dan peternakan pada umumnya. Import daging dan ternak, import telah terbukti menghancurkan nilai jual produksi pertanian dan peternakan dalam negeri. Namun mengapa seperti ini masih tetap dipertahankan dan cenderung dibiarkan, petani dan peternak diluar negeri mendapatkan subsidi dan fasilitas yang sangat besar dari negara masing-masing. Sedangkan petani kita mengalami hal sebaliknya, pertarungan di pasar bebas WTO sangatlah tidak adil dimana petani kita yang kekuatannya sangat lemah harus menghadapi arus persaingan dengan petani luar negeri yang kuat dan mendapatkan dukungan penuh negaranya masing-masing.

Didalam RUU ini juga diatur berbagai upaya pemerintah untuk memberikan pembiayan dan pendanaan dalam kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui lembaga perbankan dan atau lembaga pembiayaan dengan menugaskan BUMN dan badan usaha milik daerah bidang perbankan.

Fraksi PAN menyoroti dari sisi prakteknya bahwa selama ini lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan terkadang kurang memiliki komitmen untuk memberikan akses pinjaman modal kepada para petani, tanaman pangan, peternakan dan perikanan. Mereka beranggapan sektor tersebut memiliki margin keuntungan yang relatif kecil dan memiliki resiko yang sangat besar. Fraksi PAN sesungguhnya dalam aspek ini mendorong agar semestinya pemerintah mempertimbangkan terbentuknya bank pertanian.


Yang ketiga, Fraksi PAN berpandangan bahwa nilai tambah yang cukup besar dari agri bisnis umumnya banyak dinikmati oleh kelompok pedagang atau tengkulak dan hanya sedikit dinikmati oleh petani produsen. Telah puluhan tahun lamanya petani menjadi sapi perahan dan jajahan dari para tengkulak, pemerintah kurang memiliki kemampuan dalam mengendalikan sistem agribisnis dan ada

25

kecenderungan untuk membiarkan ketidakberdayaan petani tersebut langsung terus-menerus. Jadi sangatlah wajar kalau petani di Indonesia menjadi miskin dan terbelakang.

Didalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah diatur bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani. Untuk mencapai kondisi tersebut sesungguhnya sangat tidak mudah karena struktur dan sistem pasar produk pertanian sangatlah tidak sepadan dan tidak seimbang dimana masih banyak dijumpai dominasi dari para datang pemilik modal dan posisi tawar petani yang masih sangat lemah. Hal seperti ini harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah agar mampu mengendalikan dan mengatur terjadinya kesetaraan posisi tawar antara petani produsen dan para pedagang.

Yang keempat, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan petani dengan cara membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan atau beke~asama dengan kelompokl tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan atau kelembagaan ekonomi petani lainnya didaerah produksi pertanian. Pada kenyataannya selama ini pemerintah dan pemerintah daerah kurang mampu mengendalikan pasar modern. Untuk itu diperlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah dan pemerintah daerah agar menyiapkan regulasi yang jelas terkait pasar modern karena faktanya pasar modern terkadang kurang dan tidak mau bekerjasama dengan petani produsen, sehingga keberadaan pasar modern tersebut terkadang justru memberikan banyak kerugian bagi petani produsen.

Yang kelima, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian melalui konsolidasi lahan pertanian dan jaminan luas lahan pertanian. Selain itu pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan. Namun pada kenyataannya para petani sangat sulit mendapatkan lahan usaha untuk kegiatan pertanian. Untuk iotu diperlukan adanya perubahan dan perbaikan kebijakan agar petani tidak mudah memperoleh, lebih mudah memperoleh lahan pertanian.

Yang keenam yang terakhir, petani sebagai dimaksud dalam RUU ini dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Namun pada prakteknya masalah aloh fungsi lahan sudah mnejadi penyakit kronis yang sulit diatasi. Untuk itu diperlukan perhatian yang lebih serius agar pemerintah dan pemerintah daerah memiliki komitmen dan mampu melarang alih fungsi lahan pertanian tersebut. Masalah alih fungsi lahan pertanian umumnya juga disebabkan adanya investasi yang masuk ke daerah dan masalah ini merupakan masalah yang paling dominan yang terjadi dalam konteks alih fungsi lahan.


Berdasarkan beberapa catatan dan pertimbangan tersebut diatas dengan mengucapkan bismil/ahirrahmanirrahim Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk ditetapkan menjadi Undang-undang.

Demikianlah pandangan Fraksi PAN terhadap RUU ini atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wab/1/ahittaufiq wal hidayah. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa 'alaikum sa lam warahmatul/ahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Viva Yoga Mauladi. Tadi saya dengar sedikit beda dengan Undang-undang Ormas, kalau Ormas itu, partai

kebatinannya setuju, politiknya yang tidak setuju. Demikian pendalpat mini fraksi yang telah disampaikan sebagai sikap akhir dengan berbagai

catatan-catatan. Oleh karena itu kami persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pendapat mini sebagai sikap akhir mini pemerintah.

Kami persilakan Pak Menteri, namun sebelum Pak Menteri menyampaikan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib kami memperpanjang waktu kurang lebih sampai jam 12.45 WIB.

F·PG (DR. (HC) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO):

Kemari itu, mohon maaf Pak Menteri kalau tidak salah Pimpinan, Pak Herman menyebutkan mengenai judul antara pelindungan dengan perlindungan mau dibawa disini. Sikap fraksi semuanya sudah

26

setuju dengan perlindungan, saya kira perlu ditegaskan judulnya itu karena itu pesan dari ketua sendiri, khusus pelindungan dengan perlindungan tidak bisa disesuaikan, tetapi saya mendengarkan dengan seksama tadi, perlindunga saya kira perlu disikapi.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Herman.

KETUA PANJA (IR. E. HERMAN KHAERON,M.SI/F·PD):

Baik, betul Pak Sis tadi saya sudah menjadi catatan nanti kita akan menunggu apa yang disampaikan oleh Saudara Menteri Pertanian dan setelah itu saya akan menyampaikan. Termasuk tadi ada yang disebutkan disingkat Perlintan itu tidak pemah menjadi keputusan. Jadi jangan ada hal-hal baru yang tentunya itu tidak pernah diputuskan didalam Panja dan hari ini karena Panja sudah bulat memutuskan, kemudian diangkat ke pengambilan tingkat I hanya mendengarkan fraksi-fraksi, tentunya tidak ada perdebatan lain. Jadi tadi saya ingin menyampaikan itu, tetapi nanti setelah pandangan Saudara Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Herman. Kami persilakan Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN (SUSWONO):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalammu'alaikum warahmatul/ahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara dan Anggota Komisi IV DPR Rl yang terhormat. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, para pejabat dari kementerian lembaga terkait, hadirin sekalian yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat KeDa Komisi IV DPR Rl dengan pemerintah dalam keadaan sehat wal'afiat. Rapat Kerja ini merupakan pelaksanaan salah satu tugas konstitusional kita yang sangat penting dan strategis yaitu pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat I yaitu RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kalau tadi ada penyebutan Perlintan ini sebetulnya kata ini sudah sering digunakan oleh para penyuluh yaitu terkait dengan perlindungan tanaman. Jadi kalau toh mau disingkat saya kira lebih karena menghindari PPP, berarti PPDP, PDPP, kalau mau disingkat ya tadi Perlintan karena pemberdayaannya tadi nggak disebut, jadi PDPP saya kira netral itu.

Atas nama Pimpinan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM dan selaku wakil pemerintah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR Rl yang telah bekeDa keras dalam menyusun, membahas dan menyepakati pasal demi pasal dari 518 DIM RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Perbedaan dan pandangan dalam proses pembahasan RUU ini kami pandang sebagai suatu dinamika yang positif dan sehat dalam rangka mencari rumusan pengaturan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai dengan prinsip-prinsip kemandirian, kedaulatan dan kesejahteraan petani. Melalui kerja keras saling pengertian dan rasa kebersamaan dari seluruh Anggota Dewan yang terhormat dan juga pemerintah alhamdulillah RUU ini akhirnya dapat disusun secara komprehensif dan nantinya dapat menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan berlandaskan kepada kedaulatan dan kemandirian dan pada akhirnya akan terwujud kesejahteraan petani.

27

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih bersifat parsial dan belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik dan holistik. Didasarkan pada fenomena diatas maka Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan akan membawa perubahan nyata bagi petani pegngarap dan buruh tani dengan luas lahan usaha tani kuragn dari setengah hektar.

Bentuk perlindungan tani diberikan kepada : 1. Petani penggarap tanaman yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2

hektar. 2. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan paling luas 2

hektar dan atau 3. Petani hortikultura, pekebun atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Perlindungan dan pemberdayaan petani berazazkan kepada kedaulatan, kemandirian,

kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan dengan tujuan untuk:

1. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan tarat kesejaheraan kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

2. Menyediakan pra sarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani.

3. Memberikan kepastian usaha tani. 4. Melindungi petani dari fluktuasi harga dan praktek ekonomi biaya tinggi. 5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan kelembagaan petani dalam menjalankan

usaha tani yang produkstif, maju, modern dan berkelanjutan. 6. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan

usaha tani. Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan bagian dari upaya mencerdaskan petani

dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peran dan komitmen dari pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk secara sinergis meningkatkan keberdayaan petani melalui berbagai kebijakan dan implementasinya yang sudah dirumuskan dalam RUU ini.


DPR Rl telah melakukan proses penyusunan RUU ini melalui kajian akademis yang mendalam dengan melibatkan para ahli dari berbagai perguruan tinggi, para pakar praktisi dan pelaku usaha, kalangan organisasi profesi, kemasyarakatan dan petani. Demikian juga pihak pemerintah pembahasan dan penyusunan DIM RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini dilaksanakan secara intensif dalam forum lintas kementerian lembaga. Para ahli dari perguruan tinggi, pakar dan beberapa lembaga kemasyarakatan.

Selain 4 kementerian yang ditugaskan presiden, kami melibatkan pula kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Untuk itu kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atas inisiatif DPR Rl ini, baik dalam forum diskusi secara formal, maupun secara informal.

Selanjutnya dalam proses pembahasan RUU ini di tingkat Panja kami juga memaklumi bahwa berbagai kalangan dari akademisi, praktisi, serta unsur masyarakat telah memberikan pendapat, kritik dan saran baik yang bersifat pro maupun yang bersifat kontra terhadap beberapa substansi dalam RUU ini. Kami memahami pendapat, kritik dan saran tersebut telah dimanfaatkan sebagai masukan yang sangat konstruktif untuk menyempurnakan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini.


Pemerintah melalui RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini telah memuat hal-hal yang mendasar, strategis dan memberikan arah bagi pembangunan pertanian khususnya dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani. Lingkup pegnaturan perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi, perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan dan peran serta masyarakat.

28

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah menyeluruh, transparan dan akuntabel. Perencanana harus dilakukan dengan berdasarkan kepada daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, rencana tata ruang wilayah, perkembangna ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah petani, kebutuhan pra sarana dan sarana, dan kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budidaya setempat. Strategi perlindungan petani dilakukan melalui: Pra sarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, penghapusan praktek biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanggulangan dampak perubahan iklim dan asuransi pertanian.

Sedangkan strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran, hasil sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dan penguatan kelembagaan petani.

Hal penting lainnya adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan fasilitas bagi petani menjadi peserta asuransi pertanian. Untuk memberikan perlindungan bagi petani dari kerugian gagal panen. Fasilitasi tersebut dilaksanakan dengan memberikan:

a. Kemudahan pendaftaran. b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi. c. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi. d. Bantuan pembayaran premi. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dilakukan melalui pengendalian alih fungsi

pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar. Selain itu pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan sarana produksi pertanian secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat harga dan harga terjangkau bagi petani serta mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani bersumber dari APBN dan APBD melalui lembaga perbankan dan atau lembaga pembiayaan petani yaitu berupa penugasan BUMN bidang perbankan dan BUMD bidang perbankan dengan membentuk unit khusus pertanian.


Sebagaimana kita maklumi bahwa didalam RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini terdapat 2 pasal atau ayat yang mengamanatkan disusunnya peraturan pemerintah, 5 pasal atau ayat yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dengan peraturan menteri. Dengan selesainya RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini tugas pemerintah yang akan harus segera dilakukan selanjutnya adalah menyelesaikan peraturan perundang-undangan sebagai turunannya tersebut agar amanat dari RUU ini dapat segera diimplementasikan dalam rangka membangun kemandirian, kedaulatan dan kesejahteraan petani.

Harapan kami RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini dapat memfasilitasi penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani secara berkelanjutan, sekaligus menjamin kesejahteraan petani untuk mewujudkan petani yang mandiri dan berdaulat. Semoga ke~a keras ini mendapat ridho Allah SWT.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Menteri atas pandanagn akhir dan sikap akhir dari pemerintah. Namun sebelum kami melanjutkan untuk minta persetujuan ada beberapa hal yang akan

disampaikan oleh Ketua Panja. Pak Herman Khaeron kami persilakan.

KETUA PANJA (IR. E. HERMAN KHAERON,M.SIIF·PD):

Terima kasih Pimpinan Rapat.

29

Satu mengenai judul, saya kira hampir seluruh fraksi-fraksi, bukan semua fraksi-fraksi setuju dengan judul Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jadi memang itu yang amanat terakhir di Rapat Panja kami menyerahkan kepada fraksi-fraksi untuk mencari fatwa. Dan sekali lagi tidak pernah ada pembahasan mengenai singkatan Perlintan, jadi ini mohon tidak menjadi sesuatu yang disampaikan didalam rapat ini karena tidak pernah ada.

Yang ketiga adalah sosialisasi Pak Menteri, jadi didalam Rapat Panja kami menginginkan bahwa Undang-undang yang itu sang at bermanfaat bagi bangsa dan rakyat disosialisasikan secara masif, supaya betul-betul difahami oleh rakyat dan tentunya hal-hal yang menjadi privilege dan kekhususan pemerintah terhadap rakyat ini bisa sampai kepada rakyat dan bisa mem-follow up-inya karena mungkin si suatu waktu, di suatu daerah tentunya hal ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada informasi yang sampai kepada masyarakat.

Yang keempat, mohon kepada wakil pemerintah jangan setelah ini selesai, lantas menghilang begitu saja karena ada beberapa lembaran yang harus ditandatangani. Kemarin keputusan di tingkat I P3H begitu selesai, semuanya menghilang, tentunya dokumen penting yang harus ditandatangani ini akhirnya lolos dan akhirnya harus melalui sebuah proses-proses yang tentunya butuh waktu dan butuh kebersamaan lagi untuk menandatangani itu.

Jadi mohon dengan hormat saya kira kepada para wakil pemerintah untuk tetap untuk bisa menandatangani terhadap lembaran pengesahan.


INTERUPSI F·PD (IR. H. M. ROSYID HIDAYAT):

lnterupsi Pimpinan. Saya memberikan catatan sedikit kepada pemerintah, terkait dengan Pasal 30 ayat {1) dan {2)

serta Pasal 101. Yang pertama Pasal 30 yaitu ketentuan mengenai larangan import komoditas pertanian tanpa ....... tertentu dan kedua kecukupan kebutuhan konsumsi dalam cadangan pemerintah ditetapkan oleh menteri. Nanti disini sudah jelas didalam ayat {1) alasannya adalah Menteri Pertanian. Jadi agar tidak ada lagi alasan di Rakor dan lain sebagainya bahwa sekarang ini komoditas pertanian kalau ada kebutuhan tentang bawang, buah dan sebagainya ini komoditasnya di Menteri Pertanian, jangan di Perdagangan lagi. Jangan sampai ada surat edaran Menteri Perdagangan yang mengatur bahwa mangga boleh masuk, pepaya boleh masuk dan ini ketentuannya adalah pidana. Kalau meneri sendiri tidak melaksanakan itu maka bisa juga dikenakan pidana karena didalam ketentuan pidana adalah setiap orang.

Jadi saya menggarisbawahi ini bahwa dengan adanya segera diundangkannya Undang-undang ini, maka nanti agar supaya tidak ada lempar-lemparan tanggung jawab lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Rosyid penekanannya. Dengan selesainya penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir dari masing-masing fraksi dan

pemerintah, apakah RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat disetujui dan dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR Rl?

(RAPAT SETUJU)

Alhamdulil/ah, mohon maaf, silakan Pak Menteri karena ada interupsi Pak Rosyid. Baik, terima kasih. Berdasarkan Pasal 149 dalam peraturan Tata Tertib DPR Rl acara selanjutnya adalah

penandatanganan atau paraf naskah RUU. Oleh karena itu kami minta tim sekretariat untuk menyiapkan dan kemudian nanti rapat akan

segera kami tutup. Akhir penutup dan Rapat Kerja pada hari ini. Kami persilakan Pak Menteri.

MENTERI PERT AN IAN (SUSWONO):


30

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR Rl yang kami hormati.

Alhamdu/illah kita telah menyelesaikan satu RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dibahas cukup intens. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sangat baik ini dan tentunya juga kami mohon dimaafkan apabila dalam selama pembahasan RUU ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

Terima kasih.

Wassa/ammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAP AT:

Wa 'alaikum sa/am warahmatullahi wabarakatuh.

Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR Rl mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Komisi IV DPR Rl dan pemerintah yang dikoordinir oleh Saudara Profesor Ahmad Suryana selaku Pit Kepala BPSDMP Kementerian Pertanian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran Sekretariat Jenderal DPR Rl khususnya kepada tim aksistensi dan Sekretariat Komisi IV DPR Rl serta tim dari pemerintah yang lebih dikenal dengan nama Tim Dapur yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam membantu kelancaran pembahasan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya serta meridhoi hasil kerja kita dengan mengucapkan alhamdulil/ahirrabil'alamin Rapat Kerja ini kami nyatakan ditutup.


(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.45 WIB)

An. Ketua Rapat Sekretaris,

Etv Tiyastuti. SE NIP. 1970090 199603 2 001

27. INDIRI CHUNDA THITA SYAHRUL, SE, MM - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20180322-014315-5827.pdf · Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur

Documents