•• ( i DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI Ill DPR-RI dengan MENTERI KEHAKIMAN R.I. DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT Ill RANCANGAN UNDANG-UNDANG . TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA - - MASA. PERSIDANGAN II TAHUN 1992-1993 RAKER KE: 2 Selasa 19 Januari 1993 . . . SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI BIRO PERSIDANGAN BAGlAN SEKRETARIAT KOMl81 HJ Jat\arta, .tanua't 1ttt \ • :1
71
Embed
berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · •• i ( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI Ill DPR-RI dengan MENTERI KEHAKIMAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
••
(
i
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RISALAH RAPAT KERJA KOMISI Ill DPR-RI
dengan
MENTERI KEHAKIMAN R.I. DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT Ill
RANCANGAN UNDANG-UNDANG . TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
2. Ny. Lies Soegondo, SH Direktur Jenderal BAOILUMTUN.
3. Dr. Bagir Manan, SH . Direktur Perundang-undangan. . 4. Ny. Fatimah Achyar. SH : Direktur Pra TUN Mahkamah Agung 5. Sulis Sugito, SH : Direktur Tata Laksana. 6. Beserta Staf
KETUA RAPAT
- 2 -
KBTUA RAPAT (S. SUHARDI, SH.)
Assalamu 1ala1kum Wr. Wb.
Rekan-rekan Kom1s1 III DPR-RI yang kami hormati, Bapak Menteri beserta Star yang kam1 hormat1,
Sesua1 TATIB DPR-RI Pasal 100, pada Raker Kom1s1 III dengan Pemerintah dalam hal 1n1 Bapak Menter1 Kehak1man, sudah d1had1r1 oleh aeluruh unsur Fraks1 dan Anggota yang had1r pada har1 1n1 adalah 26 orang. Jad1 leb1h dari aaparuh, dansan demikian sudah quorum dan Raker 1n1 dapat mengamb1l keputusan-keputusan secara sah. Dengan dem1k1an Raker Kom1s1 III DPR-RI dengan Menter1 Kehaklman d1buka ••••••••
luruh Stat yang kam1 hormat1, dan Rekan-rakan dar1 Maas Media yang kami hormat1, berd8!tarkan basil rapat dengan pemer1ntah pada Raker tanggal 14 Januar1 1993, te lah d1sepakat1 jadwal acara Pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan T1ngg1 Tata Osaha Negara Surabaya.
Pada har1 1n1 acara kam1 1ngatkan kembal1, urutan acara adalah sebaga1 berikut a
1. Pengantar Musyawarab S1ngkat dar1 Fraks1-fraks1 terhadap RUU Pembentukan PT. TUN SURABAYA.
2. Sambutan S1ngkat Pemer1ntah Terhadap Pengantar Musyawarah S1ngkat · Fraka1-fraks1.
3. Pembahasan DIM Persand1ngan Fraks1-traks1 ltas RUU Tentang Pembentuk an PT. TUN SURABAYA.
Apakah ada uaul-uaul lain d1 samp1ng Acara yang kita sepakat1 1n1, tidak ada. Ba
·1k kalau begitu mar1lah k1ta langsung aaja menginjak kepada Acara Yang Pertama ya1tu Pengantar Muayawarah S1ngkat Fraks1-traka1 terhadap RUU Pembentukan PT.TUN SURABAYA.
Untuk pertama kalinya kam1 pers1lahkan dar1 Fraks1 ABRI,
PENGANTAR MUSVAWARAM FRAKSI ADRI DALAM PEMBICARAAN TINGKAT III
RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA T E N T A N G
PEMDENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAUA NEGARA SURABAYA
YTH. • • • •
- 3 -
Yth. sdr. Pimpinan rapot, Yth. Sdr. Menteri Kehokiman Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah beserta Stof 1
Anggota Komisi III dan hadirin sekalian yang komi hormati.
Pertama-tama marilah kite panJotkon puJi don syukur kehadirat Tuhan Vang Maha Esa atas korunia-Nya kepada kita ~ekalian, sehingga pada hari ini kita depot berkump~l dala~ keadaan sehat wal afi'at guna bersama-sama mengawali Pembicaraon Tingkat I I I pembahasan Rancangan Undang-undang ten tang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaho Negara Surabaya dengan penyampoian Pengantar Musyawarah dari masing-masing Fraksi. Terimo kasih kami sampaikan kepoda Pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pengantar Musymvarah F roks 1 ABR I.
Sdr. Pimpinan dan hadirin sekalion yang kami hormati . •
Dalam raogka mewuJudkan masyarakat adil don makmur berdasarkan Pancasila melalui Pembangunan Nasional, peranan don keikutsertaan Pemerintah dalam kehidupan kemasyarakatan akan semakin meMingkat.
Peningkatan pelayanan itu.ada kalanya melampaui ·bates kewenangan administrasinya, sehingga mungkin dirosakan merugikan kepentingan onggota masyarakat tertentu, yang dapat menimbulkan sengketa tata usoha negora. Sebagai negora hukum yang berdasarkan Pancasila, kita telah bersepakat untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Paso! 6 oyot {2) Undong-uridang ini menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tota Usahq Negara berkedudukan di Ibukota Propinsi dengan .doerah 11ukumnya meliputi wilayah Propinsi tersebut (ybs) 1 Jodi idealnya dimasa datang di inginkan adanya satu Pengadi lan Tinggi.. Tota Usaha Negara di setiap Propinsi. Namun sebagaimana dijeloskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang·Nomor 5 Tahun 1986, pembentukan Pengad.ilan Tinggi Tata Usaha Negara akan dilakukan secoro bertahap di'sesuaikan dengan urgensi don kemampuan doya dan:dana yang tersedia.
Untuk •••••••
I·
..
,,., 4 -.
Untuk pertama kalinya dibentuk 3 (tiga) buah Pengadilan Tinggi Tota Usoho Negara yoitu Pengadilan Tinggi Tata Usaho Negara Medan, Jakarta don UJung Pandang, sebogaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990. Selarna ini kita saksikan bahwa sengketo toto usoha negaro yang diselesaikan ke Perodilan Tota Usaha Negara semakin meningkat, sementora itu kemampuan negaro untuk membentuk beberapa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang baru narnpaknya sudah memungkinkan.
Olet·1 karena itu Fraksi ABRI menyombut dengan gembira diojukannya Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pengodilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ini, sehinggo penyelesaion sengketo tato usaha negara diharapkon depot lebiJ1 . cepat don para pencari keadilan mendapat pelayanan yang lebil'l boik korena Jarak antaro Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara don poro pencGri keadilan lebil1 dekc1t.
Dolam penela~han Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pengad il an T ingg i Ta~a Usaha Neg a r·a Surabaya in i F rok s i ABR I bertolok dari pokok pikiran yang merupakan sikap'politik Fraksi. ABRI sebagoi berikut :
1. Secora substansial harus mampu meningkotkor) pelayanan terhadop para pencari keadilan sehingga lebih menJarnin penyelesaion ,Perkara yang cepat don tepot dengan biaya yang terJangkau oleh masyarakat.
2. secorc1 formal horus menghasi lkan Undang-undang ten tang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang nc1lar, padat don baku
.Dengan menggunokan pokok-pokok pikiran tersebut Fraksi ABRI menyrnnpaikan beberapa hal sebagai berikut
Yong berkoitan ctengan Pokok Pikiran Pertamo.
1. Pembentukan Pengadilan Tinggi ,Tota Usaha Negara.
~
a. ••••••••••••••
·~l
1
..... --
- 5 -
a. Seperti telah dikemukakan di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara normati f dibentuk di setiap Propinsi. Oleh karena i tu kata "pada dasarnya" dalam konsiderans Menimbang butir a, kami sarankan seyogianya dihapuskan don diganti dengan kata "perlu dibentuk" karena kata "pada dasarnya" itu memuot konotasi seoloholoh pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di
setiop Propinsi hanya opsional saJa.
· b. Namun demikian, pembentukan Pengadilah Tinggi Tata Usaha Negara di setiap Propinsi dilakukan secoro Dertahop sesuai dengan kemampuan daya dan dona yang tersedio. Karena itulah masih perlu ditegaskan bahwa daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ini akan berubah apabi la ado pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Propinsi loin yang dengan berlakunya Undang-undang ini merupakan sol ah satu doe rah hukum Pengadi lan Tinggi Tata Usana Negara Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, Froksi ABRI menganggop perlu menambahkan satu pasal yang berbunyi :
Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya sebagaimona ditentukan dalam Pasal 2 Undang-unaang ini~ ber laku sampa1 terben tuknya Pengadi 1 an Ti ng9J Tata Usoha Negara lainnya se-bagalmana dimaksud dolam Posol 6 oyat (2) Undang-undang Nomor S Tahun 1986 tentang Perodilan Tata Usaha Negara.
2. Soot berlakunya Undang-undang.
Didolam Rancangan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Undang-undang ini mulai. berlaku pada tanggal diundangkannya. Soot pemberlakukan sangat penting dikaitkan dengan wewenang yang akan dialihkan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta don Pengadilan· Tinggi Tata Usaha Negara UJung Pandang kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Berdasarkan hal tersebut Fraksi ABRI ingin menanyakan seJauh mono kesiapan Pemerintah dalam reaJisasi pelaksanaan Undangundang ini. Seondainya diperkirakan kesiapon tersebut belum depot sepenuhnya d1reol1sos1kan, apakah t1dak eeyog1gnya diberikon tenggang woktu ontara pengundanaan donean 1aat berlakunya Undong-undang te~sebut.
Yang •••••••••••
I·
- 6 -
Yang berkaitan dengan Pokok Pikiran Kedua.
Fraksi ABRI menilai bahwa perumusan dan sistimatika Rancangan Undang-undang ini telah mengarah kepada pembakuan, karena nampaknya sudah toot asas dengan sistimatika Undangundang yang semacam, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990, don Fraksi ABRI berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 itu sudah cukup nalar dan padu:
Mengenai beberapa tanggapan, pertanyaan don saran penyempurnaan yang selengkapnya telah kami tuangkan dalam Daftar Inventorisasi Masalah (DIM).
Sdr. Pimpinan, Sdr. Menteri Kehakiman don hadirin yang kami horma.ti.
Mengingat bahwa kita sudah pernah membahas Rancangan Undangundang semacam ini diwaktu yang lalu, · Fraksi ADRI mengharapkan pembahosan dapat berJalan lancar sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, .-tanpa mengurangi bobot materi Rancangan Undangundong. Kami ·yak in bahwa dengari keari fan dan suasana keke luargaan don musyawarah dari sumua pihak harapan kami ini dapat diwujudkan.
Dem1k1anlah Pengantar Musyawarah dar1 Frakai ABRI telah kami sampa1kan, dan atas kesabaran untuk meng1kut1nya, kami ucapkan terima kasih. Assalamu•ala1kum Wr. Wb.
/
KETUA RAPAT a
Terima kasih kami aampa1kan kepada Yang Terhormat lbu Sumart1n1 yang te
R. U. U • 'fEN'f ANG P~BBHTUXAN PENGADll.LAN Tl.N9Gl.
TATA USABA NEG.ARA SUR.ABAYA.
Assai~u'a.J.ailrum w.w. Sdr. Pimpinan Xth. Sdr .• Men,teri Kehakiman R.1. beserta Staf' yang kBmi hormati. Rekan-rekan anggota Komisi lII D.P.R.-R.I. Yth.
Pertama-tam·a marilah kita panjatkan puji syukur kita keha~l.irat ALLAH SWT. atas rabmat dan karunia-NYA yang telah dicurahkan kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat had1r·berkumpul untult mengadakan mut)yawarah mengena1 R. U•·V· tentang Pembentukan Pengad11an •.r1ngg:L •:ata Usaha Negara Surabaya, di dalam keadaan sehat wal at1at.
Perken~nkanJ.ah k&mi, .rraks.1 Pe:z-s·atuan Pembangunan, .mengucap.:. kan terimakasih kepada Pemerintah yang telah mienyamp&ikan R.u.u. i"t.u dengan Amanat Pres.iden R.l. No. it.07/PU/Xll/1992 tgl. :50 Desember 1992 kepada Dewan yang dila·n;iutka~ del)gan Keterangan Pe-merintah yang disampaikan oleh Sdr. nenteri K.ehak1man R.I. dihada
pan Sidang .Paripurna Dewan pada tgl. 13 J:anuari 199:5.
• aadirin yang kami,. horuiat1. '
.Pasal 125 Peraturan 1'ata Tertib De.wan menyebutkan, bahwa pembahasan .R.u.u. dilakukan m&lalui empat tingkat pembicaraan, keouali apabila Badan Musyawarah menentukan pembabasan dengan prosedur s.1ngkat. Rapat .aadan l'lusyawarah pada tg1·. 11 Jlanuari 199~ te1ah memutuskan, bahwa pembicaraan tingkat 111 mengenai R.U.U. tentang Pembentukan .Pengad11an i•inggi ~ata Us:aha .Kegara Surabaya i tu dilakukan dalam Rapat Komisi lil tanpa me1a1ui pembicaraan tingkat JI. Dengan demikian, maka pembahasan R.u.u. t~rs.ebut dilakukan dengan
prosedur singkat.
:
Hadirin
i
- a -
Hadirin yang kami hormati.
Sebagaimana kita ketahui, pasal 10 dari u.u. No.5 ~ahun 1986 tentang ~erad11an ~ata usaha Negara menyebutkan, bahwa ~engad11an Tinggi ~ata usaha Hegara dibentuk densan undang7undang; sedangkan paaal 6 ayat t2) 4ar1 u.u. itu meriYebutkan, bahw~ Pengad11an Tinggi Tata usaha Negar~ berkedudutan di ibu k·ota propins1, dan daerah hukumnya meliputi w11ayab pr~lin•1.
Ap;b11a kita ber-asumsi, bahwa daerah hukUm Pengadi.Lan 'tinggi Tata usaha Negara ~~rabaya yang tercantum dida1am R.u.u. tentang · .t>embentukan .t>engadUan 'ringgi Tata Usaba .ftegara tlurabaya tersebut a1erupakan tahapan ael•. menuju pelakaanaan pasu.1 Ii ayut t2) u.u. No.5 Tahun· 1986 secara murni, maka .dengan memperhat1kan materi
. yang termuat d'i da1am R.11.U. teroebut serta proaedur i-enye1ema1annya yall8 ditempuh, maka k&mi berpendapat ketentuan-ketentuan yang terdapat di da1am u.u. No.5 ~ahun 1986 itu tel&h terperiuhi. ~erhubung dengan itu kami, ~rakei ~ersatuan ~embangunan, mufakat apab11a kita ber~ama-sama memul.ai membahas R.u.u. Tentang Hembentuknn ~engadilan ~inggi_~ata Usaha ~egara ~urabaya yang telah diajukan oleh Pemerintab tersebut.
tuan Pembansunan·, terhudnp R.u.u. yang ako.n kit·ll bnhal'I bormo.ma itu, e·I
dengan harapan semoga pem.bah.asannya akan berja1an is.near dan me:ng-· . I -hasilkan rumusan yang('terbaik 11ebagili subst'ansi tatanan hukum yang da.paf
;~ memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat demi kelancara~ .P.embangunan -Nasional. Adapun us.ul.an kami untuk ·menyempurnakan R.u.u. tersebut,
. e~dah disampaikan me1a1ui D.ll.M. yang diserabkan ke Bekertar1at Komisi III.
Akhirnya, apabil& ada h&l-h&l yans tid&k berkenan di hati hadirin yang kam1 hormat1, kami mohon maa:r yang sebe.sar .. besarnya.
Wassa1amu•a1a1kum. w.w.
Ill'' . • , , , , , , ,,, , , , , ,
- 9 -
KETUA RAPAT
Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak H. Oesman Sa
h1d1, SH yang telah menyampaikan Pengantar Musyawarah Singkatnya mewak111
F.PP.
Selanjutnya kami pers1lahkan F.PDI
F.PDI (Y.B. WIYANJONO, SH.)
Terima kasih
PENCil·,NTl·'f< l"IUE\Y ~\Wf.,HAt·l FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
TEf~Hf.H.)/.w:· Bl.JU TENT f.'NlJ PEMl:'.,ENTUl<{.\N F'ENGl~D I l.AN TI N(:J(:l I T/.\Tl\ us~~\H(.\ NEU~\H(-\ UIJf\f'.)[I{\ y {) •
y t h • ::> d r" • p i mp i IUH'l ~~ 0 m :.i. b'G .i • ;~ Yth. Sdr. Menteri Kehakiman yang mewakili Pemerintah. Yth. Sdr. Segenap Anggota Komisi dan·hadirin yang kami hormati.
kan Rahmat dan Berkahnya kepada kita sekalian, untuk mel~ksanak~n· t. L.t <1J c:\ t:; d .::·~mi k e pen t j, n g .to\ n m ca s y C:\ rt!:\ k 17:\ t 11 b a rl <:.lg:; .:i\ , d an r' E~ o t:\ r .:·:\ Hf;.' p Lt b l .i. k kit.~\ tf::?n.-.: in ta.
Smm1.:>ql~ Sj. ni:i\ r ~~w.,bj, j ~\k fiiti\rl lir\ii\nny.::\ mr.1~rti\ti'J)Ltk i p.i. k i r.::\n 11 h.::\ ti c:lt::\l"'I m;~~n1.tb.::l ,. .. i k i t t!.\ ~ \i.H.? h i l'HJ l~J cl d t:l' ,., g .~·u1 pen u h r .:Hu\ pt.~ n:>e:' Ltd 11~ I'" t.'\ .u, l:H~ 1·· s .r:\ n~ 1:.1 ""' liii •~\mt:\ k i "t c:" selesaikan RUU Pembentukan PT.TUN Surabaya dengan cepat~ tepat, bii\.ik d.'~\n bi:-:~ni~~r.
Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah yang telah memperM.i.rlph1:"n nuu i:~·r. TUN Bu1···~,b1i\\Yc\'.\11 tiH•:11rtt:."\ tt:.;il.~\h mt.~~ny1~mp~\ikc';\l'l d1~\n IYlf.:;'m-· berikan penjelasannya kepada DPR pada Rapat Paripurna Tanggal 13 J anLCar i 19'~3.
Langkc:nh y.:.'o\ng di t1:•Nnpuh Pemt'U'rin"tti:~h ini 11 me·munjukc::u·- kfi~'pt:kc.'..:.\an d~\n
kesigapan positip yang berdampak ganda.
1). Mc;:~mt:·~nl.th.i tunt.ut..:.~n pemEi\'l"'cii\tac::\ri mc:a•rnpt:\~rc::>lG•h kG'.::\diltAn di bidc:';\n<;J Penyelenggaraan Hukum Tata Usaha Negara.
2)R Memacu menciptakan ~par~tur P~morintah yang bersih dan berwibawa. Karena itu Fraksi POI menyambut baik dan menyam-. paikan pe:.mgharg~·an. Harapan dan usul kami, agar di saat-saat mendatang disusul dengan Pembentukan PT,TUN di lbu Kot~ Propensi yang lain, !l.li(i~ hi n C;'J<;;J ci:\ c:: epi\ 't tEf~r' PEiml..\ hl k e.1 tt:m tl.lr.m r.:·a ~ac\ 1 6 Ci\ ya t: ( 2) uu N<::>. ~'.\ T .i;\ ht..tn l '~tlb •
S ~·~1 b c::l o .. ~, i w "'' j u d n i c!\ t: F r cl:\ k !Fj i F~D r u n tu k d i:~ p .!:\ t m tx~1 n y •~' l E? s:~ ~\ i k .::-:\ n F~ u U p··r .. TUN Surct\t.:>c:~y1:A ~f.·:tc::.~'\r.rA c:t.tpi:l\'l:~ t.:~p11.'t.~ b11:\ik c.l,~n b~n.~,,; .. Fri.i\kn:..i ~\.:\mi telah mcimyapaikan Dcr:dtc:~r lnv(;~ntari!ls Masc:\lc\h DIM l<l~~pc.;dca Sf?krt:?tt:':\r-.i.:.;t. f((::>m.i!i:>.i pc':'\d1!\ T.:i\nqq.::~1 11.., ~J.::\nUi::\r·i 1c19~;; pao.i ~ t..:;li~'sLtai kesep.::i~.:ir:\tan yang telc:\h kita tK\C:.o\t Ti::\rll~H;J~\l l.L~ ~J .. ~\l"ILl~ff·i 1993.
Setelah • • • • • • • •
- 10 -
!:M t l~ l 1t\ h nH.~t m ta\ h ~\\W~ R LJ u pt:~\"' t:> er.~ n t:. u lqu·, pr . r u l\J Eh .. 11'" (iii b •'IA y ill\ b f.lt tl!HV:H" t..il\
penjelasannya y~ng disampaikan oleh Baudar~ Menteri K~hakim~n p .:.'\ d c:\ 1 :::.~ J ct\ n U ti';\ I'" i 1 f.~ t.~ ~~ !I F , ... cl:\ k ~ll .i. k iii\ m j, b t~~ , ... p till l"I d iii\ p 1'1i\ t b 1'i1I h w 1'i'1\ 't:. :1. d e'i'i\ k. 1'i1' ti /;i\ ha 1-tu' l Pr insi pi i l / mendasar :\.ic.t 1 n.'m •~ULJ t.er!!H~bu t 11 y.~H'\CJ nu~WHi.:11·· l t.t"· kan pemikiran dan pembahasan.yang mendalam!I Karena sebelumnya hl? l 1\l h d .i bu 41., t d 1ilf'\ d i pu b.HS k 1!H'\ l.Jl.J 1:::. •::?m l:H;.1t''l tu k 1\'i\ 1'11 pr . TUl\I !:it (·::~m c~\ c:: 1::1 m yaitu UU No. 10 Tahun 1990.
Sehingga yang pt~ny<:1~n1pu1•·n·r-«::\n 11
perlu k~ta bahas ~~ t::t l c:inq I•:. t':l\ p1i'1\n (?) d .ri\n
dan musyawarahkan n c-:·:~ ,·,"A k !ii• i <::> n .·:.1 l n y i~~ •
Berkaitan dengan itu, kami sampaikan beberapa usul perubahan dan penyempurnaan RUU Pembentukan PTMTUN Surabaya ~ebagai berikut~
Sebagaimana diketahui bahwa konsiderans dalem suatu UU mengandung Filosofi, motivasi yang didalamnya termasuk kcnstatasi-kcnstat~~i bf~' rd cii\~ii:':\ r k c\l"l he:\ i .. ~hti\ l t'.C1~1'"11!>~bu t k ~·:\m.i u1mu 1 k ~·,,n u
l). l•,~c,nt•.t.id,~r.mrltl mtr11·1imb.t~•·iQ hu1··u·r ti\) perlu d.i. ·i:.~mb1ilh k<-:·1'1::1iil"\1:U.L'\n Pasc.d 10 UU 14 Tahun 1 <;>70 r~11 'l:ang Ketentue:u1-·Kete11 tuan Pokok Kek \.tG.tsaan ~~f:?hak i man, sf:~br.u~~r.1.i indl.1k dar .i l.JU Nn. 5· Tiahun .1 <186 TRntang P~radilmn Tata Us~hM Nag~r~- ~ahingga jalas alur pengaturannya serta tampQk kcnsistensinya.
2). Konsiderans Mm"limL.o.:~n~} huru·t' b) c::litH:\Pl.t!ll> ·kil\l'"~:'ll''lii1\ l ... ,:·nnbii1\t:Jll1\ P<1·:~1'"1ii\c:Jj, .....
lan Tata Usaha Negara bukan lagi sebagai lembaga baru. S(·:r:r.~r~·:\ °fl"Jrm,~l t:elc\'~h lah:i.r Tii:\hun l.9f3/.;, di:\n 'tl\111 :l~i\h c:l.i. t:indtii\k lanjuti deng~n dibentukny~ b~ber~pa P~ngMdil~n TUN di berbagai Daerah, oleh karena itu muat~n tersebut $Ud~h tidak rmlevan maka dihapus saj~.
~$) • Konsiderans menimban~) huru ·f c::;) yc::'\n<;J ber i!iii i:>~·n i l ai .:.~n bt1:\hwc::1 PT. TUN Jakarta dtan F'T. TUN U.h.U1~l Pi~H)dti.\1'1~) yci.'\11<~ tnt'.\1li.il'1<1)"'•tn1::t!:;.in~1 meliputi sembilan dan sepuluh wilayah Prop~n~i/D~erah Tk. I, dipandang terlalu lua$ adalah penilaian sekarang ini~ maka o unsur waktu ~jsini perlu ditegaskan dengan penyantuman kata 11 kin.i 11 dimLtk•lfl k~l\lim.~t "dip.:.\nd.tm~;J t1iu·1.:.,lu lu1u• 0
•
4). Konsiderans mengingat butir 1. perlu ditambahkan Pasal 27 ~:\'f'1::\t ( 1) lJUi:> .tCJ4~3. ~~4:.\ra1·11t\ buny.i P~l\~i>.·~~l .in.i. ' 1 1i!>ac;J1ii\l1'ii\ wa.r,;;J1ii\l"\•i:i(;1~ra bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu de~gan tidak ada kecualinya "jugc:--\ menjc:.~di pr~rlu ditegaim~:.~m me::u:.1u~:. c:lcalc::\m Konsiderans mengingat, karena sebag~imana diketahui pihakpihak yang berpekara dalam Pengadilan TUN adal~h crang ata~ Badan Hukum b~rhadapan dmng~n Instan~i ~tau PeJMb~t Pemarintah, oleh karena itu perlu di tegaskan terhadap pihak-pihak ters~~bllt, lrltlH"ek1a dipt::\ll"'l1l'~kL1kc'::\l'l ~Uimi~ d.i.h1t\dcli\Pi1Ul hl..lkt .. tm, tcU'\Pc'i:\
kec:uali.
Hal
Hal • • • • • • • •
••••••••
,_;·-.
r
~ ..
5) •
- 11 -
Hal tersebut untuk memberikan ~esan kepada masyarak~t cari k~~dilan, bahw~ Per~dilan TUN ini b~tul-b~tul mi:~ l ,~\k sanio\k ct\n 'f un~i 1a .i ny.'=1 ti:>t:·Jb1':.'\~.l•':i\ i Ecti:\d an Pmr·.~"d i l !i:\l'"I y~\n~;J tidak memih•k, dan terlepas dari pen~aruh kekua~a~n termasuk kekuas~~n Pemerintah.
p~m···
m\k W\n t:u~b.::.\s
C:ipi.ipLtra
Di k tum Pasa 1 4 yang mengc:\ tur masr.:.' lc:~h pc:,rkara Yi.tnQ talc.th d im.asul( kclr'\ k£~ PT .. TUN J ak t:.\I''' ta ~ t.au lJ .. hmo P~ru:lam(J,. y.iui; '"''°'''' t ,t, ..... nya termast.lk · daerah Hukum Pl'. TUN Surabaya 11 dc:\lcam Pascal terse-b\..lt digunakan ka:ta "termasuk 0 •
0 Senok •tA l'a ta Usi.\hi.\ Nagar•L y.nn; bH"m,u1n .. tk · da l Mm •••• " k i r• 11ya kata tertnasuk l ebih tepa t di gan ti .. ada 11 karena 11 termasuk" menunj uk an wi lay ah sedang y~ng d .i ·tel!"ang kan da lam in i · ad •TA l ah·.·· ·.·121.t:.ll.t:.1... .... ~.i.f.l.1.l.-J-al.lAb. ... ~J.ll.aU.~."·t:.'l. • c:J .i r.:.r. TUN ,, ~ k 'IA r ·t flA C:\tau. ~ur-abaya 11 j adi perkara yarag. telah berada ·.· cU PT tersebut. Maka lebih tepc.\t kalal.l .kite::\ gunca~am .. ktl\~ci:'
Penj el a5C\n·. UmlUR.
a) • Al iru?a. 2 ka ta "diu yang digunakan c::li bt!l ~·~~c:o\rH;J hLtkl.lm Pengadilan Tinggi Tata Usalia Neg4'ra~' ,!.l Jakar1:cm UJung Pandan~J II agar dihapus seE>l.lC\l pr.myebutct\11 dcr:\l cli\tn
10 Tahun L986~ ·
Apabilca' dimaksud menurdu~~kan tempc:o\t 11 kira11yc:\ "di" c::l~\pc::\t 'l:etap dipakai dengan menambah kata " yang berkedudukan" dimµka 0 di·u • "· .
b.J. Alinea 3 Kal imat yang menjelaskan bahwa Pe'ngacfi Ian i·ata Negara ~erupakan suatu le~b~ga.baru, sesu~i pemikiran dalam kcnsiderans, lebih baik di ha pus k.:u"&ma sud ah lembagca barulagi.
Selanjutnya untuk menampung tujuan PE~mbentukan PT.TUN YcUH;;J baru ·1ni yaitu
i) .. Untuk meningka~kan daya guna dan hasil guna p~laksan~~n·tu~as dan wewenang ~iedua PT. TUN yang tel ah ada • · ·· ' · ·
2). Untuk memudahkan par~ pencari keadilan dalam p~nyelesai~n sengket~ y~ng menJa.di kewenanQan Per~dilan ratei.' Usaht:.\ Naga,_;· ra, sesl..tc?\i .d~ngan aza$ Peradi lan .yang 5H~derhana, cepc:~t dan murah dinam rangka pemerataan memperol'(:lh ke.adi lan.
Maka penguraMgan Jangkauan daerah hukum PT.TUN Jakarta dan PT.TUN UJ.ung P~ndang dalam alinea 3 semestinya dikaitan dengan perlu di bentuknya PT.TUN Surab~y~.
Dengan •.•• •.• •••
r - 12 -
Dengan dem1k1an penjelasan alinea 3 menjadi lebih s1ngkat namun sudah
padat dan berkesinambungan dengan alinea 4 dan 5.
Demikian beberapa perubahan/penyempurnaan RUU PT. TUN Surabaya yang diusulkan
oleh F.PDI secara umum dalam Pengantar Musyawarah. Sedangkan penjelasan lebih r1nc1 mengena1 usulan tersebut akan kami sampaikan
dalam kesempatan berikutnya.
Atas perhatian Sidang yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.
KETUA RAPAT
Terima kasih kam1 sampaikan kepada· yang terhormat Bapak Y11 B. WIYANJO
NO, SH yang telah menyainpa1kan Pengantar Musyawarah S1ngkat mewakili fraksi
nya yaitu F.PDI. Dan selanjutnya untuk giliran yang keempat, waktu kami hatur
kan kepada F.KP , kami persilahkan,
F.KP (SOEBAGJO, SH.)
Terima kasih Saudara Ketua,
Assalamu'ala1kum Wr. Wb.
Pimpinan Komisi III, Saudara Menter! Kehakiman beserta Star yang kami
hormat1, Rekan-rekan Komis! III yang terhormat.
Sebelum F.KP menyampaikan Pengantar Musyawarah, izinkanlah kami menyampaikan
suatu hal terlebih dahulu yaitu berkenaan dengan adanya Tambahan DIM dari F.KP
menyusuli DIM yang telah disampaikan pada Sekretaris Komis! III yang telah di
himpun dalam DIM Persandingan. Yaitu adanya DIM Tambahan mengenai usul F.KP ,
adanya Pasal Baru yaitu sebagai Pasal 4 Baru yang substansi materinya mungkin I
telah d1sampa1kan juga kepada Anggota-anggota Komis! III yang terhormat, juga
termasuk Saudara Menter! Kehakiman. Tiada lain tambahan in! memang semata ada .. nya kesalahan tehnis yang sebetulnya telah disusun oleh F.KP namun tidak ter•
tul1s dalam DIM yang.disampaikan kepada Sekretariat Komis! III. Untuk 1tulah
mohon bisa d1ter1ma DIM Tambahan ini sebelum memasuki pembahasan DIM permasa
lahan menyangkut RUU Pembentukan PT. TUN Surabaya. Dan selanjutnya kam1 seral!
kan kepada Juru Bicara F.KP yaitu ·NY. FARIDA SYAMSI CHADARIA, SH untuk me -
nyampaikan Pengantar Musyawarah F.KP.
F .KP. {NY. FARIDA SYAMSI CHADARIA, SH.)
Terima kasih
••••••• '
- --~-----------
- 13 -
PENGANTAR MUSYAWARAH FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DPR-RI
DALAM MEMASUKI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPU~LIK INDONESIA
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Aeaalamualaikum Wr.Wb.
Yang terhormat Sdr. Pimpinan, Yang terhormat Sdr. Mentori Kehakiman yang mewakili
Pemerintah, Yang terhormat Para Anggota Komisi-III,
Hadirin sekalian yang kami muliakan.
Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama perkenalkanlah kami mengajak saudara-eaudara semua untult memanjatkan Puji Syukur kehadhirat Tuhan Yang Maha Kuasa, eekaligus memohon rakhmat dan
hidayahnya sehingga kita semua diberikan iman, kesehatan, keselamatan dan kemampuan dalam menjalankan tusae dan · pen~abdisn
.terhadap nusa, bangsa dan negara.
Hadirin yang kami hormati,
Frakei Karya Pembangunan menyambut gembira dan bereyukur, karena
rapat kerja kali ini adalah merupakan periatiwa penting kedua kalinya untuk membahae Rnnonn8nn Undons-und~n~ Pen~adilan Tata
Usaha Negara, setelah . dua setengah tahun yang lalu, dimana Pemerintah ·telah menyampaikan Keteran"an Pemerintah atas
Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang, yang kemudian
pada tanggal 30 Oktober 1990 Rancangan Undang-undang t~rsebut
telah dieahkan menjadi Undans-undan1 Republilc Indoneeia Nomor 10 Tahun 1990 tentans Pem~entukan fenaadilan T1n11i Tata U••h• Ne~a~a Jaka~ta, H•d•n d•n UJ""' Pandanle
• ' • t • •
•
~ -~-----------------
- 14 t~dr. Pimpinan clan Para An~gota Dewan yan/il t,(9rhormat,
cL::-.r i pad.:-\ i tu. hal ini 1.h1(.ta merttpaka.n langkah rna.:lu bag.i
perkembangan peradilan di negara kita. yaitu guna memperoepat
preses penyelesaian sengketa perkara Tata Usaha Negara.
Hadirin yang kami hormati,
Hakikat dibentuknya Badan Pengadilan tersebut adalah dalam rangka
upayn tcrciptanya daya guna clan hasil gurin tugaa Peradilan Tata
Usaha Negara pada umtunnya chm Pen•r..t~1dllctn '.L'.l.nr~td. '.l'ttt,a Ut:JF.tha Ne~ara
~~ura.ba\'!\ pada khueuemya·, menginiitat "1an(ikausn daerah hukum
Pengadilan 'l'inggi 'l'ata Usaha Neg~rcl '"lakart.a, Hedun' dan Ujunt;!
Panda11g dipandang terlalu luas. baik dari segi jangkauan wilayah daerah hukumnya maupun jangkauan pelaksanaan tugas Pengadilan
Tata Usaha Negara.
Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat~
P~rkenankanlah pada Rapat Kerja yani terhormat ini, Frakei Karya
Pembangunan menggunakan kesempatan me1wampa.ikan
pemikiran yang oleh Fraksi kami dianggap panting
dengan pembahasan Rancangan Undan[r:!···undnng ten l~·::m,.;.c
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yaitu :
,,
· b(!jqwt•apt1
sehubungan
Pembentukan
\ 1. Sesuai
tanggal
dengan keputusan Rapat Badan Husyawarah Dewan pad a
bahwa 11 Januari 1993 yang lalu telah ditetapkan,
pernba h.s.sa n Rancangan Undang- undan(~ Pr::i111\Jf;,ntu kr:,1 n
Pr:inr-1ad l. lan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tempuh melalui
prosedur singkat (short cut)~ sehingga diharapkan pada tnn~gol
28 Januari 1993 nanti sudah ada pengambilan keputusan atas
R.ic.lncangan tJndang-undan~ terruebut .
Assumsi kita mengapa Rancangan Undang-undang tersebut pembahaeannva dilakukan den1an proaedur sinikat, karena diharapkan aeca.t-a kwal1tatif tidak ak.an banyal~ J>•Pm••aJ.ahan karena hanya terd1r1 dar1 llma pamai, A1•••n i•~n
')leh karena itu Fraksi Karya Pembangunan berpendapat·perlu ada
rumt 1t·:~tl n ~'1':\ nf;! m~ngn tu rn~..'n. EH? t:. :l cJ,:i k- t. i daknya d 1 u t•1:1.i k.:in d;;J J. tur1
Pen'"i '·~ l.ris;.rn Umum a tau Penj e. lasan Pasalnya.
Dalam Keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Saudara
Henteri Kehakiman dihadapan Sidang Paripurna Dewan pada
t 0:mg1-t1J I. 13 .Januat' i 1993 ytrn@: l;du Ii tae1 f~ancangan Undang-undang
tentang Pembentukan Pengadilan 'l1inggi 'l'ata Usaha Nega~a
Surab'9~.ra t.e lah diungkapkan : 11 bahwa untuk melaksanakan
kett:?ntu.i.m Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
pembe11tukan Pengadilan Tina~i Tata Usaha Negara dilakukan FJP.C1.1\'fl bertaha:p". Untuk h&&l t•r••but VvaJJ•i. k•m.t. m•n•h•Jt•Ptt•n, dala.m r~n,11';a mewu~udkan •••• P•M•P•t.••rt k••••••••n MtMP•••·'•h k Ji t l•hueua11uft da 1.u1t P•rtV• L•••f..•n ••n•k•*• 1'•i• U1•h• f!f)(. t.Ln ~ '
- 16 -terjan~kau oleh eeluruh lapienn maayarakat, proeea ~embentukan Peradilan Tata Ueaha Ne,ara balk Pen"adilan Tin8i1 Tata Ueaha Neaara maupun Pen1adilan Tata Ueaha Neaara di eetiap 1bu kota Kabupaten/Kota Hadva, dapat tarealieir · lebih oepat eeeuai dengan ekala prioritae waktu menurut daerah yani dipandan~
po~ensial atau mendesak untuk eeaera dibentuknya Peradilan
Tata Ueaha Nesara.
Saudara Pimpinan dan hndirin yang kami hormati, Porkenankanlah pada keeempatan ini pbla rraksi kami m~n~ojak
semua pihak aiar didalam rangka memaeuki pembahaean Ranoangan
Undang-undans ini senantiaea menaembanakart suaeana dialoaie yani
demokratis, den~an men~utamakan prinsip-prinsip mueyawarah dan mufakat dalam pengambilan setiap keputuean.
Fraksi kami menaharapkan agar pembahaean Rancangan Undang-undang ini selalu berlaneeune dalam euasana kekeluar8aan, keakraban dan kete~bukaan, karena dengan sikap-eikap sep~rti itulah akan memudahkan basi kita didalam memadukan eesenap pikiran dan
persamaan vana berkembana dalam membnhae Rnnoan"an Undan"-undnn"
inL Kesemuanya itu tidak lain dimakeudkan untuk memberiltan karya yan(l
terbaik bagi'bangsa dan negara. · Hadirin yang k~_mi hormati,
Didalam memasuki pembahaean Rancangan Undang-undana
kami telah mengajukan beberapa maealah baik bersifat maupun redaksional yang dituangkan dalam Daftar
Hasalah CDIH), semuanya itu tidak lain dimaksudkan
ini Frakei
eubstaneial Inyentarisaei· untuk lebih
menyempurnakan • Ra.ncang~n Undang-undang ini. Pada keaempatan ini
Fraksi Karya Pe .. ~bangunan ingin pula menyampaikan terima kaeih kepada Saudara Menter! Kehakiman yang telah menyiapkan jawaban
terhadap Daftar Inventariaaai Maaalah, eehingga akan lebih memudahkan dan mempercepat proses pembahasan. Kami juga
senantiasa konsisten terhadap tekad kita eemua untuk menyeleeaikan pembahasan RanoanQan UndanQ-undana ini ·seeuai
dengan jadwal waktu yang telah kita setujui bereama, Dan densan
Pembangunan mem!=»hon ridho Tulum Yan11 Maha Ku•••, l7itAJu1t
siap untuk membahae Ra.noansan ·.Undan1•Undaru1
Demikianlah Pensantar Husyawarah Fraks1 Karya Pembangunan yang merupnkan pentiantar dalntn ll\C111\llt:SUld,· pombaha.,on nanat.anJ,iU1n Undanr.i
Terima kasih kami mlRlpaika.n kepada yang terhormat Ibu Farida
Syan1si. Chndar.iu, 8H yang Lttlnh nu:mynmpaikan pengantar singkat duri
Farksi Karya Pembangunan. Selanjutnya dengan segala hormat waktu kami
haturkan kepada Pemerintah dalam hal ini adalah Bapak Henteri Ke ha k i nrn n u n tu k nw n y fUl pa 1 k an u u nab u tun t.:d. n g k u L Po mt'? r i. n ta h Lo duuJ 11 p
pengantar musyawarah singkat dari farksi-fraksi, dengan segala hormat
Menurut saya ini masih ada masalah, karena FPDI\ini masih
punya keterkaitan dengan usulnya yang di b, dia akan
be rub ah no me r k a 1 au u s u l n ya d i :::; cd:. u j u i , ~::;a ya k i r a a. d a
masalah.
KETUA :
Terima kasih, saya kembalikan kepada POI.
L.P.DJ. .... L.Y ..• _8._ •... j\TIYAH'...T.ONO ... :3HJ : Hemang mengena.i mater i t. ich.1.k ada masalah ,• namun karena
nn.nt.i urutan menyangkut kam:i. mohon untuk nanti saja Pak,
sekian Pak.
KETUA
Baik, bagaimana kita liwati saja dulu nomor 6, baik kita
sekarang, ~rutan 7 bagaimana ? maaih, baik, nomor urut e, Fraksi ABRI tetap, Fraksi Karya Pembangunan tetap, fPP
kososng ....... .
-24-
kosong berarti setuju, FPDI tetap dan Pemerintah sudah
barang tentu menyetujui.
Bunyi naskah
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Letnbaran Negara
Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lemb~ran Negara Nomor 2951);
Dapat disetujui ?
(Ketuk Palu)
Kemudian 9, disini didalam DIM terlihat Fraksi BARI tetap,
FKP tetap, FPP kosong berarti tetap, POI tetap, Pemerintah
tetap, bunyi naskah RUU :
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3316);
Dapat disetujui naskah ini ?
(Ketuk Palu)
Nomor
tetap,
urut 10, disini didalam DIM Fraksi ABRI ~etap, FKP
FPP kosong berarti tetap, FPDI tetap, bunyi naskah
RUU :
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
Dapat disetujui ?
(Ketuk Palu)
Nomor urut 11, Fraksi ABRI tetap, FKP tetap, FPP tetap,
FPDI tetap,
Pemerintah setuju
pemerintah setuju, Suny1 neskah :
- 25 -
5. Undang-undang Nomor 10 T~hun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung
Pandang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429) ;
Dapat disetujui ? KETUK PALU 1 X
12. Fraksi ABRI tetap, FKP tetap, FPP kosong berarti tetap, fraksi POI tetap, pemerintah setuju. Naskah RUU berbunyi :
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Dapat disetujui ?
INTERUPSI PEMERINTAH Hanya penulisan saja, ini nantinya jangan sampai DPR-RI dibawah , didalam naskah RUU itu memanjang, saya kembalikan saja kepada yang sudah-sudah apakah memanjang apakah berdua ini.
KETUA RAPAT :
Yang benar itu OPR-RI, bukan DPR, lalu RI-nya dibawah, saya kira
betul apa yang disampaikan oleh bapak Menteri Kehakiman, penulisan
nya ad\l ah : \ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Apa betul begitu penulisannya bu Hartini. Mohan pihak sekretariat
untuk membenarkan penulisan DPR-RI itu penulisannya satu baris. Baik terima kas1h ko~eksi pemerintah. Disetujui ?
KETUK PALU 1 X
Baik, selanjutnya nomor 20 halaman delapan , DIM nomor 20 ini FABRI menyatakan tetap, FKP tetap, FPP tetap, dan FPDI tetap. Apakah untuk sel an,jutnya bol eh di tul is sebagai dokumentasi ·di si ni
k o song ....... .
I .
- 26 - \ kosong ditulis tetap dari FPP. Jadi mohon diperbaiki dari Sekretari-
o at supaya kosng-kosong , supaya kelihatan gagah ditulis "tetap" begi-tu, sebagai dokumentasi otentik. Nomor urut 20, bunyi naskah :
b. sudah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Ujung Pandang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
INTERUPSI PEMERINTAH :
Ada kesalahan pak, kurang "Tinggi" pak, dari naskah RUU " sudah diaju-kan keapda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ........ ", kurang kali-mat "Tinggi" pak.
KETUA RAPAT :
Baik saya ulangi. Jadi naskah yang benar, ini namanya tik fault, saya ulangi lagi bunyinya adalah 11
b. sudah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atau Ujung Pandang tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
Dapatkah disetujui ?
KETUK PALU 1 X
Baik sekarang kita menuju kehalaman 9, nomor urut 23, F.ABRI kosong, apa betul begitu, Sekretariat tolong diperbaiki ini mestinya ada tu-1 isan "tetap", FKP tetap, FPP tetap, F.PDI tetap. Sebelum saya bacakan apa ada tulisan yang salah pak Menteri.
PEMERINTAH : Nanti penulisannya saja pak.
KETUA RAPAT :
Baik kami bacakan naskah RUU
Disahkan di Jakarta pada tanggal ..... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO Diund~ngkan di Jakarta pada tanggal
MENTERl/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MOEROIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN
Ya,,.,,,,,
- 2? -
Ya silakan, tik fault saja pak.
PEMERINTAH :
Harusnya SEKRETARIS, SEKRERATIS.
KETUA RAPAT :
...
Tolong dikoreksi Sekretariat bukan SEKRERATIS, tetapi SEKEETARIS, ada koreksi lagi tulisan, silakan. Ada koreksi lagi dari FKP.
FKP .M. RUSDY THAHER,SH :
'rerima kasih bapak Pimpinan. Ini bukan koreksi, cuma sekedar barangkali pertanyaan, karena penulisan ini apakah memang kita harus setujui seperti ini. Masalahnya ada -lah, ~emang Undang-undang ini direncanakan tanggal 28 Januari sud.ah bisa diselesaikan o:leh DPR, akan tetapi penandatanganan oleh Bapak Presiden mungkin beberapa bulan kemudian. Sehingga timbul pertanyaan apakah kita_ tidak memperkirakan bahwa Sidang Umum MPR itu dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 11 Maret dan pembentukan Kabinet yang akan datang, apakah ·masih dalam batas waktu, tenggang waktu i tu pena.n
datang~~leh Bapak Presiden. Sehingga posisi yang akan kita setujui Menteri Sekretaris Negara tetap. Sekedar pertanyaan saja saudara Ketua.
KETUA RAPAT : Apakah yang diperkirakan hanya yang dibawah atau yang diat1s juga, mo
hon pendapat dari pemerintah.
PEMERINTAH :
Ki ta tempuh cara yang juga ,_bisa ki ta sepakati bersama karena a<la dua RUU di DPR sekarang. Sa tu· adalah· HAPBN dan yang kedua adalah ini, d_isi tulah nanti kita• .. 'terapkan suatu perlakyan yang sama. Yang kedua, ini disetujui 0ewan tanggal 28 Januari, tentunya diusahakan dari Dewan pun kalau bisa mengirimkannya ke pemerintah itu jangansampai sesudah tanggal 11 Maret. Jadi tergantung Dewan sendiri, Dewan i tu mengirimkannya -kapan. ____ Ka_la'l1 _ Dewan mengirimkannya katakanlah tanggal 1 Maret, Insya Allah pemGrin-tahpun sudah bisa, lalu di ta.ndangani sebelum tanggal 1 ·1 Maret. Jadi berpulang kembali pada Dewan kapan menyampaikannya ke pemerintah.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : 111
erima kasih pak Menteri, Saya kira supaya nama ini tetap semuanya, prosesingnya dip2rcepat, ada
usul lagi setelah.begitu.
Baik ••••••••••
- 28 - ...
Baik, dapatkah disetujui ?
KETUK PALU 1 X
Jadi sudah 8 masal~h yang disetujui untuk sementara ini. ·~l'"\~i' \ ~·-
A e k a rang ki ta men~il(jak halaman berikutnya mengenai PeriJel~is.::lh-~--
INTERUPSI FABRI NY.·SUMARTINI ·n, SH:
Didalam DIM kami ada ralat didalam halaman 3, ini juga rupanya salah ketik, pada nomor urut 5 butir_ d sesudah kata "Surabaya ••••• ", i tu sebetulnya tidak.ada. Karena sesuai dengan usul kami sesudah perubahan pun kan tid2k kami cantumkan.. Jadi ini salah ketik. Seharusnya hanya yang pertarna saja, jadi hanya saran yang pertama yaitu kata "yang berked.r1duka.n dli", dian tara kata "Negara" dan "Surabaya" dihapus, itu saja. Jadi kata "sesudah kata" itu dianggap tidak ada, salah ketik.
KETUA RAPAT : Jadi bunyinya bagaimana bu ?
F.ABRI NY. SUMARTINI D, SH
Jadi setelah perub~han ada dibawahnya itu, ini hanya erata. Sebelum . . ~
masuk kedalam pasa1_penjelasan. /,:1,l,.
KETUA RAPAT :
Baik, jadi koreksi:-:<lari FABRI dihalaman 3 disi tu usul perubahan butir d, bunyinya yang b~?ar hanya, bunyinya adalah demikian ; kata "yang berkedudukan di" dfantara kata "Negara" dan "Surabaya" dihapus. Kalimat tiga baris dibawahnya mohon dianggap tidak ada, yaitu yang berbunyi Sesudah kata "Surabaya •••••• dstnya •••• hukumnya" dianggap tidak ada. Baik kita menginjak kehalaman berikutnya, di Penjelasan.
INTERUPSI FKP NY.H. HARTIN! M KASRAN,SH :
Ini Pe.rijelasan Umum ya pak yang dimaksud, kami rriohon untuk bisanya menge nai penjelasan ini diserahkan kepada Timus atau Timcil pak, jadi tidak di pembahasan sekarang.
KETUA RAPAT
Yang tetap, tetap itu bu.
FKP NY. H. HARTINI.M KASRAN,SH
Pasal demi pasal yang materi saja pak, yang di penjelasannya nanti saja, penjelasan umumnya. Penjelasannya seyogyanya di Timus atau Timcil.
KETUA RAPAT :
Jadi judulnya saya kira bisa disetujui, kita lihat FABRI ini kosong atau tetap, tetap ya, FKP tetap, FPP tetap, FPDI tetap. Saya bacakan :
P en j e l a s an •••
- 29 -
P E N J E L A S A N A T A S
UND;\NG UND.ANG REPUBLIK INDONESIA
Dapat disetujui ?
NO MOR TA HUN 1.'ENTANG
PEMBENTUKA.N PENGADIL.A1~ TINGGI
TATA USAHA NEGARA SURABAYA
KETUK PALU 1 X
INTERUPSI FABRI NY. SUMARTINI D, SH :
Maaf interupsi pak ketua. Kalau ini setuju pak yang ta ••.•
KETUA RAPAT : Ini dulu bu, setuju, silakan bu Sumartini.
FABRI NY. SUMARTINI D, SH :
'l'erima kasih pak. Ini juga koreksi terhadap Sekretaria t untuk halaman
terakhir, penjelasan halaman nomor 4, disitu kami tidak menuliskan usul perubahan. Didalam DIM kami tidak ada menulis demikian, usul perubnhan tidak ad.a, tapi disini diketik. Ini tidak adc:i pak.
KETUA RAPAT :
Baik, begitu, jadi mohon dibuka halaman 4 nomor urut DIM 8, FABRI disini tertulis usul perubahan, itu rnohon dianggap tidak ada setelah mendapatkan penjelasan dari FABRI. Jadi yang lain-lain kita tunda dulu.
INTERUPSI FKP NY. ·. H. HARTINI M KASRAN, SH
Interupsi pak, usur ini d::_\ri FKP, jadi saya mohon ada, hanya salah kamar pak, mohon dikoreksi. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Jadi setelah mendapa tkan penjelasan ctari FKP maka usul ini sesunf;guhnya adalah usul perubahan dari FKP, apakah bunyinya demikian juga bu Harti·ni. Oleh karena i tu mohon sepenutmya ini digeser kekolom FKP.
Terima ka::~ih.
Apakah yang disetujui hanya ini saja, 9, 10, 11, 12, 13 apa bisa dibahQ.s sekarang untuk disetujui, FABRI ?
Sebab ini penjelas;m pak Menteri.
Baik sementara ini saja dulu. Dengan demikian sudah disetujui 9 masalah.
Apa masih ada me~usulkan untuk di break dulu, pak Menteri ada usul untuk di beeak. Terus saja dulu.
Bai~, m3rilah ki ta lanjutkan pembahssan DIM ini, sekarang sampai pada nomor urut 2, seluruh ffaksi mengajukan usul dan disini juga sw:lah ada
tanggapan-tanggapan dari pemerintah •. Untuk masalah ini kami silakan dari FABRI.
FABr~r •••••••••.•
- 30 -
FABRI NY. SUMARTINI D, SH :
Terima kasih bapak pimpinan. Sesuai dengan DIM yang kami sampaikan untuk 1"1 enim~~Jang butir ~' kami menyarankan, ada dua hal yang kami sarankan yaitu yang pertama ad2lah kata "pada dasarnya".diantara kata "Negara" dan "Pengsdilan" diha.pus, diganti kata "perlu d:ibentuk". Kata "dibentuk" diantara kata "Nega~" dan "disetiap" dihapus, sehingga setelah perubahan bunyinya menjadi ; Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (~) Undang-undang Nomor
5 Tahun 1996 ten~ang Peradilan Tata Usaha Negara, perlu dibentuk Pengetdilan Tingg1 Tata Usaha Negara di setiap ibukota Propinsi.
Alasa.nnya adalah penggunaan kata "pac:f_a dasarnya" kurang tepat, karena sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undnng-undang Nomor 5 Tahun 1986 memang seharusnya disetiap ibukota propinsi ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan inipun juga mengacµ kepada undang-undang yang lalu yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990. Terim~ kasih pak.
KETUA RAPAT :
Terima kasih FABFtE, dan kami persilakan FPP.
FPP H. OESMAN SAHIDI, SH
Assalamu'alaikum Wr Wb Disini kami mengusulkan ada usul perubahan baris keempat, kalimat " ••• ibukota Propinsi ••• " P-nya ini kecil. Kalau Propinsi itu merupakan istilah umum general name biasanya P-nya huruf kecil, tapi kalau Propinsi itu dikaitkan dengan tempat, itu jadi nama khuaus P-nya itu · hurt.if besar. Dengan demikian maka kami usulkan agar P disitu diganti dengan P huruf kecil ( p). Jadi ibukota Propinsi; jadi P kecil ( p). , Terima kasih.
KETUA RAPAT
Terima kasih, jadi FPP mengusulkan penulisan P besD.r menjadi P kecil (p), kami persilakan ctari F.PDI.
F.PDI HANDJOJO PUXRO, SH : Terima kasih Saud§.:ra pimpinan. Dari FPDI mengusul]{an ada suatu perubahari, mengenai penamba~han .. adanya_ suatu passl didalam pasal Und~ng-undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menurut hemat kami adalah merupakan suatu undang-undang pokok yang melah.irkann.ya .. , Selanjutnya melahirkan daripada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.
Jadi ••••••••••
- 31 -
Jadi disini adalah _nierupakan sumber hukum daripada lahirnya Und~mg
undang Nomor 5 Tahun 1986, jadi kiranya tidak ada salarmya kalau te tap dicantumkan _de?gan menginga t Pas:?.l 10 jelas meny3 takan adanya Peradilan Tata Usaha Negara menurut undang-und.3ng dimaksud. Untuk ini kami tetap sependap9t denp;an pendirian kami sekiranya diterima, kami tetap mencantumkan penambahan adanya "Pasal 10 dari pada Undang-unda11g Nomor 14 Tahun 1970 •• " Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih, jadi FPDI mengusulkan adanya penamb-3han tertulis didalam DIM ini dengan riesening yang disebutkan tadi. Selanjutnya kami persilakan FKP.
FKP SUTRISNO, SH
Terima kasih(bapak Ketua. Dari FKP sesuai clengan apa yang telah dituangkan dalam DIM, maka ada beberapa usulan pe~:Fubahan yai tu pertama kata "pada dasarnya" i tu dihapus, kemudian yang kedua kata "ibukota11 , itu dihapus dan ketiga s~ sudah kata "Propinsi" ditambah kalimat "yang berkedudukan di ibukota Propinsi". Sehingga bunyi nya adalah sebagai berikut setelah mengalami ... p.e.ru.b.ahan.
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tin_g gi Tata Usaha Negara dibentuk disetiap Propinsi yang berkedudukan di ibukota Propinsi
Sebagai tambahan, maka alasan rwnusan ini sebenarnya sekedar merupakan suatu penekanan dan penegasan, narnun juga memberikan fleksibeli tas sebagaimana apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam Keter~ ngan Pemerintah bahwa penyusunan Peradilan Tinggi ini adalah sifatnya berte.hap. Jadi demikian, teriina l<asih.
KETUA RAPA T :
Terima kasih jurub'lcara FKP, yang didalam usul perubahannya acla dua ka ta yang dihapus, tetapi aria penarnb8han ka ta. A tas usul-usul perub~ han ini kami mohon tanggapan dari pihak p :·metintah. Jfam:j. persilakan.
PEMERINTAH :
~ Saudara pimpinan, sebelum pemerin tah ·menyampaikan tanggapannya apakah juga tidak ditempuh prosedur yaitu terhadap apa yang dikemukakan FABRI
mendapat tanggapan dari lain fraks i, yang disampaikan oleh FKP kemudian mendapatkan tanggapan dari ketiga fraksi lain, demikian seterusnya baru pemerintah, kami tanya lebih dahulu bagaimana prosedurnya
apakah •••••••
- 32 -. "
apakah kami langsung ataukah yang disampaikan fraksi-fraksi itu
lalu ditanggapi, sehingga pemerintah paling akhir, begitu.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Saran yang disampaikan pak Menteri baik juga, tapi daripada antar fraksi menanggapi saya kira ditanggapi sec3rp. ke.::;eluruhan
oleh pihak pemerintah, kemudian dikembalikan kepac:.a .fraksi. Barangkali nan ti setelah ada tanggapan aarj pihak perner.intah, d.§.
ri pak Menteri mungkin sudah ada sinkronisasi, ada titik-titik pertemuan, daripada nanti antar fraksi berdebat. Barangkali sekarang ada air dingin dulu dari pihak pemerintah d.§. lam rangka tan~gapannya sekaligus mensinkrtonkan, pendapat kami
FABRI NY. SUMARTINI D, SH : Terima kasih Japak Pimpinan, kami kira usul saran penda:;;at d~:ri
bapak Menteri i tu ada baiknya, karena ki ta harapkan bapak Menteri nanti yang menjadi gongnya, begitu. Jadi sesudah ki ta saling menanggapi begi tu, nan ti gongnya i tu saya kira adalah pendapat d2ri bapak Menteri. Jadi kami memang sepend.§. pat usul dari bapak Menteri, terima kasih bapak Ketua.
KETUA RAPA T :
Ada pend3pat dn,ri fraksi-fraksi lain, FPP kami persilakan.
·FPP H. OESMAN SAHIDI, SH :
Bapak Ketua yang terhormat, saya kira apabila kita menangga.pi tiap fraksi saling menanggapi saya kira agak sedikit riskan untuk mempercepat penyelesaian pembicaraan ini.
Oleh karena i tu saya setuju den~san pendapat sauc!ara Ketua t3.di yang mengatakan bahwa sebaiknya dari pihak pemerintah dulu
seb~g~i •••••••••••
33
sebogoi nanti penyejuk pikiran dnri kito semuonya.
Terima kasih.
KETUA :
Terima Kasfti' 1Frnksi .pp ~:r-c:1 s l:.::mgg:"Jponny:i. Moh on t~ingg:i
pan fari Fraksi --PDI.
FPDI (Y.b. WIYANJONO, SH)
Terimn kosih Pimpinnn, Menurut k::imi nkan lebih mnntnp sehinggn k::m1i nknn merasn
terlibot semuanyo didolom membahns masing-mnsing doripadn fro~ si karena knmi jugn akan dicobo untuk mengerti, memahnmi dan kemudion membuat rumusan bersomn yang paling baik, dengnn demikion akan_lebih berbobot nilainya kemcmtapan dnri penerim.'lan klausula-klausula yang ado disini.
Jodi soya setuju bahwa opa yang diongkat oleh frnksi,ditanggapai olen frnksi yang lain kemudian Pak Menter!.
Kemungkinan satu fraksi sudoh terlibat dengnn yang lain itu sehingga itu sudah tercapai, tidak dinngkat lagi kan bisa
juga. Terima kasH1·.
KETUA :
Terima kasih PDI. Fraksi Karya kami persilahkan.
FKP ( H. NY. HAR'I'Ii" I M. KASRAl~, SH)
Terimn knsih. Frnksi Knrya menyetujui npa. yang diusulkan Fraksi ABRI
den Froksi PDI yaitu bnhwa kita soling nrah frQksi aiberiknn
kesempotan untuk soling menonggapi dulu, bnru kemudian Pemerintnh.
Terimn kasih.
KETUA i/'-
~apak So~sbhto komi persilnhkan.
FKP (SOESANTO BM~GOENNAGORO, SH)
Kepnda kawnn-k::-1wan dari Froksi Kary a, s nyrt sediki t men.1m
oah mono yang paling ennk. Apci yang diusulkan oleh Ke.tua_it\L ...
sebetulny.J ••••
34 . . ..... . . -· ··~-"·'··· ..... ~. ~· .....
sebetulnya sesuai deng::m terobosan yang seloma in1 sud.clh ki tet
bikin korenn bukan rahosia lagi bahwa deng~n ~anya DIM tertulis ini Pak Menteri sebetulnya sudah diketahui pendap~tnya,
dengan demikian itu kesejukJn ada tinggal sekarang frnksi -
fraksi setelah ~9k Menteri secora resmi mengutarakan pendapnt
nya, apakah sudoh tepat yang diusulkan Pok Menteri, inkasu di
dalam perkara konsider3ns ini, rnenunjuk kepoda undang-undang
yang telah ado, hol ini sejnlan dengon usul dnripado Pnk Ketu8 dengan demiki::m, memnng sebaiknya Pak Menteri, ~dimint:1 men::mggapi dari semuo yang sudoh dikemukaknn ~tu. Apnknh :1k~n konsi~
ten dengnn opo yang sudnh tertulis ini dnn ini dokumen resmi
dan buknn rahnsio lngi.
Dengnn demiki::m mungkin dciri frDksi-froksi setel.1h Pak
Menteri mengutarokan pendapatnyo :Jkan s ecora efisien, mant1
yang paling tepot, paling benar. Boru disitu ditaruh.
Jndi memong sayo mendukung Soudaro Ketua, yang
agar Pok Menteri jugn dalam sesion ini memberikan tongg~pnn lebih dahulu, bnru kepadn floor.
Terima kosih.
KETUA : ...
Baik. Jadi S'DYD 'ingin meletakknn kcisus posisinya. RUU
ini dibahns antnra DPR don Pemerintah. Jndi sup8yo did0lam
pembohasan sudoh~barong tentu ado bedn pendap6t dan sekorang
ini mnsing-mnsing fraksi sudah mengajukan uIM-nyn.
Knrena mnsing-mnsing sudah mengajuk::m DIM-nyr.l, n,:1skclh
ini disornpoikon Pemerintqh, mestinyo seteloh mengajuknn usulon usulan, Pemerintah menanggopi, tetapi ini ndnlnh forum demokrQ
si, jadi kalau memang menghendaki antora frnksi oeradu ~rgumen
lagi pc,dahril Pemerintnh. Ini kan konsep sud;ih d ciri Pemerintar:,
froksi-fraksi sudah menanggopi, sekorong dib0lik Pemerintah
atas usulan-usulan peruboh8n tonggapannya Pemerintah b~gaiman8,
sebab mekanisme y.:ing lnma juga begi tu, tapi k,11 ~u menghendaki
yang lain, tida~,apo-apo tetapi ingin snya beritnhukan, Peme
rintah buknn se9ngai gongnya. Jodi ini mohon dicntat, ini pem
bahasan jndi som~-snma.
APn ado pendapot lagi Pok Menteri ?
PEMERINTAH . . . . .
35
PEMERINTAH !:
Kalau tanggopan Pemerintah memang sudah diterima oleh masing-mnsing fraksi. 1l'ndi kami · trmyo tony::-1 perlakunnnya, ap_Q knh knmi jawob langsung atouknh diantora fraksi ndn jugo sn
PDI don PPP jugo s etuju, Pemerintah juga setuju, mnksT1~TnY-cf·-· ---·
tidak terlalu memaksClk:m Pernerintoh, tupi kol:1u sek~Tettj Pemerintah diminta untuk menonggapi secoro langsung dan tidnk te£ lebih dnhulu antar froksi, knmi tetop lunjutkon knreno ini s~ dah: kami siopkan, tinggal baco saja.
Terima kasih.
KETUA :
Baik, jndi ini ado usulnn mekonisme baru dari FT·:iksi ABRI dan sekarang sudah adri tanggapan. S:.iya kembalikan lagi kepoda Fraksi ABRI mekanisme yrmg mciu di tem:,:1uh secnrr:i yrmg lnlu nt.~1u
seperti apo yang diusulkon Fraksi ABRI.
Kami persilnhkan.
F .ABRI (NY,. SUMARTINI D., SH)
Terima knsih bapak Fimpinan,
Sebenornya kalau tadi kami menyatokcm gong i tu buk::in berarti bnhwo menterilah yang menentukan d~ri hasil pembic~raon honya maksud k8mi adaloh sesudah poro frnksi ini snling mennnE gapi, kemudion Pemerintoh ini mercingkum hasi 1 d ori. t::mggnpan Ban soron dori porn anggota frn\c-:i ini bogaim::mr\ tnngggapcinny~ d..-iri t-'emerintoh.
Lalu mengericii bahwa;apakoh ini kemudian ini ditanggapi oleh Pemerintah ,· kami rnsa se betulnya ki ta semua sudah di bagi jawaban dari Pemerintah don ~it~ bisn membaco.
Kami kira ini untuk menyingkat karena nanti Pemerintoh kami kira- belum biso menjawnb op~ t_;.ebetulnya maksud dari para
fraksi dengan permasolnhan yang disompoikan. Jodi kalou non~i ~isepakati, mnsih tetop, ini deng8n
ontara fraksi dulu supnyn setiap fraksi ini mengungkopk~ln dulu, opa seoetulnyo latcir be\ai<ringnya, kemudi nn b,:igaimnn.:-i t::mggapan ki tn terh~~d0p ini, . kort:mci ini b:iru settu putornn.
Terima kosih.
KETUA ..........
'36
Silohknn Ibu Hortini.
FKP (H.NY. HARTINI M. KASRAN, SH) :
Menambah opo yang dikemukokan Ibu Sumortini, moka pada putoron yang berikut itu maksud do~i Froksi Karyn adnlah agar
.supaya sekaligus kita dopat juga menonggopi penjelason dari
Terimo ko~fh Pimpi~on, Kalou diberikan kesempaton kepodo sotu fraksi untuk me
nonggapi fraksi yang loin, mungki~ ini okan bertele-tele, ~opi dnri npo ynng telah dikemukokon oleh setinp froksi, kira
nyo Pimpinnn itu untuk mengombil suotu sikap, bogi yang sudoh
s:Jmo . . . . . . . . . . .
37 ...
soma, ini ditowarknn kepndo yang loin, bagnimon0 sikap y~ng loin sehingga Pimpinnn itu bisa mengarahkan kitn ini, untuk mengnmbil suatu sikap, kemudicn bognimnnn tnnggapon pemerin tah. Hinggn kito horapkan Pimpinnnlnh yang mengarahknn kitn ini. Jodi mono yang oknn .dinmbil, demikion Pok, terimn kasih.
KETUA :
Memnng sesuoi cengon teori pendidikan, knlau sudah lebih 2 jam hnrus break dulu, jadi kito break dulu sekitnr 10 menit, se'tuju ?
c H.APAT SETUJU ..
Skorsing knriif cabut dan Rapat Kerja ini kita b~ka kemba-" li.
Kita t:.1di ingin menentukon sikap atnu menyntvkan pendapat dalam r nngka pembahasan DIM ini. J ridi tndi ada 2 pendapat yang satu supnyn pendapot-pendnpat frnksi itu kitn bnhns nntnr fraksi dulu, kemudinn pihak Pemerintah belokangan, tetapi ado froksi jugo mengusulknn sup::-iya di tempuh mek~nisme ynng __ Q.Jdl.~ .... _ mDsing-masing frnksi mengemukakon pendnpntnya kemudinn knrenn satu ronde semun jadi kebnginn, semuo frnksi keb~inn kemudi-
. . an pihak Pemerintah ki to dengnr pend:Jp,'Jtnyn. J:-,di masih belum ~do sinkronisnsi ates pendapnt bogaimana meknnisme didolam pembahasan DIM ini.
Untuk ini }<;ami kembolikon logi kepad~ fraksi-fraksi don mohon tnnggnpan'.", ,
Kami persilahknn FKP.
FKP (H.NY. HARTINI M. KASRAN, SH)
'Terima kosih Saudora Ketun,'
Fraksi kami tetap pad:i pendapat kami t::idi bahwn seyogyonya diberi putaran seknli untuk pendelpot d ciri t1loson ntnu C"1rgumentr.1si dnri mnsing-mnsing usulcm DIM d.:-m disertni jugn dengnn tanggapnn terhndnp penjelasnn Pemerintnh ynng telnh dise~ rahkan kepnda kita, sehingga dengan demikian mnnn. yaDg ~udnh
disetujui dnn disepnknti langsung his8 terbncn. Demikian dari kami, terima knsih.
KETUA ; • Masih belum jelns, maksudnya kolau satu putnran itu se
muo fraksi mennnggapi, Pemerintoh menanggnpi, bagnimana yang
dikehendaki . . . . .
38
dikehendoki oleh FKP.
FKP (H.NY. HARTIN! M. KASRAN, SH) : 1Froksi-fraksi- sajo menonggapi.
KETUA :
'
...
-·
, Ya. Jadi semunnyo t~nggopnn froksi-fraksi.snjo. Jodi Pemerintah belum, podohol ini nosknhnyo Pemerintah.
Kami persilohl<ot\, dari FrrJksi ABRI.
FABRI (NY. SUMARTINI D., SH) :
Terimo kasih Bapak Pimpinon, Kami, sesuoi dengnn usul saran komi todi dmn jugn seteloh
mmendengor sbran dari FKP, mnksud komi memong demikion. Jodi sesudah nonti putoron yo~g berikutnyo ini ndalnh setinp froksi menanggapi pendopat ''.~ori .frnksi-froksi dnn jugo dori Pemerintah boru kemudion tonggopon pori Pemerintnh ntns hosil tang-!· gapan dori froksi-froksi.
Terimo kosih.
KETUA :
Moksudnyo fraksi-frriksi menanggopi dulu, baru Pemerintnh atau bogoimona. Soya belum jelos.
F.ABRI (NY. SUMARTINI D.,SHJ :
Terima.kasih. i Jodi untuk putaron pertoma todi setiap froksi mennnggapi,
Pemerintoh bel1'.nn perlu menonggopi koreno tonggopannyo ini sudah1 didolom noskoh yang 'telah dibagikan don semunnyn ini kito sudah boco.
Jodi kolou Bopok Menteri jugo menonggopi, hnnyo memboco yang oda disini don kami,hnrapkan tonggapon dari Pemerintoh itu nantinyo sudah sekoligus dengon hosil tnnggopon dori mosi~_g mosing fraksi, sehinggo komi menyaronkon untuk putnron berikutnro boru tonggap'on dori fraksi-froksi.
JUgn Pemerintah men.cmggt1pi, seb.clb k0lau Pemerintr'h SE?c~1rn resmi tidak menyompnik::m dril::m1 forum y~mg resmi ini di::mggap Perrie
rintah tidrik punya. tnnggopcm.
Sayo kira peJ?dnpnt k:.imi begitu, sciyci mohon sek3li lngi t~nggnpnn ini. Jndi menurut kami tanggapnn terhndnp RUU ini sem~n froksi menanggapi, Pem~rintoh ju~a menorGgapi •
. Atos tanggapon-tonggapah ini kito sinkronknn nanti didolam sasion atau putaran kedua. Mahon sinkronisasi dnri pendo
pat ini.
Kami persilohknn Froksi ABRI.
F.ABRI (NY. SUMARTINI D., SH) :
Terimo kosih Bopak Pimpinon, Kalau tadi dijelaskan ini :Jd<Jl.:1h putaron pe:rtomn ini ha
nya sekednr menyampaiknn apa yang tertulis, jndi belum snling menanggapi don kepada Pemerintoh diberikon Kesempatan pula yang soma dengan setiop fraksi sebogai dokumen resmi, knmi septandopat onru pndn put:ir~m kedun i tul:Jh s.~ling tnnggnp ontorn froksi-f:fnksi.
Terimn knsih'.
KETUA :
Frnksi Knryo, kami persilohkon.
FKP (H.NY HARTINI M. KASRAN, SH)
Terimo knsih Snudnro Pimpinon, Memang wrilaupun s ecnrn formal tidok diberi kesemp:1tnn
kepodo Pemerintah menanggopi, namun dengnn odonyo jnwobnn Pe-,
merintah ini sudah merupakon penjelosnn don tnnggnpon terhodn~
semuo penjelasnn otau usul di DIM. Jodi itu soma dengon memberi kesempotnn kepodo Pemcrintah,
hnnya Pemerintoh belum mengerti, bngaimana pendnpat frnksi -fraksi ini menge:iini tnnggnpnn Pemerintah tndi. Jndi woloupun tidak diberi kesempntan ini sudoh berarti Pemerintnh sudah memberi tonggnpoh kepnda froksi.Lfraksi honyo tidnk formal kesempotnn itu hanyo berupa suatu tonggapan tertulis.
Oleh knrenn itu seyogynnya Pemerintnh mengerti opn dnn bogoimona pendnpot Prnksi-fr8ksi.
diri~sendiri don tidak mennnggapi usul perubah~n dori loin-loin fraksi.
Oleh ka:rena ini sudah demik,ion rnoko, ::nya teruskan sajn
dengon,pendapat Pemerintah naumn demikion mnsih hiso dibuko
kemungkinan nonti pado nomor urut 3, kwlau bis:J m.'1sing-rn:1sing
n?nti mendopat gilirdn Froksi ABRI usul perubohon jugo sekoli gus menanggopi pendnpot q ari FKF, FPP dnn juga FPDI, sehingga nonti podo giliran ?emerintah sekaligus soya sudoh men getohui
Pemeriritah mengetwhui pendopotcbri seluruh froksi. J[)di untuk nomor 3 sajo. n::1t1ti borongknli bisa giliran
p~rtama itu seknligus fraksi mengemukakan pendapatnya sendiri m::iupun JUgo m.emberikan tanggapnn usul perub:ihcm ya!ng dietjukcm oleh frriksi l::iin.
Jodi kami lnngsung saja sekarnng yang homor 2 kalnu di-
ijinktm • • • •
···-·· ........... -..1, ............... .
... 14-3
ijinkon oleh Snudnro Ketua. -·
KETUA :
Cumo ingin memberikan cl~~-, jcidi suatu frGksi tid<::lk . .., \ · .. \
biso menonggopi · :f·r.nksi lnin sebel um secora resmi fr8ksi i th I
.mengernukakan usul·perubahannyo.
PEMERINTAH :
Jndi tidok, sntu s~s!on itu mesti mengemukokan dulu usul , I . .
perubohannyo. Baik dolnm_sotu sosion usul perub~honny0 sendiri diajukon lalu yang kedun 'tnnggnpan terhodnp usul perubcih::m
fraksi \yang loin. Itu yang sudah-sudoh begitu.
KETUA :
Yo. Tapi mesti satu sa~ion dulu. Semun mengairuknknn dulu
kolau semuo mau, baru menanggapi.
PEMERINTAH :
Yo. Ini ef-isiensi sekali, s atu·se:sion otau du· sesion,
tinggnl Pimpinan-snja yang meng::Jrahkan.
KETUA :
Baik, nnnti nkan kitn coba untuk nomor\ berikutnyn, knmi
bnhas ini odnloh peng~dilnn Tineci Tota Us~hn Negnra bukan Perodilon Tntn Usnha Negoro.
Jodi. knlnu ini diccit;itumlcrm, menurut pendnpDt knrni ;ini berkelebihan. Kami ~iro ini juga sesuoi dengnn ripn yang di
kemuknkon oleh P~merintah didalnm cototannya. Terimo kasih.
KETUA:
, Baik, jcidi i tulah pendc,pnt FABHI d~m knmi persilnhkr:m
FKP.
I FKP ( •••••••••••••
--~---------I - -
;,,· f~ ·, ,., ,.
l~5 ... ···-·· ......... .-..... ............ ..
FKP ( SOEWARNO DJOJOI«iAHDO';iO, SH):
Terima knsih. Pnda kesemp,atan ini knmi ingin menyornpniknn mengenoi DIM
yang telnh diajukon oleh Frttlrni K. .. !ryc1, dirrwna t::1di telnl1 lrnmi
boca. Maka pndn kesempatcm ini k:::imi ingin mentingg::1pi usulnn
perubahnn yr.mg diojuknn oleh rek~in-rekcm frr1k~.d y.:mg lnin,
terutomo yring pertnmo dori Ft~BRI, kelHwtnnny . ., memClng ki tn ag~k berbeda didalnm merujuk atnu rujukon yong kito nmbil,dn
ri ~p terutamo I'.\1engombil rujuk::-~n yr.mg tertur1ng didnlnm Undang4Undnng Nomor 5 Tnhun 1986, terutamn dnlam nynt (2) 9
:Sedrmgkan knlnu yang diungk.8~-:ckcin oleh rel\nn d :iri FKP, le
bih mengarnh kepado
· kepada ••••••••••••
- I
46 ...
kepada Undang-undang Nomor JO yaitu dengan menggunakan kata "perlu
dibentuk". Oleh karena itu kami lebih meng€11'1'~, bawahi bahwa konsis
t en t er had a p· a pa yang t er tu an g d id a 1 am Pas a 1 6 a ya t ( 2 ) Un d an g-u n -
dang Nomor 5 ini, maka disini tidak kita temukan kata-kata ''perlu di
bentuk'' itu. Oleh karena itu, dasar-dasar pertimbangan itu maka kita
mengusulkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang -!/
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara
ini· 1 dibentuk disetiap propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi,
jadi ini sesuai d~~gan Pasal 6 ayat (2). Sedangkan a~a yang disampai l
k an d a r i re k an F;g P · ::k am i r as a k a 1 au k i t a k a i t k an den g ~ n k on s is t ens i '
dengan Undang-und~P,g Nomor 5 Tahun 1986 ini memang mempunyai kesama7
an dengan apa yang:diusulkan oleh rekan nBRI 1 yait~ penggunaan huruf
kecil kata "propin··.~;i" itu. Jadi kami rasa tidak ada masalah atau .den~
an kata lain kita ~isa menerima hal tersebut. Sedangkan terhadap apa
yang disampaikan oleh rekan FPDI yang me~gu~ulkan adanya tambahan P~
s a 1 IO Undang-undang Nomor 14 Tab un l 9 7 0 tent ang Ket en tu·a·ff-p O'ko'k-.. Ke
kuas aan Kehkkiman,kami rasa ini perlu dipertimbangkan ulang karena me
mang kalau kita dalami, kurang adanya relevansi dari pada apa yang ki
ta bicarakan mengenai Peradilan 1ata Usaha ini,dan kemudian kalau itu
kita kaitkan pasal-pasal yang ada didalam ketentuan Pasal 10 Undang
undang Nomor 14 inipun itu juga ada kurang ada relevansinya sebagai
mana tad i d iungkfi,p;-kan o leh rekan FAB RI b ahwa yang k i ta ha rapkan di
d al am pembahasan,,;i:pi adalah menyangkut masal·ah-masalah yang berhu
bungan d engan Pflll;lf~n tukan Pe"'!)<t<'-d.avi Ti ngg i. Se dangkan ap a yang di t ~ angkan didalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 adal~~ yg.
mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Sedangkan apa yang diungkapkan oleh pihak Pemerintah kami rasa kami
konform dengan apa yang kami utarakan dengan FABRI yaitu dalam arti
bahwa kita merujuk pada Undang-undang Noh-\ors Tahun 1986 sehingga de
ngan demikian maka kata "perlu dibentuk" kiranya dapat ditiadakan
dati sebagai pengganti sebagaimana apa yang diungkapkan oleh FK~ dida
lam DIM ini. Terima kas ih.
KETUA RAPAT (S. SUHARDI, SH)
J ad i "b e r k e du du k an " t e t a p y a • J a d i FK P t e t a p men g o )'"J-1 h! 1 ~ s up a ya
dl. tamll'a h "yang berkedudukan". r P Kemudian "P" diganti dengan "p" saya
kira semua sama dan mengenai usul penambahan Pas~l 10 Undang-und~ng
Nomor 14 Tahun 1970 itu sama pendapatnya dengan FABRI.
Kami persilahka~. FPDI. """Y<
FPDI (Y.B. WIYANJONO, SH)
Terima kasi'g; Pimpinan, p~rtama mendanggapi dari usul dari rekan
FPP . . . . . . . . .
'
47 ...
FPP, karena konsistensi dengan Undari~-undang ·Nomor 5 I 9 B 6. __ ~.e.Y . .? ... ~.~-.r ~- . t 2:.. dak ada masalah bagi kami untuk dapat menerima.
K emu d i an u n tu k FK P , k a 1 i ma t y an g d i g u n a k an " d i b e n t u k d i s e t i a p f'-r o p i n -
si yang berkedudukan diibukota propinsi'1 kiranya masih tepat karena di
dalam naskah itu langsung menyebutkan 11 ibukota propinsi" diharapkan su
dab dengan suatu pengertian bahwa itu diwilayah propinsi.
Dengan demikian kami lebih cenderung dari rumusal kelengkapan yang di
buat oleh rekan dari FKP.
Khusus mengenai hal yang agak sama yaitu "pada dasarnya" baik FKP mau
pun FABRI menginginkan itu ditiadakan kami melihat bahwa urgensi yang
ada pada menimbang butir 11 a", kenapa dikatakan "pada dasarnya" karena
sebetulnya setiap wilayah propinsi itu diharapkan diadakan satu. Na -
mun karena sekarang~~ni belum mampu maka penyebutan ini adalah penyeb~
tan kutipan dari s~atu pasal undang-undangnya, tetapi pengertian yang
b a r u te r j 8 n g k au s e k: a rang me n y-&\ d a r i a t a s k on d i s i yang s eh a r u s n ya •
Jadi ini masalah "da.son dan dasennya". Oleh karena itu menurut saya
justru pada dasarnya itu tidak perlu ada disini. Kalimat berikut ada
lah disambung dengan apa yang disampai~an oleh teman dari FKP.
Jadi demikianlah pendapat dari fraksi kami.
KE TU A RAP A T ( S • SUH A RD I , SH )
Mengenai tambahan itu ?
FPDI (Y.B. WIYANJONO, SH)
Terima ksih Pak, sebetulnya FPDI itu ingin lengkap, jadi mengait
menyempurnakan, mant.ap. Tetapi kalau tema-teman lain dari fraksi meng~
takan bahwa sudah ~~kup, sudah menukik ke persoalan, tidak keberatan
Pak kami men iadaka,n, i tu, ter ima · kas ih.
KETUA RAPAT (S .• SUHARDI, SH)
Teri ma k as i h FP DI , · k am i per s i 1 ah k an FPP.
FPP (H. OESMAN SAHIDI, SH)
Saudara Pimpinan yang terhormat, bagi kami sebenarnya konsideran
dari "a" ini ingin kami analogkan dengan konsideran "a" di Undang-un
d an g No mor 1 0 Tahu n 1 9 9 0 , s e h in g g a d en g an d em i k i an ma k a k a t a " p ad a 1.::
dasarnyfl" itu sebaiknya juga dihapus dan kemudian diganti dengan "peE_
1 u d i be n tu k d i s e t i a p k o t a pr o p in s i ii , p r op in s i d i s i tu j u g a h u r u f n ya
adalah huruf kecil. Kemudian mengenai usul dari FPDI, ka-
rena PDI sudah sangat toleran sekali, maka kami tidak menanggapi lebih
lanjut. Terima kasiha
KETUA RAPAT (S. SUHARDI, SH)
Terima kasih FPP, jadi kalau saya boleh simpulkan maka fraksi-frak
si berpendapat "P" diganti dengan "p" yang selanjutnya saya kira redak
sionil nanti kittt- :serahkan kepada Timnil ... K.emudian menghendaki fraksi-
fraks i ....... .
•
48
fraksi kata "berkedudukan". Kemudian kata "pada dasarnya" ada dua pe~
dapa t t et a p perlu .a tau fr.a ks i 1 a in ada f raks i yang mengha rapkan 11 pad a
dasarnya'' itu dihapu~. Sedangkan penambahan Pasal 10 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 19702yang diusulkan oleh PDI karena dianggap ini sudah
menukik kepada persoalan,jadi oke kalau usulan ini dicabut. Demikian
pendapat dari fraksi-fraksi, kami persilahkan tanggapan dari pihak Pe
merintah.
PEMERIN'J.'.JAH (MENTER! KEHAKIMAN RI)
Terima kasih saudara Pimpinan, yang pertama dari FABRI, Pemerin-
tah dapat memahami apa yang di~ampaikan FABRI, sehingga Pemerintah ti
dak berkeberatan apabila kata "pada dasarnya" itu dihapuskan.
Ya(lg kedua, tambahan kata "perlu dibentuk" inipun juga terdapat dida
lam menimbang "a", Und·ang-undang Nomor 10 Tahun 1990 sehingga sesuai
dengan tanggapan Pemerintah yang telah kami bacakan tadi supaya dis~
suaikan dengan ·, '·'konsideran menimbang huruf a" dari Undang-undang No
mor 10 Tahun 1990,; :maka saran FABRI juga dapat diterima oleh Pemerin
tah, sehingga adatambahan kata 11 perlu dibentuk" dan kata "pada dasa.E_
n ya 11 i tu d i h a p u s • FK P k a t a 11 p a d a d a s a r n y a " j u g a d i h a p u s , P em e r i n t a h
s e tu j u 1• Ka 1 i ma t t am b ah an ya i tu " yang be r k e dud u k an d i i bu k o t a p r op in s i "
Pemerintah berpendapat untuk tidak perlu dimasukkan, dengan demikian
hanya terdapat kalimat "perlu dibentuk disetiap ibukota propinsi" sa
ja, oleh karena kata "berk~dudukan" itu nanti kita jumpai dalam Pasal
I. Dalam Pasal 1 itu nanti kata"berkedudukan" kita jumpai disitu, se-
hingga dalam konsideran itu hanya cukup adanya suatu keperluan untuk
membentuk suatu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diibukota propin
s i. Saran dari- FPP dapat diterima oleh Pemerintah yaitu "propinsi"
pakai "p" inipun juga sesuai dengan yang baku yang pernah juga diha
s i lkan oleh DPR yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990.
Sarap dari PDI yaitu tambahan Pasal
karena Pasal 10 itu ayat (I) saja
IO tidak releva~ oleh
itu menyangkut masalah peradilan
yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,dan Peradi.,
lan Tata Usaha ~e~~ra itu Pasal IO ayat (I).
Ayat (2) itu Mahkamah Agung adalah Pengadilan·Negara tertinggi, jadi
tidak ada relevan~lnya. Ayat (3) itu masalah kasasi dapat diminta p~: da Mahkamah Agung, jadi kurang relevan. Ayat (4) mengenai pengawasan
tertinggi juga kurang relevan sehingga tambahan Pasal JO ini dianggap
tidak perlu. Sekian tanggapan kami, terima kasih.
KETUA RAPAT (S. SUHARDI, SH)
Terima kasih Bapak Menter~, jadi sudah ada kesepaka~n5etelah ada
tanggapan dari Pemerintah kata "pada dasarnya" dihapus. Kemudian penas
bahan kata "perlu dibentuk" disetujui oleh pihak Pemerintah. Yang
mas ih ..•......
l
I •
49
masih belum sinkron adalah "berkedudukan" yang menurut Pemerintah apa
berkedudukan itu tidak usah dicantumkan dalam "menimbang" ini karena
nanti akan dijumpai pada Pasal 1. Pasal 1 berbunyi
"Membentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha ~(~)i-1"c't Surabaya berkedudukan . ~
di Surabaya''. Jadi dengan penjelasan ini Pemerintah berpendapat supa-
ya kata "berkedudukan" itu tidak usah dicantumkan. Bar-angkali setelah
menu n j u k pa s a 1 J ii foi d i a~ g gap b ah a s a Jaw any a o v e r b o d e,9 b e g i t u d an
oleh karena itu kar,;~;na masih ada satu masalah yangbeb..lW\, ~1n~.r~11, kami ~ i --:~
ingin tawarkan seka)i lagi kepada fr~ksi-fraksi. Kami persilahkan
FAB RI.
FA B RI ( NY • SUM.A R TIN I D , SH )
Terima kasih. ~;a'pak Pimpinan, kalau dibaca usul FABRI, FABRI ti-\
dak menyarankan untuk ditambah "berkedudukan". Jadi tet'ap·····rni· .. trsul
dari FABRI yang berarti disetujui oleh Pemerintah.
KE TUA RAPA.T ( S. SUH ARDI, SH)
Baik, jadi kalau begitu FKP yang mengusulkan kami persilahkan.
FKP ( S OEBA GJO ,· SH)
Terima kasih saudara Ketua, setelah mendengar penjelasan saudara
Menteri terhadap :iLS:·.ul-usul fraksi, kemudian penekanan Saudara Menteri
terhadap khususnj:~i:;u,sul FKP'. mengenai rumusan terakhir yang disempur -
n a k a C\ o 1 e h FK P , • J#Afi• s e b e n a r n y a FK P t e t a p i n g i n me mp e r t a h a n k a n u s u 1 n y a
ka re n a ha 1 in i ad' d 1 ah s e s u a i b e 'n a r de n g an rum u s an d a r i k on s i d e r an bu -
tir "a" itu sendiri yang diawali dengan kata atau kalimat "bahwa sesu
ai dengan ketentuanPasal 6 ayat (2) Undang-undang dan seterusnya".
Jadi pengertian sesuai ini tentunya harus pas ben.ar dengan bunyi pa
sal yang bersangkutan. Sedangkan kalau kita simak kembali bunyi Pa
sal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi
" P e n g a d i 1 an Ti n g g i Ta t a U s ah a N e g a r. a b e r k e d u d u k a n d i i b u k o t a p r o p i n s i
dan seterusnya". Dengan tetap mengacu.pada konsep awal dari Pemerin
tah yang mengawali konsideran menimbang butir "a" ini dengan kalimat
"bahwa sesuai dengan", inilah yang ingin kita tetap pertahankan bah
wa kita tentunya juga harus konsekuen terhadap ketentuan atau hal
hal yang telah diatur undang-undang yang terdahulu. Dan hal ini ter
lebih kalau kita ingat tiahwa rumusan didalam konsideran menimbang ada
lah 'berisi konstaAasi fakta-fakta yang menggerakkan kita untuk memben
tu k u n d an g-u n d a n1&'fil n i. Kon s tat as i fa kt a - £a kt a in i tent u n ya k i t a k a i t -
k a n k em b a 1 i 1 a g i .. ,~ ~~,g d a b u n y i P a s a 1 6 a ya t ( 2 ) Un d a n g - u n d a n g N 0 m 0 r 5
Tahun 1986, sehi,n·~·sa dengan dernfkian kami mohon juga bisa dipahami
oleh fraksi-fraksi yang lain mengenai usulan Fraksi Karya ini terma-
s u k j u g a P em e r i n, t :Cf',P ,· S e d a n g me n g e n a i i s t i 1 a h 11 p e r 1 u d i b e n t u k 11 s e b a _
gaimana ............
! -
. ,.
•
50
gaimana telah disebutkan tadi yang FKP mengusulkan kata "perlu" ini dihapus, kiranya apabila memang memperoleh kesepakatan dalam forum
in i FKP j u g a t i d a k · b e r k e b e r a t an d i gun a k an n y a k a t a " p e r 1 u d i b e n t u k "
ini yang dalam usulcln FKP sendiri sebenarnya kata "perlu" ini terl~
lu berlebihan. Say,S .kira demikian pendapat dari FKP, terima kasih.
KE TUA RAPA T ( S •. SUHARDI, SH)
Jadi masih konsisten dengan usulannya, mohon pendapat dari Peme
rintah karena FKP mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pa
sal 6 ayat (2), disitu memang ada kata-kata "berkedudukan". Mohon
tanggapan dari Pemerintah.
PEMERINTAH (MENTER! KEHAKIMAN)
'Terima kasih Saudara Pimpinan, kalau kita utur dari segi J.u~ul
maka judul ini adalah tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Us~
ha Negara Surabaya. Dengan adanya judul itu rnaka kita rnulai dari
"Bab Menimbang". Mengapa Bab Menimbang, tentunya juga dikembalikan p~
da judul, karena itu dibatasi kata "dibentuk" dan belum menyinggung
masalah kedudukan, jadi baru menyinggung masalah pembentukan, karena
judulnya adalah Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sura
baya sehingga dalam menimbang inipun juga langsung yang disebut
adalah sesuatu perfimbangan yang menyatakan perlu dibentuk, "a" per
lu dibentuk, jadi b~~lum sampai menyangkut masalah "berkedudukan".
Memang benar apa y~~g dikemukakan oleh FKP bahwa sesuai dengan Pasal
6 ayat (2) itu ada· kata-kata "berkedudukan diibukota propinsi".
Inipun juga kita jumpai didalam Undang-undang Nornor IO Tahun 1990.
Didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 juga ada kata "bahwa sesu
ai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ne~
gara perlu dibentuk disetiap ibuk?ta propinsi", disini juga tidak
ada kata "berkedudukan". Oleh karena Pemerintah l--61.dipun juga sudah
menawarkan, apakah tidak kembali lagi kepada apa yang sudah pernah
dihasilkan yaitu dalam konsideran menimbang "a" Undang-undang Nornor
10 itu tidak ada kata "berkedudukan". Kata berkedudukan baru ada
didalam batang t~buh tetapi tidak didalamkonsideran~ Tetap ada kata
"kedudukan" itu ~~tcipi hanya penempatannya saja tidak dikonsideran
tetapi didalam batang tubuh didalam pasalnya, sehingga Pasal 6 ayat
(2) itu nanti implementasinya adalah didalarn batang tubuh •
Pasal 6 ayat (2) tidak didalam konsideran menimbang tetapi didalarn
pasal, didalam pasal itu lebih konkrit itu kata "berkedudukan" itu.
Ini tanggapan dari Pemerintah, mungkin dari fraksi-fraksi lain ada
tanggapan terima kasih.
KE TUA . . . . . . . . . . .
51
KETUA RAPAT (S. SUHARPI, SH):
Silahkan dari fraksi-fraksi ada tanggapan. FKP dulu barangkali
setelah ada penjelasan dari Pak Menteri sudah ada gambaran lain.
FKP (SOEBAGJO, SH)
Terima kasih S~udara Ketua, jadi setelah mebdengar kembali tang
gapan dari Saudara Menteri, jadi FKP ingin mengendapkan masalah ini
dulu dan untuk ini mungkin bisa rapat ini untuk diskors sebentar se
hingga bisa diperoleh kesepakatan. Terima kasih.
KE TU A RAP A T ( S • SUH A RD I , SH )
Perlu di skors untuk lobby_ ?
PEME RIN TAH (MEN TE RI KEHAKIMAN)
Saya kira sebelum di skors Saudara Ketua mbok satu ronde lagi.
1 KE TU A RAP A T ( S • SUH A RD I , SH )
Baik, kami persilahkan FPDI.
FPDI (Y.B. WIYANJONO, SH)
Terima kasih Saudara Ketua, kalau mendasarkan kepada bunyi Pasal
6 ayat (2) Undang~undangnya sendiri, kami memang cenderung untuk se
p ah am de n g an re k a,n E;K P k arena d i s in i k e in g in an d id a 1 am me m bent u kn ya
itu sebetulnya merup~kan suatu kesatuan menur~t kami, tidak dipisah -
pisahkan ini adalah keinginan membentuknya itu. Dengan demikian kar~
na ini yang disinggung adalah Pasal 6 ay~t (2)nya itu kami lebih man
tap kalau memakai redaksi itu, · . seperti yang kami utar.akan- a·Imuka: ta·
di. Sekian terima kasih.
KE TUA RAPA T ( S. SURA.RD!, SH)
Jadi sekarang FPDI setuju dengan pendapat FKP, terima kasih.
Baik, dari FABRI.
FA B RI ( NY • S UMA R TIN I D , SH )
Terima kasih Pak, kami dapat konsisten d~ngan pendapat kami ta
di bahwa mengenai "kedudukan" itu akan diatur dalam batang tubuh.
Kita juga harus melihat memang ~idalam Undang-undnag Nomor 5 Tahun
1986 ini memang disitu Pasal 6 ini judulnya adalah "tempat kedudukan"
bukan m~rupakan suatu konsideran begitu. Jadi kalau ini diambil anskh
begitu saja kepad~ konsideran, saya kira tetap kita perlu pertimbang
kan mengenai apa i±u sebetulnya yang perlu kita cantumkan dalam kon
s id e ran men i m bang i' t u , bu k an b e g i t u s a j a k i t a am b i 1 d a r i i s i b ah a s a
yang,bersangkutan. ~~rena judul dari pasal itupun sudah menunjukkan
tempat kedudukan, j~di memang pantas kalau disini ini disebut kedudu
kannya. Tetapi didalan RUU ini butir ."a" ini baru mempertimbangkan
mengenai .•...•..•.....
52 ...
·mengenai pembentukannya, pembentukan Pengadilan Negeri mana itu. be
lum ~embicarakan atau menuangkan tempat kedudukannya kerana nanti
akan lebih baik kallau tempat kedudukan ini sudah dicantumkan didalam
batang tubuh sama halnya dengan kita konsekuensi dengan sistimatika
yang sudah pernah kift·a sepakati bersama. Demikian pula tadi kami men
dukung pendapat dari' Bapak Menteri Kehakiman bahwa Undang-undang
Nomot 10 Tahun 1990 ini adalah yang sudah disepakati oleh kita semua .,
jadi inipun juga perlu kita perhatikan. Jadi kami tetap berpendapat
bahwa"kedudukan" perlu dicantumkan didalam butir konsideran. Terima
kasih.
KE TUA RAPA T (S. SUHARDI, SH)
Terima ksih, jadi FABRI berpendapat bahwa "berkedudukan" ini ti
Saudara Ketua Rapat, Saudara-saudara Pimpinan Komisi, Saudara
Menteri Kehakiman beserta Staf yang amat saya horrnati, para Anggo
ta dan hadirin yang saya muliakan.
Alhamdullilah saya dapat kesempatan dari Ketua Rapat untuk rnenyam
paikan risening dasar-dasar pemikiran mengapa FKP mengajukan usul
perubahan seperti yang terangkum di dalam DIM yang kita hadapi
bersama ini. ' . ·.<,r;-'
Yang pertama kata "yang" diantara kata "lembaga" dan "baru" diha
pus, agar kita lebih pasti bahwa memang lembaga yang sedang kita
bicarakan ini'" ·1embaga baru. Karena keberadaan yang diantara
kata "lembaga":dan "baru" itu tidak ada maknanya, berlebihan.
Oleh karena itu Fraksi meminta untuk dihapus.
Kemudian kata "sehingga" diganti dengan kata "yang". Kata yang
disini agaknya lebih memfungsikan sebagai ancik-ancik untuk memu
lai suatu anak kalimat.
Sehingga kalimatnya akan berbunyi yang pembentukannya memer
lukan ..... ", itu anak kalimat.
Setelah kata. ·"sebaik-baiknya" diberi tanda koma (,) agar memberi
kesempatan ke.pada setiap pembaca undang-undang ini nanti untuk
menikmati pef:'lge.rtian kalimat i tu secara utuh, supaya tidak sampai
terjadi salah tafsir yang akan berakibat kepada kesalahan pelaksa
naannya.
Untuk itu FKP berpendapat "dan" ini kata penghubung untuk kata
sandang, "itu" kata ganti penunjuk. Ini akan lebih pas kalau dari
tiga kata ini dipakai satu kata saja, oleh karena itu usulnya·
adalah kata "dan untuk itu" dihapus diganti dengan "sehingga".
Sehingga juga pada hakekatnya adalah kata penghubung, daripada
memakai tiga kata untuk mengertian satu kata 'penghubung, FKP
berpendapat pakai saja satu kata penghubung "sehingga".
Lalu kata "juga perlu", ini kok rasa-rasanya tidak pas sebagai
bahasa hukum. oleh karena itu FKP mengusulkan untuk dihapus.
Ternyata setelah dipadukan dengan pendapat pihak Pemerintah .nam-, paknya tidak ada kesimpang-siuran, bahkan apabila perubahan dari
FKP ini bisa diterima oleh rapat pada siang hari ini berarti ini
kembali kepad~' rumusan Undang-undang Nomor 10 Tahun 'T99u··· f<"htrsusnya t•.;
yang tertera ·~~pada butir b tadi.
Pertimbangan
63
Pert1mbangan lait)td~ri pada F.KP dengan kes1mpulan pemikiran bahwa apabila se : '. f1 :.
telah perubahan .1rt.i ~emud1an kal1mat seluruhnya berbunyi :
"Babwa Pengadilan di 11ngkungan Perad1lan TUN merupakan Lembaga Baru, yang Pero
bentukannya memerlukan perencanaan serta pers1apan seba1k-ba1knya, sehingga
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap". Saya k1ra setiap orang yang t1dak
buta hurup, membaca kalimat 1n1 cukup cepat mencerna.
Kes1mpulannya apa yang kam1 sampaikan 1tu yaitu lebih mencerminkan b~
hasa hukum, kemudian saj1an kal1mat "hemat kata", sehingga terasa padat, rln§.
kas dan lugas. Secara 1d1omat1k ketata bahasaan, sudah tercakup didalamnya yal
tu menggunakan bahasa yang tepat dan benar. Kemudia.n leb1h dar1 1tu nampaknya
rumusan yang d1ajukan oleh F.KP 1n1 makrot dengan rumusan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1990 khususnya Konsideransmenimbang pada but1r "b". Ini mengena1 la
tar belakang pengusulan dar1 F.KP. ' Kemudian sekaligus karena memang sudah d11z1nkan kalau memang 1ng1n
menanggapi p1k1ran-p1k1ran teman yang lain, terutama dar1 rekan-rekan F.ABRI ' '
saya sungguh amat~ }.>erbahagia dengan usulan F. ABRI yan'g d1s1 tu dlseoUt ..... ·1ab1h
cant1k susunan ka1J_mat, mantik, untuk saya kok leb1h cantik 1n1. Berarti sudah
klop dengan 1d1o~~t1k, gramatika yang saya katakan tad1. Berart1 tidak ada ma
salah ABRI dengan F.KP 1n1, karena memang disitu di ke dari 1n1 memang menurut
tata bahasa d1a a~alah prepos1t1on/kata depan. Kalau dia harus bertemu nama
sebuah tempat, at~u kata benda, maka dia d1tul1s tersend1r1, t1dak d1gabung.
Seh1ngga usulnya ABRI 1n1 memang betul, di lingkungan, di nya dipisah, beda
dengan d1 pada kata-kata yang lain. Kemudian hal-hal yang lain yang terutama
disampaikan oleh rekan-rekan F.PP pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang
pr1ns1p. Saya yakin bahwa F.PP an~aikata diajak kembali ke konsep seperti Un
dang-undang Nomor 10 sub "b", saya yakin bahwa F.PP in1 akan sependapat dengan
F.KP. Akh1rnya untuk rekan yang saya c~nta1 dar1 F.PDI, saya ingin memberikan
kejelasan bahwa yang pertama saya tidak sependapat kalau d1hapus. Saya bukan
Rofik tetapi F ·~.~:' t1dak sependapat kalau pert1mbangan butir "b" 1n1 dihapus.
Karena pada hak~~atnya butir "b" 1n1 merupakan sesuatu pert1mbangan yang ter
t~ang pada but1r.~*'b" 1n1, merupakan alur p1k1ran yang jenjangnya memang harus
dem1k1an. Jadi setelah pembentukannya yang menjadi pertimbangan, lalu pikiran
ber1kutnya baga1mana cara membentuknya. Dlsitu d1jelaskan seba1k-ba1knya ber
tahap, persiapannya yang1
bagus, dan semacamnya. Jad1 diaturlah 1tu dalam p1k1r
an yang kedua. Pada kons1der~menimbang butir "a" itu tad1, merupakan suatu
pernyataan barangkal1, bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 1tu mengamanat
kan kepada Republik 1n1 bahwa memang harus ada PT. TUN di tiap Ibukota Prop1n
s1. Dan mel1hat kehadiran undang-undang itu send1r1, s1apapun mengert1 bahwa
melihat •••••••
64
mel1hat dar1 pada i.~~hn waktu, 1n1 lembaganya memang lembaga baru. Oleh kare-. :. ~:. ~.
na 1 tu perlu peren·c~alirn, pers1apan, pelaksanaan yang seba1k-ba1knya dan ber-.. . -~'.: ~ ~~
tahap 1 tu, jadi 1rri' mengalir, kata Pak Menter1. Jadi pertimbangan yang "a" itu
kemudian kerangka ptkir kita akan turun lagi ke bawah setelah membentuk baga1
mana cara membentuknya.
Kemudian Ibu/Bapak yang kami hormati, pada tingkat ber1kutnya setelah
d1sebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN, orang menjad1
tahu bahwa peradilan di 11ngkungan Perad1lan TUN 1tu merupakan lembaga baru
sepert1 yang saya katakan tadi. Karena merupakan lembaga baru timbul pikiran
pada konsideran yang tersebut d1 dalam but1r "b" itu tadi. Sedangkan ber1kut
nya tahap yang pertama tad! telah dibentuk PT. TUN di Jakarta, Medan, Ujung
Pandang dengan UU No.10 Tahun 1990, kebetulan uraian pertimbangannya seperti
yang saya katakan tadi. Dengan damlk1an karena menurut Harian Media Indonesia
1n1 seakan-akan sepert1 cerbung/cer1ta bersambung, jad1 kalau sampai d1h1lang
kan but1r "b", 1n1 merupakan suatu pem1k1ran yang kalau langsung kepada "c", ujuk-ujuk h1lang p1k1ran k1ta 1n1. Maka sepert1 1klan TV 1tu, "Loh Kok Loyo".
Jad1 t1dak sambung"' antara but1r "a", kalau langsung ke "c" t!dak sambung. Oleh
karena itu dar1 F'.,t(P "a sampai e" konsideran 1tu jangan sampai d1kurang -
kurangi karena 1nl}:~lur p1k1ran untuk datang kepada. suatu kesimpulan, memang i:: t
d1perlukan undang~undang didalam melah1rkan PT. TUN Surabaya 1tu.
Saya k1ra Ketua, 1tulah yang bisa saya sampaikan dengan 1t1kad tidak
1ng1n menggurui k~pada para pakar yang ada d1s1n1 dar1 kalangan fraks! apala
g1 pemerintah. Itu sekedar dasar-dasar p1k1ran yang b1sa kami sampaikan, baik
didalam melandasi usulan maupun dalam menanggapi ke1ng1nan sementara fraks1
lain. Mohon maaf, kurangleb1hnya, semoga pada kesempatan yang akan datang Si
dang 1n1 akan lebih lancar, cepat selesa1, seperti yang direncanakan oleh Ko
m1s1 pada saat Raker dengan Pemerintah, jadwal menyelesaikan RUU 1n1. Dem1k1-
an Saudara Ketua, terima kas1h dan seka11 lagi mohon maaf.
Assalamu•alaikum Wr. Wb.
KETUA ~A'.Pl:ir·
Terima ,k~~(lh Pak Rofik, sebelum dilanjutkan kepada tanggapan F. ABRI,
sesuai dengan TlTIB DPR-RI, Raker itu d1mula1 jam 09.00 - 14.00 WIB. Sesua1
dengan jam yang· ada, sekarang jam 14.00 kurang satu men1t. Jadi mohon persetu
juan untuk dilanjutkan sampai jam 14.30 WIB atau k1ta selesaikan saja sampa1
selesa1nya but1r "b", begitu. Bagaimana Pak Menter!, setuju ?