'I DEWP1>1' PERWAKILAN RAKYAT R.I FRAKSI ABRI PEF1ANDANGAN UI"·'1UM FRAKS I ABRI A'TAS 1 .. RANCANGAl\J UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN DAL.AI'1 LINGKUNGAN PERADILAN UMUM; ') l-. K!:..NCANGAN UNDANG-UNDANG TENT.A.NG SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA MA.HK.AM.AH AGUNG. Assalamuialaikum warakhmatullahi wabarakaatuh. Sauciara Lua Si dang, Saudara Menteri Kehakiman selaku wakil Pemerintah, beserta Staf, Para Anggota Dewan yang terhormat, Sidang yang kami muliakan .. Perkenankanlah kami atas nama Fraksi ABRI mengajak sidang yang mulia memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengantarkan kita di dalam keadaan sehat wal af iat ke ruangah ini untuk mengikuti acara pemandangan wTum fraksi-fraksi atas : 1. Rancangan Undang-undang tentang Susux1an dan Kekuasaan Pe- ngadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, dan Rancangan Undang-undang tentang Susunan, Kekuasaan L ttca.rn. Mahkamah Agung dan Fraksi ABRI mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umum Fraksi ABRI terhada9 RUU inio Sebagc..in,o.na telc;.il.,,. kita Pemerintah den;.;an 2.ma.nat Presiden tanggal 12 1985 No. R.07/PU/VIII/1985 telah me- nyampaikan RUTJ Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum serta RUU Tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara Mahkamah Agung kepada Dewan yang terhormat inio I Pada ••••o•o••••
16
Embed
DEWP1>1' FRAKSI ABRI - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190628-084224-4153.pdf- 2 - Pada tanggal 28 Agustus 1985 Pemerintah, diwakili oleh Menteri Kehakiman
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
'I
DEWP1>1' PERWAKILAN RAKYAT R.I FRAKSI ABRI
PEF1ANDANGAN UI"·'1UM FRAKS I ABRI
A'TAS
1 .. RANCANGAl\J UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN
DAN KEKUASAAN PENGADILAN DAL.AI'1 LINGKUNGAN
PERADILAN UMUM;
') l-. K!:..NCANGAN UNDANG-UNDANG TENT.A.NG SUSUNAN,
KEKUASAAN DAN ACARA MA.HK.AM.AH AGUNG.
Assalamuialaikum warakhmatullahi wabarakaatuh.
Sauciara ~e Lua Si dang,
Saudara Menteri Kehakiman selaku wakil Pemerintah,
beserta Staf,
Para Anggota Dewan yang terhormat,
Sidang yang kami muliakan ..
Perkenankanlah kami atas nama Fraksi ABRI mengajak sidang
yang mulia memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, yang telah mengantarkan kita di dalam keadaan sehat
wal af iat ke ruangah ini untuk mengikuti acara pemandangan wTum
fraksi-fraksi atas :
1. Rancangan Undang-undang tentang Susux1an dan Kekuasaan Pe
ngadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, dan
Rancangan Undang-undang tentang Susunan, Kekuasaan L
ttca.rn. Mahkamah Agung ~
dan
Fraksi ABRI mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk
menyampaikan pemandangan umum Fraksi ABRI terhada9 l~edua RUU inio
Sebagc..in,o.na telc;.il.,,. kita makl:.:;ni~ Pemerintah den;.;an 2.ma.nat
Presiden tanggal 12 Ag~stus 1985 No. R.07/PU/VIII/1985 telah menyampaikan RUTJ Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam
Lingkungan Peradilan Umum serta RUU Tentang Susunan, Kekuasaan
dan Acara Mahkamah Agung kepada Dewan yang terhormat inio
I Pada ••••o•o••••
- 2 -
Pada tanggal 28 Agustus 1985 Pemerintah, diwakili oleh Menteri
Kehakiman telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas ke
dua RUU tersebut di dalam rapat paripurna Dewan.
Fraksi kami menyadari, bahwa membuat sebuah RUU mengenai
badan-badan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman
tidak mudah dan memerlukan waktu serta tenaga yang cukup banyak
dan pengetahuan yang cukup luas serta mendalam.
Berkat tekad dan ketekunannya, Pemerintah telah dapat menghasilkan 2 (dua) buah RUU yang akan menggantikan Undang-undang Nomor
13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umurn
dan Mahkamah Agung, yang sedang kita bahas sekarang inio Untuk
itu Fraksi .ABRI menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya ke
pada Pemerintaho
Saudara Ketua Yang Terhormat~
Sidang Yang Mu.lie. ..
Dalam RUU Tentang Su.sunan dan Kekua.saan Pengad.i.lan Dalam
Lingkungan Peradila11 Umum serta RUU Tentang Susunan, Kekuasaan
·d.s.n Acara Mahkamah Agung tercantum 2 (dua) dasar hukum, yaj_t1.J
1. Undang Undang Dasar 1945.
2.. Undang-undar.i.g Nomor 1L~ tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan.Kehakimanv
Fraksi ABRI di dalam membahas kedua RUU ini akan bertolak
dari kedua dasar hukum tersebut·dan TAP MFR-RI Nomor I,II/MPR/1978
tentang Kedudukai."1 dan Hubunga.n Tata kerja Lembaga Tertinggi Negara
dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
Mengenai kekuasaan keha~iman, pasal 24 dan pasal 25 Undang
Undang Dasar 1945 menyatakan sebe.gai berikut :
Pasal 24 : 11
( 1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agu.r1g dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-1_;.;:i,-:-1 ang.
(2) Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu di
atur dengan Undang-unda.ng.n
11 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai
Hakim ditetapkan dengan Undang-tL"'ldang 11
/ Penjelasan
-. - 3
Penjelasan pasal 24 dan 25 tersebut di atas berbunyi :
11 Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdekaj artinya
terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung
dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-undang ten
tang kedudukannya para hakim 11 •
Kedua pasal itu beserta penjelasannya di dalam Undang Undang Dasar
1945 belu~ memberikan arti kekuasaan kehakiman secara tuntas. Hal
ini dapat difahami, mengingat bahwa Undang Undang Dasar bersifat
singkat dan luwes dan hanya rnemuat aturan-aturan pokok, sedang
aturan-aturan yang menjabarkan aturan pokok itu diserahkan kepada
undang-tmdang yang lebih mudah cara membuat, mengubah atau menca
butnya.
Namun demikianj aturan pokok yang tercantum di dalam Undang Undang
Dasar kita, mengandung pokok pikiran yang sangat esensial, yaitu :
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mdhkamah Agung dan
lain-lain badan kehakiman;
2. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka;
J.. Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas
kekuasaan belaka.
Hal-hal inilah yang menjadi tolok ukur sejauh mana kedua RUU yang
sedang kita bahas ini didasarkan atas ketentuanj jiwa dan semangat
Undang Undang Dasar 1945.
Kita semua telah berjanji bahwa jiwa dan semangat Undang
Undang Dasar 1945 akan kita patuhi setulus-tulusnya, sebab kita
percaya bahwa dengan jalan itu kita akan. dapat hidup tertib, ter
atur, dinamis, dan lestari sebagai bangsa.
Selanjutnya di dalam TAP MPR-RI Nomor II/I<IPR/ 198 3 tent~ng
GBHN, BAB II Pola Dasar Pembangunan Nasional tertulis :
11 Asas kesadaran hukum, ialah bahwa tiap warganegara 'Indonesia
harus selalu sadar dan taat kepada hukwn, dan mewajibkan Negara
untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukwn. 11
Kedua RUU ini tidak terlepas dari pelaksanaan Pelita keempat
di o.i.dang hukum yu.ng menggariskar~ kebijaksanaan sebagai berikut
1. Pembangunan dan pembinaan hukum di negara hukum Indonesia
didasarkan atas·Pa~casila da~ Undang Undang Dasar 19450
c:.. · fembangu11.a.n dan perrbinaan hul:um diarahkcn agar dava t. :
a) Nemati.tapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai<>
I b) Menciptakan
- 4 ·-
b) Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap
anggota masyarakat dapat menikrnati suasana serta iklim
ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadil-
an ..
c) Lebih memberikan dukungan dan pengamanan untuk rnencapai kemakrnuran.
3Q Di dalam pembangunru~ dan pernbinaan hukum ini akan dilanjut
kan usaha-usaha untuk
J'/·. .J\"'
I.
l(
a) Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional
di dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain
mengadakan kodifikasi serta unifikasi di bidang-bidang
tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang ber-
kembang di dalam masyarakat.
b) l"lernantapkan kedudukan dan peranan badan-oadan lJeneg.'.j_k
hul<um sesuai dengan fungsi dan wewenang mereka masing
masing.
c) Memantapkan· sikap, perilaku dan kemampuan para penegak
hukum di dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hu
kum serta aparat penegak hukurn ..
d) Meningkatkan·penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian
bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu.
e) Meningkatkan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk
menu.njang pembangunan bidang hukum.
Meningkatkan pen:yuluha.n hukum untuk mencapai kadar kesadaran
hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga seti~p anggota
masyaral<.at menyadari dan men.ghayati hak dan kewajibannya se
bagai warganegara, di dalam rangka tegaknya hukum, keadilan
da.n perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, keter
tiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar
1945.
5,, D5 dalarn usaha pembangunan hukurn nasional, perlu dilanjutkan
langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan yang me
nyangkut hak dan kewajiban asasi warganegara di dalam rangka
Fraksi ABRI mengaraati berdasarkan pengalaman dan sesuai de
ngan kenyataan yang ada, rumusan persyaratan Rancangan Undangundang ini kurang rnemberikan kesernpatan bagi hakim-hakirn dari lingkungan peradilan lain terme.su.k hakim-hakim dalam lingku..11g
an Peradi.lan Militer .. Apakah dalam hal ini Pemerintah sependapat dengan Fraksi ABRI,
bahwa persyaratan tersebut perlu memperoleh pemikiran lebih lanjut ..
7. Pen1~lenggaraan ... Kekuasaan Kehakiman
Di dalarp pasal 1 (Ketentuan Umum) Undang-undang Nov ·14 tahun 1970 ditegaskan posisf kekuasaan kehakiman di dalam
Negara Hukum Republik Indonesia.
Di da.lam pasal 2 undang-undang tersebut telah ditegaskan
penyelenggaraan kekuasaan keha1dma.n i tuo
Untuk melaksanakan tugas pokok rnenyelenggarakan kekuasaan ke
hakiman seperti yang dimaksud di dalam pasal 2 Undang-u..."ldang No... 14 tahun 1970 i tu kepada Pengadilan Neg-eri dan Pengadilan
Tinggi diberikan kekuasaan yang tercantum di dalam Bab III berturut-turut pasal Si .dan pasal 52 Rancangan Undang-undang
tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, sedangkan kepada I"'mhkamah Agung diberikan kekua.= saan yang tercantum di dalam Bab: III Rancangan Undang-undang
tentang Susu..na..~ 9 Kekuasaan dan Acara Mahka~ah Agungo
Bab III Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Ke
kuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum berjudul : u Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum u~ dan
Bab III Rancangan Undang-undang tentang Susunan, Kekuasaan dan
Acara Mahkamru.'1 Agung, berjudul ! 11 Kekuasaan M.ahkarnah Agung n i)
Akan tetapi yang diatur di dalarn Bab III tersebut ialah tugas
dan kewenangan badan-badan peradilan ituo
Satu hal ,lagi yang menarik perhatian kami ialah kesamaan ·dan kebedaan yang diperlihatkan oleh BAB III tersebuto Judulnya
sama, yakni: "Kekuasaan <l>O~.,. dst no Tetapi materinya berbeda. Yang kami maksud ialah ba~~1a fungsi mengadili dan fu..~g
s i pengawasan tria.11 .. i.cama.h Agung dia tur di dalam sa tu Bab, yai tu
Bab III Rancangan Undang-undang tentang Susunan~ Kekllasaan dan Acara Viahkamah Agung ~ sedanglmn :iungsi mengadili Pc:ngadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi diatur dalam Bab III dan fungsi pengawasannya diatur dalam Bab II Rancangan Undang-undang t;2n-...
tang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Ling~~~gan Per
adilan Umumo
/Di dalam •••coooo~~
.. •
•
- 15
Di dalam pembicaraan tingkat III nanti rnasalah ini perlu di
pecahkan bersama.
8. ~jasama dan Konsultasi
Di dalam penjelasan wnum Rancangan Undang-undang tentang
Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingk1..ll1gan Peradilan
Umum dinyatakan, bahwa perlu adanya kerjasama dan konsultasi .
antara Mahkamah Agung dan Pemerintah, khususnya dalam hal
pengangkatan, pemberhentian atau tindakan/hukwnan administra
tif terhadap hakim-hakim peradilan umum, sebelurn Pemerintah
mengadakan pengangkatan, pemberhentian dan lain-lain.
Keharusan adanya kerjasama rlan konsultasi itu memang me
rupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh disampingkan.
Akan tetapi batasan di d2lam pelaksanaan tugas dan
wewenang Pernerintah o_an I··I2hkamah ltgung harus tetap dipegang
teguh, supaya asas kekuasaan kehakiman y~ng rnerdeka seperti
yang digariskan oleh Undang.Undang Dasar 1945 dapat tetap ber
diri tegak~
Saudar~ Ketua Sidang,
Saudara Wakil Pemerintah yang kami hormati,
Sidang yang muliae
P d + 1 h k • . k -1- d. d + k . . lk. an angan yang ~e_,_au ami sampa1 an L-8 i· apa v ami simpu ~an
seperti berikut :
1~ Pasal 24 dan 25 Undang Undang Dasar 1945, TAP MFR-RI Nomor
III/IV!.PR/1978, serta pasal j, 3 dan 4 Undang-undang No. 14
tahun 1970 kami jadikan.titik tolak pembahasan d2n sekaligus
tolok ukur untuk melihat sejauh mana kedua r;ancangan undang
undang .ini memenuhi jiwa dan semange.t Undang Undang Dasar 194.5 dan Garis-garis Besar Haluan Negara.
2.. Dari substansi Und3.ng-undang No. 13 tahun 1965 yang akan di
ganti dengan kedua undang-undang yang ranc2ngaD~~ya sedang kita
bahas sekarang inj_ hal-ho.l yang tetap relevan untuk menegah:kan
asas yang terkandung di dalam pasal 24 dan 25 Undang Undang
Dasar 1945 serta pas al 1, 3 dan 4 Undang-undang Uo. 1 L! tahun
1970 perl'...1. 21-oeri ter:i_p2-t di d2lam kedu& r3ncangan undang-
undang ini.,
J. Kedua rancangan. U.Jldang-undang ini memang ;~1emantulkan
merintah untuk mencapai tujuan yang terhadapnya kami terapkan
.. 16 -
tolok ukur yang telah kami sebut angka 1 di atas, sekali pun
disana sini masih perlu diayunkan langkah-langkah pemantapan
nya.
Hal-hal yang karni temukan dalam kedua Rancang Undang-u.ndang ini
antara lain tentang pengawasanj pembinaan, hak menguji, persyarat
an untuk pengangkatan hakim, pembentukan pengadilan, syarat-syarat
pengangkatan hakim agung, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman1 di
dalam kedu.a rancangan undang-undang ini telah kami tanggapi di da
lam bentuk saran dan pertanyaan¢
Hal-ha.l lain yang belum tercakup di dalarri pandangan umum ini meru
pakan bahan yang akan kita bahas~bersama di dalam kesempatan-kesem
patan pada pembicaraan tingkat III.
Saudara Ketua
SaudJra Menteri Kehakiman selaku wakil Pemerintah: besert2
Staf,
Par~ anggota Dewan yang terhormat,
Sidang Dewan yang kami muliakan~
Sebelum mengakhiri Pemandangan Umum Fre.ksi A3RI ini, maka
kami mengajak semua fraksi di dalarn Dewan Perwakilan Rakyat yang
terhormat ini menyingsingkan lengan baju supaya kedua rancangan
undahg-undang ini dapat kita selesaikan di dalam waktu yang tidak
lama.
Baik atau buruknya undang-undang yang akan kita bentuk ini
merupakan tanggung jawab kita semua terutama kepada generasi yang
akan da tang.
Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mem
berikan bahan masukan dalam rangka pembahasan kedua Rancangan
Undang-undang inic
Demikianlah Pandangan Umum Fraks.i ABH.I, atas perhatian dan
kesabaran para hadirin yang kami hormati dengan ini kami mengucap
kan terima kasih banyak.
Semog~ Tuhan selalu menyertai kitao
Wassalamu i alaikum v{arakhmatulle.hi wabarakaatuh.