leg_1-20190926-101820-7331.pdf - DPR RI

r r I

CATATAN RAPAT SEMENTARA PANSUS 4 ·RUU TENTANG

PERUBAHAN UU PERPAJAKAN

RAP AT

* * * * * * * * * *

PAN.JA

* * * * * * * * * *

I KE 1

SEKRETARIAT .JENDERAL DPR RI J A K A R T A

1994

CATATAN RAPAT SEMENTARA RAPAT PANITIA.KERJA I

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU N0.6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DAN ATAS UU N0.12 TAHUN 1985 TENTANG ~AJAK BUMI DAN BANGUNAN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Masa Persidangan T'ihun Sidang

i< h () ft t

J \ ~ II ' .... I~ tl I' tt (

s i f ll l

Ifuri/lunggul p u k u 1

T e m p a t

Ketua Rapat Sekretaris Rapat A c a r a

H a d i r

I. ANGGOTA PANJA I

F.ABRI

1 . OEDIYANTO~ HS 2. DRS. SOETIKNO 3 . SUTRISNO R. 4. DJOKO SANTOSO 5 . HADI SUTRISNO 6. DARYANTO

I

1994-1995

Kt:-5

I{ tl t• tt l I' tl 11 t l i tt 1\. ~ a· j tt l , ~ t~ ·

Tl· r t u lu p

Sclusa, 27 S~ptember 1994 09.00 WIB Java Ball Room I

Drs. H. Awang Faroek Ishak Drs. Mahmudi 1. Pemilihan Pimpinan Panitia Kerja I; 2. Pembahasan Materi.

1. DRS. H. AWANO FOROEK ISHAK 2. DRS. H. ASNAWI HUSIN 3. drs. INRIA ASIKIN NATANEGARA 4. NY. SRI REJEKI SUMARYOTO, SH 5. DEWI PARAMATASARI YUNUS 6. DRS. SARWOKO· SURJOHOEDOJO 7 . II. II USN I 'l'JIAMR lN. SH

8. DRA. NY. NANNY DADINO KALBUADI 9. ANDI MATTALATTA, SH, MH

10. DRS. THOMAS SUYATNO

2

1. DRS. JUSUF SYAKIR 2. ALIMARWAN HANAN, SH 3. DRA. H.A. CHOZIN CHUMAIDY 4. H. BACTIAR CHAMSYAH

F.PDI

1. SETYADJI LAW!, BA 2. DRS. IGN. SUWARDI 3. DRS. H. SUBAGYO 4. DJUPRI ~ SH

I I . PEMERINTAH

1 • DR. MANSURY 2. DRS. ABRON I NASUTION 3 . DRS. !MAN SAMARYO 4. DRS. ROESDIJONO 5. DRS. AlE SOELENDRO, MA 6. MACHFUD SIDIK, SE, MSc 7. MAKMUN GUMAY, SH 8. DRS. M. SOEBAKIR 9. DRS. RUSLI TAIB

10. WDAYATNO SASTROHARDJONO, SH, MA 1 1 • DJADJA ZAKARIA, SH, MSc 12. IR. SERIRAMA BUTAR BUTAR 1 3 • DRS. DJAZOELI SADHANI 14. DRS. SOENARI 1 5 • DJOKO SUOIONO, SH 16. DR. M. PALAL SANTOSO 1 7 • DRS. M. HUSIN 18. DJUNAEDI ARIEF, SH

3

KETUA RAPAT ROESDI ROESLI

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin tanggal 26 September

1994 telah diputuskan susunan-susunan dari Panja dan Panja I ini

adalah Panja. yang akan membahas Rancangan Undang-Undang

tetntang perobahan.atas ·undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan juga

Rancangan Undang-Undang tentang Perobahan atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1985.

Dan Susunan dari Panja ini yang telah disampaikan kepada

Sekretariat dan juga telah disampaikan pada Rapat Paripurna

Pansus kemarin adalah sebagai berikut, dan 'apabila ada perobahan­

perobahan ~asih mungkin karena yang kemarin baru disampaikan

secara lisan dan juga tertulis kepada Sekretariat.

1. ~apak Oediyanto, HS, 2.Drs. Soetikno, 3. Karsono, 4.

Djoko Santoso, 5. Hadi Sutrisno, 6. Daryanto.

Dari Fraksi ABRI ini yang akan duduk di Pimpinan adalah

Bapak Oediyanto, HS. Apakah dari Fraksi ABRI ada perobahan­

perobahan dari daftar ini ?

F. ABRI :

Tidak ada.

KETUA RAPAT :

Bai'k kalau tidak ada. Berikutnya dari Fraksi Karya

Pembangunan, 1. Bapak Drs. H. Awang Faroek Ishak, 2. Drs. H.

Asnawi Husin, 3. dr. Inria Asikin Natanegara, 4. Ny. Sri Rejeki

Sumaryoto, SH, 5. Dewi Paramatasari Yunus 6. Drs. Sarwoko Suryo­

hoedoyo, 7. R. Atu Narang, SE. 8. H. Husni Thamrin, SH, 9. I

Dewa Putu Supartha Nida, SH. 10. Dra. Ny. Nanny Dading Kalbuadi,

11. Andi Matalatta, SH,MH 13. Drs. Thomas Suyatno dan 14. H.

Yusuf Talib, SH. Dari F.KP yang akan duduk di Pimpinan adalah

Bapak Drs. H. Awang Faroek Ishak. Apakah ada perobahan Pak ?.

F.KP Tidak ada

KETUA RAPAT/ ...... .

4

KETUA RAPAT :

Kemudian dari Fraksi PP; 1. drs. Jusuf Syakir, 2. Alimarwan

Hanan, SH. 3. Drs. H.A Chozin Chumaidy 4. H. Bachtiar Chamsyah.

Yang akan menjadi Pimpinan adalah Bapak Yusuf Syakir. Apakah F.PP

ada perobahan ?

F.PP Tidak ada

KETUA RAPAT :

Untuk Fraksi PDI; 1. Setyadji Lawi, BA 2. Drs. IGN.

Suwardi, 3. Drs. H. Subagyo, 4. Djupri, SH. Dan yang akan duduk

di Pimpinan. Panja adalah Bapak Setyadji Lawi, BA. Apakah ada

perobahan ?

F. PDI Tidak ada.

KETUA RAPAT :

llaiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati Anggota

·pansus dari Dewan sudah saya sebutkan keempat fraksi. Dan dari

Pemerintah adalah 1. DR. Mansury, 2. Drs. Abroni Nasution, 3.

Drs. Iman Samaryo,4. Drs. Roesdijono, 5. Drs. Nuryadi, MA, MPA 6.

Drs. Arie Soelendro, MA 7. Machfud Sidik, SE, Msc, 8. Makmun

Gumay, SH 9. Drs. M. Soebakir 10. Drs. Rusli Taib 11. Widayatno

Sastrohardono,SH, Msc.

Bapak DR. Mansury.

Dan dari Pemerintah akan dipimpin oleh

Demikianlah apa yang telah kita putuskan pada hari Senin

tanggal 26. September 1994 kemarin. Sekal i lagi tentan·g Pimpinan

dari Fraksi-fraksi yang akan memimpin Panja untuk selanjutnya

yaitu dari F.ABRI Bapak Oediyanto, HS. Dari Fraksi KP Bapak

Drs. H. Awang Faroek, SH. Dari Fraksi PP Bapak Drs. Jusuf Syakir

dan dari F.PDI yaitu ~apak Setyadji Lawi BA. Dan untuk ini kaJau

tidak perobahan, maka kita putuskan. Bagaimana Bapak Mansury ?

PEMERINTAH :

Bapak Ketua, dari Pemerintah tidak ada perobahan, tetapi

yang kemarin . disebutkan oleh Bapak Menteri t idak semua Bapak

bacakan tadi, apa kami serahkan saja daftarnya Pak.

KETUA RAPAT ..... /

5

KETUA RAPAT :

Saya persilakan dibacakan saja Pak.

PEMERINTAH :

Baik kami bacakan saja Pak. 1. DR. Mansury, 2. Drs. Abroni

Nasution, 3. Drs. Iman Samaryo,4. Drs. Roesdijono, 5. Drs.

Nuryadi, MA, MPA 6. Drs. Arie Soelendro, MA 7. Machfud Sidik, SE,

Msc, 8. Makmun Gumay, SH 9. Drs. M. Soebakir 10. Drs. Rusli Taib

11. Widayatno Sastrohardono,SH, Msc. 12. Jaja Zakaria, SH, Msc.

13. Ir. Sri Rama Butar-Butar 14. Drs. Zazuli Sadane, 15 Drs.

sunari 16. Joko Sugiyono, SH. 17. DR. M~ Palar Santoso, 18. Drs.

M. Husin, 19. Junaidi Arief, SH. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Abroni. Jadi didalam daftar hadir sudah

sesuai dengan daftar itu, cuma daftar rekap dari Sekretariat ini

ku rang namany a, say a k ira t i dak ada pe ro bahan apa-apa. De ngan

demikian ki ta bisa pada saat ini memutuskan yang pertama kal i

Anggota panja ini dari nama-nama yang telah kami sebutkan dan

nama-nama dari Panja-Panja yang mewakili dari fraksi-fraksi

sesuai dengan yang telah kami sampaikan tadi yaitu ; dari F.ABRI

Bapak Oediyanto, HS. Dari Fraksi KP Bapak Drs. H. Awang Faroek,

SH. Dari Fraksi PP Bapak Drs. Jusuf Syakir dan dari F.PDI yaitu

Bapak Setyadji Lawi BA.

Apabila tida ada perobahan, maka kita bisa mengambil

keputusan bahwasanya Pimpinan selanjutnya untuk memimpin rapat

kerja dengan Pemerintah tidak ada perobahan daripada yang kita

putuskan itu.

Maka dengan demikian sesuai dengan jadwal yang te lah

dipersiapkan maka Pimpinan selanjutnya dari Panja ini akan kami

serahkan kepada Bapak-bapak Pimpinan yang telah ditunjuk mewakili

fraksi-fraksi tersebut. Oleh karena i tu kami persi lakan kepada

Bapak Bapak Oediyanto, HS. Dari Fraksi KP Bapak Drs. H. Awang

Faroek, SH. Dari Fraksi PP Bapak Drs. Jusuf Syakir dan dari F.PDI

yaitu Bapak Setyadji Lawi BA, untuk tampil ke depan dan palu akan

saya serahkan kepada Bapak-bapak sebagai simbolis untuk memimpin

rapat selanjutnya.

Pimpinan telah saya serahkan, selanjutnya Rapat Panja

dipimpin oleh Pimpinan yang telah kita putuskan.

Terima kasih atas perhatian Bapa-bapak dan Ibu sekalian.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

6

karena memang berdasar tata tertib ataupun kelaziman kita juga dapat ai­

dang malam hari daripada kita kurang meaanf'aatkan waktu, sementara tugaa

dari Panja Pansus ini harus selesai seauai dengan target yang telah kita

sepakati bersama, bahkan kami berhitung barangkali kita sidang malam ba­

ripun barangkali masih memerlukan tambahan waktu da.ripada kita nggampan.i

lean lebih baik kita berhitung pahit bahwa kita memang butuh wak:tu . yang

cukup untuk memba.has undang-undang ini denga.n aebaik-bai.knya. Soal in -

tem Frakai, lobby, konsultasi, barangkali di sela-sela waktu yani ada

kita bisa manf'aatkan sebaik-baiknya. Maupun Pemerintah barangkali haru.s

konsultasi dengan Bapak Menter! atau pejabat yang berwenang, barangkali

sela-aela waktu itu dapat kita manffatkan dengan sebaik-baiknya.

Sekali lagi barangkali kami dengan motivasi demikia:n dapat menerima ran­

cangan jam yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan Fraksi ABRI.

Mengenai mater! PBB, barangkali diaamping persoalan Badan Peradilan

juga NJOP yang perlu disesuaikan dengan perkembangan terakhir, satu dan

lain hal agar supqa pekerjaan kita ini tuntas dan dengan sebaik-bai.knya.

Mengenai urut-urutan memang harus dimulai dengan Undang-undang Nomor 6

Tahun 198 3 dan aelanjutnya.

Kurang lebih demikian Pak Ketua, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, Ba­

pak Pemerintah.

Wassalamu'alaikum warokhmatullahi wabarokatuh.

Terima kaeih Saudara Subagyo,

Dari empat Fraksi mengusulkan ada dua al t ernat if, dari Frak:s i Karya

Pembangunan mengueulkan pagi dan sore sampai jam 17.00, dan pada mal am

hari dimanfaatkan Wltuk Frakei, demikian juga FPP mengusulkan yang sama.

Dari Frakai ABRI mengusulkan al ternatif yang kedua, pagi eampai jam 15.00

sore istirahat dan dimulai lagi pa.da malam ha.ridimulai lagi pada jam 19.

30. Kel ihatan ada dua Frak:ei yang menghendaki pagi sore, ada dua Fra.kai yang

menghendaki pagi sore aetengah harinya sampai malam.

Untuk itu mungkin ada pendapat dari Pemerintah, silakan.

Pa1ImiNTAil (DR. MANSURY) :

Aeaalamu'alaikum warokhmatullahi wabarokatuh,

Bapak Ketua,

Kami ••••••••••

-----------------------------------------

7

Kami sebetulnya ingin menggabunglcan diri dengan kemufakatan, namun

sampai sekarang rupanya belum ada kemufakatan.

Perkenankan kami menyampaikan sum.bang saran, menurut pendapat kami aa­

ngat dihargai keinginan kita untuk memanf'aatkan semua waktu, namun dem_!

kian kalau pada hari-hari pertama kita coba dulu sampai dengan sore, m_!

lamnya kita manf'aatkan untulc lobby baik intern maupun dengan atasan. K~

lau kira-kira masih memerlukan waktu lagi yang lebih banyak baru kita

malam hari bersid.ang juga.

Demikian swobang saran kami mengenai waktu, mengenai urutan pemba­

baaan saya kira sudah ada kemufakatan karena itu kami ikuti saja.

Demikian kalau mengenai pelaporan dan eebagainya, kami setuju.

Demikian, waesalamu' alaikwn warokhmatullahi wabarokatuh ••

KlfflJA RAPAT :

Terima kaeih Saudara yang mewalcili Pemerintah,

Jadi mema.ng benar sebagaimana tadi dikataka:n oleh Pale Mansury, m~ -

mang--kita semua berkeinginan untuk memanfaatkan walctu sebaik-baiknya.

Jadi kalau kit a hitung-hitung dari waktu yang diajukan baik oleh FKP, F­

PP, ABRI, aebenarnya berkiBar sekitar 35 jam kestUuruhannya, dan bedanya

juga tidak banyak ya sekitar mungkin eekitar .3 - 4 jam bedanya dengan di

ueulkan Frakai ABRI. Untuk itu aaya kira untuk menyamakan pandangan kita

tentang m&salah pengatura.n waktu, kami bermaksud untuk skors dulu siJang

ini untuk memberikan waktu kepada Pimpinan dan masing-masing Pimpinan

}l'rakai untuk berembug aebentar.

Kita akora tidak lama, mungkin cukup 10 manit.

( Palu diketok aatu kali )

Setelah empat Fraksi mengadakan musyawarahnya, didapat satu kesepa­

kat-.n yang akan diaampaikan kepada forum Panja ini ddngan membagi waktu

aebagai berikut.

Jadi kita sepakat memang untuk memanfaatkan waktu aebaik mungkin, dan au

dah diaepakati pula bahwa kita tidak terlalu kaku dengan manggunakan w~

tu. Apabila memang pe.da saatnya nanti diperlukan tmtuk lebih menginten -

eifkan penggunaan waktu ini, keeepakatan ini bisa kita ulang kembali.

Yang pertama adalah kita aepakat tadi untuk memulai lebih awal, ja­

di tidak jam 09.00, tetapi kita mula! jam oa.oo pagi, sebab tadi sudah

dilihat dari pagi jam 08.00 Se~a Efu.dCI.L .,:;l~,k', J,~_. .. ···''-'</L~ kira kita ha -

rapkan jam 08.00 kita mula! aampai jam 10.00 itu kita break setengah jam

jam ••••••••••

8

jam 10.00 sampai 10.30, kemudian 1.0.30 sampai 13.00 itu kita mela.njutkan

sidang, kemudian kita istirahat satu jam untuk memberi kesempatan makan

siang dan menunaikan shalat jam 13.00 sampai 14.00, kemudian jam 14.00

kita langsung sampai 17.30 tanpa break, breaknya langsung diedarkan ke

meja masing-masing.

Saya kira demikian waktu yang diajukan, dan juga tidalc mengurangi jumlah

jam yang tadi telah diusulkan oleh baik oleh Frakai Karya maupun Fraksi

ABRI.

Jadi efektif seluruhnya klta hitung adalah delapan jam, tetapi tentunya

ini juga nanti kita:~tid&k sebagaiiua:da tadi saya katakan kita tidalc ka.ku

dan kita tidak terlalu raged untuk mempertahankan ini. Apabila nanti sa­

tu ha.ri ini kita lihat perkembangannya oukup lancar ya mungkin ini terus

akan kita pa.kai, ·tetapi kelihatan kalau nanti mungkin memerlukan wa.ktu

malam hari ya kita putuskan untuk dilanjutkan pad.a malam hari.

Saya kira demikian, mungkin bisa dimalclumi ? •

Mungkin dari Fraksi-f'raksi yang lain, saya kira karena· sudah' kesepa

katan tadi aaya kira ini bisa kita terima. Mungkin dari Pemerintah ·• _ada

pendapat, silakan •

. ~EMERINTAH (DR. MANSURY) :

Maaf Pale, pada dasarnya kami mengikuti saja kemuf'akatan, h&l11'a ingin

kami ingatkan barangkali 17.30 aga.k terlalu dekat untuk -..ghrib.

Itu saja Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Usul kongkritnya aampai jam 17 .oo.

PENEHINTAH (DR. MANSURY) :

Saya kira begitu Pak, untuk member! keaempatan asar bagi yang shalat

asar.

KETUA RAPAT :

Baik ini ada usul untuk memajukan setengah jam sampai jam 17 .oo, mun~ kin dari FKP.

JURU BICARA •••••••

9

JURU J!I.CARA FKP (H. J.USUF TALIB, ~) :

Kami dapat menyetujui dengan oatatan bahwa yang kita sepak.ati pad.a h_!

ri ini tidak reged dalam arti tidalc kita perlakukan aampai dengan akhir

yang kita perkiralam sampai dengan hari Sabtu. Jadi kalau di dalam perja- .

lanan dua hari ini ternpyata cukup banyak muatan-muatan subatansial yang

masih perlu dirampungkan, aaya kira bisa kemudian kita masuk:i saran dari

rekan Fraksi ABRI untuk memasuki malam hari. Dengan demikian saya kira

dua pemikiran ini tetap dalam posisi bisa disatukan.

Demikian, terima kaaih.

K.E.'I'UA RAPAT :

Terima kasih , FABRI.

JURU BICARA F~RI. (DRS. SOETIKNO):

Kami aetuju untuk diajukan selesainya jam 17.00.

~l·~TUA 1_(_£\J~ AT

PDI.

JURU BIC4l~ FPDI ( DR8. H. SUBAGYO)

Setuju, terima kasih.

K.m'UA RAPAT

FPP.

JURU BIQ.~ FPP (~IMA~WAN HANAN, SH) a

Setuju.

KmUA RAPAT :

Baik, saud.ara-saudara aekalian,

Kita sepakati waktu yang tadi telah kami sampaikan,l.;dan kita akan mu.

lai memanfaatkan waktu ini dengan aebaik-balknya~, dengan catatan tadi se­

bagaimana diaampa.ikan icita sepak.S.t'untuk tidak reged dengan waktu. Apabi­

la diperlukan malam hari kita aidang, kita aepakati pada akhir sidang se­

tiap hari.

Baiklah •••••••

10

Baiklah, Saudara-saudara sekalian,

Kita telah berakhir menyepakati untuk menggunakan waktu sEllama 5 hari

ini, mudah-mudahan selama 5 hari ini kita bersama-sama dapat menyelesaikB!_!

nya dengan sebaik-baiknya, dan kembali ka1ni ulang bahwa tadi telah ki ta S_!

pakati, pada tanggal 4 itu kita sudah lapor pa.da Plano Panja, sehingga ki­

ta harapkan pada tanggal 3 itu Timus mempunyai waktu satu hari setengah ~

tuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian pada tanggal 5 Pimpinan Panja akan l~

por pada Pleno Pansus.

Saudara-saudara sekalian,

Dengan telah disepakatinya waktu untuk pembahasan di tingkat Panja i­

ni, saya kira kita bisa memulai untuk membahas 2 RUU yang menjadi kewajib­

an kita, kewajiba.n dari Panja ini, dan tadi telah kita sepakati bersama,

pertama kali kita bahas adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ke

tentuan Umum dan Tata oara Perpajakan, dan kemudian setelah itu baru kita

membahas RUU Peru.baha:n Undang-undang PBB.

Baiklah kita akan mula! dengan, sebelum kita memulai pembaha.san kita

ada permintaan da.ri FPP dan FPDI untuk beliau berdua kembali ke floor un­

tuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Panitia Khusus ini.

~U BICARA FABRI (DRS. ~Om'IKNO) :

Interupsi sebentar Pak, berkaitan mengenai acara kerja kita, ini ada

surat edaran yaitu berkenaan dengan diselenggarakan Rapat Paripurna DPR

tanggal 28 dan 29 September 1994,. kemudian ada yang berkenan akan mengha -

di~i acara tersebut disediakan kendaraan eatu bus.

Bagaimana untuk Panja kita, apakah, berkenan ini berarti boleh ya boleh t_!

dak, jadi bagaimana sikap kita.

Km'UA RAPAT :

Pada saat Rapat Plano Pan.sus telah diin£ormaa1kan kepada kita semua,

memang:iseauai tata tertib, kesemua anggota Dewan itu barus hadir dalam se­

tiap kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan oleh Dewan. Tetapi untuk mensukae!

kan Pansus 4 RUU Perpajakan ini, kemarin telah ditegaskan bahwa kepada ki­

ta itu diharapkan dapat memprioritaskan pembahasan di Pansus ini, karena

ini juga merupakan tugas daripada Dewan, tetapi kepada kitapun diharapkan

dapat mengatur para anggotanya yang tentunya diserahkan kepada masing-rna -

~ing Fraksi, ya paling tidak ada dianta.ra kita yang bisa kita tug-c:u>kan un­

tuk menghadiri Pleno, tidak usah serouanya mungkin 2 - 3 orang untuk mempeE.

kuat juga jwnlah kehCidiran daripada Fraksi-fraksi di DPR, seba.b apabila t_!

dak memenuhi korum tentu Rapat .t'a.ripurna Dewan juga tidak bisa dilaksana -

kan.

Saya •••••••••

11

Saya kira begitu jawabannya Pale, terima kasih.

Jadi kita·kembalikan kepad.a kebijakaanaan· masing-masing Fraksi, jadi

terserah kepada masing-masing Frakei untuk menunjuk para anggotanya.

Baiklah, kalau persoalan ini eudah kita anggap bisa kita maklumi aemua,

kita akan mulai dengan membahas yang pertama tentang KUP, dan dihadapan

kita semua tentu telah ada persandingan Undang-unclang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan RUU tentang Peru­

bahan Atas Undang-l.Jndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan T~

ta Cara Perpajakan.

Disini, aaudara-eaudara sekalian,

Di dalam Persandingan kita melihat secara jelas Undang-undang Nomor

6 Tahun 1983 dengan RUU tentang Perubahan, dan juga ada uraian yang mene­

gaekan tentang berbagai hal yang menyangkut perubahan itu.

Saya bermakeud untuk kita aepakati dahulu, kita hanya membicarakan Pasal­

pasal atau Ayat yang diueulkan berubah oleh RUU atau juga berubahan reda~

aional atau juga Ketentuan Baru, sedangkan yang tetap aeauai dengan keae­

~akatan kita bersama, kita tidak bicarakan lagi dalam forum Pa.nja ini. Ja

di Wltuk memu.dahkan jangan aampai nanti ayat yang didalam keterangannya ~

tu tetap masih kita bioarakan. Itu eaya kira untuk kita aepakati dulu a­

gar eupaya pembahaean ini biaa lancar aebagaimana h&rapan kita bersama.

Dan sebagaimana biasanya dalam setiap kali membahaa RUU, Pimpinan biaaanya

akan memberikan kesempatan satu putaran dahulu kepada aemua Fraksi, apabi­

la didapat suatu keaepakatan, kita langsWlg akan putuakan ayat itu untuk

diaetujui, apabila tidalc kita akan lakukan satu putaran lag!, kalau juga

aampai putaran kedua tidak mendapat kesepakatan, kita berikan waktu untuk

lobby, dan kalau juga misalnya pa.da saat itu pa.da aaat lobby belum juga

berhaail, kit a akan tentulam apakah itu. akan dibawa pada forum Timus a tau

k1ta pend.i.n« dulu. Ini untuk men&hindarkan jangan aap1pai kita macet pada

aatu pasal. Itu dulu kita aepakati aehingga dengan demikian tidalc berla -

rut-larut sampai 4 - 5 kali putaran. Maksud kami aupaya. lebih efektifnya.

pembahasan itu.

Kalau memang itu agak aulit, dua putara tiada aelesai, lobby juga tidak

aeleeai, kita pending dulu untuk ldta la.njutlcan yang lain. Itu akan lebih

efektif dlbandingkan dengan kalau kita memberikan, dar! pengalaman yang

selama ini dalam membahas RUU untuk jangan berlaru.t-laru.t dalam suatu ayat

yang maaing-masing bertahan d&ngan ada yang meDtr;atak&n prinsip, ada yang

mengatakan tid&k, dan walctunya akan habia.

Baiklah Saudara-saudara eekalian kalau kita setujui dengan cara itu

kita akan memulai dangan Paaal 1 nyat a daripada RUU tentang Perubahan

ataa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ini.

JURU BI CAllA •••••

12

JURU BICARA FPDI (S.illYADJI LAWI, BA)

Interupsi Saud.ara Pimpinan,

Bapak Ibu sekalian, di dalam hal kita menyempurnakan Rancangan Undang

Undang menjadi Undang-undang, banyak hal yang diaampai.kan oleh Fraksi PDI

ju~eru hal-hal yang juga tsrmasuk mei'ubah atau menambahkan atau menyempu_£

nakan hal-hal yang dianggap tetap oleh Pemerintah.

Waktu itu Pak Menter! Keuangan memberikan jawaban bahwa toh kita :ini se -

dang mengadakan penyempurnaan, sehingga bisa saja terjadi, entah itu meru­

pakan penyempumaan dari redak81 atau merupakan asumsi baru bisa dibicara­

kan di dalam Panja-panja nanti. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kita

membioarakan untuk men1empu~akan euatu paeal yang 41anggap eudah diansgap

masih tetap, dengan demikian membuka aemuanya, kalau tidak perlu dirubah

tidak perlu dirubah, ada yang diinginkan oleh Pemerintah untuk diru.bah te­

tapi menurut pendapat kami tidjk, ya silakan bioarakan lagi.

Jadi kami mohon akan ada kesempatan untuk menyampaikan ida-ide di da­

lam penyempurnaan RUU ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Lawi,

Saya dapat memahami apa yang disampaikan oleh Fraksi PDI, tetapi ten­

tunya juga kita perlu kembali kepada tentunya kebiasaan yang selama ini.

Yang namanya RUU Peru.bahan itu tentu.nya ya perubahan yang diuaulkan oleh

Pemerintah. Kalau sepanjang Pemerintah tidak menganggap perlu di:rubah, aa­

ya kira kita tidak mempunyai kewanangan untuk kembali membicaraka.n hal ini

sebab setahu saya memang Und.ang-w1d.ang Nomor 6 Tahun 1983 yang lalu itu ju

ga telah ditatapkan oleh Pemerintah bersama DPR.

Walaupun demikian mungkin ada pendapat dari FKP ailakan.

JURU BICARA' FKP ( ~~ JUSl!_F TALIB I BA) :

Terima kasih Saudara Pump:l.nan,

Jadi aaya kira kita sepakati dahulu prinsip dasarnya. Prinsip dasar

yang perlu diaepakati menurut hemat Fraksi Kar,ya Pembangunan adalah rancan~

an yang materialnya itu bersifat peru.bahan, baik itu perubahan mater!, ke­

tentuan baru. ataupun perubahan redaksional. Sedangkan yang sudah tegae-te­

gas dioabut dar! rancangan aeperti eudah dikemulcakan oleh Pemerintah yaitu

muatan-muatan dari Undang-und.ang 19 Tahun 1959 untuk dikembalikan kepada

poeisi semula .• Jadi ini prinsip daear d.ahulu kita sepakati, nanti di dalam

jalannya pembahasan, kalau di dalam membahaa ketentuan baru ataupun dalam

membahas ••••••••••••

13

membahas penbahan materi ada titik linkquet yang begitu dekat, relevans_!

nya begitu dekat dengan paaal yang atatusnya di dalam usul tetap, biaa S,!

ya kira kita bioarakan secara lebib baik. Tetapi FKP kurang sependapat lc_!

lau yang poaisinya itu tetap kita masuki ladangnya, kalau ini kita masuki

berarti total seluruh mater! daripada undang-undang itu kita bahas secara

keseluruhan.

Jadi kembali kongkritnya, kita kembali kepada prinsip daaar, kita bahas

dahulu mater! yang sifatnya perubahan termasuk ketentuan baru. Kalau di

dalam perjalanan nanti diketemukan ada pasal atau S¥at yang tit ik lingqu­

etnya atau relevanainya begitu dekat, oke bisa kita angkat nantinya.

SS¥a kira demikian posisinya, terima ka.sih.

KE:rUA RAPAT :

Terima kasih Saudara Juauf Talib dari FKP, saya lanjutkan dari FPP.

JURU BICARA FPP (DRS • JUSUF SY AKIJl) :

Saudara K etua,

'l'radiei yang sudah dijalankan oleh DPR selama ini, kalau ada Rancan~

an Undang-undang dari Pemerintah biaeanya maeing-maaing Fraksi dalam kea­

daan biasa normal itu menyusun DIM (Daftar Inventarisaai Masalah). Dalam

DIM itu yang eudah-audah baik pandangan Fraksi itu terhadap Rancangan Un­

dang-un(tang Pemerintah mengenai perubahan ataupun paridangan Fraksi itu m~

ngenai kemungkinan perubahan di luar paru.baha.n Pemerintah itu, itu biaea

dicantumkan disitu dan dibicarakan, ini tradiai yang audah menjadi konveE

ai di kalangan Panaua aelama ini, karena; apa, karena hak DPR itu atau an~

gota DPR itu antara lain adalah hale amandemen terhadap suatu Rancangan U,!!

dang-undang, ini hak dasar daripada DPR.

Jadi kalau ada Ranoangan Und.an&-Undang ingin meru.bah aesuatu paaal. pada.

paaal lain Rancangan Undang-tJndang itu tidak berubah, anggota DPR berhak

untuk mengusulkan yang t idak diru.bah itu supaya dirubah, a tau yang dirubah

itu eupaya perubaha:nnya tidalc begitu, tetapi itu tetap, itu haknya DPR dan

haltnya Fraksi-fralc81.

Karena itu seeuai dengan hak daaar ini, tradisi yang sudah kita oapai ada­

lab DIM itu ya semuanya dimaaukkan Pansus inikan istimewa kali Jni, yaitu

tidak mengenal DIM, lcarena apa, karena Pemerintah menghenda.ki 4 Und.ang~ dang haru.s aelesai dan berlaku Januat1 1995, waktunya suduh me pet, lcarena

itu Fraksi-fraksi tidak mengu.sulkan adanya siatem biaeanya yang sud.ah-su­

dah.

Suatu •••••••••

14

Suatu Ranoangan Undang-undang yang disampaikan Pemerintah setelah Pembi­

caraan Tingkat II dan Pansus dibentuk, maka Rapat Fraksi itu bisa 3 ming­

gu sendiri untuk menyusun DIM, dan nyusun DIM itu lengkap selengkap-leng­

ka.pnya, baik terhad.ap peru.bahan yang diueulkan Pemerintah maupun yang ti­

d.ak diusulkan Pemerintah, disi tu dima.sukkan &eiJlU.8llYa, dan set iap yang eu­

d.ah diusulkan di dalam DIM itu dibioarakan oleh Pansus atau Komisi itu,

inikan sudah konvensi kita. Jadi memang kita mempunyai hak untuk mexubah

atau tidak merubah, setuju atau tidak setuju terhadap usul pexubahan itu

jadi ini memang biaa, karena itu terhadap Undang-Undang Nomor 6 yang tidak

diusulkan perubabannya oleh Pemerintah, Fraksi juga berhak mengusulkan s~

p~a itu dirubah atau dirubah redaksinya atau diruba.h materinya, soal di­

setujui atau tidak itu soal lain, itu soal lain.

Jadi saya mengueulkan ini supaya menjadi pegangan klta, adapun meto­

denya bagaimana, itu terserah kita, apa yang dibioaralcan dulu usulnya Pe­

merintah kemudian nanti kalau &d.a ueul Fraksi ingin mengadakan pexubahan

di luar usul itu, itu hanya prosedur, bukan prinsipnya. Ini yang saya mo­

hor: p~:rhatian pa:ia kita semua. Terima kasih.

Kl1TUA RAPAT :

Terima kasih Pak Juauf,

Memang benar hak dasar DPR itu tentu audah sama kita maklumi dan me­

mang di dalam membahas setiap RUU, hak itu akan terus kita gunakan dan ~

lekat pada diri kita masing-masing. Dan memang kita sudah mengetahui bah­

wa memang ada keistimewaan dalam pembahasan 4 RUU ini, kita tidak membuat

DIM sebagaimana layaknya pada saat kita membahas suatu RUU. Oleh karena

itu saya menguaulkan begini, kita bicarakan dahulu yang diajukan oleh Pe­

merintah yang berupa. perubahan materi atau mungkin juga ada perubahan re­

daksional, nanti setelah ini selesai semua kita beri kesempatan kepada

Fraksi-fraksi yang tentunya juga mempunyai keinginan untuk mengusulkan P!!

rubahan, bagaimana kalau itu yang kita, mungkin dari Fra.k:ai ABRI ada pen­

dapat, ailakan.

JURU BICARA FABRI (DRS. SOE'I'IKNO)

Saudara Ketua,

Jadi memang prinsipnya itu kita melihat daripada ranoangan ini, mana

yang akan berubah, inilah yang kita bicarakan. Ketml.dia.n memang kita tidak

bisa menuntut kemungkina:n untulc perubahan yang lain sepanjang dengan ada­

nya perubahan-pe:rubahan pasal ataupun ayat ini nanti ada ayat atau pasal

lain ••••••••••••

15

lain yang akan bertentangan dengan yang dirubah. ini. Lha ini tentunya ki­

ta harue merubah juga, jadi memang masih ada peluang untuk kita merubah

sepanjang memang ada relevansinya dengan apa yang telah kita,

Saya kira demikian, terima kasih.

KEI'UA RAPAT :

Terima kaeih,

Jadi aaya kira apa yang disampaikan Frakei A13R! memperkuat apa yang

tad! aaya katakan, jadi tidak ditutup kemungkinan pada .saatnya nanti da­

lam pembicaraan eatelah kita menyelesaikan perubahan materi, perubahan

material maupun ketentuan baru., bisa eaja nanti untuk penyesuaiannya hal

itu bisa kita eepakati.

Bagaimana Pemerintah mungkin ada pendapat, silakan.

PEM"ERINTAH (DR. MANSURY) :

Kami mencatat, baik dalam Pemandangan Umum dan jawaban Pemandangan

Umum dar! Fraksi-fraksi oleh Pemerintah kemudian jawaba:n ataa Pengantar

Mueyawarah. Menurut catatan kami memang Bapak Menter! menekt\nk1ik'l ba.hwa Pa

ket ini eudah dipikirkan dengan sebaik-baiknya,

16

~RINTAH : DR. MANSURY

Dan oleh karena itu kami mohon dilihat sebagai satu paket dan dibahas mengenai hal-hal yang diusulkan oleh Pemerintah untuk diru -bah namun andaikata berkenaan dengan perubahan 1 tu menyangkut pasal - pasal lain yang tidak diusulkan untukrdirubah itu silakan menurut Bapak Menter! kita bicarakan dalam Panja demikianlah, kami berpegang sama petunjuk Pimpinanyang diberikan pada kami. Terima kasih.

Terima kasih, jadi saya kira dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintat1 juga Cidak bertentangan dengan apa yang tadi disampa~an

oleh baik oleh FPDI, FKP dan F.ABRI saya kira dan juga FPP tadi saya kira kita kerjakan dulu tugas kita dengan melihat kepada usulan-usu.! an perubahan yang disampaikan oleh Pemerintah tapi pada saatnya nan­ti pada s.kh r misal setelah kita membahas ada beberapa pasal ·· yang perlu d.isenapurnakan dan sebagainya 1 tu ki ta bicaral-~p_n I:ndh kesempa -tanJ Baiklah kita akan mula! dengan pembahasan ini dan kita akan mu~ lai dengan pab I mengenai Ketentuan Umum yaitu Pasal 1 (a) nah di.si­ni Pemerintah mengusulkan ada perubahan ma··;eri dimana dalam perubah­an mater! ini amasannya 'sudah sama kits. meklumi juga tercakup dida­lam kolom uraian yang ada dihadapan k!ta semua,kami.persilakan dar! FKP.

INTERUPSI FRNS.~J: ;P~_, _ _;__DRS. JUSUF SYAKIR

Saudara Ketua, in! kan yang mau dibicarakan RUU bukaJ, RUU nya kan ini bukan sandingan inikan membantu saja, sebetulnya titik bera_1 nyakan RUU, RUU itu dimulai dar! judul, mula! konsidern, mula! me~ bang dan seterusnya. Sebaiknya saya kira·hal begin! kita putuskan d~ lu apakah in! nanti diserahkan kepada Timus umpamanya jadi supaya d~ ri depan begitulah usul kami sistimatis maksud saya jadi bisa juga kita putuskan dulu umpanya tentang judul, tentang menimbang dan men_&­ingat mungkin siapa yang mau bicara masalah in! kan mungkin ada mas~ lah yang ingin dibicarakan, karena memang ada yang mau dibicarakan baru setelah itu oh kalau begitu kira-kira ini tidak ada problem toh problemnya terlalu besar nanti di Timus saja umpanya begitu Tim Pe~ mus namanya sudah itu baru menginjak pada Pasal 1 bisa masuk sandin~ an Pak, didalam sandingan in! usul saya supaya nanti ini .tidak lon. -cat-loncat bagitulah maksud saya, mula! dari awal gitu.

Terima Kasih.

KETUA ••••••••••••••••••

17

Terima kasih, jadi memang maksud kami juga begitu jaai kita r~ tut mulai dari awal sehingga dengan demikian semua Fraksi silakan k~ lau ingin mengajukan pemikiran-pemikran untuk menyempurnakan,menang­gapi daripada usulan perubahan i tu, ya memang untuk memudahkan me -man ·dihadapan kita ini ada persandingan Undang-undang lama No 6 ta­hun 1983 dan RUU Perubahan dengan untuk memudabkan saja jadi memang tentu dua-duanya ini menjadi acuan kita didalam pembahasan di Bani -tia Kerja, memang Bab I yaitu yang mengatur tentang masalah ketentua ang umum dan dalam ketentuan umum ini kita melihat ada beberapa yang

diusulkan perubahan materi, juga ada perubahan redaksional yang dmu­sulkan oleh Pemerintah bahkan ada ketentuan-ketentuan baru yang ing­in di masukkan sebagai bagian daripada konsidern daripada ketentuan umum ini. Baik silakan •

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA : DRS. IfJN. SUWARDI

Terima kasih Saudara Ketua, jadi prinsipnya saya sependapat de­ngan dari Bapak Drs. Jusuf Syakir bahwa diurut saja tinggal misalnya saja siapa dari pasal itu ada permasalahan dari Fraksi apakah itu di

pending nanti dibicarakan atau sekaligus dibicarakan tetapi tid~k

loncat-loncat sebab namanya saja perubahan Undang-undang jadi kalau misalnya saja ada kaittan dan sebagainya nah itu nanti akan tidak

sinkron jadi misalnya diurut tiap pasal itu siapa dari Fraksi apa mana yang itu ada permasalahan tidak dimasalahkan dulu misalnya saja atau bisa dimasalahkan merupakan imventarisir permasalahan baru ,ini hanya sistim dan cara saja tapi pada dasarnya supaya itu bisa runtut gitulah secana sistimatis. Sekian terima kasih.

Terima kasih, mulai yang pertama dari Fraksi.

INTERUPSI FRAKS~ PART AI DEMOKRASI INDONES_IA : ~)~:T~ADJI LAWI ,B~

Sebentar Pak, barangkali kita perlu mengingat apa yang mesti kita kerjakan itu Pak, tadi sudah diminta apakah konsidern itu akan

ditangani oleh Tim Perumus sehingga dapat kita bebaskan dari pembic~ raan yang sekarang ini, baru kita memasuki bab , mungkin dalam menim bang atau dalam konsideran ada sek~lipu cuma satu kata perlu ada ru­musan didalamnya, apabila kita sudah melapaskan itu karena diserah ~ kan kepada Tim Perumus maka kita memasuki !ab I demikian pak kami a­kan tambahkan.

KETUA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

' . ~ •·••· .... lj; "., ..........

18

KETUA PANJA KUTP __ :_DRS._lj. AW~Q~rAROEK ISH~

Baik kalau demikian kita mula! dengan.

FRAKSI ABRI . :_D~_._SOETIKNO

Begin! Pak, jadi sesuai dengan apa yang telah diteta~ kan tadi karena konsideran in! tidak di dirubah apakah ·ti­dak seyogjanya sesuia dengan konsensus tadi ini dibicarakan belakang saja jadi kita membicarakan lebih dahulu masalah -masalah yang memang ada perubahan sehingga ki ta . membahas

apa yang ada perubahan kemudian nantinya kalau perlu · ki ta membahas lagi.

~~,b_f_ANJA KUTf'_ .: PES. H. AWANG FAROEK ISHAK

Oleh karena itu tad! makanya kita pendapat dulu dar! Fraksi-Fraksi sebab tad! ada usul untuk kita mulai membica­rakan dari awal sebab ini untuk membdahkan juga pekerjaan kita selanjutnya jadi termasuk9itu Pak, sebab yang dimaksud dengan tadi sudah dingatkan oleh Pak Jusuf bahwakita memba­has Undang-undang in! ya mulai dar! awal tentu mula! dar! konsiderannya, ada pendapat Saudara Tnomas.

Kalau kita sudah sepakat bahwa kita akan mulai dari awal saya hauyamengingatkan kepada kita semua, itu juga ha­rus kita tinjau penjelasannya itu merupakan bagian yang ti­dak terpisahkan dan ten1s terang sa~a berdasarkan peneliti­an kita selama ini masing-masing memang ada beberapa dipen~ jelasanpun yang pada giliranya tidak dapat dipisahkan itu ada yang perlu disempurnakan, kalau kita sudah sepakat bah­wa memang ki ta akan mulai dari depan, demi~~ian Bapak Ketua terima kas!h.

KETUA PANJA KUTP : DRS. H. AWANO FAROEK ISHAK ___........ .. ' - '·-···· ..... ~ ., _ ....... ,... . ' .. ' _,., .... --

Terima kasih Saudara Thomas Suyatno, jadi begitu Ba -pak sekalian, jadi memang kan konsideran merupakan suatuhal yang tidak terpisahkan dengan batang tubtth dr1n seterusnya oleh karena itu mari kita berikan kesempatan dulu kepada

masing ••••••••••••••••

19

masing-masing Fraksi untuk menyapaikan pendapatnya tentang hal itu.

Saya kira dengan apa yang dikemukakan dalam pembica­raan ini, saya kira sebetulnya prinsinya itu sama hanya bararLgkali masalah metodeloginya yang ; barangkali aga berb.! da, jadi sudah disinggung adanya Tim ~erumus, jadi kalau kita sudah memulai dar! batang awalnya yaitu dar! konside•. rannya sampai nanti pada penjelasannya tentunya kita tidak urut kacang pada :rada yang sudah dirubah saja kalau- kalau pemikirannya demikian berarti seluruh tubuh itu akan dibi­carakan, dari segi itu dengan tidak.mengurangi hak Amande­men dar! DPR saya kira memang demikian kita tahu semuanya namun kami cenderung hal-hal yang tidak dirubah sejauh ti­dak mempunyai relevansi langsung itu kita kemudiankan ja­

di jangan sampai nanti kita terhenti pada satu substanci yang tidak dirubah kita berputar seputar itu saja dar! se­gt metodenya aaja, jadi kita bahas yang dirubah baik itu ~aterial, redeksiaonal ataupun ketentuan baru dimulai da~ ri konsideran sebab konsideran terus terang saja dalarn hu­ruf C itu juga sudah merupakan suatu perubahan huruf C konsiderannya itu • Jadi sejauh yang si£at ditulis disini tetap tidak dirubah, tidak diusulkan dirubah oleh Pemerin­tah kalau relevansinya dekat dengan pasal yang kita bicar~ kan termasuk didalam penjelasannya oke kita bisa masuk ta­pi kalau tidak nah ini barangkali Tim Perumus sudah bisa mencatat hal demikian nanti akan dibicarakan didalam ta-hapan berikutnya dan saya setuju kalau memang Tim itu sudah difungsikan sejak awal begitu barangkali kasih.

~'!'!!A_PANJA ~UTP :_DRS.H. AWANG FAROEK ISHAK

Perumus terima

Terima kasih, jadi memang kalau kita perhatikan dari apa yang kita bahas ini memang semua saran-saran yang diu­capkan·oleh Fraksi-Frak$1~t~di saya kira tidak banyak per­bedaannya tinggal sekarang ini saya kira yang mana akan k! ta lakukan, saya kira kita sudah sepakat tadi untuk membe­rikan kesempatan kepada Fra~si-Fraksi untult memulai dengan

melihat •······~M·G•••

20

mel~hat konsideran ini dan kita lihat bahwa dalam dari u-sul yang tadi disampaikan terutama dari FPP dan terakhir dari FKP itu mengusulkan mulai saat sekarang ini Timus itu sudah mulai melakukan tugasnya sudah tentu kalau kita mela -kukan ini harus kita bentuk dulu Timusnya, nah ini saya k! ra satu hal yang, saya kira kerena kita semua ini saya ki­ra hadir pada kesempatan ini Timusnya tidak perlu kita ben tuk dulu cuma tentu masing-masing kita mencatat yang mana nanti tugas yang akan diberikan kepada Timus dan seterus -nya. Saudara-saudara sekalian nab ini kebetulan saya di!n& ngatkan dengan kesepakatan kita sekarang sudah jam 10.30 seharusnya sesuai dengan kesepakatan kita break dulu untuk 1 tu supaya,,.tidak melanggar kesepakatan ki ta ki ta break du­lu mustinya sampai 10.30 WIB sekarang 10.30 WIB sudah pas sekarang kita break saja, bagaimana 3alau kita break sepe£ empat jam dan minumannya bisa dibawa kemari untuk tidak b~ nyak waktu yang kita pakai, baik kita break seperempat jam

Rapat di Skor, ketua rapat memukul palu 3 X

KETUA PANJA KUTP : DRS. H. AWANG FAROWK ISHAK -. ... ~~ . .,_~-- ~ -SaudaEa-saudana sekalian skorsing kami cabut kembali

dan kita akan mula! pembahasan ini dan sesuai dengan tadi yang ki ta sepakti bahl'ra ki ta. akan memberikan kesempatan P!!.

da Fraksi-Fraksi untuk memulai memberikan tanggapannya ya­ng pertama-tama adalah konsideran daripada perubahan atas Undang-Undang Mo. 6 Tahun 1983 ini, mungkin untuk acuan ya ng sama kami mohon saudara-saudara aekalian dapat memegang yang dibagikan di DPR-RI yang lengkap dengan konsiderannya sebab yang dar! persandingan itu konsiderannya tidak ada jadi kita mohon yang dipegang adalah i\ancangan Undang-Und! ng Republik Indonesia tentang .t"erubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 dan Ketentuan-ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Baik Saudara-saudara sekalian kita akan beri kesempatar1 yang pertaJHa-tama 1-~ada Fraksi .A.BRI karui persil~

kan.

Terima kasih, bahwa Ketua setelah kami mempelajari dan meneliti mengenai masalah menimbang dan mengingat dampai

saat •••••··~~, ~·••

21

saat in1 belum menukan hal-hal yang perlu dirubah jadi se­mentara ini kami masih tetapseperti rancangan ini, saya k! ra demikian.

KETUA PANJA KUTP : DRS. H. AWANG FAROEK ISHAK ~~.,.~,... _.,.. --- .................. - -----··- ... - .. .., - _............."""" ~ ...... ,.,....~. _....,_...,...._""'.... ~-

Terima kasih Fraksi ABRI, silakan FPDI.

Terima kasih Sau~a Pimpinan, Assalamu'alikum Wr.Wb.

Sebelum kami menanggapi mengenai konsideran ini perk~ nankanlah kami sekedar memberikan satu saran mengenai pel~ aanaan pembahasanyang menurut pendapat saya bisa d1tempuh tap! pertanyaan in! perlu kam1 ajukan terlebih dahulu sp11 -

kah Panja in! nantinya akan menyus\m ~111 Perumus atau Tim Perumus dengan Tim Kecil, menurut pengalaman pembahasan Un­dang-Undang Tim kecil itu•embabas konsideran plus penjela­san daripada Undang-Undang dan Tim Perumus·membahas Batang Tubuh daripada Undang-Undang apabila 1tu iya, saya kira ada pikiran yang bisa ditempuh agar supaya apa yang d1kandung maksud P1mp1Dan tadi bisa terlaksana sementara ini kami me­nanggapi konsideran ini kami ingin usulkan bisa saja usu~_ .... kan bisa saja nanti dibahas secara langsung oleh Tim Kecil aehingga aebab kalau k!ta bahas sekarang karena rupa-rupa -nya juga perlu diteliti saya kuatirkalau sesudah meAAadakan perubahannya, .jadi soal Pemer!ntah kemud.ian ada _kai ttannya dangan koreksi yang perlu dilakukan itu kita tidak sempat dan sekarang 1n1 mungkin pelak.sanaan akan berlarut - larut

a·ebab •enui-ut· :pengalaman konaideran in! ad.alah masalah yang

ser1118kal1 memakan waktu lama oleh karena 1 tu sekaligus sa­ja Fraksi PDI ingin usulkan konsideran 1n1 beserta penjela~ annya nanti akan kita serahkan kepada Tim Kecil kalau itu memang mau dibentuk, kemudian ki ta akan mula! membahas usu! an yang tadi diutarakan oleh Saudara Pimpina.n ya1 tu . mulai dari hal-hal yang tidak tetap atau urutanpun tidak mengapa demikian Saudara P1mp1nan untuk sementara waktu.

~~- ~~~ ... ~Y~? . .. :. D~!.}\'glg_FAROEJ( ISHAK

Terima kasih Saudara Djufri,SH, jadi memang tad! pada aaat awal kita hanya memb1carakan untuk membentuk Tim Peru -

• Perumus ••••••••••••

P~rumus tidak Timcil karena apa, tadinya kita _ berpikir 1n1 Undang-Undang Pertibahan kemungkinan bisa saja ditanga­ni oleh Ttmus itu jadi tidak perlu·Timcil seandainya me­mang ini Undang-Undang baru saya kira memang agak berat tu -sas itu sehingga perlu kita bentuk Tiacil sebagaimana bia-sanya, oleh karena itu kami menguaulkan tugas Timcil itu bisa saja nanti di tangani oleh 'I'imus, jacli bukan berarti bahwa kita menganggap tidak perlu Timcil tapi tugas Timcil 1 tu b1aa eli tansan1 oleh Tim Ptrumua )'aDI nanti Inaya A1lah. . besok akan kita bentuk, aaya kira itu mungkin silakan dari FKP untuk menaggapi masalah perlu tidaknya Timcil in! dulu untuk supaya lebih memudahkan pembahasan kita silakan.

Saudara Pimpinan, saya kira Timus atau Timcil itu sa­ya kira ki ta sesuiakan dengan kebutuhan jadi kalau dari S.!: gi secara mutan substansialnya itu setelah berjalan tidak terlalu, tokh tidak saat ~ekar'ang 1n1 tadi dikatakan· tidak

saat 1n1 juga ·d.ibentuk, kalau dari mu*ttan substansialnya ter.nyata bisa ditangani oleh latu Tim Perumus dengan kewe­nangan yang cukup luas tidak hanya redaksional saya kira bisa, tapi andaikata memang perkembangannya memerlukkan adanya Tim Kecil yang dia menangani katakanlah konsideran deng~ penjelasan misalnya kemudian Tim Perumus dengan un­tUk ~atang tububnya saya kira kita cukup fleksibel, kita libat perkembangannya tapi yamg panting barangkali metoda yang sudah sapakati kita tidak terlalu terpaku pada aatu pasal atau ketentuannya posisinya tetap oke, ada satu rou­nd, dua round paling banyak yang tadi d1 tawar~an, jadi ka­lau itu memang tidak memdapatkan satu titik temu saya ki­ra tidak perlu kita kembangkan meungkin diberikan penyele­saian kepada Tim Keci ataukah Tim Perumus , namanya tidak masalh yang penting tidak masalah yang pentingkan lingkup kewenangannya daripada 'l'im 1 tu, saya kira 1 tu kalau perta­nyaan mengenai Timsus dan T1mc11.

KETUA PANJA KUTP : DRS. AWANG FAROEK ISHAK -----· ,___..~..~...,.._....... __ . -- ............ ___... .. -....... ..... ~

Terima kasih mungkin dari Fraksi FPP silakan.

FPP •••••••••••••••••••

23

FRAKSI ~RSATUAN PE_MBANGUNAN : ALIMARWAN HANAN, S~-

Assalamu'alaikum Wr.Wb. Kami tidak langsung menanggapi apa perlu Tim cil atau

Tim Perumus, tap! kami ingin berangkat dari bahwa dari Ran­cangan Undang-Undang yang tengah kita bahas ini mulai dari konsiderannya kami melihat masih perlu disempurnakan perta­ma konsideran menimbang a dan b apabila kita hubungkan de~ an penjelasan Pemerintah dan latar belakang diadakannya pe£ ubahan Undang-Undang 1n1 agaknya perlu dipertajam sehingga didalam konsideran menimbang a,b,c ini tarcermin secara te­gas gambaran umum kepentingan apa kita 1 erlu mengadakan pe~ ubahan atas Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan 1ni yang pertama, kami mengamati ini perlu dipertajam da­

lam konsider.Ul menimbang, lalu yang kedua didalam konsideran

mengingat k~i melihat ada dasar hukum lain yang perlu men­jadi untuk .. diperhatikan a tau dijadil:an dasar hukum dar! Un­dang-Undang ini yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 15 Tabun 1959 yang belum tercermin dida­lam konsederan 1n1 padahal ke dua Undang-Undanga itu kita 1nteedusir secara besar-besar didalam pasal-pasal perundang - Undangan ini, berarti itu harus kita memuat didalam kons~ · deran, apakah itu nanti mengingat, apakah itu memperhatikan

kita lihat, kita tanyakan, kita pertimbangkan beriasarkan kebutuhan dari Peraturan Perundangan dengan demikian kesim­pulan kami menganggap perlu ada Tim P•rumus karena tidak m~ ngkin membicarakan itu akan dapat langsung kita selesaikan dalam forum Pqnja sekarang in! • Teriaa kasih Bapak Pimpinan •

Terima kasih Saudara Alimarwan, jadi kesimpulannya ta­di mengenai Timus atau Timcil, FPDI mengusulkan cukup Timus

saja tidak usah Timcil, Frkasi ABRI silakan khusus. mel!lgenai • in! dulu. Khusus mengenai perlunya Timus dan Timcil in! d!:!:

lu silakan.

Terima kasih, jad1 kalau Fraks1 ABRI menyarankan bahwa

}t,l"(,tti • • • .. ... .. ' •· " ••

24

ki ta .hanya perlu membentuk · Tim Perumus saja karena . · ki ta sesuaikan dengan apa namanya, apa yang kita bicarakan dis! ni mengenai perubahan sehingga tidak memerlukan adanya.dua Tim lagi tapi cukup satu saja yang bisa mencakup tugas-tu­gas Tim Kecil itu saya kira demikian.

KETUA PANJA KUTP : DRS. H. AWANG FAROEK ........................ ~~-.·· . . ·~- ~· ___ ,... .. ._. __ . .__.........,.

Tarima kasih Saudara Soatikno, kami kembalikan kepada FPDI silakan, untuk melanjutkan.

FRAKSI P Af!!!I DEMOKRASI I!W9~S;t:A__:, DJ'!:!E.RJ, §!!

Terima kasih Saudara Pimpinan, rupa-rupanya semua pihak kelihatan untuk setuju Tim Perumus tetapi dengan ca­tatan tentunya sebagaimana diketahui kalau Tim Perumus itu biasanya perubahan redeksional, sedangkan Tim Kecil itu m~ nyangkut konsideran ini ada substansi tapi kalau itu su­dah disepakati oleh semua Fraksi saya kira Fraksi PDI sen­d1r1 tidak keberatan, dengan kewenangan yang ada i tunanti­nya akan dibahas juga bukan hanya redaksi yang sudah dise­tujui untuk Tim Perumus tapi juga menyangkut substansiyang berkaittan dengan konsideran , terima kasih.

KETUA PANJA KUPT : DRS. AWANG FAROEK ISHAK ............ .-_;_ .......... - .. - ~,....._... .... _liP"--- 116 .... ._-......::·~--,.._. ... ~_,... .... •·· ~ __.

Silakan mungkin FPDI melanjutkan mengenai konsideran ada tanggapan. FRAKSJ .. P~.';l'.A:,I. p~OKR!\SI .IND.Q!!E~!A ... :_DJUPRI,SH

Sementazra ini Fraksi PDI belum ingin menyampaikan te­tapi akan disampaikan melalui Tim Perumus, mengingat ban­nyak masalah yang ingin disampaikan terima kasih.

Dari FKP konsideran menimbang dan mengingat sementara posisinya seperti didalam naskah rancangan ini sebab ini kalau kita sudah berpikir sekarang ini mengadakan perubah­an tentunya ki·ta memasuki batang tubuh, jadi saya kira. se­mentara posisi dalam rancangan itu, terima kasih.

KETUA PANJA r ltUTP : BRS H. AWANG FAROEK ISHAK -. •. ,........ -. -··-·· ··~- _ _.. - ------ -- !........ __.. - - -.. _...,. ~- ._._.,...

Selanjutnya silakan Pemerintah.

Pemerintah •••• " , '!' •

25

~~INTAH : DR. MANSURY

Kami setuju untuk membahas batang tubuh dulu dan damp~ nya pada perubahan konsideran 1 tu krun1 ueulkan untuk di ~~­ngani oleh suatu Tim yang lebih kecil apakah namanya Tim k~ oil a tau Tim Perumus tapi Tim 1 tulah yang akan merumuskan

baik redaksional maupun substansinya, terima kasih.

Terima kasih Saudara Madsury, jadi empat Fraksi saya k! ra sudah sepakat bahwa konsideran ini nanti akan kita lim -pahkan kepada Tim Perumus dimana nanti dengan kewenangan P! nuh untuk bisa saja menambah atau menyempurnakan daripada rumusan daripada konsideran ini, baik dengan demikian k1ta sepakati untuk konsideran kita serahkan pada Tim Perumus.

Ketua Rapat mengetuk palu 1 X

Baik ~audara-saudara sekalian kita akan mulai kepada batang tubuhnya, d1 Babr I ketentuan umum 1n1 bisa kita lihat bahwa banyak sekali ada perubahan-perubahan materi dan juga peru­bahan redeksional yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR 1ni dengan begitu kami akan.mulai member! kesempatan pada putaran pertama pad.a Fraksi ABRI, saya persilakan.

FRAKSI ABRI : DRS. SOETIKNO ~ ,. ..... _ ... .....,_ ~ ............ --.. -.... ...............

Terima kasih ini berurut dari ayat ( 1) untuk pasal 1 hurup A, setelah kam1 meupelajari kami tidak menemukan hal -hal yang kami ULggap perlu. unt'Wt dirubah, jadi kami · tetap

seperti konsep yang ada d1s1ni, terima kasih.

Selanjutnya silakan Fraksi PDI.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA : DJUPRI SH ----·. , ...... ..__...... ----~ -··- . - . -~-~··,-·.::..a. .. -

Dari rancangan yang diajukan oleh Pemerintah kami pada prinsipnya setuju, hanya ingin mengajukan satu pertanyaan apakah dalam pengertian wajib pajak in! termasuk juga tidak hanya badan tapi lembaga, nab kalau itu jawabannya iya,saya kira sudah pas.

~raksi Persatuan •••••••

26

FRAKSIJ~A~A.N PEMBANGUliAN_ ... 1. P~ ..• _JU§~.F. SYAKIR

Ini yang A pak. ya, saya 1ng1n menanyakan yang A 1D1 istilah termasuk, istilah termasuk ini, jadi inikan waj1b pajak ~dalah orang pr1badi atau badan yang dan aeterus-sete rusnya termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu saya setuju pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu me­mang d1a wajib pajak, tapi kata-kata termasuk 1tu biasanya kan seperti kata-kata lain jadi ada 1ainnya lagi iya kan 1.!. tilab ter*aauk itu p•naertiannya meati ada yana lain lasi bukan hanya pemungut pajak atau pemotong pajak, apakah me-

mang ada lagi selain pemungut pajak dan pemotong pajak yang merupak.an wajib pajak, jadi saya baru bertanya saja dulu

jadi kami tidak, 1ni banyak ahli perpajakan mohon dijelas. ~­kan istilah termasuk, itu saja yang kami ingin tanyakan ke• pada Pemerintah, terima kasih.

~';l'UA P ~.:[A KUTP : DRS. H. !\WANG F A..B.QE!l ~ SHAK

Terima kasih FPP, aelanjutnya kami silakan FKP.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN : JUSUF THALIB, SH ----·--··· . ·- ........ ' . . ...... _.............., .. _._ -. _.

Dari FKP untuk Pasal 1 h1,1rup A atau ayat (A) ini per­sisnya tetap seperti dalam rancangan.

PEMEFg:NTAH _t DR. MAJ!SURY

Dalam hal 1n1 saya kira akan bermantaat untuk ki ta 1! hat yang lama dan usul perubahan yang baru dari perbandinga an ini perlu kita ketahui

27

bahwa wajib pajak itu ada dua golongan. Yaitu orang pribadi dan

badan. Dari rumusan yang lama kurang tajam bahwa yang dimaksud

dengan orang itu adalah orang pribadi. Oleh karena itu

ditambahkanlah kata-kata pribadi, menjadi orang pribadi. Ini

kami teruskan dengan menjawab pertanyaan apakah termasuk dalam

badan itu lembaga. Kembali kepada klasifikasi wajib pajak, badan

itu sudah masuk semua yang bukan orang pribadi. jadi nanti kita

juga akan jumpai juga rumusan Pasal 1 huruf b, nant i ki ta akan

tahu badan termasuk baik yayasan atau badan atau lembaga.

Pertanyaan yang kedua, apakah dengan kata-kata termasuk i tu

dimaksudkan masih ada lagi selain daripada pemungut pajak atau

pemotong pajak. Itulah sebabnya mengapa kita mengajukan perobahan

disini, karena dari rumusan yang lama itu hanya tercakup yang

lainnya saja. Tidak jelas bahwa dalam kelompok wajib pajak itu

termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak. Jadi sebenarnya yang

inti dalam rumusan ini adalah wajib pajak yang lain jutru. Yaitu

wajib pajak yang karena dirinya sendiri itu memenuhi rumusan

pajak, pada dirinya ada obyek pajak, karena itu dia menjadi

wa j i b p a j a k . D i s amp in g wa j i b p a j a k yang de m i k i an , k i t a send i r i

adalah subyek pajak dan kalau kita mempunyai penghasilan, kita

menjadi wajib pajak yaitu pajak penghasilan. Disamping itu kita

membayar sendiri ada juga orang yang membayar bunga. Yang

pembayar bunga itu memungut pajak kepada kita yang menerima

bunga, i tu termasuk juga waj ib pajak. Undang-Undang membedakan

agak sedikit pajak antara pemungut dan pemotong pajak. kalau

pemotong yang membayarkan, ka I au pemungu t it u da 1 am sua t u

transaksi kalau dia diwajibkan untuk memungut pajaknya itu

d i sebu t pemungu t, sedangkan yang membayarkan gaj i it u d i sebu t

pemotong. Jadi sebtulnya adalah pihak ketiga yang diberikan

kewajiban untuk melaksanakan penagihan pajak melalui pembayaran

yang dilakukan atau melalui pernbayaran transaksi yang terjadi.

Jadi dengan demikian dalam kata-kata termasuk itu memang maksud

daripada perobahan ini. Agar supaya dalam pengertian wajib pajak

yang 1 az imnya hanya d i art i kan sebaga i orang yang berkewaj i ban

atas pajaknya sendiri, sekarang agar meliputi juga. Baik pemungut

pujak maupu pem~tong pajak.

Demikian Pek Ketua. Terima kasih.

KETUA ••••• /

28

bahwa wajib pajak itu ada dua golongan. Yaitu orang pribadi dan

badan. Dari rumusan yang lama kurang tajam bahwa yang dimaksud

dengan orang itu adalah orang pribadi. Oleh karena itu

d i t am bah k an 1 ah kat a-kat a p r i bad i , men j ad i or an g p r i bad i . I n i

kam i t e rus kan dengan men j awab pert any a an apakah t e rmas uk da 1 am

badan itu lembaga. Kembali kepada klasifikasi wajib pajak, badan

itu sudah masuk semua yang bukan orang pribadi. jadi nanti kita

juga akan jumpai juga rumusan Pasal 1 huruf b, nant i · ki ta akan

tabu badan termasuk baik yayasan atau badan atau lembaga.

Pertanyaan yang kedua, apakah dengan kata-kata termasuk itu

dimaksudkan masih ada lagi selain daripada pemungut pajak atau

pemotong pajak. Itulah sebabnya mengapa kita mengajukan perobahan

disini, karena dari rumusan yang lama itu hanya tercakup yang

lainnya saja. Tidak jelas bahwa dalam kelompok wajib pajak itu

termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak. Jadi sebenarnya yang

inti dalam rumusan ini adalah wajib pajak yang lain jutru. Yaitu

wajib pajak yang karena dirinya sendiri itu memenuhi rumusan

pajak, pada dirinya ada obyek pajak, karena itu dia menjadi

wajib pajak. Disamping wajib pajak yang demikian, kita sendiri

adalah subyek pajak dan kalau kita mempunyai penghasilan, kita

menjadi wajib pajak yaitu pajak penghasilan. Disamping itu kita

membayar sendiri ada juga orang yang membayar bunga. Yang

pembayar bunga itu memungut pajak kepada kita yang menerima

bunga, it u t ermasuk juga waj i b paj ak. Undang-Undang membedakan

agak sedikit pajak antara pemungut dan pemotong pajak. kalau

pemotong yang membayarkan, kalau pemungut itu dalam suatu

transaksi kalau dia diwajibkan untuk memungut pajaknya itu

disebut pemungut, sedangkan yang membayarkan gaj i i tu disebut

pemotong. Jadi sebtulnya adalah pihak ketiga yang diberikan

kewajiban untuk melaksanakan penagihan pajak melalui pembayaran

yang d i 1 akukan at au me 1 a 1 u i pembayaran t ransaks i yang t er j ad i.

Jadi dengan demikian dalam kata-kata termasuk itu memang maksud

daripada perobahan ini. Agar supaya dalam pengertian wajib pajak

yang lazimnya hanya diartikan sebagai orang yang berkewajiban

atas pajaknya sendiri, sekarang agar meliputi juga. Baik pemungut

pajak maupu pemotong pajak.

Demikian Pek Ketua. Terima kasih.

KETUA ..... /

29

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Mansury, jadi dengan demikian dari

penjelasan tadi secara jelas kita mengetahui apa maksudnya dengan

menambah art i kata-kata termasuk. Saya kembal ikan kepada F. POI

dan F.PP. Dua-duanya tadi bertanya, kami persilakan yang pertama

kepada F.PDI dulu.

JURU BICARA F.PP (DRS. YUSUF SYAKIR)

Setelah mendengar penjelasan dari ahlinya ini kami memang

bisa memahami. Andaikata ini bukan ketentuan umum. Andaikata ini

suatu pasal yang berdiri sendiri, penaert ian termasuk ini

mestinya di penjelasan. Andaikata itu diktum, tetapi karena ini

ketentuan umum. Kalau ketentuan umum masih ada penjelasan memang

tidak lucu. Karena itu memang masuk ketentuan umum dan kami

setuju untuk masuk ketentuan umum. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Ternyata F.PP pun bisa menerima penjelasan

Pemerintah dan demikian dapat saya simpulkan bahwa Pasal 1 Ayat a

ini dapat diterima tetap tidak berobah.

Baik selanjutnya kita memasuki pembahasan Pasal 1 Ayat b.

Yang pertama kami persilakan F.KP

JURU BICARA F.KP (H. JUSUF TALIB, SH)

Terima kasih. Pada Pasal 1 sub hurup b ini kalau kita membaca

keseluruhan kita cukup jelas. Namun pada akhir kalimat kok masih

ada sepertinya serta bentuk usaha lain. Ini mungkin para pakar

pajak bisa memberikan penjelasan sehingga kita tidak menerka­

nerka bentuk yang bagaimana ini sehingg~ jelas. Tapi kalau kita

sudah cukup mengerti saya konsep ini dapat saja. Karena ini

merupakan perobahan daripada materi yang lama. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F.KP. Selanjutnya F.ABRI.

JURU BICARA F.ABRI (DRS.SOETIKNO)

T e r i rna k as i h . U n t u k h u r up b , i n i rna s i h be 1 u m j e 1 as • Ka 1 au

kita baca " badan adalah suatu bentuk usaha." Jadi yang

menjelaskan .... /

30

menjelaskan badan ini baru Suatu bentuk usaha. Kemudian menunjuk

kepada Perseroan terbatas, komanditer, badan usaha dan lain­

lainnya. Sehingga pengertian badan itu sendiri masih belum

jelas. Jadi kami mengusulkan bahwa badan ini diberikan

pengertian tersendiri. Jadi kami punya konsepnya. Akan kami

bacakan : Badan adalah setiap organisasi atau Jembaga yang sah

menurut undang-undang atau peraturan pemerinta.h Indonesia yang

berlaku serta bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan atau

sekurang-kurangya. menerima penghasi Jan dalam bentuk apapun dari

pihak lain kecuali organisasiatau Jembaga tertentu yang

ditetapkan tidak sebagai wajib pajak oleh Menteri Keuangan.

Disini kelihatan apa itu badan. Kemudian tidak perlu rnenunjuk,

ini karena berbahayanya kalau menunjuk secara demikian ini

dikhawatirkan kalau ada kelemahan yaitu kalau ada bentuk-bentuk

yang lain yang berkembang maka tidak akan bisa dimasukan disini.

Karena disini secara limitatif sudah ditentukan. Saya kira

demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih. Jelas dari F.ABRI ada mengusulkan rumusan baru

dari badan ini. Dan baik selanjutnya kami persilakan dari F.PP.

JURU BICARA F.PP (DRS. YUSUF SYAKIR)

Terima kasih. Yang nomor b ini kami hanya mengusulkan,

mungkin masih ada kawan yang lain yang mengusulkan dari kami.

Kami beritahukan bahwa bahwa jubir dari F.PP itu ada 4 orang.

Jadi kita sistim serabutan saja. Karena ini kadang-kadang teknis,

jubir kita 4 orang. Kalau kita berbicara bisa saja. Mudah-mudahan

tidak bertentangan.

Kami memutuskan istilah yayasan. di dalam RUU PPh yang

setarang dibahas di Panja ke dua. Yayasan disana ada tambahan ada

kata-kata "atau organisasi yang sejenis" di dalam RUU PPH itu.

Karena seperti kemarin kami muat didalam Pansus, yang namanya

yayasan itu kan sesuatu yang belum jelas, Undang-undangnya belum

jelas. Pemerintah belum mengajukan RUU tentang Yayasan ini. Dan

sekarang ada juga organisasi-organisasi hampir seperti yayasan,

seperti LSM. Nah· ini untuk menampung kata-kata ini kami setuju

dengan istilah yang oleh Pemerintah diajukan rl:tlh.m f!OlJ PPh yaitu

Yayasan ..... /

31

Yayasan atau organisasi yang sejenis. Jadi kami mengusulkan kata­

kata yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun dan

seterusnya. Mungkin Pak Alimarwan Hanan.

JURU BICARA F.PP (ALIMARWAN HANAN, SH)

Hubungan pengert ian badan ini dihubungkan dengan pengert ian

di dalam BW itu mungkin rujukan kita yang pertama perlu

memperhatikan rumusan dari BW. Lalu dibandingkan dengan BW dimana

kelebihan kekurangan perbadingan perumusan pengertian badan ini.

Kemudian apabila ini kata-kata serta bentuk usaha lainnya didalam

rangka mempersiapkan kemungkinan berkembangnya, memang badan

usaha ini berkembang terus dengan berbagai nama maka kami ingin

mengingatkan ada bagian serta bentuk usaha lainnya ini memperoleh

penjelasan didalam ketentuan umum. Jadi di dalam penjelasan nanti

didalam ketentuan umum bisa dijelaskan untuk mengantisipasi apa

perkembangan makna bentuk lainnya. Itu saja.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan F.PDI.

JURU BICARA F.PDI ( DJUPRI, SH)

Terima kasih Saudara Pimpinan. Dalam penyempurnaan ketentuan

Umum hurup b ini, pertama-tama kita harus membaca dari judulnya

d u 1 u yang d i maks ud de ngan Undang-Undang in i . J ad i kemungk i nan

badan itu bisa didefinisikan bermacam-macam tapi menurut

pengertian ini menurut pendapat kami adalah menurut undang-undang

ini, dengan demikian menjadi jelas. Jadi jangan dibaca dari b

saja, kalau b saja nanti timbul usulan, sebagaimana tadi yang

diusulkan oleh fraksi ABRI. Yang diusulkan tadi rumusannya betul,

tapi yang dimaksud disini adalah seperti ini; kami ingin

menanggapi sekarang. Badan menurut ketentuan ini, karena

andaikata judulnya tidak ada mestinya harus ditulis badan menurut

· undang-undang ini, tapi karena disini ada·:i\t~~.~.~nya ki ta baca ;

Badan adalah suatu bentuk usaha yang melipd~~?~,}~·Pt?·tJ>~r,oan terbatas,

per,seroan komandi ter, bad an us aha mi 1 i k ne}'S{i'ir''·~·t:·~ri. daerah dengan --. . .,, ...

'1. ,., :. ·'·'

nama dan tanda kontrak apapun, persekutuani'P~~~~roan atau

perkumpu 1 an ·1 a i nnya, firma, kongs i, perkumpu 1 an. koperas i, .. ~ yayasan, 1 embaga, dana pens i un, ben tuk usahii""'.te tap ser ta ben tuk

32

usaha lainnya. Kalimat terakhir antisipasi kepada kemungkinan

badan-badan itu dalam perkembangannya. Karena kita ingin membuat

undang-undang itu relatif untuk waktu relatif panjang jadi

antisipasi masa depan, sehingga rumusan yang diajukan oleh

Pemerintah ini saya kira sudah cukup menampung segala masalah­

masalah yang berkai tan dengan badan menurut pengert ian Undang­

Undang ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Demikianlah Saudara-saudara sekalian. Tadi ada

pertanyaan. F.PDI, silakan

JURU BICARA F.PDI (DRS.IGN. SUWARDI)

Terima kasih. Tidak mengurangi apa yang tadi telah diutarakan

oleh Pak Djupri, memang ini pengertian dan peliputan atau badan

mencakup ini memang berdasar undang-undang hanya lebih lengkap.

Karena ini memang merupakan ketentuan umum yang akan mencakup

juga untuk PPh, PPn, PPB, sedangkan juga di PBB juga ada masalah

p e 1 i p u t an bad an i t u , s a y a k i r a p e r lu ad a p e n y e m p u r n a an dan

penambahan. Misalnya tadi didalam organisasi sejenis yang dalam

waktu bersamaan disana ada-disini ada, padahal ini ketentuan

umum. Padahal semestinya di ketentuan umum harus sudah lebih

jauh lebih lengkap. Jadi dalam hal ini apakah ini sudah tercakup

dalam perkumpulan lainnya atau bentuk usaha lainnya. Padahal

sekarang sudah konkrit disitu. Apakah tidak sebaiknya dicantumkan

disini seperti

kasih.

penambahan unsur badan i tu. Sekian dan ter ima

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih. Jadi dari 4 fraksi tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan juga ada usul yang

perlu ditanggapi oleh Pemerintah. Silakan Pak.

PEMERINTAH DITJEN PAJAK (DR. MANSURY)

Pertama perobahan yang penting disini adalah sebetulnya

tambahan bentuk usaha lainnya. Dan dari rumusan yang lama

sbetulnya tidak ada maksud kami untuk merumuskan suatu badan

apa yang dimaksud dengan badan. Karena itu dalam ketentuan lama

langsung ..... /

33

langsung "badan adalah" karena kita mewajibkan suatu organisasi

itu berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yuridis yang ada. Yang

dimungkinkan adanya organisasi semacam itu. dan organisasi

semacam itu memang organisasi yang kemungkinan nanti memperoleh

penghasilan atau mempunyai obyek pajak. Oleh karena itu kiranya

rumusan yang di usu 1 kan o 1 eh Bapak-bapak dar i Fraks i ABRI agar

agar supaya dicantumkan tidak untuk mencari untung, memperoleh

penghasilan itu seyogyanya tidak termasuk disini. Karena itu

menyangkut obyek. Yang termasuk disini hanyalah mengenai badan

itu saja sebagai subyek pajak. Dan badan itu menjadi wajib pajak

kalau nanti kita lihat kembali huruf a, yang menurut ketentuan

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

kewajiban perpajakan, nab itu sudah ada disana badan itu. Tapi

badan itu sendiri, kami ingin kembalikan kepada ketentuan hukum

yang ada dan oleh karena itu kita tambahkan bentuk usaha lainnya,

karena apa. Karena ternyatabeberapa tahun dana pensiun itu tidak

t e r cakup da 1 am undang-undang pa j ak. Padaha 1 dana pens i un. it u

sudah dibentuk dengan undang-undang tersendiri sebagai suatu

badin hukum yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha

kedanapensiunan. Sepanjang kami tahu sampai terakhir kami

berkoordinasi dengan Tim PPh, memang belum ada organisasi yang

sejenis tetapi sekarang sudah ada sesuai dengan yang dikemukakan

oleh fraksi PP dan F.PDI oleh karena itu kami tidak kekebratan untuk menambahkan "yayasan atau organisasi yang sejenis".

Kemudian memperhatikan pertanyaan dari F.KP kiranya memang bentuk

usaha itu bisa kurang tajam dan oleh karena itu kami setuju

andaikata dirobah menjadi umpamanya "badan usaha lainnya" atau

"bentuk usaha lainnya" yang terakhir ini, yai tu untuk menjaga

seperti yang terjadi dengan dana pensiun. Ada kemungkinan ada

badan-badan baru berdasarkan ketentuan hukum lain yang diberi

kesempatan dan dalam melakukan kegiatannya itu dia dapat

melakukan atau memperoleh obyek pajak. Jadi singkatnya kami tidak

keberatan kembali umpamanya "badan adalah perseroan terbatas dan

sebagainya" sesudah yayasan ditambahkan "yayasan atau organisasi

lain yang sejenis" dan terakhir"serta badan usaha lainnya."

DemikiaQ jawaban Pemerintah. Terima kasih.

KETUA .... /

34

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Mansury yang mewakili Pemerintah. Jadi tadi

Pemerintah tidak berkeberatan menambahkan rumusan sesuai dengan

usul yang disampaikan oleh F.PDI dan juga tadi pertanyaan yang

disampaikan f.PP dan juga menjawab pertanyaan dari F.KP. Saya

kira mungkin saya kira sudah dianggap jelas dan khususnya

mengenai jawaban dari Fraksi ABRI juga telah disampaikan oleh

Pemerintah bahwa ini tidak membuat rumusan yang baru. Tapi untuk

memperjelas ini rumusan yang sudah ada. Kami kembalikan sekarang

kepada Fraksi ABRI.

JURU BICARA F.ABRI ( DRS. SOETIKNO)

Kalau kita melihat persandingan ini di dalam Undang-Undang

Nomor 6, ini justru lebih singkat lagi "badan adalah perseroan

terbatas", tetapi setelah dalam rangcangan ini banyak Pemerintah

ingin memberikan penjelasan yang lebih lagi yaitu "badan adalah

suatu bentuk usaha .. ". Jadi ada usaha rupanya untuk memberikan

penjelasan apa itu badan. Hanya kalau dijelaskan hanya suatu

bentuk usaha, ini menurut pendapat kami masih kabur juga. Jadi

perlu adanya tambahan penjelasa lagi beberapa kata atau beberapa

kalimat hingga jelas. Jadi badan ini tidak bisa ditafsirkan

lain, dan apa yang disebutkan disini seolah-olah merupakan

penjelasan saja misalnya perseroan terbatas, perseroan

komanditer, badan usaha milik negara ini merupakan penjelasan,

yang merupakan contoh. Saya kira demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, selanjutnya kami persilakan F.PDI.

JURU BICARA F.PDI ( DJUPRI, SH)

Saudara Pimpinan. Pertanyaan yang diajukan oleh F.ABRI

memang logis. Tapi sbetulnya dalam rumusan ini menurut F.PDI

sudah terkandung di dalamnya. Apabila kita melihat baris ketiga disitu ada kata dan. Jadi badan adalah suatu bentuk usaha dan

dalam bentuk apapun. Baris ketiga itu ada kata dan dalam bentuk

apapun. Jadi disamping badan usaha juga dalam bentuk apapun,

kalau itu satu persatu. Kemudian apa yang disampaikan oleh

Pemerintah ...... /

35

Pemerintah tadi penyempurnaannya sudah jelas, Fraksi PDI bisa

menerimanya. Demikian Saudara Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F.PDI. Kami persilakan F.PP

JURU BICARA F.PP ( DRS. JUSUF SYAKIR )

Tentang yayasan saya kira sudah selesai karena da tambahan

rumusan "organisas·i dan sejenis" , kemudian mengenai istilah

badan memang di dalam b ini belum dirumuskan secara definitif

apa yana disebut badan itu. Munakin ini disebabkan karena sulitnya merumuskan badan itu apa. Saking sulitnya terlalu

teoritis. Memang seharusnya diceritakan. Contohnya perseroan

terbatas, komanditer, BUMN, mestinya begitu. Tapi saking sulitnya

membikin definisi badan itu apa, saya kira akhirnya Pemerintah,

ya badan adalah bentuk usaha. Nah ini saya kira saking sulitnya

begitu. Kalau saya diserahkan untuk mendefinisikan badan itu apa,

mungkin bisa tapi sulit, begitulah. Karena itu saya mengusulkan

jalan keluarnya begini. Karena a,b,c,d sampai x ini adalah ini.

ini adalah ini, tadi usul Pemerintah badan mel iput i perseroan

terbatas, ada adalahnya. Padahal dari a sampai x kita lihat

semuanya i tu, ini adalah ini ... ini adalah ini. Oleh karena i tu

saya me~gusulkan yang b ini masukan a saja. Jadi tidak

menimbulkan kesul i tan. Jadi "wajib pajak adalah orang pribadi

atau badan yang gini .. gini .. gini .. " atau pemotong pajak tertentu

titik. Badan meliputi dan seterusnya .. nah begitu. Jadi tidak ada

definisi badan. Tidak perlu ada definisi badan. Karena kalau ada

definisi badan perlu juga ada definisi orang pribad~. Ya kan ada

dua, ada orang pribadi dan badan. Badan dibikin rumusan, lalu

orang pribadi, orang pribadi itu apa ? bisa saja itu jadi

rumusan. Tapi kan sulit juga, atau tidak perlu. Oleh karena itu

saya mengusulkan kalau memang pengertian badan ini tidak akan

dirumuskan definisinya lebih bagus dimasukan kedalam a untuk

menghindari sistematika ketentuan umum ini adalah semua

definisi. Mengenai a sampai x ini semua definisi. Masa pajak

ad a I a h . . , t a hun pa ja k ad a 1 a h . . , bag i an t a hun p a j a k ad a 1 a h . . . ,

surat keterangan pajak adalah ... , surat tagihan pajak adalah ... ,

surat .... /·

36

surat keterangan pajak adalah ..• , semua pakai adalah-adalah. Jadi

untuk menghindari kata-kata itu lebih bagus yang b ini adalah

dengan rumusan baru dari Pemerintah dimasukkan kedalam a untuk

mengindari supaya kita tidak menimbulkan pertanyaan kenapa tidak

pakai definisi. Ini jalan keluarnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih Fraksi F.PP. Jadi memang kalau kita lihat tadi

usul dari F.ABRI itupun mempertanyakan permasalah itu sehingga

dengan demikian timbul rumusan baru seperti tadi yang diusulkan.

Tadi F.PDI Pak Djupri, SH menyampaikan kita membacanya itu dari

atasnya. Jadi yang dimaksud dengan undang-undang ini . jadi kita

tidak berbicara mengenai badan lain selain yang ada didalam

batang tubuh undang-undang ini. Jadi kalau kita sempitkan lagi

sebenarnya menurut hemat kami apabila badan itu dijelaskan di

ketentuan umum juga tidak ada masalah. Digabungkan juga dia

menjelaskan tidak ada masalah. Kalau itu seperti usul Pak Syakir

tadi. Baiklah untuk kami akan putar sekali lagi. Kita mulai

dulu dari F.KP.

JURU BICARA F.KP (H.JUSUF TALIB,SH)

Terima kasih. Dengan penjelasan tadi saya kira sudah bisa

tertangkap dari F.KP hanya saya kira yang diajukan dari F.ABRI

itu mencoba untuk lebih memperjelas pengertian daripada badan

itu. Jadi F.KP cenderung poststnya tetap pada posisi b. Tidak

d i gabung dengan a. Dan a kit a tad i sudah sepaka t tad i da 1 am

posisi yang ada dalam a. Saya kira bisa dicarikan bersama

dengan Pemerintah apa yang dikemukakan F.ABRI tadi, meskipun

tidak panjang bisa dipadatkan sehingga yang lain-lainya itu

merupakan suatu contoh daripada pengertian tentang.badan. hanya

perlu ada prinsip ketaat asasan konsistensi barangkali di dalam

rumusan b ini dengan apa yang tadi disitir oleh rekan dari Fraksi

PP tentang badan didalam RUU PPh. Disitu ada hal yang agak

prinsipial. Koperasi di dalam naskah rancangan undang-undang KUP

ini disebutkan perkumpulan koperasi. Sedangkan di dalam RUU PPh

perkumpulan itu berdidi sendiri dan koperas1 tiuak oigavungkan

dengan pengertian perkumpulan koperasi. Ini barangkali untuk

tidak ........ /

)

37

tidak mengconfius didalam pengertian koperasi yang dimaksudkan

d a 1 am p e rat u ran peru nd an g-un dang an den g an rum us an dar i d u a

perundang-undangan ini. Di dalam RUU PPh, itu dikatakan

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan a tau

organisasi sejenis dan seterusnya sama hanya penggunaan didalam

terminologi didalam ini perkumpulan koperasi sedangkan didalam

PPh itu koperasi. Ini barangkali perlu ada penjelasan dari

pihak Pemerintah mengapa dua pengertian kok berbeda. Itu saja,

terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F.KP. Ada lagi ?

JURU BICARA F.KP (H.JUSUF TALIB,SH)

Sebagaiman tadi kami sampaikan pertama, kami tadi telah

mendengar penjelasan serta bentuk lain. Jadi sebenarnya kalau

kita membaca sekali lagi hubungan antara hurup a dan b ini

sebenarnya obyek sasaran wajib pajak sebenarnya bukan dua saja.

Kami melihat itu disitu ada tiga. Jadi wajib pajak itu orang

pribadi dan badan, lalu badan itu jelaskan lagi adalah satu

sasaran obyek wajib pajak lagi antara pribadi dan badan ada yang

tidak termasuk antara dua ini. Jadi nanti ada hubungannya dengan

ada pengalaman daripada peradilan gugatan mereka yang tidak

bisa diselesaikan didalam badan majelis pertimabngan pajak.

· nah dalam hal inilah sasaran obyek pajak yang ketiga ini yang

mungkin dimasukkan kepada penjelasan di badan ini. Kami mohon

tanggapan dari pihak Pemerintah sehingga obyek sasaran wajib

pajak itu tidak hanya pribadi dan badan tetapi ada diantara dua

ini. Sehingga mereka kalau mereka mengajukan gugatan tidak kepada

majel is pert imbangan tetapi langsung kepada Tata Usaha Negara.

Jadi mohon tanggapan atau penjelasan dari Pemerintah sehingga

pencantuman hurup b ini nanti jelas sasaran daripada obyek pajak

itu sebenarnya ada berapa. Jadi antara pribadi, badan hukum

masih adakah yang ketiga antara dua ini.

38

Jadi antara

pribadi, badan hukum, masih adakah yang ketiga antara dua ini, karena

terbukti sekarang adanya beberapa tunggakan yang nggak bisa diseleaaikan

Majelis Pertimbangan ini ~salah sasaran yang ketiga ini.

Terima kasih Pak:.

Km'UA RAPAT :

Terima kasih FKP, selanjutnya silakan Fraksi ABRI.

JURU BICARA FABRI, (DRS. SOE'riKNO)

Dari Fraksi ABRI saya kira tetap, saya kira k:alau digabung malah leu­

rang begitu jelas saya kira, lebih baik tetap a dan b, kemudian b ini yg

perlu kita bicarakan lebih lanjut supaya lebih jelas begitu, jadi tidak

banya langsung menyebut contoh tetapi bisa member~ gambaran secara u­

IDWil padaxL itu begin!, jadi t idak biaa di tafsirka.n lain.

Saya kira demikian.

Kb'TUA RAPAT :

Terima kasih, selanjutnya FPDI.

JURU BICARA FPDI ( DJUPRI I SH) :

Terima kasih Saudara Pimpinan,

Tadi kami Fraksi PDI sudah menegaskan menerima rumusan yang diajukan

dengan penyempurnaan usul dari Fraksi-fraksi. Kemudian perlu kami sampai­

kan juga bahwa di dalam Ketentuan Umum ini menurut pedoman yang dikeluar­

kan oleh Direktorat Perundang-uniangan Departeman Kehakiman dan juga In -

pres Nomor 15 Tahun 1970, disana ditentukan bahwa yang te:Dnasllk iiu:lalam­

nya tidak hanya menyangkut definisi tetapi juga pengertian-pengertian, t-2,

tapi juga menjelaskan singkatan-aingkatan, dan lain sebagainya menurut k-2,

butuhan yang diperlukan yang di dalam batang tubuh ataubdijabarkan dalam

pasal-pasal itu disebut berulang-ulang untuk memudakan pembahasan undang­

undang, oleh karena itu sebetulnya rwnusan yang b ini suda.h pas begitu,

artinya kalau ada pertanyaan badan yang mana belum termasuk bentuk usa.ha

atau segala bentuk apapun, di kalimat terakhir itu diantisipasi dengan

bentuk badan usaha lainnya jadi akan meliputi apa yang timbul atau yang

sudah ada yang belum tercakup diaini aecara keseluruhan.

Kalau •••••••••

39

Kalau boleh kami menyarankan sekaligus menanggapi usulan dari Frakai .A:BRI

kami ingin usulkan perwnusan ini apakah tidak bisa disetujui Wltuk nanti

diselesaikan di Tim Perumus dengan demikian sekaligus akan bisa kita ael!

saikan, kemudian kita maauki pembahaaan berikutnya. "Terima ka.sih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih FPDI, oh ailakan Pale.

JURU :BICARA FPDI (DRS. IGN SUNARDI)

Sebagai tambahan saja,

Ini seperti kami utarakan, karena ini di dalam perundang-undang Per­

pajakan begitu luas cakupa.nnya dan sasaran yang akan kita capai. Memang

pada daearnya pengertian dan1 definisi itu juga perlu, tetapi harua kita

pikirkan betul-betul jangan aampai definiei yang ada itu justeru nanti t_!

dak bisa mencakup/mengcover daripada yang dimaksud, karena aungguh-aung -

guh yang dimakeud badan in! tidak biaa definiai badan aebagai organisasi

melulu atau organiaasi badan usaha melulu, ini cakupannya ak.an komplek.

Jadi saya tidak mengurangi penghargaan kami pada Fraksi ABRI yang akan me.!!!

perjelas tetapi juga haru.s dipikirkan jangan aampai definisi yang ada itu

justeru tidak bisa mengcover keaeluruhannya ini, aehingga akan memperaem -

pit mang lingkupnya, itu saja, tetapi kalau eeandainya bisa menemukan de­

finis! yang bisa mengcover tanpa •••••••••••• waktu yang akan datang, ada­

lab bagus sekali maka saya setuju untuk member! definisi badan ini kalau

memang itu harus perlu, eaya kira perlu kita pikirkan masak:-masak dan bisa

dibicaralcan di Timus, kalau memang menganggap perlu dan Pemerintah bisa m~

••••••••

KEn."UA RAPAT :

Terima kaaih FPDI, silakan FPP mungkin menambahkan.

JURU BICARA FPP (DRS.~ JUSUF SYAKIR) :

Karoi in~in menambah saran dari FKP antara kata-kata .f~tJJ:A.u.w.LJ~lUJ:~ dan

koperasi diberikan koma, saya kira ini mungkin hanya .. salah ketik, kemung­

kinan. Terima kasih.

v· ~"'PUA R.AP AT • ·~ ••••

40

Kill'UA RAP AT :

Kalau boleh ~mi simpulkan dengan demikian FPP tidak keberatan untuk

~ itu berdiri aendiri.

JURU BICARA FPP (DRS. JUSUF SYAKIR)

Pihak Pemerintah menjawab dahulu.

PBJ¥12RINTAH (DR. MANSURY) :

Badan memang dari sejak lama perlu dirumuskan apa yang termasuk Wa -Jib Pajak Badan.

Orang pribadi memang tidak pernah dijelaakan karena dianggap sudah cukup

jelaa, namun andaikata masih perlu dijelaskan sebetulnya akan ditulis a­

tau diatur orang pribadi itu adalah manusia yang terdiri dari darah dan

daging. Jadi oleh karena itu di dalam penBertian badan kami aebutkan aatu

per satu yaitu untuk memberikan kepastian hukum, apa yang merupaka:n \v'ajib

Pajak Badan itu.

Sekarang berhubung dengan kemajuan perekonomian kita, selalu ada aaja ba­

dan-badan baru, oleh karena itu rwnusan yang sudah ada tahun 1983 tidak

mencakup dana penaiun yang ba.ru, sehingga sekarang kita tambahkan dana

pensiun, tetapi kami khawatir ekonomi kita ini masih berkembang, dan akan

ada lagi bentuk badan baru ·yang akan timbul. Oleh karena itulah kita tam­

bahkan terakhir yang kalau berkoordinasi Panja PPH itu jadinya terakhir ·~ 'r,

itu bentuk Badan Usaha lainnya.

Kami aetuju saja untuk mencantumkan definiai dar! badan itu, hanya

perlu diaini kami tegaskan seperti tadi dikemukakan atau ditanyakan oleh

Fraksi Karya Pembangunan bahwa apakah antara Wajib Pajak orang pribadi dan

Wajib Pajak Badan ada Wajib Pajak lain, jawaban kam.i tegaa tidak: ada lagi,

hanya ada dua klasifikasi saja wajib pajak itu atau aofrein pajak itu yal

tu orang pribadi dan badan, yang ada di aamping orang pribadi dan badan

adalah obyek pajaknya, obyek pajaknya ini beragam-ragam, di pajak pengha­

silan saja, pengha.silan itu macam-maoam, ada laba usaha, ada bunga, ada

deviden, ada royal t i, dan set iap tambahan kemampuan ekonomis i tu merupa -

kan obyek pajak.

Jadi dengan demikian kami dapat menyimpulkan bahwa pertama penyebutan sa­

tu persatu kami keberatan untuk dikurangi, ditambah untuk memperjelas si­

lakan. Terima kasih atas saran-saran yang demikian.

Definisi •••••••••

41

Definiai, kami juga tidak. keberatan kalau bios. dirumuskan, namun pe~

lu dibedakan subyek dan obyek. Oleh karena itu jangan dicantumkan dalam

badan itu bahwa dia harus mencari untung, nant i semua mencantumkan tidak

menoari untung juga kita tidak biaa kenakan, tetapi kenyataannya dia da­

pat untung atau nggak, dan itu akan ada dalam rumusan tentang obyek pa -

jak di Undang-undang PPh.

Selanjutnya mengenai perkumpulan kami setuju untuk dihilangkan, pe!:

lcumpulan pada koperasi tetapi perwnusan daripada badan didalam KUP ini

dapat juga disesuai dengan apa yang ada pada PPh. Andaikata disini mau

ditambah.kan de!inisi, badan adalah ini ini ini terdiri dari ini ini ini

ini dan aebagainya, dan terakhir dan bentuk badan usa.ha lainnya. Nanti

kami a.kan sampaikan kepada TiJa Pl~rumus mengenai badan-badan itu atau con­

toh-oontoh atau badan-badan yang termasuk dalam rumusan itu.

Demikian pendapat kami.

KRI'UA .. RAP AT :

Jadi sudah menjawab pertanyaan dari FPP tadi, mungkin FPP bisa memb~

rikan pendapatnya setelah mendengar penjelasan ini. Silakan.

JURU BICARA FPP ( DHS. JUSUF SYAKIR)

S9.¥a kira e.eperti diearankan Pemerintah, sesungguhnya perbedaannya

hampir-hampir tidak ada karena itu Pemerintah ingin menyerahkan kepada Ti

mus, ya kami setuju. Terima kasih.

KHl'UA RAPAT a

Baik Pak ailakan (suara tidalc masuk rekaman)

JURU BICARA FABRI (DRS. SOEI'IKNO)

Tambahan penjelasan begini Pak,

Jadi kami juga tidalc minta definisi karena memang susah untuk iRende­

finisikan galas ini apa., itu susah, tetapi pengertian aehingga orang nge.!:

ti kalau g~las itu lain dengan piring.

Jadi tidak mende!inisikan :t;.eta.pi pengertian, kemudian ini· Pale, jadi tadi

memang untuk mengantisipasi itu perkembangan bentuk-bentuk badan ini, ui­

sini dioantumkan serta bentuk uaaha lainnya. Tetapi ini bisa digunakan a2_

cara negatif.

Begin!, jadi kalau miaalnya saja kalau oa.u.cut .._._..._ ~~--~~~- .~. J:.tk .Ye:..Hg besar,

kemudian ••••••

42

kemudian ada satu bentuk, kemudian oleh viscous atau oleh apa ini dikata­

gcirikan badan, lha orang itu akan rugi kalau itu dimasukkan badan, sehin_6

ga dia berdebat, saya bukan badan ini. Dalam hal ini maka tidak bisa dis.!

lesaikan karena badan itu apa, tetapi kalau badan itu pengertiannya jelas

bahwa bisa, oh ini bada:n karena begini begini begini, ini bukan badan ka­

rena tidak.: masuk, begitu, jadi bisa ditafeirkan aecara negati£. Ini untuk

antisipasi saja supaya nanti bisa lebih jelas.

Say a kira demikian, kalau memang akan di Tim Perumus, say a juga t idak

keberatan. Terima kasih.

KEI'UA RAP AT :

~·~:.Lm& ka•1h JiA.Illl, ~aa.s. ~•DIID ptn~tlaa&rl Pttml:r:J.ntah ta41, l>emer1n­tah juga tidak keberatan untuk menerima beberapa usul dari Fraksi-fraksi

untuk penyempumaan rumusan ini, dan untuk ini saya kira biar nanti dise­

lesaikM di tingkat Timus saja.

Bagaimana Saudara setuju ? •

( Rapat :setuju, dan palu diketok satu kali )

Baik, kita lanjutkan Pasal 1 ayat o, sila.kan kita mulai dari FKP.

JURU BICARA FKP (H. JUSUF TALIB, SH)

Terima kasih,

Disini terjadi huruf' ini perubahan materi Pak, malta untuk kejelasan

daJri pada ini di dalam penjelasan, kami belum melihat, kami hanya ingin

bertanya untuk lebih meyakinkan dengan penbahan materi ini yaitu masalah

satu bulan taqwim k.ecuali ditetapkaU lain olah Menter! Keuangan, jadi ada

bentuk lain lagi mengenai masa pajak ini Pale.

Jadi kami belum tahu persia bagaimana, jadi mohon penjelasan, kalau me -

ma.ng penjelaaannya bisa kami dapat menyetujui daripada pengertian. Terima

kasih Pale.

KHI'UA RAPAT :

Terima kasih FKP, silakan FABRI.

JURU BICAR.Il __ FA_B.RI (DRS. SOE.'l'IICNO) :

Untuk yang .2 kami cukup jelas tidak ada perubahan.

KI?.PUA RAPAT ......

43

Kill'UA RAPAT :

S ilakan FPDI.

JURU BICARA F@_L(f?ErYADJI LAWI, BA)

FPDI aetuju dengan rumusan ini.

JlwrUA . RAPA'l' :

S il akan FPP.

JURU BICARA FPP ( ALIMARWAN HANAN, SH) :

l!,PP aama hal dengan F.KP, mohon pengertian dulu, jadi mungkin sesudah

itu karni dapat memberikan pendapat kami tentang ini. Terima kasih.

,. K~~A RAPAT :

Silakan Pemerintah, ada perta.ny-aan da.ri FPP dan FKP mengenai masa P,!

jak ini. Silakan.

PEMERINTAH (DR. MANSURY)

Yang sekarang berlaku adalah suatu jangka wa.ktu tertentu, dan oleh

karena itu perlu ditentukan perlu diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuan~

an jangka waktu tertentu itu apa. Ini kita ingin memasukkan dalam undang­

undang agar supaya kalau mengenai aatu bulan itu tidak perlu diatur lagi

oleh menteri, kecuali ada hal-hal khuaus miaalnya pemungutan oleh bea cu­

kai, itu perlu ditentulcan tiap hari sajalah, hari berikutnya langsung ha­

rus diaetorkan ke Kae Negara dan sebagainya. Tetapi pada umumnya wajib p~

jak itu satu bulan, jadi tidak perlu diatur lagi mengenai jangka waktu i­

tu karena itu masa pajak itu langsung diatur dalam undang-un{1ang yaitu S,!

tu bulan, kecuali Menter! Keuangan merasa perlu untuk menentLlkan euatu Ill.!

sa yang lain, umpamanya untuk memperoepat masuknya uang ke Kas Negara dan

dia itu xeperti Bea Cukai tidak ada gunanya dia. menahan uang pajak itu yg

dipungut oleh Bea Cukai.

S~a kira demikian penjelaean.

~TA Rft.PAT ........

l

44

KEI'UA RAPAT :

Terima kasih, bagaimana FKP setelah mendengar penjelasan dari Peme­

rintah, dapat menerima, FPP.

JURU BICARA FPP (ALIMARWAN HANAN, SH)

Bisa memahami kami.

KETUA RAPAT :

Baik, jadi dengan demikian, saudara-saudara sekal.ian rumusan _£ ini

tetap sebagaimana yang tertulis pada Rancangan Undang-Undang Perllbahan,

jadi bisa kita aahkan~

( Palu diketok satu kali )

Selanjutnya kita beranjak kepada Pasal 1 ayat d. Kami persilakan F.

ABRI.

JURU BICARA FABRI (DRS. SOETIKNO) :

Untuk Pasal 1 d kami setuju dengan rumusan Rancangan ini. Terima k.! si:h.

JmrUA RAPAT :

Silakan •••••••• {suara tidak masuk rekaman)

JURU BICARA •••••••••••••

Pas

KE'rUA RAPAT :

FPP

JURU BICARA FPP (DRS. JUSUF SYAKIR) :

Pas.

KEI'UA RAP AT •••••

45

Km"UA RAPAT :

Dengan demikian untuk Pasal 1 ayat d dapat ••••. {auara tidak masuk

rekaman)

PEMERINTAH (DR. MANSURY) :

Terima kaaih Pemerintah Pak.

Km'UA RAPAT :

Baik, dengan demikian j d dapat kita aetujui dan kita sahkan.

( Palu diketok satu kali )

Selanjutnya kita beranjak 1 e tetap, 1 f tetap, kemudian kita. bioara

Pasal 1 ayat g ada perubahan redaksional. Kami persilakan kepada FKP.

JURU BICARA FKP (H. JUSUF TALIB 1 SH)

Terima kasih Pak,

Sebenarnya konsep yang disusun oleh perubahan in~ sudah tepat dan ba­

gua namun kami masih menanyakan at:aui.ae,kaligus menyarankan, pada kalimat

akhir daripada itu pada suatu saat, jadi kami pada bingung suatu saat itu

Kami ingin mengganti kata "saat itu" dengan "pada suatu waktu", jadi masih

luas sehingga kata saat kami ganti kalau memang penjelasan nanti bisa dite

rima yaitu dengan ·kata "waktu" Pak. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Baik terima kaaih, FABRI.

JURU BICARA FABRI (DRS. SOETIKNO) :

Kami memang untuk yang .s. ini memang kal imat terakhir a tau kata tera -

khir itu memang belum begitu jelas "atau pada suatu saat", kayanya kalima.!_

nya belum habis, terputus, jadi kami mohon penjelasan kepada Pemerintah.

Terima kasih.

KE'l'UA RAP N.r :

Terima kasih, kami silakan FPDI.

JURU BICAHA •••••••

46

JURU_BICARA FPDI (SE.I'YADJI LAWI, BA) :

Hanya .ingin anu Pak, ini sekedar klarifikasi saja. Dari renoana atau

undang-undang itu perkataan "terhutang" sedangkan sekarang "terutang", i­

ni perubahan semaoam ini terminologi apa Pak: yang dipakai. Terima. kasih.

K811'UA RAPAT :

Baik, selanjutnya FPP.

JURU BICARA FPP (DRS. JUSUF SYAKIR) :

Ini, kami hanya ingin menanyakan saja istilah yang "suatu saat" agak

tidak begitu paham, dan yang kedua, istilah Pale, yang lama itu memberita­

hukan, yang baru itu melaporkan.

Kal.au dari segi gengsi bahaaa karena itu self assasment, seolah-olah self

assasment itu lebih banyak ditentukan oleh yang ngitung sendiri, itu me -

mang lebih tepat mungkin istilahnya memberitahukan. Tetapi kalau kata-ka­

ta pemberitahuan .ini seolah-olah yang diberitahukan tidak mempunyai hak

untuk merubah atau untuk mengoreksi, padahal Pemerintah mempunyai hak un­tuk memeriksa dan seterusnya.

Jadi memang, mungkin rasa bahasa saja ini, saya tidak ingin mengusulkan

apa-apa, hanya kalau ada kata-kata antara melaporkan dan memberitahukan,

kalau ada, tetapi kalau tidak ada melaporkan, kami juga tidak keberatan.

Kalau umpamanya diganti memberitahukan kami juga tidak keberatan. Te:fima

kasih.

KETI'UA RAPAT :

Terima kasih, selanjutnya, kami silakan silakan Pemerintah.

P~INTAH (DR. MANSURY) :

Pertama pertanyaan mengenai "eaat" Pak. Jadi memang pada UDIUIIIIlY& U!! tuk pajak peng}la.silan, ·pada UDIUJDI'lY& penghasilan itu adalah suatu aliran

yang diperoleh untuk jangka waktu tertentu, i tu yang harus dilaporkan,

misalnya kegiatan usaba, itu dib~rkan pajaknya dalam pembayaran masa p~

jak itu bulanan, ya suatu jangka waktu tertentu. Tetapi ada juga pengha -

silan itu yang dapat euatu ketika, yang kami maksudkan itu "aaat" itu ke­

tika, pada suatu ketika, jadi misalnya menerima bunga, ya detik itulah m.!

nerima bunc?;a itu, mener1ma harl..iah yf:.t r3atu detik itulah rnenerima hadiah.

Itu ••••••••

47

Itu perlu juga disampaikan laporannya atau pemberitahuannya kepada Kantor

Pajak melalui Surat Pemberitahuan f1asa itu.

Jadi itulah penjelasan kami mengenai "saat". Terus yang kedua, mengenai

"memberitahukan" atau "melaporkan" itu memang maksud kami itu sama saja

karena sudah di ataa itu mengenai Surat Pemberitahuan itu sudah kita can

tumkan "melaporkan'' jadi kita aeragamkan, !. yang lama itu juga melapor -

kan audah, aedangkan ~ nya kurang ainkron dia mempergunakan kata "membe­

ritahuka.n" • karen& itu. kit_a sinkronkan kambali sama-sama "me~,.-~,.;mrl .. an"".

Mengenai "terhutang" dan "terutang" ya barangkali tahun 1983 meli -

hat kamus yang lain, sekara.ng lihat kamus yang lain, karena itu kami ti­

dak ada keberatan itu yang mana yang mau dipakai. Say a pribadi berpenda­

pat sama itu Pak, artinya bergantWlg sama penggunaan di masing-masing

daerah itu.

Demikianlah saya kira penjelasan kami.

KETUA RAPAT :

Terima kaaih, bagaimana FKP setelah mendengar penjelasan dari Peme­

rintah, sudah menerima ? • FABRI ? • FPDI ?

(FKP, YADR! bisa menerima)

JURU BICARA PPDI {SE'l'YADJI LAWI I BA) :

Untulc perkataan "hutang" ini Pale, secara umum di semua aurat-surat,

baik itu merupakan laporan, terutama kalau kita lihat di APBN itu, itu

hutang luar negeri, bukan utang luar negeri, karena bakwlya memang perk!

taannya hutang, diambil dari bahaaa Jawa, buka.n utang.

Jadi kalau boleh menguaulkan di Indonesiakanpun itu menjadi hutang, untuk

menyamakan dengan perkataan yang dipergunak8n di tempat-tempa.t lain, ma -

aalah-maaalah lain, sebab di dalam •••••••• hutang itu merupakan kata ba­

ku. Terima kaaih Pak:.

Kb."'l'UA RAPAT :

Terima k.aaih, FPP.

JURU BICARA FPP (DRS. JUSUF SYAKIR) :

Bisa menyetujui, hanya masalah utang dan hutang itu memang, ya kita

J,.!h.k

48

tidak tahu apa kalau .12!: itu pakai dinbah he.;.nya atau tidak, tetapi kalau

.R,! piutang bukan pihutang, itukan kalau piutang negara BtJPN itu Badan U -

ru.san Piutang Negara, bulcan pihutang, jadi aaya kira kalau hutang itu as­

linya, tetapi tambah pi, itu jadi piutang1 aaya kira itu betul tid.a.k: sa -

lah, ter apa .h diganti ~ atau ndalc saya tidak: tahu, tapi kami tidak kebe­

ratan kalau umpamanya nanti Pemerintah menanyakan kepada Pusat Bahasa In­

donesia, kalau .12!: itu merubah .h atau tidak, kalau disana bilang ru.bah ya

kita rubah, kalau nggak ya tidak kita ru.bah, begitu saja karena kita bu -

kan ahli bahasa Indonesia.

Kffi'UA RAPAT :

Baile, }erima kaaih, jadi saya kira, oh •• FKP.

JURU BICARA FKP (DRS. THOMAS SUYATNO)

Bapak-bapak dan Ibu-ibu,

FKP sudah menguji masalah kebenaran hutang atau utang, dan menurut

Lembaha Bahasa Nasional sama saja tidak berbeda, due ini bukti autentik

bahwa tidak ada perbedaan apa-apa, boleh dipakai utang boleh dipakai hu­

tang, tinggal keaepakatan kita saja maria yang lebih baik.

,Jfl,l.i rnenurut Pak Setyadji ini kan orang Pekalongan, itu Jawa betul, mun~

kin dulu gadai, ventenir mungkin, ini nuwun sewu Pak.

Jadi sebetulnya kesepakatan kita saja Pa.k, ndak ada masalah, nda.k ada pe_!:

bedaan apa-apa. Demikian Pa.k.

Ki."TUA RAPAT :

Baik, jadi kalau demikian boleh saya tawarkan kepada Bapak-bapak

dan Ibu sekalian. Jadi bagaimana kalau kita tetap saja dengan rumusan

yang lama, rumusan yang lama itu "terhutang", jadi bukan "teru.tang", se­

bab nanti kita ketemu lagi dengan yang lain sehingga dengan demikian atau

dahulu juga past! sudah mendapat comment dari ahli bahasa. Jadi bagaimana

kalau kita tetap saja ?. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Thomas

tidak ada masalah, boleh dipakai "terhutang" atau "teru.tang". Sekarang b~

gaimana kalau saya tawarkan "terhutang", tetapi seperti rumusan.

Baik, jadi tidak ada yang keberatan ?

• ( Rapat menyetujui dan palu diketok satu kali )

Baik, aelanjutnya kita Pasal 1 ayat h, silakan FPP

.:[ORU_Bl_C~ •••

49

JURU BICARA FP~ .. __ (DRS. JUSUF SYAKIR) :

Ini hanya mengenai ini saja, kalau huruf besar huruf kecil, kalau

memang ta.hun pajak sebagai auatu nama itu harus huruf beaar, nanti di da­

lam diktum-diktum di pasal-pasal dan juga penulisan yang mungkin tidak di

rubah olah RUU ini, juga harus huru.f besar,, istilah tahun paja.k kalau itu

menjadi nama, seperti tadi :juga maaa pajak itu kalau memang itu akan dit,!!

tapkan huruf besar di aemua tempat kalau itu nama sebagai masa pajak ha -

rus huruf besar juga, jangan di halaman ini masa pajak a tau tahun pajak

huruf besar, di halaman lain huruf kecil. Ini yang saya kira nanti Timus

yang begin,-begini harua mencatat dan jeli, haru.s jeli begini-begini ini,

jangan sampai kita menyusun aatu Wldang-undang dengan hurufnya lain-lain

padahal kalau huru£ besar huruf kecil itu lain sekali iatilahnya.

Itu saja yang ingin kami sampaikan, dan tidak ada masalah nomor hal, ti -

dak ada masalah. Terima kas ih.

Kill'UA RAP AT :

Terima kasih FPP, s ilakan FPDI.

JURU BICARA FPDI (SEJI'YADJI LAWI, BA) :

Hanya barangkali ini menoocokkan dengan yang di at as, kalau di ataa

itu di belakang perkataan perhitungan dan atau pembayaran, maka aeyogya­

nya di bawahnya juga perhitungan dan atau pemb~aran karena dua-duaeya m~

rupakan ••••••••••• Terima leas !h.

Terima kasih, FABRI •

JURU BICARA FABRI (DRS. SOETIKNO)

T idak ada masalah Pak.

KEn'UA RAPAT &

FPP.

JUliO BICARA ••••

50

JURU BICARA FPP (DRS. JUSUF SYAKIR) :

Sama dengan Fraksi PDI, jadi yang di at as dan atau itu ditambah untuk

alter.natif apakah pemberitahuan itu ~a perhitungan ataupun juga kedua­

duanya hapya ea~u, dan kata tem~1g ganti terhut.~, .· jadi .untUk keselu­

ruhan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan Pemerintah.

PElttERINTAII (DR. IVL.\NSURY) :

Kami setuju untuk disamakan dangan yang di atas "dan atau".

Klill'UA RAPAT

Jadi dengan demikian rumusannya kita sesuaikan dengan yang di atas

sehingga dengan demikian tidak perlu diserahkan kepa.da Timus, cuma saya

setuju tadi dengan usul dari FPP, nanti Timus perlu kejelian dalam hal -

hal penulisan hal seperti ini. Silakan FEP.

JURU BICARA FEP (DRS. JUSUF SYAKIR) :

Penulisan "dan atau" di dalam undang-un.iang lainnya kalau tidak sa­

lab penulisan "dan atau" itu rrdan/atau". Jadi ini saya kira banyak seka­

li kita "dan a tau", dan di dalam pasal pidana biasanya itu :. orang lebih

teliti lagi karena "dan atau" dan/atau itu bisa altematif, bisa kumula­

tif. Jadi itu mau dipakai kumulatif ju.ga boleh, dpkaia altematif juga

boleh, itu pengertian dan atau, tetapi biasanya nulisnya baik bahasa a­

sing maupun bahasa Indonesia apalagi kalau itu hubungannya dengan pera -

turan, itu mesti i'dan/atau/. Namun mungkin juga ada di undang-undang lain

yang Pansuenya lain dari kita, Menterinya lain dar! Menteri Keuanga.n, mung

kan saja nulisnya "dan atauf tidak pakai garis miring, karena itu kita

hendaknya ada satu keaepakatan nulia dan atau itu pakai garis miring atau

tidak. Kalau menurut sepengetahuan kami, kesepakatan di beberapa Pansus

itu pakai garis miring, tetapi ini terserah klta juga akhirnya.

J adi kalau memang kesepakatan harus pakai gar is miring, ya nant i banyak

sekali dan atau dan atau, itu nanti Timus juga harus correct. Terima ka­

aih.

KETUA RAPAT ••••••

51

KE.TUA RAPAT :

Terima kaaih Pak Juauf, jadi rumusannya kalau boleh saya bacakan,

Surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan

untuk melaporkan penghitungan dan atau (tanpa garis miring Pale, ini kita

ueulkan)pemba;rara.n pajak yang temtang dalam suatu tahun pajak;

Jadi aekaligus menjawab tadi pertanyaan Pale Jusuf, jadi kit a aepalcati ba

gaimana kalau dan at au i tu tanpa garis miring, dan saran dari FKP tadi

bisa diaetujui dan juga penyesuaian beberapa kata-kata yang kita seauai­

kaD d.tngaD %'WJ'JU&an 41 ataa. l1qaimana ? , b1aa (U.aetu.jui 1. Peme:t:.inta.h.

52

PEMERINTJ.\H_: DR.! _MANSURY

' ' ' - ' '

Begin! pak ada dua- hal, Pemerintah itukan banyak 11emang

kami mengenai dan atau ini tadinya memang menguslkan pakai garis miring jadi, tapi di Sekretariat Kabinet lnikan· diko -reksi dihilangkan, jadi kemungkinan kalau dari , Pemeriiltah itu seharusnya paling tidak sesudah ini tidak pakai garis ~ ring semua begi tulah, jadi kami terus terang saja mengemuk.a­kan . hal ini karena 1 tu baransJtal1 .dari sini kebelakang ya tldak pakai sari• mirinc tapi tarserab kepada kemutakatan 1 tu d.1s1n1 di Panja 1 tu yang pertama, yang kedua sesudah ta­d! jawaban kami mengenai dan atau pada hurup B akan disinkr~ nisasikan dengan G kami berpikir kembali bahwa sebetulnya ~ tara surat pemberitahuan massa daD surat pember1tahuan itu memang lain dalam hal massa memang sesudah bayar bisa saja SPT massa hanya melaporkan pembayaran tokh, yaitu dengan me­nyetor maka salah satu copy dari surat setoran itu bisa .di­pakai sebagai surat pemberitahuan massa, tetapi dalam hal sy rat pemberitahuan tahunan ltu adalah lengkap disitu sela1u ada penghitungan dan pembayaran jadi karena itu kami koreksi

. bahwa di H itu memang tid&k perlu atau hanya dan saja demik! an penjelasan kanli.

!tJ!..TIJA PANJA KU~·p : DRS •. H .• AWANO FAROEK ISHA!i_

Terima kasih, jadi demikian sebenarnya dar! Pemerintah memberikan penjelasan pada kita tidak berkeberatan apabila tidak menggunakan garis miring ya pak, jadi bisa menerima ~ musan yang ada dan atau pembayaran pajak dan sebagainya saya kira demikian.

INTERUPSI FPP : DRS.. JUSUF SYAKIR ~ ...-..-. ~·- -··-~-~ - ..... .-.: ~ ....... ~,.,_.,.~--------· -------·-Tap! Pak Ketua, seben*-r Ketua, t. ang pertama mengenai kata-kata atau tadi memang seea-

ra tahnis katanya, kalau memang secara tehnis begitu ya bel! tu, kitakan mengenai tehnis tidak begitu paham, begitu ya be gitu, mengenai dan atau pakai hurup miring ini sekarang kita ada Pansus lain saya kuatir mereka memutuskan pakai garis m! ring, kita juga pakai garis miring, wong waktunya sama kok bisa lain, jadi mohon jangan ditulisk~ aisinilah 1tu Timus

biar •••••••••••••

53

biar Timus juga. rundingan d•ngan Timus d1 PPH sama PPN te­tapi juga disinkronkan dengan Undang-Undang PT yang hari ini juga masih bicara soal ini, 1n1 nanti Pembivaraan ting­kat IV hanya terpaut satu har1, kalau masyarakat membaca ini DPR bagaimana ini, lha wong sama-sama waktunya kok ke­putusannya lain-lain walaupun itu hanya istilah tapikan ini penting bukan hanya, mohon kalau bisa disinkronkan dengan yana lain jangan diputuskan disinilah, mohon jadi perhatian Pimpinan, terima kasih.

~~A ... l>ANJ.I\_X:UTP : DR§..l_i. AW~G FAROEK.l§.HAK

Bagaimana kalau kita Timuskan 1n1.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA : DJUPRI SH .................. ' ·--.. ~ .. . ..... . .................. - . -~· ........ ·~·' -· .... -· ., -· ' Saudaaa Pimpinan sebelum di Timuskan kami ingin membe­

rikan tanggapan masalah dan a tau i tu, memang dalam rumusan kalimat biasa itu saya sepakat disini dan atau tapi · dalam ketentuan ruwusa.n di bidang nah i tu merupunyai arti yan,!-~ lain artinya ada komulatif, alternatif' Putusan Badtm. dan d~.da

kalau dan atau putusan badan saja atau denda saja atau ba­dan dan denda itu memang lalu dikasih garis miring jadi umumnya adalah ketentuan Pidana itu dicantumkan ada garis m1r1ngnya, tapi dalam rumusan ini betul tidak usah pakai ~ ris miring, nanti di Timus saja kita bicara.

KETUA PANJA KUTP : DRS.H. AWANG FAROEK ISHAK . ,....;· -

FK.P basaimana setujuTimua, silakan FKP.

Terima kasih, berbicara masalah garing, garis miring kaml masih ingat terhadap kebijaksanaan Pemerintah menyem -pur.naan Ejaan Bahasa Indonesia tahun 1973, kalau t!dak sa­lab garis miring itu bacaannya dan atau jadi kalau dan atau d1tul1s garis miring nanti kami kkawatir bacaannya malah dan atau atau mohon kiranya kalau perlu didatangk~n ahli bahasa didalam hal ini, minta didampingi oleh ahli bahasa garis miring 1n1 kalau tidak salah baoa~nya dan atau demi­kian tarima kasih.

KETUA PANJA. KU~f ... ..: .. DRS .H. ~!.f!G FRR.Q].K TSHA.K li ••••••

54·

KETUA PANJA KUTP : Das. H. AWANG FAROEK ISHAK

Terima kasih usul yang baik, dalam suatu saat pernah Pembahasan RUU itu kami mohon kepada Pemerintah dapat m~ ta kepada Lembaga Pembinaan Bahasa Indonesia untuk menyer tai Pemerintah, supaya tidak bolak-balik kita minta penj~ lasan, sebab mungkin saja dalam pasal berikut llanti_kete­mu lagi jadi ltami usulkan 1-tepada ?emerint~ agar mengu..'1.da:,

ng salah seorang Pakar dari Lembaga Pembinaan Bahasa un­tuk bisa mendapingi dar! Pemerintah, ini usul yang baik dari Fraksi ABRI tadi saya kira perlu kita sambut sehing­ga dalam menanggapi hal-hal begini kita tidak perlu untuk konsultasi lagi ke tempat lain dan saya setuju tadi Bapak Jusuf Syakir mengingatkan kita. bahwa jangan sampai nanti DPR dinilai kurang jeli terhadap hal begini padahal sam­pai kita maklumi banyak RUU yang berlainan padahal Masa Sidangnya itu sama, jadi baik ini kita Timuskan saja mun& kin ada. sebelum diketuk.

[.M!{SI_PARTAI DEM_OKRASI I~ON§!SIA :_SET~AD.TI LAWI ,§.A

s~~dikit, hanya kiarifikasi saja Pak, tadi disampai -kan bahwa perkataan perhitungan dan pembayaran itu tidak ada terselip perkataan atau ha.nya ingin uenda~':;.tl\..:;:::cJ. ltlari tikasi, jadi kalau demikian sura t i tu sudaL berbentu1~ P.! ket tentang penghitunean dar~. pembs.yaran, dua-duanya jadi itu satu paket terima_ha.sih.

KE'IUA f·ANJA KU'I1P : DRS.H. AWANG FAROEK ISHAK

Pemerintah silakan •

~!ERINTAH : DR •.. MA~SURY

Seperti tadi kami jelaskan dalam hal tahunan 1 tu se­nantiasa lengkap dilaporkan penghitungan penibasilan yang didapat, dolaporkan penghitungan pajaknya, dilaporkan ju­ga pembayaran dari pajak yang terhutang 1tu, sedangkan sg rat pemberi tahuan mass.a kalau ki ta setor pajait s:1j.:3. s·ll'::Lh

satu copy dari surat dari surat setoran itulah langsung bisa dipakai- sebagai pemberit.ahuan a·l;aulJl.l11 la:i)orA.l1 tenta-

ten tang •••••••••

55

tentang pembayaran 1tu tapi bisa juga di~~amnya ada perhi­tungan karena itu bisa perhitungan dan laporan pembayaran tapi bisa pembayaran tokh.

KETUA PANJA KUTP : DRS.H. AWANG FAROEK ISHAK '·-·~·-· --· --·' -·~·.., --·-----------

Tertma kas1h, tadi himbauan untuk menghadirkan salah seorang ~akar dar Lembaga Pembinaan Bahasa saya kira,setuju baik, dengan dem1k1an saudara-saudara sekalian untuk pasa11 · eyat B 1n1 kita serabkan kepada Timus.

Karena klta sedang mendatangkan ahli bahasa katakag lab tentunya ini yang tadi G itu diserabkan Timus berkait -tan dengan kata-kata terhutana dan terutang tentunya juga dan ataunya nanti menunggu at:l.1 bahasa 1 tu, untuk hurup G kemudian hurup H 1n1 tad! penjelasan Pemerintah perlu menda pat perhatian karena yang dimaksud memang dan bukan danatau

1n1 perl~ketegasan, terima kasih.

KETUA PANJA KUTP : DRS.H. AWANG FAROEK ISHAK ------------------·· ... '-Dengan penjelasan Pemerintah tadikan sudah tegas se-

kali bahwa tid.ak menggunakan kata-kata atau jadi dan FKP ada, tidak ada. In! kita serahkan kepada Timus~

FRAK.SI KARYA PEMBANGUNAN : DRS. THOMAS SUYATNO --..................._. ..... ~- .......... .......... _........ ...... --....-...- .. - ........_...,._ -Sebetulnya kalau tadi penjelasan dari Pemerintah su­

dah cukup jelas 1 tu 1Bt11ah a tau pada hur.up H tidak ada un-' . .

tuk apa diserahkan pada T!mus lagi sebetulnyakan tidak per-lu tadikan yang Timus itu sebetulnya masalah dan atau dan dibawah ~uga sudah tidak ada dan atau, kalau yang di G itu

m!salnya ki ta sudah sepakat. karena sama hutang dan · hutang saya hakulyaqin sekal1 sama, jadi sebetulnya hal ini tidak perlu ke Timus Pak, yang ke Timus adalah G, saya kira begi­tu Pak, terima kasih pak.

KETUA PANJA KUTP : DRS,H. AWANG FAROEK ISHAK

Baik: kalau demikian halnya, kalau memang demikian u.n tuk satu H 1 tu k1 ta setujui d1 forum in! dan justru G yang

k1 ta pertanyakan beg1 tu, ada dua dan a tau, dan terhutang a-

atau ••••••••

56

atau terhutang itu tadi periu dicatat bahwa kita sepakat U!! tuk menggunakan terhutang tinggal menguji saja kepada ahli­nya, baik yang G kita serahkan pad.a Timus.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA : SETYADJI LAWI,BA

Jadi oleh karena berkenan usulan atau itu datang 4ari kami un~· supaya tidak usuk ke Timus seperti apa yang di­kata:tan Pak Thomas, kam1 · menarik usulannya 1 tu sehingga t! dak perlu H itu ke Timua karena lalu untuk perkataan atau tidak diperlukan lagi terima kasih.

KEI'UA PANJA JruTP : DRS.H. AWANG FAROEK ISHAK ~-~!··~·· ... - ......... -·----~ ............ -.-~-wo -·------

Jadi demikiannya untuk Pasal 1 ayat(H)jadi kita setu­jui._,. -~.

Ketua mengetuk pal 1 x. Baik selanjutnya, lanjutkan pasal 1 ayat (1) kam1 per­

silken Fraksi ABRI.

PRAKSI ABRI : DRS. SOETIKNO - -· --·-------

Untuk Pasal 1 hurup 1 Fraksi ABRI tidak ada masalah j~ setuju dengan konsep 1n1.

KETUA PANJA KUTP : DRS.H. AWANG FAROEK ISHAK _______________________ ..,__ _ .... _ Silakan FKP.

FRAKSI KA:ft!h PEMBANGUNAN : JUSUF THALIB.aSH

Terima kasih sebagai catatan dulu terhutang sama terh~ ng sebagai catatan saja, yang kedua itu kami melihat bahwa_

pada kalimat terakhir pembayaran tang lain yang ditunjuk Menter! Keuangan kami 1ng1n menyelipkan atau menambahkan k~ ta atau diganti nantinya kata d.itunjuk dengan ~.. ditetapkan oleh Menter! ~ euangan. Teriua kasih.

KETUA PANJA KUTP : DRS.H.AWANG FAROEK ISHAK

Terima kas!h F.KP, FPDI

FPDI •••••••••••••••••

57

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA : SETYADJI LAWI ·BA __ ,.._ f*• I ,._ .,.. ..... ,.. •· ' -· ...- _ _.,.._ -·' ....... _ ••. ..........,._..__.." ....................... -·"' ~ , ---- ., . ..,. - -·:·-

Terima kasih, ada dua masalah Pak, yanm ·pertama kami ingin mendapatkan penjelasan dibanding dengan rumusan yang lewat ada perubahan yang disana disebut pembayaran laporan itu di kas negara atau ditempat lain yang ditunjuk kalau ke sana sekarang 1n1 ke kas negara atau ketempat pembayar­an lain, bac,roundnya apa, alasannya kenapa, perkataan s!!, diganti !s!,,kemud.ian yang ke dua mungkin ini hanya karena rancu p1k1ran kami sendiri, bahwa kalau wajib pajak 1tu membayar sendiri, membayar maka disana ada perkataan mela­kukan pembayazran pajak:, jadi kalau pemungut,pemotong menu­rut pikiran kami adalah dia wajib menyetorkan potongan pa­jak itu , andaikata in! benar mengapa tidak perlu dibela -kang perkataan pembayaran ditambah dengan atau penyetoran pajak, jad.i kalimatnya akan berbuny1 surat setoran pajak

yang oleh wajib patak digunakan untuk ~elakukan pembayaran atau penyetoran pajak dua masalah ini hanya untuk-membeda­kan kalau yang pembayaran 1 tu menurut pikiran kami sendiri 1 tu dilakukan adalah orang sendiri , sedang penyetoran 1 tl~!. dilakukan oleh pemungut atau pemotong kemudian disetmrkan ke kas negara dua masalah ini pak, terima kasih.

KETUA PANJA KUTP : DRS.H.AWANG FAROEK ISHAK

Terima kasih FfDI selanjutnya FPP.·

.FRAKSI PERSAWAN PEMBANGUNAN : DRS. JUSUF SYAKIR

Agaknya hampair sama dengan yang disampaikan rekan FPDI dan juga ada persamaan dengan FKP tegasnya kami kepingin ada p~elasan yana qak transparan yang d.imaksudkan denaan perubahan dar! ayat 1 1ni memang disini dalam alasan peruba ~ ·· -han sudah disebutkan menegaskan bahwa surat setorail pajak ti~ lag! merupakan saranapelaporan 1n1 yang dapat dibaca

~ t ~ , • ,

tapi asaknya apabila kita baca satu persatu kalimat ini ma-sih membutubkan penjelasan seperti tadi yang ditanya apa

j.IIJ. .

perbedaan di dan ke lalu kepada enter! Aeuangan diterus -kan kepada Direktorat Jenderal Pajak, l'lu yang terakhir

. . . ~· .. , hanya ••••••••••

58

hanya disebutkan ditunjuk oleh Menteri Keuangan saja jadi penjelasan dari pihak Pemerintah.

KETUA PANJA KUTP : DRS.H. AWANG FAROEK ISHAK

Selanjutnya silakan kepada Pemerintah.

Terima kasih, didalam hurup 1 ini yang dimaksudkan d.engan perubahan clari d.i d.an ke 1 tu berkai ttaui, kalau Un­dang-Undang yang lama di itu masih kita kenal dengan ada­nya kas negara sautu tempat yang namanya kas negara seka­rang 1 tu kantor tad.! berti.bah menjadi KPKN (Kantor Perbend!.

haraan dan Kas Negara ) kemudian yang dimaksud dengan · .ke maksudnya adalah ke rekening Kas Negara yang bisa melalui Bank Persepsi maupun kantor yang lain, jadi tentang perseR_ si sekarang 1 tu setonaya ke Bank Persepsi kemud.ian di teru.!. kan ke rekening Kas Net<ara dan menegai pembayaran lain yang di tunjuk oleh Mente~1 Keuangan memang ini untuk meng­antisipasi barangkali ada tempat lain tertentu yang ditun­juk oleh Menter! Keuangan untuk pembayuan pajak ini pak •

Demikian terima kasih.

KETUA P.INJA KUTP : DRS. H. AWANG FAROEK ISHAK ___...... ... . . ......... ' . ... " . ·-Dari Pemerintah sudah, cukup penjelasannya, kami

kembalikan kepada FKP.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN : H.JUSUF THALIB,SH

Jadi kami tadi meminta perkataan kata ditunjuk itu di dengan kata ditetapkan begitu saja.

KETUA PANJA KUTP : DRS.H. AWANG FAROEK ISHAK_

Pemerintah belum menjawab tadi yang disampaikan oleh FKP, tambaban kata-kata diganti, silakan •

... PEME .......... -..;,;RI_.NT.:-.~ ,; BR. MANS!!B!

Sebetulnya dalam istilah pembayaran dan penyetoran 1 tu maksudnya sama pak, jadi penyetoran 1 tu adalah pembay8.£.

pembayaran •••••••··~··

59

pembayaran juga jadi, tapi dalam penggunaan kata sehari­hari memang dibedakan membayar sendiri dan tapi kita 'tidak secara yurisis kita tidak membedakan itu, kewajiban memba -yar dan kewajiban menyetor itu, yang penting sama-sama ma­suk Kas Negara, demikian pak.

mY_~NJA KUTP : DRS.H.AWANG FARQ!;K !SMA;.'<

Mengenai usul FKP Pak, mengenai ditetapkan •

PEMERINTAH : DR. MANSURY ---Saya klra tidak keberatan, baik itu Pak, kami bisa te­

rima •

KETUA PANJA KUTP : DRS .H. AWANO FAROEK ISHAK

Dar! FPDI.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA : SETYADJI LAWI,BA .

Kalau hal itu sudah pengertian bahwa pembayaran dengan pengaturannya sama hanya agar supaya tidak ada pemikiran ~ancu seperti orang-orang awam ini apa tidak sebaiknya per­kataan penyetoran juga dimasukkan d!dalam, karena untuk me!! bedakan saja Pak, sebab kalau orang setor itu biasanya bu­kan karena dar! uang sendiri tetapi kalau memba,ar i tu dar! uang sendiri untuk memisahkan perbendaharaan diatas tad! d1 H disabutkan ada pembayaran waj!b pajak adalah orang pribadi dan bandan mungkin dalam hubungan dengan holding k! takan menyebutnya penyetoran, kalau orang pribadi membayar hanya sekedar aupaya tidak terjadi kerancuan demikian Pak.

KETUA PANJA KUTP : DRS.H.AWANG FAROEK ISHAK

Terima kasih, FPP silakan.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN : ALIMARWAN Ji4NAN~S~-

Apabila mendengar penjelasan Bapak dari Pemerintah dan kami menganggap sudah cukup rumusan yang ada termasUk kata­kata ditetapkan atau d1 tunjuk agaknya kami yang mana yang disepakati saja tidak ada, ·terima kasih.

KETUA PAHJA KUTP : DRS •• H.AWANG FAROEK ISHAK • • • • •

60

KETUA PANJA KUTP : DRS.H. AWANG FAROEK ISHAK

Saya kira dengan demikian, saya kira tadi Pemerintah juga sud.ah, dengan demikian ki ta tambahkan kata-kata dem! kian ditetapkan oleh Menter! Keuangan.

PEMERINTAH : DR. MANSURY ------···· ,. . ;. """"'·" '

Mengenai i tu k1 ta satuju usul FKP tad.i Pak, yai tu d! ganti dengan ditetapkan oleh Menteri Keuangan kami setu­ju.

KETUA PA1l!l~ KU~p : DRS.H .• _ AWA~Q._mQ~_I_S_HAK ___ -;. __ _

Pak Thomas.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN : DRS. THOMAS SUYA~NO

Sudah cukup.

PEMERINTAH : DR. MANSURY

Selanjutnya mengen•i usul dari FPDI kami juga tidak berkeberatan untuk menambat~an pembayaran atau penyetoran terima kasih.

KETUA PANJA KUTP : DRS.H.AWANG FAROEK ISHAK ...-...,;~.·~- -- -.-...................... .._...._........._..__... ....................................... ~.---- - -Baik dengan den1il~.lan Pemerintah sudab setuju de:r.:.~GJ')

usul FPDI~ dengan demikian rumusannya menjadi seperti s~ bagai berikut surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran garis miring penyetoran pajak atau penyetotan pajak yang terh~ tang kek Kas Negara atau ke tempat pwmbayaran lain yang ditetapkan oleh Menter! Keuangan.

FRAKSI ABRI : DRS. SOETIKNO" . ·

Ini bukan d.iilaksudkan untuk mengamandir usul dari senior saya hanya mohon pertimbangan Pemerintah kalau di tetapkan besar kemungkinan harus dengan suatu SK ' dari Menter! tetapi kalau ditunJuk cukup dengan surat mohon dipertimbangkan sampai seberapa jauh supaya tidak mengh!

menghaabat ••••••••• .

61

menghambat saja terima kasih.

KETUA PANJA KU!P : DRS.H. AWANG FAROEK ISHAK

Kita kembalikan pada Pemerintah bagaimana beda antara ditunjuk dengan ditetapkan menurut versi Pemerintah sila -kan.

PD1ERINTAH : DR. MANSURY

Lazimnya selalu dengan surat keputusan Menter! Keuan& an karena itu diterapkan sudah tepat saya kira.

KETUA PANJA KUTP : DRS.H. AWANG FAROEK ISHAK

Baik dengan demikian Pak Thomas sudah cukup, no pro -blem toh, baik kalau demikian untuk ayat pasa.l 1 ayat(i)b! sa kita sahkan.

Ketua Rapat Mengetuk palu 1X Selanjutnya dibicarakan untuk pasa1#1 .. &J:'e,.t (y) saya

persilakan dar! FKP dulu silakan.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN : DRS. THOMAS SUYATNO

Terima kasih pada ayat (y) ini itu tentang surat tag! han pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jen­deral Pajak kam1 sebenarnya 1ngin menambahkan setelah Di­

rektur in! atas nama Mente~i Keuangan, namun ini karena banyaknya kami nanti pada akhirnya akan menambah bahwa Di­rektur , Jenderal Pajak dimasukkan dalam ketentuan umum di belakang nanti pale. keaudian untuk sela.nJutnya me~akukan tagihan pajak dan atau sangsi berupa bunga dan atau denda administrasi kami ingin 11ukan merubah anunya sasaran tuju­annya tapi membalik kata-kata sebaga1 berikut kata sangsi berupa bunaa dan atau aenda administrasi kita ubah meojadi aangsi administrasi berupa bunga dan atau denda terima ka­sih.

KETUA PANJA EUTP : DRS.H. AWANG FAROEK ISHAK

Terima kaaih FKP, silakan FABRI

FRAKSI ABRI : DRS. SOETIKNO

Terima kasih, kami hanya apa namanya 1ng1n mendapat kan dar1 Pemerintah maaalah ·dan~atc...f..l i1J..i ~.v-: .. ~;.: ... ~-,. _'l;'~~ng be­

benar ••••••••• ··

62

benar disini surat tagihan pajak untuk melakukan tagihan p~ jak kemudian surat tagihan pajak juga untuk melakukan sang­si administrasi ini kalau ki ta atau apakah ini .. bapimana apakah ini betul 1 tu surat tagihan pajak untuk melakukan mY,

ngkin tagihan, sangsi administrasi, bunga dan atau denda ini mohon penjelasan kami pak, menggunakan dan atau kaittan -nya dengan sangsi disini pak, in! yang pertama yang kedua saya sependapat dengan FKP bahwa a1emang la·zimnya kalau ki ta menyebut sangsi~ sangsi itu berupa apa sangsi pidana,sangsi per•ata atau sangsi apa, jadi memang administrasi ini diaj~ kan sangsi administra.si be~pa apa, saya kira demikian pak darl Fraksi ABRI.

KETUA PANJA IUTP : DRS.H.AWANG FAROEK ISHAK

Baik terima kasih Fraksi ABRI, silakan FPDI.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA : SETYADJI LAWI,BA

Terima kasih SaudaraKetua, untuk butir ini seperti da­lam pandangan umum kami, kami m~ngusulkan agar perkataan D! rektur Jenderal Pajak ini diganti dengan Ment•ri atau Peja­bat yang .ditunjuk, ada tiga_pertimbangan, empat pertimbang­an mengapa mengusUlkan ini disamping nanti usul berikutnya adalah agar penjelasan Undang-Undang ini membiearakan,menu­lis hal-hal yang rinci terhadap apa yang kami usulkan yang pertama bahwa produk Undang-undang ini muattannya tidak ha­nya muatan te~is administarsi saja tetapi juga muatan pol! tis muatan politis itu tentu saja in! akan menyangkut kepa­da Presiden karena jabatan politis atau pembantu dari Pres! den yaitu Menter!, dari segi politis demikian dan Jabatan Direktur Jenderal adalah Pegawai Negeri yang tidak memegang jabatan politis, kalau Undang-undang ini kemudian langsung menunjuk kesana bobot muatan politisnya akan hilang. ·. yang

kedua bahwa akan mengacaukan mekanisme hirarkis, biasanya biasanya PP itu akan menugaskan kepada Menter!, Menter! me­nugaskan kepada Dirjen dan stat bawah berikutnya sehingga kita berusaha mengembalikan pada porsi yang semestinya dem.!, klan. Yang ke tiga kalau Dirjen itu ditunjuk dalam batang tabuh maka Menter! akan kehilangan kontrol pak, mengingat kehilangan pengawasan terhadap Dirjen karena Di~jen merasa sebagai pelaku Undang-un~ang dia tidak bertanggungjawab ~e-

kepada·~e•••••••••••••

63

Kepada Menteri justru tanggungjawabnya pada Presiden atau malah kita mungkin, ya bisa, karena itu kami mengusulkan ganti Menter! dengan Pejabat yang ditunjuk dan yang lebih penting lagi dari sin! kalau didalam hal 1n1 di batang ~ buh ditulis Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penta -gihan maka tidak ada delegasi kebawahnya lagi Dirjen Pa-jaklah yang harus nagih, itu sulit pak untuk memberikan karena 1tu kawenanaan Direktur Jenderal Pajak setelah

mendapat.kewenangan dari Menter! didalam penjelasan harus dituliskan rincian bahwa Direktur Jenderal Pajak itupun bisa memberikankewenangan ~epada bawahannya itu tidak la­yak kalau di tulia didalam ~tang Tubuh, layak hanya di tu­lia dalam penjelasan tentang hak-hak Dirjen tad! dengan demildan untuk tidak sampai terja<Hl d.alam Batang Tubuh

1 tu suatu uraian yang panjang cukup disana diputuskan Men

teri Keuangan atau Pejabat yang ditunjuk lalu didalam peu, jelasan s1ura1lah pejabat ditujuk adalah Dirjen danDirjen itu punya kewenagnan untuk apa saja, dijabarkan -.ehingga Dirjen bisa menugaskan KPP mengeluarkan surat tajihan bo­lah, tap! kalau seperti 1n1 hanya mandeg d1 Dirjen,Dirjen harus membuat tagihan yang seluruh Indonesia . bar~ali Dirjennya tidak akan bisa bekerja kecuali buat surat tag! han atau surat-surat apa saja •••••••• sebetulnya Dirjen karena itu saya mengusulkan agar perkataan Dirjen ini di­ganti dengan Benter! atau pejabat yang ditujuk • kemudian dldalam penjelasan mari kita urai disana supaya Dirjen ini punya keleluasaan untuk etesiensi pekerjaannya terima ka­sih.

KETUA PANJA KUTP : DRS.H. AWANG FAROEK ISHAK

Terima kasih FPDI, si~akan FPP. FR.AKSI PERSATUANPEMBANGUNAN :· DRS.JUSUF SYAKIR

Saya pertama sebagai jubir yang empat orang 1ni,mung­k1n juga nanti ada tambahan, yang pertama pertanyaan kami selama ini siapa yang menerbitkan surat· tagihan ini yang sudah berjalan 1n1, lalu yang kedua kita hubungkan dengan piutang dan hutang yang punya piutang in! artinya yang

berhak nagih 1n1 secara hukum negara, lalu yang · mewak111 nesara 1n1 Menter!, lalu Undang-Wldw" J.., • .J.. ~"'"o;, .. l.,_,.,_u 1ut?nde:"""

.... -mendelegasikan •••

64

mendelegasikan kembali lebih bawah lag! ke Direktur Jenderal Pajak, jadi bertingkat sudah Mundur disana, persoalan kedua kita tidak mengganggap Pemerintah akan secepat itu andainya Direktur Jenderal Pajak ini dirubah namanya oleh Departemen yang bersangkutan dirubah namanyakan bisa saja struktur ori! nisasi yang mana yang enak uapaMDya ini apakah nanti ki ta terpaksa merubah Undang-undang juga, karena sudah termaktub disina Direktur Jenderal Pajak begitu, dengan kata lain kami sebetulnya lebih sudah merasa resentatit dengan Undang-unda­ng yang lama dengan ayat yang lam, redaksi yang lama jadi surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pa­jak dan atau sangsi berupa bunga dan denda administrasi per­kara nanti bagaimana pendelegasian wewenang penagihan surat pajak itu diatur oleh Peraturan Pemerintah inimaunya kami,l~ lu

65

yang kedua pertanyaan kami ini ada ist i lah denda administrasi. Apa benda denda dengan denda administrasi dalam persoalan hutang piutang pajak ini. Apa memang beda, berbeda antara denda dengan

denda administrasi. Denda lain, denda administrasi lain. i tu

saja terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. F.PP silakan,

JURU BICARA F.PP (DRS. JUSUF SYAKIR)

Me1anjutkan pertanyaan tadi. Menurut persepsi saya istilah

denda a tau sanks i i tu begini.

persepsi ini salah atau betul.

dari denda atau kenaikan pajak

Ini tolong nanti dikoreksi, apa

Sanksi administrasi itu terdiri

lalu yang ketiga bunga dari denda

atau bunga dari kenaikan pajak itu. Apakah pengertian ini tepat

atau tidak, dari segi istilah dan perundang-undangan. Karena di

belakang nanti banyak. Ada denda, ada orang karena suatu

kesalahan i tu didenda. Jadi ada sanksinya berwujud denda, ada

sanksi administrasi berwujud kenaikan pajak, ada sanksi

administrasi kalau terlambat dari sanksi dari sanksi administrasi

itu kena bunga. Persepsi ini salah atau benar. Saya hanya

menyamakan persepsi saja istilah-istilah ini. Terim kasih.

KETUA RAPAT : Ter ima kas i h F. PP, se 1 anju tnya kami pers i 1 akan Pemer in t ah.

Tadi ada beberapa pertanyaan dan usul. Kami persilakan.

PEMERINTAH (DR. MANSURY)

Pertsms kami dapat menerima sepenuhnya saran dari F.KP yaitu

untuk merobah sanksi berupa bunga dan atau denda administrasi

menjadi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Dalam kaitan ini dapat kami je1askan bahwa surat tagihan pajak

itu akan menagih pajak yang be1um dibayar. Dalam hal ini tagihan

pajak mengenai pajaknya. Tetapi kalau pajak itu sudah dibayar

tap i t e r 1 amba t it u ada kemungk i nan d i a harus d i kenakan bung a,

Karena itu tagihan pajak itu akan menagih bunganya saja. Karena

d i a .•..... I

l

66

dia sudah bayar tapi terlambat. Jadi paju·knya tidak ditagih.

Tapi mungkin dia terlambat dan belum bayar, ya dua-duanya

ditagih. Ya pajaknya ditagih dan bunganya juga ditagih, karena

sudah terlambat dan belum dibayar.

pertanyaan F. PP sanksi administrasi

Oleh karena itu atas

i tu memang ada t iga. Dia

bisa bunga yaitu kalau di merupakan sanksi atas penggunaan uang

negara terlebih dahulu. jadi dia pakai dulu beberapa saat itu ada sa.nksinya 2% sebulan. Dia terlambat memasukkan SPT, jadi dia

tidak ada keterlambatan membayar tetapi dia terlambat memasukan

SPT dia kena denda dengan satu jumlah tertentu. Dia memasukkan

SPT tepat pada waktunya tetapi tidak melaporkan lengkap sehingga

menyebabkan tambahan pajak. Tambahan itu disertai dengan

kenaikan. Jadi ditambah ~ia jumlah pajaknya itu dengan 50%.

Jadi pajaknya dinaikkan dengan sejumlah prosentase tertentu

sebagai sanksi administrasi. Jadi karena itu memang sanksi

administrasi itu ada tiga; ada bunga, ada denda, ada kenaikan.

Dan da 1 am ka it an dengan tag i han, karena kenai kkan it u men j ad i

pajak maka tagihan hanya tinggal pajak dan sanksi administrasi

berupa bunga dan denda. Itu mengenai sanksi-sanksi dan

perumusannya. Mengenai direktur jenderal pajak sebetulnya kami

lebih setuju dengan usul yang pernah dikemukakan bahwa tidak

semua harus menteri mengambil ·tindakan atau yang memutuskan,

karena memang ada yang murni administratif saja. Dalam hal ini

kita tidak merepotkan menteri. Tetapi kalau keputusan itu

mengandung hal-hal yang bersifat politis ya kami memang setuju

dikembalikan kepada Menteri Keuangan.

Khusus mengenai hurup j. Saya kira ada usul tadi yang mau

mengembalikan kepada .. tidak usah disebutkan saja siapa, misalnya

dari F.PP itu bisa kami terima, tapi kaitan dengan yang lain­

lain saya kira justru Direktur Jenderal Pajak sulit kalau dia

menerima delegasi dari menteri dia akan mendelegasikan lagi. Jadi

kalau sudah didelegasikan seyogyanya dia sendirilah yang

melaksanakan. Padahal dalam kenyataan sehari-hari ini

dilaksanakan oleh petugas-petugas lapangan. Jadi resminya

jabatannya adal~h Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Demikian

jawaban Pemerintah Pak, terima kasih.

KETUA ••••• /

67

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Silakan F.KP setelah mendengar Jawaban

Pemerintah tadi. Saya kira kalau mengenai saran perputaran dari

sanksi administrasi atau bunga dan denda saya kira sudah

ditanggapi dan kami ucapkan terima kasih. Hanya masalah

penyebutan. Penyebutan Direktur Jenderal pajak. Dan ini akan

banyak didalam RUU ini dan RUU yang lain banyak sekali disebutkan

Direktur Jenderal Pajak. Sesuai dengan pemandangan umum dan

pengant ar musyawarah dar i fraks i Karya Pembangunan kewenangan

menteri yang oleh satu undang-undang jelas tidak bisa

didelegasikan itu tidak mungkin didalam RUU pajak ini tidak bisa

disebutkan direktur jenderal, misalnya kewenangan untuk meminta

keterangan di bank terhadap nasabah yang berkaitan dengan wajib

pajak. Karena itu jelas ditentukan dengan undang-undang perbankan

UU Nomor 7 Tahun 1992 itu kewenangan hanya melekat kepada

Menteri Keuangan saja. Sedangkan hal-hal yang bersifat

administratif kok banyak sekali didalam ayat atau pasal-pasal

RUU ini. Kalau setiap kali disebutkan Menteri Keuangan atau

pejabat yang ditunjuk kemudian di dalam penjelasan dijelaskan

lagi bahwa pejabat yang dimaksud haruslah Direktur Jenderal

Pajak akan terjadi pengulangan yang cukup banyak didalam

penjelasan. Jadi fraksi karya pembangunan berpendapat sejauh

kewenangan direktur jenderal pajak itu bersifat administratif

dan akan mempercepat efisiensi dalam pelaksanaan dari segi-segi

administratif perpajakan itu cukup disebutkan Direktur Jenderal

Pajaknya. Namun perlu nanti dicantumkan didalam ketentuan umum

direktur jenderal pajak misalnya Direktur Jenderal pajak adalah

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan kuasa

undang-undang. Dan itu akan berlaku seluruhnya, dengan demikian

tidak perlu setiap ayat yang ada Direktur Jenderal, Menteri

Keuangan atau pejabat yang tunjuk dijelaskan didalam penjelasan

itu akan terlalu banyak. jadi F.KP ·berpendapat dengan tetap kita

cermat, apakah kewenangan-kewenangan itu administratif atau

kewenangan yang melekat pada undang-undang yang lain pada Menteri

Keuangan. Jadi untuk kewenangan yang bersifat administratif F.KP

berpendapat cukup dimasukkan tambahan didalam suatu ketentuan

umum tentang direktur jenderal pajak itu apa dan bagaimana

posisinya. Demikian terima kasih.

KETUA •..... /

68

KETUA RAPAT :

F.KP kami persilakan,

JURU BICARA F.ABRI (DRS. SOETIKNO)

Setelah saya membaca baik yang sebelumnya maupun sesudahnya,

yaitu surat-surat yang lain, karena ini banyak surat-surat

disini dan yang dicantumkan pejabat yang menerbitkan ini hanya yang j saja, yang lainnya tidak ada. Jadi barangkali lebih baik

kalau yang j itu pejabat yang menerbitkan itu tidak perlu

disebutkan disini. saya kira kembal i kepada rumusan yang lama.

saya kira demikian.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. kami persilakan F.PDI

JURU BICARA F.PDI ( SETYADJI LAWI, BA)

Yang pertama tentang alasan-alasan itu, adapun pihak

Pemerintah tidak keberatan kalau kembali kepada rumusan lama.

Pada hakekatnya apa yang tersirat didalarn pengajuan RUU ini

adalah bahwa dari pihak Menteri Keuangan dan Ditjen Pajak

membutuhkan dasar hukurn, kekuatan hukum untuk bertindak baik

dibidang administratif dan pol it is yang berhubungan dengan

pengenaan-pengenaan at au dengan mekan i sme paj ak. It u se babnya

kemudian diadakan perubahan. Semula yang di laksanakan dengan

Pasal dan ketentuan yang lama ini ada hal yang tidak mungkin

dilaksanakan. Andaikata dilaksanakan itu akan memakan waktu yang

cukup lama, sehingga dari penjelasan-penjelasan yang kami terima

tersiratlah disana akan ada pemotongan mekanisme agar bisa

meJayani secara c~pat. Dibutuhkan dasar kewenangan itu

dilimpahkan. Sejalan dengan itu tadi kami tidak mempermasalahkan

dengan hurup d, hurup i, dimana untuk menentukan kas negara atau

ke tempat-tempat yang lain itu juga menyangkut masalah

·administrasi diserahkan kepada Menteri. Karena menurut pendapat

kami memang tidak harus semua itu dilakukan dalam undang-undang

ini, cukup dengan Menteri. Bapak-bapak sekalian, sejalan dengan ini maka perkata'an dengan menteri atau pejabat yang ditunjuk

memang ........ I

69

memang cukup disebutkan hanya satu kali. Beberapa saat yang lalu

didalam hal kita mendapatkan informasi kesulitannya adalah kalau

didalam batang tubuh itu ditulis sampai batas direktur jenderal

pajak saja maka delegasi kebawahnya sulit. malah mungkin akan

lebih ideal kalau kembali kepada yang lama dimana terserah saja

kepada Pemerintah bagaimana cara mengaturnya dan itu menimbulkan

kesulitan bagi penyelenggaraan pelayanan pajak di direktorat

jenderal pajak. Kita ingin memberikan kewenangan-kewenangan yang

positif didalam undang-undang ini.· Yang kedua, dengan didalam penjelasan disebutkan

pendelegasian kewenangan kepada Ditjen Pajak itu akan memberikan

dasar hukum yang diminta karena penjelasan toh merupakan satu

kesatuan yang t idak dapat dipisahkan dengan undang-undang ini.

Oleh karena itu apakah bentuk teknis, apakah itu bentuk

administratif, kalau yang teknis tentu menteri keuangan akan

mendelegasikan. Kemudian yang bersifat politis cukup sampai batas

menteri. Pendelegasian ini diurai didalam penjelasan tersebut.

Apa yang diinginkan dan penjelasan itu tentu kita akan minta apa

sebenarnya yang dikehendaki oleh pihak aparat pajak terhadap apa

yang di inginkan direktorat Jenderal Pajak ini. Pada dasarnya

Bapak-bapak sekalian F.PDI sangat mendukung bahwa perlu ada

efisiensi dalam penyelenggaraan pajak ini, tetapi janganlah

karena dukungan itu kemudian mengaburkan dalam penyusunan dalam

batang tubuh undang-undang ini sendiri. Karena ini tidak hanya

muatannya keputusan yuridid teknis tetapi juga ada muatan

politis. Demikianlah terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F.PDI, kami teruskan F.PP

JURU BICARA F.PP (AliMARWAN HANAN, SH)

Terima kasih, sebetulnya kami sudah tegas tadi usul kembali

ke rumusan lam~. Sebetulnya berangkat dari asumsi-asumsi

pemikiran terdahulu dan termasuk dari pihak Pemerintah ditambah

tai dari Fraksi ABRI. Walaupun sebetulnya kami ingin klarifikasi

dari jawaban, sela~a ini siapa yang menerbitkan dan ada

kesulitan ....... /

I

I

70

kesulitan. kalau tidak ada kesulitan logikanya tidak perlu lagi

dirubah. Tapi kalau selama ini kurang praktis dan sebagainya

maka perlu diubah ya kalimatnya dirobah ya sistem kerjanya pun dirobah. Tetapi kalau sudah berjalan dengan baik apa yang mau

diubah-ubah lagi. Ini pert imbangan ki ta. Jadi tegasnya kembal i

ke rumusan lama. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih. selanjutnya kami persilakan kepada Pemerintah,

PEMERINTAH (DRS.ABRONI NASUTION)

Terima kasih Pak. Jadi mengenai rumusan hurup j, sesuai

dengan usul fraksi PP kembalikan saja ke rumusan lama tidak

menyebut ditjen pajak karena penerbitan surat ketetapan kurang

bayar juga tidak menyebut-nyebut. Dan selama ini tidak ada

kesulitan mengenai ini. Terima kasih.

JURU BICARA F.KP (DRS. THOMAS SUYATNO) Ada dua hal Bapak Ketua, garis miring tentu kita sudah

sepakat sementara dihapuskan sambil nanti konsultasi dengan

pihak-pihak lain. Lalu saya ingin klarifikasi dengan Pemerintah

kalau kita memperhatikan Pasal 7 dari draft ini itu kita mengenal

apa yang disebut denda administrasi yang 50 ribu itu. Tetapi

bunga bukan denda administrasi jadi berbeda sekali. Jadi kalau

perumusan yang tadi itu mempunyai pengertian yang sangat

berbeda. jadi didalam Pasal 7 disebut denda administrasi yang akan diusulkan dari 25 menjadi 50 ribu. Tetapi didalam pasal 8

Ayat (2) bunga itu bukan denda administrasi. Jadi beda sekali.

Sanks i bunga sanga t berbeda. Jad i mohon k 1 ar if i kas i mana yang

sebetulnya itu. Jelas didalam Pasal 7 sekali lagi disebut sanksi administrasi yang dulu 25 diusulkan menjadi SO ribu. Tetapi pada

Pasal 8 Ayat (2) bunga itu bukan saja administrasi. Demikian

mohon klarifikasi, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, jadi ini ada pertanyaan dari F.KP. Silakan Pemerintah.

PEMERINTAH ....... /

71

PEMERINTAH (DR. MANSURY)

Dalam Pasal 7 itu memang sebetulnya meneruskan peristilahan

lama tapi memang kembali lagi kepada yang kami uraikan tadi, jadi

memang pada dasarnya sanksi administras i i tu ada t iga. Yai tu

bunga, kenaikan, dan denda. Cuma didalam perundang-undangan yang

lama denda itu selalu diikuti dengan denda administrasi tapi itu

adalah salah satu denda dari administrasi. Dengan tadi kita

menerima usul dari F.KP maka nantinya itu seharusnya·di belakang

denda. dihilangkan administrasinya. Sehingga menjadi sanksi

administrasi itu ada tiga. Yaitu bunga, denda, dan kenaikan

pajak. Demikian pak Ketua.

Dari keseluruhan ketentuan sanksi administrasi itu ada tiga

macam, tetapi penggunaan kata denda menurut undang-undang yang

sekarang berlaku selalu diikuti dengan denda administrasi. Dan

nantinya dengan telah kita menerima usulan dari fraksi Karya tadi tidak lagi. Yang pakai administrasi itu hanya sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak. Demikian.

JURU BICARA F.PP (DRS.JUSUF SYAKIR)

Saya ingin klarifikasi saja, jadi tadi sanksi administrasi

itu tiga yaitu; denda, kenaikan pajak, dan yang ketiga bunga.

Bunga dari denda ada t idak ? , bunga dari kenaikan pajak. Jadi

biar dikenakan administrasi sekian lalu dia tidak bayar lalu dia

t idak kena bunga kan ? , yang ingin saya tanyakan · i tu. Menurut

pendapat saya itu kena bunga. Jadi tetap sanksi administrasi itu satu denda, · kedua kenaikan pajak, ket iga bunga dari denda yang

tidak dibayar. jug~ bunga dari kenaikan pajak yang tidak dibayar.

Kan harus kena bunga juga, wong kita sudah kena sanksi

administrasi kenaikan pajak sekian, lalu orang itu tidak membayar

ah nanti saja. Ini harus kena bunga. Kan logikanya begitu. Ini

kita harus sama, tolong dipastikan dulu ini. Bunga itu dari

bunga dari denda saja atau termasuk bunga dari kenaikan pajak

juga. Sehingga nanti agak jelas. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, bagaimana Pemerintah atas pertanyaan dari F.PP

tadi. PEMERINTAH ....... /

72

PEMERINTAH (DR. MANSURY)

Mengenai kenaikan kenaikan i tu senant iasa tercantum dalam

surat ketetapan pajak. Jadi dia ditagih sebagai pajak dan oleh

karena itu kalau dia terlambat dibayar dia kena bunga. Ada bunga

atas pajak yang terlambat dibayar dan dalam pengertian pajak itu

termasuk kenaikan yang tercantum didalam surat ketetapan pajak.

Jadi atas kenaikan. Tapi bunga yang dikenakan itu tidak berbunga

lagi, kalau terlambat dibayar. Bunga itu harus dibayar segera,

tetapi kalau dia terlambat akan ditagih terus sampai dia bayar

tanpa bunga lagi. Denda juga demikian, jadi denda ini adalah

sanksi administrasi berupa denda ini umpamanya terlambat

memasukan surat pemberitahuan itu langsung kena 10.000. Jadi dia

di tagih terus t idak dikenakan bunga juga. Jadi yang kena bunga

hanya pajak. Dan dalam pengertian pajak termasuk sanksi_kenaikan

karena kenaikan itu ditagih bersama-sama dengan surat ketetapan

pajak. Saya kira demikian Pak.

JURU BICARA F.KP (DRS .. THOMAS SUYATNO)

Maaf Pak Mansyuri kebetulan saya mempunyai sedikit

pengalaman di Bank. Jadi kalau, ini menyangkut uang negara, tentu

saja. Misalnya Bapak nagih kepada saya surat tagihan terakhir

bapak tentu denda bunga sampai pada suatu titik. Lalu, alah ya

sudah tidak kena denda lagi .. dua tahun lagi deb baru saya bayar,

sekarang saya tabung saja dulu. Bagaimana Pak kira-kira mohon

penjelasan. Itu saja Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT ;

Saya Persilakan Pemerintah.

PEMERINTAH {DR. MANSUR¥) Kita untuk memaksa wajib pajak membayar tidak dengan

menambah bunga tapi dengan me laksanakan penagihan paksa dengan

jalan mengirimkan juru sita, menyita barang-barang wajib pajak

dan melelang kalau sudah disita tetapi belum dibayar pak.

Demikian jadi kita tidak menambahkan bunga atas bunga.

KETUA RAPAT Baik saudara-saudara denga penjelasan Pemerintah tadi saya

kira ...•.. /

I

I

I

I

73

kira permasalahan-permasalahan tadi telah terjawab. Dan saya kira

ini tidak perlu kita timuskan dan sudah disetujui tadi rumusannya

dan saya ki ra bisa ki ta sepakat i ki ta kembal ikan denga rumusan

yang lama dengan sedikit memberikan penyempurnaan. Oh pak Bagyo ada ... silakan.

JURU BICARA F.PDI (DRS.H. SUBAGYO)

Saya tertarik pada yang terakhir ini tadi. Bunyi-bunyian

sita itu tadi. kalau demikian hal~ya apakah sanksi ini hariya

berupa bunga,denda, dan kenaikan pajak saja atau juga ada ancaman

sanksi sita. Kalau memang ada mestinya dimasukkan disini. Jadi

sanksi administrasi berupa bunga,,denda, dan kenaikan pajak dan

barangkali istilahnya sanksi sita. Lha ini karena Bapak telah

terlanjur bunyi sita. Sita berarti menggugurkan bunga dan lain­lain, monggo.

KETUA RAPAT

Silakan Pemerintah dijelaskan.

PEMERINTAH (DR. MANSURY)

Bahwa s ita i tu t idak menggugurkan bunga. Tapi berdasarkan

ketentuan yang sekarang berlaku atas bunga, Pemerintah tidak lagi

memungut bunga. Atas denda Pemerintah tidak lagi memungut bunga.

Bunga hanya dikenakan pada pajak yang tidak dilunasi. Dalam pajak

termasuk kenaikan yang ditambahkan karena kesalahan wajib pajak.

Dengan demikian hanya itulah sanksi administrasi. Jadi penyitaan,

pelelangan dan sebagainya tidak termasuk sanksi. Karena kita

tidak mengambil barang itu, tapi kita hanya melelangkan dan

membayarkan hasilnya untuk pajak yang belum dilunasi. Kalau ada

sisanya kita kembalikan lagi kepada wajib pajak. Jadi dengan

demikian memang penyitaan kita lakukan sebagai alat untuk wajib

pajak membayar sesuat dengan ketentuan undang-undang. Tapi tidak

memunaut bunaa atas bunaa. Demikian Pak Tambahan p~njelasan.

JURU BICARA F.PDI (DRS.H. SUBAGYO)

Terima kasih Pak. Sekarang masalahnya kalau sudah diancam denda, dian cam bung a dan dian cam kenai kan paj ak. wong sekarang

ini zamannya golongan nekat, spreek apa yang bakal terjadi.

PEMERINTAH ..... /

74

PEMERINTAH (DR. MANSURY)

Kita tidak menjatuhkan sanksi tapi kita memaksakan untuk

melakukan kewajiban dengan melakukan sita itu kita menjualkan

didepan umum, hasilnya dibayarkan untuk pajak yang tidak mau

dilunasi. kalau ada sisanya kita kembalikan, jadi Pemerintah

berpendirian bahwa penyitaan bukan merupakan sanksi, tapi

merupakan enforcement.

KETUA RAPAT :

Baik. Dengan penjelasan Pemerintah kita dapat menerimanya

dan rumusan Pasal 1 hurup Ayat j ini kita dapat menerimanya

dan rumusan Ayat j dengan penyempurnaan sebagai usul dari F.KP

tadi. Saya ulang "surat tagihan pajak adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa

bunga dan atau denda. n Kenaikan sudah tidak termasuk disini lagi.

baik dengaq demikian bisa disetujui.

(sidang menyetujui)

Rapat diskors.

75

K:m'UA RAPAT :

Skorsing kami cabut kembali.

( Palu diketok satw kali )

Dan kita akan melanjutkan pembioaraan kita di dalam Panja ini Paaal

1 qat k, dan lcami perailakan kepada Saudara dari Fraka i Karya Pembansun

an.

JURU BICARA FKP (H. JUSUF TALD3, SH) :

Terima kasih,

Mengenai Pasal 1 huruf' k ini kami hanya mengingatkan pertama terhu­

tang Pak, yang lainnya kami cuk:up jelae Pak. Terima kasih.

Km'UA RAPAT :

Fralasi ABRI.

JURU BICARA FABRI (DRS. SOFJ.riKNO) :

Terima kasih, Hanya Redikit saja di kalimat paling bawah itu, itu dan jumlah yang

masih haru.s dibayar. Ini barangkali sama dengan yang Undang-u.""l.i&ng Nomor

6 ditambah kata ajak jumlah paja.k yang harus dibayar. Saya kira hanya i­

tu.aaja.

X~TUA RAPAT :

Terima kaaih Fraksi ABRI, selanjutnya

JURU BICARA FPDI (Sm'YADJI LAWI, BA)

Sama dengan Fraksi ABRI Pale.

KE'l'UA RAPAT

FPP.

lJLI.!!!.Jll.~ .FPP ( ALIMARWAN HANAN 1 SH) :

Memang kata-kata. pajak ini kurang juga, ta.pi apa momang aeoara toknis

yang •••••••••••

- --------------------------------------

76

yang betul dan jumlah yang maaih ~ dibayar atau dan jumlah pajak yg

masih harus dib83'ar. Saya kira tergantung penjelasan Pemerintah ini.

Terima kasih.

Kepada Pemerintah, jadi baik: dari Fraksi ABRI, Frakai PP, me:nanya­

kan apa yang dimakaud jwnlah paja.k yang maaih ha.rua dibayar, dan tadi da­

ri FKP aaya kira audah terjawab danian paaal aebelumnya yaitu tenta.ng te_;:

uta.ng atau dengan teru.tang. Sila.kan Pemerintah.

P.I!MERINTAH (DR. MANSURY) :

Terima kasih Bapak Ketua,

Saya kira meTI.lang ·dL«:Jini ada juml.ah pajak yang terutang, jumlah kre -

dit pajak, lalu jwnlah pajak yang masih kurang dibayar, itu aama dengan

jumlah pajak yang masih haru.s dibayar.

Jadi yang peftama itu {idalah jumlah kekurangan pokok pajak ditambah dengan

sangsi, dia jadi jumlah yang maaih harua dibayar. Jadi pertama dihitung

jumlah pajak yang terhutang, disitu dengan aendirinya ada daaar pengenaan

dasar perhitungan. Atas dasar itu diterapkan tarif, kita memperoleh jum -

lah pajak yang terhutang. Jumlah pajak yang terhutang dikurangi dengan

jumlah kredit pajak menjadi kekurangan pokok pajak, kekurangan pokok pa -

jak di tambah dengan sangsi administrasi menjadi jumlah yang masih harus

dibayar.

Demikian penjelaaan.

KETUA RAPAT :

Kalau dalam rwnusan yang lama jumlah pajak (suara tidak masuk rekam-

an).

PEMERINTAH (DR. MANSURY) :

Memang aaya kira lebih tepat jumlah yang maaih haru.s dibayar karena

tidak semata-mata pokok pajak, tetapi juga ada sangsi sehingga menjadi a­

k:hirnya jumlah yang masih har\ls dibayar.

KE,"TUA RAP AT :

Silakan Frakai ABRI.

JURU BICARA ••••••

77

JURU BICARA FABRI (DRS. SOTIKNO) :

Saya kira kalau itu yang dimaksud, kami sepend.apat.

KEJ!'UA RAP AT :

FPP

JURU BICARA FPP (DRS. JUSUF SYAKIR) :

Karena ini menyangkut penjel~an-penjelaaan paaal-pasal di belakang

itu dan kelihatannya memang agak: anu itu, mungkin yang nggak paham sepe;:

ti kami ini mungkin ini sangat komplek begitu, padahal mungkin menurut

Bapak-bapak nggak kompleks ini, sofisticated itu kalau kita membaca ini.

Tetapi kalau begitu maksudnya ya eudah kita percaya karena kita nggak ~

li, lho iya, ini terua terang saja, kalau ini kita percayakan itu pada

Pemerintah yang ahlinya itulah, saya kira begitu. Terima kasih.

KErUA RAPAT :

FPP .Bisa menerima. Demikianlah Saudara-saudara aekalian, jadi dengan

demikian.

JURU BICARA FPDI (SE'.PYADJI LAWI I BA) :

Sebentar Pa.k,

Sebetulnya ini, ndak tahu prinsip atau tidak, saya hanya ingin klar_!

fikasi saja.

Jadi pengertian disini, surat ketetapan pajak itu bukan akumulaai dari a~

cara keseluruhan, surat ketetapan pajak adalah surat keputusan yang meneE

ttkan besarnya jumlah pajak yang terutang, itu namanya surat ketetapan P!

jak menurut saya Pak. Jumlah kredit pajak, itu juga surat ketetapan pajak:

kemudian jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, itu juga surat ke'Geta_E

an pajak, beaarnya sangsi administraei, juga ketetapan pajak, dan jumlah

pajak yang maeih harua dibayar juga. Kecuali kalau ini semuanya merupakan

akumulaei ya sudah tidak ada problem Pak. Terima kaeih.

KEJ.I'UA RAPAT 1

Jadi eaya klra rumuaan Rancangan Undang-Undang bisa kita terima, ja­

di tidak ada perubahan. Masih ada dari Pemer1ntah ·r.

PEMERINTAH ••••••••

78

PEMERINTAH :

Ingin menjelaskan, mungkin pengertian· akumulasi itu yang kurang te­

pat mungkin atau tidak sama persapsinya, itu yang kami khawatirkan.

Jadi disini surat ketetapan pajak kurang bayar itu adalah auatu surat k.,!

putusan yang menetapkan jumlah pajak yang terutang, itu yang ditetapkan,

jumlah pajak yang te:rutang. Lalu di dalam keputusan itu dikurangkan jum­

lah kredit pajak, sehingga tinggal jumla.h kekurangan pokok pajak. Jumlah

kredit itu berlainan, untuk PPh lain, untuk PPN lain. Kalau pada. ·PPh

mungkin ada pembayaran selama tahun berjalan, itu kredit pajak dikurang­

kan. Kalau pada PPN dia pada waktu. membeli barans, bahan baku dia baya:r:

PPN, pada wa.ktu dia jual itu dikurangkan aebagai kredit, sehingga aisa -

nya adalah jumlah kekurangan pokok pajak, tetapci mungkin ada kesalahan

wajib pajak, dia terlambat memasukk:an SPT atau tid.ak memasukkan SPl' se -

hingga mengakibatkan dia dikenaka.n sangsi, jadi misalnya dia ada pemin­

taan pada .waktu pemerikaaan yang tid.ak diberikan sehingga paja.knya itu

ada hal-hal yang perlu diperkirakan atau didasarkari atas data-data lain

yang diketemuk:an Pemerintah, dia alcan kena sangsi sehingga jumlah yang

harus dibayar itu lebih besar dari kekurangan pokok.

Jadi inilah, aaya ingin mengolearkan bahwa akumulasi itu dalam pengerti­

an ada jumlah juga yang dikurangkan, jadi kredit itu tidak ditetapkan,

tetapi kredit itu adalah auatu fakta yang boleh dikurangkan dari jumlah

yang terttang di dalam surat penetapan itu. Demikian.

KE1IDA RAPAT :

Jadi dengan penjelasan Pemerintah tentunya makin memperjelas perta­

nyaan yang tadi telah disampaikan oleh FPDI.

Baik kita lanjutkan pad.a Paaal 1 .ayat l~ Q.ipersilakan. d.ari.-Fraksi.'ABRI.

MasL~ dalam Pasal 1 ayat k, saya meminta penjelasan dari Pemer.intah

apakah nggak ada bahasa Indonesia yang tepat dengan kata-kata jumlah kr~

dit pajak. Inikan uniang-undang Pak, hendaknya jangan sampai awam ragu

apa pengertian ini. Tolong dijelaskan dulunini bagaimana pengertiannya.

K1"'TUA RAPAT :

Silakan kepada Pemerintah.

Pl!."'MERIIr:.:AH ••••••••

79

PE11SRINTAH (DR. MANSURY) :

Saya kira kredit saja, itu akan ••••••••••••••• di huruf q itu ada

apa yang dimaksud dengan kredit pajak. Untuk pajak pertambahan nilai ad!

lah ini, untuk pajak penghasilan adalah ini.

KETUA RAPAT :

Ada lasi, saya kira tidak, bisa kita lanjutkan ke Pasal 1 ayat l, sl lakan Frakai ABRI.

JURU BICARA FA:Blq (Dl:S. SOE'l'IKNO) :

Untuk huruf l, dari Frakai ABRI dapat menerima rwnusan Rancangan Un­

dang-undang ini.

KEJ.rUA RA.PAT :

Baik, terima kasih. Fraksi Karya Pembangunan.

JURU BICARA FlCP (H. JUSUF TALIB, SH)

Terima kasih,

Kami melihat redakai daripada pembaharuan daripada redakai dari pasal

yang lama kami dapat menerimanya.

Klill'UA RAPAT :

Baik, dari FPDI.

JURlf BICARA FPDI (SETYADJI LAWI, BA)

Pas.

XETUA RAP AT

FPP.

JURU BICARA FPP (DRS. JUSUF SYAKIR) a

1 ini adalah sudah ada surat ketetapan pajak kurang bayar t eta pi ku­

rang lagi kan begitu Pale.

Jadi ••••••••

80

Jadi sudah ada SK anda kurang, sEltelah dipikir, oh anda kurang lagi, kan

begitu kira-kira,.lSehingga kalau itu betul mungkin redaksinya saja yang

mungkin b is a diperbaiki.

Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat keputusan yang

berisi tambahan jumlah paja.k terhad.ap surat keteta.pan pajak kurang bayar.

Saya kira jelas itu, jadi SKPKBT adalah surat keputusan yang berisi tam­

bahan sejumlah pa.jak yang ditetapkan terha.dap SKPKB begitu. Kesannya me­

nambah K saja gitukan.

KETUA RAPAT :

Bagaimana Pemerintah, ada usul d.ari FPP.

P ElVlERmT AH _ (DR. MANSURY) :

Yang ditambah itu belum tentu surat ketetapan pajak k:urang b~ar,

artinya. sebelumnya yang dikeluarkan bukan ya kemungkinan lebih banyak, ke

mungkinan tidak ada tambahan apa-apa, nihil. Tetapi sekarang yang artinya

dikelua.rkan nihil itu ditentukan seratus, kredit sud.ah dibayar seratue,

jumlah yang harus diba.yar nihil, temyata nantinya haru.s ditetapkan dua

ratus sehingga nihil tambah seratus, kan begitu Pak:, karena suda.h dibayar

yang seratus Pak.

Selalu ta.mbah tetapi dari jumlah yang sebelumnya mungkin lebih mungkin

. nol, mungkin kurang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu belum tentu SKP

KB, bisa SKP laineya. Tetapi sekarang memang ditambah sekarang, malta itu

disini kami pakai kalau tambahan at as jumlah pajak yang telah ditetapkan,

barangkali itu benar Pale.

Kalau mau menambah itu diganti 'dengan tamba.han, yang memuat tambahan atas

ju'ltlah raja.k yang telah ditetapkan. Demikian Pak Ketua..

K.l!.'TUA RAP AT :

Terima kasih, bagaimana FPP setelah mendapat penjelasan Pemerintah

tadi.

JURU BICARA FPP (DRS • JUSUF SYAKIR) :

Saya kira ditamba..~ seperti Pem~r:intah tadi yaitu surat ke~etapan pa­

jak kurang bayar tambahan aaalah surat kaputusan yang memuat trunbahan j~

lah pajak yang telah ditetapkan. Tolong redaksinya, supaya lebih jelas m.!

salahnya.

KE".rUA RAPAT •••••

81

KETUA RAPAT :

Mohon diulang lagi usulnya Pak Jusuf.

JURU BICARA FPP (DRS. JUSUF SY.AKIR) :

Adalah surat keputusan yang memuat tarnbahan atas pajak yang telah d_!

tetapkan, atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Hanya rnenambah saja i­

tu ka.n.

KNI'UA RAPAT :

Ini ada usul dari FPP untuk menyempurnakan redaksionalnya. Silakan

FKP.

1,tJRU BICARA FKP (H. JUSUF TALIB, SH)

( auara t idak masuk rekaman)

Kill'UA RAP AT :

FABRI, ada penyempurnaan radaksional yang diueulkan ol eh FPP.

JURU BICARA FABRI (DRS. SOETIKNO) :

Saya kira kalau tidak merubah pengertiannya, saya kira bisa saja.

KErUA RAP AT :

FPDI.

JURU BICARA FPDI (SRriADJI LAWI, BA) :

(auara tidak masuk rekaman)

-· .................... . Kami substansinya tidak keberatan cuma mungkin perlu diaerahkan ke­

pada Tim Perumua untuk ainkronisasikan ••••••••• sudah memakai yang me -

nentukan besamya. Sedangkan disini yang memuat, mungkin itu perlu dise­

rasikan, begitu saja Pale. Substanainya. kit~j m beg1~1J. iura yang mP.nentu­

kan kami. Saya ~···•••

82

Saya kira perlu diserasikan semuanya, tetapi saya kira serahkan sama Tim

Perumus saja Pak. Terima kasih.

Ki!,'TUA RAPAT :

Sebenarnya kalau menurut pendapat saya nggak perlu di Timuskan kare­

na sud.ah jelas seka.li maksudnya. Jadi surat ketetapan paj&k .tamba.han ada­

lah surat keputusan yang memuat tambahan atas. jumlah pajak yang telah di­

tetapkan.

,~ URQ . BICARA ••••••••••

Yang kami maksud dengan ~uruf m.

KIDrUA RAP AT :

Say a kira berlainan, kitakan sudah membicarakan,

JU~U ~IQARA ••••••••••••

Kalau ini kit a setujui 1, apakah k dan m kit a biarkan dengan yan4~ m~

nentukan. Ini sama-sama surat keputusan.

K.En'UA RAPAT :

Saya kira agak berbeda sebab pada huru£ 1 itu dari anu ••••• tid.ak

ada kata-kata yang sama, seperti menentuk:an. Silakan dari FKP.

JURU BICARA FKP (H. JUSUF TALIB, SH) :

Saya 1clra kalau antara kata surat keputuaan yang memuat tambahan de­

ngan surat keputusan yang menetapkan tambahan, saya kira posisinya lebih

kuat kata-kata menent~.,. Jadi tidak samata-mata sinkron dengan yang k

saja saya ktra, lebih significan lagi.

Jadi adalah surat keputusan ·yang menentukan tambahan at as jumlah pajak

yane d it F·~t 8 pl<:an •

K 8TUA RAP AT :

Jadi menetapkan diganti menentukan. Dari FPP bisa menerima.

JURU BICARA ....

83

JURU BICARA FPP (DRS. JUSUF SYAKIR) :

( suara tidak rnasuk rekaman )

KE'rUA RAPAT :

Baik dengan demikian, huruf 1 ini adalah surat ketetapan pajak ku.rang

bayar tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan ?<tas jumlah

pajak yang telah ditatapkan.

Baik, bisa kita setujui ?.

( Rapat setuju dan palu diketok satu kali )

Kita lanjutkan sekarang ke Pasal 1 ayat m, silakan Fraksi ABRI.

!DJRU BICARA FABRI (DRS. SOFJI'IKNO)

Terima kasih Pimpinan,

Pada m ini kalau kita perhatikan daripada yang lama, kita mohon •••••

(suara tidak rnasuk rekaman) ••••

Mengenai redakainya karena ini perubahan dari yang lama dan karena berda -

aarkan pengalaman daripadda Direktorat Pajak, dalam pelaksanaannya, kami

juga sekaligus juga dengan penjelasan mungkin dengan penyederhanaan dari­

pada ini. Terima kaaih Pak.

Terima kasih, FKP.

JURU BICARA FKP (H. JUSUF TALIB, SH) :

Pas.

KErUA RAPAT :

FPP, SILAKAN FPP.

JURU BICARA FPP (H. BACHTIAR CHAMSYAH)

Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah aurat keput·uaar.t iOJ.lg manent~

kan jumlah kelebihan pemb~aran pajak karena jumlah kredit pajak lebih be­

ear daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Say a ••••••

84

Saya kira ini rumusa.nnya audah pas betul, mungkin kat a-kat a dari ini di­

tambah, tetapi kalau daripada itu bahasa Jawa. Betul, in! sudah bahasa

Indonesia yang benar ini. Kalau orang Jawa bilangnya mesti karena jumlah

kredit pajak lebih besar daripada, mesti daripada ini Jawa ini. Tetapi k,!

lau berpikir bahasa Indonesia ya begin! ini kapai pada, kalau di Jawa Te­

ngah menjelaskannya pakai pada, begitu saja ini bedanya begitu. Jadi saya

kira rumusannya sudah pas~ ·Pale.

KEI'UA RAPA'I -:

Baile, dengan demikian Pasal 1 qat ·m bisa kita sahkan, oh ya tadi

ada dari Fraksi ABRI minta penjelasan dan juga FKP.

PENERINTAH (DR. MANSUR!) :

Seperti pada oatatan persandtngan memang maksudnya hanya untuk mem -

perjelas saja. Dalam perumusan yang lama itu menentukan pengembalian, pa­

dahal yang ditentukan itu bukan yang dikembalikan tetapi yang lebih, le -

bihnya berapa. Belum tentu aemua yang lebih itu dikembalikan, mungkin yg

lebih itu dibayarkan untuk pajak lain yang terutang. Itu aaja Pale, jadi

ingin menegaskan bahwa surat keputusan pajak lebih bayar itu adalah surat

keputusan yang menentukan kelebihannya.

· K.&n'UA RAPAT :

Apakah Fraksi ABRI sudab biaa menerima.

JURU BICARA FABRI (DRS. SORriKNO) :

Kalau itu yang dimakaud saya kira bisa diterima.

K.ill'UA RAP AT :

Daile terima kasih, FKP sudah bisa terima.

JURU BICARA FKP ••••••••••••••

( Suara tida.k masuk rekaman )

K~"TUA RAPAT :

Dengan demikian saudara-aaudar8 sekal iml klta audah bisa menetapkan

bahwa •••••••

. I

85

bahwa rumusan .!!! ini sudah bisa kita terima.

( Palu diketok satu kali )

Kit a lanjutkan ke Pasal 1 ayat n, kami persila.kan FPP.

JURU BICARA FPP (H. BACHTIAR CHAMSYAH) :

Surat ketetapan pajak nihil adalah surat keputusan yang menentukan

jumlah pajak yang terutang aama besarnya dangan jumlah pajak a.tau pajak

tidak terutang dan tidak ada kredit macet.

Ini kita mau berpendapat tidak tahu, terus terang aaja karena ndak paham,

jadi kami mohon penjelasan Pemerintah makaudnya pakai bahaaa yang awam

itu bagaimana, redakainya boleh begin! tetapi tolong penjelasannya.

KEI'UA· ·RAP AT :

Silakan FPDI.

JURU BICARA FPDI (S.l1'l'YADJI LAWI, BA)

Pas.

KETUA RAPAT

FADRI.

JURU BICARA FABRI (DRS. SOETIKNO)

Setuju Pak.

KErUA RAPAT

Dari FKP

JURU BICARA FKP (H. JUSUF TALIB, SH) :

Kami ingln menambah pada akhir kali•n~t t~~:r~t i~l(:ll."n ~ aekaligus pe.!!

jelasan karena pada akhir kal imat, krodi t pajak a tau pajak t idak terutang

dan tidak ada kredit, sebetulnya kami ingin manyelipkan kat a "a tau" dian­

tara .2!!! dan tidak itu eehingga terpisah antara pajak yang terutang dan

atau kaduanya atau eatu eaja tidak ada kredit pajak, jaJi mohon penjelasan.

Jadi ••••••

86

Jadi uaul kongkritnya aurat ketetapan pajak nihil adalah aurat keputusan

yang menentukan jumlah pajak terutang sama beaarnya dengan jwnlah kredit

pajak atau pajak tidak terutang dan atau tid.ak ada kredit pajak.

KE.l'UA RAPAT :

Terima kasih FKP, eilakan Pemerintah.

PEMERINTAH (DR. MANSURY) :

Pada daaarnya surat ketetap,n pajak itu memuat jumlah pajak yang ha­

rua dibayar. Surat ketetapan pajak nihil itu aenentukan bahwa jumlah pajak

yang harus dibayar nihil, lalu yang di bela.kangnya itu menjelaakan nihil­

nya karena apa, karena yang terhutang itu sama denga.n yang sudah dibayar

atau sama denga.n k:redit pajaknya sehingga nggak ada lagi jumlah pajak yang

ha.ru.a dibayar, atau pajak yang tidak terhutang dan tidak bayar apa-apa dia

jadi ya nihil juga yang barus dibayar. Pajak tidak terutang, tidak ada j'll,!

lah yang texutang, dan tidak ada bayar apa-apa dia, ya mema.ng tetap nihil

jadinya yang ha:rus dia bayar. J adi ini ada dua pokok pikiran, penyebab da­

ripada nihil itu. Demikian Pale •

. ·KRrUA RAPAT :

Terima kasih Pemerintah, bagaimana FPP setelah mendengar penjelasan

Pemerintah.

;tJRU :SICARA FPP (DRS. JUSUF SYAKIR) a

Seeungguhnya kalau seaeorang itu •••••••••••••••

87

Sesungguhnya kalau seseorang itu, pembayar pajaknya nihil, lalu kenapa mesti ada surat keputusan. Karena kalau umpamanya kita mengisi SPT lalu kita sudah membayar, lalu tidak ada koreksi selama lima tahun da~i viskus, artinya kita sudah tidak perlu surat keputusan lagi, lalu kalau surat keputusan nihil itu dalam hal seperti apa umpamanya. Terima kasih.

KETUA RAPAT Silahkan Pemerintah.

PEMERINTAH CDR.MANSURY) Surat ketetapan itu selalu dikeluarkan karena ada

sebabnya, ada data yang menunjukkan SPT Wajib Pajak tidak benar. SPT Waj ib Pajak menyatakan rugi 1 miliar, tapi ada kepada kami bahwa omsetnya itu yang di laporkan, sebetulnya sebagian, tidak benar. Karena itu kita periksa, jadi sesudah kita periksa memang tidak benar, dia rugi · 1 miliar, yang benar dia hanya rugi 1 juta. Jadi ini yang mesti dikeluarkan

ketetapan, bahwa Wajib Pajak ini mengalami kerugian 1 juta,

karena dia berhak atas konfensasi nanti, harus ditetapkan dan kita beritahukan juga jumlah pajak yang terhutang nihil, karena dia masih rugi, walaupun hanya 1 juta tidak 1 miliar, dan dia memang tidak bayar apa-apa, jadi kreditnya juga nihil, dikurangi dengan nihil ya tetap nihil.

Jadi ada alasan untuk mengeluarkan surat ketetapan, karena dia sudah diperiksa berdasarkan data-data yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Karena itu dia harus menerima ketetapan, kalau tidak kan terbuka terus pemeriksaan, dan memang keputusan ini memperjelas bahwa 1 miliar itu tidak benar yang boleh nanti diperhitungkan dengan tahun-tahun berikutnya hanya 1 jut, itu perlunya surat ketetapan nihil.

J{ETUA RAPAT Terima kasih, bagaimana FPP, silahkan.

FPP (DRS. YUSUF SYAKIR) Saya ingin minta penjelasan tambahan Pak. Samakah pajak

yang dibayar dengan kredit pajak.

88

PEMERINTAH (OR. MANSURY) :

Dalam contoh kami tadi adalah berkenaan dengan PPh pak, jadi dalah hal PPh itu kita contohnya jumlah yang sudah dibayar. Tapi untuk PPN itu bukan jumlah yang sudah dibayar tapi jumlah yang sudah dipungut pada waktu Wajib Pajak itu membeli bahan baku, jadi tidak selalu sama begitu, bergantung jenis pajak apa dan untuk itu nanti kita akan temukan kembali di huruf q itu tadi pak.

Jadi kredit pajak untuk PPH yang sudah dibayar, tapi untuk PPN bukan.

KETUA RAPAT Bagaimana FPP ?

FPP (DRS. YUSUF SYAKIR) : Cukup dan bisa menerirna.

KETUA RAPAT Baik terirna kasih. Jadi dengan demikian, dari FKP tadi

tambahan atau bisa diterima atau tidak.

PEMERINTAH (DR. MANSURY) : Saya kira dengan penjelasan itu tidak dapat, karena ada

dua pokok pikiran. Nihil itu bisa karena ada yang terutang tetapi yang terutang itu sudah dibayar sejumlah kredit pajak tertentu, sama besarnya dengan jumlahnya kreditnya. Itu satu pokok pikiran.

Pikiran yang lain, penyebabnya nihil itu karena pajak

tidak terhutang tetapi juga tidak ada kredit. Jadi ini mesti

da~, tidak bisa lain. Jadi mesti dan, yaitu satu pokok pikiran itu yaitu pokok pikirannya pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak, itu satu pokok pikiran.

KETUA RAPAT Terima kasih, bagaimana FKP. Bisa diterima ? Baiklah

Saudara-saudara sekalian, jadi· kita sudah bisa menyelesaikan Pasal 1 huruf (n) ini, dan bisa kita sahkan.

(ketok palu 1 kali)

Selanjutnya Pasal 1 huruf (o), (p) itu tetap, bisa kita

....

89

lewati. Sekarang kita sampai pada q. Kami persilahkan dari FKP .

FKP (H. YUSUF THALIB. SH) :

Kami kira karena ini perubahan redaksi, kami hanya ingin mengingatkan kembali "terhutang", menjadi terhutang, dan perubahan ini adalah untuk memperjelas pengertian kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai.

Terima kasih, jadi kami bisa menerima.

KETUA RAPAT : Terima kasih, silahkan Fraksi ABRI.

FRAKSI ABRI (DRS. SOETIKNO) : Fraksi ABRI dapat rnenerima rumusan ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Silahkan FPDI.

FPDI (SETYADJI LAWI. BA) Pas. KETUA RAPAT FPP.

FPP (DRS. YUSUF SYAKIR) : Kalau yang untuk PPh, bagaimana posisinya kalau ada

surat tagihan pajak terhadap kredit pajak, yaitu kalau sini kan kredit pajak untuk PPN adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan, sedan untuk PPh adalah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri ditambah dengan pajak yang dipotong dan seterusnya, bagaimana kalau wajib pajak itu dapat surat tagihan pajak, apa masuk pengertian kredit pajaknya atau tidak terhadap surat tagihan pajak itu.

KETUA RAPAT .: Silahkan Pemerintah ada pertanyaan dari FPP.

PEMERINTAH CDR. MANSURY) : Ya memang masuk dalam kredit pajak, tetapi sudah

termasuk dalarn pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak sendiri. Jadi kalau pajak yang harus dibayar sendiri

90

oleh wajib pajak sendiri tidak dibayar, kepadanya akan

ditagih dengan surat tagihan. Jadi jumlahnya sama itu. Tapi

itu yang ditagih memang jumlah pajak yang harus dibayar

oleh waj ib pajak 1 bisa memang betul-betul atas keiklasan 1

bisa karena ditagih.

FPP (DRS. YUSUF SYAKIR) :

Karena itu kalau umpamanya ditambah mungkinkah ngga

pak. Jadi, sedangkan untuk pajak · penghasilan adalah pajak

yang dibayar oleh wajib pajak sendiri atau atas tagihan

melalui surat STP begitu, diperlukan tidak rumusan seperti

itu ? Apa sudah otomatis.

PEMERINTAH (DR. MANSYURI)

Piper lukan tidak I artinya kalau sudah dikatakan yang

dibayar sendiri itu termasuk yang memang betul-betul atas

keikhlasan tapi bisa juga karena ditagih 1 tapi dia pajak

memang menurut Undang-Undang dibayar sendir i, temasuk

kelompok pajak yang dibayar sendiri, tapi penangihannya

pakai dipaksa 1 tapi dibayar sendiri juga nantinya.

KETUA RAPAT :

Bagaiman FPP atas jawaban Pemerintah.

FPP (DRS. YUSUF SYAKIR) :

Bisa menerima, jadi tidak perlu ditambah STP1 kalau

memang setelah otomatis begitu ya tidak perlu.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih, jadi dengan demikia rumusan ini

tetap tidak berubah.

(ketok palu 1 kali)

Selanjutnya Pasal 1 huruf (p) ini tetap 1 kita lanjutnya s

sekarang. Kami persilahkan FPP.

FPP (DRS. YUSUF SYAKIR) :

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencaril

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya

guna pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka

91

pelaksanaan program, Pas ini pak, ini memang pemeriksaannya begini. Pas pak.

KETUA RAPAT Baik, terima kasih. Silahkan FPDI.

FPDI (SETYADI LAWI, BA) : Ada satu pengertian yang ingin kami sampaikan untuk

mengganti satu kata pak. Menurut hemat k:ami bahwa pemeriksaan itu merupakan bagian dari pengawasan bukan pemeriksaan itu karena mengumpulkan kemudian untuk kepentingan pengawasan, ben~r pengawasan bukan, tetapi merupakan bagian dari pengawasan. Karena itu perkataan "guna" kami mohon bisa diganti dengan "sebagai". Sehingga kalimatnya berbunyi : Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya sebagai pengawasan. Sebab pemeriksaan ini kerangkaanya bukan hanya untuk mengolah data saja atau mencarai data, tetapi untuk mengawasi lebih banyak kepada unsur itu menurut pendapat kami. Karena itu kami mengusulkan "guna" diganti "sebagai". Terima kasih.

KETUA RAPAT : Silahkan ABRI.

FRAKSI ABRI (DRS. SOETIKNQ) : Masalah pemeriksaan ini, ini barangkali ada kaitannya

dengan masalah penyidikan. Karena nanti didalam penyidikan

itu ada pemeriksaan. Ini kalau disini hanya guna pengawasan, ini saya kira mempersempit arti pemeriksaan itu sendiri. Karena nanti kalau menyidik perkara, itu dia PPNS harus mengadakan pemeriksaan, dan perneriksaan disitu adalah untuk pengadilan. Jadi kalau ini dipersernpi t untuk pengawasan, saya kurang sependapat. Barangkali kata-kata guna dan selanjutnya itu bisa dihilangkan, sehingga pemeriksaan lebih baik umum saja tidak diperuntukkan untuk pengawasan. Nah ini barangkali bisa digunakan nanti untuk penyidikan. Saya kira demikian pak:

K~ Baik, FKP.

92

FKP (H. YUSUF THALIB, SH) :

Ini huruf s tentang pemeriksaan ini memang saya rasa ini kita perlu lebih cermat karena ini cakupannya bisa luas menyentuh berbagai peratuaran perundang-undangan lainnya. Sedangakan kalau pengertiannya demikian, Peraturan Perundang-undangan dibidang Perpajakan bisa mengatasi Peraturan Perundang-undangan lainnya dari segi pemeriksaan, yaitu pemeriksaan adalah serangkai kegiatan untuk mencari misalnya ke dunia perbankan, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pelaksaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya memang sih benar mengkainya dengan kewenangan nanti penyidikan dan sebagainya, tapi kalau apakah ini dimaksudkan hanya intern daripada kedalam saja atau bagaimana sebetulny~, sebab ini bisa menimbulkan penafsiran yang lain, jadi barangkali perlu penjelasan dulu atau klarifikasi dari Pemerintah.

KETUA RAPAT : Terima. kasih, silahkan Pemerintah.

PEMERINTAH CDR. MANSYURI) : Saya kira ini kita mesti kaitkan dengan sistem

penetapan dari pajak penghasilan. Yaitu self asses (?). Jadi pemeriksaan itu adalah satu upaya untuk rnengecek pernenuhan self asses oleh waj ib pajak. Oleh karena i tu dia rnemang

merupakan bagian dari pengawasan. Jadi kalau kata-kata pengawasan tidak ada, pengawasan tentang kepatuhan tidak ada, itu tidak jelas bahwa pemeriksaan itu dilakukan dalam rangka mengecek kepatuhan wajib pajak. Jadi sebetulnya mengawasi kepatuhan wajib pajak, yaitu tentu dalarn rangka pelaksanaan Ketentuan Undang-undang Pajak, yaitu apakah jumlah pajak yang dibayar sudah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang. Untuk dapat diketahuai sebagaimana Undang-undang perlu diketahui apakah berdasarkan informasi yang didapat penghasilan dia sebetulnya berapa ? itu diperlukan data-data mengenai penghasilan dia. Saya kira ini jawaban atau tanggapan dari saya. Demikian saya kira.

KETUA RAPAT : Baik silahkan, bagaimana FPP.

93

FPP (DRS. JUSUF SYAKIR) : Kami kira mohon penjelasan dulu pak, ini dalam

prakteknya pak, kami ini orang awam, apakah dalam prakteknya didahului oleh penelitian atau pemeriksaan, dalam prosesnya bagaimana, karena kalau pemeriksaan itu ada kesan bahwa sesuatu itu macam tidak beres maka diperiksa dan kalau penelitian belum seperti itu, mohon penjelasan.

PEMERINTAH : Terima.kasih. Mengenai masalah penelitian, pemeriksaan

dan penyidikan itu sendiri adalah merupakan suatu istilah yang berlainan, tapi semua itu dalam rangka suatu pengecekan. Kalau kita berbicara penelitian, jadi jangan dikait-kaitkan nanti dengan KUHAP dan sebagainya, ini kita Panja aja. Kalau kita berbicara penelitian, dikemukakan juga mengenai definisi penelitian ini dalam kurung (W) itu sifatnya dalam rangka SPT yang masuk dilihat apakah lengkap apakah tidak lampirannya, apakah hitungannya salah atau apa tidak, apa jumlah-jumlahnya dalam menjumlah salah apa tidak, jadi sifatnya hanya administratif. Produk dari penelitian itu sendiri menimbulkan yang tadi, salah menerapkan dan lain sebagainya itu SPT, surat tagihan, jadi

harus dibedakan .. Kalau kita berbicara pemeriksaan, jadi prinsipnya setiap SPT tadi akan diteliti di Kantor Pelayanan Pajak:, dilihat-lihat, salah jumlah,salah hitung, dan lain

sebagainya, karena ini bisa saja terjadi demikian. Tetapi kalau pemeriksaan tadi adalah dalam kaitannya dengan prinsip self assesment dimana kita memberikan kepercayan kepada wajiba pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sebaik-baiknya dan dalam rangka itu sewaktu-waktu perlu dilakukan pengawasan untuk menyakini apakah wajib pajak tersebut telah melaksanakan kewaj ibannya dengan baik. Jadi prinsipnya pak, setiap wajib pajak pada dasarnya bisa diperiksa tetapi tidak setiap wajib pajak akan diperiksa, karena dalam rangka pengawasan. Untuk itu biasanya kita membuat suatu 'rencana pemeriksaan yang memberikan kriteria­kriteria tertentu tapi ini tergantunq kepada kebijaksanaan Dirjen Pajak, itu pemeriksaan. Jadi pemeriksaan dalam kaitan ini untuk menjalankan fungsi pengawasan akan ditentukan misalnya wajib pajak mana yang harus diperiksa berdasarkan

94

itu dilakukan pemeriksaan yang akan menimbulkan Surat

Ketetapan Pajak apakah lebih bayar, kurang bayar dan

sebagainya, tetapi prinsip secara undang-undang memang

ditentukan bahwasannya wajib pajak yang lebih bayar itu

pada dasarnya sebelum dilakukan pengembaliannya harus

diperiksa, itu ada ketentuannya. Ini pak sekedar untuk

diketahui, jadi antara definisi pemeriksaan dan penelitian

produk hukumnya lain pak hasilnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT : Baik, terima kaaih. PKP ailahkan.

FKP (H.YUSUF THALIB. SH) : Setelah mendengar penjelasan tadi, ya kalau lingkup

cakupan dari pemeriksaan ini terbatas pada kegiatan

administratif ke dalam, dalam arti penyampaian yang

dilakukan oleh wajib pajak apakah itu diteliti apakah itu

benar, persis dalam rangka, tapi tetap mempertahankan self

assesment tadi saya bilang, saya tidak ada masalah, berarti

tidak ada intervensi, tidak ada ke luar sampai mencari lebih

jauh ke luar, mencarai data, mencari informasi di luar yang

diajukan oleh si wajib pajaknya, nah kalau memang demikian

· barangkali perlu diperjelas bahwa ·pemeriksaan yang mencakup

mencari data, mengumpulkan data, dan kemudian mengolah data

dan mencari keterangan lainnya itu sejauh itu berdasarkan

yang diajukan atau dilaporkan oleh wajib pajak saya kira

tidak ada masalah. Tapi kalau di luar itu apakah itu

cakupannya tidak terlalu jauh, tidak sudah memasuki lingkup

{maaf ,ya) penyidikan dan sebagainya. Perlu ada kejelasan

batasan.

KETUA RAPAT : Silahkan Pemerintah.

PEMERINTAH : Jadi begini pak, yang dimaksud tadi ruang lingkup

administrasi adalah apa yang dimaksud dengan definisi

penelitian yang dikemukakan dalam huruf {w) tetapi kalau

kita sudah berbicara pemeriksaan, kita adalah oper~si ke

luar bertemu dengan wajib pajak mencari data ditem~at wajib

95

pajak juga dan juga mencari ditempat-tempat lain yang

memberikan indikasi bahwa ada terdapat data-data mengenai

wajib pajak yang rusak. Memang pak, kita mencari dan

mengumpulkan kernudian mengolah, tapi pada dasarnya adalah

untuk menentukan apakah SPT yang disampaikan oleh wajib

pajak benar, atas koreksinya, atas ketidak benarannya itulah

dikeluarkan surat ketetapan pajak. Memang mencari, mengolah

dan sebagainya ke luar.

Mungkin bisa ditambahkan bahwa perbedaannya dengan

penyidikan itu tidak ada indikasi tindak pidana pak, hanya

pengecekan pernenuhan self assesment saja.

FKP (H.YUSUF THALIB, SH) : Tapi dengan formulasi ini bisa diartikan ini bisa

tindak lanjut dari penemuan ini, kalau ada indikasi dia

masuk proses penyidikan kan. Jadi maksud saya jangan sampai

lingkup cakupan pemeriksaan ini sudah memasuk lahannya

penjidikan, yang perlu ada pembatasan yang jelas. Ya betul,

kata-katanya ini lho, sebab didalam penyidikan ada proses

mencari, memeriksa, mengumpulkan dan sebagainya. Jadi jangan

sampai confius didalam pengertian.

PEMERINTAH : Kalau begitu perlu dijelaskan tahapanya dengan masalah

hubungannya ~engan penyidikan. Jadi sebenarnya begini pak,

ini agak teknis. Kalau kita berbicara dengan pemeriksaan

kita tunduk sepenuhnya dengan ketentuan yang diatur oleh

ketentuan perpajakan yang dimaksud didalam Peraturan

Pemerintah PP 31, Yang bersangkutan mendapatkan Surat

Perintah Pemeriksaan, yang melakukan adalah pemeriksa,

kualifikasinya lain, petugasnya adalah pemeriksa,

mendapatkan surat perintah pemeriksaan, berakhir dengan

suatu penemuan apakah wajib pajak tersebut ternyata

melaporkan kewajiban perpajakannya dengan baik apa tidak.

Tetapi apabila kita berbicara dengan penyidikan kembali

sesuai dengan ketentuannya, bahwa kita sepenuhnya mengikuti

ketentuan yang dimaksud dalarn KUUAI''. ~-QJJ. z' ~~~<J ~~~u 1 akukan

penyidikan adalah seorang penyidik. Pertama kali melakukan

penyidikan dengan surat perintah penyidikan yang masih

dikonfirmasikan di laporkan ke Polisi dan Kejaksaan. Jadi

dalam kaitan dengan kegiatan penyidikan, begitu surat

penyidikan keluar pak, kerjasama dengar:.. .t~uLic&. mt.tUfiUl'J.

96

Kejaksaan sudah. Jadi prinsipnya lain. Jadi prose yang

dilakukan oleh seorang penyidik mengikuti KUHAP, misalnya

pada saat kita melakukan pemeriksaan, ketika kita meminjam

buku, kita katakan disitu meminjam buku dengan suatu nota

peminjaman buku, tetapi bila kita sudah berbicara soal

penyidikan, untuk meminjam buku isitilahnya adalah "sita",

untuk itu perlu ijin pengadilan dan sebagainya, jadi

prosesnya lain.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, silahkan dari FABRI.

FRAKSI ABRI (DRS. SOETIKNO)

Terima kasih, untuk supaya lebih memperjelas barangkali

kata 11 guna" dalam pengawasan ini diganti kata "dalam

rangka". Jadi saya bacakan : Pemeriksaan adalah serangkaian

kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan

atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan untuk

mengetahui kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam

rangka pelaksaan peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka

yang bawah ini bisa diganti, tetapi kita melihat lingkupnya.

Jadi supaya tabu bahwa pemeriksaan ini lingkupnya adalah

lingkup pengawasan. Jadi agak lebih j alas lagi kalau ki ta

membaca bahwa pemeriksaan yang ada di Undang-undang ini

adalah dalam lingkup pengawasan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Fraksi ABRI, silahkan FPDI.

FRAKSI PDI CSETYADI LAWI, BA)

Demikian Saudara Ketua, jadi saya semakin yakin bahwa

perkataan "sebagai" menggantikan "gun~" ini seperti apa yang

disampaikan oleh Pemerintah. Prinsip yang kami pegang adalah

bahwa ini untuk kepentingan self assesment. Kemudian untuk

mengetahui apakah wajib pajak itu benar mematuhi ketentuan

Undang-undang diadakan instrumen yang disebut pemeriksaan.

Pemeriksaan itu kerangkanya adalah untuk perigawasan

kepatuhan si wajib pajak, didalam rangka melaksanakan

ketentuan-ketentuan perundangan perpajakan. Ini mungkin

sederhanan sekali kalau kita sudah menetrapan itu sebagai

97

pengawasan maka pemeriksaan tidak boleh lepas dari apa yang semestinya diperbuat dalam rangka pengawasan kepatuhan, bukan didalarn rangka yang lain-lain, jadi langkah dalarn rangka pengawasan kepatuhan rnemenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan. Jadi lingkupnya sudah dibatasi pada lingkup perpajakan. Jadi perkataan "sebagai" saya pikir rnerupakan kata penghubung yang bisa memberikan keterangan kepada pemeriksaan dengan pengawasaan tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, FPDI. FPP masih ada.

FPP (DRS. YUSUF SYAKIR) Prinsipnya tidak ada masalah lagi, hanya kalau masalah

perkataan "guna" mau dirobah lalu juga "dalam rangka" juga . dirubah, yang isinya sebenarnya ·sama itu. Perkataan "guna"

dan "dalam rangka 11 itu sebenarnya itu maksudnya sama, cuma kalau yang di depan ditambah diganti "dalam rangka" belakang dalam rangka rasanya tidak enak, karena itu yang di depan memakai istilah guna yang maksudnya juga sama. Jadi saya kira rumusan ini rasanya sudah, kalau tidak dirubah saya kira sudah jelas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT : Baik dari FKP ada ?

FKP (H. YUSUF THALIB. SH) : Saya kira kalau bisa ini ditimuskan saja pak.

KBTUA RAPAT Pemerintah, bagaimana ada usul FKP untuk ditimuskan.

PEMBRINTAH : Sekali lagi ya .kami ikuti saja kepemupakatan, rasanya

kalau bisa diterima guna atau sebagai, lalu kita tidak perlu ditimuskan lagi. Tetap guna atau diganti sebagai, mungkin ini tidak perlu ditimuskan.

98

KETUA RAPAT :

Silahkan FABRI, ini ada usu1 FKP ada usu1 ditimuskan.

FRAKSI ABRI (DRS. SOETIKNO) :

Barangkali kalau bisa dise1esaikan disini, 1ebih baik.

99

Kalau bisa diselesaikan disini sebaiknya diselesaikan, karena kalau Timus

semua nanti terlalu banyak.

KETUA RAPAT : Silakan F.PDI.

F.PDI (SETYADJI LAW!, BA) :

Kalau kami berpendapat sebagai pemeriksaan itu· bahagian dari

pengawasan, jadi bukan karena pemeriksaan itu kemudian diperuntukkan pengawasan, oleh karena itu ka1au dengan perkataan sebagai maka pemer1ksaan itu merupakan menjelaskan bahwa itu sebagian dari pada pengawasan, sehingga memi 1 i h kata sebagai karena menyadari bahwa pemeri ksaan sebahagi an dari pemeriksaan, bukan barang baru, demikian.

KETUA RAPAT :

Kepada F.KP.

F.KP (H. JUSUF TALIS, S.H.) Jadi akhirnya berputar sekitar guna dengan sebagai, kami tidak

berkeberatan, tapi nantinya didalam forum, ini nantinya tercermin dalam

batang tubuh, jadi formul asi ini nantu didal am batang tubuh jangan sampai

ada gesekan dengan formulasi penyidikan itu, itu saja, terima kasih.

KETUA RAPAT : Jadi kalau · boleh kami simpulkan· FKP tidak berkeberatan untuk

diselesaikan pada tingkat Panja ini dengan catatan ini nanti didalam pada saat kita membahas penyidikan ini perlu kita perhatikan, jangan sampai ada

gesekan-gesekan yang sifatnya mengaburkan. Jadi dengan demikian bisa kita

sahkan, belum.

INTERUPSI F.PDI (SETYADJI LAWI, BA) :

Say a mengusul kan sebaga i Pak, karen a ka 1 au gun a i tu pemeri ksaan i tu

untuk kepada pengawasan, sedang tadi dijelaskan oleh Pemerintah bahwa

pemeri ksaan i tu merupakan sebagi an dari pengawasan, jadi bukan ha 1 yang

terpisah, jadi oleh karena itu kalau dia berdiri sebagai "sebagai" maka

dengan sendi ri nya pemeri ksaan i tu ada 1 ah bahagi an dari pemeri ksaan, tapi

ka 1 au gun a maka an tara pemeri ksaan dengan pengawasan i tu merupakan dua komponen yang berbeda.

KETUA RAPAT

Jadi "gun a·" di ganti dengan kata "sebaga i".

F.PDI (SETYADJI LAWI, BA) :

Dengan "sebagai" Pak.

V.FT!IA ... , .••••

100

KETUA RAPAT : Ada usu1 dari F.PDI, 11 guna 11 itu diganti dengan "sebagai 11

, bagaimana pendapatnya, si1akan F.ABRI du1u.

F.ABRI (DRS. SOETIKNO) Jadi begi ni Pak, ka 1 au pengawasan i tu bias any a di 1 akukan pengawasan

secara umum, kemudian sete1ah pengawasan itu menemukan indikasi adanya ketidak beresan itu diikuti dengan pemeriksaan, jadi pemeriksaan disini ada1ah da1am 1ingkup pengawasan, sesuai dengan POI, tapi hanya katanya bukan sebagai tapi da1am rangka, kemudian da1am rangka dibawahnya itu diganti sesuai. Jadi dengan pengertian 1tu tadi bahwa pemeriksaan itu ada1ah ke 1 anjutan a tau mend a 1 ami suatu pengawasan ya i tu bi 1 amana da 1 am pengawasan itu ada indikasi adanya ketidak beresan diikuti dengan pemeriksaan, demikian terima kasih.

KETUA RAPAT Si1akan F.PP.

F.PP (ALIMARWAN HANAN, S.H.) : Kami menawarkan begini, dengan pihak pemerintah kita minta penje1asan

du1u, pemeriksaan yang dimaksud ini ada1ah da1am rangka pengawasan atau bukan, ka1au dalam rangka pengawasan maka kalimatnya bagaimana, kalau tidak secara 1 angsung da 1 am rangka pengawasan bag a i mana ka 1 i mat yang seba i knya. tadi sudah diberi isyarat oleh F.KP jangan sampai ada gesekan-gesekan dengan pengertian itu tadi.

KETUA RAPAT : Sebelum ke pemerintah kita dengan dulu F.KP, silakan.

F.KP (DRS. H. ASNAWI HUSIN) : Saya ada usul jalan keluar, bisa Pak, kalau diperhatikan kepada ini,

say a akan usu 1 kan kepada pemeri ntah, jad i untuk mencakup pengert ian gun a, sebaga i da 1 am rangka k ita tempatkan saja 11 bagi pengawasan", i ni sebaga i saran, terima kasih.

KETUA RAPAT Mungkin Pak Yusuf ada tambahan.

F.KP (H. JUSUF TALIS, S.H.) : Saya kira inikan semacam uji kepat~han Pak, intinya itu uji kepatuhan

wajib pajak didalam melaksanakan self ass·esment, intinya itukan, kalau itu intinya barangkali formulasinya bisa kami sarankan 11 pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengo;ah data dan atau

keterangan

101

keterangan 1 a i nnya terhadap kepatuhan pemenuhan kewaj i ban perpajakan da 1 am rangka pe 1 aksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj akan 11

, i tu jadi essensinya uji kepatuhannya, pengawasan tidak kita sebutkan, saya kira semua mengerti kalau pemeriksaan itu past{merupakan bagian dari pada pengawasan, tanpa disebutkan saya kira pasti demikian. Jadi kalau memang masalahnya itu arahnya pada uji kepatuhan wajib pajak didalam mengisi segala macam tadi, saya kira dalam formulasi keterangan lainnya terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka dan seterusnya.

KETUA RAPAT : Ini ada usul kongkrit dari F.KP, si1akan pemerintah.

PEMERINTAH (DR. MANSURV) : Saya kira secara substansi benar sepenuhnya usul dari F.KP ini, namun

dalam praktek itu dapat menimbulkan masalah, apabi1a tidak ditegaskan bahwa pemeri ksaan i tu ada 1 ah da 1 am rangka pengawasan, pemenuhan self assesment, karena itu kami sebetulnya ingin kembali kepada usul dari F.ABRI tadi untuk mengganti "gun a" manjadi "da 1 am rangka 11 dan "da 1 am rangka.. yang di bel akang i tu di hi 1 angkan saja Pak, sehi ngga menjad i demi k ian : 11 pemeri ksaan ada1 ah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpu1kan dan mengo1ah data dan atau keterangan lainnya da1am rangka pengawasan wajib pajak atas kepatuhannya memenuhi kewajibannya· berdasarkan ketentuan peraturan. perundang-undangan perpajakan". Kalau kebanyakan "nya" nya boleh dicoret Pak. Kami ul angi, "Pemeri ksaan ada 1 ah serangka ian kegi a tan untuk mencari, mengumpu 1 kan dan men go 1 ah data dan a tau keterangan 1 a i nnya da 1 am rangka pengawasan ·kepatuhan · pemenuhan kewaji ban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan".

KETUA RAPAT : Saya kira dengan demikian terjawab apa yang dikatakan tadi oleh F.KP

bahwa ini saya kira sudah terpenuhi substansinya. Dari F.PDI, silakan.

F.PDI (SETYADJI LAWI, BA) Sedikit Pak, apabila kita menghilangkan perkataan "pelaksanaan

ketentuan peraturan", jadi pemeri ksaan i tu di da 1 am rangka pengawasan pemenuhan ketentuan kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, sampai disitu saja Pak, saya usulkan supaya pel~ksanaan ketPntuan peraturan perundang masih tetap dipergunakan, ketentuan tetap dipergunakan, pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan perpajakan, tetap dipergunakan.

V!='TUA , •• , ••••

102

KETUA RAPAT : Jadi ka1au demikian ha1nya, rumusannya adalah sebagai berikut :

11 Pemeri ksaan ada 1 ah _serangkai an kegi a tan untuk mencari, mengumpu1 kan, dan mengo1ah data dan atau keterangan lainnya da1am rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewaj i ban perpajakan berdasarkan pe 1 aksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;", jadi berdasarkan pe1aksanaan. Si1akan pemerintah.

PEMERINTAH (DR. MANSURY) Say a k ira setuju di hi 1 angkan "pe 1 aksanaan", karen a sudah ada pemenuhan ,

Pak, pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan.

KETUA RAPAT : Saya kemba1ikan kepada F.PDI yang mengusulkan menghidupkan kembali.

F. POI (SETYADJI LAWI, BA) : Pas.

KETUA RAPAT Dengan demikian Saudara-saudara sekalian perubahan redaksionalnya sudah

dapat kita setujui dan huruf s ini dapat kita sahkan.

"ketuk pa1u"

Sel anjutnya kita beranjak kepada pasa1 1 huruf t, ini ketentuan baru, dan untuk itu kami persilakan dari F.KP memu1ainya.

F.KP (H. JUSUF TALIS, S.H.) : Da 1 am ketentuan baru dari pad a huruf t i ni ada 1 ah da 1 am rangka

memberikan pengertian tentang jenis-jenis ketetapan pajak agar dipero1eh suatu kepastian hukum, sebagaimana yang kami peringatkan pada point yang terdahulu karena ini diterbitkan o1eh Direktur Jenderal Pajak, kami tetap namun masuk da1am kategori nanti Direktur Jenderal Pajak ini masuk dalam ketentuan umum, jadi sudah termasuk. Jadi kami pada perinsipnya redaksi ini dapat menerima Pak, namun dengan catatan tadi.

KETUA RAPAT : Terima kasih F.KP, si1akan F.ABRI.

F.ABRI (DRS. SOETIKNO) : Kami i ngi n mohon penje 1 a san Pak, mengena i ketetapan pajak, ketetapan

pajak atau surat ketetapan pajak, karena disini dikalimat berikutnya ada1ah ketetapan yang .diterbitkan o1eh Direktur Jenderal Pajak, jadi menurut

pikiran ....... .

103

pikiran saya diterbitkan berarti surat, ini kami mahan penje1asan, andaikata ini surat mestinya tempatnya didepan, bukan disini, karena disini ada surat ketetapan yang lain, aleh sebab itu saya mahan penjelasan ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT : Terima kasih F.ABRI, silakan F.PDI.

F.PDI (SETYADJI LAWI, BA) : Yang pertama sejalan dengan apa yang kita sudah tetapkan bahwa huruf j,

karena 1n1 merupakan difin1si-d1fin1s1 surat, maka yang didalam sana untuk perkataan a 1 eh Di rektarat Jendera 1 Pajak i tu di adak an, sehi ngga ketetapan pajak ada1ah apa, sehingga Direktur Jendera1 Pajak itu kemudian dihapuskan.

Yang kedua, i ni merupakan ketentuan · tentang. surat ketetapan, menu rut pendapat saya 1etaknya tidak berada dihuruf t, tetapi berada antara huruf k, huruf j dengan k, ya i tu da 1 am kumpu1 an surat-surat di sana, sebab yang k ita bicarakan sudah mu1ai 1angkah-1angkah, bukan masa1ah surat-surat, o1eh karena itu kami mengusu1kan yang pertama perkataan "Direktur Jendera1 Pajak" i tu di hapus seja 1 an dengan yang c tadi, kemudi an yang kedua 1 etaknya ti dak berada disini tetapi antara "j" dengan "k", dengan demikian barangka1i nanti andaikata nanti disetujui sistimatika dari pada urutan ini akan berubah, demikian.

KETUA RAPAT Terima kasih F.PDI, kami persi1akan F.PP.

F.PP (DRS. JUSUF SYAKIR) Ketetapan pajak ada1ah ketetapan yang diterbitkan a1eh Direktur

Jendera 1 Pajak yang dapat berupa surat ·ketetapan, arti nya dengan perkataan dapat i ni arti nya ada 1 ai n 1 agi yang berupa ketetapan pajak yang be 1 urn disebutkan, karena ada kata-kata dapat, artinya di1uar SKKPKB, SKPLB dan yang disebut empat ini, di1uar itu masih ada, katakan1ah pakai isti1ah dapat, ka1au memang masih ada kita sebutkan saja, ka1au tidak ada kata-kata "dapat" harus dihi1angkan, ini kami mahan penje1asan du1u. kalau memang ada sebaiknya kata-kata "dapat" itu dihi1angkan 1a1u dimasukkan, umpamanya adakah i sti 1 ah surat ketetapan pajak, ti dak ada kata-kata 1 ai n 1 agi, surat ketetapan pajak, ka 1 au i tu ada di masukkan saja seka 1 i gus. Jadi i ni yang kami ingin mohan penje1asan du1u ini, kata-kata "dapat" terutama ini, terima kasih.

KETUA RAPAT Terima kasih F.PP, si1akan kepada pemerintah, tadi ada beberapa

pertanyaan ....... .

104

pertanyaan-pertanyaan dan juga usul dari fraksi-fraksi, silakan.

PEMERINTAH (DRS. ABRONI NASUTION) : Pertama mengena i perkataan Di rektur Jendera 1 Pajak, barangka 1 i i ni

bagus dibicarakan tersendiri, karena ini banyak sekali disebut disini dan

menyangkut RUU PPA dan PPN, se 1 anjutnya yang di maksud sebenarnya dis i ni

dengan huruf "t" ini adalah jenis-jenis ketetapan, yang dulunya tidak

di jel ask an. Jad1 i ni merupakan k,etentuan baru dan sesua1 dengan petunjuk yang kita terima semua yang baru itu dimuat di sesudah yang lama, jadi tidak

diselipkan seperti yang diusulkan tadi. Jadi sesudah yang lama baru dia

dimuat dan tadi ini merupakan jenis-jenis ketetapan. kalau ini memang

dipandang perlu ditambahkan surat ketetapan pajak adalah, surat yang

ditetapkan Direktur Jenderal Pajak yang berupa ini ... ini ... ini, itu bisa

saja, sebab tidak ada lagi surat ketetapan pajak diluar ini, hanya ini saja.

·Jadi kira-kira barangkali secara ringkas demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Saya kira, FPP ada, silakan.

F.PP (ALIMARWAN HANAN, S.H.)

Bapak Pimpinan ini kita perlu kesabaran agaknya, yang pertama saya

ingin menstressing huruf "n .. , yaitu surat ketetapan pajak nihil sudah dimuat

didalam huruf 11 n11, lalu didalam rancangan huruf 11 t 11 juga kita akan muat,

tingal singkatannya saja. Pertanyaan saya kenapa kita tidak muat saja dalam

huruf "n 11 surat ketetapan pajak ni hi 1 a tau dis i ngkat SKPN ada 1 ah surat

keputusan dan seterusnya, 1 a 1 u demi k ian juga SKPKBT juga sudah ada sa 1 am

huruf "1 11 tapi belum dimuat, kenapa tidak kita muat saja disana, apa

pertimbangannya dipisahkan berulang seperti ini didalam sistim pembuatan

peraturan seperti ini menyusahkan, sebab berulang-ulang, lalu sebelum masuk

ke huruf "t"J jadi dengan kata lain keempat singkatan ini sesunggunya sudah

dimuat di da 1 am ketentuan-ketentuan umum sebe 1 umnya da 1 am huruf-huruf 1 a in, . kenapa ki ta ti dak masukkan saja di sana, sehi ngga ti dak perl u ad any a huruf

"t 11 ini, ini pertanyaan, apakah kalau kita muat saja diselipkan didalam

huruf-huruf yang 1 ai n dan yang berkai tan dengan i tu maka huruf "t" ti dak

perlu ada, ini yang pertama. La1u ada sikap maju mundur sedikit antara "s 11

dan "t11 di hubungkan dengan 11 W11 · supaya ada ti ngkatan-ti ngkatan ki ta

mendahulukan tentang pemeriksaan dari pada penelitian, kita kepingin

pene 1 i ti an dul u baru pemeri ksaan dul u, baru penyi di kan~ i ni berti ngkat, i ni

tidak huruf 11 5 11 sekarang sudah memuat pemeriksaan, lalu ada se·lang beberapa

huruf 1 agi baru mas_uk ke huruf "w" mengenai pene 1 i ti an, baru terakhi r dengan 11 X11 menyangkut dengan penyidikan, rasanya rancu dan bolak-balik.

Jad i ....... .

105

Jadi dua pertanyaan ini, yang pertama apakah tidak mungkin "t" itu

dimuat da 1 am huruf-huruf yang 1 a in, kemudi an yang kedua apakah susunannya

juga diatur kembali, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F.PP, kami persilakan pemerintah.

PEMERINTAH (DR. MANSURY) :

Sebagaimana kita ikuti dari tadi mengenai rumusan itu surat ketetapan

pajak huruf "k" dal am ketentuan yang berl aku sekarang, ki ta 1 angsung rubah

menjadi surat ketetapan pajak kurang bayar, demi ki an jadi nya ki ta merubah

semua SKP tambahan, kelebihan bayar, itu menjadi semuanya SKP lebih bayar,

SKP kurang bayar tambahan dan sebagainya. Dengan demikian karena tidak

adanya huruf "k" lama, jadi kalau dibelakang nanti ada ketentuan yang ingin

mencakup semuanya ini tidak ada pengertiannya, jadi terus terang saja memang

yang di maksudkan dengan huruf "t" i ni akan merangkup bahwa sega 1 a mac am

surat ketetapan itu termasuk kelompok surat ketetapan pajak, itu saja

maksudnya. Jadi memang perl u di tambahkan surat di depannya, memang perl u,

bukan setuju k ita, tetapi memang surat ketetapan pajak yang dimaksud dan

kata "dapat" dihilangkan sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.

Se 1 anjutnya kami juga ti dak keberatan untuk di da 1 am rumusan-rumusan

yang didepan, disini juga surat ketetapan pajak atau disingkat SKP yang

sebelumnya juga demikian dengan sendirinya, kami tidak keberatan untuk

dicantumkan juga singkatan-singkatannya, tetapi huruf "t" tetap per1u, yaitu

untuk merangkum sega1 a macam surat ketentuan pajak yang nanti umpamanya di

pasal 16 itu ada Direktur Jenderal Pajak berwenang membetulkan surat

ketetapan pajak dan sebagainya, jadi akan ada nanti surat ketetapan pajak.

KETUA RAPAT

F. ABRI.

F.ABRI (DRS: SOETIKNO}

Terima kasih, jadi kalau dari pemerintah sudah sepakat dengan F.ABRI

tadi di tambah dengan surat ketetapan pajak, kami mengusul kan untuk huruf "t"

ini dipindah tempatnya, yaitu diantara huruf "j 11 dengan 11 k 11, karena

merupakan penjelasan umum, artinya disini hanya surat ketetapan pajak,

sete 1 ah i tu baru yang khusus-khusus mi sa 1 nya surat ketetapan pajak kurang

bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat ketetapan

pajak1ebih bayar. Jadi disini ada urut-urutannya yang lebih bagus. Saya

kira demikian usu1 kami Pak, terima kasih.

KETUA ••.•••

106

KETUA RAPAT :

Silakan FKP terhadap jawaban pemerintah tadi.

F.KP (H. JUSUF TALIB, S.H.) :

Saya kira kalau kita baca muatannya ini m~mang tidak merupakan penjelasan tentang surat ketetapan, karena surat ketetapan sudah dijelaskan didalam lingkup oleh huruf "k" dan seterusnya, jadi penempatannya saya setuju dengan F .ABRI sebel urn memasuki penje1 asan satu persatu dari surat keputusan itu ditempatkan antara huruf "j 11 dengan "k 11

, tapi persoa1annya ini

bukan sekedar mengumpu1kan berbagai jenis surat-surat ketetapan tetapi disini mempertegas pemberian otoritas kewenangan hukum kepada Direktur Jendera 1 Pajak untuk mengel uarkan bermacam-macam surat ketetapan tadi dan itu diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Saya kira essensinya disana,

jadi yang huruf "t" itu bukan pengertian sebetulnya, hanya penegasan dari apa yang sudah dirumuskan didalam "k" dan seterusnya tadi. Kami tidak keberatan dengan rumusan itu, artinya kewenangan itu melekat kepada Direktur Jenderal Pajak, hanya seperti awal tadi kami kemukakan nantinya didalam

ketentuan umum mungkin yang terakhir, kita berikan suatu pengertian Direktur Jenderal Pajak itu apa dan siapa, yang punya kewenangan seperti yang

dirumuskan tadi dan kalau itu disepakati bisa ber1aku untuk berbagai pasa1 didalam batang tubuhnya, saya kira begitu.

KETUA RAPAT : Terima kasih F.KP, dari F.PDI.

F.PDI (SETYADJI LAWI, BA.} : Terima kasih, waktu kita membicarakan "j 11 dimana kemudian menerbitkan.

surat tagihan pajak itu adalah merupakan hal yang menjadi urusan dari pihak pemerintah sendiri, da1am arti tekhnis dida1amnya, sehingga kemudian kita sepakat i untuk perkataan i tu di hapus sehi ngga bunyi nya : .. Surat tagi han pajak ada1 ah surat dan seterusnya ••••.• ", maka jeni s surat seperti i tu di bawahnyapun yang huruf 11 k" i tu kemudi an merupakan ha 1 tekhni s yang sudah dengan sendirinya, menurut pendapat saya dari jawaban pemerintah itu sehi ngga ti dak perl u dimuatkan di sana perkataan Di rektur Jendera 1 Pajak, huruf "k" bunyinya surat ketetapan pajak kurang bayar, yang disini dalam "t" i tu juga ti dak 1 agi di bi carakan s i apa berwenang i tu karena menjadi urusan · pemerintah sendiri, da1am arti penyelenggaraan tekhnis. Karena itu seja1an dengan apa yang sudah diputus dimuka, untuk "t" ini itupun sudah merupakan bagian dari pekerjaan rutin dari pada Pemerintah menurut jawaban yang tadi, sehungga ti dak di perl ukan 1 agi Di rektur Jendera 1 i tu yang di tunjuk untuk menerbitkan, dengan sendirinya menurut pihak pemer.intah tadi, oleh karena

i tu ••••.•.•

107

itu perkataan ini kita angap hal-hal yang menyangkut penerbitan surat-surat dan sebagainya rutin pekerjaan Direktorat Jenderal Pajak yang akan diatur tersendiri seperti yang dikatakan pada waktu memberikan penjelasan huruf "j" tadi. Itulah usul kami demikian.

KETUA RAPAT : Silakan pemerintah, tadi ada usul dari F.PDI, silakan.

PEMERINTAH (DR. MANSURY) Say a k ira men gena i penghapusan Oi rektur Jendera 1 , tapi men gena i "t"

kita tetap ada dan untuk itu sesuai dengan usul F.KP dan ABRI dipindahkan kedepan, saya kira tidak ada keberatan, cuma kami diberitahu oleh sekap bahwa kalau perubahan itu seyogyanya yang tadinya tidak ada baru it.u ditambahkan dibelakang, hanya itu saja Pak, jadi tidak ada keberatan kalau sekarang dianggap perlu ditaruh didepan, cuma pendapat kami mengenai hal ini adalah isti1ah, jadi bukan nama diri, jadi surat ketetapan pajak itu terdiri dari surat ketetapan pajak 1 ebi h bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar dan sebagainya. Jadi singkatnya kami setuju dengan usu1 pertama untuk memi ndahkan rumusan in i kedepan, sebe 1 urn adanya rumusan-rumusan yang k ita setujui tadi dan kami juga setuju untuk menghilangkan Direktur Jenderal Pajak.

KETUA RAPAT Baik kalau demikian halnya sehingga dengan demikian rumusan ini,

silakan FPP.

F.PP (DRS. JUSUF SYAKIR) : Tadi dijelaskan betapa perlunya kita

108

JURU BICARA F.PP (DRS. JUSUF SYAKIR)

Tadi dijelaskan betapa perlunya kita, c ini; surat keterangan

pajak atau SKP adalah ketetapan yang berbentuk ini .. ini .. ini. Ini

perlu sekali dijelaskan. Tetapi kok saya bolak balik di batang

tubuh rasanya tidak ada yang menjelaskan surat ketetapan pajak

saja. Umpamanya pasal banding itu, Pasal 16 direktur jenderal pajak karena jabatan atau atas kewenangan wajib pajak dapat

membetulkan ketetapan pajak, oh nanti ini dalam ketetapan pajak

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan seterusnya.

Tetapi kalau kita lihat Pasal 25 yang mengenai banding. Yang

berhak mengajukan keberatan itu, itu hanya a,b,c,d,e. Karena

kalau sudah mengajukan keberatan, dan yang banding itu adalah

yang keberatan kan. Ini dijelaskan satu persatu, surat Ketetapan

kurang bayar dan sebagainya. Kalau memang ada surat ketetapan

pajak saja sebaiknya nanti harus ada surat ketetapan pajak,

walaupun itu nanti kita bicara di pasal 25. ini masalah

prinsipiil karena hubungannya dengan masalah banding dan akan ke

mahkamah agung nantinya. Kami palingtidak memohon perhatianlah.

KETUA RAPAT :

Si lakan kepada Pemerintah khususnya untuk menanggapi

dai F.PP tadi. Silakan.

PEMERINTAH (DR. MANSURY)

usul

Pada dasarnya kita tidak ada keberatan, cuma didalam Pasal 25

umpamanya Pak memang lansung disebutkan masing-masing jenis

sur at ketetapan pajak i tu. Kalau i tu mau digant i menjadi satu

karena didepan ada rumusannya, tetapi asal jangan dilupakan masih

ada yang lain kecuali surat ketetapan pajak. Yaitu misalnya

pemotongan.

JCETUA RAPAT :

Baik dengan demikian saya mencoba rumusan yang disetujui,

yang e tadi. Saya bacakan rumusannya dulu "surat ketetapan pajak

( SKP) adalah ketetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak

109

Nihil (SKPN)." Saya kira demikian, kita sahkan dulu.

Lalu tempatnya tadi dua fraksi mengusulkan dipindah ke

antara j dan k.

JURU BICARA F.PP(ALIMARWAN HANAN, SH)

de pan

Baik Bapak Ketua kami merasa sudah sukup puas dengan_ jawaban

ini, hanya untuk mengingatkan bersama-sama membanding dengan

undang-undang yang lain jangan sampai nant i di tertawakan orang

sebab menurut hemat saya peraturan-peraturan itu tidak ada yang

memakai kurung, disebut atau disingkat. Kalau ada ya tidak apa­

apa, tapi kalau tidak ya kita serahkan pada timus.

KETUA RAPAT :

Baik kita beranjak kepada u, ini tidak dipakai jadi dihapus.

Dari Pemerintah.

PEMERINTAH (DR. MANSURY)

Saya kira demikian Pak, terima kasih. Jadi khususnya untuk u

ini kita tarik kembali jadi tidak masuk .•.

JURU BICARA F.ABRI (DRS. SOETIKNO)

Tapi begini Pak Ketua, kalau nanti umpamanya didalam

diktumnya nanti ada kata-kata penanggung pajak apa tidak perlu

dijelaskan yang akan dicabut tidak dicantumkan karena undang­

undang 1959 itu yang peraturannya yang sudah pernah diatur diatur

didalam Undang-Undang 1959 tidak perlu lagi diatur disini. Tapi

pengertian penanggung pajak ini mungkin didalam diktum ada.

Masalahnya perlu dijelaskan tidak. Itu saja. kalau tidak perlu

dije1askan ya tidak per1u disebutkan. Tapi bukan karena tercantum

d ida 1 am undang-undang 19 59 bukan karen a it u. Ka 1 au t i dak per 1 u

ya tidak usah dimasukkan dalam ketentuan umum.

KETUA RAPAT :

Ka1au bo1eh saya jawab dari F.PP ini ka1au tidak salah

ketentuan umum mengenai penannggung jawab ini dimasukkan karena

kita menghindarkan beberapa pasa1 dari undang-undang nomor 1959

dengan t idak jadinya dimasukkan itu otomat is t idak ada diktum

yang menyangkut penanggung pajak ini. Saya kira demikian

Pemerintah bisa menje1askan. Apa benar.

JURU ..... I

110

JURU BICARA F.KP (H. JUSUF TALIB, SH)

Dari penelitian atau muatan dari Rancangan Undang-Undang ini

kata-kata penanggun pajak yang dicoba diformulasikan dalam huruf

u, itu hanya berlaku didalam ketentuan Pasal 23 c. Dan itu sudah

dicabut kembali di dalam 23 c tiga ayat dan itu kembali kepada

induknya yaitu undang-undang 1959. kalau tidak salah didalam pasal-pasal lainnya kata-kata penanggung pajak sepert inya t idak

diketemukan kecuali dalam pasal 23. Kalau itu benar memang saya

kira tidak perlu lagi.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Yusuf. Jadi memang begitu. Kata-kata penanggung pajak hanya ada pada Undang-Undang Nomor 19. Mungkin

Pemerintah bisa me~berikan penjelasan.

JURU BICARA F.ABRI (DRS. SOETIKNO) sebe 1 urn Pemerintah menje laskan apa bedanya penanggung pajak

dan Pasal 32 Ayat 21 itu, wakil kuasa pajak. Wajib pajak dalam

hal ini diwakili oleh ini •• oleh ini. Pasal 23 Ayat (1) ada kata­kata penanggung pajak juga. Yang t idak didasarkan dari undang­undang 1959. Itu ada yang tidak dibayar penanggung pajak, bukan

dari undang-undang 19 Tahun 1959. Mungkin masih ada lain lagi

Pak. Makanya kalau masih ada, atau sekarang dipending dulu. Atau

nanti kalau memang terakhir batang tubuh tidak ada kata-kata penanggung pajak itu kita hapus, itu saja. Kalau itu ada ya kita

pakai. Jadi sistem agak fleksibel sajalah. Ya sekarang penanggung

pajak berusaha seperti ini cuma perlu atau tidaknya kita lihat

nanti.

KETUA RAPAT :

Ya bagaimana, karena ini memang sudah pasti ada,. 'benar i tu

yang dikatakan F. PP tad i, Pasal 23 Ayat ( 1) i tu ada penanggung

jawab pajak. Mengapa kita pending, kita selesaikan saja sekarang.

Silakan.

JURU BICARA F.ABRI (DRS. SOETIKNO) Momans dalam toori hukum kalau tidak salah, kalau sesuatu

sudah dijelaskan didalam suatu undang-undang itu tidak perlu

lagi dijelaskan di Undang-undang yang berikutnya. Untuk

mengatasi ....

111

mengatasi itu barangkali kalau kita menemukan perkataan

penanggung pajak disitu disebutkan dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 1959 itu lebih jelas lagi. Disana sudah dicantumkan. Kalau

ini kita cantumkan lagi, nab ini berarti karena ini sudah

dijelaskan didalam undang-undang nomor 19 Tahun 1959 kurang tepat

kalau dicantumkan lagi. Saya kira demikian, Terima kasiH.

KETUA RAPAT :

Begini Pak Soetikno, Pasal 23 Ayat (1) itu tidak diambilkan

dari undang-undang nomor 19. Yang diambil dari undang-undang

nomor 19 itu adalah Ayat (2), (3) dan seterusnya.

Jadi begini Bapak-bapak sekalian, saya mencoba menghidupkan

kembali.; jadi "penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan

yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang

menjalankan hak dan m~menuhi kewajiban wajib pajak menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Baik kita

tawarkan ini kepadaF.KP.

JURU BICARA F.KP (H. JUSUF TALIB, SH)

Tadi kami kemukakan kalau ini hanya melekat pada pasal yang

dicabut dikeluarkan pada induknya tidak perlu. Tetapi karena tercantum dalam berbagai pasal-pasal lainnya kita tidak keberatan kita rumuskan demikian. Dan saya kira rumusan ini cukup netral

tanpa menyebut undang-undang 1959. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Saya kira memang kalau disini banyak menyebutkan mengenai

istilah penanggung pajak dicantumkan saya kira tidak jadi masalah

kecuali kalau hanya satu atau dua itu bisa menyebut undang-undang

yang sudah menjelaskan. Terima kasih. Dan untuk F.PDI

JURU BICARA (SETYADJI LAWI, BA) Setuju Pak. Dengan dihidupkan kembali penanggung pajak ini.

Tetapi yang pertama kita harus mencari apakah rumusan ini sudah

tercantum didalam undang-undang nomor 19 tahun 1959. Kalau

bunyinya plek begini, lalu kita bicarakan-bicarakan kemungkinan­

kemungkinan yuridisnya. Yang kedua mungkin kalau ini sudah

sepakat .... /

112

sepakat akan dimasukan didalam ketentuan umum ini maka sekaligus saja merubah sistematikanya karena penanggung pajak itu letaknya

tidak dibawah. Di bawah a, wajib pajak, penanggung pajak, dan lain sebagainya. Nah untuk merumuskan sistematika ini supaya

diserahkan ke timus. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Berarti rumusan sudah setuju ?

JURU BICARA F.PDI Cocokkan dulu Pak denaan yang di Undang-Undang 19.

KETUA RAPAT

Silakan Pak Djupri.

JURU BICARA F.PDI (DJUPRI, SH)

Saudara Pimpinan dan sidang yang kami muliakan. Mungkin apa

yang ingin saya sampaikan itu sekedar sebegai bahan tim perumus

nanti. Sebagaimana diketahui yang dicantumkan dalam Pasal 1

Ketentuan umu ini tadi saya katakan merupakan uraian atau pengertian atau menjabarkan singkatan-singkatan yang biasanya

diketemukan dalam batang tubuh yang tercermin dalam pasal-pasal. Kalau hanya sekali satu, ditulis dalam ayat. Tapi kalau berkali­kal i kemudian dibuat didalam ketentuan umum ini. Jadi yang dua atau lebih itu disebut berkali-kali itu biasanya dibuat dalam ketentuan umum. Lalu sistematikanya kalau memang ingin dibuat

rapi tentu kita urutkan saja. Sebagaimana diketahui Pasal 1 itu

mengenai ketentuan umum. Kemudian untuk bisa mengurutkan kata­

kata itu supaya tidak bulak-balik maka kata-kata nomor 1

yai tu kata-kata yang diketemukan dalam Pasal 2 dan seterusnya

disini kita lihat kata pertama itu wajib pajak. Itu nomor satu.

Lalu nomor dua itu bukan badan kalau didalam pasal itu tetapi

dis ini saya 1 ihat surat pemberi tahuan dan seterusnya akan ki ta tentukan sistematikannya yang jeJas supaya kita bisa bolat-balik

jadi urut-urutan dari kata-kata yang diketemukan yang dijelaskan

didalam ketentuan umum itu ini sekedar menjadi bahan timus nanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Memang benar~ saya juga pernah membaca hal-hal demikian

sebaiknya ... /

113

sebaiknya memang demikian.

serahkan saja kepada timus.

redaksiona1nya.

Tetapi bagaimana ka1au hal itu kita

Sekarang kepada F. PP du 1 u mengenai

JURU BICARA F.PP (ALIMARWAN HANAN, SH)

Ya tidak langsung mengenai redaksionalnya Pak, tetapi

mengenai seluruh pendapat kami.

Yang pertarna. Karena masalah kata penanggung pajak ini sudah

dapat kita teliti akan disebut berulang ka1i da1am batang tubuh

rancangan undang-undang ini. Jadi agaknya mut lak harus masuk

ketentuan umum, dan agaknya kita sepakat.

La1u yang kedua kami minta penjelasan kutipan istilah dan

rumusan penanggung pajak ini sudah sama pas dengan undang-undang

nomor 19 Tahun 1959. Kalau be1urn berarti suatu pengertian baru.

Tapi ka1au memang mengambi 1 pengert ian undang-undang 1959 dia

dapat dikatakan dengan tambahan kal imat sebagai dimaksud oleh

undang-undang 1959. Tapi kalau tidak demikian kita harus rumuskan

baru. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Dari Pemerintah silakan.

Sebetulnya pada dasarnya itu diambil dari 19, tapi karena 19

itu kurang jelas. Dalam praktek tidak memberikan kepastian hukum

masih ada pertanyaan-pertanyaan makanya kami tambahkan yang

dibelakang koma itu, termasuk wakil yang menjalankan hak dan

memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Itu tambahannya Pak. Sebenarnya

sistem saya sama tipi kita mempertegas apa yang dimaksud dengan

penanggung pajak itu adalah orang pribadi, badan yang

bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Termasuk waki 1. Itu

tambahannya.

KETUA RAPAT : Beberapa Fraksi te1ah menerima keputusan ini, kecuali

misalnya F.PP ada usula~ b~ru, merobah usulan ini. Silakan.

JURU BICARA F.PP (ALIMARWAN HANAN, SH) Kami belum usul merobah baru tapi perlu pemikiran perumusan

baru apabila yang dimaksudkan ini; pertama yang menghendaki dimasukkan ...... /

114

dimasukkan undang-undang nomor 19 Tahun 1959 tetapi dengan p'enambahan-penambahan, karena menganggap undang-undang nomor 19 kurang pasti. Jadi berarti kita membutuhkan perumusan baru yang supaya menemukan kedua maksud.

KETUA RAPAT : kalau tidak salah tadi dari penjelasan Pemerintah ini tidak

semurninya kita ambil undang-undang nomor 19, sud~h ditambah

denaan perumusan baru di belakana koma itu. Jadi sudah ditambah dengan rumusan yang baru.

JURU BICARA F.PP (ALIMARWAN HANAN, SH) Saudara Ketua maaf ya, isi keterangan ini bukan ketentuan

baru, pindahan dari undang-undang nomor 19. Tapi dengan tambahan.

jadi begini keterangan kolom tujuh itu ketentuan baru pindahan

dari undang-undang nomor 19 tahun 1959. Apabila itu dimaksudkan demikian maka berarti maksudnya adalah mengambil secara utuh, tetapi ini tidak secara utuh. Jadi penjelasannya ini perlu dijelaskan, bahwa ini mengambil tidak secara utuh. Itu saja.

KETUA RAPAT : Baik, bagaimana F.PDI

JURU BICARA F.PDI

Terima kasih, tadipun kami sudah sepakat bahwa untuk penanggung pajak ini perlu ada ketentuan disini. Tadi sudah

dibicarakan berulang-ulang. 'Tadi juga saya mengusulkan apakah ini

diambi 1 sepenuhnya, ternyata ini ada tambahan. Oleh karena i tu

untuk bisa memberikan keleluasaan mengadakan pendekatan,

mungkinkah dengan tambahan yang baru itu tidak akan berarti merubah Pasal di UU 19 tahun 1959. Ini kemudian bisa kita rumuskan. Saya mengusulkan agar ini ada peningkatannya lewat timus. Sebab sampai perkataan pajak ini, milik UU nomor 19 Tahun

1959. Jadi sampai termasuk kepada perpajakan merupakan upaya kita

disini. Apakah menambahkan ini nanti tidak akan mengadakan rancu

dengan undang-undang yang ada. Mau diambil darimana mau diambil

dari undang-undang nomor 19 atau mau diambil dari undang-undang

yang kita ....... /

115

yang kita selenggarakan ini. Ini tinggal darimana maunya, ini

yang akan kita cari. Mudah-mudahan timus bisa mencari. Kalaupun

tidak, timus tidak mencari pendekatan yuridisnya tidak ada

bentrokkan, mungkin kita bisa sepakati. Pada dasarnya saya

sepakat tap i me ncar i supaya memasukkannya kemar i t idak

menimbulkan gesekan seperti yang dikemukakan tadi. Terima kasih.

KETUA RAPAT

Pemerintah tadi menjelaskan bahwa ini adalah untuk lebih

memperjelas. Memberi pengertian tentang penaQggung pajak.

Sehingga dengan demikian tambah di belakang koma itu adalah justru untuk lebih memperjelas saja. Menurut pendapat saya ini tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 19. Jadi memang

undang-undang yang kita robah ini membutuhkan tentang ketentuan

umum penanggung pajak, maka kita buat rumusan ini. Yang

dikhawatirkan tadi kalau-kalau bertentangan dengan Undang-Undang

Nomor 19.

JURU BICARA F.PDI (SETYADJI LAWI, BA) Bukan bertentangan Pak, cuma ada gesekan. Kalau kita

merumuskan disini, maka di Indonesia ini akan ada pengertian tentang masalah penanggung pajak dari masalah penanggung pajak

dari dua undang-undang. Satu Undang-Undang Nomor 19 dan satu lagi

dari undang-undang yang sekarang kita buat ini. Andaikata timbul

kasus, ada masalah; lalu orang akan menilai yang disana. Ada dua

yang bisa dipakai soalnya, sama-sama penanggung pajak. Oleh

karena itu nanti kita adakan suatu macam pendekatan. Apakah

dengan dimuatnya ketentuan disini akan membatalkan yang disana

atau bagaimana. terima kasih.

KETUA RAPAT Baik kita kembalikan kepada Pemerintah. Tadi ada usul F.PDI

untuk ditimuskan.

PEMERINTAH (DR. MANSURY)

Sebagaimana tadi kami kemukakan tadi pengertiannya itu tidak

berobah sama dengan undang-undang nomor 19. Bahkan dalam

penjelasan undang-undang nomor 19 itu ditegaskan bahwa wakil itu termasuk .... /

116

termasuk. Jadi kita hanya dalam praktek kalau baca undang-undang

nomor 19 masih didebat lagi kita di lapangan Pak. Wakil kita

tidak masuk disini. Kita kan tidak bisa bawa kemana-mana

penje las an undang-undang. Sekarang t inggal tunjukkan Pasal- yang

baru ini. Jadi se~etulnya ini tidak ada perobahan hanya yang

tadinya ada di penjelasan undang-undang nomor 19 dimasukkan

kedalam batang tubuh KUP.jadi tidak ada perobahan substansi.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Sebenarnya tidak ada masalah karena secara

substansial ini sebenarnya adalah banyan untuk lebih memperjelas

saja. Baik kalau begitu F.KP setuju, F.ABRI setuju, F.PP setuju,

F.PDI bagaimana ?

JURU BICARA F.PDI ( SETYADJI tAWI, BA)

Kalau begitu berarti tentang ketentuan baru yang diambil dari

sana mari kita lupakan saja. Baru untuk kita sendiri yang tidak til*·'.\\ '

akan bert en t angan dengan undang-undang yafJ$;. ada.:-. ' ~: . . ,.

KETUA RAPAT : if!<.. ;~

Baik terima kasih. Jadi kembali saya &~an ba~akan

u. Penanggung pajak

117

ialah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab ataa pembayaran pa­

jak koma te:rmaeuk wakil yang menjalankan hale dan memenuhi kewajiban wajib

pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan titik ko-

ma..

Baik bisa kita aahkan.

( Palu dik:etok satu kali )

Baik,· ealanjutnya kita be~indah kepada,

JURU BICARA FPDI (SNPYADJI L.l:..\v!, BA)

Sebentar Pale,

Jadi ini pindah ke a sana ke b, nanti diusulkan ke Timus ya Pak.

KEI'UA RAPAT :

Kita eerahkan ke Timus untuk mengaturnya, sistimatika keselur~annya.

Kemudian huruf p, ini juga merupakan ketentuan baru dan kita mulai Frak.si

FABJli.

JURU BICARA FABRJ __ (DRS· • .uSOEriKNO )2 . . :

Terima kaaih,

Mengenai pengertian pembukaan ini memang kami awam ini, mestinya ac­

counting yang ada.

SS\Y'a kira begin! Pak saran barangkali dari Pemerintah ada accounting yang

bisa merumuskan/menjelaakan begitu. Tetapi kalau melihat rumusan diaini,

raaa-raaanya kok belwn lenakap .ini, oleh aebab itu Fra.ksi ABRI menyaran - '

kan barangkali dari Pemerintah ada accounti.ng yang bisa menjelaslcan lebih

lanjut begitu. Saya kira demikian.

KE.'TUA RAPAT :

Baile terima kasih Frakei ABRI, eilak.an FKP.

JURU BICARA FKP (H. JUSUF TALI:B I SH)

Terima kasih,

Sambil juga menambahkan apa yang dieampailcan oleh lt,ra.ksi ABRI, kita

membaoa berulang kali, kelihatannya juga banyak lcata-katanya yang agak

double •••••••

118

double, yai tu pembukua.n adalah suatu proses penoatatan yang dilakukan se­

oara teratur untuk mengumpulkan dan data dan apa ini, dannya double, dan

yang di depan dicoret, data dan informasi yang bersifat. Jadi sebaiknya

lebih dij alaskan lagi sehingga apakah ini juga di dalam penjelaaan nant i­

nya di dalam hubungan dengan beberapa pas'll. sudah oukup jelas. Jadi seka­

li lagi kami menek.ankan pada penjelasan. Terima kasih Pak.

Km'UA RAPAT :

Terima kasih FKP, silakan FPP.

JURU :BICARA FPP ( ALIMARWAN HANAN, SH) a

Kami akan mencoba pelan-pelan saja Pa.k, pembukuan adalah suatu pro­

sea pencatatan yang dilakulcan secara teratur Wltuk mengumpulkan data dan

infor.masi yang bersifat atau mempunyai sifat keuangan yang meliputi kea~

an harta, kewajiban modal, •••• •••• •••• dan biaya dalam jangka waktu ter­

tentu. Jadi harus ada jangka waktunya kalau pembukuan itu, dan jangka wa.!£

tu tertentu yang pada akhir tahun pajak dipakai untuk menyus\Ul laporan k_!

uangan. Ini tisul kami, terima kasih.

Kh""TUA:.. RAP AT :

Terima kaaih FPP, silakan FPDI.

JURU BICARA FPDI. (DRS. H. SUBAGYO) :

Pas.

JURU BICARA FP.P ( ALIMARWAN HANAN, SH) :

Sebentar sebentar, melengkapi,

Sambil menunggu usul kami diterima atau tidak, bagaimana menurut ru­

musan akuntansi sendiri, yang lebih tahukan alcuntan, kami ini ik:ut-ikuta.n

saja lah tentang ini. Kalau menurut akuntansi sudah betul, kami nunut sa­

ja kecuali hal itu mencolok berlainan. Terima kasih.

Kill'UA RAPAT :

Silakan Pemerintah.

PEMERINTAH ••••••••

119

PE)1ERINTAH (DRS. IMAN SAMARYO) :

Terima kasih Pale,

Pada dasarnya pembukuan 1 tu baru. memungkin dari pembulcuan i tu dapat

dihi ttme pajak yang teru.tang. Itu prinsip dasar. Oleh .karena 1 tu mengenai

definisi pembukuan itu aendiri kalau kita lihat dari ketentuan yang lama

disini memang d.alam ketentuan umum, ketentuan lama tidak mengatur, tetapi

dikemukak.an pada Pasal 28 ayat ( 4) yang menyangkut masalah apa i tu pembu­

kuan, diaitudijelaskan bahwasanya pembukuan setidak-tid.a.k:nya atau pembu­

kuan itu merupakan oatatan yang setidak-tidaknya menoantumkan adanya buku

kas tentang utang dan piutang dan persediaan yang nanti pada akhir tahun

akan dibuat daftar neraoa rugi labanya ·atau laporan keuangan. Jadi keten­

tuan yang lama ha.nya mengatur setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, kare­

na memang pembukuan ini pada dasar.nya diletakkan kepada para wajib pajak

itu eendiri tetapi yang memungkinkan bag! pajak untuk dapat menghitung P!

jak yang terutang, itu inti d.aaarnya. Kalau melihat definiai yang lama di

situ dikatakan setidak-tidaknya atau stikurang-kurangnya menoantumk:a.n ada­

nya buku kae, bank, kemudian daftar utang piutang dan persediaan. Ki ta m~

lihat bahwasanya pandekatannya ha.nya pada masalah income side, aegi rugi

laba, tetapi bukan berarti segi neraca itu tidak diperhatikan, karena di­

aitu dikatakan setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya, tetapi pengerti­

an seoara aooounttng itu biaa menimbulkan penafsiran bahwaaanya seolah -

olah pembulcuan itu haeya masalah penoatatan zugi laba aaja. Oleh karena

itulah di dalam ketentuan yang baru ini diusulkan ada.nya perubahan bahwa­

sanya pembukuan itu sendiri haru.s meliputi penoatatan, neraoa, dan rugi

laba. Disitu dijelaskan yang d-imakaud neraoa disini otomatis adalah yang

mex.upa.kan harta, kewajiban, utang dan modal, itu neraca Pak prinaip.

Kemudian yang menyanglcut masalab l.'Ugi laba, penghasilan, dan biaya. Ini

kita kemukakan pengertian yang baru ini yang pada akhir tahun akan diper­

gunakan untuk menyusun laporan keuangan yang meru.pa.kan daftar neraca dan

rugi laba.

Itu pemilc~ P&k, terillla lcaaih.

KE:l'UA RAPAT 1

Terima kasih kepada Pemerintah, mungkin dari FPP setelah mendengar -

kan penjelasan Pemerintah.

JURt1 BICARA FPP (ALIMARWAN HANAN, SH) :

Dari penjelaean Pemerintah ini, kenapa kita tidak memuat dalam jang­

ka waktunya itu, lean itu. biea eaja kaja.dian dalam praktek, mungkin sekali

tiga •••••••••••

f20

tiga bulan pada waktu Bapak mengejar pajak, aekali enam bulan, satu kal.i

satu bulan. Apa keberatan klta meletakkan waktu. Terima kasih Pak.

PEMERINTAH (DRS. IMAM SAMARYO) s

Terima kaaih Pale,

Jadi memang kalau kita berbicara pembuk:uaD, itu menganut suatu peri_2

de, tetapi mengenai periode itu sendiri kita atur dalam ketentuan Paaal 28

mengenai apa pembukuan itu send.iri dalam arti teknik pelaksanaarmya, dim!,

na diaitu mengatakan bahwasanya pembukuan dilakukaij aesuai tahun pajak p~

gi :yang beraangkutan, atau tahun taqwim apa tahun pajak, disitu Pak di -

atur. Jadi tergantung Pale, apabila yang beraangkutan menganut bahwasanya

periode pembukuannya adalah tahun taqwim, 1 Januari sampai 31 Desember ~

ka otomatis masa periode pembukuannya adalah dari Januari sampai dengan

Desember, tetapi kalau yang bersangkutan menganut · tahun buku yaitu di luar

tahun taqwim misalnya 1 Februari sampai dengan 31 Januari tahun berikutnya

periodenya itu, begitu Pak.

Pada dasar.nya memang pembukuan menganut adanya suatu periodeisasi, tetapi

itu adalah teknis daripada tata cara pembukuan itu sendiri yang dikemuka­

kan pa.da Pasal 28, aedangkan disini menyangkut masalah de.finisi saja.

Terima kasih.

K11'.rUA RAPAT :

Terima kasih, bagaimana FPP setelah mendengarkan penjelasan Pemerin­

tah ini. Bisa menerima ? •

JURU BICARA FPP (ALIMARWAN HANAN, SH) :

Pertanyaan itu, apakah Pamerintah berkeberatan jika ditambah jangka

waktu itu. Itu yang pertanyaannya, tidak keberatan, kenapa tidak kita te­

gaskan.

KE'rUA RAP AT :

Saya kira dengan penjelasan tadi tentu Pemerintah sudah menjawab, ber

arti rumusunnya tetap kalau boleh saya simpulkan Pemerintah tetap mengusu!

kan rumusan seperti ini. Mungkin ada pendapat dari Fraksi lain ? • Sila.kan

JURU BICARA ••••••••••••••

Pasal 28 ayat berapa itu Pak. PE}tE.:RmTAH •••••••

t.21

PEMERINTAH (DRS • IMAM SAM.ARYO) :

Khueusnya mengenai periode Bapak bisa lihat S¥at ( 8) •

KEH'UA RAPAT :

Baile, sekarang FPDI Pak Subagyo.

JURU BICARA FPDI (DRS. H. SUBAGYO) :

Sudah pas.

KEI'UA RAPAT

Baile ·

PEMERINTAH (DR. MANSURY) :

Kami akan tambahkan penjelaaan tad! mengenai periode i tu Pale. Perio­

de itu sendiri memang tidak perlu karena di dalam rumusan inikan sudah a­

khir tahun, jadi aebetulnya itu beraambung-aambung tetapi pada akhir ta -

hun itu dieusun laporan keuangan. ·Tad! Pak Arie Soelendro juga mengemuka­

kan yang panting bagi perayaratan disini adalah dia biaa dipakai untuk

menghitung pajak: yang terutang. Namun demikian karena akhir tahun itu ha­

nya terbataa untuk keperluan PPh, kami daripihak Pemerintah jadi teringat

juga bahwa ini bel~ teroakup pembukuan tentang pajak pertambahan nilai

yang sebetulnya itu periodenya tidak tahunan, tetapi bulanan, dan untuk

itu saya kira mengenai PPN ini perlu juga ditambahkan disini aehingga ru­

muaannya akan menjadi sebagai berikut : Pembukuan adalah auatu proses pe~

oatatan YallS dilakukan aecara teratur untulc meD8WJlpulkan data dan infonn.!

ei yang bereifat kauangan yang meliPiati keadaan harta, kewajiban, modal,

penghaeUan dan biaya aerta jumlah harp. perolehan dan penyerahan barang

dan jaaa yang terhutang maupun yang tidak terhutang pajak pertambahan ni­

lai yang dikenakan paja.k pertamba.han nilai dengan tari.f nol persen dan yg

d!kenakan pajak penjualan ataa barang mawah yang ditutup dengan menyusun

laporan keuangan berupa neraoa dan perhitungan rugi laba pada aetiap akhir

tahun pajak.

Jadi untuk menoakup tadi itu keinginan agar supaya dalam rumuaan ini harus

tercakup pembukuan untuk keperluan perpajakan. Jadi mungkin untuk keperl~

an pengusaha dia perlu bagi deviden, dia meati tutup juga itu buku. Tapi

untuk keperluan perpajakan memang ya pada a.khir tahun paja.k aelain dibuat

laporan keuangan, juga di dalam pembuk:u.an itu na:r:uu ~o;.;.~(;a..nv..;un k.lasifikaai

PPN ••••••••••••

122

PPN barang-barang yang kena nol persen, barang-barang yang kena bara.ng

mewah. Demikian tambaha.n dari Pemerintah Pak.

Kill'UA RAPAT :

Ternyata Pemerintah membuat rumusan tambahan baru, dan untuk itu kl:

ta memerlukan tanggapan lagi dari Fraksi-fraksi. Kita mulai dari FPP.

JURU BICARA FPP (DRS. JUSUF SYAKm) :

Kalau kita dengar rumusan baru dari Pemerintah itu memang diambil -

kan dari beberapa diktum di dalam, seperti misalnya Pasal 28 ayat (4) PPN

SS\fa pikir kalau andaikata sekarang, anda~kata pembukuan ini tidEik dima­

sukkan katentuan umum bagaimana, apa membikin kesulitan ndak dalam mema­

hami Undang-undang· Perpajakan ini. Kalau diktumnya itu sudah jelas, pa -

tokannya-patokannya sudah j elaa di dalam pembukuan ini 1 bagaimana kalau

itu audah jelas tidak usah dicantumkan dalam ketentuan umum, karena ka -

lau mau ditulia dalam ketentuan umum, panjang aekali itu, yang itu se -

sungguhnya diambilkan dar! diktum.

Jadi ini mohon dipertimbangkan kalau memang dalam diktumnya nanti itu s~

dab jelas 1 tidak perlu dijelaskan di d.alam ketentuan umum, karena kalau

itu dicantumkan, orang baca kan panjang aekali.

Jadi mohon kita pikirkan bagaimana andaikata, andaikata memang tidak me­

nimbulkan kesulitan dalam memahami undang-undang ini nanti, masalah pem­

bukuan ini tidak dimasukkan dalam ketentuan umum.

Terima kaaih.

KIDI'UA RAP AT :

Baile terima kasih, FPDI silakan.

JURU BICARA FPDI (DRS. H. SUBAGYO) :

Terima kasih Bapak Ketua,

Barangkali kami agak berbeda dengan rekan dari FPP, bahwa kenyataan

istilah atau kata pembukuan ini tersibar berulang disabut dalam batang t~

buh artinya perlu ada ketentuan umum. Kemu.dian di dalam ketentuan umum d.! pat dicuk:upi dengan rancangan yang ada karena itu merupakan pengertian

pembukuan. Soal kemu.dian nanti atas daaar melalui pengertian ini diterap­

kan ke PPh, diterapkan ke PPN, diterapkan kemana lagi eudah diatur dalam

pasal, jadi sudah pas diaini 1 pengert ian pembukuan yang dimakaud seperti

inllah •••••••

inilah, soal nanti penerapannya tmtuk_.blf.dfing pajak apa sektor pajak yang

mana, itu nanti di dalam pasal, kalau kemudian dirumuskan pengertian ke­

tentuan umum pembulcua.n seperti yang tadi itu jadi meru.out, jadi lepas d.! ri konteks pengertian ketentuan umum mengenai pembukuan.

Terima kasih.

KEJ!'UA RAPAT a

JURU BICARA FKP (H. JUSUF TALIB, SH) :

Dari FKP prinaipnya dapat menyepakat i rumusan ini, dan saya kira ini

sud.ah dikaji dari berbagai unsur yang masuk sebagai komponen dalam pembu­

kuan 1 dan memang pembukuan ini banyak diaebutkan dalam batang tubuh un -

dang-undang PPh dan PPN. J adi dengan demikian daya kegunaannya dari peru­

musan ketentuan umum tenta.ng pembukuan ini akan banyak untuk khususnya ~

dang-undang PPh daD Undang-undang PPN. Saya kira itu saudara Pimpinan.

KEI'UA RAPAT :

Terima kaeih; silakan E1A.BRI.

JURU BICARA FABRI (DRS. SOETIKNO) :

Dengan perumusan yang baru ini kami sependapat untuk itu di ketentu­

an umum, jadi ini sesuai dengan FKP tadi biaa untuk pedoman bagi RUU PPh

dengan PPN. Hanya tentunya apa yang dijelaak.an itu tidak boleh dua:J!ali

artinya di dalam diktum Paaal 28 ayat (4) itu harus disesuaikan, artinya

kalau euda.h disebutkan di dalam ketentuan umum ya Pasal 28 ayat ( 4) ini

haru.a didrop begitu, jadi tidak double. Saya kira demikian •

•. lQJmU!_.~A.~ a

Terima kaeih Frakei ABRI, aelanjutnya dipereila.kan kepada Pemarin­

tah. Tadi ada beberapa pendapat teru.tama dari Fralcei Karya dan Frak8i

ABRI dan juga Fralc81 PDI yang hampir bereamaan menganggap bahwa rumuaan

ini eudah memberikan pel)gertian tentang pembukuan, lean tuju.annya tadi ada - r ~ ft ._.,l 'tf1.' .t • "' , • , • 4 .. '. '· ·~ 'o \ • __.

lab untuk lc'ep&rlu~ '·pe1'J)~alcan agar diperoleh kepastian hukum. Mungkin d_!

ri Pemerintah ada pendapat, silak:an.

PEMERINTAH •• •••

\24

PEMEXINTAH (DR. MANSURY) :

Pemerintah saya kira memang menginginkan supaya ada perumusan yang

berlaku baik untuk PPh maupun untuk PPN, dan kata-ka.ta pembukuan itu me­

mang disebut beberapa kali, karena itu kalau ada rumusan umum, itu dia

lebih fleksibel mencakup selllU8.llya, dengan demikian kami ingin memperta -

hankan rumusan baru yang baru kami usulkan.

KETUA RAPAT :

Rumuaan baru yang tadi diusulkan. Baile, kalau demikian halnya ooba

Pale diulang supaya Fra.ksi-fraksi lainnya bisa menoatat dengan baik.

PEMERINTAH (DR. MANSURY) :

Pembukuan adalah euatu proses penoatatan yang dilakukan sdoara tera­

tur untuk men~pulkan data dan infomasi yang bersifat keuangan yang me­

liputi keadaan harta kewajiban modal penghasilan dan biaya: serta jumlah

harga perolehan dan penyerahan barang dan atau jasa dan penyerahan barang

atau jasa yang terhutang maupun yang tidak terhutang pajak pertambahan n_!

lai, yang dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tar!£ nol peraen dalam

kurung nol persen dan yang dikenalcan pajak penjualan atae barang mewah yg

ditutup dengan menyusun laporan keuangan beru.pa neraca dan perhitungan ~

gi laba pada setiap tahun pajak berakhir titik. Sudah Pale.

KgrUA RAPAT a

Silakan kita mulai dari FKP dahulu.

Jadi ini ru.musan ternyata diambll dar! Pasal 28 ayat {4) ingin dipf!!

dahkan ke ketentuan umum. Ini kira-lcira bagaimana menuru.t pendapat Frakai + .. ·- • • - - - .. , ~

fraksi, apakah sudah t~pat atau' :belum. -K&m.i mulai dahulu dar! FKP silakan.

JURU BICARA FKP (H. JUSUF TALIB, SH) :

Terima kaaih Pak,

Jadi aebagaimana tad! pertama yang kami sampaikan, kami ingin belwn

mendapatkan penjelasan, maka pemindahan darlpada unsur-unaur beberapa ke­

tentuan da.ri pasal 28 ayat (4) ini dimasukkan dalam ketentuan umwn, ya k!

lau memang demikian ini yang diauaun oleh ahlinya yang akan melaksanakan­

nya, jadi sudah mengetahui sasaran apa yang harua dimaaukka.n dalam pembu­

kuan yang tadi termasuk di dalam tugas pemeriksaan dan sebagainya. Kami

aependapat •••••••••

1'25

sependapat konsap yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak.

Terima kasih.

K~A RAPAT ;

Baik, terima kasih FKP, silakan FABRI.

JURU BICARA FABRI (DRS. SOE'.PIKNO) :

Kami sependapat dene;a.n Pem,~rintah, hanya kami ingin menanyakan Pasal

28 ayat ( 4) ini bagaimana, disarankan ini dicabut saj a, didrop.

KE'I'UA RAPAT :

Selanjutnya FPDI.

JURU BICARA FPDI (DRS. H. SUBAGYO)

Terima kaaih Pale Ketua,

Barangkali kita perlu merenung ulang bahwa yang kita tuangkan dalam

ketentuan umum itu ya yang bersifat umum, kalau kernudian sudah rinoi se­

perti tadi kami tangkap, sudah merupakan ketentuan khusua, itu nanti dapat

diatur di tuangkan di dalam pasal, dengan demikian oengert ian pembukuan ini

nanti dapat bermantaat tidak haeya untuk PPh , tidak hanya untuk PPN, ti­

dak hanya untuk apa lagi, pokoknya aemua pengertian tentang pembukuan itu

ya yang bersifat umum seperti ini. Soal nanti pen rapannya untuk PPN begi­

tu, untuk PPh begin!, untuk apalagi, bagaimana lagi itu di dalam pasal me­

mang perlu diatur. Tetapi ini yang dimakaud dalam ketentuan undang-undang

ini adalah pembukuan adalah barangkali kita tidak usah sampai kepada pe -

ngertian yang bersi£at khusus. Kurang lebih demikian, terima kasih.

KEn'UA RAPAT :

Baile, silakan FPP.

JURU BICARA FPP (H. BACHTIAR CHAMSYAH) :

Setelah mendengar penjelaean yang terakhir tadi, nampa.knya pengerti­

an pembulcuan semakin luas dan itu biaa menimbulkan berbagai penafsiran -

penafsiran baru lag!. Oleh karenanya agar lebih tepat kami cenderung pada

konsep daear semula eaja.

h.tunuli~c.1.:n ••• • ••••••

~26

Kemudian seperti yang dijelaskan rekan kita dari FPDI tadi kalau

nanti pa.da batang tubuhnya ada hal-hal yang lebih teknis lagi, itu tidak

ada masalah. Tetapi kalau. sekarang ini eeperti itu, yang namanya penger­

t ian nant i agak berbeda dengan pengert ian pembukuan yang umum dipakai r.!:

sanya kurang pas Pale. J adi kami cenderung kepada yang pertama saja.

Terima kasih.

KEn'UA RAP AT :

Baile, sekarang kami silakan kepada Pemerintah setelah mendengarkan

tangsapan dari F~aksi-frakai tadi, tentUJl7& Peme~intah bisa memaklumi,

ada Fraksi yang sebenarnya tidak keberatan tetapi ada juga tadi yang me­

nginginkan tetap pa.da rumusan pertama. Silakan Pale.

PEltt:t:RINTAH (DRS. IMAM SAMARYO) :

r.rerima kasih Pak,

Kembali mengenai masalab pembukuan itu sendiri Pale, tadi eudah dike­

mulcakan pada dasamya pembukuan itu hams disusun yang memungkink.an dapat

dihitungnya pajak yang terutans titik, pa.da daaarnya. Tetapi dihubungkan

denean t (-:>orl akuntaneinya, karena kalau klta eudah berbicara masalah pem­

bukuan kita akan berbicara masalah akuntansi.

Di dalam definisi mengenai pembukuan disini karena memang tercantum di d_!

lam pasal-pasal yang ada di dalam ketentuan undang-undang Perpajakan No -

mor 6 ini yang baru. maupun nanti Bapak bisa meli.hat di PPN maupun PPh, ada

kata-kata istilah itu, maka di dalam ketentuan umum perpajakan disini ki­

ta berusaha membuat suatu definisi yang umum.

Definiai umum disini yang kami kemukakan, apapun de!inisinya meskipun umum

harus merupaka.n suatu rangkaian yang tertutup karena ini pembukuan. Pem -

bukuan berawal dari suatu pencatatan berakhir dengan suatu laporan keuan~

an neraca rugi laba. itu cakupan pembu.kuan, mulai awal dan tertutup. Oleh

ka.rena itulah di dalam de!inisi umum disini, karena tad! dikemukakan bah­

wa harus memungkillkan dapat dihitungnya pajak yang terutang, kembali dib~

gi dua, PPh dan PPN. PPh dalam kaitannya dengan pembukuan, kembali tadi,

harus mencantumkan apa yang dikemukakan dalam neraca dan rugi laba, dida­

lam istilah accountingnya kita berbioara neraoa itu adalah daftar harta,

kewajiban itu utang, dan modal, itu sisi neraca. Di dalam pengertian rugi

labanya adalah penghasilan dan biaya, itu sudah umum sek.a.li Pa.k.

Kemudian yang kaitannya dengan pajak pertambahan nilai dibuka suatu isti­

lah yang memungkinkan dapat diketahuinya peredaran, disini Pak, jlii harga

perolehan, jadi pembelian kalau kita kaitkan dengan pajak masukan kemud:iian

penyerahan ••••••

127

kemudian pe:nyerahan barang atau jasa yang ada kaitannya dengan pajak pe­

ngeluaran, dimana PPN menganut ada prinsip yang terbelah (?), ada yang

prinsip kena nol persen, dan sebagainya. Jadi ini semua auda.h pengertian

umum untuk PPh maupun PPN yang kami definisika:a dalam de£inisi di depan.

Jadi itu eudah definisi umum.

'128

Kemudian ki ta kai tkan dengan Pasal 28 ayat ( 4). Pasal 28

pada dasarnya mengatur pembukuan i tu apa? Tadi saya sependapat

dengan apa yang telah dikemukakan oleh Bapak dari Fraksi POI

tadi, mengenai masalah yang ada di dalam pasal itu adalah yang

detail. Yang menganut pengertian pembukuan-pembukuan itu

sendiriHanya pak untuk diketahui kalau di dalam Pasal 28 ini yang

sebenarnya dikehendaki adanya uraian detail terhadap pembukuan,

uraiannya itu tebal sekali pak. Yang nanti akan kami kemukakan

dalam Kep Dirjen dan lain sebagainya. Ada tata buku tunggal, ada

tata buku berpasangan, ada tata buku bagaimana mempergunakan fasilitas komputer itu sangat komplit.

Oleh karena itu tetap pak, kita batasi sistem pembukuan apa

yang sebenarnya secara uraian tetap tertutup. Yaitu kita ambilin

poin-poinnya. Mengenai pembukuan itu sendiri terdiri dari apa,

kita dipinisikan dalam Pasal 28 ayat (4).

Maka di situ dikatakan bahwa pembukuan bukan suatu proses.

Kalau yang di depan dipinisi itu merupakan suatu proses

pencatatan, kalau disini merupakan "terdiri dari" itu lain pak,

dan sebaginya dan seterusnya kebawah. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, dengan pernjelasan yang terakhir ini tadi saya

berkesimpulan bahwa justru rumusan lama lebih cocok untuk tetap

kita pertahankan sehingga Pasal 28 ayat (4) itu bisa tetap

berlaku kalau rumusannya lama masih ki ta pakai. Atau bagaimana

kalau ini kita Timuskan saja.

JURU BICARA F K P (H. JUSUF TALIB, S.H.)

Saya bisa memberikan sedikit usul dan wawasan mengenai

perumusan ini.

Khususnya yang menyangkut ada kalimat yang bersifat atau

mempunyai sifat keuangan.

Di sini ya kita sama-sama belajar di situ mendalami masalah itu.

Mengapa mesti ada kalimat ini pak, bukankah di sini sebetulnya

langsung saja tidak ada kalimat yang bersifat atau mempunyai

sifat ......... .

1:29

sifat keuangan tetapi data dan informasi ya·ng meliputi keadaan harta, kewajiban , modal, dan seterusnya, ya memang itu semua

menyangkut keuangan pak, jadi tidak ada lagi, tidak perlu. Kita

mernang tidak pernah mengenal dipinisi yang bersifat keuangan dan

lain sebaginya. Jadi saya lebih cenderung istilah yang sifat dan

mempunyai sifat ditiadakan lasung saja pak. Demikian kira-kira

Bapak Ketua. Terima kasih.

JURU BICARA F ABRI DRS. SOETIKNO.

Saya kira begini pak, kalau tadi ada rencana untuk Timus,

saya kurang sependapat karena ini masalahnya cukup berat dan

Timus saya kira nanti terlalu banyak masalah-masalah. Ssaya kira

untuk Pasal ini karena waktunya sekarang sudah setengah lima

lebih, ini mlebih baik dipending nanti malam kita baca-baca lagi

kita menyelesaikan dua huruf "p dengan "x" ini kemudian besuk

pagi kita awali dengan pembicaraan yang huruf "p ini.

KETUA

Tadi Fraksi POI ada usul,.

JURU BICARA F POI : SETYADJI LAWI. SH:

Dipending dulu.

KETUA RAPAT :

Kita pending dulu untuk besuk baru kita bicaraka. Besuk pada

awalnya kita mulai dengan melanjutkan ini pasal yang lain khusus

Pasal ini kita pending dulu.

JURU BICARA FKP H. JUSUF TALIB, S.H:

Kita selingi pasal-pasal yang lain.

JURU BICARA FPP ALIMARWAN HANAN, SH:

Kami setuju banget kami lihat karena pemerintah masih

menghebndaki unsur pemerataan.

KETUA RAPAT

'130

KETUA RAPAT:

Saya persilakan FKP.

JURU FKP H. JUSUF TALIB. SH:

(FKP setuju).

KETUA RAPAT:

Pemerintah dunaan int ktta P•ndtna dulu, kita bicarakan besuk.

PEMERINTAH DR. MANSURY:

(Pemerintah setuju).

KETUA RAPAT

Baik, dengan demikian Saudara-saudara sekalian khusus ayat

ini kita pending dulu kita bicarakan besuk ayat ini jadi kita

pending dulu besuk kita bicarakan setelah malam ini mungkin

kita dalamami lagi masalah ini. Baik, kita beranjak sekarang

kepadn huruf "w". Yaitu tentang masalah penelitian. Saya

persilakan dari FKP.

JURU BICARA FKP: H. JUSUF TALIB, SH:

Terima kasih, karena ini hal baru dan masuk ketentuan baru

pertama yang kami ingatkan hanya masalah terutrang dan berhutang

dulu.

Dimana penelitian ini merupakan hal yang baru yaitu yang kan

memberikan pengertian tentang penelitian. Sehingga dalam

pelaksanaannya nanti akan lebih lagi memberikan tentang kepastian

hukum dari pada pelaksanaan Rencana Undang-undang ini. Terima

kasih pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Kami persilakan Fraksi ABRI.

JURU BICARA

131

JURU BICARA FABRI: DRS. SOETIKNO

Saya kira Fraksi ABRI tidak ada masalah pak dengan

rumusannya ini. Saya kira setuju pak.

KETUA RAPAT

Saya persilakan Fraksi PDI.

JURU BICARA F POI : (OJUPRI, SH)

Barangkali pak, mungkin ditemukan disini dalam penelitian

itu ada pengaturan. Sehingga kalimat di belakang adalah ditambah

dengan "sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian · sesuai

dengan ketentuan yang berlaku itu adalah bukan penelitiannya

tetapi apa yang di teliti itu apakah sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Terima kassih.

KETUA RAPAT

Saya persilakan FPP.

JURU BICARA FPP: (ALIMARWAN HANAN, SH):

Kami sudah agak cinta dengan yang rumusan yang lama. Lalu

kami tinggal masalah penempatan tadi sebagaimana awal sudah kami

sampaikan supaya penelitian dulu dan pemeriksaan. Jadi tegasnya

cukup yang ini.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan pada Pemerintah. Jadi ada usul dari Fraksi

POI untuk menambahkan kata-kata yang "sesui dengan ketentuan yang

berlaku". Dari FKP dan Fraksi ,ABRI setuju demikian juga dari FPP

soal tentang penempatannya. Kami persilakan pada Pemerintah.

JURU BICARA PEMERINTAH (DR. MANSURY)

Saya kira sudah lengkap ini pak, karena sudah dijelaskan

disini apa yang dilakukan dengan penelitiuti.n itu.

Yaitu ..... .

t32

Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan, SP ·atau Surat Pemberitahuan dan lampiran­

lampirannya. Termasuk pengecekan tentang kebenaran menul is dan

kebenaran menghitung itu saja. Jadi tidak ada yang sesuai dengan

ketentuan itu tidak ada lagi sedang dengan sendirinya dia hanya

mengecek lengkap, benar menulisnya, benar dua kali dua sama

dengan empat sudah selesai itu. Demikian pak jawaban kami.

KETUA RAPAT

Sekarang kami kembal ikan kepada Fraksi PDI setelah

mendengarkjan penjelasan pemerintah bagaimana

pendapat.

JURU BICARA FRAKSI PDI (DJUPRI, S.H)

mungkin ada

Jadi apa yang dikerjakan adalah kerjaan yang di meja ya pak.

Terima kasih, pas.

KETUA RAPAT

Dengan demikian pasal ini bisa kita sahkan. Kita lanjutkan

yaitu masalah penyidikan. Ini juga merupakan ketentuan baru yang

ingin mempertegas tentang tindak pidana di bidang perpajakan jadi

diua untuk memperoleh kepastian hukum. Kami persilakan, yang

pertama dari FKP.

JURU BICARA FKP (DRS. SOETIKNO)

Terima kasih mengenai isi dari pengertian penyidikan ini

nampaknya substansinya ini diambil dari KUP yaitu Pasal i ayat

{2). Hanya sekarang yang jadi masalah yaitu kalimat yang

terakhir ittu pak. Jadi kalau yang di atasnya itu sudah sesuai

sampai dengan menemukan tersangka ini kami setuju. Kemudian yang

dibelakangnya ini serta mengetahui besarnya pajak yang terhutang yang diduga tidak dibayarkan atau tidak disetorkan. Ini kami

masih tanda tanya ini. Karena penyidikan ini adalah dilaksanakan

dalam rangka tindak pidana yaitu yang diatur di bah 8. Apakah

perumusan serta mengetahui besarnya pajak yang terhutang yang

juga

juga tidak dibayarkan dan juga tidak disetorkan ini sudah mencakup ketentuan-ketentuan pasal yang ada di bab 8 mengenai

ketentuan pidana. Dan saya cenderung untuk kalimat terakhir itu dihapuskan saja

karena di sini saya kira sudah tercakup di dalam pengertian

kalimat-kalimat di atasnya. Saya kira demikian pak.

KETUA RAPAT

Selanjutnya kami persilakan kepada FKP.

JURU BICARA FKP (H. JUSUF TALIB, S.H)

Terima kasih, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Fraksi

ABRI dan juga telah disampaikan oleh Fraksi Karya masalah

penyidikan ini seharusnya kita terlebih dahulu menjelaskan siapa

penyidik itu, Ini tidak ada bukan di sini. Karena Pasal-pasal 39

44 dan 44b itu banyak yang menyebutkan masalah penyidik. Ya

alangkah baiknya kami menambahkan. Penyidik itu adalah sesuai

apa yang diatur oleh Pasal 6 ayat (lb) Kitab UU Hukum Acara

Pi dana.

Ya kalau konkritnya nanti kita sesuaikan dengan ketentuan yang

menunjuk dengan hal ini. Yaitu pejabat pegawai sipil tertentu di lingkungan Dirjen Pajak yang diberi wewenang khusus untuk

melakukan pentidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kemudian kita masuk kepada soal penyidikan. Kami sebenarnya

sebagaimana yang kami sampaikan kurang sependapat ini yang

dicantumkan ini bunyinya. Karena ini sudah menyangkut kewenangan

dari pada Kitab UU Hukum Acara Pidana ini. Apakah salahnya

namanya penyidikan sebaiknya dicantumkan saja bunyi dari pada

Pasal pengertian dari pada penyidikan yaitu yang menyatakan bahwa

serangkaian tindakan penyidik yang da.lam hal dan menurut ca.ra

yang dia.tur dalam Undang-undang Acara Pidana tentang Hukum Acara

Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terangnya tentang tindak pidana di bidang perpajakan

yang terjadi dan guna menemukan tersangka jadi jelas tugasnya itu

pak.

Sehingga nanti ·ada hubungannya yaitu dengan Pasal 39 dan Padal

44 b dar i pad a Rencana. Undang-undang in i. Te r 1 nut h. a,;;, 1 h pak.

KETUA RAPAT: ........... .

r

KETUA RAPAT

Terima kasih FKP. Selanjutnya kami persilakn Fraksi PDI.

JURU BICARA FKP (H. JUSUF TALIB, S.H.)

Terima kasih Saudara Pimpinan. Sidang Panja yang kami

hormati, mengamati rumusan yang diajukan oleh Pemerintah dalam

huruf x mengenai ketentuan umum dari segi substansinya saya kira

memang perlu dijelaskan seperti itu. Yang dijelaskan di sini

bukan masalah penyidik dan pentidikan tetapi penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan itu yang harus diterangkan. Dan

Fraksi POI penelitian disini memang diketemukan berbagai rumusan

rangakaian kata-kata ini dalam berbagai pasal antara lain dalam

Pasal 44 dan Pasal 44b dalam urutan itu. Dan mungkin juga

terdapat di Pasal yang lain, itu yang pertama. Keduakali mari

kita mengamati juga RUU &ecara lengkap. Di dalam Pasal 44 itu

rumusan ini menyangkut juga mengacu kepada UU Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana. Kita lihat sekarang Hukum Acara

Pidana itu sudang mengatur tentang Penyidik dan sudah mengatur

pula di dalam ketentuan umum ini tentang penyidikan.

Sehingga yang diajukan oleh ·Pemerintah ini memang tepat karena

yang dimaksud tindak pidana dibidang perpajakan ini materinya

seperti apa yang diuraikan di dalamnya.

Hanya mungkin dari FPDI ingin memasukkan nanti dari segi

redaksinya itu yang pertama.

Kemudian dalam hubungan ini kami ingin menyatakan kembal i

bahwa yang dijelaskan di dalam ketentuan umum itu kalau memang

disebut berkali-kali di dalam pasal artinya dalam batang tubuh.

Di sini tadi sudah jelas. Sehingga perlu dijelaskan dalam

ketentuan umum ini.

Pertanyaan berikutnya kalau kita mel ihat rumusan dari

Pemerintah ini penempatan diketentuan umum ini sudah benar.

Kemudian timbul pertanyaan apabila sudah diterangkan di dalam

ketentuan umum, mestinya di dalam penjelasan tidak perlu

dijelaskan. Di sini mari kita melihat bersama dalam penjelasan

Pasal ....... .

., ... ·----·

Pasal 44 ini ada dikutip semacam yang dirumuskan dalam ketentuan

umum hanya berbeda. Kami bacakan saja "Pasal 44 ayat (1)

Penyidikan di bidang Perpajakan adalah Serangkaian tindakan

.Penyidik untuk mencari serta mempunyai bukti dan seterusnya itu.

Malah dikata-kata terakhir itu dibuka digelapkan. Disini

rumusnya lain. Kami berpendapat bahwa kalau sudah dijelaskan

dalam ketentuan umum saya kira di penjelasan tidak perlu. Jadi

nantinya di dalam penjelasan ini dihapuskan saja. Khusus yang

menyangkut pengert ian penyidikan di bidang perpajakan ini. Dan

kemudian pengetrapannya di ketentuan umum dan dalam pasal i tu

sudah betul jadi rumusanyan ini kami bisa menerima, mungkin

redaksinya saja nanti yang berubah. Tetapi dengan catatan di

dalam penjelasan itu dihapus sepanjang yang menyangkut penyidikan

d i b idang perpaj akan. Sedangkan yang menyangku t peny i d i kdan

sebaginya itu saya kira masih perlu. Oleh karena itu mengacu

kepada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Jadi ini Pasal 44 jelas, sehinggadengan perkataan lain kami

setuju dengan rumusan Pemerintah ini tetapi ingin mengusulkan

nanti redaksinya nanti disempurnakan.

Kedua, di dalam penjelasan Pasal 44 ayat ( 1) supaya

dihapuskan supaya tidak bebel yang isinya rumusannya berbeda

tetapi isinya sama. Karena ada kata digelapkan ini disetorkan

tidak disetorkan begitu, jadi supaya sinkron ini dihapus saja.

Sehingga demikian sudah menjadi sempurna ini rumusan prinsipnya

kami terima kemudian redaksinya saja nanti di Timus. Kemudian

menjabarkan isi yang terkandung di dalam Pasal 44 ayat (1) dan

Pasal-pasal lain. Demikian Saudara Pimpinan dan terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih Fraksi PDI. Yang terakhir kami silakan FPP

untuk menanggapi Pasal 1 x ini, silakan.

JURU BICARA fPP : (H. BACHTIAR CHAMSYAH)

Kami kira waktu sudah dekat jam tujuh belas ini, oleh karena

itu kami setuju dengan rumusan yang direncanakan oleh Pemerintah.

KETUA RAPAT

... I

~--- -------

KETUA RAPAT

Baik, terima kasih kepada FPP. selanjutnya kami persilakan

kepada Pemerintah untuk menanggapi tadi ada usul tanggapan dari

FKP dan FPDI, kami persilakan.

JURU BICARA PEMERINTAH :(DR. MANSURY)

Terima kasih pak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya

bahwasanyya pada dasarnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik

pegawai negeri sipil dalam kaitannya dengan penyidikan perpajakan

kita mengikuti juga. Tetapi berkaitan dengan dipinisi dengan

penyidikan itu sendiri mohon diperhatikan mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan ketentuan tindak pidana fiskal. Memang di dalam

dipinisi penyidikan itu sendiri kita sebagian memang mengambil

dari ketentuan dipinisi yang dikemukakan pada KUP Pasal 1 angka

2. Memang di situ dibatasi kepada adanya tindak pidana dan

tersangka. Sekarang yang menjadi pertanyaan mengapa pengungkapan

kalimat terakhir dalam bentuk mengetahui besarnya pajak yang

terutang yang diduga tidak dibayarkan atau tidak disetorkan.

Disini harus dikaitkan dengan bunyi Pasal 38 dan 39 itu sendiri

pak.

Karena kalau kita berbicara dengan upaya penyidikan maka ke~iatan

penyidikan itu sendiri harus da_pat pertama adalah mengenai

masalah ada membuktikan adanya unsur tindak pidana piskalnya itu

sendiri yang dimaksud Pasal 38, 39 juga menemukan tersangka dan

yang ketiga adalah dapat membuktikan adanya kerugian bagi negara.

Sepanjang unsur itu tidak ipenuhi pak, penyidikan tidak bisa

dilanjutkan. Karena kembali tadi itu adalah merupakan persyaratan

yang harus dilakukan. Sehingga oleh karena bunyi Pasal 38, 39

yang menyangkut masalah pidana piskal itu demikian maka

penyidikan yang didipinisikan disini mencakup adanya hal-hal

tersebut di atas.

Ini sekedar penjelasan pak untuk diketahui. Terima kasih.

KETUA RAPAT

Pertanyaan tadi dari FKP pak, mengenai penyidik.

JURU BICARA .......... .

~- ~--~----~---

JURU BICARA PEMERINTAH (DRS. IMAM SAMARYO)

Mengenai pengertian penyidik itu sendfri pak itu sebenarnya

sudah ada pada Pasa1 44 ayat ( 1) di batang tubuh yang kemudian

dije1askan dalam penjelasannya. Bahwasannya penyidik itu adalah

"PNS yang berada di 1ingkungan Dirjen Pajak yang diberi wewenang

khusus. Jadi ini memang tidak dipinisikan secara khusus

diketentuan umum karena kalau ini didipinisikan nanti banyak mengenai masalah pemeriksa, apa yang dimaksud peneliti dan lain

sebagainya dan ini sudah cukup dicakup dalam Pasal 44 ayat ( 1)

ini pak. Mengenai didipinisi itu sendiri yang sebenarnya sudah

diatur dalam KUp Pasal 6 ayat (1) huruf b , terima kasih pak.

KETUA RAPAT

B.a i k, Saudara-saudara seka 1 ian, j ad i se te 1 ah mendengarkan

penje1asan Pemerintah dan saya kira setelah mendengarkan

penjelasan Pemerintah tadi tentunya dari terut.ama FKP dan juga

dari Fraksi PDI. Ada satu pertanyaan dari Fraksi POI yang belum

dijawab mungkin bisa dijelaskan oleh Pemerintah. Mungkin pak

Djupri yang belum dijawab yang mana saya persilakan.

JURU BICARA FPDI : (DJUPRJ, S,H) :

Terima kasih tadi kami menjelaskan di dalam ketentuan umum

yang dirumuskan Pemerintah ini prinsipnya kami setuju mungkin

redaksinya saja yang perlu diperbaiki.

Kemudian di dalam ketentuan karena ini terkait Pasal 44, Pasal

44b dan seterusnya tetapi Pasal 34 juga ada. Jadi tepat itu hanya

pertanyaan kami di dalam penjelasan Pasal 44 ini dicantumkan

penjelasan yang sedikit berbeda istilahnya. Dan saya kira tidak

perlu dijelaskan lagi sudah jelas itu. Artinya sepanjang yang

menyangkut pejabat pegawai Penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan. Apakah di dalam penjelasan itu tidak lebih baik

dihapus sehingga nanti tidak bertentangan dengan ini, jadi karena

sudah jelas begitu.

KETUA RAPAT . . . ..

KETUA RAPAT :

Saya persilakan Pemerintah.

JURU BICARA PEMERINTAH (DR. MANSURY)

Saya kira usul Fraksi PDI bisa kami terima, kalau sudah bisa

di terima ini. Kalau sudah bisa menerima rumusan ini tentu saja

penjelasan yang sudah ada itu tidak diperlukan lagi. Demikian,

terima kasih.

KETUA RAPAT

Saya persilakan Fraksi ABRI.

JURU BICARA F ABRI ; (DRS. SOETIKNO)

Masih tetap belum sependapat yaitu mengenai kalimat yang

terakhir itu, Karena Fraksi ABRI pada dasarnya penyidikan itu

dalam rangakaian kita menindak tindak pidana, jida bukan perdata

yaitu mencari uangnya tetapi perbuatan pidana itu adalah

perbuatan melanggar hukum itu yang dihukum itu perbuatannya bukan

jumlah uangnya. Tetapi orang yang menggelapkan 1 ima ribu sama

seratus ribu ya sama saja, lha ini. Jadi penyidikan i tu adalah

pad a hakeka t nya men car i unsur-unsur yang ada da 1 am pas a 1 ya it u

pasal pada ketentuan_ pidana. Kemudian jadi kalimat yang terakhir

itu tidak relepan ini kalau kita kaji misalnya di dalam Pasal 38

barang siapa karena kealpaannya tidak menyampaikan surat

pemberitahuan disini tidak perlu adanya dicari pajak yang

terutang atau yang tidak dibayar dan dia tidak menyampaikan surat

pemberitahuan kalau itu sudah terbukti dalam penyidikan itu

sudah se1esai. Jadi tidak perlu dicari sampai utangnyaberapa. Ya

karena cuma surat pemberitahuan saja tidak perlu dicari itu.

Karena pasal menyebutkan bahwa tidak menyampaikan surat

pemberitahuan ini sudah kena pasal. demikian juga Pasal 29 ayat

(1) tidak mendaftarkan diri, kemudian yang b tidak memberitahukan surat pemberitahuan. Kemudian misalnya pejabat, pejabat yang

karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban, merahasiakan ini kan

tidak ada masalah uangnya disini. Jadi saya kira Kalimat yang

terakhir ....... .

terakhir itu tidak relepan. Saya sependapat dengan rumusan dari FKP tadi. Saya kira demikian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terimaa kasih. Selanjutnya silakan FKP.

JURU BICARA FKP (JUSUF TALIB, S.H)

Ter ima kas i h pak. sebagaimana yang kami sampai kan rumusan

karena ini kaitannya dari Pasal 39 dan Pasal 44 malah mengait

lagi kepada Pasal 44 itu ayat (2). Disitu menerima dan melakukan

penelitian dan atau penyelidikan, ini lebih · jauh lagi pak tugas

Direktorat ini yang sebenarnya wewenang Kepolisian untuk

melanjutkan dan menyerahkannya kepada penuntut umum.

Penyelidikan ini pak. Sehingga konsep kita disetujui terhadap

konsep pemandangan umum tentang penyelidikan yang kami sampaikan

menuju ke arah sana maka nanti kami juga tidak sependapat dengan

adanya kata-kata ayat (2) ini tentang penyelidikan. Pasal 44 ayat

(2) a dan b.

Ini adalah tugas penuh wewenang dari pada Kepolisian yang diatur

dalam UU Nomo 8 Tahun 1981. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT

Baik terima kasih FKP. Ja.di setela.h mendengarkan pendapat­

pendapat dari Fraksi tadi ada tiga Fraksi yang FKP, FABRI dan F

FPDI yang saya kira sepakat tadi untuk ini dirumuskan lebih baik

lagi dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangnn terutama yang

disarnpaikan oleh FPDI.

Oleh karena itu saya usulkan ini kita pending juga ya kita

endapkan dulu maJam ini besuk kembali kita bicarakan. Bagaimana

Pemerintah.

JURU BICARA PEMERINTAH (DR. MANSURY} :

Kami setuju untuk menunda pembahasan tentang penyelidikan.

Bukan penyidikan. tetapi penyelidikan. yang dikemukan o1eh FKP.

Sedangkan ..... .

Sedangkan mengenai penyidikan tindak pidana dibidang pajak saya

kira kita sama dengan Fraksi ABRI bahwa penyidikan dibidang

tindak pidana dibidang perpajakan itu pada dasarnya ada

penyidikan. Dan oleh karena itu menemukan untuk membuktikan

unsur-unsur tindak pidana. Namun tindak pidana dibidang

perpajakan i tu harus membukt ikan adanya sejumlah kerugian dan

oleh karena itu dalam penyidikan tindak pidana dibidang

perpajakan perlu diketemukan bukti untuk menghitung berapa

jumlahnya pajak yang tidak dibayar yang merupakan kerugian bagi

neaara. Itu melekat itu pak, unsur tindak pidana itu melekat. Harus ada bukti, jumlah kerugian yang diakibatkan karena tidak

dibayarnya pajak itu. Jadi saya kira kita sudah samma dengan

Fraksi ABRI, hanya saja khusus untuk bidang perpajakan unsurnya

itu ada besarnya pajak yang tidak dibayar. Oleh karena itu

menjadi kerugian bagi negara. Demikian tambahan pak. Saya kira

kami mohon persetujuan dari Fraksi ABRI untuk mengatasi perumusan

in i.

KETUA RAPAT

Baik, oleh karena itu untuk memberikan kesempatan Fraksi­

fraksi mengendapkan dulu persoalan ini. Jadi ini kita pending

dulu pak, untuk besuk kembali kita bicarakan hurug x ini. Ya

dengan demikian Fraksi-fraksi setuju? Fraksi ABRI setuju untuk

kita dipending ya, FKP? FKP juga begitu. Baik ini kita. pending

untuk ki ta bicarakan besuk dan kernungkinan juga besuk sekal i­

lagus nanti dibicarakan. Ada usulan-usulan tarnbahan dari Fraksi­

fraksi kalau kita lihat kemarin pada saat memberikan jawaban

kepada Pemerintah ada seperti FKP mengusulkan tambahan di dalam

ketentuan umum itu juga termasuk kita bicarakan.

Dengan demikian kita sudah bisa menyudahi pembahasan di

konsiderns ini dan sebelum ditutup kami ingin kepada Fraksi­

fraksi sekalian daftar nama-nama Timus yang akan duduk di dalam

Tim Perurnus. Karena akan kitra bentuk, kami mengusulkan FKP 5

orang FABRI 2 orang FPp 1 orang dan FPDI 1 orang ditambah 1

pimpinan.

JURU BICARA ....... .

JURU BICARA FPDI ; (DJUPRI. S.H) :

Saudara Pimpinan, kemungkinan untuk mencegah jangan sampai .

terjadi rapat itu macet, jadi entah bagaimana profesional saya setuju FPDI itu seyogyanya disediakan 2 orang dengan maksud kalau satu orang berhalangan tetap atau berhalangan sementara ya, kita kan tidak tahuya. Jadi supaya tidak macet begitu saja untuk Panja.

KETRUA RAPAT

Oen;an demikian Rapat kami tutup. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rapat ditutup pada jam 17. 00 WIB.

Jakarta, 27 September 1994 a.n. Ketua Rapat Sekretaris Rapat,