DEFINISI
Salah satu kegiatan perencanaan kehutanan
yaitu pembentukan unit-unit pengelolaan.
Pembentukan wilayah pengelolaan dilakukan
pada tingkat provinsi, kabupaten/kota serta
pada unit pengelolaan.
Yang dimaksud unit pengelolaan adalah
kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai
fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat
dikelola secara efisien dan lestari yang
kemudian disebut KPH.
KPH berperan sebagai penyelenggara
pengelolaan hutan di lapangan atau di tingkat
tapak yang harus menjamin bahwa
pengelolaan hutan dilakukan secara lestari
sesuai dengan fungsinya.
Di dalam Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun
2007 ditetapkan tugas dan fungsi organisasi
KPH, antara lain :
1. Tata hutan dan penyusunan rencana
pengelolaan hutan
2. Pemanfaatan hutan
3. Penggunaan kawasan
hutan
4. Rehabilitasi hutan
dan reklamasi
5. Perlindungan hutan
dan konservas i
alam
PERANAN KPH
Organisasi KPHP dan KPHL Provinsi
bertanggungjawab kepada Gubernur melaui
sekretaris daerah, sedangkan KPHP dan
KPHL Kabupaten/Kotabertanggungjawab
kepada Bupati/Walikota melaui sekretaris
daerah
Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi
NTB sesuai Keputusan Menhut Nomor
SK.337/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Juni
2009 meliputi area dengan luas ± 889.210 ha
yang terdiri dari :
· 11 unit KPHL dengan luas ± 448.217 ha
· 12 unit KPHP dengan luas ± 440.993 ha.
KPHL Model Rinjani Barat di Kabupaten
Lombok Barat dan Kabupaten Lombok
Timur, telah ditetapkan sebagai KPHL
Model sesuai Keputusan Menteri Kehutanan
No. SK.785/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009; Luas total ± 40.983 ha
terdiri dari : · Hutan Lindung seluas ± 28.911 ha · Hutan Produksi Terbatas seluas ± 6.977 ha· Hutan Produksi seluas ± 5.075 ha
KPHL Model Rinjani Timur di Kabupaten
Lombok Timur, telah ditetapkan sebagai
KPHL Model sesuai dengan SK Menteri
Kehutanan Nomor SK.225/Menhut-
II/2012 tanggal 4 Mei 2012 dengan luas ±
37.589 ha terdiri dari :
1.KPHL Rinjani Barat.
2.KPHL Rinjani Timur
FUNGSI KERJA KPH
DALAM PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN HUTAN
PENETAPAN WILAYAH KPH
DI PROVINSI NTB
6. Menjabarkan kebijakan kehutanan
nasional, provinsi, kabupaten/kota
d i b i d a n g k e h u t a n a n u n t u k
diimplentasikan
7. Melaksanakan kegiatan pengelolaan
hutan di wi layahnya mulai dari
perencanaan , pengorgan i sas i an ,
pe laksanaan , pengawasan serta
pengendalian
8. Melaksanakan pemantauan dan penilaian
atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan
hutan di wilayahnya
9. Membuka peluang investasi guna
mendukung te rcapa i n ya t u j uan
pengelolaan hutan.
1. KPH Lindung (KPHL)
2. KPH Produksi (KPHP)
3. KPH Konservasi (KPHK)
Sesuai dengan Permendagri No 61 Tahun
2010 maka Organisasi KPHP dan KPHL
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD). Pembentukan KPHP dan KPHL yang
wilayah kerjanya lintas kabupaten/kota
dalam satu provinsi ditetapkan oleh
Peraturan Daerah Provinsi,
sedangkan Pembentukan KPHP
dan KPHL yang wilayah kerjanya
s a t u k a b u p a t e n / k o t a
ditetapkan oleh Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.
KPH DI NTB YANG SUDAH
DITETAPKAN DAN DISAHKAN
PEMBAGIAN KPH MENURUT
FUNGSI :
PEMBAGIAN KPH MENURUT
FUNGSI :
KESATUAN
PENGELOLAAN
HUTAN
(KPH)
6. KPHL Ampang
7. KPHP Tambora Utara
8. KPHP Maria
KPHL Model Ampang di Kabupaten Sumbawa,
telah ditetapkan sebagai KPHL Model sesuai
dengan SK Menteri Kehutanan Nomor
SK.751/Menhut-II/2012 tanggal 26
Desember 2012 dengan luas ± 38.681 ha
terdiri dari :
· Hutan Lindung seluas ± 24.168 ha
· Hutan Produksi Terbatas seluas ± 6.252 ha,
· Hutan Produksi seluas ± 8.261 ha.
KPHP Model Tambora Utara di Kabupaten
Dompu dan Kabupaten Bima, telah ditetapkan
sebagai KPHP Model sesuai dengan SK Menteri
Kehutanan Nomor SK.970/Menhut-II/2013
tanggal 27 Desember 2013 dengan luas ±
26.920 ha terdiri dari :
· Hutan Produksi Terbatas seluas ± 12.151 ha
· Hutan Produksi Tetap seluas ± 14.769 ha,
KPHP Model Maria di Kabupaten Bima dan Kota
Bima, telah ditetapkan sebagai KPHP Model
sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor
SK.752/Menhut-II/2012 tanggal 26
Desember 2012 dengan luas ± 27.632 ha
terdiri dari :
· Hutan Lindung seluas ± 8.515 ha
· Hutan Produksi Terbatas seluas ± 14.563 ha,
· Hutan Produksi seluas ± 4.554 ha.
3.KPHL Tastura
4. KPHP Sejorong
5. KPHP Batulanteh
KPHL Model Tastura di Kabupaten Lombok
Tengah telah ditetapkan sebagai KPHL Model
sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor
SK.971/Menhut-II/2013 tanggal 27
Desember 2013 dengan luas ± 16.153 ha
terdiri dari :
· Hutan Lindung seluas ± 11.153 ha
· Hutan Produksi Tetap seluas ± 5.000 ha
KPHP Model Sejorong di kabupaten Sumbawa
Barat, telah ditetapkan sebagai KPHL Model
sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor
SK.963/Menhut-II/2013 tanggal 27
Desember 2013 dengan luas ± 40.988 ha
terdiri dari :
· Hutan Lindung seluas ± 15.762 ha
· Hutan Produksi Terbatas seluas ± 19.952 ha,
· Hutan Produksi Tetap seluas ± 5.274 ha.
KPHP Model Batulanteh di Kabupaten
Sumbawa, telah ditetapkan sebagai KPHP
Model dengan SK Menteri Kehutanan Nomor
SK.342/Menhut-II/2011 tanggal 28 Juni
2011 dengan luas ± 32.776 ha terdiri dari :
· Hutan Lindung seluas ± 14.303 ha
· Hutan Produksi Tetap seluas ± 14.842 ha
· Hutan Produksi Terbatas seluas ± 3.631
ha
: KPHL Rinjani Barat
: KPHL Tastura
: KPHL Rinjani Timur : Kawasan Hutan Di Luar Pengelolaan KPH Yang sudah ditetapkan
: KPHP Sejorong
: KPHP Batulanteh
: KPHL Ampang
: KPHP Tambora Utara
: KPHP Maria
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH VIII DENPASARJl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala RenonKotak Pos 3195, Tlp : (0361) 227826, 227928 Fax: (0361) 227928, DENPASAR
PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT