MATERI BINTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009

1

DAFTAR ISI DAFTAR ISI............................................................................................................. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.......................................................... PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL................................................... KENAIKAN PANGKAT PNS ...................................................................21 MUTASI KEPEGAWAIAN ...................................................................33 41 57 60 PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL......................... PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL.......................... PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS....................................................... PENGGAJIAN PNS KESEJAHTERAAN PNS ...................................................................60 ...................................................................65 66 69 72 1 2 12

- BAPERTARUM............................................................................................ - TABUNGAN HARI TUA............................................................................. - ASURANSI KESEHATAN (ASKES).......................................................... 10. 11. 12. 13. 14. CUTI PNS ...................................................................76 PERATURAN DISIPLIN PNS ...................................................................81 PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN............................................. PEMBERHENTIAN PNS ...................................................................94 PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL...........................................................

86 102

2

FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. UMUM Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan suatu satuan organisasi ditetapkan dalam suatu formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan dengan tujuan agas unit oeganisasai itu mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelangsungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-pokok kepegawaian, PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Dengan demikian, pengertian formasi termasuk di dalamnya jumlah dan susunan jabatan PNS yang diperlukan suatu satuan organisasi Negara untuk mempu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Agar satuansatuan organisasi mempunyai jumlah, susunan pangkat dan mutu Pegawai Negeri Sipil yang cukup sesuai dengan jenis, sifat dan besarnya beban tugas, maka ditetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. Karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu ke waktu, maka jumlah dan mutu PNS yang diperlukan harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok. Perkembangan tugas dapat mengakibatkan makin besarnya jumlah PNS yang diperlukan. 2. DASAR HUKUM a. Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 b. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 c. Keputusan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. 3. PENGERTIAN Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil uang diperlukan oleh suatu susunan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Formasi PNS Pusat adalah formasi bagi PNS yang bekerja pada suatu satuan Organisasi Pemerintah Pusat. Formasi PNS Daerah adalah formasi PNS yang bekerja pada suatu satuan Organisasi pemerintah Daerah

3

Analisis Jabatan adalah proses, metoda dan teknik untuk memperoleh data jabatan, serta mengolahnya menjadi informasi jabatan Informasi Jabatan adalah uraian tentang hasil analisa jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan Uraian Jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode, unit organisasi ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, nama jabatan yang berada dibawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan dan informasi jabatan lainnya Penyediaan pegawai adalah upaya suatu satuan organisasi Negara untuk mencari, mendapatkan dan mengembangkan pegawai sesuai dengan standar, kualifikasi dan kompetensi jabatan dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu satuan organisasi negara. 4. TUJUAN Tujuan ditetapkannya formasi adalah agar satuan organisasi negara mempunyai jumlah dan mutu/kualitas pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi 5. PENYUSUNAN FORMASI Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisa kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan yang disusun setiap tahun anggaran Pejabat Pembina Kepegawaian menyusun formasi masing-masing satuan organisasi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah selambat-lambatnya akhir bulan Januari setiap tahun angaran Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan analisis terhadap: a. Jenis pekerjaan b. Sifat pekerjaan c. Beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan e. Peralatan yang tersedia A. Jenis Pekerjaan

Yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok. B. Sifat Pekerjaan

Adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebagaimana diketahui ada pekerjaan yang penyelesaiannya dapat dilakukan pada jam kerja saja dan ada pula pekerjaan yang harus dilakukan secara terus menerus (selama 24 jam).

4

C.

Beban Kerja dan Perkiraan Kapasitas Seorang PNS

Adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Memperkirakan beban kerja masing-masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasar perhitungan dan pengalaman Apabila sudah dapat diperkirakan beban kerja masing-masing satuan organisasi, maka untuk dapat menentukan jumlah pegawai yang diperlukan, perlu ditetapkan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan kapasitas seorang pegawai untuk melakukan suatu jenis pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu diakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman. D. Prinsip pelaksaan Pekerjaan

Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya pada penentuan formasi. Sebagai contoh apabila suatu jenis pekerjaan akan dilakukan oleh satuan organisasi sendiri maka organisasi tersebut harus diangkat pegawai untuk melaksanakan tugas tersebut, namun bila suatu pekerjaan diborongkan pada fihak lain maka tidak perlu mengangkat pegawai. E. Peralatan yang tersedia

Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok akan mempengaruhi penentuan jumlah pegawai yang diperlukan, kerena mungkin makin tinggi mutu peralatan yang digunakan dan tersedia dalam jumlah yang memadahi mengakibatkan makin sedikit jumlah pegawai yang dibutuhan. F. Kemampuan Keuangan Negara/ Daerah

Faktor lain yang sangat penting untuk diperhitungkan adalah kemampuan keuangan negara atau daerah. 6. PROSEDUR PENGUSULAN FORMASI PNS Prosedur pengusulan penetapan formasi PNS dibedakan antara PNS Pusat dan Daerah. a. Prosedur pengusulan penetapan formasi PNS Pusat diatur sbb: 1) Pejabat Pembina Kepegawaian mengajukan usul penetapan formasi kepada Menpan dan kepala BKN paling lambat akhir bulan Februari. Usul tersebut dilampiri: a). Penyusunan bezetting PNS (Jml kekuatan PNS yang ada) b). Pengolahan formasi PNS dalam tahun anggaran yang bersangkutan menurut golongan ruang; c). Daftar usul formasi PNS menurut pangkat/ golongan ruang dalam tahun anggaran yang bersangkutan; d). Daftar kebutuhan PNS menurut jabatan pada tahun anggaran yang bersangkutan;

5

e). Susunan jabatan struktural dan fungsional yang diduduki oleh PNS yang memiliki golongan ruang IV/a ke atas; f). Daftar usul formasi PNS pada Perwakilan RI di luar Negeri (home staff) dalam tahun anggaran yang bersangkutan, bagi instansi yang memiliki perwakilan di Luar Negeri an memiliki/ memerlukan PNS sebagai home staff; g). Daftar usul formasi Pegawai yang bekerja pada Perwakilan RI di Luar Negeri (local staff) dalam tahun anggaran yang bersangkutan, bagi instansi yang memiliki perwakilan di Luar Negeri dan memiliki/memerlukan pegawai sebagai local staff; h). Daftar keadaan PNS yang diperbantukan Perwakilan/ badan Internasional; bersangkutan; j). Daftar keadaan Tenaga Guru dalam tahun anggaran yang bersangkutan; k). Daftar keadaan PNS yang dipekerjakan dan diperbantukan pada daerah Otonom, Yayasan Badan-badan Swasta, Badan lain yang ditentukan Pemerintah; l). Daftar rencana penarikan kembali tenaga perbantuan dari Daerah Otonom/Instansi lain/ luar negeri ke Pusat dalam tahun anggaran yang bersangkutan; m). Daftar jumlah PNS yang berhenti, pensiun dan meningal dunia pada tahun anggaran sebelumnya, serta jumlah PNS yang mencapai BUP dalam tahun anggaran yang bersangkutan; n). Peta Jabatan; Apabila tahum anggaran sebelumnya telah melampirkan maka tahun berikutnya tidak perlu melampirkan kembali, kecuali terjadi perubahan organisasi. 2) Berdasarkan usul tersebut, Kepala BKN memberikan pertimbangan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. 3) Pertimbangan Kepala BKN tersebut disampaikan setelah melalui pembahasan dalam Tim Kerja Kepegawaian paling lambat akhir Mei. Tim Kerja Kepegawaian ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. b. Prosedur pengusulan penetapan formasi PNS Daerah diatur sbb: 1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengajukan usul persetujuan formasi kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala BKN melalui Gubernur paling lambat akhir Bulan Februari; 2) Gubernur mengajukan persetujuan formasi Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala BKN paling lambat akhir bulan Maret. Dalam penyampaian usul persetujuan formasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur dapat memberikan rekomendasi. i). Daftar kebutuhan Tenaga Kesehatan dalam tahun anggaran yang

6

a) b) c) d) e) f) g) h)

Penyusunan bezetting (jumlah kekuatan PNS yang ada) dalam tahun Pengolahan formasi PNS dalam tahun anggaran yang bersangkutan Daftar usul formasi PNS manurut pangkat/ golongan ruang dalam Daftar kebutuhan PNS menurut jabatan pada tahun anggaran yang Susunan jabatan struktural dan fungsional yang diduduki oleh PNS Daftar kebutuhan Tenaga Kesehatan dalam tahun anggaran yang Daftar kebutuhan Tenaga Guru tahun anggaran yang bersangkutan; Daftar jumlah PNS yang dipekerjakan dan diperbantukan pada yang ditentukan Pemerintah menurut golongan yang

anggaran yang lalu menurut golongan ruang; menurut golongan ruang; tahun anggaran yang bersangkutan; bersangkutan; yang memiliki golongan ruang IV/a ke atas; bersangkutan;

satuan organisasi pemerintah lainnya, Yayasan, Badan-badan swasta dan badan lain bersangkutan; i) Daftar rencana penarikan kembali tenaga perbantuan dari Daerah Otonomi lain/ instansi lain ke Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan; j) Daftar jumlah PNS yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia pada tahun anggaran sebelumnya, serta jumlah PNS yang mencapai BUP dalam anggaran ybs; k) Peta Jabatan. Apabila dalam tahun anggaran sebelumnya telah melampirkan, maka untuk tahun berikutnya tidak perlu melampirkan kembali, kecuali terjadi perubahan organisasi. 3) Usul persetujuan formasi PNS di lingkungan PEMDA Kabupaten/ Kota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala BKN; 4) Usul pemerintah persetujuan formasi tersebut bersamaan dengan permintaan persetujuan formasi PNS di lingkungan PEMDA Propinsi; 5) Berdasarkan usul dimaksud, Kepala BKN memberikan pertimbangan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara; 6) Pertimbangan Kepala BKN tersebut disampaikan kepada Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara setelah melalui pembahasan dalam Tim kerja Kepegawaian (TKK) paling lambat akhir Bulan Juni; 7) Menteri yang bertangungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara memberikan persetujuan secara tertulis formasi PNS Daerah berdasar pertimbangan tertulis Kepala BKN paling lambat Bulan Juni;

7

8) Dalam persetujuan formasi dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, dicantumkan jumlah formasi untuk masingmasing PEMDA (Propinsi, Kabupaten, Kota) 9) Persetujuan formasi tersebut disampaikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Gubernur dan tembusannya kepada Kepala BKN dan Kepala Kanreg BKN sesuai dengan wilayah kerjanya. Selanjutnya Gubernur menyampaikannya kepada masingmasing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya persetujuan tersebut. 7. PENETAPAN FORMASI PNS Formasi PNS untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah pusat ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat Bulan juni. Khusus untuk penetapan formasi PNS Luar Negeri harus memperhatikan pula pertimbangan Menteri Luar Negeri. Formasi PNS Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat bulan Juli. 8. KETENTUAN LAIN-LAIN Formasi yang telah ditetapkan berlaku dalam tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga lowongan formasi yang tidak diisi pada tahun yang bersangkutan tidak dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Penetapan formasi Pegawai negeri Sipil yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka tidak dapat digunakan untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka perencanaan dan pengendalian jumlah Pegawai Negeri Sipil maka setiap keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penetapan formasi di lingkungannya, tembusannya harus disampaikan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala BKN. DASAR PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATANJUMLAH TENAGA NO UNIT KERJA DOKTER 2 dr/ PKM DRG 1 drg/ PKM PERAWAT 8 perawat/PKM BIDAN 3 bidan/ PKM NAKES LAIN 5 Nakes lain/PKM NON NAKES 1 PERAWAT PUSKESMAS 1 PERAWATAN

8

2 3 4

PUSKESMAS NON PERAWATAN PUSKESMAS PEMBANTU DESA

1 drg/ PKM

1 dr/ 3 PKM

5 perawat /PKM 1 perawat

1 dr / 10 TT 1 dr / 10 / TT 3 drg / RS 2 perawat / TT

1 bidan/ desa 1 Nakes lain/ 3 TT 1/3 jml tenaga kesehatan

RUMAH SAKIT 1 RUMAH SAKIT

Keterangan : TT PKM Nakes Lain Non Nakes : Tempat Tidur : Puskesmas : Tenaga Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keterapian fisik, Keteknisan Medis : Tenaga Administrasi yang menunjang pelayanan kesehatan

9

STANDAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU 1. Guru SD JGSD = JRB + GP + GA Keterangan JGSD JRB GP GA 2.

: : : :

Jumlah Guru SD Jumlah Rombongan Belajar Guru Pendidikan Jasmani dan Rohani Guru Agama Guru SLTP dan SMU

JGMP = JRB x W 24 Keterangan JGMP JRB W 24 3. : : : : Jumlah Guru Mata Pelajaran Jumlah Rombongan Belajar Alokasi waktu seluruh mata pelajaran/minggu jumlah jam wajib mengajar /minggu Guru SMK JGMP = JP1 x JK1 + JP2 x jk2 + JPn x JKn ME1 ME2 MEn JW Keterangan JGMP JP JK JW KB ME 4. JGBK = JS 150

: : : : :

Jumlah Guru Mata Pelajaran yang dibutuhkan Jumlah Jam Pelajaran/tahun Jumlah Kelas tiap tingkat/paralel Jam wajib mengajar/minggu Kelompok Belajar - Untuk Program Normatif dan Adaptif kelompok belajar = 1 - Untuk Program Produktif kelompok belajar = 2 : Jumlah Minggun Efektif/tahun Guru Konseling

Keterangan JGBK JS 150

: Jumlah Guru Bimbingan Konseling : Jumlah Siswa : Jumlah siswa yang wajib dibimbing

10

FORMULA PENGHITUNGAN JABATAN TEKNIS LAINNYA I. PERHITUNGAN MENGGUNAKAN PROSES KERJA Rumus = Jumlah Waktu Penyelesaian Tugas Standar Waktu Contoh :Jabatan Perancang Grafik Peta Bumi 1) Jumlah Waktu Penyelesaian Tugas Jumlah Waktu penyelesaian tugas jabatan Perancang Grafik Peta Bumi sebanyak 54.300menit (905 jam) Standar Waktu Penyelesaian Jumlah waktu standar penyelesaian tugas selama 1 (satu) tahun sebanyak 75.000 menit (1.250 jam) Jumlah Pegawai yang dibutuhkan 54.300 / 75.000 = 0,75 pegawai Sehingga jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak 1 (satu) pegawai dengan catatan ditambahkan beban kerja lain II. PERHITUNGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT KERJA Rumus = Jumlah Satuan Perangkat Kerja Standar Pegawai persatuan Perangkat Kerja Contoh : Traktor pada Balai Latihan Kerja Departemen Pertanian dibutuhka Jabatan Operator, Teknisi dan Tukang Oli 1. Standar Pegawai Per Satuan Perangkat Kerja a. Operator b. Teknisi = 3 orang = 1 orang

c. Tukang Oli= 2 orang 2. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan a. Operator b. Teknisi = 1 x 3 = 3 orang = 1 x 1 = 1 orang

c. Tukang Oli= 1 x 2 = 2 orang III. PERHITUNGAN MENGGUNAKAN HASIL KERJA Rumus = Volume Hasil Kerja Standar Hasil Kerja Pegawai Contoh: Agenda Surat adalah hasil kerja jabatan Agendaris 1. Hasil Kerja 1000 agenda surat 11

2. Standar kemampuan prestasi rata-rata Pegawai 100 Agsenda surat/pegawai/hari 3. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan 1000/100 = 10 pegawai IV. PERHITUNGAN MENGGUNAKAN OBJEK / BAHAN KERJA Rumus = Jumlah Beban Kerja Standar Penyelesaian Obyek / Bahan Kerja Contoh : Bahan kerja surat diperlukan jabatan Agendari dan Caraka 1. Volume objek kerja 1000 surat 2. Standar kemampuan Pegawai per jabatan a. Agendaris = 100 surat / hari b. Caraka = 50 surat / hari 3. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan a. Agendaris = 1000 / 100 = 10 agendaris b. Caraka = 1000 / 50 = 20 caraka

12

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. UMUM

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongannya formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi Karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong, maka penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Pengadaan PNS harus didasarkan atas syarat-syarat objektif yang telah ditentukan, dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah. 2. DASAR HUKUM a. 1999 b. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 c. Keputusan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002 3. a. 1) a. b. pengadaan PNS c. d. diperlukan e. f. g. pengangkatan menjadi PNS 2) Penghitungan Biaya Pelamaran Pelaksanaan penyaringan Pengangkatan menjadi CPNS sampai Penyiapan materi ujian Penyiapan sarana dan prasarana yang Perencanaan Penjadwalan kegiatan, antara lain meliputi: Inventarisasi lowongan jabatan yang telah Pengumuman akan dilaksanakannya ditetapkan dalam formasi serta syarat jabatannya PERENCANAAN, PENGUMUMAN, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun

PERSYARATAN DAN PELAMARAN Perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain meliputi:

13

Dalam perencanaan pengadaan PNS selain harus memperhitungkan penyediaan anggaran gajinya, juga sekaligus diperhitungkan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengadaan PNS. Perencanaan pengadaan PNS dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pengadaan PNS hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah ditetapkan dengan memprioritaskan: 1) 2) 3) Pegawai pelimpahan/penarikan dari Departemen/LPND/Pemerintah Daerah yang kelebihan pegawai Siswa / mahasiswa ikatan dinas setelah lulus dari pendidikannya Tenaga medis dan paramedis yang telah selesai melaksanakan

masa bakti sebagai pegawai tidak tetap b. Pengumuman

Setiap kegiatan pengadaan pegawai harus diumumkan seluas-luasnya melalui media masa yang tersedia dan atau bentuk lainnya yang mungkin digunakan sehingga kegiatan tersebut diketahui umum. Disamping itu untuk memberikan kesempatan yang luas kepada setiap WNI untuk mengajukan lamaran, juga memberikan lebih banyak kemungkinan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memilih calon PNS yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya. Pengumuman tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelumnya tanggal penerimaan lamaran. Dalam pengumuman tersebut dicantumkan antara lain: 1) Jumlah dan jenis jabatan yang lowong 2) Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan 3) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar 4) Alamat dan tempat lamaran diajukan 5) Batas waktu pengajuan lamaran 6) Waktu dan tempat seleksi 7) Dll c. Persyaratan

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah: 1) Warga Negara Indonesia. Apabila diragukan tentang kewarganegaraan seorang pelamar, maka harus dimintakan bukti kewarganegaraannya, yaitu Putusan Pengadila Negeri yang menetapkan ybs sebagai warga negara. 2) Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun. Usia seorang pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam STTB/Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan 3) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu 14

tindak pidana kejahatan. Dalam ketentuan ini tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS / anggota TNI/ anggota Kepolisian Negara atau diberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta. 5) Tidak berkedudukan sebagai calon/Pegawai Negeri Seorang yang berkedudukan sebagai Calon/Anggota TNI dan Calon/Anggota Kepolisian negara tidak dapat diterima untuk menjadi CPNS 6) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan 7) Berlakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisisan setempat 8) Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter 9) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah 10) Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan, termasuk syarat khusus yang ditentukan instansi ybs. Pengangkatan CPNS pada prinsipnya tidak boleh melebihi 35 (tiga puluh lima) tahun. Pengangkatan sebagai CPNS dapat dilakukan bagi yang melebihi batas 35 (tiga puluh lima) tahun dengan ketentuan: 1) Telah mengabdi kepada instansi pemerintah baik pusat mauupun daerah sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus sebelum PP 11 Tahun 2002 ditetapkan tanggal 17 April 2002 2) Masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut 3) Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilakukan secara selektif serta tidak boleh melebihi usia 40 (empat puluh) tahun d. Pelamaran

Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan, yang dilampiri: 1) Foto copy STTB/Ijazah yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang 2) Kartu tanda pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja 3) Pas photo menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan 1) 1. PENYARINGAN Pemeriksaan Administratif Setiap surat lamaran yang diterima diperiksa dan diteliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pelamar disertai dengan alasan15

alasannya, sedangkan yang memenuhi syarat disusun dalam daftar untuk memudahkan pemanggilan.

2.

Panitia Ujian

Untuk melaksanakan ujian penyaringan, pejabat pembina kepegawaian dengan surat keputusan membentuk panitia ujian yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan susunan : 1) seorang ketua merangkap anggota 2) seorang sekretaris merangkap anggota dan 3) seorang anggota Tugas panitia adalah: 1) menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian 2) menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian 3) menentukan tempat dan jadwal ujian 4) menyelenggarakan ujian 5) memeriksa dan menilai hasil ujian 6) menyampaikan hasil ujian kepada pejabat kepegawaian yang disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai yang terendah 7) membuat laporan secara tertulis kepada pejabat kepegawaian 3. Materi Ujian

Materi ujian disusun sedemikian rupa sehingga pelamar yang akan diterima benarbenar mempunyai kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan. Adapun materi ujian meliputi: 1) Test kompetensi, yang disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan. Tes Kompetensi meliputi: a) b) c) d) e) f) Pengetahuan Umum Bahasa Indonesia Kebijaksanaan Pemerintah Pengetahuan Teknis, yaitu pengetahuan yang

diperlukan untuk jabatan yan bersangkutan atau syarat jabatan Pengetahuan lainnya Penyusunan materi ujian harus didasarkan pada

persyaratan jabatan yang diperlukan 2) Psikotes, yang disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing. Psikotes dilakukan untuk mengetahui kepribadian, minat dan bakat bagi pelamar. 4. Pemanggilan Pelamar

16

Pelamar yang memenuhi syarat, dipanggil secara tertulis untuk mengikuti ujian penyaringan. Pemanggilan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang disertai tugas urusan kepegawaian. Untuk menghindari keterlambatan atau tidak diterimanya surat penggilan tersebut, maka disamping pemanggilan dilakukan secara tertulis, juga dilakukan dengan pengumuman melalui media massa 5. Ujian ujian penyaringan Dalam rangka menjamin objektifitas penyelenggaraan

penerimaan pegawai, maka ujian penyaringan dilaksanakan secara tertulis. Apabila diperlukan, dapat diadakan ujian lisan berupa wawancara, yang merupakan pelengkap dari ujian tertulis. Bagi pelamar yang akan mengisi lowongan tertentu, diadakan ujian ketrampilan, seperti operator komputer, pengemudi dsb. Selain ujian tertulis, ujian lisan dan ketrampilan, bagi pelamar yang akan mengisi jabatan tertentu dapat diadakan ujian kepribadian (psikotes) 6. Pengumuman Pelamar Yang Diterima

Pejabat Pembina Kepegawaian setelah menerima daftar nama dan nomor serta nilai ujian peserta dari Panitia Ujian, menetapkan pelamar yang dinyatakan diterima berdasarkan urutan nilai tertinggi sesuai dengan jumlah lowongan dan kualifikasi pendidikan yang tersedia. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain mengumumkan nomor peserta ujian yang ditetapkan diterima melalui media massa dan bentuk lainnya. Selain itu kepada pelamar yang diterima disampaikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat. Dalam pengumuman dan surat pemberitahuan tersebut, diinformasikan kapan, dimana, kepada pejabat mana, dan batas waktu untuk melapor bagi pelamar yang diterima. Apabila pelamar yang dipanggil sampai batas waktu yang ditentukan tidak melapor, maka dianggap mengundurkan diri. Batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimkannya surat pemberitahuan tersebut. 2) PENGANGKATAN Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya. Apabila salah satu kelengkapan administrasi tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai CPNS. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai Calon PNS kepada Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil

a) Pengangkatan Sebagai CPNS

17

Berdasarkan Nomor Identitas (NIP) PNS yang ditetapkan BKN, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan menjadi Calon PNS. Pengangkatan Calon PNS dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut. Yang dimaksud dengan tahun anggaran yang berjalan yaitu berdasarkan formasi yang ditetapkan tahun anggaran yang bersangkutan Penetapan berlakunnya pengangkatan calon PNS pada bulan berjalan yang bersangkutan tersebut, yaitu pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pemberian NIP. Dalam hal pemberian NIP dilakukan pada bulan terakhir tahun anggaran berjalan, maka pengangkatan sebagai Calon PNS berlaku mulai tanggal 1 bulan terakhir tahun anggaran yang bersangkutan. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keputusan pengangkatan CPNS, yang bersangkutan wajib melapor pada satuan organisasi dan melaksanakan tugasnya. b) Golongan Ruang Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS adalah sbb: 1) Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan STTB/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat 2) Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan STTB/Ijazah SLTP atau yang setingkat 3) Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan STTB/Ijazah SLTA, Diploma I atau yang setingkat 4) Golongan II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunkan STTB/Ijazah SPGLB atau Diploma II 5) Golongan II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunkan STTB/Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III 6) Golongan III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunkan STTB/Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV 7) Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunkan STTB/Ijazah Dokter, Apoteker dan Magister (S 2) atau Ijazah lain yang setara 8) Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunkan STTB/Ijazah Doktor (S 3) Ijazah lain yang setara dengan Ijazah Dokter, Apoteker dan Magister sebagaimana dimaksud di atas adalah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan Ijazah Dokter, Apoteker dan Magister yang penetapan kesetaraannta dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional

18

Ijazah sebagaimana dimaksud diatas adalah Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan /atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain sesuai Peraturan perundangan yang berlaku Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan tinggi di luar Negeri hanya dapat dihargai bila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain sesuai Peraturan perundangan yang berlaku c) Penghasilan Hak atas gaji CPNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala Kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan. Surat pernyataan telah melaksanakan tugas dibuat oleh Kepala Kantor atau satuan organisasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah durat pernyataan telah melaksanakan tugas dibuat, Pejabat Pembuat Daftar Gaji sudah mengajukan usul pembayaran gaji kepada Kepala KPKN/Kas Daerah CPNS yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya, sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya yang dibuktikan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang berwenang. Bila pada saat pengangkatan pertama CPNS telah mempunyai masa kerja maka dapat diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok dalam pengangkatan pertama adalah: 1) Masa selama menjadi Calon /Pegawai Negeri kecuali masa menjalankan CLTN 2) Masa selama menjadi pejabat Negara 3) Masa selama menjalankan tugas Pemerintahan, yang antara lain masa penugasan sebagai: a) Lokal staf pada perwakilan RI di luar negeri b) Pegawai tidak tetap c) Perangkat desa d) Pegawai/tenaga pada Badan Inernasional e) Petugas pada Pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada APBN

19

4) Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, antara lain sebagai Prajurit Wajib dan sukarelawan 5) Masa selama menjadi pegawai/karyawan Perusahaan milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD Masa kerja yang diperhitungkan setengah adalah masa kerja sebagai

pegawai/karyawan dari Perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan Badan pemerintah (termasuk Perusahaan swasta asing yang berbadan hukum) yang tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus, dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun d) Masa Percobaan Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan. Lamanya sekurangkurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun yang dihitung sejak tanggal yang bersagkutan diangkat sebagai CPNS. e) Pengangkatan Menjadi CPNS CPNS yang telah menjalankan masa percobaan diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Pengangkatan tersebut ditetapkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik 2) Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS 3) Telah lulus Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi PNS tidak boleh berlaku surut Calon PNS yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat untk diangkat PNS, tetapi karena suatu sebab belum diangkat menjadi PNS, maka hanya dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Pengangkatan menjadi PNS Pusat bagi CPNS Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sedangkan bagi CPNS Daerah yang akan diangkat menjadi PNS Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Propinsi /Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional BKN. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas. CPNS yang cacat karena dinas, yang oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri, diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan ditetapkannya surat keterangan Team Penguji 20

Kesehatan,

dan

diberhentikan

dengan

hormat

sebagai

PNS

dengan

diberikanhak-hak kepegawaian sesuai dengan perundangan yang berlaku. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang tewas atau cacat karena dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala BKN/Kantor Regional BKN baik bagi CPNS Pusat maupun Daerah (PP No 09 tahun 2003) f) Pemberhentian Calon PNS Calon PNS diberhentikan dengan hormat, apabila : 1) mengajukan permohonan berhenti 2) tidak memenuhi syarat kesehatan 3) tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan 4) tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas 5) menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan 6) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang 7) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian 8) 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan Calon PNS tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Calon PNS diberhentikan dengan hormat, apabila : 1) Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar. Yang dimaksud keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar dalam ketentuan ini adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada negara atau setelah diketahui kebnarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon PNS. 2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; 3) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat 4) Menjadi anggota dan/atau pengurus patai politik tanpa mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian Pemberhentian Calon PNS ditetapkan dengan surat keputusan pejabat pembina kepegawaian.

21

KENAIKAN PANGKAT PNS A. Umum

Kenaikan pangkat merupakan salah satu elemen penting dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, karena melalui kenaikan pangat yang tepat waktu dan sasaran, diharapkan akan menumbuhkan semangat kerja bagi PNS yang bersangkutan. Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS terhadap negara, yang dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 3. Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002. C. Pengertian

Yang dimaksud dengan : Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikkan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. D. Sistim, Masa Dan Susunan Pangkat PNS

Sesuai dengan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomr 43 tahun 1999, dinyatakan bahwa kenaikan pangkat dilaksanakan dengan : 1. 2. Sistim Kenaikan Pangkat Reguler Sistim Kenaikan Pangkat Pilihan

Disamping itu, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan : 1. 2. 1. 2. 3. jabatan negeri Masa kenaikan pangkat PNS ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama PNS dihitung sejak pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. 22 Kenaikan Pangkat Anumerta bagi PNS yang tewas Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi PNS yang : Meninggal dunia; Mencapai batas usia pensiun; Cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua

Nama dan Susunan Pangkat serta Golongan Ruang PNS adalah sebagai berikut : A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 E. Pangkat Juru Muda Juru Muda Tingkat1 Juru Juru Tingkat 1 Pengatur Muda Pengatur Muda Tingkat 1 Pengatur Pengatur Tingkat 1 Penata Muda Penata Muda Tingakat 1 Penata Penata Tingkat 1 Pembina Pembina Tingkat 1 Pembina Tingkat 1 Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama B. Golongan I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII C. Ruang a b c d a b c d a b c d a b c d e

Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan Pangkat Reguler diberikan PNS yang : 1. tertentu 2. 3. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler adalah : 1. 2. 3. 4. 5. terakhir 6. terakhir 7. PNS yang dipekerjakan / diperbantukan diluar instansi induk secara penuh pada proyek pemerintah, organisasi profesi, negara sahabat, Badan Internasional, atau badan swasta yang ditentukan dapat diberikan kenaikan pangkat reguler sebanyak-banyaknya tiga kali selama penugasan/perbantuan kecuali yang dipekerjakan/diperbantukan pada lembaga pendidikan, sosial, kesehatan dan perusahaan jawatan. Sekurang-kurangnya telah empat tahun dalam pangkat Bestatus Pegawai Negeri Sipil Tidak melampaui pangkat atasan langsung Masih dalam jenjang kepangkatan Lulus ujian yang dipersyaratkan Penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional

23

Kanaikan Pangkat Reguler diberikan kepada PNS sampai dengan jenjang NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. STTB/IJAZAH SD SLTP SLTP Kejuruan SLTA SLTA Kejuruan DI Diploma II SGPLB Sarjana Muda Diploma III Akademi Bakaloreat Sarjana Diploma IV Dokter; S 2 Apoteker Dokter GOL RUANG PERMULAAN I/a I/c I/c II/a II/b II/b II/c GOL.RUANG TERTINGGI II/a II/c II/d III/b III/b III/c III/c

8. 9 10. F.

III/a III/b III/c

III/d IV/a IV/b

Kenaikan Pangkat Pilihan

Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada PNS yang : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional tertentu Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Manunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara Diangkat menjadi pejabat negara Memperoleh STTB/Ijazah Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya

Keppres

atau fungsional tertentu

yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. 1. Kenaikkan pangkat PNS yang menduduki jabatan struktural a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila : 1) Telah satu tahun dalam pangkat terakhir 24

2) 3) b.

Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan struktural yang Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan

didudukinya, yang dihitung sejak pelantikan.

pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki tetapi telah empat tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir c. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan telah mencapai jenjang pangat terendah yang ditentuka untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi apabila: 1) 2) Sekurang-kurangnya telah empat tahun dala pangkat terakhir Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir 2. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila : Sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik

dalam dua tahun terakhir. 3. Kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan KEPRES Kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan KEPRES diatur dengan peraturan perundangan tersendiri 4. Kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi yang luar biasa baiknya PNS yang menunjukkan prestasi luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangat, apabila: - Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Yang dimaksud prestasi kerja yang luar biasa baiknya disini adalah prestasi yang sangat menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungannya, sehingga PNS tersebut menjadi teladan bagi yang lain. Prestasi kerja yang luar biasa baiknya tersebut dinyatakan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 25

5. Kenaikan pangkat bagi PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) taun dalam pangkat terakhir dan penilaian baik, dan tidak ada unsur yang bernilai kurang. 6. Kenaikan pangkat bagi PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara a. PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, apabila : 1) 2) b. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun PNS yang diangkat menjai Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik jabatan organiknya, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan organik yang didudukinya, dengan ketentuan: 1) Bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan jabatan yang didudukinya. 2) Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat reguler 7. Kenaikan pangkat bagi PNS yang memperoleh STTB/Ijazah atau Diploma Bagi PNS yang memperoleh: a) STTB/Ijazah SLTp atau yang setingkat danmasih berpangkat Juru Muda Tingkat I Gol. Ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Gol. Ruang I/c b) STTB/Ijazah SLTA, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I Gol. Ruang I/D ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, Gol Ruang II/a. c) STTB/Ijazah SPGLB atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, Gol. Ruang II/b d) Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Gol. Ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Gol. Ruang II/c

26

e)

Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan masih berpangkat

Pengatur Tingkat I Gol. Ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Gol. Ruang III/a f) Gol. Ruang III/c Ijazah sebagaimana tersebut di atas adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan atau ijazah dari yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi swasta yang terakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundangan Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi di luar negeri dihargai setelah di akui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional. Kenaikan pangkat sebagaimana tersebut di atas dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sbb: a) Diangkat dalam jabatan/tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dngan ijazah yang diperoleh b) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir d) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu e) Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai PNS 8. Kenaikan pangkat bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan tertentu PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan stuktural atau jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi bila: a) terakhir b) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir kenaikan pangkat tersebut diberikan dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural/fungsional tertentu yang terakhir didudukinya. 27 sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat ijazah yang diperoleh sebagaimana tersebut di atas termasuk didalamnya ijazah yang diperoleh Ijazah Dokter (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I Gol. Ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata

9. Kenaikan pangkat bagi PNS yang telah sesuai mengikuti dan lulus tugas belajar PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh: a) Ijazah SGPLB atau Diploma II, dan masih berpangkat Pengetur Muda Gol. Ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I Gol. Ruang II/b b) Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, Gol. Ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Gol. Ruang II/c c) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I Gol. Ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Gol. Ruang III/a d) Ijazah Dokter, Apoteker dan Magister (S2) atau ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda Gol. Ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Gol. Ruang III/b e) Ruang III/c Kenaikan pangkat tersebut baru dapat dipertimbangkan bila: a) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir 10. Kenaikan pangkat PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I Gol. Ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Gol.

penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan yang ditetapkan persamaan eselonnya, dapat diberikan kenaikkan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi bila: a) terakhir b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat

28

Kenaikan pangkat sebagaimana tersebut diatas hanya dapat diberikan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) kali, kecuali bagi yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga kependidikan, sosial, kesehatan dan perusahaan jawatan PNS yang diperbantukan/ dipekerjakan diluar instansi induk dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang untuk kenaikan pangkatnya harus memenuhi angka kredit, disamping syarat-syarat lainnya sebagaimana dipersyaratkan untk kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan fungsional.

G.

Kenaikan Pangkat Anumerta

Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi, yang berlaku mulai tanggal yang bersangkutan tewas. Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus diusahakansebelum PNS yang tewas dimakamkan dan surat keputusan kenaikan pangkat anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman. Untuk menjamin agar pemberian kenaikan anumerta dapat diberikan sebelum PNS yang tewas itu dimakamkan, maka ditetapkan sementara. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan sementara adalah Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing untuk semua PNS yang dinyatakan tewas dalam pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ke bawah. Apabila kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut jauh dari instansi tempat bekerja PNS yang tewas sehingga tidak memungkinkan diberikan kenaikan pangkat anumerta sebelum PNS yang tewas itu dimakamkan, Camat atau Pejabat Pemerintah setempat lainnya dapat mengeluarkan keputusan sementara. Kepala Kantor atau Pimpinan Unit kerjanya membuat laporan tentang tewasnya PNS sebagai sebagai bahan penetapan keputusan sementara oleh Camat atau Pejabat lainnya. Berdasarkan laporan tersebut Camat atau Pejabat Pemerintah setempat mempertimbangkan pemberian kenaikan pangkat anumerta, dan apabila menurut pendapatnya memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka pejabat tersebut menetapkan keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta. Pejabat yang menetapkan keputusan sementara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi PNS yang tewas. Berdasarkan bahan-bahan kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh pejabat yang menetapkan keputusan sementara tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian mempertimbangkan penetapan pemberian kenaikan pangkat anumerta. Apabila terdapat alasan yang cukup untuk pemberrian kenaikan pangkat anumerta maka: Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan usul kepada:

29

1)

Presiden bagi PNS Pusat dan Daerah yang diusulkan menjadi Pembina

Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden 2) ruang IV/b Apabila almarhum/almarhumah PNS yang dinyatakan tewas oleh Kepala BKN atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkungannya dan diberikan dan diberikan kenaikan pangkat anumerta dan uang duka tewas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta ditetapkan menjadi keputusan definitive oleh pejabat yang berwenang, yaitu: 1) Presiden, bagi PNS Pusat dan Daerah yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN; 2) Kepala BKN, bagi PNS Pusat dan daerah yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke atas sampai Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; Apabila almarhum/almarhumah PNS ternyata tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan tewas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta tidak dapat ditetapkan menjadi keputusan definitive oleh pejabat yang berwenang, dan keputusan sementara tersebut tidak berlaku. Dalam hal yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mendapatkan kanaikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dengan keputusan pejabat yang berwenang. H. 1. pensiun. PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila: a) Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama: 1) Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu bulan dalam pangkat terakhir 2) Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir 3) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurangkurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir b) Setiap unsur Penilaian Prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir. 30 Kenaikan Pangkat Pengabdian Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia Kepala BKN bagi PNS Pusat dan Daerah yang diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan

d) Masa bekerja sebagai PNS secara terus menerus dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi CPNS atau PNS sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputus statusnya sebagai PNS. e) Kenaikkan pangkat Pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia atau mencapai BUP tersebut ditetapkan dengan: 1) Keputusan Presiden, bagi PNS Pusat dan Daerah yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c keatas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara 2) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi PNS Pusat an Daerah yang dinaikan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Kenaikan pangkat Pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia berlaku terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan meninggal dunia Kenaikan Pengabdian bagi PNS yang mencapai batas usia pensiun berlaku terhitung mulai tangal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. 2. karena dinas PNS yang oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan cacart karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, yang berlaku mulai tanggal yang bersangkutan oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat kerja lagi dalam jabatan negeri. Apabila oleh Team Penguji Kesehatan PNS tersebut dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan negeri, maka: Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan usul kenaikan pangkat pengabdian kepada: a. Presiden bagi PNS Pusat dan Daerah yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN sebagai pertimbangan teknis kepada Presiden b. ruang IV/b Kenaikan pangkat pengabdian ditetapkan dengan: a. Keputusan Presiden, bagi PNS Pusat dan Daerah untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN b. Keputusan Kepala BKN, bagi PNS Pusat dan Daerah untuk kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang IV/b 31 Kepala BKN bagi PNS Pusat dan Daerah yang diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan I/b sampai dengan Pembina Tingkat I Golongan Kenaikan Pangkat Pengabdian yang disebabkan cacat

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi PNS, dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Pengangkatan menjadi PNS sebagaimana tersebut di atas terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri I. Ujian Dinas

Pegawai Negeri Sipi yan berpangkat Pengatur Tingakt I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang akan naik pangkat wajib lulus ujian dinas. Ujian dinas dibagi dalam dua tingkat, yaitu: 1. 2. Ujian dinas tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a; Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a. Ujian dinas diikuti oleh PNS yang memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Memiliki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d bagi ujian dinas Tingkat I dan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d bagi ujian dinas Tingkat II 2. Tidak sedang dalam keadaan: a. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri; b. Menerima uang tunggu; atau c. Cuti diluar tanggungan negara Ujian dinas dilaksanakan sebelum PNS yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi. Apabila ternyata PNS yang bersangkutan tidak lulus dalam ujian dinas tyersebut, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam ujian dinas berikutnya pada tingkat yang sama. Kepada PNS yang lulus ujian dinas diberikan Tanda Lulus Ujian Dinas yan gberlaku sepanjang PNS yan bersangkutan belum naik pangkat. PNS dikecualikan dari ujian apabila: 1. 2. 3. a. b. c. Akan diberikan kenaikan pangkat karena relah menunjukkan Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena: Meninggal dunia Mencapai batas usia pensiun Oleh karena Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat prestasi erja luar biasa baiknya; penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri 4. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut: a. ujian dinas tingkat I; 32 Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk

b. dinas Tingkat II. 5. Telah memperoleh: a. dinas Tingkat I; b. Tingkat II.

Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat IV untuk ujian

Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah

lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas Tingkat I atau ujian dinas 6. Menduduki jabatan tertentu.

33

MUTASI KEPEGAWAIAN PENGERTIAN Mutasi kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga dan lain-lain RUANG LINGKUP MUTASI KEPEGAWAIAN Rung Lingkup Mutasi Kepegawaian meliputi: 1. 2. 3. Mutasi Pegawai Baru Mutasi CPNS: Pengangkatan CPNS Mutasi PNS: a. Pengangkatan PNS b. BA Pengambilan Sumpah/Janji PNS c. Karpeg 4. Mutasi Diklat: a. Diklat Prajabatan b. Diklat dalam jabatan: Diklatpim, Diklat Fungsional, Diklat Teknis 5. Mutasi Pendidikan: a. Peningkatan Pendidikan b. Tugas Belajar 6. Mutasi Jabatan a. Pengangkatan dalam jabatan b. Pembebasan dari Jabatan Organik 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. a. Aktif b. CLTN, Pengaktifan kembali setelah CLTN c. Pemberhentian Sementara d. Penerima Uang Tunggu e. Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik f. Prajurit Wajib g. Pejabat Negara 34 Mutasi Keluarga: Karis/Karsu/Anak/Perkawinan/Perceraian Mutasi Penghargaan Mutasi Hukuman Disiplin Mutasi Pindah Wilayah Kerja Mutasi Pindah Instansi Mutasi Peninjauan Masa Kerja Mutasi Kenaikan Pangkat Mutasi Pemberhentian Mutasi Pensiun Mutasi Pengujian Kesehatan Mutasi Status Kepegawaian:

h. Kepala Desa i. Izin Perceraian dan Perkawinan j. Tugas Belajar k. Sedang dalam proses banding ke BAPEK l. Masa Persiapan Pensiun m. Titipan

35

PENINJAUAN MASA KERJA A. Peninjauan Masa Kerja Golongan

Calon/Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman kerja pada Pemerintah/Swasta yang Berbadan Hukum yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja golongan dapat ditinjau kembali/diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil. 1. a. 1) 2) 3) Syarat-syarat Pengalaman masa kerja yang diperoleh dari Pemrintah. Status sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil Memiliki pengalaman kerja yang diperoleh pada Pengalaman kerja pada Pemerintah yang tidak menerima

Pemerintah yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja golongan. penghasilan secara harian/bulanan atau sebagai peneriama upah yang bersifat tidak tetap (pekerja borongan) atau kerja sukarela/magang, masa kerjanya tidak dapat diperhitungkan 4) Masa kerja yang dapat diperhitungkan setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan masa kerja maximum setelah dikurangi dengan 2 (dua) kali Kenaikan Gaji Berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut. 5) Pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja golongan gaji adalah pengalaman kerja yang dapat dibuuktikan dengan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang (berdasarkan KEP. KA. BKN Nomor 11 Tahun 2002 cukup keterangan dan bukt lainnya). 6) Pengalaman kerja yang diperoleh dari Pemerintah dimaksud maliputi (berdasarkan pasal 13 PP. 98 tahun 2000 jo. Kep. KA. BKN Nomor 11 Tahun 2002) yaitu: a) Masa selama menjadi Calon/Pegawai Negeri kecuali masa selama menjadi CLTN b) Masa selama menjadi pejabat Negara c) Masa selama menjalankan tugas pemerintahan yang antara lain penugasan sebagai: Lokal staff pada perwakilan RI di Luar Negeri Pgawai tidak tetap, umpamanya masa bakti Dokter selama menjadi PTT Perangkat Desa Pegawai/Tenaga pada Badan-badan Internasional Petugas pada pemerintah lainnya yang penghasilannya dibebankan pada APBN d) Masa selama menjalankan kewajiban untk membela Negara, antara lain masa selama manjadi Prajurit Wajib dan Sukarelawan

36

e) Msa selama manjadi Pgawai/karyawan Perusahaan Milik Pemerinta meliputi BUMN dan BUMD 2. a. b. Pengalaman masa kerja yang diperoleh dari swasta Status sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil Pengalaman Kerja pada swasta yang dapat diperhitunkan

menjadi masa kerja golongan adalah pengalaman kerja yang diperoleh dari swasta yang berbadan hukum (misalnya, PT, CV dan sebagainya). c. (satu) tahun dan didapat secara terus menerus tanpa terputus Dari jumlah pengalaman kerja yang dimiliki hanya dihargai setengahnya dan paling tinggi hanya dapat dihitung 8 (delapan) tahun 3. 3/D.II.C a. b. c. d. Daftar riwayat Hidup/Daftar Riwayat Pekerjaan Salinan sah STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang digunakan pada Salinan sah Surat Kewputusan Pengangkatan sebagai Calon Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dan Pembentukan Bahan-bahan yang perlu dilampirkan dalam nota usul Formulir DPengalaman kerja pada swasta tersebut baru dapat diperhitungkan apabila sekurang-kurangnya memiliki pengalaman kerja 1

saat bekerja dipemerintah/swasta pegawai Negeri Sipil sebagai Bukti Pengalaman Kerja yang diperoleh 4. a. Cara Pemeriksaan Data yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengalaman

Data / Lampiran Formulir model D-3 / D.II.C yang perlu diperiksa, Kerja harus sesuai dengan data yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. b. Misalnya, Tanggal 1 Juni 2000 sampai dengan 31 Agustus 2004 bekerja sebagai guru tidak tetap SMA Swasta. Tanggal 1 September 1 sampai dengan 31 mei 2002 bekerja sebagai honorer pada Kantor Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat. c. Kita membandingkan dengan STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang dimiliki berasal dari daerah mana dan bukti pengalaman kerja diperoleh dari daerah mana. Misalnya, STTB SMA IPS tahun 1989 dari sekolah swasta di Pelembang, Ijazah Akademi tahun 1993 dari Akademi Administrasi Niaga di Padang. Bukti pengalaman 37 Pengalaman Kerja yang diperoleh dalam waktu yang bersamaan hanya diperhitungkan satu kali perhiungan masa kerja.

kerja yang terlampir adalah dari tanggal 1 Januari 1990 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1999 diperoleh dari PT. Usaha industri Jakarta. Bila ditemukan data-data yang demikian maka jelas bahwa salah satu data tersebut atau keseluruhannya adalah palsu, karena tidak mungkin seseorang dapat kuliah di Sumatra dan bekerja di Jakarta dalam waktu yang bersamaan d. Perlu diperhatikan bahwa penetapan besarnya gaji pokok sesuai dengan status pegawai yang bersangkutan. Apabila masih berstatus Calon diberikan 80% dan apabila telah berstatus Pegawai Negeri Sipil ditetapkan 100% dari gaji pokok. e. Pengalaman kerja yang diperoleh sewaktu masih berpendidikan lebih rendah dari pada pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka perhitungan masa kerja golongannya harus dikenakan pengurangan secara horizontal sesuai dengan golongan ruang gaji pegawai yang bersangkutan f. Pengalaman kerja dari swasta yang Berbadan Hukum yang dapat diperhitungkan adalah yang didalam Surat Keputusan / Surat Ketrangan dicantumkan besarnya penghasilan dari pegawai yang bersangkutan dan diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya / jabatannya dan atau diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. Apabila dalam Surat Keputusan / Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan bukan atas permintaan sendiri, maka pengalaman kerja yang bersangkautan tidak dapat diperhitungkan, bahkan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat ditinjau kembali/dibatalkan, apabila pengangkatan yang bersangkutan dilaksanakan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 98 Thun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Cara pemeriksaan / penelitian adalah seperti pemeriksaan terhadap lampiranlampiran yang diajukan untuk usul mutyasi bidang kepangkatan dan penggajian. 5. Peninjauan Masa Kerja dari Masa Bhakti Veteran dan Masa Kerja

sebagai penghargaan dalam perjuangan. Syarat-syarat a. b. c. Status sebagai Calon /Pegawai Negeri Sipil Calon/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan Bhakti Veteran yang diajukan untuk diperhitungkan 2 (dua)

sebagai pejuang bagi Negara Republik Indonesia kali, hanya dapat diperhitungkan apabila telah melalui heregrestrasi yang dilakukan oleh Baminvet Puscadnas. d. 1) Masa Bhakti yang dapat diperhitungkan 2 (dua) kali, adalah: Masa Bhakti Veteran perjuangan kemerdekaan antara tanggal 17 Agustus 1949 (maksimal 4 tahun 4 bulan x 2 = 8 tahun 8 bulan)

38

2)

Masa perjuangan integrasi dan selama menjadi pegawai

pada Pemerintah sementara Timor-Timor yaitu mulai tanggal 1 Juli 1974 sampai dengan 31 Juli 1976 (maksimal 2 tahun 3 bulan x 2 = 4 tahun 6 bulan) B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. Pengalaman Kerja yang Tidak Dapat Diperhitungkan Untuk Peninjauan Pengalaman kerja yang sudah dihargai dengan uang pesangon/uang Masa selama menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara Diberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri,

Masa Kerja Golongan pesangon yang bersifat untuk pensiun

pengangkatan CPNS setelah berlakunya PP. 98 Tahun 2000 jo.PP. 11 Tahun 2002 Diberhentikan dengan tidak hormat Pengalaman kerja yang diperoleh secara pararel hanya diperhitungkan 1 Pengalaman kerja di Swasta yang kurang dari 1 (satu) tahun Pengalaman kerja yang diperoleh sebelum berusia 18 tahun Contoh Soal dan Jawaban Peninjauan Masa Kerja

pengalaman

Contoh 1 Sdr. BUDIMAN, S.IP lahir 01 Mei 1972, dengan riwayat pendidikan sebagai berikut: Berijazah D.III dari AAN tahun 1994, berdasarkan ijazah D.III tersebut ybs. Bekerja pada PT sebuah perusahaan Keramik, dan sambil bekerja Sdr. BUDIMAN melanjutkan pendidikan S.1 dan lulus pada tahun 2001. selanjutnya Sdr. BUDIMAN melamar sebagai CPNS dan diangkat dalam golongan ruang III/a TMT. 1-12-2004, dengan SK. Bupati Gunungkidul. Oleh Bupati Gunungkidul Peninjauan masa kerjanya diajukan Dalam hal ini bagaimana perhitungan masa kerjanya, seandainya Sdr. BUDIMAN telah mengajukan berhenti dari PT Keramik tersebut pada akhir Agustus 2004. Jawab Pengalaman kerja dengan dasar pendidikan D.III dari, 1-1-1995 s/d 1-8-2004 dihargai masa kerja segaris masa skerja golongan II masa kerja golongan III PINDAH WILAYAH KERJA (PWK) Salah satu jenis mutasi Pegawai Negeri Sipil adalah pindah wilayah kerja Perpindahan tugas dan / atau wilayah kerja tersebut meliputi: a. Antar Departemen/ Lembaga; = 9 tahun, 7 bulan = 4 tahun, 9 bulan = 3 tahun = 7 tahun, 9 bulan = 2 tahun, 9 bulan

39

b. Departemen /Lembaga; c. d. e. f.

Antara

Daerah

Propinsi/Kabupaten/Kota

dan

Antar Daerah Propinsi; Antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah

Kabupaten/kota Propinsi lainnya; Antar Daerah kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; atau Antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.

Perpindahan PNS antar instansi dapat terbagi dalam rangka usaha penyebaran tenaga ahli, untuk kepentingan dinas atau sebab lainnya Prosedur perpindahan dengan pindah instansi, diatur sebagai berikut: a. Perpindahan harus didasarkan atas persetujuan dari instansi asal dan instansi penerima sesuai dengan kebutuhan; b. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan mengeluarkan surat persetujuan untuk menerima kepindahan PNS yang ditujukan kepada Pimpinan instansi asal PNS asal untuk mendapat persetujuan; c. Sebelum Pimpinan Instansi penerima menghubungi Pimpinan Instansi asal, terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dari Baperjakat d. Apabila Pimpinan Instansi asal ybs. menyetujui, maka Pimpinan Instansi asal membuat Surat Pernyataan Persetujuan e. Berdasar Persetujuan Pimpinan Instansi asal, Instansi Penerima mengusulkan kepada: 1) Kepaa BKN untuk mendapatkan penetapan pemindahan: Antar Departemen/Lembaga Antar Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga Antar Daerah Propinsi Antar Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya 2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi untuk mendapatkan Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi Antara Kabupaten/Kota dan daerah Propinsi f. Berdasarkan Keputusan Kepala BKN atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi tersebut, Pimpinan Instansi penerima menerbitkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural g. Persyaratan yang harus dipenuhi untk pengajuan SK PWk: 1) Surat pernyataan pindah instansi dari instansi dari instansi asal 2) Surat persetujuan dari instansi penerima 3) Surat rekomendasi dari Gubernur instansi penerima tentang kesanggupan pembayaran gaji bagi PNS yang pindah 4) DP 3 terakhir penetapan pemindahan:

40

PENGAKTIFAN KEMBALI Pengaktifan kembali adalah mutasi mengenai pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang untuk sementara waktu dibebaskan dari organisasinya Pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil tersebut antara lain: a. Pegawai Negeri Sipil setelah selesai menjalani CLTN b. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat negara c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa PENGAKTIFAN KEMBALI PNS SETELAH SELESAI MENJALANI CLTN PNS setelah menjalankan CLTN wajib melaporkan diri kepada instansi induknya untuk ditempatkan kembali apabila ada lowongan Pimpinan Instansi yang menerima laporan adanya PNS yang selesai menjalani CLTN wajib: a. Menempatkan dan mempekerjakan kembali b. Bila tak ada lowongan melaporkan ke BKN untuk kemungkinan disalurkan ke instansi lain c. Bila tidak memungkinkan ditempatkan di tempat lain, atas dasar pemberitahuan dari BKN tersebut Pimpinan Instansi Induk memberhentikan PNS ybs dari jabatan karena kelebihan pegawai d. Penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang selesai CLTN ditetapkan dengan SK PYB setelah mendapat persetujuan Ka BKN Persyaratan yang harus dipenuhi untuk permintaan Nota Pertimbangan Pengaktifan kembali a. b. c. d. e. Surat Pengantar dari PYB Blanko pengaktifan kembali dari CLTN (rangkap 5) Nota permohonan CLTN maupun perpanjangan CLTN Salinan SK Kenaikan Pangkat terakhir Surat Nikah

PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS YANG TELAH MENJALANI MASA PERCOBAAN LEBIH DARI DUA TAHUN CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun dan elah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS, tetapu karena suatu sebab belum diangkat menjadi PNS, maka hanya dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan

41

Pengangkatan dari CPNS baik Pusat maupun CPNS Daerah yang akan diangkat menjadi PNS yang menjalani masa percobaan lebih 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN Persyaratan : a. b. c. d. penguji Kesehatan e. f. g. PERBANTUAN PNS DP 3 Ijazah Blanko Nota Persetujuan dari Instansi (rangkap 5) PADA INSTANSI SWASTA BUMN/BUMD ATAU SK CPNS SPMT STTPL Pra Jabatan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Penguji/Team

LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL PNS yang diperbantukan pada instansi swasta, BUMN/BUMD atau lembaga-lembaga internasional dihentikan/dibatasi kecuali: a. Perbantuan PNS khusus untuk mengisi jabatan pimpinan yang telah dipersamakan eselonnya b. Perbantuan PNS atas permintaan Lembaga Internasional dengan persetujuan atas penunjukan Pemerintah RI c. Perbantuan Dosen atau Guru pada Yayasan/Perguruan Swasta d. Perbantuan karena perluasan/penyederhanaan organisasi PENGAKTIFAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI KEPALA DESA Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa diperkerjakan kembali di instansi tempatnya bejerja semula. Persyaratan: a. b. bersangkutan c. d. Salinan sah Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa Salinan sah Surat Keputusan pemberhentian sebagai Kepala Desa Salinan sah Surat Keputusan dalam pangkat terakhir Surat ijin untuk menjadi Kepala Desa dari Pimpinan Instansi yang

dari Pejabat Yang Berwenang

42

PERBAIKAN Dalam proses penetapan nota persetujuan Kepala BKN, kemungkinan terjadi kesalahan penetapan, sehingga untuk memperbaiki nota persetujuan tersebut perlu duajukan perbaikan kepada Kepala BKN

43

PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL A. UMUM

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina kareier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan 1. Dasar Hukum a. Undang-undang No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 43 Tahun 1999 b. Peraturan Pemerintah No 100 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS d. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002 2. Pengertian

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil; Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh PNS; Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri B. PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh ereka yang bestatus sebagai PNS. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural sesuai PP Nomor 13 Tahun 2002NO ESELON JENJANG PANGKAT GOLONGAN RUANG

44

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I I II II III III IV IV V

TERENDAH PANGKAT GOL/RU Pembina Utama IVd Madya Pembina Utama IVc Muda Pembina Utama IVc Muda Pembina Tingkat I IVb Pembina Penata Tingkat I Penata Penata Muda Tingkat I Penata Muda IVa IIId IIIc IIIb IIIa

TERTINGGI PANGKAT GOL/RU Pembina Utama IVe Pembina Utama Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I Pembina Penata Tingkat I Penata IVe IVd IVc IVb IV a IIId IIIc

Penata Muda Tingkat IIIb I

Penetapan organisasi Eselon Va secara selektif, dengan memperhatikan: a. b. c. d. kebutuhan organisasi; rentang kendali; kondisi geografis karakteristik tugas pokok dan fungsi jabatan yang

berhubungan langsung dengan pelayanagn kepada masyarakat 1. Pengangkatan Persyaratan Persyaratan PNS yang akan diangkat dalam jabatan struktural, antara lain: a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil; b. Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan d. Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan f. Sehat jasmani dan rohani Selain persyaratan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian perlu memperhatikan faktor: a. Senioritas dalam kepangatan b. Usia c. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Jabatan d. Pengalaman Pelaksanaan Pengangkatan Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I dilingkungan instansi pusat ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian Negara. Sedangkan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II kebawah pada Instansi pusat ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Pusat.

45

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I di propinsi (Sekda) ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Propinsi, setelah sebelumnya dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri sedangkan pengangkatan dalam jabatan Struktral eselon II kebawah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Propinsi Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota. Khusus untuk pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Dalam setiap keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan struktural, harus dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat, eselon dan besarnya tunjangan jabatan struktural Pelantikan PNS yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk PNS yang menduduki jabatan struktural yang diangkatkan eselonnya, selambatnya 30 hari sejak penetapan pengangkatan wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang. Demikian juga yang mengalami perubahan nama jabatan aau perubahan fungsi dan tugas jabatan maka PNS yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpahnya kembali Pendidikan dan Pelatihan PNS yang akan atau telah mendudki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Artinya, PNS dapat diangkat daam jabatan struktural meskipun yang bersangkutan belum mengikuti dan lulus Diklatpim. Namu n demikian untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan menambah wawasan, maka kepada PNS yang bersangkutan tetap diharuskan untuk mengikuti dan lulus Diklatpim yang dipersyaratkan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberiakan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi Pembina dan Instansi Pengendali serta dianggap telah mengikuti dan lulus Diklatpim yang ditentukan untuk jabatan tersebut. PNS yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam jabatannya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden.

46

2. Perpindahan Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, khususnya bagi pejabat struktural eselon III ke atas. Perpindahan bagi pejabat eselon III keatas tersebut dimaksudkan bahwa Pejabat eselon III ke atas tersebut adalah jabatan yang memimpin suuatu satuan organisasi tertentu, seperti Kepala Kantor/Badan/Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor/Badan/Dinas Propinsi serta Sekretasi Daerah Kabupaten/Kota/Propinsi dsb. Perpindahan tugas dan/atau wilayah kerja tersebut meliputi: a. Antar Departemen/Lembaga; b. Antara Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/lembaga; c. Antar Daerah Propinsi; d. Antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/kota Propinsi lainnya; e. Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam sat propinsi; atau f. Antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah propinsi; Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara: a. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama b. Vertikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi c. Diagonal, yaitu perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau sebaliknya Perpindahan jabatan struktural antar instansi dalam rangka usaha penyebaran tenaga ahli atau untuk kepentingan dinas dilakukan dengan cara pindah instansi, dipekerjakan, atau diperbantukan. Prosedur perpindahan jabatan struktural dengan pindah instansi diatur sbb: a. Perpindahan jabatan harus didasarkan atas persetujuan dari instansi awal dan instansi penerima sesuai dengan kebutuhan jabatan; b. Pimpinan Instansi penerima menghubungi Pimpinan Instansi asal PNS asal untuk mendapat persetujuan; c. Sebelum Pimpinan Instansi penerima menghubungi Pimpinan Instansi asal terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dari Baperjakat d. Apabila Pimpinan Instansi asal ybs menyetujui, maka pimpinan Instansi asal membuat Surat Pernyataan Persetujuan e. Perpindahan dalam jabatan dilakukan berdasarkan pesetujuan antara Pimpinan Instansi asal dan Pimpinan Instansi Penerima f. Berdasar persetujuan Pimpinan instansi asal, Instansi Penerima mengusulkan kepada: 1) Kepala BKN untk mendapat penetapan perpindahan; Antar Dpartemen/Lembaga Anara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen /Lembaga

47

Antar Daerah Propinsi Antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota

Propinsi lainnya 2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi untuk mendapat penetapan pemindahan: Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi Antara Kabupaten/kota dan Daerah Propinsi

g. Berdasarkan Keputusan Kepala BKN atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi tersebut, Pimpinan Instansi penerima menerbitkan surat keputusan pengangkatan dalam sruktural Dalam hal perpindahan jabatan struktural bukan merupakan pindah instansi tetapi hanya dipekerjakan, maka keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dilakukan oleh instansi yang membutuhkan setelah menerima persetujuan pindah dari instansi asal. Dalam hal perpindahan jabatan struktural sifatnya diperbantukan, maka keputusan dalam jabatan struktural dilakukan oleh instansi yang membutuhkan setelah menerima persetujuan pindah dari instansi asal untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi kedalam eselon yang lebih rendah. 3. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena: a. Mengundurkan diri dari jabatan b. Mencapai batas usia pensiun c. Diberhentikan sebagai PNS d. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan f. Tugas belaja rlebih dari 6 bulan g. Adanya perampingan organisasi pemerintah h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani i. Hal lain yang ditetapkan perundangan yang berlaku Pemberhentian PNS dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjaka disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya PNS yang meninggal dunia dianggap telah diberhentikan dari jabatan strukturalnya.

4. Perangkapan Jabatan Untuk optimalisasi kinerja, disiplin dan akuntabilitas pejabat struktural serta menyadari akan keterbatasan kemampuan manusia, PNS yang menduduki jabatan

48

struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural lain maupun jabatan fungsional. Rangkap jabatan hanya diperbolehkan apabila ketentuan perangkapan jabatan tersebut diatur dengan Undang-undang atau peraturan pemerintah C. KOMISI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN BAPERJAKAT Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan manajemen PNS dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara (KKN). Pembentukan KKN dimaksudkan untuk menjamin kualitas dan objektifitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari pejabat struktural eselon I di lingkungan Instanmsi Pusat dan jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya menjdi wewenang Presiden. Sebelum KKN terbentuk pertimbangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon I dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kwalitas dan objektifitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan srtuktural eselon II ke bawah, dibentuk Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Baperjakat terdiri dari: a. Beperjakat Instansi Pusat, yang dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian Puat b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi, yang dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi c. Baperjaka